PT.BDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. Lawan :

PUTUSAN NOMOR 596/PDT/2016/PT.BDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : H. DJUBAEDI, Umur 54 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Jatibarang Baru Blok Pilangsari RT. 029 RW. 006 Kecamatan Jatibarang Kabupaten

Indramayu.

Dalam

hal

ini

diwakili

kuasanya

1. KHALIMI, S.H., M.H., 2. ANDITA HADI PERMANA, S.H., M.H., adalah Advokat-Advokat pada Kantor Hukum KHAL & REKAN, beralamat kantor di Jalan Raya Pekandangan Jaya No. 4 Telp. (0234) 276006 Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 01 Maret 2016 dan telah didaftarkan di

Kepaniteraan

Pengadilan

Negeri

Indramayu

pada

tanggal 03 Maret 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING SEMULA PENGGUGAT; Lawan : PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten, Tbk Bandung, cq PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk Cabang Indramayu, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 106 Indramayu, untuk selanjutnya disebut sebagai; TERBANDING SEMULA TERGUGAT ; dan Kantor

Pelayanan

Kekayaan

Negara

Dan

Lelang

(KPKNL)

Cirebon,

beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 48 Cirebon. Dalam hal ini HADY PURNOMO, atas nama Menteri Keuangan cq Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat memberi kuasa kepada Siswanto, S.E., Rr. Fitririjanti Desiana, S.H., Agus Sumarno, S.H., Supatmiati, M. Fajarudin, Dwi Dedi Kristianto, SE., baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri mewakili Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Keuangan Republik Indonesia cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Cirebon di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Halaman

1 dari 28 Putusan Nomor 596/Pdt/2016/PT.BDG.

Nomor

48,

Cirebon,

berdasarkan

surat

Kuasa

Khusus

tanggal 24 Maret 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING SEMULA TURUT TERGUGAT; Pengadilan Tinggi tersebut : Setelah membaca berkas perkara maupun surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ; TENTANG DUDUK PERKARANYA : Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 03 Maret 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 03 Maret 2016 dengan Register Perkara Nomor 09 / Pdt.G / 2016 / PN.Idm, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dan Turut Tergugat dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : 1.

Bahwa pada tanggal 25 Juni 2014, Penggugat menerima fasilitas kredit umum KPR dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Cabang Indramayu in casu Tergugat sejumlah kredit pokok Rp. 680.000.000,- (enam ratus delapan puluh juta rupiah) dalam jangka waktu pengembalian selama 10 (sepuluh) tahun;

2.

Bahwa dalam persyaratan untuk mendapatkan fasilitas kredit aquo, Penggugat sebagai debitur dipersyaratkan salah satunya untuk menyerahkan agunan pada Tergugat sebagai Kreditur yang diikat dalam bentuk Hak Tanggungan No. 2193 / 2014 oleh PPAT Bambang Haryanto, S.H., berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 346 / Desa Jatibarang Baru sebidang tanah darat seluas 406 M2 (empat ratus enam meter persegi) berikut bangunan rumah terletak di Desa Jatibarang Baru Blok Pilangsari Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu, a / n H. Djubaedi;

3.

Bahwa pasca pemberian fasilitas kredit dari Tergugat aquo, Penggugat melakukan pembayaran dengan rincian sebagai berikut: 1)

Tanggal 17 Juli 2014 Rp. 3.000.000,-;-------------------------------------------

2)

Tanggal 22 Juli 2014 Rp. 2.200.000,-;-------------------------------------------

3)

Tanggal 23 Juli 2014 Rp. 2.500.000,-;-------------------------------------------

4)

Tanggal 26 Juli 2014 Rp. 14.000.000,-;-----------------------------------------

5)

Tanggal 04 Agustus 2014 Rp. 5.100.000,-;-------------------------------------

6)

Tanggal 27 Agustus 2014 Rp. 3.000.000,-;-------------------------------------

7)

Tanggal 02 September 2014 Rp. 13.000.000,-;-------------------------------

8)

Tanggal 30 September 2014 Rp. 4.300.000,-;--------------------------------Halaman


9)

Tanggal 19 Desember 2014 Rp. 6.000.000,-;----------------------------------

10) Tanggal 11 Maret 2015 Rp. 1.500.000,-;---------------------------------------11) Tanggal 01 Juli 2015 Rp. 4.000.000,-;------------------------------------------12) Tanggal 25 Juni 2014 Rp. 20.580.836,- (simpanan yang diblokir untuk angsuran);------------------------------------------------------------------------------4.

Bahwa Penggugat sejak bulan Oktober 2015, tidak mampu membayar oleh karena usaha Penggugat dalam keadaan kurang membaik ditambah lagi keuangan Penggugat yang tertanam pada pihak ketiga belum kembali, sehingga Penggugat berada dalam status kolektibilitas kredit macet;

5.

Bahwa atas kondisi kolektabilitas Penggugat berkategori macet, Penggugat telah berusaha membuktikan itikad baik dengan cara: 1)

Selalu kooperatif atas undangan Tergugat pada Penggugat baik pertemuan diluar kantor Tergugat maupun di kantor Tergugat untuk memberikan informasi keadaan usaha, solusi-solusi dan langkah-langkah usaha yang dilakukan Penggugat;

2)

Penggugat melakukan penawaran-penawaran penjualan atas agunan yang diberikan pada Tergugat aquo untuk dijual pada pihak ketiga secara sukarela baik melalui pemasangan pamflet maupun spanduk agar agunan secapatnya terjual untuk melunasi kredit terhadap Tergugat dengan harga yang layak dan tidak semurah-murahnya tanpa melalui lelang yang dilakukan Turut Tergugat;

3)

Melakukan permohonan penundaan pelunasan secara tertulis pada Tergugat pada tanggal 26 November 2015 dengan alasan-alasan sebagai berikut: a. Saat ini sedang saya tawarkan melalui berbagai media terhadap aset yang diagunkan berupa tanah dan bangunan rumah SHM No. 346 atas nama H. Djubaedi No. 4763 persil 97 D. II luas 406 M2 blok Pilangsari Desa Jatibarang Baru Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu; b. Penawaran secara sukarela ini karena saya ingin mendapat harga yang relatif

tinggi,

dibandingkan

dilelang

secara

umum

oleh

Kantor

Perbendaharaan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) ; c. Diperkirakan pada tempo maksimal 7 (tujuh) bulan aset dapat terjual; 6.

Bahwa terhadap surat permohonan penundaan pelunasan dari Penggugat pada Tergugat tanggal 26 November 2015 aquo, tidak ada jawaban sama sekali dari Tergugat padahal Penggugat sangat membutuhkan kepastian jawaban dari Tergugat atas itikad baik Penggugat; Halaman


7.

Bahwa meski tidak ada jawaban sama sekali dari Tergugat atas permohonan penundaan pelunasan aquo, Penggugat tetap berkomitmen dibuktikan dengan pembayaran angsuran sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal 28 Januari 2016 dan sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 04 Februari 2016; a) Bahwa dengan dibayarnya angsuran Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan 5.000.000,- (lima juta rupiah), dikaitkan dengan Surat Permohonan Penundaan Pelunasan Penggugat tanggal 26 November 2015, berarti Penggugat telah membayar total kewajiban pembayaran Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk jangka waktu 6 (enam) bulan lebih Rp. 2.000.000,(dua juta rupiah) karena setiap bulan Penggugat sanggup membayar Rp. 3.000.000,- berdasar permohonan penundaan pelunasan Penggugat tanggal 26 November 2015,

padahal semestinya Penggugat sampai bulan Februari

2016 terhitung sejak 26 November 2015 cukup membayar Rp. 9.000.000,(sembilan juta rupiah); b) Bahwa disaat Penggugat melakukan pembayaran dan menunjukkan itikad baiknya, Tergugat memberitahukan penetapan lelang pada Penggugat melalui surat Tergugat bertanggal 04 Februari 2016 Nomor 008 / R.0-KPR / IMY / 2016 Perihal Pemberitahuan Penetapan Lelang, berisi jadwal lelang agunan Penggugat dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 pukul 10.00 WIB bertempat di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cirebon Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 48 Cirebon; 8.

Bahwa Penggugat merasa kecewa atas perbuatan Tergugat karena ternyata pada tanggal 28 Desember 2015 atau kurang lebih 1 (satu) bulan sejak surat permohonan penundaan pelunasan Penggugat diberikan pada Tergugat, Tergugat telah memohon pada Turut Tergugat melalui surat No. 0278 / IND-KPR / IMY / 2015 tanggal 28 Desember 2015 Perihal Permohonan Eksekusi Lelang Hak Tanggungan yang salah satunya adalah terhadap tanah dan bangunan milik Penggugat, hal tersebut tersimak dari surat Turut Tergugat bertanggal 26 Januari 2016 Nomor PEN-30 / WKN.08 / KNL.06 / 2016 Hal Penetapan Jadwal Lelang;

9.

Bahwa surat Turut Tergugat bertanggal 26 Januari 2016 Nomor PEN-30/ WKN.08/KNL.06 / 2016 Hal Penetapan Jadwal Lelang, memuat pengumuman pelaksanaan lelang yaitu pengumuman pertama pada tanggal 16 Februari 2016 dan pengumuman kedua pada tanggal 02 Maret 2016; - Bahwa dengan adanya surat Tergugat pada Penggugat bertanggal 04 Februari 2016 Nomor 008 / R.0-KPR / IMY / 2016 Perihal Pemberitahuan Penetapan Lelang dan surat Turut Tergugat bertanggal 26 Januari 2016 Nomor PEN-30 / WKN.08 / KNL.06 / 2016 Hal Penetapan Jadwal Lelang, Tergugat tidak Halaman


menaruh perhatian dan menghargai sama sekali bahkan itikad baik Penggugat dibiarkan percuma, karena Tergugat lebih memilih dengan cara eksekusi lelang hak tanggungan yang menurut hemat Penggugat sebagai langkah refresif, terburu-buru dan bersifat perbuatan melawan hukum, karenanya layak dan patut terhadap telah dilakukannya pengumuman pertama pada tanggal 16 Februari 2016 dan pengumuman kedua pada tanggal 02 Maret 2016 oleh Turut Tergugat atas akan dilaksanakan eksekusi lelang Hak Tanggungan atas barang milik Penggugat Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 346 / Desa Jatibarang Baru sebidang tanah darat seluas 406 M2 (empat ratus enam meter persegi) berikut bangunan rumah terletak di Desa Jatibarang Baru blok Pilangsari Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu, a / n H. Djubaedi (Penggugat) pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016, pukul 10.00 WIB bertempat di Kantor Pelayanan Kekayaan

Negara

dan

Lelang

(KPKNL)

Cirebon

Jalan

Dr.

Wahidin

Sudirohusodo No. 48 Cirebon, untuk ditangguhkan pelaksanaan lelangnya dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 10. Bahwa Tergugat tidak memberi ruang dan tawaran pada Penggugat berupa langkah-langkah penyelamatan kredit yaitu penjadwalan kembali (rescheduling), penataan kembali (restructuring), dan persyaratan kembali (reconditioning), seharusnya ketiga langkah aquo ditempuh Tergugat pada saat itikad baik Penggugat terwujud; 11. Bahwa sangat beralasan, Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum menimbulkan kerugian nyata (reliance loss) terhadap diri Penggugat, sehingga menurut pasal 1365 KUH Perdata disebutkan tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian); 12. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat sehingga kredibilitas dan reputasi usaha Pengugat dihadapan mitra usaha Penggugat sangat terganggu; 13. Bahwa menurut pasal 224 HIR dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3210 K / Pdt / 1984 tertanggal 30 Januari 1986, pelaksanaan pelelangan sebagai akibat adanya grosse akta dengan memakai kepala “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang mempunyai kekuatan hukum sama dengan suatu putusan pengadilan, seharusnya dilaksanakan atas perintah dan pimpinan Ketua Pengadilan, bilamana tidak terwujud perdamaian dalam pelaksanaannya; 14. Bahwa berdasarkan pasal 224 HIR pula, grosse pertama yang berkekuatan sama dengan putusan Pengadilan Negeri sehingga dapat dieksekusi hanyalah grosse pertama pengakuan hutang (schuld bekentennis atau obligatie), dengan demikian tidak semua akta yang menunjukkan adanya piutang atau tagihan sekalipun Halaman


didahului dengan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dapat langsung dimohonkan eksekusi; 15. Bahwa grosse akta yang dimohonkan eksekusi oleh Tergugat adalah akta perjanjian kredit dari PPAT Bambang Haryanto, SH., Nomor 144 / 2014 tanggal 30 Juni 2014, akta aquo bukan merupakan akta pengakuan hutang, karenanya tidak dapat

langsung

dimohonkan

eksekusi.

Akta

perjanjian

kredit

(crediet

overeenkomst) tidak sama dengan grosse akta pengakuan hutang, karena yang pertama menyangkut kedua belah pihak sedangkan yang kedua hanya sepihak. Dengan demikian tindakan Tergugat maupun Turut Tergugat untuk melakukan eksekusi adalah perbuatan melawan hukum; Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pengugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut : I. DALAM PROVISI Menjatuhkan Putusan Sela sebagai berikut: -

Menunda eksekusi lelang Hak Tanggungan terhadap barang agunan atas nama Pengugat Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 346 / Desa Jatibarang Baru sebidang tanah darat seluas 406 M2 (empat ratus enam meter persegi) berikut bangunan rumah terletak di Desa Jatibarang Baru blok Pilangsari Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu yang akan dilaksanakan oleh Turut Tergugat pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016, pukul 10.00 WIB bertempat di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cirebon Jalan DR. Wahidin Sudirohusodo No. 48 Cirebon, maupun jadwal-jadwal eksekusi lelang hak tanggungan yang akan dilakukan Turut Tergugat pada waktu-waktu lain terhadap barang agunan milik Pengugat;

II. DALAM POKOK PERKARA 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan

tindakan

Tergugat

untuk

memohon

eksekusi

lelang

Hak

Tanggungan berupa surat Nomor 0278 / IND-KPR / IMY / 2015 tanggal 28 Desember 2015 ditujukan kepada Turut Tergugat untuk melakukan eksekusi terhadap barang agunan Penggugat Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 346 / Desa Jatibarang Baru sebidang tanah darat seluas 406 M2 (empat ratus enam meter persegi) berikut bangunan rumah terletak di Desa Jatibarang Baru Blok Pilangsari Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu adalah perbuatan melawan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Halaman


3. Menyatakan tindakan Turut Tergugat melakukan pengumuman pertama tanggal 16

Februari

2016,

pengumuman

pengumuman-pengumuman

lanjutan

kedua

tanggal

terkait

jadwal

02

Maret

eksekusi

2016

dan

lelang

Hak

Tanggungan terhadap barang agunan Penggugat Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 346 / Desa Jatibarang Baru sebidang tanah darat seluas 406 M2 (empat ratus enam meter persegi) berikut bangunan rumah terletak di Desa Jatibarang Baru Blok Pilangsari Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu adalah perbuatan melawan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat; 4. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk menunda lelang atas barang agunan Penggugat berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 346 / Desa Jatibarang Baru sebidang tanah darat seluas 406 M2 (empat ratus enam meter persegi) berikut bangunan rumah terletak di desa Jatibarang Baru Blok Pilangsari Kecamatan

Jatibarang

Kabupaten

Indramayu,

sampai

dengan

adanya

perhitungan yang tetap dan pasti jumlah saldo pinjaman pokok maupun bunga yang disepakati antara Penggugat dan Tergugat; 5. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada isi putusan ini; 6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij vooraad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi; 7. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara; Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat datang menghadap kuasanya Khalimi, S.H., M.H., untuk Tergugat datang menghadap kuasanya Aip Miftah, S.H., sedangkan untuk Turut Tergugat telah datang menghadap Kuasanya M. Fajarudin; Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo Pasal 130 Herziene Inlandsch Reglemen (HIR), Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui Lembaga mediasi dengan menunjuk mediator sdr. AGUS TRIYANTO, S.H., M.H Hakim Pengadilan Negeri Indramayu; Menimbang, bahwa upaya perdamaian tersebut gagal mencapai kesepakatan sebagaimana laporan mediator tanggal 6 Juni 2016, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; Halaman


Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tanggal 20 Juni 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut : DALAM POKOK PERKARA; 1.

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil posita dan petitum gugatan Penggugat, kecuali apa yang diakui secara tegas dan bulat oleh Tergugat dimuka persidangan perkara ini;

2.

Bahwa benar Tergugat adalah selaku debitur penerima fasilitas kredit dari Tergugat sebagaimana diakui oleh Penggugat pada butir 1 posita gugatannya. Pemberian fasilitas kredit kepada Penggugat tersebut dilakukan dengan cara-cara yang benar dan berdasar hukum yaitu: 2.1. Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 31 tanggal 25 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Bambang Haryanto, S.H., Fasilitas kredit yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah kredit kepemilikan Rumah Multiguna (KPR Multiguna) Bank Jabar Banten sebesar Rp. 680.000.000,00 (enam ratus delapan puluh juta rupiah) dengan jangka waktu selama 120 (seratus dua puluh) bulan terhitung sejak tanggal 25 Juni 2014 dan harus dilunasi selambat-lambatnya pada tanggal 25 Juni 2024. Bunga kredit yang diberikan adalah sebesar 12,50 % p.a (dua belas koma lima puluh persen) anuitas bulanan fixed rate untuk tahun pertama dan floating rate untuk tahun selanjutnya mengikuti suku bunga yang berlaku pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk dan terhadap jumlah tunggakan angsuran kredit pokok dibebankan denda kepada debitur sebesar 0,25 % perbulan dan denda terhadap tunggakan bunga sebesar 25 % perbulan; 2.2. Sebagai

jaminan

atas

pinjaman

kredit

tersebut

Penggugat

telah

menyerahkan agunan / jaminan kredit berupa 2 (dua) Sertipikat Hak Milik (SHM), yaitu: a. Tanah dan bangunan dengan SHM No. 1074 / Desa Jatibarang Baru, atas nama Haji Djubaedi, seluas 385 M2, Surat Ukur No. 73 / 2013 terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Indramayu, Kecamatan Jatibarang, Desa Jatibarang Baru; b. Tanah dan bangunan SHM No. 346 / Desa Jatibarang Baru, atas nama H. Djubaedi (dahulu atas nama Hajjah Dariyah), seluas 406 M2, Surat Ukur tanggal 14 Nopember 2001 No. 34 / Jatibarang Baru / 2001 terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Indramayu, Kecamatan Jatibarang, Desa Jatibarang Baru (yang dimiliki oleh Penggugat berdasarkan Akta Halaman


Jual Beli tanggal 25 Juni 2014 No. 141 / 2014, yang dibuat dihadapan Notaris Bambang Haryanto, SH); 2.3. Bahwa keseluruhan pinjaman kredit sebesar Rp. 680.000.000,00 (enam ratus delapan puluh juta rupiah) tersebut telah terjadi dan diterima oleh Penggugat pada saat ditandatanganinya perjanjian kredit tersebut diatas, Tergugat telah menerima selanjutnya

sertipikat-sertipikat terhadap

tanah

tersebut dari

sertipikat-sertipikat

tanah

Penggugat

tersebut

yang

dibebankan

tanggungan pertama sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Tanggungan No. 2193 / 2014; 3.

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat pada butir 3 gugatannya, karena dalil Penggugat tersebut tidak benar dan tidak berdasar hukum, dengan alasan sebagai berikut: 3.1. Perincian pembayaran angsuran yang disebutkan oleh Penggugat tersebut adalah tidak sesuai dengan jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh Penggugat setiap bulannya kepada Tergugat, yang mana Penggugat seharusnya membayar setoran angsuran kreditnya tersebut sebesar Rp. 9.953.579,00 (sembilan juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah) setiap bulannya setiap tanggal 25; 3.2. Perincian pembayaran angsuran yang disebutkan oleh Penggugat tersebut justru menunjukkan bahwa Penggugat telah lalai dan cedera janji / wanprestasi dalam melakukan pembayaran angsuran kredit kepada Tergugat, yaitu terlihat mulai pada bulan September 2014 dan kemudian bulan berikutnya sudah tidak lancar dan tidak sesuai dalam jumlah angsuran yang harus disetorkan. Dan sebetulnya berdasarkan sistem informasi bank, sejak bulan Agustus 2014 Penggugat sudah mulai masuk kolektibilitas 2 atau posisi kredit tidak lancar, kemudian pada bulan Pebruari 2015 masuk dalam kolektibilitas 4 dan pada tanggal 25 Juni 2015 status kolektibilitas 5 atau masuk dalam kategori kredit macet;

4.

Bahwa Tergugat dengan Tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat pada butir 4 gugatannya, karena dalil-dalil tersebut tidak benar dan berdasar hukum. Dalil dan argumentasi Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak mampu membayar angsuran kredit dikarenakan usaha Penggugat dalam keadaan kurang baik dan uang Penggugat yang tertanam pada pihak ketiga belum kembali adalah dalil dan alasan yang tidak benar dan mengada-ada. Hal tersebut menunjukkan bahwa

Penggugat

beritikad

tidak

baik

dalam

melakukan

penyelesaian

permasalahan kreditnya kepada Tergugat. Penggugat berupaya mengulur-ulur waktu dan menghalang-halangi Tergugat dalam upaya Tergugat untuk melakukan lelang eksekusi hak tanggungan terhadap jaminan kreditnya tersebut. Berdasarkan Halaman


pengetahuan Tergugat, selama ini usaha Penggugat dalam bisnis konveksi pakaian masih tetap berjalan seperti biasanya sebagaimana ketika Tergugat melakukan on the spot pada saat Penggugat akan mengajukan fasilitas pinjaman kredit. Dan selain itu sampai saat ini Penggugat masih melakukan perdagangan pada hari pasar untuk menjual hasil produksi usaha konveksinya tersebut. Dengan demikian, oleh karena dalil gugatan Penggugat tersebut tidak benar dan tidak berdasar hukum, maka sudah seharusnya dalil gugatan Penggugat tersebut dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan; 5.

Bahwa, Tergugat dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat pada butir 5 dan butir 6 gugatannya, karena dalil gugatan Penggugat tersebut tidak benar dan tidak berdasar hukum. Tergugat I mohon kiranya agar dalil gugatan Penggugat tersebut dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan dalam putusan perkara ini, karena alasan-alasan sebagai berikut: 5.1. Bahwa benar Penggugat pernah datang kepada Tergugat menyampaikan permasalahan ketidaklancaran dalam membayar angsuran kredit Tergugat.

Dalam

hal

ini

Penggugat

juga

mengajukan

kepada

permohonan-

permohonan dan berjanji akan menyelesaikan permasalahan pembayaran angsuran kreditnya tersebut dan salah satunya menyatakan akan melakukan penawaran take over ke lembaga keuangan lainnya. Selain itu Penggugat menyatakan akan melakukan penjualan sendiri secara sukarela atas jaminanjaminan kredit tersebut dan meminta waktu untuk membayar lunas seluruh pinjaman kreditnya. Atas keinginan dan permohonan Penggugat tersebut telah ditanggapi dengan baik oleh Tergugat sepanjang memang hal tersebut akan menyelesaikan kredit Penggugat kepada Tergugat, dan karenanya Tergugat memberikan waktu kepada Penggugat untuk merealisasikan cara-cara penyelesaian kreditnya sebagaimana yang disampaikan Penggugat kepada Tergugat. Namun setelah diberi kesempatan dan waktu nyatanya tidak ada satupun janji dan cara penyelesaian kredit yang disampaikan oleh Penggugat tersebut dapat direalisasikan oleh Penggugat sendiri. Penyelesaian dengan cara take over kepada lembaga lain tidak pernah ada kelanjutannya, demikian pula niat dan keinginan Penggugat untuk menjual sendiri secara sukarela atas jaminan-jaminan kreditnya tidak pernah terlaksana hingga saat ini; 5.2. Kemudian atas surat permohonan Penggugat tertanggal 26 Nopember 2015 yang mana Penggugat mengajukan permohonan berkaitan dengan jumlah pembayaran angsuran yang hanya sanggup membayar angsuran sebesar Rp. 3.000.000. (tiga juta rupiah) setiap bulannya dan agar tidak dibebankan bunga atas pinjaman kreditnya tersebut jelas-jelas tidak mungkin dikabulkan oleh

Halaman


Tergugat, karena hal tersebut akan menimbulkan kerugian bagi Tergugat sebagai perusahaan yang bergerak jasa perbankan / keuangan dan akan dinilai negatif oleh lembaga pengawas perbankan (Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia). Selain itu dana-dana yang tersimpan di Tergugat adalah merupakan saham-saham milik masyarakat dan pemerintah serta dana-dana yang terhimpun dan berasal dari masyarakat yang mempercayakan dananya disimpan di Tergugat, baik berupa tabungan, deposito maupun jasa perbankan lainnya. Dan dana-dana yang disimpan oleh masyarakat dan pemerintah tersebut harus dipertanggungjawabkan oleh Tergugat dalam pengelolaannya; 5.3. Selain itu, penawaran dan keinginan Penggugat tersebut secara hukum dan logika tidak mungkin dapat dikabulkan, karena dalam hubungan pinjaman kredit tersebut telah diperjanjikan bahwa Penggugat diwajibkan untuk mengambalikan keseluruhan pinjaman pokoknya kepada Tergugat dan fasilitas pinjaman kredit tersebut dibebankan bunga bank yang berdasar hukum. Berdasarkan dalil Penggugat butir 5 tersebut menunjukkan itikad tidak baik Penggugat dalam mengembalikan pinjaman kredit yang telah diterima dan dinikmatinya sebesar Rp. 680.000.000,00 (enam ratus delapan puluh juta rupiah). Serta menunjukkan pula bahwa Penggugat berupaya menghindar akan kewajibannya dalam membayar pinjaman kreditnya kepada Tergugat. Sesungguhnya berdasarkan monitoring yang dilakukan oleh Tergugat atas usaha yang dijalankan oleh Penggugat nyatanya Penggugat dinilai masih mampu menjalankan perusahaannya dengan baik, usahanya dibidang konveksi dan perdagangan masih tetap berjalan dan masih tetap eksis. Jika Penggugat memiliki itikad baik yang benar dan berupaya dengan sungguhsungguh membayar angsuran kredit setiap bulannya kepada Tergugat sebenarnya Penggugat masih mampu; 5.4. Selain itu alasan tidak dapat dikabulkannya penawaran penyelesaian kredit dari Penggugat tersebut adalah tidak berdasar hukum karena faktanya sampai saat ini tidak ada bukti yang menyatakan secara hukum bahwa Penggugat mengalami pailit sehingga Penggugat tidak mampu membayar hutanghutangnya kepada kreditur, baik kepada Tergugat maupun kepada krediturkreditur lainnya. Sehingga dengan demikian sudah seharusnya dalil-dalil Penggugat tersebut ditolak dan dikesampingkan oleh pengadilan karena tidak benar dan tidak berdasar hukum; 6.

Bahwa, Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat pada butir 7 sampai dengan butir 11 gugatannya, karena tidak benar dan tidak berdasar hukum, dengan alasan-alasan sebagai berikut: Halaman


6.1. Terhadap surat permohonan Penggugat sebagaimana tersebut diatas bukan tidak ditanggapi oleh Tergugat, melainkan telah secara lisan dan langsung disampaikan kepada penggugat bahwasanya permohonan Penggugat dalam menyelesaikan permasalahan kreditnya tersebut tidak dapat dikabulkan oleh Tergugat dengan pertimbangan sebagaimana dijelaskan pada butir 5 diatas; 6.2. Tindakan Penggugat dalam melakukan pembayaran-pembayaran angsuran yang tidak sesuai dengan yang disebutkan dalam perjanjian kredit dan lampirannya seperti telah disebutkan oleh Penggugat dalam dalil-dalil gugatan butir 7 huruf a), jelas-jelas menunjukkan dan tidak terbantahkan lagi bahwa

Penggugat

benar-benar

beritikad

tidak

dan

memaksakan

kehendaknya sendiri yang mana menurut Penggugat telah menyetorkan uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk membayar angsuran kredit selama 6 (enam) bulan dan dihitung berdasarkan kesanggupan Penggugat yang membayar angsuran kredit sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya. Perbuatan Penggugat tersebut adalah perbuatan cidera janji / wanprestasi atas Perjanjian Kredit No. 31 tanggal 25 Juni 2014 dan Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Kredit (SP3K) tanggal 18 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Penggugat dan istri Penggugat, yang mana disebutkan bahwa cara pengembalian pokok dan bunga dibayar setiap bulan, selambat-lambatnya setiap tanggal 25 setiap bulannya. Bahwa oleh karena faktanya Penggugat tidak melakukan pembayaran pokok dan bunga pada setiap bulannya tersebut maka Tergugat melakukan upaya lelang eksekusi hak tanggungan terhadap jaminan kredit untuk melunasi seluruh utang Penggugat kepada Tergugat; 6.3. Kemudian sebelum Tergugat melakukan tindakan lelang eksekusi hak tanggungan atas jaminan kredit Penggugat, Tergugat telah menempuh prosedur yang berlaku dengan memberikan surat pemberitahuan dan suratsurat kepada Penggugat dengan maksud sebelum dilakukan lelang eksekusi hak tanggungan diharapkan dapat melunasi tunggakan-tunggakan kreditnya tersebut. Namun ternyata yang diharapkan oleh Tergugat tidak terjadi sehingga sebagai langkah terakhir dilakukan lelang eksekusi hak tanggungan dengan menunjuk Turut Tergugat II sebagai pelaksana lelang tersebut; 6.4. Oleh karena Penggugat selaku debitur / penerima pinjaman kredit telah lalai dan cedera janji / wanprestasi dalam melakukan pembayaran angsuran kreditnya kepada Tergugat dan tidak melaksanakan ketentuan–ketentuan yang disepakati dalam Perjanjian Kredit No. 31 tanggal 25 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan notaris Bambang Haryanto, SH., maka Halaman


dengan berdasarkan pada ketentuan pasal 6 jo pasal 20 ayat (1) huruf a dan b, Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah Tergugat I melakukan lelang eksekusi hak tanggungan. Adapun bunyi pasal 6 dan pasal 20 UndangUndang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah yang mengatur lelang eksekusi hak tanggungan pertama dengan menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum dilakukan oleh Tergugat, adalah sebagai berikut: Pasal 6 Apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut; Pasal 20 ayat (1) Apabila debitur cidera janji, maka berdasarkan ; a. Hak pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual obyek hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, atau; b. Titel eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2), obyek hak tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan untuk pelunasan piutang pemegang hak tanggungan dengan hak mendahulukan dari pada kreditor-kreditor lainnya; Selain itu pelaksanaan tersebut sesuai pula dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 93 / PMK.6 / 2010 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106 / PMK. 06 / 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang jo Peraturan Menteri Keuangan No. 180 / PMK. 06 / 2009 Tentang Penilaian Barang Jaminan dan / atau Harta Kekayaan Lain dalam rangka pengurusan piutang negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Dengan demikian, oleh karena pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan pertama yang dilakukan Tergugat adalah berdasar hukum, maka keberatan Penggugat atas pelaksanaan lelang tersebut harus ditolak dan dikesampingkan dalam putusan perkara aquo; 7.

Bahwa, Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat pada butir 10 gugatannya, karena tidak benar dan tidak berdasar hukum. Tergugat bukan Halaman


tidak memberi ruang dan tawaran yang diajukan oleh Penggugat

untuk

menyelesaikan permasalahan kredit Penggugat, namun dikarenakan permintaan Penggugat untuk untuk dilakukan rescheduling, restructuring, dan reconditioning atas permasalahan kreditnya tersebut tidak dapat dipenuhi karena Penggugat tidak memenuhi ketentuan untuk dilakukan hal-hal tersebut, apalagi dalam hal ini Penggugat meminta dihapuskannya bunga kredit, yang mana jelas-jelas penghilangan bunga tersebut tidak dimungkinkan. Selain itu kredit yang diterima oleh Penggugat adalah untuk jangka waktu 120 bulan (10 tahun) yang apabila skema penyelamatan kredit tersebut diberikan akan menambah jangka waktu kredit dan akan menjadi beban psikologis Penggugat dilihat dari kondisi usia produktif; 8.

Bahwa, Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat pada butir 11 gugatannya, karena tidak benar dan tidak berdasar hukum, dengan alasanalasan sebagai berikut: 8.1. Berdasarkan alasan-alasan yang disebutkan oleh Tergugat dalam butir 7 diatas, maka tidak benar Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat. Perbuatan Penggugat yang lalai dalam membayar angsuran kredit kepada Tergugat dan tidak ditanggapinya permohonan Penggugat agar bunga kreditnya dihapus dan membayar angsuran menjadi Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulan dari yang seharusnya angsuran sebesar Rp. 9.953.579,00 (sembilan juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah) perbulan dikatakan Penggugat telah mengalami kerugian. Dalil Penggugat tersebut secara logika hukum dan akal sehat tidak dapat diterima dan tidak dapat dibenarkan, karena Penggugat yang telah menerima dan menikmati pinjaman kredit dari Tergugat sebesar Rp. 680.000.000 (enam ratus delapan puluh juta rupiah) tiba-tiba merasa dirugikan. Justru sebaliknya, akibat perbuatan Penggugat yang lalai dan tidak melakukan pembayaran angsuran kredit kepada Tergugat sesuai dengan yang diperjanjikan, maka Tergugatlah yang telah dirugikan oleh Penggugat; 8.2. Secara hukum tindakan Tergugat terhadap bukan merupakan perbuatan melawan

hukum

sebagaimana

didalilkan

oleh

Penggugat

melainkan

merupakan perbuatan cidera janji / wanprestasi. Hal ini dikarenakan hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat didasarkan pada hubungan perikatan yang sah, yaitu perikatan yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit No. 31 tanggal 25 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Bambang Haryanto, SH. Demikian, akibat hukum yang ditimbulkan oleh karena salah satu pihak dalam perikatan tersebut tidak Halaman


memenuhi isi klausul perjanjian kredit tersebut, maka disebut sebagai perbuatan cidera janji / wanprestasi bukan perbuatan melawan hukum. Dalam peristiwa perjanjian kredit tersebut pihak Tergugat telah memenuhi semua klausul yang disebutkan dalam perjanjian, Tergugat sudah menyerahkan semua fasilitas kredit sebesar Rp. 680.000.000 kepada Penggugat, namun sebaliknya Penggugat telah lalai dalam melakukan pembayaran angsuran kredit setiap bulannya kepada Tergugat; 9.

Bahwa, selanjutnya Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat pada butir 13, 14 dan butir 15 gugatannya, karena tidak benar dan tidak berdasar hukum, dengan alasan-alasan sebagai berikut: 9.1. Penggugat dalam gugatannya mendalilkan tentang parate executie dengan menyatakan pada pokoknya bahwa lelang eksekusi hak tanggungan harus dengan atas perintah dan dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan. Dalil dan argumentasi Penggugat tentang Parate executie tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum, karena secara hukum Tergugat selaku kreditur memiliki hak preferent atau hak untuk mendahului (droit de preference) atas benda-benda tertentu yang dijaminkan pada kreditur / Tergugat, dan atas hasil

penjualan

benda-benda

tersebut

kreditur

berhak

mendapatkan

pelunasan utang debitur terlebih dahulu. Karenanya lelang terhadap hak tanggungan kredit Penggugat dapat dilakukan tanpa harus melalui fiat pengadilan, namun dapat dilakukan lelang eksekusi secara langsung dengan menunjuk Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Hal ini seperti ditegaskan dalam ketentuan pasal 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 / PMK.06 / 2010 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106 / PMK.06 / 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang jo Peraturan Menteri Keuangan No. 180 / PMK.06 / 2009 tentang Penilaian Barang Jaminan dan / atau harta kekayaan lain dalam rangka pengurusan piutang negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Jadi tindakan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan yang dilakukan Tergugat atas hak tanggungan yang diberikan Penggugat sudah sesuai dengan undang-undang tersebut yang memberikan wewenang kepada Tergugat menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya; 9.2. Pelaksanaan eksekusi hak tanggungan pertama dengan menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum dilakukan oleh

Halaman


Tergugat dikarenakan Penggugat selaku debitur / penerima pinjaman kredit telah lalai dan cedera janji / wanprestasi dalam melakukan pembayaran angsuran kreditnya kepada Tergugat I. Sebagaimana telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit No. 31 tanggal 25 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani

dihadapan

Notaris

Bambang

Haryanto,

S.H.,

bahwa

Penggugat selaku debitur diwajibkan untuk membayar angsuran kreditnya kepada Tergugat setiap tanggal 25 setiap bulannya, namun nyatanya Penggugat lalai dalam melakukan pembayaran angsuran kredit. Maka sesuai ketentuan–ketentuan yang disebutkan diatas Tergugat berhak melakukan pelelangan hak tanggungan; 9.3. Selanjutnya, pelaksanaan eksekusi hak tanggungan secara mudah dan pasti merupakan prinsip dari hak tanggungan yang dijabarkan dalam pasal 20 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 dimana disebutkan bahwa eksekusi hak tanggungan memuat 3 (tiga) cara, yakni: a. Hak pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual objek hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan (parate executie); b. Titel eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan; c.

Eksekusi melalui penjualan objek Hak Tanggungan dibawah tangan atas kesepakatan Pemberi dan Pemegang Hak Tanggungan sebagaimana disebutkan dalam pasal 20 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan; Oleh karena itu Sertipikat Hak Tanggungan yang berfungsi sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan dibubuhi irah-irah dengan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” untuk memberikan kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap; Memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menyatakan : “Terhadap pelelangan hak tanggungan oleh kreditur sendiri melalui kantor lelang, apabila terlelang tidak mau mengosongkan obyek lelang, eksekusi

pengosongan

dapat

langsung

diajukan

kepada

Ketua

Pengadilan Negeri tanpa melalui gugatan”;

Halaman


Berdasarkan bunyi SEMA No. 04 Tahun 2014 tersebut menunjukkan bahwa tidak ada aturan hukum yang dapat melarang pelaksanaan pelelangan hak tanggungan oleh kreditur sendiri dengan menunjuk kantor lelang untuk melaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan. Dengan demikian, pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan yang dilakukan oleh Tergugat dengan menunjuk Turut Tergugat sebagai pelaksana lelang atas hak tanggungan jaminan kredit Penggugat tersebut adalah sah dan berdasar hukum, dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil Penggugat; 9.4. Bahwa, dengan berdasarkan pada pasal 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan tersebut maka secara hukum Tergugat selaku kreditur berhak menjual objek hak tanggungan secara langsung atas kekuasaan yang diamanatkan undang-undang melalui Kantor Lelang Negara (in casu KPKNL Cirebon) dan mengambil pelunasan utang Penggugat dari hasil penjualan lelang tanpa harus terlebih dahulu meminta fiat eksekusi ke Pengadilan Negeri. Selain itu asal tersebut memberikan hak bagi pemegang hak tanggungan untuk melakukan parate eksekusi yang artinya pemegang hak tanggungan tidak perlu memperoleh persetujuan dari pemberi hak tanggungan (in casu debitur) serta tidak perlu dengan meminta penetapan pengadilan dalam melakukan eksekusi hak tanggungan yang menjadi jaminan utang dalam hal debitur cedera janji / wanprestasi; 10. Bahwa, selain dan selebihnya Tergugat dengan tegas menolak dan menyangkal seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan karena dalil yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat telah didukung oleh surat-surat bukti yang otentik seperti yang didalilkan oleh Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum. Kemudian, oleh karena tidak adanya urgensi yang mendesak dalam gugatan perkara aquo, maka permohonan Penggugat agar pengadilan dapat menetapkan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, kasasi maupun peninjauan kembali adalah permohonan yang tidak berdasar hukum serta tidak didukung dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 180 ayat (1) HIR serta bertentangan dengan SEMA RI No. 3 Tahun 1978, sehingga permohonan putusan uit voorbaar bij vooraad penggugat tersebut sudah seharusnya ditolak dan dikesampingkan; DALAM PROVISI: Bahwa, dalil-dalil provisi Penggugat yang memohon Putusan Sela tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan hukum yang cukup dan tidak berdasarkan pada Halaman


ketentuan pasal 185 HIR, sementara pelaksanaan Lelang eksekusi Hak Tanggungan terhadap tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya tercatat dalam SHM No. 1074 / Desa Jatibarang Baru, atas nama Haji Djubaedi, seluas 385 M2, Surat Ukur No. 73 / 2013 dan SHM No. 346 / Desa Jatibarang Baru, atas nama H. Djubaedi (dahulu atas nama Hajjah Dariyah), seluas 406 M2, Surat Ukur tanggal 14 Nopember 2001 No. 34 / Jatibarang Baru / 2001 telah dibebankan hak tanggungan pertama dan tercatat dalam Sertipikat Hak Tanggungan No. 2193 / 2014 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu adalah sudah sesuai dengan ketentuan pasal 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 / PMK. 06 / 2010 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106 / PMK. 06 / 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang jo Peraturan Menteri Keuangan No. 180 / PMK. 06 / 2009 Tentang Penilaian Barang Jaminan dan / atau harta kekayaan lain dalam rangka Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Dengan berdasarkan pada ketentuan tersebut maka sangat tidak beralasan hukum apabila kemudian pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan tersebut ditangguhkan dengan alasan yang tidak jelas. Dengan demikian, berdasarkan yang telah diuraikan diatas maka permohonan putusan provisi yang dimohonkan Penggugat tersebut sudah seharusnya ditolak dan dikesampingkan oleh Pengadilan Negeri Indramayu; Bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Tergugat mohon sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu berkenan menjatuhkan putusan dalam perkara aquo dengan putusan sebagai berikut: DALAM PROVISI: -

Menolak permohonan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA: -

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

-

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; Menimbang, bahwa Turut Tergugat telah pula mengajukan Jawaban secara

tertulis tanggal 20 Juni 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut : DALAM EKSEPSI: 1. Eksepsi Error Persona Standi In Yudicio; a. Gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat mohon dinyatakan salah dan dinyatakan tidak dapat diterima, karena Penggugat dalam menyebutkan Person Turut Tergugat kurang sempurna; Halaman


Bahwa

penjelasan

penyebutan

identitas

Turut

Tergugat

sebagaimana

dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya adalah salah, karena tidak mengkaitkan organisasi atasannya, yaitu Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan Republik IndonesiaI cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) cq. Kantor Wilayah Jawa Barat yang merupakan Badan Hukum Induk dari Turut Tergugat; ----------Oleh karena itu, Penulisan harus

menyebutkan

dan

tertulis

“Pemerintah

Republik

Indonesia

cq.

Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) cq. Kanwil Jawa Barat

cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

(KPKNL) Cirebon, beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No.48 Cirebon”; b. Penyebutan Identitas lengkap harus dikemukakan dalam surat gugatan sehingga dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya beracara di Pengadilan Turut Tergugat harus bertanggung jawab kepada atasannya Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat yang kemudian kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara dan seterusnya; c. Turut Tergugat menegaskan bahwa penyebutan subyek gugatan Penggugat tidak lengkap sehingga cukup beralasan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima secara bulat dan keseluruhan sesuai dengan ketentuan hukum yang dituangkan dalam beberapa putusan tetap Mahkamah Agung R.I. antara lain : -

Putusan tanggal 20 Oktober 1976 Nomor 447 K / Sip / 1976 berbunyi:“….. gugatan yang tidak sempurna menurut ketentuan hukum acara karena adanya kekeliruan, harus dinyatakan tidak dapat diterima “;

-

Putusan tanggal 9 Juni 1977 Nomor 349 K / Sip / 1974 berbunyi: “…..gugatan yang ditunjukkan kepada Tergugat yang bersama–sama dengan orang lain tidak Turut Tergugat atas dasar telah melakukan sesuatu yang dianggap merugikan, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena orang lain itu tidak digugat dalam perkara tersebut “;

-

Putusan tanggal 2 Mei 1984 Nomor 2832 K / Sip / 1982 berbunyi: “…..setiap gugatan harus sempurna baik subyek maupun obyek dalam perkara, harus lengkap identitasnya “; Turut Tergugat mempunyai alasan yang tepat dan dasar yang jelas sehingga eksepsi tersebut cukup beralasan untuk diterima, maka jelas gugatan Penggugat runtuh ditempatnya sendiri tanpa diruntuhkan pihak lawannya;

2. Eksepsi Gugatan Kabur (Obscuur Libel); a. Identitas dan Penyebutan Obyek tidak jelas / tidak tegas; Halaman


i

Gugatan Penggugat tidak dengan tegas dan tidak jelas menyebutkan identitas obyek dari gugatan ini. Obyek gugatan tidak disebutkan batas batasnya padahal Obyek gugatan adalah bersifat empiris bisa ditunjuk, jelas dan harus terbatas identitasnya agar tidak kabur dan pasti apa dan bagian apa yang menjadi sengketa dalam perkara aquo;

ii

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI No 1149. K / SIP / 1975 tanggal 17 April 1979 disebutkan bahwa “apabila di dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas batas batas tanah sengketa maka gugatan tidak dapat diterima;

iii Sehingga gugatan yang diajukan Penggugat tidak terang

kabur dan

formulasi gugatannya tidak jelas, agar suatu gugatan dianggap memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang, jelas dan tegas (duidelijk); b. Tidak memuat alasan yang dipersyaratkan pasal 8 ayat (3) dan pasal 112 Rv ; i

Penggugat menyebutkan bahwa Perihal Gugatan ini adalah Gugatan Perbuatan

Melawan

Hukum.

Penggugat,

senyatanya

tidak

satupun

menjelaskan dalil Penggugat yang memuat penjelasan dasar hukum (rechts grond) ataupun dasar peristiwa (fetelijke grond), yang mendasari kualitas dari sebuah gugatan Perbuatan Melawan Sama sekali tidak dijelaskan peraturan / hukum mana / apa yang dilanggar oleh para Tergugat; ii

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan 112 Rv, telah ditetapkan bahwa upaya dan pokok gugatan harus disertai alasan dan kesimpulan yang jelas dan tertentu;

iii M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan kesembilan, November 2009, halaman 58, menjelaskan bahwa “....Posita yang dianggap terhindari cacat obscuur libel, adalah surat gugatan yang jelas sekaligus memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (rechtelijke grond) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (feitelijke grond) yang terjadi disekitar hubungan hukum dimaksud”; iv Memperhatikan posita-posita gugatan Penggugat, terbukti Penggugat hanya mendalilkan

sangkalan-sangkalannya

atas

proses

Eksekusi

Hak

Tanggungan, namun tidak disertai alasan-alasan atau kesimpulan yang jelas dan tertentu, sebagaimana yang dijelaskan dan dipersyaratkan dalam doktrin dan dasar hukum tersebut; c. Bahwa kedudukan Turut Tergugat tidak diterangkan dengan jelas keterkaitan dalam perkara ini, kedudukan dan perbuatan hukum apa yang mengakibatkan KPKNL Cirebon dicantumkan sebagai Turut Tergugat oleh Penggugat; Halaman


3. Eksepsi dilatoir (dilatoria exceptie); Jika (quad non) yang dimaksud lelang oleh Pengugat adalah Pelaksanaan Lelang tanggal 16 Maret 2016 dengan identitas Risalah Lelang Nomor 248 / 2016 maka berlaku dilatoria exceptie. Pelaksanaan Lelang yang dilakukan oleh Turut Tergugat sebagai penjualan di muka umum, untuk menjual barang jaminan kredit macet in casu objek perkara ternyata tidak laku atau tidak menghasilkan beralihnya status kepemilikan atas objek perkara; Berdasarkan uraian uraian tersebut, sangat cukup berdasar apabila Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard); DALAM POKOK PERKARA : 1.

Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas, mohon juga dianggap telah termasuk dalam pokok perkara ini, serta Turut Tergugat

menolak seluruh

dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakuinya secara tegas kebenarannya; 2.

Bahwa KPKNL Cirebon adalah instansi vertikal Kementerian Keuangan yang salah satu tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan permohonan lelang. Dalam hal ini merupakan fungsi pelayanan Negara terhadap public (Public service);

3.

Bahwa KPKNL Cirebon in Casu Turut Tergugat hanya akan menanggapi apa yang menjadi domain kewenangan sesuai Tugas Pokok dan Fungsi dari KPKNL Cirebon saja;

4.

Bahwa permasalahan yang dijadikan dasar oleh Penggugat didalam mengajukan gugatan khususnya terhadap Turut Tergugat adalah sehubungan dengan tindakan Turut Tergugat yang akan melakukan pelelangan Hak Tanggungan berupa : - Sebidang tanah dan bangunan dengan SHM No 346 yang terletak di Desa Jatibarang Baru Blok Pilangsari Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu;

5.

Bahwa pelelangan atas barang jaminan milik Pelawan dilakukan sebagai akibat dari wanprestasi atau cidera janji yang telah dilakukan oleh Penggugat dalam kedudukannya selaku Debitor terhadap Tergugat dalam hal pemenuhan kewajiban kredit, yang dalam hal ini telah diakui sendiri oleh Penggugat dalam surat gugatannya;

6.

Bahwa lelang eksekusi Hak Tanggungan atas objek perkara a quo adalah pelelangan yang dilakukan atas permintaan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, Cabang Indramayu in casu Tergugat sebagai pemegang Hak Tanggungan sebagaimana ditegaskan pada ketentuan Pasal 6 UndangUndang Nomor: 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan dinyatakan dengan tegas bahwa “Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri Halaman


melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”. Dengan demikian, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, Cabang Indramayu in casu Tergugat selaku Kreditor Hak Tanggungan mempunyai kewenangan melakukan eksekusi dengan menjual lelang objek jaminan. Oleh karenanya jelas dalam permasalahan a quo Turut Tergugat sebagai pejabat penjual lelang bertindak sebagai perantara lelang atas adanya permintaan Tergugat; 7.

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 14 Undang-Undang Hak Tanggungan dijelaskan bahwa Sertifikat Hak Tanggungan mencantumkan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan ketentuan ayat ini dimaksudkan untuk menegaskan adanya ketentuan eksekutorial pada Sertifikat Hak Tanggungan sehingga apabila Debitor cidera janji, siap untuk dieksekusi seperti halnya suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melalui tata cara dan dengan menggunakan Parate Executie sesuai dengan peraturan Hukum Acara Perdata;

8.

Bahwa terhadap surat permohonan tersebut, Tergugat telah melengkapi kelengkapan berkas secara formal dan kelengkapan secara administratif dokumen berupa: a) Salinan / fotocopy Perjanjian Kredit; b) Salinan / fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan; c) Salinan / fotocopy Sertifikat Hak Atas Tanah yang dibebani Hak Tanggungan; d) Salinan / fotokopi Perincian Hutang / jumlah kewajiban debitur yang harus dipenuhi; e) Salinan / fotocopy bukti bahwa debitur wanprestasi yang dapat berupa peringatan-peringatan maupun pernyataan dari Pimpinan / Direksi Bank yang bersangkutan selaku kreditur; f)

Surat pernyataan dari kreditor selaku pemohon lelang yang isinya akan bertanggung jawab apabila terjadi gugatan;

g) Salinan / fotokopi surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelang kepada debitor oleh kreditor, yang diserahkan paling lambat 1 (satu) hari sebelum lelang dilaksanakan; 9.

Bahwa oleh karena dokumen telah lengkap secara administratif dan benar secara formal sehingga telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan lelang, maka Turut Tergugat tidak boleh menolak permohonan lelang yang ditujukan kepadanya, sesuai dengan ketentuan Pasal 12 PMK No. 93 / 2010 yang berbunyi : “Kepala KPKNL / Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang”; Halaman


10. Bahwa untuk menindaklanjuti permohonan Tergugat

yang telah lengkap

administrasi dan formilnya, maka Turut Tergugat menerbitkan Surat Penetapan Jadwal Lelang; 11.

Bahwa untuk memenuhi asas publisitas, Tergugat juga telah melaksanakan pengumuman lelang melalui selebaran sebagai Pengumuman Pertama dan melalui surat kabar sebagai Pengumuman Kedua. Pengumuman Lelang Eksekusi Hak Tanggungan tersebut telah sesuai dengan Pasal 44 ayat (1)

Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 93 / PMK. 06 / 2010 tanggal 23 April 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang; 12.

Bahwa sesuai dengan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 / PMK. 06 / 2010 tanggal 23 April 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang berbunyi “Penjualan secara lelang wajib didahului dengan Pengumuman Lelang yang dilakukan oleh Penjual” maka pelaksanaan pengumuman lelang baik pengumuman pertama melalui selebaran dan pengumuman kedua melalui surat kabar harian dilakukan oleh pihak penjual / pemohon lelang yaitu PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Cabang Indramayu in casu Tergugat dan bukan KPKNL Cirebon in casu Turut Tergugat;

13. Bahwa sesuai pernyataan diatas sudah jelas pernyataan Penggugat pada angka 3 halaman 6 dalam petitum surat gugatannya yang menyatakan bahwa tindakan Turut Tergugat melakukan pengumuman pertama tanggal 16 Februari 2016 dan pengumuman kedua tanggal 2 Maret 2016 adalah perbuatan melawan hukum adalah salah, tidak benar dan tidak berdasar sama sekali sehingga harus ditolak; 14. Bahwa selain hal-hal yang tersebut di atas, dalam dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat tidak terdapat satupun dalil-dalil ataupun bukti-bukti Penggugat yang menyatakan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Bahwa Turut Tergugat sebagai instansi Pemerintah yang bertanggungjawab melakukan pelelangan hanya menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku; 15. Bahwa Turut Tergugat dengan tegas menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya khususnya terhadap lelang objek perkara a quo, mulai dari penerimaan permintaan lelang dari Tergugat sampai dengan pelaksanaan lelang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian sangatlah tidak berdasarkan hukum apabila Penggugat mendalilkan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum; 16. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas tidak ada satupun tindakan Turut Tergugat yang merupakan suatu tindakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, maka sudah sepantasnya dalil / alasan Penggugat ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo; Halaman


Maka, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Turut Tergugat

mohon

kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu berkenan memutus dengan diktum sebagai berikut: Dalam Eksepsi: -

Menyatakan Eksepsi Turut Tergugat cukup beralasan dan dapat diterima;

-

Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Dalam Pokok Perkara : -

Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

-

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

-

Menyatakan menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul; atau

Apabila Majelis Hakim tidak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 09/Pdt.G/2016/PN.Idm. tanggal 24 Oktober 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : DALAM PROVISI : - Menolak provisi Penggugat untuk seluruhnya ; DALAM EKSEPSI: - Menolak Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya ; DALAM POKOK PERKARA: - Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; - Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.827.500,00 (satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah); Membaca Akta pernyataan permohonan Banding Nomor 09/Pdt.G/2016/PN.Idm tanggal 7 November 2016, yang di buat oleh Panitera Pengadilan Negeri Indramayu, yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat, menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Indramayu, Nomor 09/Pdt.G/2016/PN.Idm tanggal 24 Oktober 2016, telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 9 November 2016, dan kepada Turut Terbanding pada tanggal 15 November 2016; Halaman


Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, pada tanggal 14 November 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 14 November 2016, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 15 November 2016 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 22 November 2016 ; Memperhatikan kontra memori banding yang diajukan oleh Turut Terbanding semula Turut Tergugat, pada tanggal 30 November 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 30 November 2016, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 1 Desember 2016; Membaca relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage)

Nomor

09/Pdt.G/2016/ PN.Idm yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, atas perintah Ketua Pengadilan Indramayu untuk menjalankan pekerjaan ini, telah memberitahukan dengan resmi kepada Pembanding semula Penggugat, Terbanding semula Tergugat pada tanggal 15 November 2016, dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 28 November 2016,

untuk

mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 hari, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat untuk di periksa dalam tingkat banding ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA : Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena

itu permohonan

banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa Pembanding didalam memori bandingnya tertanggal 14 November 2016, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : 1. Bahwa tidak dipertimbangkannya bukti surat Penggugat sekarang Pembanding sebagaimana pertimbangan judex factie pada halaman 43 yang menyebutkan oleh karena bukti tersebut bukan merupakan bukti yang dapat menunjukkan bahwa Penggugat telah memenuhi kewajibannya atau memenuhi perjanjian kreditnya sebagaimana yang disepakati maka bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut patut dikesampingkan, sedangkan bukti Penggugat yang lain telah dipertimbangkan dalam putusan;

Halaman


2. Bahwa judex factie Pengadilan Negeri Indramayu tidak memberi pertimbangan yang cukup (onvoldeonde gemotiveerd) dan menyeluruh dalam membuktikan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdata; 3. Bahwa judex factie Pengadilan Negeri Indramayu tidak memberi pertimbangan hakhak debitur untuk menunda lelang agunan, padahal lelang agunan sebagai jalan terakhir setelah langkah-langkah penyelamatan kredit tidak tercapai; Menimbang, bahwa Turut Terbanding semula Turut Tergugat didalam kontra memori bandingnya tertanggal 30 November 2016 pada pokoknya mengemukakan halhal sebagai berikut : 1. Bahwa Turut Terbanding semula Turut Tergugat sangat sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu dalam perkara Nomor 09/PDT.G/2012/PN.Idm tanggal 24 Oktober 2016, oleh karenanya, mohon agar pertimbangan hukum dan putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara a quo pada tingkat banding; 2. Bahwa Turut Terbanding semula Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil Pembanding dahulu Penggugat baik dalam gugatan maupun memori bandingnya yang menyebutkan bahwa Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah melakukan lelang yang tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana terdapat dalam petunjuk pelaksanaan lelang oleh karena Pembanding menyatakan dirinya tidak mendapatkan jawaban dari Terbanding dahulu Tergugat perihal permohonan keringanan hutang atau etikad baik dari Penggugat; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Turut Terbanding semula Turut Tergugat serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor

09/Pdt.G/2016/PN.Idm. tanggal 24 Oktober 2016, yang memuat kejadian-

kejadian serta bukti-bukti para pihak pada persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang sekarang dimohonkan banding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya karena telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri

untuk memeriksa dan memutus perkara

aquo ditingkat banding ; Menimbang,

bahwa

terhadap

keberatan-keberatan

yang

diajukan

oleh

Pembanding semula Penggugat didalam memori bandingnya ternyata tidak ada hal-hal

Halaman


baru yang perlu dipertimbangkan, kesemuanya telah dipertimbangkan secara seksama oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, oleh karena itu memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Negeri Indramayu

Nomor

09/Pdt.G/2016/PN.Idm.

tanggal

24

Oktober

2016,

harus

dipertahankan dan dikuatkan ; Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dikuatkan dan oleh karena Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ; Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan Tanah (UUHT) dan Herziene Inlandsch Reglemen (HIR) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI : 

Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;



Menguatkan

putusan

Pengadilan

Negeri

Indramayu

Nomor

09/Pdt.G/2016/PN.Idm. tanggal 24 Oktober 2016, yang dimohonkan banding tersebut ; 

Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua

tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar

Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari ini SELASA

tanggal 17 JANUARI 2017

oleh kami : DALIZATULO ZEGA, SH., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat

selaku Ketua Majelis, dengan A.A. ANOM HARTANINDITA, SH.MH. dan

BERLIN DAMANIK, SH.MH.

masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan

surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 21 DESEMBER 2016 Nomor 596/PEN/PDT/2016/PT.Bdg ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari JUMAT tanggal 20 JANUARI 2017 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh

Halaman


EMMY NOVA ELIZAR,SH.MH.,Panitera Pengganti, tetapi tanpa hadirnya pihak-pihak yang berperkara. HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Ttd

Ttd

A.A. ANOM HARTANINDITA, SH.MH.

DALIZATULO ZEGA, SH.,

Ttd

BERLIN DAMANIK, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd EMMY NOVA ELIZAR,SH.MH.,

Perincian Biaya : - Materai

............…….

Rp.

6.000,-

- Redaksi

.....................

Rp.

5.000,-

- Pemberkasan .................. Jumlah

Rp. 139.000,Rp. 150.000,-

( seratus lima puluh ribu rupiah )

Halaman


PT.BDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. Lawan :

Recommend Documents