P U T U S A N Nomor : 184/PDT/2015/PT MDN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:
PEMBANDING, Alamat Jalan Tiga Bolon, Pematang Siantar, Pekerjaan :Ibu rumah tangga, Umur 33 Tahun, Agama Kristen, Jenis
Kelamin
Perempuan,
Kewarganegaraan
Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat;
Lawan
TERBANDING, alamat Labuhan Batu, Pekerjaan Wiraswasta, umur 30 tahun,
Agama
Kristen,
Jenis
kelamin
Laki-laki,
Kewarganegaraan Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya HARRIS NIXCON TAMBUNAN, SH., Advokat/ Penasihat Hukum, pada Kantor Advokat HNT & REKAN, yang beralamat di Jln. Jend. Ahmad Yani No. 12 Rantauprapat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Maret 2014, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;
Pengadilan Tinggi Tersebut :
Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 26 Mei 2015 nomor : 184/PDT/2015/PT-MDN, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor : 14/Pdt.G/2014/PN.Rap, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut; TENTANG DUDUK PERKARA
Putusan nomor : 184/PDT/2015/PT.MDN Hal. 1 dari 15 Hal.
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Maret 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat
pada
tanggal
28
Maret
2014
dalam
Register
Nomor
14/PDT.G/2014/PN-RAP, telah mengajukan gugatan sebagai berikut: Adapun yang menjadi alasan-alasan dan peristiwa Hukum mengapa diajukan gugatan ini oleh Penggugat sebagai berikut : 1. Bahwa Klien kami, pada tanggal 16 Agustus 2006 JOSUA MADRID yang selanjutnya di sebut sebagai Penggugat menikah dengan JUSDITA BAKARA yang selanjutnya di sebut sebagai Tergugat dan prosesi dilangsungkannya pernikahan di Gereja HKBP Aek Nabara Distrik XXIV Labuhanbatu yang di berkati oleh Pendeta SINTONG MANALU sesuai dengan surat keterangan Nikah Nomor : 020/R-2/III/2014. 2. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu di anggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 3. Bahwa akan tetapi kehidupan rukun dan damai itu tidak berlangsung lama,
satu
bulan setelah menikah Penggugat dan Tergugat mulai
terjadi pertengkaran, Bahwa, pertengkaran itu dilatarbelakangi karena Tergugat meminta kepada Penggugat untuk dibangunkan sebuah rumah sementara Penggugat masih belum mampu untuk membangun rumah karena Penggugat sendiri masih bekerja sama orang tua Penggugat. 4. Bahwa, sejak tidak dikabulkan keinginan Tergugat untuk dibangunkan rumah,
ternyata sifat dan prilaku Tergugat berubah, Tergugat
menunjukan ego yang tinggi sehingga memicu terjadinya pertengkaran terus menerus, bahkan Tergugat tidak segan-segan mengancam untuk meninggalkan rumah. 5. Bahwa
pada
puncak
pertengkaran,
secara
diam-diam
tanpa
sepengetahuan Penggugat, di tanggal 09 Oktober 2006, Tergugat melarikan diri dari rumah dan saat itu Penggugat sedang bekerja di luar rumah. 6. Bahwa Penggugat kebingungan dan selalu mencari-cari keberadaan Tergugat, akan tetapi pencarian tesebut sia-sia karena Tergugat tidak dapat ditemukan oleh Penggugat. 7. Bahwa akhir bulan November 2006, Tergugat diantar oleh Kakak Kandungnya datang kembali ke rumah Penggugat, dan Penggugat
Putusan nomor : 184/PDT/2015/PT.MDN Hal. 2 dari 15 Hal.
dengan lapang dada dan gembira menyambut Tergugat, dan pada kedatangan Tergugat ke rumah, Tergugat berjanji tidak akan melarikan diri lagi. 8. Bahwa ternyata janji Tergugat untuk tidak melarikan diri di ingkarinya, karena sekitar pada awal Januari 2007 pada saat Penggugat lagi kerja di ladang milik orang tua Penggugat, Tergugat secara diam-diam kembali melarikan
diri
dari rumah,
membuat
Penggugat
menjadi
makin
kebingungan, karena Tergugat tidak bisa dihubungi baik melalui Handphone maupun komunikasi lainnya, bahkan Penggugat juga pernah mendatangi kerumah orang tua Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak ditemukan. 9. Bahwa tiga bulan kemudian sekitar bulan April 2007, Tergugat pulang lagi ke rumah Penggugat dengan diantarkan oleh Kakak kandung Tergugat dan setelah Tenggugat sampai di rumah Penggugat, dan pada saat kepulangan Tergugat Orang tua Penggugat mengingatkan kepada Tergugat agar tidak lari lagi dari rumah. 10. Bahwa selama kepulangan Tergugat, Penggugat dan Tergugat terus bertengkar dan tidak ada kecocokan dan puncaknya, pada tanggal 23 September 2007 Tergugat kembali melarikan diri dari rumah Penggugat di mana Tergugat pada saat melarikan diri dari rumah dalam keadaan hamil tua, dan sampai diajukan gugatan ini, Tergugat tidak kembali, dan Penggugat mengetahui informasinya, pada sekitar pertengahan bulan Oktober 2007, Tergugat telah melahirkan seorang anak perempuan hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama FITRI SITUMORANG yang lahir di Pematang siantar. 11. Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 7 tahun berturutturut tanpa ijin dan
alasan yang sah karena hal lain di luar
kemampuanya dan hal ini menunjukan sikap dari Tergugat bahwa Tergugat tidak ingin lagi melanjutkan pernikahan dengan Penggugat. 12. Bahwa karena Tergugat secara berturut-turut selama tujuh (7) tahun meninggalkan rumah tanpa ada alasan
yang jelas, maka patut
berdasarkan pasal 19 huruf b Undang- Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat mengajukan Perceraian ini. 13. Bahwa Penggugat sadar mengingat anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur, maka sudah sepatutnya Tergugat sebagai seorang ibu yang sehari-harinya lebih dekat, mendapat
Putusan nomor : 184/PDT/2015/PT.MDN Hal. 3 dari 15 Hal.
prioritas utama sebagai pemegang hak untuk mengasuh dan mendidik, sampai kelak anak menjadi dewasa. 14. Bahwa oleh karena Tergugat sebagai pemegang hak Pemeliharaan atas anak, maka sudah sewajarnya Penggugat sebagai Bapak memberikan biaya pemeliharaan dan perawatan serta pendidikan yang diperhitungkan sebesar Rp.500.000,- (limaratus ribu rupiah) setiap bulannya, hal ini sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 41 ayat b , " Akibat putusnya perkawinan karena perceraian Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak " . 15. Bahwa dengan ini kami meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menghukum Tergugat membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta diatas, dengan segala kerendahan hati dimohonkan kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat agar berkenan mengabulkan Gugatan penggugat serta untuk mengambil keputusan : 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan SAH DEMI HUKUM Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja HKBP Aek Nabara Distrik XXIV Labuhanbatu pada tanggal 16 agustus 2006, yang di berkati oleh Pendeta
SINTONG MANALU sesuai dengan surat keterangan Nikah
Nomor : 020/R-2/III/2014; 3. Menyatakan
perkawinan
antara
Penggugat
dan
Tergugat
yang
dilangsungkan di Gereja HKBP Aek Nabara Distrik XXIV Labuhanbatu yang di berkati oleh Pendeta SINTONG MANALU sesuai dengan surat keterangan
Nikah
Nomor
:
020/R-2/III/2014
PUTUS
KARENA
PERCERAIAN; 4. Menetapkan mengangkat TERGUGAT sebagai wali (Ibu) pengasuh dan pemeliharaan atas nama FITRI SITUMORANG, anak perempuan dari hasil perkawinan PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang
lahir di
Pematang Siantar pada bulan Oktober 2007; 5. Menetapkan Pengugat untuk membayar biaya nafkah pemeliharaan dan pendidikan anak sampai dengan dewasa sebesar Rp. 500.000,(limaratus rupiah) setiap bulannya ; 6. Membebankan semua biaya perkara kepada Tergugat;
Putusan nomor : 184/PDT/2015/PT.MDN Hal. 4 dari 15 Hal.
Apabila Pengadilan Negeri Rantauprapat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( EX aquo et bono);
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang menyatakan bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan pertengkaran itu terjadi dikarenakan ibu Penggugat ikut campur dalam kehidupan ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat
dan pada pokoknya Tergugat
menyatakan bahwa seluruh isi gugatan Penggugat adalah tidak benar dan semuanya rekayasa;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Tergugat tersebut, Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah menjatuhkan Putusan nomor : 14/Pdt.G/2014/PN.Rap tanggal 7 Oktober 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian; 2. Menyatakan sah demi hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja HKBP Aek Nabara Distrik XXIV Labuhanbatu pada tanggal 16 agustus 2006, yang di berkati oleh Pendeta SINTONG MANALU sesuai dengan surat keterangan Nikah Nomor : 020/R-2/III/2014; 3. Menyatakan
perkawinan
antara
Penggugat
dan
Tergugat
yang
dilangsungkan di Gereja HKBP Aek Nabara Distrik XXIV Labuhanbatu yang di berkati oleh Pendeta
SINTONG MANALU sesuai dengan surat
keterangan Nikah Nomor : 020/R-2/III/2014 putus karena perceraian; 4. Menetapkan mengangkat TERGUGAT sebagai wali (Ibu) pengasuh dan pemelihara atas nama FITRI SITUMORANG, anak perempuan dari hasil perkawinan PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang
lahir di Pematang
Siantar pada bulan Oktober 2007; 5. Menetapkan Pengugat untuk membayar biaya nafkah pemeliharaan dan pendidikan anak sampai dengan dewasa sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus rupiah) setiap bulannya ; 6. Membebankan semua biaya perkara kepada Tergugat; 7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang menerangkan bahwa Kuasa
Putusan nomor : 184/PDT/2015/PT.MDN Hal. 5 dari 15 Hal.
Hukum Pembanding semula Tergugat, pada tanggal 8 Oktober 2014, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor : 14/Pdt.G/2014/PN.Rap tanggal 7 Oktober 2014, permohonan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 28 Nopember 2014; Membaca
memori
banding
yang
diajukan
oleh
Kuasa
Hukum
Pembanding semula Tergugat tertanggal 9 Februari 2015, yang diterima di Kepanitaraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 9 Februari 2015, dan memori banding tersebut telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 12 Februari 2015; Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tertanggal 9 Maret 2015, yang diterima di Kepanitaraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 10 Maret 2015, dan kontra memori banding tersebut telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat pada tanggal 12 Maret 2015; Membaca
Relas
Pemberitahuan
Untuk
Melihat,
Membaca
dan
Memeriksa Berkas Perkara Pengadilan Negeri Medan, yang disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat, dan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat masing-masing pada tanggal 23 Februari 2015, dan tanggal 26 Februari 2015, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara nomor : 14/Pdt.G/2014/PN.Rap, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA; Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan UndangUndang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;
Putusan nomor : 184/PDT/2015/PT.MDN Hal. 6 dari 15 Hal.
Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tertanggal 9 Februari 2015, isinya adalah sebagai berikut : I. TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL : a.
PERNIKAHAN TIDAK DIDAFTARKAN KE CATATAN SIPIL : --
Bahwa dalam putusan perkara perceraian No.14/Pdt-G/2014/PNRAP tertanggal 7 Oktober 2014, oleh Majelis Hakim diketuai Armansyah Siregar SH MH dan Hakim Anggota Dharma Setiawan SH CN serta Mince Setiawaty Ginting SH dibantu PP Syamsuddin SH. Dimulai halaman 1 sampai dengan halaman 10 tidak ada diuraikan pertimbangan hukum persyaratan formil, atas gugatan Penggugat/Terbanding yang diajukan tertanggal 28 Maret 2014 ke Pengadilan Negeri Rantauprapat dengan hanya menghandalkan Surat Keterangan Nikah No.020/R-2/III/2014 tertanggal 16 Agustus 2006 telah dijadikan sebagai alat bukti P-1.
--
Bahwa seharusnya persyaratan formil terlebih dahulu dibuat pertimbangannya
oleh
Majelis
Hakim
Pengadilan
Negeri
Rantauprapat, tentang apakah perkawinan Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding
itu telah sah sesuai dengan UU
No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebab sah perkawinan bagi umat Kristen diberkati di Gereja dan kemudian perkawinan didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil, namun sampai perkara ini diajukan
oleh
Penggugat/Terbanding
perkawinan tersebut
tidak
ada
didaftarkan
dan sehingga tidak ada keluar surat akte
perkawinan dari Catatan Sipil setempat. Akibatnya kenapa bisa gugatan Penggugat/Terbanding dikabulkan, seharusnya ditolak karena tidak memenuhi persyaratan formil dimaksud. --
Bahwa
walaupun
perkawinan
Tergugat/Pembanding
dengan
Penggugat/Terbanding telah dilangsungkan di Gereja HKBP Aek Nabara Distrik XXIV Labuhanbatu pada tanggal 16 Agustus 2006, dengan diberkati oleh Pdt Sintong Manalu sesuai surat keterangan nikah No.020/R-2/III/2014, belum memenuhi syarat formil sah suatu perkawinan menurut UUNo.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sebab selanjutnya harus
perkawinan
Tergugat/Pembanding
Putusan nomor : 184/PDT/2015/PT.MDN Hal. 7 dari 15 Hal.
dengan Penggugat/Terbanding didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu, sehingga keluar akte perkawinan secara hukum sah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Negeri Rantauprapat. --
Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum langsung oleh Majelis Hakim putusan perkara perceraian No.14/Pdt-G/2014/PNRAP tertanggal 7 Oktober 2014, oleh Majelis Hakim diketuai Armansyah Siregar SH MH dan Hakim Anggota Dharma Setiawan SH CN serta Mince Setiawaty Ginting SH dibantu PP Syamsuddin SH. Hanya dengan menghandalkan Surat Keterangan Nikah No.020/R-2/III/2014 tertanggal 16 Agustus 2006, maka putusan itu dapat dibatalkan karena tidak memenuhi persyaratan formil, walaupun
perkawinan
Tergugat/Pembanding
dengan
Penggugat/Terbanding dilangsungkan di Gereja HKBP Aek Nabara Distrik XXIV Labuhanbatu pada tanggal 16 Agustus 2006. b.
MENYANGKUT
NAMA
PERTIMBANGAN
ANAK
HAKIM
FITRI
DARI
SITUMORANG
SURAT
DIAMBIL
KETERANGAN
KARTU
KELUARGA DARI KEPALA DESA PONDOK BATU, DAN BUKAN DARI KANTOR CATATAN SIPIL SEHARUSNYA NAMA ANAK ITU ADEL BERTHA SITUMORANG SESUAI SURAT PERMANDIAN DARI GEREJA KATOLIK
KEUSKUPAN
AGUNG
MEDAN
PAROKI
ST.YOSEP
PEMATANG SIANTAR: --
Bahwa seharusnya Surat Keterangan Kartu Keluarga (KK) dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu, termasuk akte kelahiran anak atas hasil perkawinan dari pasangan suami-isteri memiliki keturunan yakni Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Pembanding. Dan bukan Surat Keterangan Kartu Keluarga No.474.4/532/PBT/III/2014 dari Kepala Desa Pondok Batu bernama
Sugeng
tertanggal
26
Maret
2014
dimana
oleh
Penggugat/Terbanding dijadikan bukti P-2, dan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 6 (enam) diterima dengan mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding tertanggal 7 Oktober 2014 No.14/Pdt-G/2014/PN-RAP, dimana disebutkan nama lengkap keluarga Josua Madrid Situmorang (suami) dan Jusdita Bakara (isteri) serta Fitri Situmorang (anak). Sementara
Putusan nomor : 184/PDT/2015/PT.MDN Hal. 8 dari 15 Hal.
dalam surat permandian dari Keuskupan Agung Medan Paroki ST Yosep Pematangsiantar tertanggal 27 Maret 2008 bernama Adel Bertha Situmorang, mengingat untuk akte kelahiran anak tersebut belum didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil dan sama soal perkawinan belum juga didaftarkan oleh Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding. --
Bahwa sehingga sangat jauh perbedaan nama anak diutarakan oleh Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, maka yang benar adalah secara juridis disesuaikan surat
permandian
No. 1491 dilakukan Pastor Uliraja Simarmata, Pr dari Gereja Katolik Paroki ST.Yosep Siantar-III Pematang Siantar Keuskupan Agung Medan.
Dan
seharusnya
Tergugat/Pembanding
dengan
Penggugat/Terbanding kemudian nama Adel Bertha Situmorang dari Gereja Katolik itu, didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu untuk diterbitkan akte kelahiran anak yang sah sesuai prosedur hukum, dan bukan dari yang tidak berhak dari Surat Kterangan kartu keluarga dikeluarkan oleh Kepala Desa Pondok Batu bernama Sugeng tertanggal 26 Maret 2014, dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat dihalaman 6 (enam) telah tertera. -- Bahwa
akibat
sudah
tidak
objektif
dikabulkan
gugatan
Penggugat/Terbanding mengenai perkara perceraian No. 14/PdtG/2014/PN-RAP tertanggal 7 Oktober 2014,
oleh Majelis Hakim
diketuai Armansyah Siregar SH MH dan hakim anggota Dharma Setiawan SH CN serta Mince Setiawaty Ginting SH dibantu PP Syamsuddin SH. Maka Tergugat/Pembanding telah mengajukan Akta Pernyataan Permohonan Banding No. 14/Pdt-G/2014/PN-RAP tertanggal
8
Oktober
2014,
karena
tidak
sependapat
Tergugat/Pembanding atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat itu. -- Bahwa tidak perlu dipertimbangkan yang bukan ada surat resmi menurut hukum didaftarkan atau diterbitkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu, soal surat
tanda bukti P-1 (surat nikah
dikeluarkan dari Gereja HKBP Aek Nabara) dan P-2 (surat keterangan kartu keluarga dari Kepala Desa Pondok Batu).
Putusan nomor : 184/PDT/2015/PT.MDN Hal. 9 dari 15 Hal.
Sehingga menurut hukum tidak sah dan batal demi hukum tanda bukti dikedua surat tersebut yang diajukan Penggugat/ Terbanding, dan kemudian dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat
menjadikan gugatan perceraian Penggugat/
Terbanding dikabulkan, dan seharusnya menurut hukum gugatan itu ditolak karena tidak memenuhi syarat formil hukum. -- Bahwa dengan demikian sebagaimana uraian dan penjelasan diatas secara hukum Rantauprapat ditingkat BIDOULD
sebab sewaktu ditingkat Pengadilan Negeri Tergugat/Pembanding
banding
memakai
TAMPUBOLON,
Kuasa SH
menghadap
sendiri,
Hukumnya
Pdt.
terrtanggal
8
baru
DORITZ
Oktober
2014
sebagaimana tercantum dalam surat kuasa khusus. Maka tiba untuk kesimpulan dalam Memori Banding ini ditujukan kehadapan Bapak Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, untuk dapat memutuskan perkara perceraian
ini secara objekif demi hukum dan keadilan
terhadap Tergugat/Pembanding agar penegakkan hukum tercapai sebagai panglima diantaranya tertera dibawah ini : --
Menyatakan,
menerima
permohonan
banding
diajukan
Tergugat/Pembanding tertanggal 8 Oktober 2014 No. 14/PdtG/2014/PN-RAP, karena masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan undang-undang. --
Menyatakan, menerima dan mengabulkan Memori Banding Tergugat/ Pembanding diajukan tertanggal 9 Februari 2015.
--
Menyatakan,
membatalkan
putusan
Pengadilan
Negeri
Rantauprapat No. 14 / Pdt-G / 2014 / PN-RAP tertanggal 7 Oktober 2014. --------------------------- MENGADILI SENDIRI ----------------------------
Menyatakan, menerima dan mengabulkan Memori Banding Tergugat/Pembanding diajukan tertanggal 9 Februari 2015.
--
Menyatakan,
membatalkan
putusan
Pengadilan
Negeri
Rantauprapat No.14/ Pdt-G /2014/PN-Rap tertanggal 7 Oktober 2014, sesuai tenggang waktu undang-undang.
Putusan nomor : 184/PDT/2015/PT.MDN Hal. 10 dari 15 Hal.
--
Menyatakan, sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Tergugat/Pembanding.
--
Menyatakan, tidak sah dan tidak berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat/Terbanding.
--
Menghukum, Penggugat/Terbanding membayar kerugian moral dimaterillkan menjadi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), harus dibayar Penggugat/Terbanding secara tunai dan kontan.
--
Menghukum, Penggugat/Terbanding membayar uang paksa (dwangsom)
kepada
Tergugat/Pembanding
sebesar
Rp.
1.000.000,- (satu juta rupiah) per-harinya, apabila lalai dalam mematuhi isi putusan ini. --
Menghukum, Penggugat/Terbanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.
--
Menghukum, Penggugat/Terbanding untuk mematuhi segala isi putusan tersebut.
Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 9 Maret 2015, yang isinya adalah sebagai berikut : 1. Bahwa Terbanding menerima Keputusan perkara No. 14/Pdt.G/2014/PNRAP, tanggal 07 Oktober 2014, Bahwa untuk itu, Terbanding juga dapat menerima seluruh pertimbangan putusan perkara A quo, karena menurut hemat Terbanding bahwa judec factie tidak salah di dalam menerapkan hukum. 2. Bahwa setelah membaca surat memori banding dari Pembanding, maka Terbanding dengan ini menyatakan menolak secara tegas Surat memori Banding Pembanding. 3. Bahwa Terbanding menilai, Pembanding telah memutar balikan fakta hukum dan sangat ironisnya lagi Pembanding membuat alibi dengan dalil yang tidak masuk akal dan tidak berdasar fakta hukum tentang keberatan
Putusan nomor : 184/PDT/2015/PT.MDN Hal. 11 dari 15 Hal.
Pembanding terhadap pertimbangan putusan yang menyatakan Gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil seperti yang dimaksud dalam dalil-dalil memori Banding Pembanding. 4. Bahwa pada pokoknya, surat memori Banding Pembanding keberatan tentang Keberatan Syarat Formil tidak dibuat pertimbangan hukum atas gugatan
Penggugat/Terbanding, yang hanya mengandalkan surat
keterangan Nikah Nomor : 020/R-2/III/2014. 5. Bahwa keberatan Pembanding tidak mendasar, karena, sesuai dengan UU No. 1 tahun 1974, dan juga dengan keterangan saksi-saksi baik dari Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang dihadirkan dalam persidangan dalam perkara aquo, terdapat fakta-fakta hukum tentang adanya pernikahan di Gereja HKBP Aek Nabara Distrik XXIV Labuhanbatu yang di berkati oleh Pendeta SINTONG MANALU sesuai dengan surat keterangan Nikah Nomor : 020/R-2/III/2014. 6. Bahwa selanjutnya Pembanding mensetir keberatan pertimbangan hukum Judex factie tentang anak Fitri Situmorang yang diambil dari surat keterangan Kartu Keluarga dari Kepala Desa Pondok Batu, berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding (vide hal.3 Memori banding). 7. Bahwa baik Fitri Situmorang atau Ade Bertha Situmorang setelah di dengar
keterangan
saksi-saksi
yang
diajukan
oleh
Terbanding
/Penggugat maupun Terbanding/Tergugat merupakan orang yang sama, merupakan anak hasil dari perkawinan Penggugat dan Tergutat bukan orang lain, dan fakta hukum ini dipertegas dalam pertimbangan Majelis Hakim
yang
diakui
oleh
Terbanding/
Pengugat
maupun
Pembanding/Tergugat (vide hal. 7, Putusan No. 14/Pdt.G/2015/PN-RAP, tanggal 07 Oktober 2014) 8. Bahwa dengan ini kami meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
yang
memeriksa
perkara
Pembanding/Tergugat membayar
ini
untuk
menghukum
semua biaya perkara yang timbul
dalam perkara ini; Berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta diatas, dengan segala kerendahan hati dimohonkan kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tinggi atau
Putusan nomor : 184/PDT/2015/PT.MDN Hal. 12 dari 15 Hal.
Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa Perkara ini agar berkenan mengabulkan Kontra Memori Banding Terbanding, serta untuk mengambil keputusan : -
Menolak Permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya;
-
Menguatkan
Putusan
Pengadilan
Negeri
Rantauprapat
No.
14/Pdt.G/2014/PN-RAP, tanggal 07 Oktober 2014; -
Menghukum Pembanding membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Apabila Pengadilan Negeri Rantauprapat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( EX aquo et bono)
Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor : 14/Pdt.G/2014/PN.Rap tanggal 7 Oktober 2014, memori banding tertanggal 9 Februari 2015 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat, serta kontra memori banding tertanggal 9 Maret 2015, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat, berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat, benar dan beralasan menurut hukum tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor : 14/Pdt.G/2014/PN.Rap tanggal 7 Oktober 2014, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan; Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya; Memperhatikan KUHPerdata dan R.B.g, serta peraturan-peraturan
Putusan nomor : 184/PDT/2015/PT.MDN Hal. 13 dari 15 Hal.
hukum lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini; MENGADILI: -
Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat;
-
Menguatkan
Putusan Pengadilan
Negeri
Rantau
Prapat nomor :
14/Pdt.G/2014/PN.Rap tanggal 7 Oktober 2014, yang dimohonkan banding tersebut; -
Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 oleh Kami : DAHLIA BRAHMANA, SH.MH. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, AMRIL, SH.MHum. dan ADE KOMARUDIN, SH.MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 26 Mei 2015, nomor : 184/PDT/2015/PT.MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Juni 2015, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta FACHRIAL, SH.MHum. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.
Hakim Anggota,
ttd 1. AMRIL, SH.MHum.
Hakim Ketua,
ttd DAHLIA BRAHMANA, SH.MH.
ttd 2. ADE KOMARUDIN, SH.MHum. Panitera Pengganti,
Putusan nomor : 184/PDT/2015/PT.MDN Hal. 14 dari 15 Hal.
ttd FACHRIAL, SH.MHum. Perincian Biaya : 1. Meterai
Rp.
6.000,-
2. Redaksi
Rp.
5.000,-
3. Pemberkasan
Rp
139.000,-
Jumlah
Rp. 150.000,-
Untuk salinan sesuai dengan aslinya. WAKIL PANITERA,
HAMONANGAN RAMBE, SH.MH. NIP. 040043391.
Putusan nomor : 184/PDT/2015/PT.MDN Hal. 15 dari 15 Hal.