PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

P UTUSAN

Nomor : 385/PDT/2016/PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara-perkara perdata

pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara : ------------------------------------------------------

M ACUT SETIAWAN, beralamat di Kampung Cibitung Rt.06/Rw.05

Kelurahan Telaga Asih, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi.;

Selanjutnya Tergugat diwakili oleh LIBET ASOYO, SH.,

M.

TONI

SURYONO,

SH.,

SUHARTONO, pekerjaan

SH.,

Advokat

EDDY dan

Konsultan Hukum yang tergabung dalam Law Office Hartono, Suhartono & Partners, yang berkantor di Jalan Cempaka Lestari Raya F-16,

Lebak Lestari Indah, Lebak Bulus, Jakarta Selatan 12440, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus,

Nomor : 301/HSP-MAS/IV/2016 tanggal 26 April 2016 Selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula disebut Tergugat , Lawan:

IBU NESIH, Beralamat di Kampung Salam Rt.31/13, Desa pringkasap, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang, Jawa Barat.

Selanjutnya penggugat diwakili oleh JOU HASYIM WAIMAHING, SH, MUHAMAD BOLI RM, SH, SUDARMONO K,

LEWA YUSUF, SH.pekerjaan Advokat/pengacara dan

konsultan

Hukum

JOU

HASYIM

WAIMAHING, SH.MH & ASSOCIATES,Kompleks Duta Merlin Blok B No.31-32, IKA BUILDING lt. 2,

Jln. Gajah Mada No.3-5 Harmoni Jakarta Pusat 10130, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor: 259/SK-G.Pdt./KP-JHWA/VI/2015, tanggal

Halaman 1 dari 32 halaman, Pts.No.385/PDT/2016/PT.BDG.

03 Juni 2015 Selanjutnya disebut Terbanding semula disebut Penggugat;

Telah Membaca : ------------------------------------------------------------------------

1.

2.

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 29 Agustus 2016 Nomor 385/PEN/PDT/2016/PT.BDG. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut ditingkat banding;

Berkas perkara perdata Nomor 269/Pdt.G/2015/PN.Bks. dan suratsurat yang bersangkutan dengan perkara tersebut.

TENTANG DUDUK PERKARANYA : Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 5

Juni 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 5 Juni 2015 dibawah Register No.269/Pdt.G/2015/PN.Bks., telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas + 994 m2 yang terletak di Kampung Pengupukan Rt. 01/Rw.

04, Desa Jatibaru, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, (dahulu Kampung Pengupukan Rt 07/11

Desa Jatibaru, Kecamatan Lamahabang, Kabupaten Dati II Bekasi Propinsi Jawa Barat) dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara

: T. Darat Bp. Uwin, sekarang Guru Manaf

Sebelah Timur

: T. Darat Bp. Adim, sekarang Bp. Obie, Bp.Oban

Sebelah Barat

: T. Darat/Pembuangan air.

Sebelah Selatan : T. Darat /Jalan Desa

2. Bahwa, tanah milik Penggugat tersebut pada butir 1 diperoleh

Penggugat dari : hasil pemberian hibah pada tanggal 28 Desember

1988 sewaktu Penggugat berusia 28 Tahun dari BAPAK RAIN Bin KOJA semasa masih hidup selaku orang tua asuh Penggugat dan tldak pernah atau belum pernah dlcabut dan dlbatalkan pemberian hibah tersebut;

3. Bahwa, adapun yang bertindak sebagai PENGHIBAH atau YANG

MENGHIBAHKAN adalah BAPAK RAIN Bin KOJA selaku Pthak Pertama, sedangkan Penggugat adalah YANG MENERIMA HIBAH sebagai Pihak Kedua sebagaimana tertuang dldalam SURAT

PERNYATAAN HIBAH MUTLAK diatas kertas segel tertangal 28


Desember 1988, tanah pekarangan (tanah darat sebagaimana tercantum didalam BUKU C 856, Persil 129 luas + 994 M2

sebagaimana tertulis didalam Surat Pernyataan Hibah Mutlak

dengan Mengetahul Kepala Desa Jatibaru ketika itu bernama BAPAK A. ROSYID dan disaksikan Rukun Tangga (RT) BAPAK UNAN dan Rukun Warga (RW) BAPAK NABRIH;

(Bukti P-1);

4. Bahwa, untuk lebih jelas berikut ini Penggugat mengutib isi dari Surat Pernyataan Hibah Mutlak berupa tanah tersebutdiatas kertas segel tertanggal 28 Desember 1988 pada intinya adalah :

"Pada hari ini Senin tanggal 28 Desember 1988 Fihak I dan Fihak II

bersama-sama datang ke kantor Desa Jatibaru untuk diminta tolong dibuatkan Surat Pernyataan Hibah Tanah Pekarangan (Tanah Darat) yang tercantum buku C 856, Persil 129, luasnya 994 M2 yang

letaknya di Kp. Pengupukan Rt. 0 7 / 1 1 Desa Jatibaru, Kecamatan

Lamahabang, Kabupaten Dati II Bekasi, saya Fihak I selagi

menghibahkan tanah pekarangan (tanah darat) tersebut diatas sedang keadaan sehat badan/sempurna akal. Tidak ada paksaan.

bujukan dari orang lain dikemudian hari ada ahli family, saya yang akan ganggu gugat. ialannva perkara polisi,

Tidak Boleh karena sudah saya hibahkan mutlak pada Fihak Kedua (Pr. Nesih Bin Am an). Sebelah Utara

ADAPUN BATAS-BATASNYA :


Sebelah Timur

: T. Darat Bp. Adim, sekarang Bp. Obie,

Sebelah Selatan

: T. Darat /Jalan Desa

Sebelah Barat

Bp.Oban


Selanjunya yang menerima hibah mengetahui betul tentang tanah

darat penghibah berikut semua isinya yang terdapat diatas tanah tersebut diatas dan tidak sengketa pemiliknya/batas-batasnya, semua

resiko ditanggungjawab oleh Fihak I dan Fhak II dengan melepaskan

Kepala Desa Jatibaru, serta saksi-saksi dari segala tuduhan/tuntutan dan tanggungjawab, dikemudian hari terdapat sesuatu hal dalam pelaksanaannya hibah (Vide Bukti P-1);

5. Bahwa oleh karena itu Surat Pernyataan Hibah Mutlak diatas segel

tertanggal 28 Desember 1988 sebagaimana diuraikan dalam Bukti 'PHalaman 3 dari 32 halaman, Pts.No.385/PDT/2016/PT.BDG.

1, adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Penggugat, bahkan PBB sudah tertulis atas nama Penggugat;

6. Bahwa berdasarkan surat pernyataan hibah mutlak sebagaimana Penggugat uraikan diatas, membuktikan bahwa tanah tersebut adalah

mutlak sah milik Penggugat hasil pemberian hibah dari Bapak Rain

Bin Koja kepada Penggugat dan selama hidupnya hingga meninggal dunia (Bapak Rain Bin Koja selaku Yang Menghibahkan TIDAK

pernah mencabut atau membatalkan atas pemberian hibah tanah

kepada Penggugat tersebut. Oleh karena itu, surat pernyataan hibah mutlak tertanggal 28 Desember 1988 adalah sah dan mengikat serta berkekuatan hukum;

7. Bahwa BAPAK RAIN Bin Koja menikah dengan IBU RANI (isteri) dikaruniai seorang anak yang bemama M. ACUT SETIAWAN

(TERGUGAT), sedangkan PENGGUGAT (IBU NESIH) sebagai anak asuh dari Bapak Rain Bin Koja dan Ibu Rani (suami istri);

8. Bahwa BAPAK RAIN Bin KOJA meninggal dunia pada tahun 1990, Sedangkan IBU RANI meninggal Tahun 1999 (Bukti P-2 dan P-3),

meninggalkan Tergugat sebagai anak Kandung dan Penggugat sebagai anak asuh serta beberapa bidang tanah sawah dan darat termasuk tanah yang dihibahkan kepada Pengugat, namun sebagian

besar sudah dijual oleh Penggugat, kecuali tanah milik Penggugat yang diperoleh dari pemberian hibah tersebut;

9. Bahwa sejak Penggugat diambil sebagai anak asuh dari BAPAK RAIN Bin KOJA dan IBU RANI, Penggugat tinggal bersama orangtua asuh

diatas tanah tersebut dan hubungan Penggugat dengan orang tua asuh masih ada hubungan keluarga, dimana BAPAK RAIN Bin KOJA

adalah adik kandung dari BAPAK ADON Bin KOJA (almarhum) mempunyai anak yang bernama AMAN (almarhum) selaku ayah

kandung Penggugat dan isterinya bernama RUM selaku Ibu Kandung Penggugat. Jadi diasuhnya Penggugat sebagai anak asuh karena masih ada hubungan keluarga bukan orang lain;

10. Bahwa adapun Penggugat diambil sebagai anak asuh sewaktu

Penggugat berusia + 8 bulan, lahir dari orangtua ayah bernama : AMAN (almarhum) dan Ibu bernama RUM (almarhumah), dan di Kampung Pengupukan, tinggal bersama orang tua asuh sampai Penggugat menikah dan pindah bersama suami di Subang pada

tahun 1994 tanah dan rumah ditempati Ibu Rani isteri almarhum dan Halaman 4 dari 32 halaman, Pts.No.385/PDT/2016/PT.BDG.

setelah meninggal Tahun 1999 rumah dibongkar oleh Tergugat,

tinggal tanah hibah saja, Tergugat menikah duluan dari Penggugat dan setelah Tergugat menikah Tergugat pindah ke Cibitung, Kabupaten Bekasi bersama Isterinya;

11. Bahwa Penggugat pindah ke Subang, karena Tergugat keberatan dan

menolak, jika Penggugat tinggal diatas tanah tersebut, pada hal

sudah dihibahkan kepada Penggugat, Tergugatpun diberitahukan dan

sering diingatkan oleh kedua orangtua bahwa tanah tersebut sudah dihibahkan kepada Penggugat dan milik Penggugat serta sudah ada surat hibahnya;

12. Bahwa status Penggugat sebagai anak asuh dan selaku penerima

hibah atas tanah tersebut sebagian besar warga yang tinggal diareal tanah tersebut tahu, bahwa Penggugat adalah anak asuh dari almarhum Bapak Rain Bin Koja dan Ibu Rani termasuk juga diketahui

oleh Kepala Desa, RT dan RW sebagai saksi terkait dengan hibah

tanah tersebut sebagaimana tertuang didalam surat pernyataan hibah mutlak tanggal 28 Desember 1988 (Vide Bukti P-1);

13. Bahwa adapun hibah tanah yang diperoleh Penggugat sewaktu Penggugat sudah berusiah 28 Tahun, sehingga Penggugat tahu hibah

tanah tersebut, sehingga Penggugat selaku pemilik tanah tersebut,

sekalipun Penggugat tidak tahu tulis-menulis dan tidak mengerti hukum, maklum orarng kampung yang ketika itu sama sekali tidak diperhatikan pendidikan oleh orangtuanya (Penggugat). Walaupun demikian Penggugat tetap memperhatikan dan mempertahankan tanah aquo walaupun sudah pindah di Subang. Setelah kedua

orangtua asuh meninggal dunia Tergugat beberapa kali hendak menjual

tanah

hibah

tersebut,

tetapi

Penggugat

tetap

mempertahankan hingga sampai sekarang, dengan alasan bahwa

tanah aquo adalah milik Penggugat hasil dari pemberian hibah almarhum BAPAK RAIN Bin KOJA, sekalipun Penggugat tidak tahu

menulis dan tidak mengerti hukum, namun surat hibah tetap saja disimpan dan dipegang Penggugat sampai sekarang. Oleh karena

Tergugat sering kali menawarkan tanah itu dijual kepada orang lain,

maka Penggugat bermaksud mengajukan gugatan ini ke Pengadilan, guna mencari kebenaran dan keadilan terhadap hak atas tanah milik Penggugat dengan maksud memperoleh kepastian hukum, mengingat itu tanah sudah dihibahkan kepada Penggugat;


14. Bahwa, sebelum diproses secara hukum, Peggugat terakhir kalinya

pernah menanyakan perihal tanah tersebut kepada Tergugat, namun Tergugat menjawab bahwa tanah tersebut bukan milik Penggugat, melainkan milik Tergugat. Atas jawaban lisan tersebut Tergugat

kecewa dan prihatin, karena tanah terpekara sudah dihibahkan kepada Penggugat, kenapa Tergugat masih mengakui sebagai

pemilik ??. Penggugat saat itu tidak bisa berbuat apa-apa, karena

tidak bisa menulis, tidak mengerti dan tidak memahami hukum, begitulah nasib bagi orang yang tidak mengerti hukum seperti halnya dialami Penggugat;

15. Bahwa

seiring

dengan

berjalannya

waktu

alhasil

Penggugat

menguasakan kepada Kuasa Hukum Penggugat untuk mengurus tanah tersebut. melalui kuasa hukum Penggugat, Tergugat telah diundang dan disomasi oleh Kuasa Hukum Penggugat sebelum

digugat ke Pengadilan. Terhadap undangan dan somasi dari kuasa hukum Penggugat tersebut ditanggapi Tergugat melalui kuasa hukum Tergugat baik melalui surat menyurat maupun pertemuan langsung.

Disaat pertemuan Kuasa Hukum Tergugat menanyakan apa dasar

kepemilikan Penggugat atas tanah tersebut ??. Penggugat melalui kuasa hukum sempat memperlihatkan surat pernyataan hibah mutlak sebagai dasar kepemilikan Penggugat. Sebaliknya Penggugat melalui

kuasa hukumnya menanyakan, apa dasar kepemilikan Tergugat,

kalau Tergugat menyatakan itu tanah milik Tergugat ?? Namun Kuasa Hukum Tergugat tidak menunjukan/diperlihatkan bukti kepemilikan

ketika pertemuan pada hal sudah dimintahkan. Karena tidak

diperlihatkan, maka kami menyatakan Tergugat tidak memiliki bukti surat kepemilikan. Namun pada tanggal 3 Februari 2015 Kuasa Hukum Tergugat mengirim surat kepada Kuasa Hukum Penggugat

seperti dikutib Penggugat dibawah ini dalam surat butir 1 dijelaskan bahwa :

"Dengan ini kami tegaskan dan jelaskan sekali lagi sesuai ketentuan hukum pertanahan klien kami telah memiliki bukti kepemilikan tanah,

dan tidak ada kewajiban bagi klien kami untuk menunjukan kepada klien rekan, kecuali permintaan aparat penegak hukum dan instansi

yang berwenang" dan dipoin 2 surat kuasa hukum Tergugat diuraikan bahwa "B/7a klien rekan memaksakan kehendak dengan bermaksud


menguasai, menggunakan dan memanfaatkan tanah milik klien kami maka tentunya akan berhadapan dengan hukum...dst. (Bukti P-4);

16. Bahwa dari isi surat tersebut diatas seolah-olah tanah tersebut adalah

sudah milik Tergugat. Untuk itu Penggugat mensomiir Tergugat untuk membuktikan bukti kepemilikan tanah aquo dimuka persidangan. Mengingat Tergugat selalu menegaskan bahwa telah memiliki hak atas tanah tersebut sesuai hukum pertanahan yang berlaku (Vide Bukti P-4 dan P-5), pada hal Penggugat sudah mendapatkan atas tanah tersebut tanggal 28 Desember 1988 (vide bukti P-l), sehingga

secara hukum tanah tersebut sudah menjadi miliki Penggugat bukan milik Tergugat;

17. Bahwa selain jawaban surat pada butir 15, pada tanggal 17 Mei 2015

dipasang papan nama dilokasi tertulis bahwa itu tanah milik M. Acut

Setiawan. Tindakan tersebut menunjukan Tergugat masih berskukuh bahwa itu tanah miliknya, bahkan Tergugat masih menyampaikan dan

menegaskan bahwa telah memiliki hak atas tanah tersebut dst... sebagaimana diuraikan dalam butir 1 surat kuasa hukum Tergugat

tanggal 1 Juni 2015 (Bukti P-5), maka bagi Penggugat tidak ada jalan lain selain gugat ke Pengadilan berdasarkan hukum yang berlaku

untuk memperoleh kepastian hukum terkait kepemilikan tanah Tergugat sesuai surat pernyataan hibah mutlak yang dimiliki Tergugat (vide bukti P-l);

18. Bahwa, perbuatan Tergugat yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah milik Tergugat dan telah memiliki bukti kepemilikan atas

tanah sesuai hukum yang berlaku sebagaimana diuraikan dalam surat tanggal 3 Februari 2015 dan tertulis pada papan nama yang dipasang

dilokasi pada tanggal 17 Mei 2015 dan surat tertanggal 1 Juni 2015 adalah perbuatan melanggar hukum (perbuatan melanggar hukum

(onrechtmatigedaad) sebagaimana ditegaskan didalam Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut : "Tiap perbuatan yang

melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,

mengganti kerugian tersebut. Pada hal tanah tersebut sudah dihibahkan oleh Bapak Rain Bin Koja kepada Penggugat sebagai pemilik dan ahli waris tidak boleh tuntut lagi karena sudah dihibahkan sebagaimana ditegaskan dalam surat hibah (Vide Bukti P-1);


19. Bahwa,

selanjutnya

Penggugat

sia-sia,

untuk

menjamin

karena

tidak

kekhawatiran

membuat tanah

gugatan

tersebut

dialihkan/diperjualbelikan atau dipindah tangankan kepada pihak lain, maka mohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan

(concervatior beslag) terhadap tanah tersebut dengan batas-batas sebagai bertikut : Sebelah Utara


Sebelah Timur

: T. Darat Bp. Adim, sekarang Bp. Obie,

Sebelah Selatan

: T. Darat /Jalan Desa

Sebelah Barat

Bp.Oban


adalah sah dan berharga (goe d en vaarklaren);

20. Bahwa, kepada Tergugat atau siapa saja yang mengusai, menempati dan menggunakan tanah tersebut baik sekarang maupun yang akan

datang untuk mengosongkan dan menyerahkan secara baik kepada Penggugat;

21. Bahwa tanah tersebut saat gugatan diajukan dalam keadaan kosong/tidak ada bangunan, kepada Tergugat atau siapa saja

membangun bangunan setelah gugatan ini didaftarkan, dihukum membongkar sendiri dalam keadaan kosong dalam waktu 7 x 24 Jam;

22. Bahwa, karena gugatan Penggugat mengenai perbuatan melanggar

hukum yang berakibat dialami kerugian pada Penggugat, karena perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat mengalami kerugian materil yang harus dibayarkan oleh Tergugat, akibat perbuatan Tergugat

yang mengklaim bahwa itu tanah miliknya sehingga Tergugat harus

menggugat ke Pengadilan, guna meminta kepastian hukum terkait hak milik Penggugat. Karena itu gllgatan terhadap perkara aquo pasti

membutuhkan biaya dan telah membuat Penggugat mondar-mandir

dari Subang ke Cikarang, Pengadilan, membutuhkan transportasi, sehingga adil menurut hukum, apabila Penggugat menuntut Tergugat

untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus

juta rupiah) secara tunai dan seketika sekalipun tanpa diuraikan rinciannya;

23. Bahwa, disamping kerugian materil tersebut diatas, Tergugat juga dituntut untuk membayar ganti rugi immaterial, karena Penggugat

telah kehilangan waktu, pekerjaan, tenaga dan pikiran, mondarmandir mengurus tanah terperkara, kehilangan tenaga, pikiran,


sehingga adil secara hukum, apabila Penggugat menuntut Tergugat

membayar ganti rugi immaterial sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu

milyar rupiah) secara tunai dan seketika kepada Tergugat;

24. Bahwa, mengingat perkara aquo adalah terkait dengan perbuatan melanggar/melawan

hukum

yang

membawa

kerugian

kepada

Penggugat sebagaimana diatur didalam Pasal 1365 KHUPerdata, maka Tergugat dituntut membayar uang paksa/dwangsom sebesar

Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perhari terhitung

sejak tanggal didaftarkan gugatan dalam perkara ini di Pengadilan

Negeri Bekasi, apabila Penggugat tidak melaksanakan putusan yang sudah in kracht van gewijsde;

25. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti

yang kuat dan otentik, maka sesuai dengan Pasal 180 HIR, mohon

kepada Pengadilan untuk mengabulkan putusan dapat dijalankan (dilaksanakan)

terlebih

dahulu

(Uitvoerbaar Bij Voorraad)

meskipun ada verzet, banding, kasasi, atau upaya hukum lain dari Tergugat.

Berdasarkan pada hal-hal tersebut diatas mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan dapat memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan, SURAT PERNYATAAN HIBAH MUTLAK, tertanggal, 28 Desember 1988 atas nama Ibu Nesih adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Penggugat;

3. Menyatakan tanah terperkara/obyek sengketa berupa sebidang tanah seluas + 994 M2, yang terletak di Kampung Pengupukan, Desa Jatibaru, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, (dahulu Kampung Pengupukan Rt. 07/11 Desa Jatibaru, Kecamatan

Lamahabang, Kabupaten Dati II Bekasi, Propinsi Jawa Barat), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : T. Darat Bp. Uwln, sekarang guru Manaf Sebelah Timur : T. Darat Bp. Adim, sekarang Bp. Obie, Oban Sebelah Selatan : T. darat /Jalan Desa Sebelah Barat : T. Darat/Pembuangan air adalah satu-satunya sah milik Penggugat yang diperoleh dari

pemberian hibah dari Bapak Rain Bin Koja (almarhum)


berdasarkan Surat Pernyataan Hibah Mutlak tertanggal 28 Desember 1988;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menyatakan bahwa tanah terperkara adalah milik Tergugat dan telah memiliki bukti kepemilikan

tanah, pada hal sudah dihibahkan oleh Alm. Bapak Rain Bin Koja kepada Penggugat dan ahli waris jangan menuntut lagi merupakan

perbuatan melanggar hukum/onrecht matigedaad sebagaimana ditegaskan didalam Pasal 1365 KUHPerdata;

5. Menyatakan

Sita

Jaminan

(concervatoir

berslag)

tanah

terperkara/obyek sengketa berupa sebidang tanah seluas + 994 M2,

yang terletak di Kp. Pengupukan, Desa Jatibaru, Kecamatan Cikarang Timur (dahulu Kampung Pengupukan Rt. 07/11 Desa Jatibaru, Kecamatan Lamahabang, Kabupaten Dati II Bekasi, Propinsi Jawa Barat), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : T. Darat Bp. Uwin, sekarang guru Manaf Sebelah Timur : T. Darat Bp. Adlm, sekarang Bp. Oble, Oban Sebelah Selatan : T. darat /Jalan Desa Sebelah Barat : T. Darat/Pembuangan air adalah sah dan berharga (goed en varklaren);

6. Menyatakan TIDAK SAH dan TIDAK BERKEKUATAN HUKUM bahwa tanah tersebut adalah milik Tergugat dan sudah memiliki bukti kepemilikan tanah atau apapun bentuk bukti kepemilikan surat tanah yang dipegang Tergugat yang tidak pernah diperlihatkan kepada

Penggugat selama pertemuan dinyatakan cacat hukum, tidak sah

dan tidak mempunyal kekuatan hukum;

7. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mengusai, menempati,

menggunakan tanah tersebut, baik sudah maupun sekarang untuk mengosongkan dan menyerahkan secara baik kepada Penggugat;

8. Menghukum Tergugat atau siapa saja membongkar bangunan sendiri baik

sekarang

maupun

yang

akan

datang

dalam

keadaan

kosong/tidak ada bangunan diatas tanah tersebut dalam waktu 7 x 24 jam

9. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materil sebesar Rp

300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) secara tunai dan seketika kepada Penggugat;


10. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi immateril sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milvar rupiah) rupiah secara tunai dan seketika kepada Penggugat ;

11. Menghukum Tergugat membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp 2..500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perhari terhitung tanggal

didaftarkan gugatan perkara ini di Pengadilan Negeri Bekasi, jika

Tergugat tidak melaksanakan putusan yang sudah in kracht van gewijsde;

12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit

voebaar bij voorraad)f walaupun ada verzet, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya;

13. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Atau:

1. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (Ex aequo et bono). Menimbang, bahwa atas

gugatan

tersebut

menyampaikan jawabannya adalah sebagai berikut :

Tergugat telah

DALAM KONVENSI : DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada Gugatan Penggugat terjadi Error In Persona,karena orang

yang

ditarik

sebagai

Tergugat

tidak

tepat

(Gemis

Aanhoedanigheid), yang mana Tergugat menempati dan menguasai

obyek gugatan adalah bukan karena tanah warisan tetapi Tergugat

menempati dan menguasai obyek gugatan karena telah membeli

secara resmi dari Penggugat (Nesih). dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 601 K/Sip/1975, tertanggal 20 April 1977, terhadap gugatan yang terjadi Error In Persona tersebut haruslah ditolak.

2. Bahwa pada Gugatan Penggugat terjadi Error In Persona, karena

orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap/kekurangan subyek hukum (Plurium Litis Consortium), di mana Obyek Sengketa saat ini

telah bersertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, sehingga

seharusnya apabila Penggugat mengajukan gugatan atas Obyek

sengketa yang telah bersertifikat maka seharusnya pihak Kantor Halaman 11 dari 32 halaman, Pts.No.385/PDT/2016/PT.BDG.

Pertanahan Kabupaten Bekasi turut pula di tarik sebagai Tergugat dalam perkara a quo.

Oleh karena Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat terhadap Obyek

Sengketa tidak turut ditarik sebagai Tergugat dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka terhadap gugatan Penggugat telah

terjadi Error In Persona. Dan terhadap gugatan yang telah terjadi Error In Persona tersebut adalah sudah layak dan wajar untuk ditolak.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 602

K/Sip/1975, tertanggal 25 Mei 1977 gatan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 728 K/Sip/1974, tertanggal 20 Juli 1977 yang menyatakan bahwa :

"Jika nama-nama beberapa Tergugat tidak pernah diuraikan dalam

posita gugatan Penggugat, maka dipandanq penquraian positanya kuranq lenqkap". Berdasarkan fakta ini maka terhadap gugatan Penggugat adalah sudah layak dan wajar untuk ditolak.

3. Gugatan Penggugat Obscuur Libel atau tidak jelas karena luas tanah

yang digugat oleh Penggugat berbeda dengan luas tanah yang sesungguhnya masuk dalam obyek Sengketa, dimana luas tanah berdasarkan kwitansi + 900 M2(kurang lebih sembilan ratus meter

persegi) dan telah bersertifikat atas nama Tergugat sedangkan yang digugat oleh Penggugat adalah tanah seluas : 994 M2 (sembilan ratus

sembilan puluh empat meter persegi).Ini menunjukan bahwa tanah

pekarangan yang digugat oleh Penggugat itu tidak jelas atau Obscuur Libel;

Yurisprudensi

Mahkamah

Agung

Republik

IndonesiaNo.

K/AG/1997, tertanggal 27 Juli 1998 menyatakan sebagai berikut:

34

"Gugatan Penggugat Obscuur Libel karena identitas obyek perkara yang tercantum dalam gugatan dan hasil pemeriksaan sidang di tempat

berbeda.

Sedangkan

perubahan surat gugatan".

Penggugat

tidak

mengadakan

Berdasarkan fakta ini maka gugatan Penggugat Obscuur Libel/ kurang jelas, sehingga terhadap gugatan yang Obscuur Libel atau tidak jelas tersebut haruslah ditolak.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa seluruh dalil Tergugat dalam Eksepsi adalah bagian tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini, karena itu mohon untuk


dipertimbangkan pula sebagai bagian tak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini.

2. Bahwa Tergugat tetap berpendirian dan berpegang teguh pada Eksepsi Tergugat diatas.

3. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil Penggugat kecuali yang diakui sendiri kebenarannya secara tegas oleh Tergugat.

4. Bahwa tidak benar sama sekali dalil Penggugat pada point -1 gugatan Penggugat tertanggal 5 Juni 2015, karena yang benar adalah tanah yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan benar- benar telah

menjadi Hak Milik Tergugat karena Tergugat sudah membeli tanah tersebut

dari

Penggugat

pada

tanggal

21

September

1993

sebagaimana kwitansi, dan dilanjutkan dengan adanya Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Darat Dengan Mutlak Sebelum Di Aktekan yang tertanggal pada 22 September 1993.

5. Bahwa Tergugat adalah anak kandung dari perkawinan antara Bapak Rain Bin Koja dengan Ibu Rani Binti Emat, sedangkanPenggugat adalah anak kandung dari pasangan Bapak Aman Bin Adon dan Ibu

Rum Binti Fulan, yang kemudian diasuh oleh orang tua Tergugat hingga dewasa dan menikah.

6. Bahwa walaupun Penggugat bukan saudara kandung Tergugat sebagaimana dalil-dalil Penggugat pada point -2, point -3, point -4, dan point -5 posita gugatan Penggugat, namun Tergugat tetap

menganggap Penggugat sebagai saudara kandungnya,hal ini terbukti

sejak kecil hingga dewasa Tergugat bersama Penggugat hidup dan tinggal bersama di rumah milik kedua orang tua Tergugat yang berdiri diatas tanah yang saat ini menjadi Obyek Sengketa dalam perkara dimaksud.

Selain

itu

faktanya

Tergugat

juga

tidak

pernah

berkeberatan ketika orang tua Tergugat kemudian memberikan

hibahkepada Penggugat yaitu Obyek Sengketa berupa sebidang

tanah pekarangan/tanah milik adat yang tercantum dalam buku C 856,

dengan

Persil

No.

129,

Luas

+

900

M2dan

bukan

994M2sebagaimana yang di dalilkan Penggugat dalam gugatan Penggugat, yang terletak di Kp. Pangupukan, Desa Jatibaru, dahulu

Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat

yang mana dahulu diatasnya berdiri rumah permanen dan menjadi tempat tinggal Tergugat bersama Penggugat dan kedua orang tua Tergugat.


7. Bahwa dalil Penggugat pada point -6 posita gugatan Penggugat

memang benar Penggugat telah menerima hibah dari orang tua

Tergugat atas Obyek Sengketa pada tanggal 28 Desember 1988

sebagaimana isi Surat Pernyataan Hibah dimaksud, namun kemudian pada tanggal 21 September 1993 Penggugat telah menjual Obyek Sengketa kepada Tergugat dan telah di bayar secara tunai oleh

Tergugat, yang mana selanjutnya jual beli dimaksud ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Darat Dengan Mutlak Sebelum Di Aktekan yang dibuat pada tanggal 22 September 1993 dari Penggugat kepada Tergugat. Oleh karena itu

dengan demikian Obyek Sengketa dimaksud adalah telah sah menjadi milik Tergugat.

8. Bahwa dalil Penggugat pada point -7 posita gugatan Penggugat telah Tergugat

Jawab

pada

point

-5

diatas,

sehingga

Tergugat

menganggap tidak perlu mengulang kembali Jawaban Tergugat yang hanya akan membuang waktu dan pikiran Tergugat saja.

9. Bahwa dengan adanya dalil Penggugat pada point -8 posita gugatan Penggugat, menunjukan Penggugat adalah orang yang serakah dan

memiliki iktikad tidak baik terhadap harta-harta peninggalan dari orang tua Tergugat, yang mana ini terbukti Penggugat mengakui sendiri

secara tegas pada point -8 posita gugatan Penggugat yang

menyatakan sebagian besar sudah dijual oleh Penggugat kecuali tanah milik Penggugat yang diperoleh dari pemberian hibah.Bahwa

untuk lebih jelasnya Tergugat kutip kembali dalil Penggugat pada point -8 posita gugatan Penggugat dimaksud sebagai berikut:

"Bahwa BAPAK RAIN Bin KOJA meninggal dunia pada tahun 1990. Sedangkan IBU RANI meninggal Tahun 1999 (bukti P-2 dan P-3), meninggalkan

Tergugat sebagai anak kandung dan Penggugat sebagai anak asuh serta

beberapa bidang tanah sawah dan darat termasuk tanah yang dihibahkan kepada Penggugat, NAMUN SEBAGIAN BESAR SUDAH DIJUAL OLEH

PENGGUGAT, KECUALI TANAH

MILIK PENGGUGAT

YANG

DIPEROLEH DARI PEMBERIAN HIBAH TERSEBUT". Bahwa kenapa

Tergugat melakukan Pembelian Tanah dimaksud karena perilaku dari

Penggugat yang menjual tanah milik H. Rain Bin Koja dan Ibu Rani yang mana merupakan harta bawaan dari Ibu Rani, dijual oleh

Penggugat dengan berbagai alasan yang dikemukakan pada H. Rain Bin Koja dan sebagai Bapak Asuh kasihan dan saking sayangnya

sama anak perempuan yang diasuh. Namun amanah dari Ibu Rani Halaman 14 dari 32 halaman, Pts.No.385/PDT/2016/PT.BDG.

yang sudah mengetahui kelakuan Nesih dan sebagai naluri Ibu Kandung sehingga menyarankan Tergugat membayar kepada Nesih

yang saat itu terbelit hutang sehingga dapat diadministrasi tanah harta warisan tersebut sesuai ketentuan hukum pertanahan.

Bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut diatas, ini telah

menunjukan sebenarnya Penggugat telah menjual seluruh tanah-

tanah sawah maupun darat dari peninggalan orang tua Tergugat, yang sesungguhnya merupakan hak Tergugat sebagai ahli waris yang

sah, dan sebaliknya Penggugat justru mensisakan/tidak menjual tanah milik Penggugat yang diperoleh dari Hibah orang tua Tergugat kepada Penggugat. Fakta telah membuktikan bahwa Penggugat

adalah orang yang melakukan perbuatan melawan hukum memiliki

sifat serakah dan berusaha menguasai seluruh hak milik orang lain dengan cara yang melawan hukum. Bahwa sebelum meninggalnya H. Rain Bin Koja dirawat l(satu) bulan penuh dirumah sakit Hasan

Sadikin di Bandung jika Penggugat anak yang baik dan tahu terimakasih tentunya membantu biaya perawatan dan merawat

sampai akhir hayatnya H. Rain Bin Koja faktanya tidak pernah

merawat apalagi membantu biaya pengobatan H. Rain Bin Koja hingga wafat. Yang terjadi kini malah mempermasalahkan tanah warisan Tergugat dan Tanah yang sudah dijual Penggugat kepada

Tergugat sehingga tindakan ini amat menyakitkan hati Tergugat dan

keluarga Besar Tergugat yang mengetahui sejarah kehidupan Penggugat sampai saat ini yang dahulunya adalah anak asuh.Bahwa

pengertian Anak Asuh menurut Kamus Besar.com yakni "anak yq

diberi biaya pendidikan (oleh seseoranq), tetapi tetap tinqqal pd orang tuanya; dan menurut Undang-undang No 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada pasal 1 angka 10 "Anak asuh adalah Anak yang diasuh oleh

seseorang

atau

lembaga,

untuk

diberikan

bimbingan,

pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang

tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.

Mengenai tindakan Penggugat yang telah merugikan Tergugat selaku

ahli waris dari orang tuanya yaitu almarhum Bapak Rain Bin Koja dan Ibu Rani Binti Emat tersebut akan Tergugat ambil tindakan secara hukum baik secara pidana maupun perdata.


10. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada point -9, dan point -10 posita gugatan

Penggugat

tersebut,

tidak

perlu

Tergugat

beri

Tanggapan/Jawaban karena hal itu hanya terkait dengan asal usul

atas diri Penggugat dan sejak kapan Penggugat diasuh oleh kedua

orang tua kandung Tergugat hingga Penggugat menikah dan pindah ke Subang. Dengan ada pengakuan sebagai anak asuh tentunya

harus berbakti kepada orang tua asuh yang mana hal ini tidak

dilakukan oleh Penggugat dimasa akhir hayatnya H. Rain bin Koja untuk merawat dan membiayai pengobatan di RS Hasan Sadikin Bandung sebagai anak asuh yang dahulu dirawat dan dibiayai oleh H. Rain Bin Koja dan tidak menghormati Tergugat sebagai anak laki-laki

kandung H. Rain bin Koja dan Hj. Rani dan sebagai satu-satunya ahli waris dari H. Rain bin Koja dan Hj. Rani yang sah, malah kini mempersoalkan harta yang bukan haknya.

11. Bahwa dalil Penggugat pada point -11 adalah tidak benar sama sekali, sedangkan YANG BENAR adalah oleh karena Obyek

Sengketa berupa sebidang tanah pekarangan/tanah milik adat yang tercantum dalam buku C 856, dengan Persil No. 129, Luas + 900 M2

terletak di Kp. Pangupukan, Desa Jatibaru, dahulu Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat tersebut telah

dibeli oleh Tergugat dari Penggugat pada tanggal 21 September 1993 dan di tindaklanjuti dengan adanya Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Darat Dengan Mutlak Sebelum Di Aktekan pada tanggal 22

September 1993. Sehingga berdasarkan fakta tersebut, makaObyek Sengketa adalah telah sah menjadihak milik Tergugat bukan lagi milik

Penggugat sebagaimana dalil-dalil Penggugat dalam semua gugatan Penggugat atas Obyek Sengketa.Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka terhadap gugatan Penggugat atas Obyek Sengketa adalah layak dan wajar untuk ditolak.

12. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada point -12 posita gugatan Penggugat, dengan ini Tergugat menyatakan tidak perlu Tergugat

Jawab kembali karena senyatanya telah Tergugat Jawab pada pointpoin tersebut diatas, hal ini agar tidak terjadi jawaban yang selalu berulang-ulang dan hanya buang-buang waktu saja.

13. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada point-13 dan point -14 posita gugatan Penggugat adalah tidak benar sama sekali, karena yang benar adalah Obyek Sengketa adalah hak milik Tergugat, dan


Tergugat menegaskan kembali, Obyek Sengketa berupa sebidang

tanah pekarangan/tanah milik adat yang tercantum dalam buku C 856, dengan Persil No. 129, Luas + 900 M2 terletak di Kp.

Pangupukan, Desa Jatibaru, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten

Bekasi, Provinsi Jawa Barat tersebut telah dibeli oleh Tergugat dari

Penggugat pada tanggal 21 September 1993 dan di tindaklanjuti dengan adanya Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Darat Dengan

Mutlak Sebelum Di Aktekan pada tanggal 22 September 1993.

Berdasarkan fakta tersebut, maka Obyek Sengketa adalah telah sah menjadi hak milik Tergugat dan bukan lagi milik Penggugat.

Berdasarkan pada fakta-fakta tersebut, maka terhadap gugatan Penggugat atas Obyek Sengketa adalah layak dan wajar untuk ditolak;

14. Bahwa perlu kiranya diketahui apakah sebenarnya Penggugat ini adalah orang yang buta hukum ataukah orang yang mengerti hukum

dan hanya ingin mencari celah-celah hukum yang menguntungkan bagi dirinya. Fakta ini dapat diketahui berdasarkan peristiwa-peristiwa sebagai berikut:

a. Di dalam Surat Hibah tertanggal 28 Desember 1988, Penggugat

(Nesih) selaku penerima Hibah atau pihak ke II menggunakan Cap Jempol dan bukan tanda tangan.

b. Di dalam Kwitansi penerimaan uang Jual Beli atas Tanah dari Tergugat (M. Acut Setiawan) tertanggal 21 September 1993

Penggugat (Nesih) selaku penerima pembayaran diatas materai memberikan tandatangan dan nama terang NESIH.

c. Di dalam Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Darat Dengan Mutlak Sebelum Di Aktekan tertanggal 22 September 1993 Penggugat

selaku pihak ke I Penjual bukan menggunakan memberikan

tandatangan maupun cap jempol tetapi menulis nama diri Penggugat sendiri yaitu nama Nesih.

d. Penggugat

telah

menjual

tanah-tanah

sawah

dan

darat

peninggalan dari almarhum Bapak Rain dan Ibu Rani selaku

orang tua dari Tergugat tanpa sepengetahuan dan seizin Tergugat, yang mana hasil dari penjualan tanah-tanah tersebut

digunakan oleh Penggugat untuk kepentingan Penggugat sendiri sebagaimana pengakuan Penggugat di dalam dalil Penggugat pada point -8 posita gugatan Penggugat.


e. Penggugat pada waktu menjual tanah-tanah milik orang tua

Tergugat senyatanya pada saat itu tidak turut menjualsebidang tanah pekarangan/tanah milik adat yang tercantum dalam buku C 856, dengan Persil No. 129, Luas + 900 M2terletak di Kp. Pangupukan,

Desa

Jatibaru,

Kecamatan

Lemahabang,

Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat yang sekarang menjadi

Obyek Sengketa di dalam perkara a quo yang diterima oleh Penggugat melalui hibah dari orang tua Tergugat.

Berdasarkan pada fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat bukanlah oranq yang buta hukum

tetapi adalah orang yang pintar mencari celah-celah hukum demi

kepentinqannya, sehingga di satu saat Penggugat menggunakan

Cop Jempol sebagai identitos dirinyo sebagai orang yang tidak mengerti

hukum,

namun

disoot

yang

loin

Penggugat

menggunakan tanda tangan dan bahkan menulis nama dirinya

sendiri sebagai identitas diri Penggugat sebagai orang yang mengerti hukum, dan selain itu Penggugat tidak turut menjual

tanah atau Obyek Sengketa yang diperolehnya dari Hibah orang

tua Tergugat kepada Penggugat pada waktu Penggugat menjual tanah-tanah milik orang tua Tergugat tersebut sebagaimana

PENGAKUAN PENGGUGAT DI POINT -8 POSITA GUGATAN PENGGUGAT.

Berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai diatas, hal ini menunjukan

Penggugat adalah tipe orang yang suka wanprestasi atau ingkar janji

pada

segala

yang

dibuat

atau

dijanjikan

olehnya.

Berdasarkan pada fakta tersebut, maka adalah layak dan wajar apabila terhadap gugatan Penggugat dalam perkara a quo ditolak.

15. Bahwa dalil Penggugat pada point -15, point -16 dan point-17 hanya

berisi pengulangan kalimat saja yang seluruhnya tidak ada yang benar karena yang benar Obyek Sengketa adalah hak milik Tergugat

dan mengenai hak kepemilikan atas Obyek Sengketa a quo akan Tergugat buktikan di pembuktian nanti.

16. Bahwa dalil Penggugat pada point -18 posita Penggugat adalah tidak

benar sama sekali, dan yang benar perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tidaklah termasuk dalam Perbuatan melawan hukum

sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata karena perbuatan

Tergugat adalah dalam rangka menuntut Penggugat untuk memenuhi Halaman 18 dari 32 halaman, Pts.No.385/PDT/2016/PT.BDG.

prestasinya selaku Penjual yang telah menjual Obyek Sengketa kepada Tergugat.


adalah tidak benar sama sekali karena faktanya hingga kini Tergugat tidak

menempati

dan

menguasai

Obyek

Sengketa

sehingga

permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh Penggugat adalah salah alamat dan mengenai kebenaran kepemilikan atas obyek sengketa tersebut akan Tergugat buktikan dalam pembuktian nanti.

18. Bahwa dalil Penggugat pada point -20 dan point 21 adalah tidak

benar sama sekali karena yang benar selama proses hukum di persidangan

masih

berjalan

dan

belum

diketahui

kepastian

hukumnya, maka siapa saja yang telah menguasai dan menempati maupun akan membangun rumah di atas Obyek Sengketa tidak dapat

di larang baik oleh Penggugat maupun oleh siapapun juga hingga putusan atas perkara a quo memiliki kekuatan hukum tetap dan pasti. Berdasarkan fakta ini maka Penggugat tidak dapat mengancam Tergugat maupun orang lain yang menguasai dan menempati lokasi obyek sengketa untuk membongkar sendiri dalam keadaan kosong

dalam waktu 7 X 24 Jam sebagaimana dinyatakan dalam point -21 posita gugatan Penggugat.

19. Bahwa dalil Penggugat pada point 22 posita gugatan adalah tidak

benar sama sekali yang benar seharusnya Penggugat menyebutkan secara terperinci kerugian materiil itu terdiri atas apa-apa saja dan,

bukan langsung menuntut kerugian materiil sebesarRp. 300.000.000,(tiga ratus juta rupiah), tanpa adanya perincian atas kerugiannya. Selain itu didalam gugatan atas perkara a quo Penggugat telah

menggunakan jasa seorang Advokat,ini berarti Penggugat tidak perlu

mondar mandir ke Pengadilan, tetapi menunggu laporan dari Kuasa

Hukum saja. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNo.

1067 K/Sip/1973 tertanggal 8 Agustus 1976 telah jelas menyatakan bahwa :

"Tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima/dikabulkan apabila tidak disertai bukti yang cukup yang dipakai sebagai dasar tuntutan tersebut".

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1213

K/Sip/1976, tertanggal 24 Agustus 1978 telah jelas menyatakan bahwa:


"Pembayaran ganti ruqi haruslah betul-betul sesuai dengan jumlah yang nyata-nyata dikeluarkan, tetapi bukan kerugian karena tidak

memperoleh keuntungan yang mungkin didapat". Berdasarkan pada fakta-fakta tersebu diatas, maka terhadap dalil Penggugat pada point

-22 posita gugatan Penggugat haruslah ditolak karena tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat tidak didasarkan pada kerugian yang nyata/riil sama sekali.


adalah tidak benar sama sekali tetapi yang benar adalah Penggugat

seharusnya membuktikan kerugiannya tersebut terlebih dahulu sebagaimana dinyatakan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung

Republik Indonesia No. 1059 K/Sip/1973, tertanggal 22 Juli 1975 menyatakan Permohonan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat, tidak dapat dibenarkan/diterima, apabila Penggugat tidak dapat

membuktikan bahvjg ia benar-benar menderita kerugian". Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.

1067

ganti

dapat

K/Sip/1973 tertanggal 8 Agustus 1976 juga menyatakan -."Tuntutan rugi

yang

diajukan

oleh

Penggugat,

tidak

diterima/dikabulkan apabila tidak disertai bukti yang cukup yang

dipakai sebagai dasar tuntutan tersebut" Berdasarkan fakta-fakta

tersebut, maka terhadap dalil Penggugat pada point -23 posita gugatan Penggugat haruslah ditolak.

21. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada point -24 posita gugatan Penggugat adalah tidak benar sama sekali karena tuntutan uang paksa/Dwangsom yang dituntut oleh Penggugat haruslah di tolak karena tuntutan uang paksa atau Dwangsom hanya diberlakukan

dalam perkara wanprestasi atau ingkar janji sebagaimana dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 K/Sip/1976, tertanggal 18 November 1976 yang menyatakan sebagai berikut:

"Apabila yang dituntut adalah pembayaran sejumlah uang maka tidak boleh ditetapkan uang paksa (Dwangsom), karena Dwangsom hanya diperboleh dalam hal pelaksanaan perjanjian".

Bahwa berdasarkan bunyi Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik

Indonesia tersebut, maka adalah layak dan wajar terhadap apabila terhadap gugatan Penggugat tersebut ditolak.


22. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada point -25 posita gugatan Penggugat adalah tidak benar sama sekali karena gugatan yang

diajukan ke persidangan atas perkara a quo sama sekali tidak

didasarkan pada bukti-bukti surat yang otentik. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1270 K/Sp/1975, tertanggal 26 Juni 1978 yang menyatakan sebagai berikut:

" Permohonan supaya putusan dapat dijalankan terlebih dahulu

walaupun ada kemungkinan banding atau kasasi, harus ditolak apabila bukti-bukti surat yang dapat dipakai sebagai alat bukti bukan suatu akta otentik".

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut, maka adalah layak dan wajar apabila terhadap gugatan Penggugat tersebut ditolak karena seluruh bukti surat yang diajukan

oleh Penggugat tidak ada satupun bukti surat yang berupa akta otentik.

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa dalam Rekonvensi ini, mohon agar yang semula dalam Konvensi disebut Tergugat, dalam Rekonvensi ini disebut sebagai

Penggugat dalam Rekonvensi dan yang semula dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat, dalam Rekonvensi ini disebut sebagai Tergugat dalam Rekonvensi.

2. Bahwa seluruh dalil Penggugat dalam Rekonvensi baikpada Eksepsi, dan Jawaban dalam Konvensi adalah bagian tidak terpisahkan dalam

Rekonvensi ini, karena itu mohon untuk dipertimbangkan pula sebagai bagian dalam Rekonvensi ini.

3. Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi tetap berpendirian dan berpegang teguh pada Eksepsi dan Jawaban Penggugat dalam Rekonvensi di Konvensi tersebut diatas;

4. Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi menolak secara tegas seluruh

dalil Tergugat dalam Rekonvensi kecuali yang diakui sendiri kebenarannya secara tegas oleh Penggugat dalam Rekonvensi.

5. Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi tidak pernah menempati dan menguasai tanah milik Tergugat dalam Rekonvensi walaupun

Tergugat dalam Rekonvensi telah mengambil dan menjual tanahtanah sawah dan tanah darat/pekarangan peninggalan dari orang tua Tergugat.


6. Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi dari dulu hingga saat ini tidak pernah menempati dan menguasai tanah yang telah di hibahkan oleh

kedua orang tua Penggugat dalam Rekonvensi kepada Tergugat

dalam Rekonvensi, tetapi yang sebenarnya terjadi adalah Penggugat

dalam Rekonvensi telah membeli sebidang tanah pekarangan/tanah milik adat yang tercantum dalam buku C 856, dengan Persil No. 129, Luas + 900 M2terletak di Kp. Pangupukan, Desa Jatibaru, Kecamatan

Lemahabang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dari Tergugat

dalam Rekonvensi pada tanggal 21 September 1993 dan di tindaklanjuti dengan adanya Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Darat Dengan Mutlak Sebelum Di Aktekan antara Penggugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi pada tanggal 22

September 1993 dan saat ini telah menjadi Obyek Sengketa dalam Perkara a quo.

7. Bahwa oleh karena Penggugat dalam Rekonvensi telah membeli

Obyek Sengketa tersebut dari Tergugat dalam Rekonvensi dengan cara dibayar secara tunai pada tanggal 21 September 1993 dihadapan Kepala Desa Jatibaru,Kaur Pemerintahan Desa Jatibaru,

dan dihadapan Ketua Rukun Tetangga serta Ketua Rukun Warga,

maka jual beli yang telah dilakukan oleh Penggugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi pada tanggal 21 September

1993

dan

di

tindaklanjuti

dengan

adanya

Surat

Pernyataan Jual Beli Tanah Darat Dengan Mutlak Sebelum Di Aktekan antara Penggugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat

dalam Rekonvensi pada tanggal 22 September 1993 adalah sah secara adat.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 678 K/Sip/1972, tertanggal 13 Oktober 1976 menyatakan:

"Jual beli tanah dianggap sah menurut Hukum Adat apabila

dilaksanakan dimuka Lurah Desa dengan dihadiri oleh saksi-saksi dan ikuti pembayaran kontan dari harga tanah tersebut".

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 931 K/Sip/1975, tertanggal 23 Maret 1976 menyatakan :

"Jual beli tanah di desa adalah sah menurut hukum adat, apabila telah disaksikan dan dikuatkan Pamong Desa Kepala Desa Cs".

8. Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi selaku pembeli tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo, telah melakukannya


sesuai dengan prosedur jual beli yang berlaku dan telah membayar lunas harga tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa dengan harga yang dikehendaki oleh penjual pada waktu itu, sehingga

Penggugat dalam Rekonvensi selaku pembeli yang telah memenuhi

semua prosedur jual beli serta telah pula membayarharganya sesuai yang dikehendaki oleh penjual pada waktu itu, adalah layak dan wajardisebut sebagai Pembeli Yang Beriktikad Baik.

Bahwa Pasal 1457 KUHPerdata berbunyi sebagai berikut:

"Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu

mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihakyang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan". Pasal 1458 KUHPerdata berbunyi sebagai berikut:

"Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika

setelahnya orang- orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan

tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar".

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 251 K/Sip/1958, tertanggal 26 Desember 1958 telah menegaskan bahwa

"Pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang yang bersangkutan haruslah dianggap syah".

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 350 K/Sip/1968, tertanggal 12 September 1968juga telah menegaskan

bahwa : "Pembeli telah beriktikad baik sehingga harus di lindungi oleh hukum".

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat dalam Rekonvensi selaku pembeli yang beritikad baik

adalah layak dan wajar untuk di lindungi oleh Hukum dan jual beli atas obyek sengketa antara Penggugat dalam Rekonvensi dengan

Tergugat dalam Rekonvensi yang terjadi pada tanggal 21 September 1993 dan di tindaklanjuti pada tanggal 22 September 1993 tersebut juga adalah layak dan wajar untuk dianggap sah secara hukum.

9. Bahwa oleh karena Penggugat dalam Rekonvensi telah membeli obyek sengketa dari Tergugat dalam Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan diatas adalah sah secara adat, maka obyek sengketa

secara hukum adalah sah milik Penggugat dalam Rekonvensi,

sehingga Tergugat dalam Rekonvensi secara hukum tidak boleh lagi


menyatakan bahwa dirinya selaku pemilik yang sah atas obyek sengketa.

10. Bahwa setelah Penggugat dalam Rekonvensi membeli obyek

sengketa dari Tergugat dalam Rekonvensi sebagaimana diuraikan

pada point-point tersebut diatas, selanjutnya obyek sengketa tersebut telah di Sertifikatkan oleh Penggugat dalam Rekonvensi melalui

Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bekasi, sehingga saat ini obyek

sengketa dimaksud telah bersertifikat Hak Milik dan tercatat atas nama Penggugat dalam Rekonvensi.

11. Bahwa setelah Penggugat dalam Rekonvensi membeli obyek sengketa dan telah membayarnya dengan lunas kepada Tergugat

dalam Rekonvensi, namun Tergugat dalam Rekonvensi senyatanya

masih saja menganggap kalau obyek sengketa tersebut adalah masih hak milik Tergugat dalam Rekonvensi, dan atas tindakan Tergugat

dalam Rekonvensi itu sama saja Tergugat dalam Rekonvensi telah wanprestasi atas perjanjian yang telah disepakati dengan Penggugat dalam Rekonvensi yang tertuang dalam Surat Pernyataan Jual beli

Tanah Darat Dengan Mutlak Sebelum di Aktekan, yang dibuat pada tanggal 22 September 1993 tersebut.

12. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat dalam Rekonvensi yang terus menerus menyatakan Obyek Sengketa milik Penggugat dalam Rekonvensi tersebut sebagai milik Tergugat dalam Rekonvensi, kemudian Tergugat dalam Rekonvensi melalui kuasa hukumnya

beberapa kali melakukan somasi/peringatan terhadap diri Penggugat

dalam Rekonvensi dan akibatnya Penggugat dalam Rekonvensi merasa ketenteraman dan kenyamanannya atas kepemilikan obyek sengketa terganggu, maka akibatnya Penggugat dalam Rekonvensi telah dirugikan oleh tindakan Tergugat dalam Rekonvensi.

13. Bahwa akibat tindakan Tergugat dalam Rekonvensi yang telah

Wanprestasi atas perjanjian jual beli yang telah dibuat bersama Penggugat dalam Rekonvensi sebagaimana terurai pada point-point tersebut diatas, maka telah menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil bagi Penggugat dalam Rekonvensi.

14. Bahwa kerugian Materiil dan Immateriil yang dialami Pengguggat dalam Rekonvensi atas tindakan Wanprestasi dan tidak mengakuinya

Tergugat dalam Rekovensi atas jual beli obyek sengketa tersebut mengakibatkan

Penggugat

mengalami

kerugian

sebesar


Rp.59.776.000.000,- (lima puluh sembilan milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta rupiah) dengan perinciansebagai berikut:

a. Kerugian atas biaya pembelian obyek sengketa dari Tergugat

dalam Rekonvensi di sesuaikan dengan kondisi $ 1 USD adalah sebesar Rp. 13.694,- (tiga belas ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah) berdasarkan Bl RATE 18 November 2015 http://www.bi.go.id/id/moneter/informasi-

kurs/transaksi-

bi/Default.aspx sehingga Rp, 4.000.000,- X Rp. 13.694,- = Rp 54.776.000.000,- (lima puluh empat milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta rupiah).

b. Kerugian immateriil yang dialami Penggugat dalam Rekonvensi

atas tindakan-tindakan Tergugat dalam Rekonvensi tersebut adalah telah memfitnah dan mencemarkan nama baik serta

menjatuhkan harga diri Penggugat dalam Rekonvensi yang

semuanya tidak dapat dinilai dengan uang dan apabila dinilai dengan uang maka kerugian yang dialami Penggugat dalam

Rekonvensi tersebut adalah sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)

15. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam Rekonvensi ini

didukung oleh bukti-bukti otentik yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka agar gugatan Rekonvensi dari Penggugat dalam Rekonvensi dimaksud tidak sia-sia belaka, dengan ini Penggugat dalam Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim

Pemeriksa Perkara agar dilakukan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat dalam

Rekonvensi

yang

rinciannya

akan

Penggugat

dalam

Rekonvensi sampaikan pada persidangan-persidangan yang akan datang.

16. Bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi ini didasarkan pada buktibukti otentik yang tidak akan dapat dibantah kebenarannya oleh

Tergugat dalam Rekonvensi, karena itu Penggugat dalam Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar

putusan atas perkara ini nantinya dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat dalam Rekonvensi akan melakukan banding, kasasi maupun peninjauan kembali.

17. Bahwa agar pelaksanaan putusan atas perkara ini nantinya dapat dilakasanakan oleh Tergugat dalam Rekonvensi dengan baik dan


sukarela, maka Penggugat dalam Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar dikenakan uang paksa

(Dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap

hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan atas perkara a quo.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah terurai diatas, maka dengan ini Tergugat mohon kepada

Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

DALAM KONPENSI: DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

2. Menyatakan secara hukum Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. 4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA 1. 2. 3.

Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya.

Menyatakan secara hukum Tergugat tidak terbukti melakukan Perbuatan Melanggar Hukum.

Menyatakan secara hukum sah jual beli atas sebidang tanah

pekarangan/tanah milik adat yang tercantum dalam buku C 856, dengan Persil No. 129, Luas + 900 M2dan bukan 994M2antara

Tergugat selaku Pembeli dengan Penggugat selaku Penjual pada tanggal 21 September 1993 yang ditindaklanjuti pada tanggal 22 4. 5. 6. 7. 8.

September 1993 (Obyek Sengketa).

Menyatakan secara hukum Obyek Sengketa adalah Hak milik Tergugat sepenuhnya.

Menyatakan secara hukum Menolak sita jaminan (Conservatoir Beslog) atas Obyek Sengketa.

Menyatakan secara hukum menolak putusan serta merta yang diajukan oleh Penggugat atas perkara a quo. Menyatakan

secara

hukum

menolak

penetapan

uang

(Dwangsom) yang diajukan oleh Tergugat atas perkara a quo.

paksa

Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara ini.

DALAM REKONVENSI


1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya.

2. Menyatakan secara hukum menolak dalil-dalil Tergugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya.

3. Menyatakan secara hukum sah jual beli atas sebidang tanah

pekarangan/tanah milik adat yang tercantum dalam buku C 856, dengan Persil No. 129, Luas + 900 M2dan bukan 994M2, yang terletak di Kp. Pangupukan, Desa Jatibaru, dahulu Kecamatan Lemahabang,

Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat (Obyek Sengketa) dari Tergugat dalam Rekonvensi kepada Penggugat dalam Rekonvensi

yang dibuat pada tanggal 21 September 1993 dan dilanjutkan pada tanggal 22 September 1993 tersebut.

4. Menyatakan secara hukum Penggugat dalam Rekonvensi adalah pemilik yang sah atas Obyek sengketa sepenuhnya.

5. Menyatakan secara hukum Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan Wanprestasi.

6. Menyatakan secara hukum akibat Perbuatan Wanprestasi Tergugat dalam

Rekonvensi

telah

menimbulkan

kerugian

Materiil

bagi

Penggugat seluruhnya sebesar Rp 54.776.000.000,- (lima puluh empat milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta rupiah).

7. Menyatakan secara hukum akibat Perbuatan Wanprestasi Tergugat

dalam Rekonvensi telah menimbulkan kerugian Immateriil bagi Penggugat dalam Rekonvensi yang apabila dinilai dengan uang besarnya adalah Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

8. Menyatakan secara hukum sah

dan berharga Sita Jaminan

(Conservatoir beslag) atas barang- barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat dalam Rekonvensi.

9. Menyatakan

secara

hukum

putusan

atas

perkara

ini

dapat

dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada banding, Verzet maupun Kasasi dari Tergugat dalam Rekonpensi.

10. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atas

setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan atas perkara ini sejak diputus dan memiliki kekuatan hukum yang tetap.

11. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara ini.

DALAM SUBSIDAIR :


Mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono). Memperhatikan, mengutip dan menerima keadaan-keadaan tentang

duduknya perkara sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 14 April 2016 Nomor 269/Pdt. G / 2015 / PN .Bks., yang amarnya berbunyi sebagai berikut : DALAM KONVENSI DALAM EKSEPSI -

Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

2. Menyatakan surat pernyataan hibah mutlak tertanggal 28 Desember

1988 atas nama Ibu Nesih adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

3. Menyatakan tanah terperkara/obyek sengketa berupa sebidang tanah seluas + 994 M2, yang terletak di Kampung Pengupukan, Desa

Jatibaru, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, (dahulu

Kampung Pengupukan Rt. 07/11 Desa Jatibaru, Kecamatan

Lamahabang, Kabupaten Dati II Bekasi, Propinsi Jawa Barat), dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara

: T. Darat Bp. Uwln, sekarang guru Manaf

Sebelah Timur

: T. Darat Bp. Adim, sekarang Bp. Obie, Oban

Sebelah Barat

: T. Darat/Pembuangan air

Sebelah Selatan

: T. darat /Jalan Desa

adalah sah milik Penggugat yang diperoleh dari pemberian hibah

dari Bapak Rain Bin Koja (almarhum) berdasarkan Surat Pernyataan Hibah Mutlak tertanggal 28 Desember 1988 ;

4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum;

5. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari terhitung sejak

tanggal didaftarkan gugatan perkara ini di Pengadilan Negeri Bekasi jika tidak melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ( in kracht van gewijsde);

7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

DALAM REKONVENSI


-

Menolak gugatan Penggugat;

-

Menghukum

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI Tergugat

Konvensi/Penggugat

Rekonvensi

untuk

membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.051.000,00 (dua juta lima puluh satu ribu rupiah);

Membaca pula : -----------------------------------------------------------------------

1) Risalah Pernyataan Permohonan Banding, Nomor 269/PDT.G/2015/ PN.Bks Jo. No.41/Bdg/2016/PN.Bks, dibuat oleh Bebet Ubaedilah

Affandi, SH., MH. Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 April 2016 Kuasa

Hukum

Tergugat

menyatakan

banding

terhadap

putusan

Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 14 April 2016 Nomor 269/ Pdt. G / 2015 / PN .Bks;

2) Surat Pemberitahun Pernyataan Banding, Nomor 269/PDT.G/2015/

PN.Bks Jo. No.41/Bdg/2016/PN.Bks., dibuat oleh Dwi Andaru K. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, yang isinya pada pokoknya

menerangkan bahwa pada tanggal 31 Mei 2016 telah diberitahukan dan kepada Kuasa Hukum Penggugat bahwa Tergugat menyatakan banding

terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 14 April 2016 Nomor 269 / Pdt. G / 2015 / PN .Bks.;

3) Memori banding tertanggal 23 Mei 2016 yang diajukan oleh Kuasa dari Pembanding dan diterima pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 24 Mei 2016, serta telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding pada tanggal 31 Mei 2016;

4) Kontra memori banding tertanggal 27 Juni 2016 yang diajukan oleh

Kuasa Terbanding dan diterima pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Bekasi pada hari dan tanggal itu juga, serta telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Pembanding pada tanggal 01 Juli 2016;

5) Tambahan kontra memori banding tertanggal 05 Agustus 2016 yang

diajukan oleh Kuasa Terbanding dan diterima pada Kantor Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Bekasi pada hari dan tanggal itu juga, serta telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Pembanding pada tanggal 09 Agustus 2016;

6) Surat

Pemberitahuan

Memeriksa

Berkas

(Inzage),

Nomor

269/PDT.G/2015/ PN.Bks Jo. No.41/Bdg/2016/PN. dibuat oleh Dwi

Andaru K. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada, tanggal 22 dan 25 Juli


2016 telah diberitahukan kepada Penggugat/ Terbanding dan Tergugat /

Pembanding bahwa berkas perkara Nomor 269 / Pdt. G / 2016 / PN .Bks.

telah selesai diminutasi, dan kepadanya diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 14 setelah pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor

269/Pdt. G / 2015 / PN .Bks. diucapkan oleh Hakim Ketua dipersidangan

yang terbuka untuk umum pada tanggal 14 April 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa para pihak. Terhadap putusan tersebut Tergugat menyatakan banding pada tanggal 26 April 2016. Oleh karena itu

pengajuan permohonan

banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan tata cara yang dibenarkan oleh undang-undang, maka

permohonan banding tersebut

secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Pembanding

semula Tergugat pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut: -

Bahwa Pemohon Banding sangat berkeberatan terhadap putusan

judex factie Pengadilan Negeri Bekasi dalam Perkara Perdata Nomor

: 269/Pdt.G/2015/PN.Bks, yang diputus pada tanggal 14 April 2016, karena -

jelas-jelas

didasarkan

atas

pertimbangan-pertimbangan

hukum yang salah dan keliru serta tidak obyektif.

Bahwa ternyata Judex factie dalam memutus perkara ini nyata-nyata

telah mengesampingkan fakta-fakta yuridis dan bukti-bukti otentik yang terungkap dalam persidangan, terutama ketika memberikan

pertimbangan serta memutus perkara ini. Oleh karenanya putusan -

atas perkara ini haruslah di batalkan. Bahwa

untuk

Pemohon

lebih

Banding,

menjelaskan

serta

untuk

tentang

keberatan-keberatan

mengungkap

tentang

dipertimbangkannya fakta-fakta yuridis oleh judex factie,

tidak

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding tersebut, pihak

Terbanding juga mengajukan kontra memori banding yang pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut; -

Bahwa putusan dan pertimbangan judex factie telah tepat dan benar

dalam

menerapakan

hukumnya

sebagaimana

termuat

dalam


pertimbangan

hukum

judex

factie

pada

No.269/Pdt.G/2015/PN.Bks tanggal 14 April 2016;

putusan

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi dengan

perkara seksama

mempelajari berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dalam Persidangan, saksi-saksi, surat-surat lain yang berhubungan dengan

perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 14 April 2016, Nomor 269/PDT.G/2015/ PN.Bks., memori banding dari Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula

Penggugat serta tambahan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat,

yang

dipertimbangkan,

ternyata

maka

tidak

Pengadilan

ada

hal-hal

Tinggi

dapat

baru

yang

menyetujui

perlu

dan

membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, karena dalam pertimbanganpertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan tersebut , sehingga pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama

tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding; Menimbang,

bahwa

berdasarkan

pertimbangan-pertimbangan

tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 14 April 2016,

Nomor

dikuatkan;

269/PDT.G/2015/

PN.Bks.,

Menimbang, bahwa oleh karena

sebagai pihak yang kalah maka

dapat

dipertahankan

dan

Pembanding/ semula Terggugat

harus dihukum untuk membayar biaya

perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan akan pasal-pasal dan Undang-undang yang

berlaku serta peraturan lain yang bersangkutan ; -

-

MENGADILI :

Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 14 April 2016,

Nomor

tersebut;

269/PDT.G/2015/

PN.Bks.,

yang

dimohonkan

banding

Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya

perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding diperhitungkan sejumlah Rp.Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).


Hakim

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari Selasa tanggal 11 Oktober

2016 oleh kami H.

EDWARMAN, SH. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan A.A. ANOM

HARTANINDITA, SH. MH. dan EDI WIDODO, SH. M.Hum. sebagai Hakim-

Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 29 Agustus 2016 Nomor 385/PEN/PDT/2016/PT.BDG. untuk memeriksa dan

mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan

tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober

2016 dalam persidangan yang terbuka untuk umum,

dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu Kairul Fasja, SH. sebagai

Panitera Pengganti pada pengadilan tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara; Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

TTD

TTD

A.A. ANOM HARTANINDITA, SH. MH.

H. EDWARMAN, SH.

TTD EDI WIDODO, SH. M.Hum.

Panitera Pengganti TTD

KAIRUL FASJA, SH

Perincian biaya perkara :

1. Redaksi Putusan --------------------- Rp.

2. Meterai Putusan ---------------------- Rp.

5.000,-

6.000,-

3. Pemberkasan ------------------------- Rp. 139.000,- + J u m l a h ---------------------------------- Rp. 150.000,-


PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents