PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

P U T U S A N

Nomor 177/PDT/2016/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara

perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara : -------------------------------------------------------------------------------------

IR. HANS KARYOSE,SE, beralamat di Kp. Kamurang Rt.004/Rw.002 Desa

Citereup, Kecamatan Citereup, Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepada Herlan Budiyatno, SH., Nandang Purnama, SH., dan Iran Kamal Burhan, SH., dan Advokat dan

Konsultan Hukum pada Kantor Hukum HERLAN B, SH., & REKAN, beralamat Jalan Gunung Batu Gg. Dadali No. 61,

RT.03/06 Gunung Batu, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Januari 2016, yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilann Negeri

Cibinong tanggal 05 Januari 2016, sebagai Pembanding semula Penggugat ; ----------------------------------------------------M e l a w a n BODHI SENTOSA, beralamat di Jalan Batutulis Jaya Tunggal No. 19

Rt.002/Rw.003 Kelurahan Batutulis, Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor, sebagai Terbanding semula Tergugat ; ------------

Pengadilan Tinggi tersebut ; -------------------------------------------------------------------Telah membaca : ----------------------------------------------------------------------------------

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 15 April 2016, Nomor 177/PEN/PDT/2016/PT.Bdg, tentang penunjukan Majelis Hakim yang

memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas ; -----------------------------------------------------------------------------------------------

2. Berkas perkara berikut

surat-surat

lainnya yang berhubungan dengan

perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 64/Pdt.G/2015/PN.Cbi. tanggal 29 Desember 2015 ; ----------------------

Putusan Nomor 177/PDT/2016/PT.Bdg, Halaman 1 dari 18 hal.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 20 Maret 2015 yang telah

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 20 Maret 2015 dengan Register Nomor 64/Pdt.G/2015/PN.Cbi dan perubahan gugatan tanggal 18 Juni 2015, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -------------------------

1. Bahwa Penggugat adalah merupakan pemilik atas 1 (satu) unit bangunan

yang berlokasi di Desa Tarikolot , Kecamatan Citereup, Kabupaten Bogor seluas 1.380 M2 (seribu tiga ratus delapan puluh meter persegi) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan (dahulu Hans Karyose/Penggugat) ;

: tanah Bodhi Sentosa/Tergugat

- Sebelah Barat berbatasan dengan : tanah Bodhi Sentosa/Tergugat (dahulu Hans Karyose/Penggugat) ;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan : tanah Bodhi Sentosa/Tergugat (dahulu Hans Karyose/Penggugat) ;

- Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah Bodhi Sentosa/Tergugat (dahulu Hans Karyose/Penggugat) ;

Sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Bupati Bogor dengan

Nomor : 647.2/112/TB-DCK/2004 tentang ijin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk Gudang Pengepakan Obat Tradisional tertanggal 30 April 2004 ;

2. Bahwa bangunan milik Penggugat sebagaimana angka 1 (satu) diatas

adalah merupakan bangunan yang berdiri diatas tanah yang sekarang dikuasai oleh Tergugat, yang mana objek tanah tersebut didapat oleh

Tergugat dari hasil lelang yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang Kota Bogor sebagaimana objek yang tercantum dalam Risalah Lelang Nomor : 296/2012 tanggal 16 April 2012 ;

3. Bahwa berdasarkan pembelian dengan cara lelang sebagaimana angka 2 (dua) diatas maka Tergugat telah mengajukan permohonan pelaksanaan

eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 24 Juli 2012, serta objek yang tercantum dalam Risalah Lelang Nomor : 296/2012

tanggal 16 April 2012 tersebut telah dieksekusi pengosongan oleh

Pengadilan Negeri Cibinong melalui Juru Sita Pengadilan Negeri Cibinong

pada tanggal 22 Nopember 2012 sebagaimana Berita Acara Eksekusi Pengosongan

yang

mana

Eksekusi

Pengosongan

ini

berdasarkan


Penetapan

Ketua

Pengadilan

Negeri

Cibinong

Nomor

:

12/Pen.Pdt/Eks.Akte.Peng/2012/ PN.Cbn, tanggal 27 Juli 2012 Jo Nomor : 12/Pen.Pdt/Sita.Eks.Akte/2012/ PN.Cbn, tanggal 16 Juli 2012 Jo Nomor :

12/Pen.Pdt/Eks.Akte.Aan.Peng/ 2012/PN.Cbn, tanggal 13 Juni 2012 Jo Risalah Lelang Nomor : 296/2012 tanggal 16 April 2012 ;

4. Bahwa berdasarkan Risalah Lelang Nomor : 296/2012 tanggal 16 April 2012, bangunan milik Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam

Keputusan Bupati Bogor dengan Nomor : 647.2/112/TB-DCK/2004 tentang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk Gudang Pengepakan

Obat

Tradisional tertanggal 30 April 2004 adalah bukan merupakan objek yang termasuk dan atau tercantum dalam Risalah Lelang Nomor : 296/2012 tanggal 16 April 2012 seluas 1.380 M2 (seribu tiga ratus delapan puluh meter persegi) tersebut ;

5. Bahwa ternyata pada saat dilakukannya Eksekusi Pengosongan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Cibinong, bangunan milik Penggugat sebagaimana

yang tercantum dalam Keputusan Bupati Bogor dengan Nomor :

647.2/112/TB-DCK/2004 tentang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk

Gudang Pengepakan Obat Tradisional tertanggal 30 April 2004 seluas 1.380 M2 (seribu tiga ratus delapan puluh meter persegi) tersebut tidak terkena imbas pelaksanaan eksekusi pengosongan (pembongkaran), dengan kata lain bangunan milik Penggugat tersebut dibiarkan berdiri dan

setelah dikuasai dan ditempati oleh tergugat sampai saat ini dengan tidak seijin Penggugat sebagai pemilik yang sah atas bangunan tersebut ;

6. Bahwa dengan adanya perbuatan Tergugat yang telah menguasai dan menempati bangunan milik Penggugat hingga saat ini tanpa suatu alas hak yang sah dan tanpa seijin dari Penggugat, maka Penggugat sangat dirugikan

baik

berupa

kerugian

diperhitungkan adalah sebesar :

materiil

maupun

in-materiil

yang

a. Kerugian Materiil

Bahwa atas penguasaan dan menempati bangunan milik Penggugat

tanpa hak oleh Tergugat dari sejak dimulainya Eksekusi Pengosongan, maka kerugian yang ditimbulkan oleh Perbuatan Tergugat dapat dirincikan sebagai berikut :


Harga sewa bangunan sebulan Rp.85.000.000,-(delapan puluh lima juta rupiah) yang akan diperhitungkan sampai dengan putusan perkara aquo ini berkekuatan hukum tetap ;

b. Kerugian in-materiil


tanpa hak oleh Tergugat maka secara psikologis nama baik Penggugat

yang telah tercermar, yang apabila dinominalkan berbentuk materi adalah sebesar Rp. 5.000.000.000,-(lima miliar rupiah) ;

7. Bahwa dikuatirkan Tergugat tidak dapat melaksanakan putusan ini maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara

aquo ini agar dapat menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa

(dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) /

hari setiap lalai memenuhi putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) sampai dengan dilakukannya pembayaran ;

8. Bahwa berdasarkan bukti-bukti Penggugat yang tidak dapat disangkal kebenarannya dan menjaga agar objek dalam perkara aquo ini tidak dialihkan dan atau dijaminkan kepada pihak lain oleh Tergugat, maka

Penggugat mohon agar diletakkannya Sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap objek dalam perkara aquo ini ;

Dengan alasan-alasan Penggugat sebagaimana tersebut diatas maka denga ini Penggugat mohon agar sudi kiranya Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, cq.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara aquo ini dapat memutuskan dengan amarnya sebagai berikut : DALAM PROVISI :

Mengabulkan dan menetapkan untuk diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir

Beslag) terhadap atas 1 (satu) unit bangunan yang berlokasi di Desa Tarikolot, Kecamatan Citereup, Kabupaten Bogor, seluas 1.380 M2 (seribu tiga ratus delapan puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Bodhi Sentosa/Tergugat (dahulu Hans Karyose/Penggugat) ;

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Bodhi Sentosa/Tergugat (dahulu Hans Karyose/Penggugat) ;


- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Bodhi Sentosa/Tergugat (dahulu Hans Karyose/Penggugat) ;

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Bodhi Sentosa/Tergugat (dahulu Hans Karyose/Penggugat) ;

Sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Bupati Bogor dengan Nomor

: 647.2/112/TB-DCK/2004 tentang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk Gudang Pengepakan Obat Tradisional tertanggal 30 April 2004 ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan Penggugat adalah merupakan pemilik yang sah atas 1 (satu) unit bangunan yang berlokasi di desa Tarikolot Kecamatan Citereup

Kabupaten Bogor seluas 1.380 M2 (seribu tiga ratus delapan puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Bodhi Sentosa/Tergugat (dahulu Hans Karyose/Penggugat) ;

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Bodhi Sentosa/Tergugat (dahulu Hans Karyose/Penggugat) ;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Bodhi Sentosa/Tergugat (dahulu Hand Karyose/Penggugat) ;

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Bodhi Sentosa/Tergugat (dahulu Hans Karyose/Penggugat) ;

Sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Bupati Bogor dengan

Nomor :647.2/112/TB-DCK/2004 tentang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk Gudang Pengepakan Obat Tradisional tertanggal 30 April 2004 ;

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas penguasaan dan atau menempati bangunan milik Penggugat dalam perkara aquo ini dengan tanpa hak ;

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Cibinong terhadap bangunan

milik

Penggugat dalam perkara aquo ini berdasarkan Keputusan Bupati Bogor dengan Nomor : 647.2/112/TB-DCK/2004 tentang Ijin Mendirikan Bangunan

(IMB) untuk gudang pengepakan obat tradisional tertanggal 30 April 2004 seluas 1.380 M2 (seribu tiga ratus delapan puluh meter persegi) ;


5. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapapun yang menguasai dan atau

menempati bangunan milik Penggugat dalam perkara aquo ini, baik sekarang maupun dikemudian hari untuk segera mengosongkan bangunan

tersebut dengan seketika bila perlu dengan bantuan pihak yang berwenang dan atau pihak yang berwajib ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala kerugian kepada Penggugat

secara tunai dan sekaligus sejak putusan dalam perkara qauo ini

berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) baik secara materil maupun in materiil yaitu berupa : a. Kerugian Materiil :


tanpa hak oleh Tergugat dari sejak dimulainya Eksekusi Pengosongan

sampai dengan saat ini, maka kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan Tergugat dapat dirincikan sebagai berikut

Harga sewa bangunan sebulan Rp.85.000.000,-(delapan puluh lima juta rupiah) yang akan diperhitungkan sampai dengan putusan perkara aquo ini berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) ;

b. Kerugian In-materiil :


tanpa hak oleh Tergugat maka secara psikologis nama baik Penggugat telah

tercemar

dilingkungan

kolega

bisnis

Penggugat

maupun

masyarakat sekitar, yang apabila dinominalkan berbentuk materi adalah sebesar Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah) ;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada

Penggugat sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)/hari setiap lalai memenuhi putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (In kracht van gewijsde) sampai dengan dilakukannya pembayaran ,

8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij vooraad) meskipun ada verzet, banding dan kasasi sebagaimana yang tercantum dalam pasal 180 HIR ;

9. Membebankan seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara aquo ini pada tingkat pertama kepada Tergugat ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;


Membaca dan mengutip bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut

Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut : -------------------A. DALAM EKSEPSI

1. PERSONA STANDI JUDICIO

- Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat pada tanggal 20 Maret 2015 yang pada intinya mengklaim hak atas bangunan milik Penggugat

sesuai dengan Keputusan Bupati Bogor tentang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) No.647.2/112/TB-DCK/2004, adalah tidak tepat ;

- Bahwasanya

Penggugat

tidak

memiliki

kepastian

lagi

untuk

mengajukan gugatan dalam perkara aquo karena secara ketentuan

hukum yang mengatur lelang, Penggugat sudah bukan sebagai pemilik atas bangunan sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Bupati

Bogor tentang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) No. 647.2/112/TBDCK/2004 ;

- Bahwasannya berkenaan dengan kepemilikan Penggugat terhadap

bangunan sudah diputus dalam perkara sebelumnya di pengadilan

Negeri Serang dan Pengadilan Negeri Cibinong. Gugatan Penggugat untuk kembali mengklaim haknya diatas tanah dan bangunan miliknya,

dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim. Oleh sebab itu , tidak ada alasan bagi Penggugat untuk kembali mengklaim haknya atas tanah dan bangunan karena tidak alas hak ;

2. NEBIS IN IDEM

- Bahwa mengacu kepada Pasal 1917 KUHPerdata, perkara aquo merupakan perkara Nebis in Idem dengan perkara yang telah diputus

oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Serang (Perkara No.57/Pdt.G/2012/PN.SRG) dan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong (Perkara No.184/Pdt.G/2012/PN.Cbn) ;

- Bahwa perkara aquo tergolong dalam perkara Nebis in Idem

dikarenakan, subyek dan obyeknya sama berkenaan dengan Tergugat selaku pemenang lelang (Subyek) dan klaim Penggugat atas tanah dan bangunan yang sudah dilelang (Obyek) ;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata dan SEMA

No.3 Tahun 2002 sudah semestinya gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet Onvantkelijk Verklaard) oleh


Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo karena Subyek dan Obyeknya telah diputus dalam perkara sebelumnya ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa hal-hal yang diuraikan dalam bagian Eksepsi mohon kiranya

dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan pokok perkara ;

2. Bahwa dasar hukum yang digunakan oleh Penggugat untuk menuntut haknya atas bangunan berupa Gedung untuk Gudang Pengepakan yaitu Keputusan Bupati Bogor No. 647.2/112/TB-DCK/2004 tentang Izin

Mendirikan Bangunan jelas-jelas tidak dapat dijadikan alas hak karena sudah tidak relevan dan Penggugat tidak lagi sebagai pihak yang berkepentingan pasca lelang tertanggal 16 April 2012, kemudian mengacu kepada SK Bupati Bogor No. 647.2/112/TB-DCK/2004 bagian memutuskan (diktum) angka empat dinyatakan :

Izin Mendirikan Bangunan dapat dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku apabila :

1. Data yang diberikan tidak benar ;

2. Setelah jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak izin mendirikan

bangunan diterbitkan masih belum melakukan permulaan pekerjaan tanpa alasan ;

3. Pemegang izin menjadi tidak berkepentingan lagi ;

4. Pembangunan tersebut ternyata menyimpang dari rencana bangunan yang disahkan ;

5. Bangunan difungsikan tidak sesuai dengan izin yang diberikan ;

Bahwa sudah barang tentu dengan adanya Lelang oleh KPKNL Bogor tanggal 16 April 2012, Penggugat sudah bukan sebagai pihak yang

berkepentingan lagi terhadap tanah dan bangunan dalam perkara aquo karena secara hukum kepemilikan sudah beralih kepada Tergugat

sebagai pemenang lelang yang sah. Sebagaimana yang dinyatakan dalam SK Bupati No.

647.2/112/TB-DCK/2004

angka 3 bagian

memutuskan , IMB dapat dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang izin menjadi tidak berkepentingan lagi ;

3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada angka 4,5,6 gugatan dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut :


3.1. Berdasarkan kepada Lampiran Risalah Lelang No.296/2012 tanggal

16 April 2012 dinyatakan dengan jelas pada bagian Spesifikasi barang yaitu : 1 (satu) paket tanah beserta bangunan yaitu

9 (sembilan) bidang tanah beserta segala sesuatu yang berada

diatasnya terletak di Ds/Kel. Tarikolot Kecamatan Citereup, Bogor

Jawa Barat, yang terdiri atas SHM No. 100, SHM No. 101, SHM No. 102, SHM No. 104, SHM No.106, SHM No.109, SHM No.115, SHM No.118 tanah/bangunan diatas dijual dalam 1 (satu) paket ;

Dengan demikian Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 4 yang menyatakan bangunan dengan luas 1.380 M2 sebagaimana yang tercantum dalam SK Bupati Bogor No.

647.2/112/TB-DCK/2004 adalah bukan merupakan objek lelang. Sudah jelas dinyatakan didalam Risalah Lelang No.296/2012 tanggal 16 April 2012, yang menjadi objek lelang adalah tanah dan bangunan (dahulunya) milik Penggugat. Bangunan dengan luas

1.380 M2 dalam perkara aquo nyata-nyata berdiri diatas tanah SHM No. 100, SHM No.101, SHM No.102, SHM No.103, SHM No.104, SHM No.106, SHM No.109, SHM No.115, SHM No.118 ;

3.2. Berdasarkan kepada Surat Bank BRI Syariah Cabang Cilegon No.

B.749/KC-CLG/04/2012

kepada

Penggugat

Perihal

Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang dan pengosongan tanggal

17 April 2012, secara jelas dan tegas dinyatakan Obyek Lelang berupa SHM No. 100, SHM No.101, SHM No.102, SHM No.103, SHM No.104, SHM No.106, SHM No.109, SHM No.115, SHM

No. 118 atas nama Hans Karyose LT 18.892/LB (IMB) 1.380 M2

yang terletak di Desa Tarikolot, Kecamatan Citereup, Kabupaten

Bogor, telah laku terjual...................dan tertulis : “ sehingga secara

hukum asset berupa tanah berikut bangunan, tanaman, dan hasil karya yang telah ada atau akan ada yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut telah sah dan beralih kepemilikannya kepada pemenang lelang “ ;

3.3. Berdasarkan kepada Keputusan Bupati Bogor No. 647.2/112/TBDCK/2004 Tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk Gudang Pengepakan Obat Tradisional atas nama Ir.Hans Karyose di Desa

Tarikolot, Kecamatan Citereup, bahagian Menimbang, huruf A, jelas dinyatakan bahwa

pemohon adalah perorangan

yang telah


memperoleh tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.100, SHM No.102, SHM No.103 dengan Luas ± 10.120 M2 yang terletak di Desa Tarikolot, Kecamatan Citereup ; Dengan kata lain

Pemohon (Penggugat) mengajukan Izin

Mendirikan Bangunan (IMB) untuk bangunan pabrik pengepakan

jamu berada diatas tanah dengan SHMNo.103 s/d 103 seterusnya

yang notabene dijadikan jaminan (Hak Tanggungan) kepada Bank

BRI Syariah Serang dan telah dibeli oleh Tergugat melalui lelang tanggal 16 April 2012 karena Penggugat tidak mampu melunasi kreditnya/utangnya ;

Oleh karena itu, Penggugat sudah tidak relevan lagi untuk mengklaim haknya atas bangunan pabrik yang berdiri diatas tanah

dengan SHM No. 100, 101 s/d seterusnya yang saat ini sudah beralih kepemilikannya kepada Tergugat ;

3.4. Berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Tergugat membantah

dengan tegas dalil Penggugat pada angka 6 yang menyatakan Tergugat

telah

menguasai

dan

menempati

bangunan

milik

Penggugat hingga saat ini tanpa suatu alas hak yang sah dan tanpa

seijin dari Penggugat. Dalil Penggugat sangat mengada-ada dan

tidak berdasarkan kepada fakta yanga da serta bukti-bukti hukum

yang kuat, karena Tergugat selaku pembeli beritikad baik telah membeli dan memiliki tanah beserta bangunan yang tercantum

dalam IMB No. 647.2/112/TB-DCK/2004 dari Bank BRI Syariah

Cilegon melalui proses lelang yang patut dilindungi oleh undangundang. Bagaimana mungkin Tergugat dapat memasuki atau

menempati/menguasai bangunan tersebut jika tidak memiliki kewenangan atau hak. Tidak ada pelanggaran hukum yang

dilakukan oleh Tergugat dalam menempati dan memiliki tanah dan bangunan yang dahulunya milik Penggugat ;

Dengan kata lain, dalil Penggugat yang menyatakan dirugikan

secara materiil maupun immateriil adalah merupakan kebohongan semata dan mengada-ada, justru dengan dibelinya tanah dan

bangunan (in casu) tersebut, penggugat terbebas dari kredit macet kepada Bank BRI Syariah Cilegon dan lepas dari persoalan utang piutangnya ;


4. Bahwa dalil Penggugat pada angka 7 mengenai uang dwangsom adalah salah kaprah dan tidak pada tempatnya untuk dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo. Sudah jelas dan terang Tergugat

adalah pemilik yang sah atas tanah dan (termasuk) bangunan pabrik seluas 1.380 M2 sesuai IMB No. 647.2/112/TB-DCK/2004, dengan demikian dalil ini patut untuk dikesampingkan ;

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil yang diajukan oleh

Penggugat pada angka 8 gugatan yang meminta agar diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap objek dalam perkara aquo, karena tidak memiliki dasar hukum ;

Untuk hal ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa

perkara aquo agar mengesampingkan permohonan Penggugat. Karena selaku pembeli yang beritikad baik Tergugat telah memenuhi seluruh prosedur yang dipersyaratkan untuk mengikuti lelang. Sehingga Tergugat memperoleh tanah dan bangunan yang dahulunya milik Penggugat

berdasarkan atau telah sesuai dengan persyaratan perundang-undangan

dan tidak ada perbuatan yang melanggar prosedur formal dilakukan oleh Tergugat ;

Bahwa Tergugat juga memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, untuk memeriksa apakah permohonan sita jaminan

(Provisional) yang diajukan oleh Penggugat sudah sesuai dengan SEMA No.3 Tahun 2000 ;

6. Bahwa Penggugat telah kesekian kalinya melakukan upaya untuk menggugat

kepemilikan

Tergugat

atas

bangunan/tanah

dan

membatalkan lelang tanggal 16 April 2012 (Risalah lelang No.296/2012). Diantaranya upaya Penggugat untuk membatalkan kepemilikan Tergugat

melalui lelang tanggal 16 April 2012 (Risalah lelang No.296/2012) adalah sebagai berikut :

6.1. Gugatan No.57/Pdt.G/2012/PN.Srg di pengadilan Negeri Serang Provinsi Banten, Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan

Melawan Hukum kepada Bank BRI Syariah Cabang Serang, Bank BRI Syariah Cabang Cilegon, KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan

Negara) Bogor, Tergugat (Bodhi Sentosa) dan BPN Kabupaten

Bogor atas hasil lelang tanggal 16 April 2012, yang mana Majelis


Hakim menolak secara keseluruhan gugatan Penggugat (NO) dan ditingkat Banding serta Kasasi gugatan Penggugat tetap ditolak ;

Sehingga semestinya tidak ada alasan lagi bagi Penggugat untuk

mengklaim haknya atas tanah dan bangunan dalam perkara a quo (Bukti P4) ;

6.2. Gugatan

No.184/Pdt.G/2013/PN.CBN

di

Pengadilan

Negeri

Cibinong Jawa Barat, Penggugat mengajukan gugatan Pembatalan Penetapan Eksekusi Hasil lelang oleh PN Cibinong, yang mana Majelis Hakim tidak menerima gugatan Penggugat dan ditingkat Banding pun gugatan Penggugat tidak diterima (Bukti P5) ;

7. Bahwa Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan :

“ Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut “ ;

Tentunya menjadi pertanyaan bagi Tergugat :

7.1. Perbuatan Tergugat manakah yang dikualifikasi sebagai perbuatan

melanggar hukum ? Dalam upaya menggugat keabsahan lelang tanggal 16 April 2012 serta eksekusi lelang, Penggugat tidak dapat membuktikan unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh

Tergugat maupun pihak Bank BRI Syariah Cilegon dan Serang, KPKNL Bogor atau BPN Kabupaten Bogor dimuka persidangan pada Pengadilan Negeri Serang dan Pengadilan Negeri Cibinong ;

Dengan melalui lelang tanggal 16 April 2012, Tergugat ditetapkan sebagai pemenang lelang dan Tergugat sah untuk memiliki dan

menempati tanah yang dahulunya dimiliki oleh Penggugat termasuk bangunan (Gudang Pengepakan sesuai IMB No.647.2/112/TB-

DCK/2004) karena de facto berdiri diatas tanah yang dijadikan objek lelang dan merupakan satu kesatuan ;

7.2. Penggugat tidak semestinya mengklaim sebagai pihak yang mengalami kerugian dengan ditempatinya Gudang Pengepakan yang Notabene sudah terjual melalui proses lelang tanggal 16 April 2012 Penggugat justru terbebas dari permasalahan kredit macet

dengan dilelangnya tanah dan bangunan milik Penggugat oleh pihak Bank BRI Syariah Cilegon ;


Berdasarkan uraian fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Cibinong agar kiranya berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara aquo ini dengan putusan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat dan menyatakan sudah tepat secara keseluruhan ;

2. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

B. DALAM PROVISI dan POKOK PERKARA :

1. Menolak seluruh permohonan Penggugat ;

2. Menyatakan seluruh dalil-dalil dalam Posita dan Petitum Gugatan

adalah tidak berdasarkan hukum dan patut untuk dinyatakan gugatan

3.

tidak dapat diterima (Niet Onvantkelijk Verklaard) ;

Menyatakan Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan secara sah menempati dan memiliki bangunan dengan IMB No.

647.2/112/TB-DCK/2004 Luas 1.380 M2 berupa gudang pengepakan jamu tradisional berdasarkan Risalah Lelang No. 296/2012 tanggal 16 April 2012 ;

Atau jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Mengutip dan memperhatikan tentang hal hal yang tercantum dalam

turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 64/Pdt.G/2015/ PN.Cbi. tanggal 29 Desember 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : Dalam Provisi -

Menolak tuntutan Provisi Penggugat ;

Dalam eksepsi.

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara : -

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;


-

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini

ditaksir sejumlah Rp. 2.201.000,- (dua juta dua ratus satu ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 64/Pdt.G/2015/PN.Cbi,

dibuat oleh Drs. Junaedi, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Cibinong yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya

pada tanggal 05 Januari 2016 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 64/Pdt.G/2015/ PN.Cbi. tanggal 29

Desember 2015, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 18 Januari 2016 ; --

Membaca memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula

Penggugat tertanggal 01 Maret 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Cibinong pada tanggal 01 Maret 2016, memori banding tersebut telah

diberitahukan dan diserahkan secara patut dan seksama kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 14 Maret 2016 ; -------------------------------------------------

Membaca kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat

tertanggal 21 Maret 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Cibinong pada tanggal 24 Maret 2016, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara patut dan seksama kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 28 Maret 2016 ; ----------------------------------------------

Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage)

Nomor 64/Pdt.G/2015/PN.Cbi, yang dibuat oleh Jumiati, SH. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri

Cibinong

selama

14

(empat

belas)

hari

setelah

pemberitahuan ini diberikan, masing-masing kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 24 Maret 2016 dan kepada Terbanding semula Tergugat

tanggal 29 Maret 2016 sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung untuk pemeriksaan pada tingkat banding ; ---------------------------------------------------------

Menimbang,

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM bahwa

permohonan

banding

dari

Kuasa

Hukum

Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan

menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; ---------------------------------------------------------------------------------------------


Menimbang, bahwa memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding

semula Penggugat tertanggal 01 Maret 2016 yang diterima di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 01 Maret 2016, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : ------------------------------------------------------------I.

Dalam Provisi :

Bahwa Pembanding / Penggugat keberatan dengan pertimbangan Hakim

yang tidak mengabulkan provisi dari Penggugat asal, yang mana terhadap 1

(satu) unit bangunan pabrik untuk pengepakan obat tradisional tersebut berIMB atas nama Pembanding sebagaiaman tercantum dalam Keputusan

Bupati Bogor dengan Nomor : 647.2/12/TB-DCK/2004 tentang Izin

Mendirikan Bangunan, selain itu ada kepentingan hukum pihak ketiga dalam bangunan tersebut sesuai bukti P-3 dan P-4 yang telah disampaikan oleh Pembanding / Penggugat .

II. Dalam Ekspsi :

Pembanding / Penggugat sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama .

III. Dalam Pokok Perkara : -

Bahwa yang menjadi pokok permasalahan perkara a quo adalah

Pembanding / Penggugat adalah selaku pemilik bangunan pabrik untuk pengepakan obat tradisional sebagaimana sebagaiaman tercantum

dalam Keputusan Bupati Bogor dengan Nomor : 647.2/12/TB-DCK/2004

tentang Izin Mendirikan Bangunan, dimana bangunan tersebut telah

dikuasai dan ditempati tanpa alas hak yang sah dan tanpa seizin dari

pembanding, sehingga Penggugat / Pembanding merasa dirugikan baik -

secara materiil maupun in-materiil .

Bahwa bangunan a quo tidak menjadi objek yang dijaminkan ke Bank

BRI Syariah Kantor Cabang Cilegon Serang, maka dengan begitu bangunan tersebut masih menjadi hak milik Sdr. Hans Karyose, SE,

-

sebagaimana yang tertera dalam IMB dimaksud .

Bahwa dalam asas hukum pertanahan yang berlaku di Indonesia adalah

tidak terlepas dari masih kuatnya pengaruh hukum adat yang tumbuh dan berkembang di Indonesia, dimana karena pengaruh hukum adat masih dipergunakan

dalam

hukum

pertanahan

Indonesia,

maka

dalam

penerapannya secara hukum dan demi keadilan haruslah tetap diperhatikan , yaitu dengan adanya asas pemisahan horisontal, yang

menyatakan bangunan dan tanaman bukan merupakan bagian dari tanah, mak konsekuensinya hak atas tanah tidak dengan sendirinya


meliputi pemilikan atas bangunan dan tanaman yang ada diatasnya, artinya berdasarkan hukum adat yang tumbuh dan berkembang di Indonesia dikatakan kepemilikan hak atas tanah dan hak kepemilikan

atas bangunan adalah 2 hal yang berbeda dan terpisah, kepemilikan atas tanah dibuktikan dengan SHM atau Sertifikat Hak Milik sedangkan kepemilikan atas bangunan dibuktikan dengan IMB .

Dan mohon kepada Majelis Hakim tingkat banding untuk membatalkan Putusan Pengadilan

Negeri

Desember 2015,

Cibinong

Nomor

64/Pdt.G/2015/PN.Cbi.

tanggal

29

dan mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan

Penggugat / Pembanding seluruhnya .

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Terbanding semula

Tergugat tertanggal 21 Maret 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Cibinong pada tanggal 24 Maret 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut : ----------------------------------------------------------------------------------------------

1. Bahwa Terbanding/Tergugat berpendapat bahwa memori banding dari Pembanding/Penggugat tidak lain hanya merupakan bantahan terhadap

putusan Pengadilan Negeri Cibinong yang tidak memiliki dasar hukum yang kuat .

2. Bahwa Terbanding/Tergugat tidak sependapat dengan amar putusan pengadilan Negeri Cibinong, sehingga mohon kiranya pengadilan Tinggi

Jawa Barat untuk menerima dan mengabulkan eksepsi Terbanding / Tergugat .

3. Dan mohon menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 64/Pdt.G/2015/PN.Cbi. tanggal 29 Desember 2015, pokok perkara .

dalam provisi dan

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) .

Menimbang, bahwa walaupun Pembanding semula Penggugat telah

mengajukan

memori

banding,

dan

Terbanding

semula Tergugat

telah

mengajukan kontra memori banding, Majelis Hakim tingkat banding setelah

membaca dan mempelajari memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak menemukan hal-hal baru yang dapat merubah putusan Hakim

tingkat pertama karena telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan ; -------------------------------------------------------------------------


Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa

dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara berserta

turunan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 64/Pdt.G/2015/ PN.Cbi. tanggal 29 Desember 2015, yang dimohonkan banding, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya

telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan oleh karenanya dapat diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ini; ------------------------------

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan

hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat banding sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 64/Pdt.G/2015/ PN.Cbi. tanggal 29

Desember 2015 tersebut dapat dipertahankan pada peradilan tingkat banding dan oleh karenanya putusan tersebut harus dikuatkan ; --------------------------------

Menimbang, bahwa oleh karena pada peradilan tingkat pertama pihak

Pembanding semula Penggugat dipihak yang kalah dan putusan tersebut pada

tingkat banding ini tetap dipertahankan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat peradilan harus dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat ; -----------------------------------------------------------------------------------------

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dari HIR, Undang-Undang Nomor 8

Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986

Tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan perundang-undangan lain yang terkait ; MENGADILI :   

Menerima Permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula

Penggugat ; -----------------------------------------------------------------------------------

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 64/Pdt.G/2015/

PN.Cbi. tanggal 29 Desember 2015, yang dimohonkan banding tersebut ; --

Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar ongkos

perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -


Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 oleh kami. Fritz John Polnaja, S.H., M.H.

sebagai Hakim Ketua Majelis, Kornel P.

Sianturi, S.H., M.H. dan Russedar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016

diucapkan

dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Novran Verizal, S.H., M.H.

sebagai Panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya,-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

KORNEL P. SIANTURI, S.H., M.H.

FRITZ JOHN POLNAJA, S.H., M.H.

Ttd RUSSEDAR, S.H.

Panitera Pengganti, Ttd NOVRAN VERIZAL, S.H., M.H.

Perincian biaya banding :

1. Materai ………………………………………….. Rp. 6.000,2. Redaksi ………………………………………….. Rp. 5.000,4. Pemberkasan ………………………………………….. Rp. 139.000,………………………………………………………………………………..………... J u m l a h ………………………………………….. Rp. 150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah).


PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents