PUTUSAN Nomor : 270/PDT/2015/PT MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: IR. JHONNY M. SIMATUPANG, Jenis Tahun,
Warga
Kelamin Negara
Laki-laki, Indonesia,
Umur
42
Pekerjaan
Wiraswasta, Alamat Jalan Menteng Vii Gang Duma Nomor : 31, Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat; Lawan IR. SAUTMAN MANIK, Jenis kelamin laki-laki, Umur 49 Tahun, alamat Jalan Perbatasan No. 24, 27 Kelurahan Sitirejo, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur PT. MITRA
SEJATI
PERKASA,
Perseroan
Terbatas
berkedudukan di Medan, yang didirikan berdasarkan Akte No : 162 tanggal 25 Maret 2010 yang dibuat dihadapan Binsar Simanjuntak SH Notaris di Medan dan telah mendapat Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-19786.AH.01.01 Tahun 2010, tanggal 19 April 2010. Dari dan untuk itu bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama PT. MITRA SEJATI PERKASA, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat; Pengadilan Tinggi Tersebut : Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 7 Agustus
2015
nomor
:
270/PDT/2015/PT-MDN,
serta
berkas
perkara
-2-
Pengadilan Negeri Medan nomor : 17/Pdt.G/2013/PN.Mdn, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut; TENTANG DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dalam surat gugatannya tertanggal 14 Januari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan di bawah register perkara No. 17/Pdt.G/2013/PN.Mdn tanggal 15 Januari 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : 1. Bahwa Penggugat sebagai Direktur PT Mitra Sejati Perkasa telah mendapatkan Pekerjaan Pemborongan Pembangunan Jembatan Aek Simare pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I, Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara ; sesuai dengan No Kontrak : 05/KTR-APBN/498576/PPK-06/2012, tanggal 30 April 2012 ; 2. Bahwa setelah Tergugat mengetahui bahwa Penggugat mendapatkan pekerjaan tersebut maka Tergugat membujuk Penggugat agar mau memberikan
pekerjaan
tersebut
kepada
Tergugat
dengan
cara
memborongkan pekerjaan tersebut kepada Tergugat, dikarenakan Tergugat pada saat itu mengaku tidak memiliki proyek yang dapat dikerjakan ; 3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah saling kenal dan merupakan teman semasa kuliah, maka dikarenakan hubungan pertemanan maka Penggugat bersedia memborongkan pekerjaan tersebut kepada Tergugat ; 4. Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat mengikatkan diri dalam Perjanjian Melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Aek Simare pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I, tersebut sesuai dengan Akte Perjanjian Melaksanakan Pekerjaan No. 92 tanggal 12 Juni 2012 yang dibuat dihadapan Binsar Simanjuntak, SH Notaris di Medan ; 5. Bahwa dalam perjanjian tersebut ditegaskan bahwa Tergugat bersedia melaksanakan perjanjian pemborongan tersebut dengan sebaik-baiknya dengan ketentuan antara lain : 5.1. Bahwa Tergugat bersedia melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai dengan
ketentuan dalam Kontrak No : 05/KTR-APBN/498576/PPK-
06/2012, tanggal 30 April 2012 dan dalam pelakasanaanya akan tetap diawasi oleh Pemilik Pekerjaan ic. Balai Besar Pelaksanaan Jalan
-3-
Nasional I, Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara dengan menunjuk Konsultan PT. Pola Agung Consulting yang mengawasi pekerjaan tersebut, baik mengenai ketentuan, syarat, waktu dan hal-hal lain sesuai kontrak ; 5.2. Bahwa Penggugat akan menyerahkan kepada Tergugat uang sebesar Rp 3.850.000.- (Tiga milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) yang akan dipergunakan Tergugat melaksanakan pekerjaan tersebut sampai selesai 100% sesuai dengan jangka waktu dan ketentuan-ketentuan lain sebagaimana disebut dalam kontrak ; 5.3. Bahwa dari jumlah uang sebesar Rp 3.850.000.000- (Tiga milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) tersebut Penggugat menyerahkan modal kerja kepada Tergugat sebesar Rp 200.000.000- ( dua ratus juta rupiah ) ; 5.4. Bahwa sisa uang sebesar Rp 3.650.000.000.- (Tiga milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) akan diserahkan kepada Tergugat dengan ketentuan apabila tergugat melaksanakan fisik pekerjaan 15% (lima belas persen) maka Penggugat berkewajiban membayar kepada Tergugat sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai sebesar Rp 3.850.000.000- (Tiga milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) tersebut setelah lebih dahulu dipotong Rp.50.0000.000.- (lima puluh juta rupiah) untuk pengembalian modal kerja yang telah diserahkan oleh Penggugat kepada tergugat dan setiap Tergugat menyerahkan pekerjaan tersebut sebesar 15% (lima belas persen) maka Penggugat berkewajiban membayar kepada Tergugat sebesar 10 % (sepuluh persen) dari nilai sebesar Rp 3.850.000.000- ( Tiga milyar delapan ratus limapuluh juta rupiah ) tersebut setelah lebih dahulu dipotong Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) demikian seterusnya sampai pekerjaan tersebut selesai dikerjakan oleh tergugat dan hak masingmasing pihak telah terpenuhi, hal mana sesuai dengan Pasal 4 Perjanjian No. 92 ; 6. Bahwa berkaitan dengan pekerjaan tersebut Penggugat sudah berkali-kali memberikan uang kepada tergugat yang secara keseluruhan sebesar Rp. 592.000.000.- (lima ratus sembilan puluh dua juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
-4-
-
Pada
tanggal
25
Penggugat
menyerahkan
uang
sebesar
Rp.
200.000.000 (dua ratus juta rupiah) kepada Tergugat via cek No. CER 581622 Bank Rakyat Indonesia KCP Katamso ; -
Pada tanggal 25 juni 2012 Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Tergugat, untuk panjar ke II Pekerjaan Aek Simare Laguboti ;
-
Pada tanggal 04 juli 2012 Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Tergugat, dengan 2 (dua) lembar cek : No. CER 581995 senilai Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan No. CER 581996 senilai Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
-
Pada tanggal 13 juli 2012 Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat via transfer ke Bank sumut tanggal 11 Juli 2012 ;
-
Pada tanggal 13 juli 2012 Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp. 27.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada Tergugat via cek No. CER 583154 ;
-
Pada Tanggal 23 Juli 2012 Penggugat melalui Ir. Charles Hutagalung menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) kepada J. Sihombing selaku Kepala Tukang Tergugat dalam Pengerjaan Jembatan Aek Simare, laguboti ;
-
Pada tanggal 29 Juli 2012 Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat via cek No. CER 583165/BRI KCP Katamso ;
-
Pada tanggal 6 Agustus 2012 Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat via cek No. CER 545552;
7. Bahwa dalam Pelaksanaan pekerjaan tersebut ternyata Tergugat tidak bersungguh-sungguh
melaksanakan
pekerjaan
tersebut
sehingga
mengakibatkan Penggugat berkali-kali mendapat teguran dari PT. Pola Agung Consulting sebagai Pengawas dalam pekerjaan tersebut yang pada pokoknya berisi teguran tentang buruknya hasil pekerjaan Tergugat dan minimnya kemajuan pelaksanaan pekerjaan Tergugat.
-5-
8. Bahwa Tergugat juga membohongi Penggugat dengan menyampaikan bahwa Tergugat sudah melaksanakan pekerjaan sebesar 15 % tetapi setelah diperiksa dilapangan
ternyata Tergugat hanya melaksanakan
pekerjaan sebesar 8.815 % . 9. Bahwa disamping hasil pekerjaan Tergugat yang tidak bagus Tergugat bahkan juga meninggalkan pekerjaan di lapangan . 10. Bahwa tergugat sudah berkali-kali diingatkan oleh Penggugat agar bersungguh-sungguh melaksanakan pekerjaan tersebut dan Tergugat selalu berjanji akan memperbaiki kinerjanya dan juga akan menambah jumlah pekerja dan jam kerja . 11. Bahwa walaupun Tergugat sudah diingatkan berkali-kali untuk bersungguhsungguh untuk melaksanakan pekerjaan Tergugat selalu ingkar janji dan yang terakhir pada tanggal 1 September 2012 Penggugat bertemu dengan Tergugat dan saat itu Tergugat meminta maaf atas kesalahan - kesalahan yang dilakukannya dan berjanji untuk melaksanakan pekerjaan dibawah kendali Penggugat dan selanjutnya berjanji malam hari setelah selesai pertemuan tersebut akan berangkat ke lapangan dan akan mengirim kekurangan besi ; 12. Bahwa ternyata sampai tanggal 6 September 2012 Tergugat tetap tidak berada dilapangan untuk melaksanakan pekerjaan ; 13. Bahwa karena Tergugat tidak melaksanakan pekerjaan tersebut dengan baik bahkan meninggalkannya maka Penggugat terpaksa melanjutkan sendiri pekerjaan tersebut ; 14. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan pekerjaan dengan baik dan
membohongi
Penggugat
perihal
kemajuan
pekerjaan,
serta
meninggalkan pekerjaan dilapangan adalah merupakan perbuatan ingkar janji terhadap Akte Perjanjian Melaksanakan Pekerjaan No. 92 tanggal 12 Juni 2012 jo Kontrak No : 05/KTR-APBN/498576/PPK-06/2012, tanggal 30 April 2012 maka patut dan beralasan menurut hukum apabila perbuatan Tergugat tersebut dinyatakan sebagai Perbuatan Ingkar Janji/Wan Prestasi; 15. Bahwa akibat perbuatan Tergugat telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat berupa : a. Kerugian Materil :
-6-
1. Selisih uang yang sudah diberikan penggugat kepada tergugat dikurangi uang yang seharusnya menjadi hak Tergugat sesuai dengan kemajuan pekerjaan adalah : Uang yang sudah diterima oleh Tergugat Rp 592.000.000.Hasil Pekerjaan Tergugat 9 % x Rp 3.3850.000.- = Rp 346.500.000.Total Rp 592.000.000.- - Rp 346.500.000.- = Rp 242.500.000.- (dua ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) 2. Bahwa
untuk
mempertahankan
haknya
secara
hukum
maka
penggugat juga harus membayar jasa pengacara yang kalau dijumlahkan nilainya sebesar Rp 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) b. Kerugian Immateril (Moril) : Bahwa kerugian immaterial/moril yang diderita Penggugat akibat tindakan dan perbuatan Tergugat, mengakibatkan nama baik Penggugat menjadi buruk dan mengakibatkan hilangnya kesempatan Penggugat untuk mendapatkan pekerjaan pemborongan dikemudian hari yang tidak dapat dihitung namun kami tetapkan sebesar Rp 10.000.000.000.- ( sepuluh milyar rupiah ) c. Bahwa total kerugian Penggugat yakni Kerugian materil ditambah kerugian immaterial/moril adalah sebesar : Rp. 242.500.000 + Rp. 200.000.000 + Rp. 10.000.000.000 = Rp.10.442.500.000.- (sepuluh milyar empat ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah ); d. Bahwa oleh karena Tergugat dinyatakan Wanprestasi maka patut dan berdasar menurut hukum jika Tergugat dihukum untuk mengganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. Rp.10.442.500.000.- (sepuluh milyar empat ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah ) secara tunai, seketika dan sekaligus; 16. Bahwa guna menjaga agar Tergugat selalu patuh dan taat atas isi putusan ini, maka patut menurut hukum bila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menghukum Tergugat untuk membayar dwangsom (uang paksa) sebesar Rp.1.000.000.-/hari (satu juta rupiah perhari) bila lalai menjalankan isi putusan dalam perkara ini; 17. Bahwa guna menjamin agar gugatan tidak menjadi hampa adanya setelah berkekuatan hukum tetap, maka patut dan beralasan hukum jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini meletakkan sita jaminan
-7-
(conservatoir beslag) terhadap harta milik/ kepunyaan Tergugat baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak secukupnya ; 18. Bahwa karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti autentik, maka berdasar hukum bila Majelis Hakim dalam amar putusannya menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi ( uit voebaar bijvoraad ); 19. Bahwa oleh karena gugatan ini dimajukan karena perbuatan wanprestasi dari Tergugat yang mengakibatkan kerugian kepada Penggugat sehingga harus mengajukan gugatan ini, maka mohon kiranya Majelis Hakim menghukum Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan untuk menetapkan satu hari persidangan dan memanggil para pihak yang berperkara untuk datang menghadap dan selanjutnya mengambil keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan pekerjaan dengan baik dan membohongi Penggugat perihal kemajuan pekerjaan, serta meninggalkan pekerjaan dilapangan adalah merupakan perbuatan ingkar janji terhadap Akte Perjanjian Melaksanakan Pekerjaan No. 92 tanggal 12 Juni 2012 jo Kontrak No : 05/KTR-APBN/498576/PPK-06/2012,tanggal 30 April 2012 maka patut dan beralasan menurut hukum apabila perbuatan Tergugat tersebut dinyatakan sebagai Perbuatan wan prestasi; 3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan ( conservatoir beslag ) yang telah diletakkan dalam perkara ini; 4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materil dan immaterial kepada Penggugat seluruhnya berjumlah Rp 10.442.500.000.(sepuluh milyar empat ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah ) secara tunai, seketika dan sekaligus; 5. Menghukum Tergugat membayar dwangsom (uang paksa) sebesar Rp 1.000.000.-/hari (satu juta rupiah perhari) bila lalai menjalankan isi putusan dalam perkara ini;
-8-
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi (uit voebaar bijvoraad); 7. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aquo et bono).
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban melalui Surat Jawaban tertanggal 25 April 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut : Dalam Konpensi Tentang Eksepsi Eksepsi Tentang Kurangnya Pihak 1. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata, gugatan haruslah ditujukan dan mengikutsertakan seluruh pihak-pihak yang terkait dengan pokok perkara yang merupakan substansi dari gugatan, dengan konsekwen yuridis
gugatan
akan
dinyatakan
tidak
dapat
diterima
(niet
onvankelijkverklaard), apabila kekurangan pihak dalam suatu gugatan yang diajukan ; 2. Bahwa dalil gugatan Penggugat halaman 1 point 1 dan halaman 2 point 4, Penggugat secara tegas menyatakan : “Bahwa Penggugat sebagai Direktur PT. Mitra Sejati Perkasa telah mendapat pekerjaan pemborongan Jembatan Aek Simare pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I sesuai dengan Kontrak No. 05/KTR-APBN/498576/PPK-06/2012, tanggal 30 April 2012 dan “Bahwa Penggugat dengan Tergugat mengikatkan diri dalam perjanjian melaksanakan pembangunan jembatan aek simare pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I, sesuai dengan akta Perjanjian Melaksanakan Pekerjaan No. 92 tanggal 12 Juni 2012 yang dibuat dihadapan Binsar Simanjuntak, SH., selaku Notaris di Medan ; 3. Bahwa, apabila dicermati dalil Penggugat diatas, jelas menunjukkan Penggugat dengan pihak Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I (Kementrian Pekerjaan Umum Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Propinsi Sumatera Utara) telah menandatangani kontrak
-9-
Pembangunan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Aek Simare sesuai dengan kontrak No. 05/KTR-APBN/498576/PPK-06/2012, tanggal 30 April 2012 dan guna melaksanakan kontrak pekerjaan dimaksud, Penggugat dan Tergugat telah membuat dan menandatangani Perjanjian Melaksanakan Pekerjaan PT. Mitra Sejati Perkasa Nomor 92 tertanggal 12 Juni 2012, dihadapan Notaris Bismar Simanjuntak S.H., ; 4. Bahwa dari uraian-uraian fakta diatas, jelas menunjukkan bahwa Perjanjian Melaksanakan pekerjaan PT Mitra Sejati Perkasa Nomor 92 tertanggal 12 Juni 2012 dibuat untuk melaksanakan dan menjalankan isi ketentuanketentuan kontrak No. 05/KTR-APBN/498576/PPK-06/2012, tanggal 30 April 2012 (dalil halaman 2 point 5.5.1), sehingga dengan demikian jelas, pihakpihak yang berkepentingan terhadap pelaksanaan proyek pembangunan Jembatan Aek Simare bukanlah hanya Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi ada pihak lain yang juga harus dimasukkan/disertakan sebagai pihak didalam gugatan Penggugat yaitu pihak Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I (Kementrian Pekerjaan Umum Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Propinsi Sumatera Utara) ; 5. Bahwa oleh karena Penggugat, didalam gugatannya tidak mengikutsertakan pihak Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I (Kementrian Pekerjaan Umum Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Propinsi Sumatera Utara) sebagai pihak didalam gugatannya, jelas gugatan penggugat tersebut mengundung cacat formal, sehingga sesuai dengan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor
1424/K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, gugatan Penggugat harus ditolak atau setidak-tidaknya
dinyatakan
tidak
dapat
diterima
(niet
onvankelijke
verklaard); Tentang Pokok Perkara : 1. Tergugat dengan tegas menghunjuk uraian-uraian yang telah dikemukakan dalam eksepsi diatas, dan mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian dibawah ini ; 2. Bahwa tidaklah dapat diterima dan harus ditolak serta dikesampingkan dalil Penggugat pada halaman 2 point 2, karena dalil Penggugat tersebut tidak mengadung kebenaran ;
- 10 -
3. Bahwa tidak benar Tergugat membujuk Penggugat untuk mendapatkan pekerjaan dimaksud dan mengaku tidak memiliki proyek yang dapat dikerjakan ; 4. Bahwa akan tetapi benar, sekitar awal bulan Juni 2012, Tergugat ada mendengar berita dari rekan Tergugat yang pada pokoknya menerangkan “Penggugat ada mendapat proyek pekerjaan pembangunan Jembatan dair Dinas Pekerjaan (Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I) akan tetapi pekerjaan tersebut belum dilaksanakan”, dan untuk memastikan kebenaran berita dimaksud, Tergugat menghubungi Penggugat dan menanyakan kebenaran berita dimaksud, dan Penggugat mengakui dengan menyatakan “Benar ada mendapat proyek pekerjaan pembuatan Jembatan di Logoboti, kontraknya sudah ditandatangani, tetapi saya belum mengerjakan, kalau lae mau bekerja sama, kita jumpa.”, dan benar, faktanya pekerjaan tersebut belum dilaksanakan sampai bulan Juni 2012, walaupun Penggugat sudah menandatangani kontrak 30 April 2012 ; 5. Bahwa mengingat pembicaraan lisan Penggugat, Tergugat menjumpai Penggugat untuk membicarakan proyek dimaksud dan dalam pertemuan tersebut telah disepakati beberapa butir kesepakatan diantaranya : 5.1 Bahwa
Penggugat
dan
Tergugat
sepakat
pekerjaan
Proyek
Pembangunan Jembatan Aek Simare dikerjakan Tergugat ; 5.2 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat harga pekerjaan tersebut sebesar Rp 3.850.000.000,- (tiga milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan Tergugat membuat penawaran harga ; 5.3 Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat membuat kesepaktan kerja dihadapan
Notaris,
dan
menyangkut
item-item
pekerjaan, waktu
pelaksanaan pekerjaan berpedoman kepada Kontrak No. 05/KTRAPBN/498576/PPK-06/2012, tanggal 30 April 2012 ; 5.4 Dokumen-dokumen kontrak akan diserahkan pada saat penandatangan kontrak ; 6. Bahwa untuk menindak lanjuti kesepakatan dimaksud, selanjutnya Tergugat membuat dan mengajukan penawaran harga kepada Penggugat sesuai Surat Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan sesuai kontrak awal tertanggal Juni 2012, dengan nilai penawaran sebesar Rp 3.850.000.000,(tiga milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) dari harga kontrak sebesar
- 11 -
Rp 5.803.650.435.000,- (lima milyar delapan ratus tiga juta enam ratus lima puluh ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah) ; 7. Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Juni 2012, Penggugat dan Tergugat menandatagani Akta Perjanjian Melaksanakan Pekerjaan PT. Mitra Sejati Perkasa No 92 Tanggal 12 Juni 2012 dihadapan Notaris Binsar Simanjuntak, SH ; 8. Bahwa guna menindaklanjuti dan melaksanakan isi ketentuan Akta Perjanjian Melaksanakan Pekerjaan No 92 Tanggal 12 Juni 2012, selanjutnya pada tanggal 14 Juni 2012 Tergugat telah memulai pelaksanaan pekerjaan dilapang, dengan diawasi konsultan pengawas dari PT Pola Agung Konsultan dan pengawasa yang ditunjuk Penggugat ; 9. Bahwa tidaklah dapat diterima dan harus ditolak serta dikesampingkan, karena tidak mengandung kebenaran dalil Penggugat dalam halaman 3 point 7, yang pada pokoknya menyataka “bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut ternyata Tergugat tidak bersungguh-sungguh melaksanakan pekerjaan tersebut, sehingga mengakibatkan Penggugat berkali-berkali mendapatkan tergugart dari PT. Pola Agung Consultan sebagai Pengawas dalam pekerjaan tersebut yang pada pokoknya berisi teguran tentang buruknya hasil pekerjaan Tergugat dan minusnya kemajuan pelaksanaan pekerjaan Tergugat.” ; 10. Bahwa, Tergugat dengan tegas menyatakan, selama Tergugat menjalankan dan melaksanakan pekerjaan Proyek Pembangunan Jembatan Aek Simare, Tergugat tidaklah pernah mendapat teguran baik dari konsultan pengawas PT. Pola Agung Konsultan maupun dari pengawas lapangan yang ditunjuk Penggugat, menyangkut buruknya hasil pekerjaan Tergugat, karena sesuai dengan fakta lapangan, Tergugat dapat dan mampu bekerjasama dengan baik dengan konsultan pengawas PT Pola Agung Konsultan maupun dengan pengawas lapangan yang ditunjuk Penggugat ; 11. Bahwa andaikan quad non benar, Tergugat tidak bekerja secara sungguhsungguh dilapangan serta buruknya pekerjaan Tergugat, sudah barang tentu dan dapat dipastikan konsultan Pengawas PT Pola Agung Konsultan maupun pengawas lapangan yang ditunjuk Penggugat, akan menegur dan bahkan mengambil tindakan tegas dilapangan dengan memerintahkan Tergugat untuk tidak melanjutkan pekerjaan dilapangan atau paling tidak konsultan Pengawas PT Pola Agung Konsultan akan memerintahkan
- 12 -
Tergugat untuk membongkar/memperbaiki pekerjaan-pekerjaan yang kurang baik ; 12. Bahwa akan tetapi sesuai dengan fakta-fakta lapangan konsultan pengawas dari
PT
Pola
Agung
Konsultan
Terguran/memerintahkan/menyuruh
tidaklah
Tergugat
untuk
pernah
membuat
memperbaiki
atau
membongkar pekerjaan-pekerjaan Tergugat dilapangan, akan tetapi sesuai dengan faktanya, pekerjaan-pekerjaan yang telah dilaksanakan Tergugat tersebut setahu Tergugat sudah diterima dengan baik oleh Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU) selaku Pemilik pekerjaan dan hasil pekerjaan tersebut sudah dibayarkan kepada Penggugat ; 13. Bahwa begitu juga akan halnya, tidaklah dapat diterima dan harus ditolak serta dikesampingkan karena tidak mengadung kebenaran dalil Penggugat halaman 3 point 8 dan 9 yang pada pokoknya menyatakan : “Bahwa Tergugat juga membohongi Penggugat dengan menyampaikan bahwa Tergugat sudah melaksanakan pekerjaan sebesar 15 % tetapi setelah diperiksa di lapangan ternyata Tergugat hanya melaksanakan pekerjaan sebesar 8,815% dan… Tergugat bahkan juga meninggalkan pekerjaan lapangan” ; 14. Bahwa Tergugat dengan tegas menyatakan, tidak pernah membuat dan mengajukan laporan hasil progress pekerjaan sebesar 15 % baik kepada Penggugat maupun kepada Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional I, Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Propinsi Sumatera Utara adalah PT. Mitra Sejati Perkasa (ic. Penggugat), bukan Tergugat karena yang menandatangani kontrak No : 05/KTR-APBN/498576/PPK-06/2012, tanggal 30 April 2012 dengan Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional I, Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Propinsi Sumatera Utara adalah PT. Mitra Sejati Perkasa (ic. Penggugat), bukan Tergugat sehingga dalil point 8 haruslah ditolak ; 15. Bahwa begitu juga akan halnya, harus ditolak serta dikesampingkan dalil Penggugat pada halaman 3 dan 4 point 9, 10, 11, 12 dan 13 karena dalil tersebut tidak mengadung kebenaran adanya ; 16. Bahwa akan tetapi benar, pada tanggal 28 Agustus 2012, Penggugat dengan Tergugat telah mengadakan pertemuan guna membahas dan membicarakan langkah-langkah/upaya-upaya yang akan dilakukan dalam rangka mempercepat pelaksanaan pekerjaan di lapangan mengingat, pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak tertanggal 30 April 2012 sudah
- 13 -
mengalami keterlambatan waktu pelaksanaan selama 40 haris sebelum pekerjaan tersebut dilaksanakan ; 17. Bahwa mengingat maksud dan hasil pertemuan tersebut tujuannya baik, selanjutnya oleh karena Tergugat masih berada di Medan dalam rangka mengupayakan dan mencari peralatan, dan mencari pekerja yang akan dibawa ke lapangna, Tergugat langsung menghubungi kepala tukang di lapangan, dan memerintahkan agar kepala tukang tetap melaksanakan jam lembur bagi seluruh pekerja
lapangan dan
memperpanjang
waktu
pelaksanaan lembu di lapangan ; 18. Bahwa akan tetapi tanggal 31 Agustus 2012, tanpa alasan yang jelas, serta tanpa terlebih dahulu melakukan perhitungann terhadap hasil pekerjaan Tergugat, Penggugat telah bertindak semena-mena dilapangan terhadap pekerja
Tergugat
dengan
menyuruh/memerintahkan
seluruh
pekerja
Tergugat untuk tidak melanjutkan pekerjaan, karena menurut Penggugat kontrak kerja Tergugat dengan Penggugat sudah diputus dan selanjutnya Penggugat menyatakan kepada para tukang Tergugat, yang melanjutkan pekerjaan adalah tukang yang ditunjuk Penggugat ; 19. Bahwa atas sikap dan perbuatan Penggugat tersebut, Tergugat langsung menghubungi Penggugat, untuk mempertanyakan permasalahan dimaksud, akan tetapi Penggugat tidak bersedia/berkenan dihubungi ; 20. Bahwa mengingat hubungan Penggugat dengan Tergugat selama ini baik, dan menurut Tergugat tidak ada permasalahan dengan Penggugat,Tergugat kembali berupaya menghubungi Penggugat baik melalui rekan-rekan Penggugat dn Tergugat, bahwakan Tergugat juga melalui kuasa hukum tergugat telah membuat surat undangan kepadan Penggugat dengan surat undangan I No. 128/KH-AK/Pdt-SK/IX/2012, tertanggal 6 September 2012, dan surat undangan II
No. 131/KH-AK/Pdt-SK/IX/2012, tertanggal 12
September 2012, akan tetapi upaya tergugat tersebut tidak pernah ditanggapi Penggugat ; 21. Bahwa dari uraian-uraian fakta-fakta diatas, jelas dan nyata, tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan sampai tanggal 6 September 2012, Tergugat tetap tidak berada di lapangan untuk melaksanakan pekerjaan, karena nyatannya tanggal 28 Agustus 2012, Penggugat telah memutus kontrak dengan Tergugat dan lebih mengambil alih pekerjaan Tergugat di lapangan, artinya bagaimana mungkin Tergugat dapat melaksanakan pekerjaan di lapangan, Penggugat;
sementara
para
pekerja
Tergugat
sudah
diberhentikan
- 14 -
22. Bahwa apabila dicermati fakta-fakta yang terjadi, dimana Penggugat dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I (Kementrian Pekerjaan Umum Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara telah menandatangani kontrak Pembangunan Jembatan Aek Simare, pada tanggal 30 April 2012, akan tetapi kontrak tersebut belum terlaksana sampai tanggal 12 Juni 2012, dan kontrak tersebut baru terlaksana pada tanggal 12 Juni 2012, dengan adanya Perjanjuan Melaksanakan Pekerjaan PT. Mitra Sejati Perkasa No. 92 Tanggal 12 Juni 2012, artinyawa waktu pelaksanaan kontrak telah mengalami keterlambatan 40 hari, dan hal yang tidak dapat diterima akal sehat, ketentuan Pasal 2, Akta Perjanjian Melaksanakan Pekerjaan PT Mitra Sejati No. 92 tanggal 12 Juni 2012, yang secara redaksional berbunyi : Pihak pertama (ic. Penggugat) akan menyerahkan kepada Pihak Kedua (ic. Tergugat) uang sebesar Rp 3.850.000.000,- (tiga milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah), uang Rp 3.850.000.000,- (tiga milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) tersebut akan dipergunakan pihak kedua melaksanakan pekerjaannya tersebut sampai dengan 100% sesuai dengan jangka waktu dan ketentuan – ketentuan yang disebut dalam kontrak ; 23. Bahwa apabila dibaca isi Ketentuan Pasal 2, Akta Perjanjian Melaksanakan Pekerjaan PT Mitra Sejati No. 92 tanggal 12 Juni 2012, jelas telah bertentangan dengan ketentuan waktu yang tertera dalam kententuan kontrak, artinya apakah dimungkinkan pekerjaan yang sudah mengalami keterlambatan waktu pelaksanaan 42 hari, dapat dijalankan/dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu kontrak ? yang pasti faktor keterlambatan waktu pelaksanaan 40 hari, sangat mempengaruhi pelaksanaan kontrak namun walaupun demikian, untuk mengejar waktu keterlambatan dimaksud dan mengingat hubungan baik Tergugat dengan Penggugat serta meminimalkan kerugian atas keterlambatan waktu tersebut dengan menambah dan memaksimalkan
jumlah
pekerja
di
lapangan,
dan
menambah
jam
kerja/lembur bagi pekerja ; 24. Bahwa akan tetapi upaya tersebut, tidaklah mendapat tanggapan positif dari Penggugat, dan bahkan sebaliknya Penggugat melakukan pemutusan perjanjian kerja dengan Tergugat dengan cara memerintahkan pekerja Tergugat untuk berhenti/tidak melanjutkan pekerjaan dengan menyatakan Penggugat telah memutus kontrak dengan Tergugat, dan selanjutnya memasukkan pekerja lain untuk melanjutkan pekerjaan tersebut tanpa
- 15 -
terlebih dahulu memberitahukan dan membuat perhitungan terhadap hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan Tergugat; 25. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Proyek pembangunan Jembatan aek Simare tersebut Tergugat telah menerima uang sebesar Rp 592.000.000,(lima ratus sembilan puluh dua juta rupiah) dari Penggugat ; 26. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Proyek Pembangunan jembatan Aek Simare tersebut, tergugat juga telah mengeluarkan biaya-biaya berupa : 26.1.
Pembiayaan biaya mobilisasi peratan sebesar Rp 26.150.000,- ;
26.2.
Pembayaran sewa peralatan sebesar Rp 141.100.000,- ;
26.3.
Pembayaran biaya pembuatan jembatan sementara sebesar Rp 177.100.000,- ;
26.4.
Pembayaran biaya pengamanan lalu lintas sebesar Rp 7.937.000,- ;
26.5.
Pembayaran biaya pembuatan cir penutup saluran dan sumur (4 M) sebesar Rp 56.235.650,- ;
26.6.
Pembayaran biaya pembongkaran jembatan lama sebesar Rp 880.000,-
26.7.
Pembayaran biaya pembelian besi beton untuk abutmen sebesar Rp 187.904,- ;
26.8.
Pembayaran biaya pengamanan galian struktur sebesar Rp 1.200.000,-
26.9.
Pembayaran BBM/oli peralatan sebesar Ro 18.970.000,- ;
26.10.
Pembayaran upah kerja sebesar Rp 100.525.000,- ;
26.11.
Pembayaran biaya pengangkutan pengembalian alat berat bulan september 2012 sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
26.12.
Pembayaran biaya pembuatan justifikasi teknis sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
26.13.
Pembayaran tunggakan upah kerja yang belum dibayar sebesar
26.14.
Rp 7.800.000,Jumlah keseluruhan Sehingga Jumlah keseluruhan Yang sudah dibayarkan Tergugat sebesar Rp 791.802.150,- (tujuh ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus dua ribu seratus lima puluh rupiah) ;
27. Bahwa apabila dihitung total biaya-biaya yang dikeluarkan Tergugat dalam pelaksanaan proyek Pembangunan Jembatan Aek Simare sebesar Rp 791.802.150,- (tujuh ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus dua ribu seratus lima puluh rupiah) dikurangkan dengan biaya yang sudah diterima
- 16 -
Tergugat sebesar Rp 592.000.000,- (lima ratus sembilan puluh dua juta rupiah) maka dari perhitungan diatas jelas Penggugat mempunyai kewajiban untuk membayar kekurangan pembayaran hasil pekerjaan adalah Rp 791.802.150,- - Rp 592.000.000,- = Rp 199.802.150,- artinya kewajiban Penggugat terhadap Tergugat setelah pemutusan kontrak adalah sebesar Rp 199.802.150,- (seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua ribu rupiah dan seratus lima puluh rupiah), sehingga oleh karenanya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Penggugat harus dihukum untuk membayar
kewajiban
Penggugat
kepada
Tergugat
sebesar
Rp
199.802.150,- (seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah delapan ratus dua ribu seratus lima puluh rupiah) ; 28. Bahwa tidaklah dapat diterima dan harus ditolak serta dikesampingkan adanya dalil Penggugat pada halaman 4 poin 14 karena tidak mengandung kebenaran adanya ; 29. Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, Tergugat tidaklah pernah meninggalkan pekerjaan dilapangan akan tetapi Penggugat sendirilah yang telah memutuskan Perjanjian Melaksanakan Pekerjaan PT Mitra Sejati No. 92 tanggal 12 Juni 2012, perbuatan mana dilakukan Penggugat dengan cara memberhentikan pekerja/tukang Tergugat dilapangan, dengan menyatakan kontrak telah diputus dengan Tergugat, pekerjaan lapangan akan diambil alih Penggugat serta dibawah pengawasan Penggugat sendiri ; 30. Bahwa sikap dan perbuatan Penggugat tersebut secara jelas telah merugikan Tergugat, perbuatan mana dapat dikwalifkasi sebagai perbuatan wanprestasi (ingkar janji), sehingga oleh karenanya sesuai dengan ketentuan hukum acara, Penggugat haruslah dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) ; 31. Bahwa, akibat perbuatan wanprestasi (ingkar janji) yang dilakukan Penggugat telah pula menimbulkann kerugian material bagi Tergugat, dimana Tergugat tidaklah dapat melanjutkan perkerjaan dilapangan sampai selesai, dan Penggugat juga belum melakukan pembayaran terhadap sisa hasil pekerjaan Tergugat yang belum dibayar sebesar Rp 199.802.150,(seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah delapan ratus dua ribu seratus lima puluh rupiah) ditambah Tergugat tidak dapat menikmati hasil keuntungan yang diharapkan sebesar 10% dari nilai kontrak sebesar Rp 3.850.000.000,- (tiga milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) = Rp 385.000.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah), apabila pekerjaan tersebut dapat diselesaikan tergugat ;
- 17 -
32. Bahwa dalam mempertahankan hak-hak tersebut terhadap gugatan yang diajukan Penggugat, Tergugat telah mengeluarkan jasa Pengacara sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ; 33. Bahwa apabila dihitung segala total kerugian materiil Tergugat akibat pemutusan kontrak dimaksud, Tergugat telah mengalami kerugian sebesar Rp 199.802.150,- (sisa hasil pekerjaan yang belum dibayar) + keuntungan sebesar 10% (Rp 385.000.000,-) + (biaya jasa pengacara sebesar Rp 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah)
= sehingga total kerugian materiil
Tergugat akibat pemutusan kontrak tersebut sebesar Rp 634.802.150,(enam ratus tiga puluh empat juta delapan ratus dua ribu seratus lima puluh rupiah), sehingga oleh karenanya sesuai ketentuan hukum, Penggugat harus dihukum untuk membayar seketika dan sekalgus kerugian material kepada Tergugat sebesar Rp 634.802.150,- (enam ratus tiga puluh empat juta delapan ratus dua ribu seratus lima puluh rupiah) ; 34. Bahwa disamping Tergugat mengalami kerugian materil akibat perbuatan wanprestasi (ingkar janji) yang dilakukan Penggugat, Tergugat jugat telah mengalami kerugian moril, berupa hilangnya harga diri tergugat di kalangan masyarakat pada umumnya dan kalangan pengusaha pada khususnya, dan apabila dihitung dengan sejumlah uang, maka kerugian moril Tergugat tersebut sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), sehingga oleh karenanya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Penggugat harus dihukum membayar seketika dan sekaligus uang ganti rugi moril sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ; 35. Bahwa tidak dapat diterima dan harus ditolak serta dikesampingkan adanya dalil Penggugat pada halaman 4 dan 5 poin 15 huruf a.1. 2 dan huruf b, c dan d, 16, 17, 18 dan 19 karena tuntutan Penggugat tidak berdasar adanya ; 36. Bahwa dari uraian-uraian fakta-fakta diatas, dapat disimpulkan, Penggugat daam mengajukan gugatannya tidaklah berdasar dan tidak mengandung kebenaran adanya, sehingga oleh karenanya, sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku penggugat tersebut haruslah haruslah “ditolak” atau
setidak-tidaknya
dinyatakan
tidak
dapat
diterima
(onvankelijke
verklaard) ; DALAM REKONPENSI : 1. Penggugat dr/Tergugat dk dengan tegas menghunjuk uraian-uraian yang telah dikemukakan dalam konpensi dan mohon dianggap menjadi satu kesatuan dengan uraian-uraian dibawah ini, sepanjang ada relevansinya dengan dalil rekonpensi dibawah ini ;
- 18 -
2. Bahwa benar, pada tanggal 30 April 2012, Tergugat dr/Penggugat dk dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I (Kementrian Pekerjaan Umum Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Propinsi Sumatera Utara) telah mendantangani kontrak Proyek Pembangunan Jembatan Aek Simare sebagaimana termaktub dalam Kontrak No. 05/KTRAPBN/498576/PPK-06/2012, tanggal 30 April 2012 ; 3. Bahwa benar, untuk menindaklanjuti pelaksanaan pekerjaan Proyek Pembangunan Jembatan Aek Simare yang termaktub dalam kontrak No. 05/KTR-APBN/498576/PPK-06/2012, tanggal 30 April 2012, selanjutnya Penggugat dr/Tergugat dk telah membuat dan menandatangani Akta Perjanjian melaksanakan pekerjaan PT. Mitra Sejati Perkasa No. 92 tertanggal 12 Juni 2012, dihadapan Notaris Binsar Simanjuntkak, SH ; 4. Bahwa benar, dalam pelaksanaan Proyek Pembangunan Jembatan Aek Simare, Penggugat dr/Tergugat dk tetap diawasi konsul pengawas dari PT. Pola Agung Consultan maupun pengawas lapangan uang dihunjuk Tergugat dr/Penggugat dk, dan Penggugat dr/Tergugat dk telah menerima uang sebesar Rp 592.000.000,- (lima ratus sembilan puluh dua juta rupiah) dari Tergugat dr/Penggugat dk ; 5. Bahwa dalam pelaksanaan Proyek Pembangunan Jembatan Aek Simare, Penggugat dr/Tergugat dk telah mengeluarkan biaya-biaya berupa : 5.1.
Pembiayaan biaya mobilisasi peratan sebesar Rp 26.150.000,- ;
5.2.
Pembayaran sewa peralatan sebesar Rp 141.100.000,- ;
5.3.
Pembayaran biaya pembuatan jembatan sementara sebesar Rp 177.100.000,- ;
5.4.
Pembayaran biaya pengamanan lalu lintas sebesar Rp 7.937.000,- ;
5.5.
Pembayaran biaya pembuatan cir penutup saluran dan sumur (4 M) sebesar Rp 56.235.650,- ;
5.6.
Pembayaran biaya pembongkaran jembatan lama sebesar Rp 880.000,-
5.7.
Pembayaran biaya pembelian besi beton untuk abutmen sebesar Rp 187.904,- ;
5.8.
Pembayaran biaya pengamanan galian struktur sebesar Rp 1.200.000,-
5.9.
Pembayaran BBM/oli peralatan sebesar Ro 18.970.000,- ;
5.10.
Pembayaran upah kerja sebesar Rp 100.525.000,- ;
5.11.
Pembayaran biaya pengangkutan pengembalian alat berat bulan september 2012 sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
- 19 -
5.12.
Pembayaran biaya pembuatan justifikasi teknis sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
5.13.
Pembayaran tunggakan upah kerja yang belum dibayar sebesar Rp 7.800.000,-
5.14.
(tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) Jumlah keseluruhan Bahwa total biaya yang telah dikeluarkan Penggugat dr/Tergugat dk dalam pelaksanaan Proyek Pembangunan Aek Simare tersebut sebesar Rp 791.802.150,- (tujuh ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus dua ribu seratus lima puluh rupiah) ;
6. Bahwa apabila dihitung biaya-biaya yang dikeluarkan Penggugat dr/Tergugat dk dalam pelaksanaan proyek pembangunan jembatan Aek Simare, dan dikurangkan dengan uang yang diterima Penggugat dr/Tergugat dk selama pelaksanaan kontrak pembangunan jembatan Aek Simare yaitu Rp 791.802.150,- - Rp 592.000.000,- = Rp 199.802.150,- artinya Tergugat dr/Penggugat dk masih mempunyai kewajiban sebesar Rp 199.802.150,(seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua ribu rupiah dan seratus lima puluh rupiah), terhadap sisa pekerjaan Penggugat dr/Tergugat dk yang belum dibayar Tergugat dr/Penggugat dk ; 7. Bahwa benar, pada 28 Agustus 2012, Tergugat dr/Penggugat dk telah melakukan pemutusan kontrak dengan Penggugat dr/Tergugat dk dengan cara memberhentikan seluruh kegiatan pekerjaan Penggugat dr/Tergugat dk dilapangan dengan menyatakan Tergugat dr/Penggugat dk telah melakukan pemutusan kontrak dengan Penggugat dr/Tergugat dk dan pekerjaan lapangan akan diambil alih serta dilanjutkan dan diawasi langsung Tergugat dr/Penggugat dk sekaligus Tergugat dr/Penggugat dk telah memasukkan pekerja lain untuk melanjutkan pekerjaan Penggugat dr/tergugat dk tanpa terlebih dahulu melakukan pemberitahuan dan melakukan perhitunganperhitungan terhadap hasil pekerjaan Penggugat dr/Tergugat dk ; 8. Bahwa sikap dan perbuatan Tergugat dr/Penggugat dk secara jelas telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat dr/Tergugat dk, perbuatan mana dikwalifikasikan sebagai perbuatan wanprestasi (ingkar janji), sehingga oleh karenanya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Tergugat dr/Penggugat
dk
haruslah
wanprestasi/ingkar janji ;
“dinyatakan
telah
melakukan
perbuatan
- 20 -
9. Bahwa akibat perbuatan wanprestasi (ingkar janji) yang dilakukan Tergugat dr/Penggugat dk secara jelas telah menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat dr/Tergugat dk berupa kerugian materil berupa : 9.1.
Sisa hasil pekerjaan Penggugat dr/Tergugat dk yang belum dibayar sebesar Rp 199.802.150 (seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua ribu rupiah dan seratus lima puluh rupiah) ;
9.2.
Bahwa
apabila
dilanjutkan
pekerjaan
proyek
pembagunan
Jembatan Aek Simare, sampai selesai Penggugat dr/Tergugat dk akan mendapatkan keuntungan sebesar 10% dari nilai kontrak maka keuntungan tersebut sama dengan Rp 3.850.000.000,- x 10 % = Rp 385.000.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah), apabila pekerjaan tersebut dapat diselesaikan tergugat ; 9.3.
Bahwa dalam mempertahankan hak-hak tersebut Penggugat dr/Tergugat
dk
terhadap
gugatan
yang
diajukan
Tergugat
dr/Penggugat dk, Penggugat dr/Tergugat dk telah mengeluarkan jasa pengacara sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ; 10. Bahwa oleh karena Penggugat dr/Tergugat dk dapat dan mampu menunjukkan kerugian materiil yang diakibatkan wanprestasi (ingkar janji) yang dilakukan tergugat dr/Penggugat dk, maka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, “Tergugat dr/Penggugat dk dihukum untuk membayar dan mengembalikan seketika sekaligus kerugian Penggugat dr/Tergugat dk pada point 9.1, 9.2 dan 9.3 dengan total keseluruhan sebesar Rp 634.802.150,- (enam ratus tiga puluh empat juta delapan ratus dua ribu seratus lima puluh rupiah) ; 11. Bahwa disamping Penggugat dr/Tergugat dk mengalami kerugian materiil akibat perbuatan wanrprestasi (ingkar janji) yang dilakukan Tergugat dr/Penggugat dk, Penggugat dr/Tergugat dk juga telah mengalami kerugian moril, berupa hilangnya harga diri Penggugat dr/Tergugat dk di kalangan masyarakat pada umumnya dan kalangan pengusaha pada khususnya, dan apabila dihitung dengan sejumlah uang, maka kerugian moril Penggugat dr/Tergugat dk tersebut sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), sehingga oleh karenanya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Tergugat dr/Penggugat dk dihukum untuk membayar uang ganti rugi moril kepada Penggugat dr/Tergugat dk sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ; 12. Bahwa guna menjaga Tergugat dr/Penggugat dk patuh untuk menjalankan isi putusan ini, maka patut dan beralasan menurut hukum, apabila Majelis
- 21 -
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum “Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar dwangsom (uang paksa) sebesar Rp 5.000.000,- (lima ratus ribu rupiah)/hari apabila Tergugat dr/Penggugat dk lalai menjalankan isi putusan dalam perkara ini ; 13. Bahwa guna menghindari dan menjamin agar gugatan ini tidak hampa adanya. Maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta milik Tergugat dr/Penggugat dk, berupa barang bergerak maupun tidak bergerak yang akan dihunjuk kemudian ; 14. Bahwa dari uraian-uraian diatas, jelas gugatan rekonpensi ini dimajukan berdasarkan bukti-bukti yang cukup, maka dimohonkan kehadapan yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengambil dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : Dalam Konpensi : Tentang Eksepsi : 1. Menerima Eksepsi Tergugat ; 2. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima ; Dalam Pokok Perkara Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; Dalam rekonpensi : 1. Mengabulkan seluruh gugatan rekonpensi dari Penggugat dr/Tergugat dk; 2. Menyatakan Tergugat dr/Penggugat dk telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) ; 3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) dalam perkara ini ; 4. Menghukum
Tergugat
dr/Penggugat
dk membayar seketika
dan
sekaligus kepada Penggugat dr/Tergugat dk kerugian materil sebesar Rp Rp 634.802.150,- (enam ratus tiga puluh empat juta delapan ratus dua ribu seratus lima puluh rupiah) ; 5. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk membayar uang ganti rugi moril kepada Penggugat dr/Tergugat dk sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ; 6. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk membayar dwangsom (uang paksa) sebesar Rp 5.000.000,- (lima ratus ribu rupiah)/hari apabila Tergugat dr/Penggugat dk lalai menjalankan isi putusan dalam perkara ini;
- 22 -
Dalam Konpensi dan Rekonpensi ; Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini Atau “apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aquo et bono) ;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan nomor : 17/Pdt.G/2013/PN.Mdn tanggal 24 Oktober 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : DALAM KONVENSI: TENTANG EKSEPSI:
Menolak eksepsi dari Tergugat tersebut untuk seluruhnya; TENTANG POKOK PERKARA:
Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan pekerjaan dengan baik dan membohongi Penggugat perihal kemajuan pekerjaan, serta meninggalkan pekerjaan dilapangan adalah merupakan perbuatan
ingkar
janji
terhadap
Akte
Perjanjian
Melaksanakan
Pekerjaan No. 92 tanggal 12 Juni 2012 jo Kontrak No : 05/KTRAPBN/498576/PPK-06/2012,tanggal 30 April 2012 maka patut dan beralasan menurut hukum apabila perbuatan Tergugat tersebut dinyatakan sebagai Perbuatan wanprestasi;
Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materil senilai Rp 242.500.000.- (dua ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus ;
Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ; DALAM REKONVENSI:
Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tersebut untuk seluruhnya; DALAM KONVENSI / REKONVENSI:
Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 386.000,( tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah ) ;
- 23 -
Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat, pada tanggal 4 Februari 2014, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 17/Pdt.G/2013/PN.Mdn tanggal 24 Oktober 2013, permohonan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 3 Maret 2015; Membaca
Relas
Pemberitahuan
Untuk
Melihat,
Membaca
dan
Memeriksa Berkas Perkara Pengadilan Negeri Medan, yang disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat, dan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat masing-masing pada tanggal 3 Maret 2015, dan tanggal 5 Maret 2015, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara nomor : 13/Pdt.G/2013/PN.Mdn, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA; Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan UndangUndang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pembanding semula Tergugat ataupun kuasa hukumnya meskipun mengajukan banding akan tetapi tidak mengajukan memori banding;; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 17/Pdt.G/2013/PN.Mdn tanggal 24 Oktober 2013, berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, maka Majelis Hakim
- 24 -
Tingkat Banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat, benar dan beralasan menurut hukum tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 17/Pdt.G/2013/PN.Mdn tanggal 24 Oktober 2013, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan; Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya; Memperhatikan KUHPerdata dan R.B.g, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini; MENGADILI: -
Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat;
-
Menguatkan
Putusan
Pengadilan
Negeri
Medan
nomor
:
17/Pdt.G/2013/PN.Mdn tanggal 24 Oktober 2013, yang dimohonkan banding tersebut; -
Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Medan pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 oleh Kami : DAHLIA BRAHMANA, SH.MH. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, AMRIL, SH.MHum. dan ADE KOMARUDIN, SH.MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 7 Agustus 2015 nomor : 270/PDT/2015/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim
- 25 -
Anggota serta BAIK SITEPU, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.
Hakim Anggota,
Hakim Ketua,
ttd
ttd
1. AMRIL, SH.MHum.
DAHLIA BRAHMANA, SH.MH.
ttd 2. ADE KOMARUDIN, SH.MHum. Panitera Pengganti,
ttd BAIK SITEPU, SH. Perincian Biaya : 1. Meterai
Rp.
6.000,-
2. Redaksi
Rp.
5.000,-
3. Pemberkasan
Rp
139.000,-
Jumlah
Rp. 150.000,-
