PUTUSAN
Nomor 361/Pdt/2016/PT.BDG. “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang mengadili perkara-
perkara perdata pada peradilan tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :
HANJAYA SUTANTO, dahulu bertempat tinggal di Jalan Pengampon No.21
RT.001/RW.003,
Kelurahan
Lemahwungkuk,
Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon Jawa Barat
sekarang bertempat tinggal di Jalan Garuda No. 18,
Kelurahan Pekiringan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada MULIANA BUDIMAN
HALIM,
S.H.,Dkk
Advokat,
berkantor
di
jl.Siliwangi no.3 Cirebon, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 September 2015, selanjutnya disebut sebagai Pembanding, semula Tergugat; Lawan
PT. INDOMARCO PRISTAMA, berkedudukan di Jalan Ancol I No.9-10 Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Thomas
E.
Tampubolon,
S.H.,M.H.,
Thompson
Tampubolon, S.H., Sahat P.Sihombing dan Oloando
K.Tampubolon, S.H, Advokat-Advokat yang berkantor pada
Kantor Advokat ”THOMAS TAMPUBOLON & PARTNERS”,
beralamat di Gedung Selmis Kav 4-5, Jalan Asem Baris Raya 52, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juni 2015, selanjutnya disebut sebagai Terbanding, semula Penggugat; Pengadilan Tinggi tersebut ;
Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat
tanggal 16 Agustus 2016 Nomor : 361/PEN/PDT/2016/PT.Bdg., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
Hal 1 dari 15 putusan Nomor 361/Pdt/2016/PT. BDG
Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan
dengan perkara tersebut ;
TENTANG DUDUKNYA PERKARA : Menimbang, bahwa Penggugat, sekarang terbanding dalam Surat
Gugatannya tertanggal 9 JULI 2015 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon dibawah Register Nomor : 53Pdt.G/2015 /PN. Cbn., telah mengajukan gugatannya sebagai berikut :
1. Bahwa pada tanggal 25 April 2013 antara Penggugat dengan Tergugat
telah sepakat untuk mengadakan perjanjian sewa menyewa atas sebidang tanah dan bangunan seluas 264 M2 yang terletak di jalan
Pemuda No. 43, Rumah Makan Iteung, Kota Cirebon, Jawa Barat
sebagaimana penandatanganan perjanjian sewa menyewa No. 122
tanggal 25 April 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Lia Amalia, S.H. (Bukti P-1).
2. Bahwa perjanjian sewa menyewa tersebut diatas mengatur antara lain sebagai berikut :
2.1.1 perjanjian sewa menyewa ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 25 juni 2013 sampai dengan tanggal
25 Juni 2018 sebagaimana dituangkan dalam perjanjian pada Pasal 1;
2.1.2 uang sewa untuk waktu 5 (lima) tahun sebesar Rp. 610.000.000,(enam ratus sepuluh juta rupiah) dimana uang tersebut sudah diterima oleh pihak pertama dari pihak kedua sebagaimana dituangkan dalam perjanjian pada Pasal 2;
2.1.3 pihak pertama (In casu Tergugat) menjamin Pihak kedua (in casu
Penggugat) selaku Penyewa atas obyek sewa menyewa tersebut
tidak akan mendapat tuntutan apapun/tidak dalam sengketa, tidak ada orang lain yang mengaku mempunyai hak atas obyek
sengketa, tidak ada orang lain yang mengaku mempunyai hak atas obyek
sewa menyewa tersebut sebagaimana dituangkan
dalam perjanjian pada Pasal 8 alinea 1. Bahwa pihak pertama (in
casu Tergugat) menjamin akan mengembalikan seluruh uang sewa yang telah dikeluarkan oleh pihak kedua (in casu Penggugat) termasuk biaya renovasi, apabila sebelum masa sewa menyewa berakhir Pihak kedua tidak dapat melakukan kegiatan
Hal 2 dari 15 putusan Nomor 361/Pdt/2016/PT. BDG
pada obyek sewa menyewa tersebut sebagaimana dituangkan dalam perjanjian pada Pasal 8 alinea 4.
3. Bahwa sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Perjanjian sewa menyewa No. 122 tanggal 25 April 2013, Penggugat telah
melakukan renovasi terhadap tanah dan bangunan yang disewa agar sesuai untuk peruntukannya yaitu, toko mini market Indomaret;
4. Bahwa sewaktu Penggugat sedang melakukan renovasi bangunan
tersebut diatas, tiba-tiba Penggugat didatangi oleh aparat dari Korem Sunan Gunung Jati dan Kodim Kota Cirebon dan meminta Penggugat
untuk menghentikan renovasi bangunan tersebut dengan alasan bahwa tanah dan bangunan tersebut adalah milik mereka;
5. Bahwa walaupun Penggugat sudah menjelaskan kepada aparat TNI bahwa tanah dan bangunan tersebut disewa dari Tergugat dan telah
mendapatkan persetujuan dari Ketua Primer Koperasi Kartika Cirebon sebagaimana dituangkan didalam perjanjian, namun aparat TNI tersebut
tetap meminta Penggugat untuk menghentikan pembangun toko Indomaret tersebut dan untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi, akhirnya Penggugat menghentikan pembangunan toko tersebut;
6. Bahwa setelah menghentikan pembangunan toko mini market Indomaret tersebut diatas, Penggugat memberitahukan hal tersebut kepada
Tergugat dan Tergugat berjanji akan menyelesaikan permasalahan ini dengan pihak Korem dan Kodim;
7. Bahwa Penggugat selalu menanyakan kepada Tergugat mengenai
perkembangan permasalahan Tergugat dengan pihak TNI mengenai obyek bangunan yang disewa, akan tetapi Tergugat selalu mengatakan sedang mengupayakan mediasi dengan pihak TNI dan pada tanggal 28 Maret 2014 Tergugat mengirim surat kepada Penggugat yang isinya
bahwa Tergugat sedang mengupayakan mediasi dan konsolidasi dengan pihak TNI dan meminta agar Penggugat mengerti dan memahami permasalahan yang dihadapi Tergugat;
8. Bahwa dengan adanya gangguan atau penghentian took mini market
Indomaret oleh aparat TNI serta tidak ada upaya dari Tergugat untuk melarang pihak TNI untuk menghentikan pembangunan atas obyek sengketa,
maka
jelas
terbukti
Tergugat
tidak
melaksanakan
kewajibannya untuk melindungi/menjamin Penggugat dari gangguan orang lain, atau gangguan dari orang yang mengaku mempunyai hak atas tanah dan bangunan yang disewa sebagaimana dituangkan dalam
Hal 3 dari 15 putusan Nomor 361/Pdt/2016/PT. BDG
Perjanjian Sewa Menyewa No. 122 pada Pasal 8, sehingga Tergugat jelas melakukan perbuatan wanprestasi;
9. Bahwa Penggugat sudah 2 (dua) tahun lebih menunggu penyelesaian antara Tergugat dengan pihak Aparat TNI dan sampai sekarang tidak
ada kejelasan/kepastian dari Teregugat apakah Penggugat dapat
melanjutkan pembangunan Toko Indomaret tersebut sehingga semakin jelas terbukti secara hukum bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap
apa
diperjanjikan;
yang disewakan
kepada Penggugat
sebagaimana
10. Bahwa Penggugat pernah meminta Tergugat untuk mengembalikan kerugian yang riel yang dialami Penggugat
sebagaimana surat
Penggugat kepada Tergugat tertanggal 19 Januari 2015 dan tertanggal
16 Maret 2015 namun permintaan tersebut tidak pernah diindahkan sama sekali sehingga semakin membuktikan bahwa Tergugat tidak mempunyai itikad baik kepada Penggugat;
11. Bahwa akibat perbuatan wanprestasi tersebut diatas, Penggugat telah mengalami kerugian materiil sebagai berikut :
a. Uang sewa untuk 5 (lima) tahun dan telah dibayarkan oleh Penggugat
kepada Tergugat sebesar Rp. 610.000.000,- (enam ratus sepuluh juta rupiah).
b. Biaya renovasi sebesar Rp. 205.152.107 (dua ratus lima juta seratus lima puluh dua ribu seratus tujuh rupiah);
c. Biaya perizinan sebesar Rp. 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah);
Jadi total kerugian yang riel diderita Penggugat adalah sebagai berikut : 610.000.000,- + 205.152.107 + 67.000.000 = Rp.
882.152.107 ditambah bunga sebesar 2 % (dua persen) perbulan
terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon sampai putusan ini mempunyai kekutan hukum tetap;
12. Bahwa disamping kerugian materil tersebut diatas, Penggugat juga
menderita kerugian immaterial akibat penghentian paksa pembangunan
Toko mini market Indomaret oleh aparat TNI, jelas-jelas menjatuhkan nama baik dan reputasi Penggugat dimata masyarakat dan konsumen
karena masyarakat umum dan konsumen sudah mengetahui dan
mengenal toko mini market Indomaret dan kerugian mana tidak dapat dinilai
dengan
uang,
namun
untuk
memudahkan
dalam
perhitungannya,maka Penggugat menuntut kerugian immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
Hal 4 dari 15 putusan Nomor 361/Pdt/2016/PT. BDG
13. Bahwa Penggugat menyewa tanah dan bangunan tersebut dari Tergugat
selama 5 (lima) tahun untuk membuka usaha toko mini market Indomaret
yang mana kalau usaha mini market tersebut dapat beroperasi selama 5 (lima)
tahun
tentu
Penggugat
mendapatkan
keuntungan
yang
diperhitungkan rata-rata mendapatkan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per bulannya, sehingga apabila beroperasi selama 5 (lima) tahun, maka keuntungan yang diperoleh adalah 5 tahun x 12 bulan x Rp. 25.000.000,- = Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
14. Bahwa apabila nantinya Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi
kepada Penggugat, maka agar gugatan ini tidak sia-sia (illusoir), sudah tepat dan beralasan apabila terhadap harta benda milik Tergugat
diletakan sita jaminan (conservatoir beslag) yang nantinya permohonan
sita jaminan tersebut akan diajukan tersendiri oleh Penggugat dalam persidangan;
15. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dan bukti-bukti yang
otentik, maka sudah tepat dan beralasan hukum, apabila putusan dalam perkara
ini
dapat
dijalankan
terlebih
dahulu
meskipun
ada
bantahan/perlawanan, banding maupun kasasi (Uitvoerbaar bij vooraad);
berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar sudi kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah ditetapkan dan diletakan atas harta benda milik Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materil kepada penggugat sebesar Rp. 882.152.107,- ditambah bunga sebesar 2 % (dua
persen) perbuatan terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Cirebon sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi immaterial kepada Penggugat sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk mebayar keuntungan yang diharapkan selama 5 (lima) tahun sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
Hal 5 dari 15 putusan Nomor 361/Pdt/2016/PT. BDG
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi (uitvoerbaar bij vooraad);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.
Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon yang
memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Menimbang,
bahwa
atas
gugatan
Penggugat
tersebut,
pihakTergugat,sekarang Pembanding telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 15 Oktober 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut : DALAM EKSEPSI
1. Bahwa gugatan Penggugat kekurangan pihak, karena seharusnya ada pihakpihak lain yang terkait dalam peristiwa hukum ini ditarik selaku pihak dalam perkara ini, keterkaitan pihak lain dalam peristiwa hukum tersebut adalah Komando Resort Militer 063/SGJ Kota Cirebon dan Komando Distrik Militer -
0614 Kota Cirebon, keterkaitannya adalah sebagai berikut : Bahwa Tergugat
menyewakan objek sengketa / tanah sebagaimana
tercantum dalam Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 122 tanggal 25
April 2013 dengan dasar Akta Perjanjian Sewa Menyewa Tanah No.
18564 tanggal 5 Agustus 2004 dan Surat Komando Distrik Militer 0614 Kota Cirebon No. B/3/Kop/IV/2013 tanggal 23 April 2013 yang intinya
memberikan rekomendasi persetujuan kepada Tergugat untuk bekerja -
sama dengan pihak lain ;
bahwa sesuai dengan dalil gugatan Penggugat (point angka 4 gugtan )
yang
menyatakan bahwa “ sewaktu Penggugat sedang melakukan
renovasi bangunan tersebut diatas, tiba tiba Penggugat didatangi
oleh aparat dari Korem Sunan Gunung Jati dan Kodim Kota Cirebon dan meminta Penggugat untuk menghentikan renovasi bangunan” , Tergugat,
terjadinya
melainkan
peristiwa
adanya
hukum
tindakan
Komando Resort Militer 063/SGJ
Kota
bukan
yang
Cirebon
karena
dilakukan
perbuatan
oleh
pihak
dan Komando Distrik
Militer 0614 Kota Cirebon, dengan demikian seharusnya pihak Komando Resort Militer 063/SGJ -
Kota Cirebon dan Komando Distrik Militer 0614
Kota Cirebon ditarik sebagai pihak dalam perkara ini ;
Bahwa dengan demikian Gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan
TIDAK DAPAT DITERIMA.
Hal 6 dari 15 putusan Nomor 361/Pdt/2016/PT. BDG
2. Bahwa
Gugatan
Penggugat
masih
mengajukan gugatannya di kurun waktu Gugatan
terhadap
uang
karena
Penggugat
Tergugat sedang Mengajukan
Komando Resort Militer 063/SGJ Kota Cirebon dan
Komando Distrik Militer 0614 Kota Cirebon, pembayaran
Prematur
sewa
tanah
yang intinya tentang penolakan
sebagaimana
tertera
pada
Akta
Perjanjian Sewa Menyewa Tanah No. 18564 tanggal 5 Agustus 2004 ( objek sengketa ) yang disewa oleh Tergugat dari Komado Distrik Militer
0614 Kota Cirebon dan adanya pemutusan secara sepihak perjanjian antara Tergugat dengan Komando Distrik Militer 0614 Kota Cirebon, perkaranya
tercatat
pada
Pengadilan Negeri Cirebon dengan Register
Perkara No. 38/Pdt.G/2014/PN. Cbn., yang sampai saat ini masih dalam proses kasasi
tetap / inkracht
(belum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum van
gewijsde ) dan telah ada kesepakatan juga untuk
menyelesaikan secara damai.
Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat tersebut tidak diterima.
harus dinyatakan
DALAM POKOK PERKARA : 1. Bahwa apa yang telah dikemukakan oleh Tergugat dalam Eksepsi
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara;
2. Bahwa
Tergugat menyewakan tanah ( objek sengketa ) kepada
Penggugat
di dasarkan atas perjanjian antara Tergugat dengan
Komando Distrik Militer 0614 Kota Cirebon No. 18564 tanggal 5
Agustus 2004 dan Surat dari Komando Distrik Militer 0614 Kota Cirebon No. B/3/Kop/IV/2013 tanggal 23 April 2013 yang intinya memberikan
persetujuan kepada
Tergugat
untuk
bekerja
dengan pihak lain, yang dalam hal ini dengan Penggugat ;
sama
3. Bahwa sebelum penandatanganan Akta Perjanjian Sewa Menyewa
antar Penggugat dengan Tergugat, Akta No. 122 tanggal 25 April 2013,
Penggugat
selaku
penyewa
telah
melihat
lokasi
objek
sengketa serta mempelajari dokumen yang ada diantaranya Akta
Perjanjian Sewa menyewa Tanah No. 18564 tanggal 5 Agustus 2004, Perjanjian antara Tergugat dengan Komando Distrik Militer 0614
Hal 7 dari 15 putusan Nomor 361/Pdt/2016/PT. BDG
Kota Cirebon, sehingga Penggugat sudah mengetahui hal hal yang berhubungan dengan tanah yang menjadi objek sengketa ; 4. Bahwa
pihak
Penggugat
telah
mengetahui
adanya
Surat
Rekomendasi Persetujuan Dan Dim 0614 Kota Cirebon
kepada
Tergugat untuk bekerja sama dengan pihak lain, yang tertuang dalam Surat Dan Dim 0614 Kota Cirebon No. B/3/Kop/IV/2013 tanggal
23
April
2013, selain itu ada petugas/karyawan dari pihak
Penggugat yang namanya BAMBANG;
5. Bahwa dalil Penggugat ( point angka 8 gugatan ) yang menyatakan “ tidak
ada
upaya
dari
Tergugat
untuk
melarang
pihak
TNI
..........dst.......... maka jelas terbukti Tergugat tidak melaksanakan kewajiban untuk melindungi/menjamin Penggugat dari gangguan orang lain ........... dst ........... sehingga Tergugat telah melakukan perbuatan ditolak.
wanprestasi “,
adalah
dalil
yang
keliru dan harus
Karena adanya tindakan dari pihak TNI ( Kodim 0614 dan
Korem 063/SGJ ) yang menghentikan pembangunan / renovasi yang sedang dilakukan oleh Penggugat, karena Penggugat tidak dapat memperlihatkan IMB., padahal sebelumnya pihak Penggugat sudah
mendapat 2 ( dua ) kali teguran dari Kepala Dinas PUPESDM / Kepala
Bidang
Tata
DPUPESDM tanggal
Ruang
dan
Perumahan
No.
640/497-
15 Mei 2013 dan No. 005/531-DPUPESDM
tanggal 29 Mei 2013, namun demikian Tergugat tidak tinggal diam, selanjutnya Tergugat telah
melakukan upaya mediasi/musyawarah
dengan pihak Komando Resort Militer 063/SGJ
Kota Cirebon dan
Komando Distrik Militer 0614 Kota Cirebon, namun upaya tersebut tidak memberikan
hasil
mediasi/musyawarah Tergugat
persetujuan.
mengajukan
tidak
Bahwa
menyelesaikan
Gugatan
terhadap
karena
permasalahan,
upaya
maka
Komado Resort Militer
063/SGJ Kota Cirebon dan Komando Distrik Militer 0614 Kota Cirebon, melalui Militer
Pengadilan
0614
Kota
Negeri
Cirebon, karena pihak Komando Distrik
Cirebon telah
menolak
uang
sewa
tanah
tersebut
yang
sebagaimana tertera dalam Akta Perjanjian No. 18564 tanggal 5 Agustus
2004
dan
memutus
sepihak
perjajian
merupakan dasar hukum Tergugat menyewakan objek perjanjian
kepada Penggugat, dan perkaranya teregister di Pengadilan Negeri
Cirebon dengan registrasi perkara di Pengadilan Negeri Cirebon No. Hal 8 dari 15 putusan Nomor 361/Pdt/2016/PT. BDG
38/Pdt.G/2014/PN.Cbn., yang sekarang masih dalam proses kasasi (
belum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ( inkracht van gewijsde ) dan telah ada kesepakatan juga untuk menyelesaikan secara damai. Bahwa dari uraian tersebut, secara nyata Tergugat
melaksanakan kewajiban untuk melindungi/menjamin Penggugat dari gangguan orang lain dan tidak melakukan wanprestasi, dengan demikian maka dalil Gugatan Penggugat harus ditolak;
6. Bahwa dalil Penggugat ( point angka 11 gugatan) yang menyatakan “ Penggugat
telah
mengalami
kerugian
materil
sebesar
Rp.
882.152.107,- ditambah bunga sebesar 2% perbulan terhitung
sejak gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon ........ dst............” dan meminta agar kerugian yang diderita
Penggugat diganti oleh Tergugat, adalah dalil yang keliru dan harus ditolak.
Bahwa yang menghentikan pembangunan / renovasi saat Penggugat melakukan
pembangunan / renovasi
bukan
dari
pihak
Tergugat
melainkan pihak Komando Resort Militer 063/SGJ Kota Cirebon dan Komando Distrik Militer 0614 Kota Cirebon, karena Penggugat dalam
melakukan pembangunan / renovasi belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Bahwa
timbulnya kerugian yang diderita Penggugat bukan karena
perbuatan
Tergugat,
melainkan
kesalahan Penggugat sendiri,
sehingga tidak ada kewajiban Tergugat untuk mengganti kerugian, dengan demikian dalil Gugatan Penggugat harus ditolak ;
7. Bahwa dalil Penggugat ( point angka 12 dan 13 ) yang meminta Tergugat untuk membayar ganti kerugian immateril sebesar Rp. 1.000.000.000,-dan
keuntungan
yang
bakal
didapat
sebesar
1.500.000.000,- kepada Penggugat adalah dalil yang keliru dan harus ditolak, karena Tergugat tidak melakukan perbuatan wanprestasi sehingga
tidak
ada
kewajiban
diderita oleh Penggugat.
untuk
mengganti
kerugian
yang
Bahwa yang terjadi dalam peristiwa hukum ini bukan dilakukan oleh Tergugat melainkan oleh pihak Komando Resort Militer 063/SGJ Kota
Cirebon dan Komando Distrik Militer 0614 Kota Cirebon, karena Penggugat dalam melakukan pembangunan/renovasi belum memiliki Izin
Hal 9 dari 15 putusan Nomor 361/Pdt/2016/PT. BDG
Mendirikan Bangunan (IMB), maka dengan demikian dalil Gugatan Penggugat tersebut harus ditolak.
8. Bahwa dalil Penggugat ( point angka 14 gugatan ) yang menyatakan bahwa
“ sudah tepat
adalah
dalil
dan
beralasan apabila
terhadap harta
benda milik Tergugat diletakkan sita jaminan .............dst............” yang
keliru dan harus ditolak, karena tidak ada dasar
hukum yang kuat untuk meletakan sita jaminan atas harta benda milik Tergugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat harus ditolak;
9. Bahwa dalil Penggugat ( point angka 15 gugatan ) yang menyatakan bahwa
“ maka
sudah
tepat
dan
beralasan
demi
hukum.................dst.................” adalah dalil yang keliru dan harus
ditolak. Pada dasarnya putusan serta merta tidak dapat dilaksanakan, kecuali dalam keadaan khusus. Dasar hukum atas larangan tersebut
adalah Pasal 180 ayat (1) HIR Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Pasal 191 ayat (1) Reglement Voor de Buitengewesten (‘RBG”), Pasal 54 dan
Pasal 57 Reglement Op De Rechtsvordering (“RV”) dan SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij voorraad) dan
Provisionil, serta SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta yang ditujukan kepada semua Ketua Pengadilan
Negeri Se Indonesia, yang intinya Hakim dilarang melaksanakan putusan
lebih dulu (uitvoerbaar bij vooraad), dengan demikian dalil gugatan Penggugat harus Ditolak.
Berdasarkan uraian diatas, Tergugat
mohon kepada
Yang Terhormat
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut : DALAM EKSEPSI : 1. Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya ; 2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; DALAM POKOK PERKARA : 1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Hal 10 dari 15 putusan Nomor 361/Pdt/2016/PT. BDG
Atau : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa dan mengadili
perkara
ini
berpendapat
adilnya (Ex Aequo Et Bono).
lain,
mohon
putusan
yang
seadil
Menimbang, bahwa selanjutnya dilanjutkan dengan acara jawab jinawab
dimana Penggugat dengan Repliknya tertanggal 22 Oktober 2015 dan Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 28 Oktober 2015 ;
Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri
Cirebon telah menjatuhkan putusan tanggal 27 Januari 2016 Nomor : 53/Pdt.G/2015/PN.Cbn., yang amarnya berbunyi sebagai berikut : DALAM EKSEPSI : -
Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
DALAM POKOK PERKARA :
Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materil kepada
Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;
Penggugat sebesar Rp. 797.222.823,00 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh
Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah) ditambah bunga sebesar 1 % ( satu persen) per bulan terhitung sejak gugatan ini didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Cirebon sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
631.000,- (Enam Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah); Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
Membaca Surat Permohonan Pernyataan Banding yang dibuat oleh
Panitera Pengadilan Negeri
Cirebon tanggal 04 Februari 2016 yang
menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat melalui Kuasanya telah
menyatakan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cirebon
Nomor : 53/Pdt.G/2015/PN.Cbn., tanggal 27 Januari 2016, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada : Terbanding semula Penggugat pada tanggal 11 Maret 2016 ;
Membaca memori banding dari Pembanding semula Tergugat melalui
Kuasa Hukumnya tertanggal 18 Februari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 01 Maret 2016, memori banding mana
Hal 11 dari 15 putusan Nomor 361/Pdt/2016/PT. BDG
telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada : Terbanding semula Penggugat pada tanggal 11 Maret 2016 ;
Membaca kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat
tertanggal 26 Mei 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 08 Juni 2016, kontra memori banding mana telah
diberitahukan secara patut dan seksama kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 13 Juni 2016 ;
Membaca surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) yang
dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Cirebon telah diberitahukan kepada : Pembanding semula Tergugat pada tanggal 03 Mei 2016, dan inzage yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara kepada
Terbanding semula Penggugat pada tanggal 17 Mei 2016 untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat untuk diperiksa ditingkat banding ;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA : Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh
kuasa
hukum Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata-cara serta
memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-
undang, maka oleh karenanya pemohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;
Menimbang,
bahwa
keberatan-keberatan
memori
banding
Pembanding, semula Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :
dari
Bahwa Pembanding, semula Tergugat merasa keberatan atas putusan
Pengadilan
Negeri
Cirebon,tanggal
27
Januari
2016
perkara
No.53/Pdt.G/2015/PN Cbn, yang memeriksa dan memutus perkara a quo ;
I.Dalam Eksepsi : Bahwa Mjelis Hakim tingkat pertama yang memeriksa
dan mengadili perkara ini telah salah menerapkan hukum ; II.Dalam Pokok Perkara:
Bahwa dari uraian point angka 1,2 dan 3 nyata-nyata pertimbangan
hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang tertuang dalam putusan adalah pertimbangan hukum yang keliru/salah ;
Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kontra memori banding dari
Terbanding, semula Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :
Hal 12 dari 15 putusan Nomor 361/Pdt/2016/PT. BDG
Bahwa Terbanding, semula Penggugat merasa sudah tepat dan benar
atas putusan Pengadilan Negeri Cirebon,tanggal 27 Januari 2016 perkara No.53/Pdt.G/2015/PN Cbn, yang memeriksa dan memutus perkara a quo ;
Menimbang, bahwa mengenai memori banding yang diajukan oleh
Pembanding semula Terggugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh
Terbanding, semula Penggugat menurut hemat Majelis Hakim Tinggi pada
Pengadilan Tinggi jawa Barat, apa yang diajukan dalam memori banding dan kontra memori banding telah dipertimbangkan dalam putusan Hakim tingkat
pertama dan tidak terdapat hal-hal yang baru, maka memori banding dan kontra
memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan ;
Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas
perkaranya, baik dari dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat serta alat-alat bukti yang diajukan para pihak dimuka persidangan, pertimbangan
hukum dan kesimpulan Pengadilan Negeri dalam putusannya, serta memori
banding dari Pembanding semula tegugat dan kontra memori banding dari Terbanding
semula Penggugat, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa
pertimbangan hukum, pendapat dan kesimpulan Pengadilan Negeri Cirebon
dalam putusannya tanggal 27 Januari 2016 Nomor : 53/Pdt.G/2015/PN.Cbn
telah tepat dan benar menurut hukum sehingga dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis
Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Cirebon
tanggal 27 Januari 2016 Nomor 53/Pdt.G/2015/PN.Cbn haruslah dipertahankan dan dikuatkan ;
Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap
berada dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan ;
Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947
tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;
-
MENGADI LI:
Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat; Hal 13 dari 15 putusan Nomor 361/Pdt/2016/PT. BDG
-
-
Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 27 Januari
2016 Nomor tersebut ;
53/Pdt.G/2015/PN.Cbn yang dimohonkan banding
Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya
perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebanyak Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2016 oleh kami HARTONO ABDUL MURAD, S.H., M.H., Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan MUCHTADI RIVAIE, S.H., M.H., dan
DJAMER PASARIBU, S.H.
sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh
IWAN DARMAWAN, SH., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.-
HAKIM ANGGOTA, Ttd
MUCHTADI RIVAIE, S.H., M.H.,
HAKIM KETUA, Ttd
HARTONO ABDUL MURAD, S.H., M.H.,
Ttd DJAMER PASARIBU, S.H, S.H.
PANITERA PENGGANTI, Ttd IWAN DARMAWAN, S.H.
Hal 14 dari 15 putusan Nomor 361/Pdt/2016/PT. BDG
Perincian biaya perkara :
1. Redaksi Putusan --------------------- Rp.
2. Meterai Putusan ---------------------- Rp.
5.000,-
6.000,-
3. Pemberkasan ------------------------- Rp. 139.000,- + J u m l a h ----------------------------- Rp. 150.000,-
Hal 15 dari 15 putusan Nomor 361/Pdt/2016/PT. BDG
