P U T U S A N Nomor.135/PDT/2017/PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : PT. Asuransi Kredit Indonesia (persero) , bertempat tinggal di Jl. Angkasa Blok 9 No.8
Kemayoran Jakarta Pusat, selanjutnya disebut
sebagai PEMBANDING semula Tergugat I ; LAWAN 1. Hj. Nurmilah Alias Hj. Nemah Binti H. Muhabar , berkedudukan di Kp. Jereget Rt. 005/003
Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru,
Kabupaten Bekasi dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Dase Dharmayadi, S.H. dan Aan Maulana,S.H., beralamat di Advokat Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor Dase Dharmayadi, SH. & Associates, di Jl. Ki Hajar Dewantara o. 57 Cikarang, Bekasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
1
Februari
2016
selanjutnya
disebut
sebagai
2. Pd. Metro , bertempat tinggal di Jl. Perniagaan Timur No. 55 - 59,
Jakarta
TERBANDING semula Penggugat ;
Kota , selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING I semula Tergugat II ; 3. Muhamad Mujaki, S.H. Notaris Bekasi , bertempat tinggal di Jl.Telaga Asih No.18B Cibitung 17530, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING II semula Turut Tergugat I ; 4. Pemerintah, Menteri Agraria/kepala Badan Pertanahan Nasional cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat, cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi , bertempat tinggal di Komplek Lippo Cikarang Jl. Daha Blok B.4
Cikarang, Bekasi , selanjutnya disebut sebagai TURUT
TERBANDING III semula Turut Tergugat II ; Pengadilan Tinggi tersebut ; Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 10 Maret 2017, Nomor.135/PEN/PDT/2017/PT.BDG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; Halaman 1 dari 22 halaman Putusan No.135/PDT/2017/PT.BDG.
Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; TENTANG DUDUK PERKARANYA Membaca, gugatan TERBANDING semula Penggugat tertanggal Pebruari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 02 Pebruari 2016 dalam Register Nomor : 52/Pdt.G/2016/PN.Bks. yang uraian gugatan selengkapnya sebagai berikut : 1. Bahwa PENGGUGAT adalah pemilik tanah yang sah, yang terletak di Kp. Nambo, Desa Nagasari Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi, dengan sertipikat hak milik No. 701 tanggal 02 Februari 1999, Surat Ukur Nomor : 745/Nagasari/1999, Luas : 9.860 m2 atas nama HAJI NEMAH BIN H. MUHABAR (PENGGUGAT) dengan batas-batasnya yaitu : -
Sebelah Utara
: Pecahannya
-
Sebelah Timur
: Hj. Sata
-
Sebelah Selatan : Hj. Sata
-
Sebelah Barat
: Sungai Cipamingkis
2. Bahwa pada kira-kira tahun 2001 PENGGUGAT kehilangan sertipikat , PENGGUGAT berusaha untuk mencarinya dan menanyakan kepada anakanak dan saudara-saudara, namun sertipikat tersebut tidak pernah ketemu. 3. Bahwa
kira-kira bulan
Agustus 2005, ada
orang
yang
mencari-cari
PENGGUGAT dengan membawa selembar surat, setelah dibaca isi surat tersebut perihalnya pemberitahuan lelang eksekusi, surat tersebut ditujukan kepada PD. METRO yang beralamat
Jl. Perniagaan Timur No. 55 – 59
Jakarta Kota (TERGUGAT II) dan sebagai pengirim surat adalah PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA (TERGUGAT I), dimana diantara sertipikat yang akan dilelang salah satunya tercatat atas nama PENGGUGAT yaitu sertipikat hak milik No. 701 tanggal 02 Februari 1999, Surat Ukur Nomor : 745/Nagasari/1999, Luas : 9.860 m2 atas nama HAJI NEMAH BIN H. MUHABAR (PENGGUGAT), PENGGUGAT merasa terkejut karena tidak pernah mengenal, tidak pernah datang dan tidak pernah ada hubungan hukum apapun dengan TERGUGAT I (PT. ASKRINDO) dan TERGUGAT II (PD. METRO), atas kejadian tersebut PENGGUGAT sempat melaporkan kepada kepolisian, namun karena PENGGUGAT orang awam yang tidak bisa baca tulis mengenai adanya surat tersebut tidak ditindak lanjuti dibiarkan begitu saja, karena selama ini PENGGUGAT sebagai pemilik tanah merasa tidak terjadi apa-apa terhadap tanah tersebut, hanya sertipikatnya aja yang hilang.
Halaman 2 dari 22 halaman Putusan No.135/PDT/2017/PT.BDG.
4. Bahwa pada kira-kira awal tahun 2015 PENGGUGAT berniat menjual tanah tersebut kepada pihak lain, akan tetapi sertipikatnya tidak dapat diproses karena menurut keterangan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi (TURUT TERGUGAT II), bahwa sertipikat
hak milik
No. 701 tanggal 02
Februari 1999, Surat Ukur Nomor : 745/Nagasari/1999, Luas : 9.860 m2 atas nama HAJI NEMAH BIN H. MUHABAR (PENGGUGAT), telah dibebani hak tanggungan tertanggal 5 Mei 2003 dimana sebagai PIHAK PERTAMA pemberi tanggungan adalah PENGGUGAT dan sebagai Notaris / PPAT adalah Muhammad Mujaki, SH yang beralamat di Jl. Telaga Asih No. 18 B Cibitung – Bekasi. 5. Bahwa
akta
pemberian
hak
tanggungan
sebagaimana
diatur
dalam
perundang-undangan yaitu Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, Undang-Undang No. 4 Tahun 1996, tentang Hak Tanggungan dan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 harus dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang ditunjuk, dimana pemberi dan penerima tanggungan adalah menghadap langsung dihadapan PPAT tersebut dan disaksikan oleh saksi-saksi. 6. Bahwa akta pemberian hak tanggungan No. 44/2003 tanggal 05 Mei 2003 dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Muhammad Mujaki, SH yang beralamat di Jl. Telaga Asih No. 18 B Cibitung – Bekasi (TURUT TERGUGAT I), bahwa PENGGUGAT menghadap,
tidak pernah
diundang
tidak pernah kenal, tidak pernah apalagi
mencap
jempol
(karena
PENGGUGAT dari dahulu sampai sekarang tidak bisa tanda tangan) dalam surat apapun dihadapan TURUT TERGUGAT I, PENGGUGAT tidak pernah mengenal, tidak pernah menghadap, apa lagi mempunyai hubungan hukum apapun baik pinjam meminjam, jual beli, hipotik, dan lain sebagainya dengan TERGUGAT I (PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA) yang beralamat, Jl. Angkasa Blok 9 No. 8 Kemayoran Jakarta Pusat, , begitu juga PENGGUGAT tidak pernah mengenal dan tidak pernah mempunyai hubungan apapun seperti pinjam meminjam, jual beli dan lain sebagainya, dengan yang bernama PD. METRO yang beralamat Jl. Perniagaan Timur No. 55 – 59 Jakarta Kota (TERGUGAT II). 7. Bahwa perbuatan TERGUGAT I yang telah menerima tanggungan sertipikat hak milik aquo dengan si pemberi hak tanggungan sebagai PENGGUGAT yang palsu / bukan pemilik atas sertipikat aquo jelas merupakan perbuatan melanggar hukum sebagaimana Pasal 1365 KUH Perdata, dan akta pemberian hak tanggungan No. 44/2003 tanggal 05 Mei 2003 adalah batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum, dan dikembalikan kepada Halaman 3 dari 22 halaman Putusan No.135/PDT/2017/PT.BDG.
hak semula, serta sertipikat
hak milik aquo dikembalikan kepada
PENGGUGAT sebagai pemilik Sertipikat Hak Milik Aquo, serta menghapus hak tanggungan yang melekat kepada sertipikat hak milik aquo. 8. Bahwa sebagai sanksi dan tidak ditaati permohonan sebagaimana poin tersebut diatas, PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memerintahkan TERGUGAT untuk membayar uang paksa (Dwang Soom) kepada PENGGUGAT setiap harinya sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) terhitung sejak tanggal putusan ini dibacakan dan mempunyai kekuatan hukum tetap. 9. Bahwa untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan selama berlangsungnya proses pemeriksaan perkara ini, kami mohon atas sertipikat hak milik aquo diletakkan sita jaminan (COSSERVATIR BESLAAG) oleh Pengadilan Negeri Bekasi. 10. Bahwa dikarenakan gugatan ini didasarkan atas alat bukti yang kuat, maka mohon putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya verzat, banding maupun kasasi. Berdasarkan
uraian
tersebut
di
atas,
PENGGUGAT
mohon
kepada
Pengadilan Negeri Bekasi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya memutuskan sebagai berikut : PRIMAIR : 1. Menyatakan PENGGUGAT adalah PENGGUGAT yang benar dan beralasan. 2. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya. 3. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum. 4. Menyatakan tidak berkekuatan hukum Akta Pemberian Hak tanggungan No. 44/2003 Tanggal 05 Mei 2003. 5. Menghukum TERGUGAT I untuk mengembalikan sertipikat hak milik No. 701 tanggal 02 Februari 1999, Surat Ukur Nomor : 745/Nagasari/1999, Luas : 9.860 m2 kepada PENGGUGAT, 6. Menghukum TERGUGAT I untuk menghapus hak tanggungan yang melekat kepada sertipikat hak milik aquo. 7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk tunduk dan patuh pada putusan ini. 8. Menyatakan surat putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta) meskipun ada verzet, banding maupun kasasi. 9. Menghukum PARATERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Seandainya pengadilan berpendapat lain dalam pengadilan yang baik. Halaman 4 dari 22 halaman Putusan No.135/PDT/2017/PT.BDG.
SUBSIDAIR Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex. Aequo et bono). Membaca, bahwa Jawaban PEMBANDING semula Tergugat I tertanggal 29 Juni 2016 yaitu sebagai berikut ; I. Dalam Eksepsi Kompetensi Absolut : 1. Bahwa Pengadilan Negeri Bekasi Tidak Berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo karena merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Bahwa Penggugat telah meminta kepada Pengadilan Negeri Bekasi untuk membatalkan penerbitan Sertipikat Hak Tanggungan peringkat Pertama No. 44/2003, namun jelas bahwa pembatalan Sertipikat Hak Tanggungan tersebut bukan merupakan kompetensi Pengadilan Umum melainkan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara dengan alasan dan dasar hukum sebagai berikut : a. Bahwa berdasarkan pasal 13 dan 14 Undang-undang No.4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan jo pasal 114 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN NO.3 tahun 1997, (Akta Pemberian Hak Tanggungan) wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan setempat dan sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan oleh Kantor Pertanahan diterbitkannya Sertipikat Hak Tanggungan No.561/Nagasari atas nama Pemegang Hak Tanggungan. b. Bahwa Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.44 /2003 merupakan perbuatan hukum dibidang Hukum Perdata antara para pihak yang menanda tangani akta, sedangkan pendaftaranAPHT terse-but Pada Kantor Pertanahan untuk diterbitkannya Sertipikat Hak Tanggungan merupakan bidang hukum Administrasi Negara ( Tata Usaha Negara) . c. Bahwa Sertipikat Hak Tanggungan merupakan produk Kantor Per tanahan ( Pejabat Tata Usaha Negara) yang dikeluarkan berdasarkan UndangUndang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, adalah bersifat konkret, individual dan final. d. Bahwa apabila pada akhirnya menimbulkan akibat hukum bagi se seorang atau Badan Hukum Perdata, maka pembatalannya menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang No. 5 tahun 1996 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang diubah dengan Undang-Undang No 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Halaman 5 dari 22 halaman Putusan No.135/PDT/2017/PT.BDG.
e. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan dalam butir 1 a,b,c,dan d terbukti bahwa Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, maka sepatutnya Mejelis Hakim dalam perkara aquo memutuskan gugatan ditolak setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima. 2. Gugatan masih terlalu Dini ( Prematur ) : a. Bahwa Penggugat juga mendalilkan adanya “Perbuatan Melawan Hukum (pasal 1365 KUHPerdata) Pemalsuan.”
dalam pembuatan Akte
Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 44/2003 tanggal 5 Mei 2003 dibuat di hadapan Turut Tergugat I Muhamad Mujaki,SH, Notaris selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Bekasi; b. Bahwa Penggugat juga mendalilkan telah melaporkan
kehilangan
Sertipikat Hak Milik No.701(SHM No.701) tanggal 2 Februari 1999 “kepada pihak Kepolisian.” c. Bahwa
sepanjang
belum
ada
keputusan
Pidana
dalam
kasus
“Pemalsuan.” dalam pembuatan Akte Pemberian Hak Tanggungan dan Laporan ke Polisi kasus kehilangan SHM No.701 tanggal 2 Pebruari 1999
dari
Penggugat
Pengadilan belum
yang berhak
berkekuatan mengajukan
hukum
tetap,
gugatan
ini
maka di
Pengadilan.Gugatan Penggugat adalah masih terlalu dini (prematuur). d. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam butir 2 huruf a,b,c dan d, maka patutlah Majelis Hakim dalam perkara aquo memutuskan menolak gugatan Penggugat setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. 3. Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) untuk mengajukan gugatan : a. Bahwa yang mengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Bekasi adalah bernama Hj.Nurmilah alias Hj.Nemah binti H.Muhabar, sedangkan dalam Sertipikat jelas tertulis pemilik tanah SHM No.00701 tanggal 2 Februarai 1999 adalah Haji Nemah bin Haji Muhabar. b. Bahwa mohon perhatian Majelis Hakim Yth , bahwa tidak ada bukti dan penjelasan mengenai hubungan hukum antara
Hj. Nurmilah alias
Hj. Nemah binti H. Muhabar (perempuan) sebagai Penggugat dengan H. Nemah bin H. Muhabar (laki-laki) sebagaimana tercantum dalam SHM No.00701/tanggal 2 Februari 1999. c. Bahwa sepanjang belum ada bukti hukum yang menyatakan bahwa Hj. Nurmilah alias Hj. Nemah binti H. Muhabar adalah sama dengan Halaman 6 dari 22 halaman Putusan No.135/PDT/2017/PT.BDG.
H. Nemah binti H. Muhabar maka Penggugat belum memiliki Legal Standing untuk mengajukan gugatan ini. d. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan dalam butir 3 huruf a,b dan c tersebut diatas, gugatan Penggugat haruslah ditolak setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. 4. Gugatan Penggugat Kabur dan kacau : Bahwa gugatan Penggugat adalah sangat kabur dan kacau, karena mendalilkan atas dasar Sertipikat Hak Milik No.701 sedangkan yang dijaminkan dan ada pada Tergugat I adalah Sertipikat Hak Milik No.00701/ Nagasari. Bahwa dengan demikian obyek dari gugatan Penggugat adalah Sertipikat Hak Milik No.701 tidak sama dan berbeda dengan Sertipikat Hak Milik No.00701/ Nagasari. Gugatan yang demikian adalah sangat kabur dan kacau, Tergugat I mohon agar gugatan Penggugat ditolak setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Maka berdasarkan dalil – dalil yang telah Tergugat I uraikan diatas, Tergugat I mohon sudilah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo menolak gugatan Penggugat seluruhnya setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. DALAM POKOK PERKARA : 1. Hal-hal yang telah dikemukakan dalam bagian Eksepsi mohon dianggap telah termasuk bagian dalam Pokok Perkara ini. 2. Bahwa Penggugat menolak seluruh gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya. 3. Bahwa obyek sengketa dalam perkara aquo adalah perihal pembatalan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.44/2003,dibuat dihadapan Turut Tergugat I Muhamad Mujaki,SH,Notaris,selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah wilayah Bekasi dan Sertipikat Hak Tanggungan No.561/ 2003 tanggal 5 Mei 2003 atas nama PT. (Persero) Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO), dengan bidang tanah yang menjadi obyek jaminan adalah Hak Milik No.00701 tanggal 02 Februari 1999 yang terletak di Desa Nagasari, Kecamatan Serang, Kabupaten/Kota Bekasi,Propinsi Jawa Barat. 4. Bahwa Tergugat I membantah dan menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat Hj. Nurmilah ( perempuan) butir 1 yang menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik tanah yang terletak di Kp.Nambo, Desa Halaman 7 dari 22 halaman Putusan No.135/PDT/2017/PT.BDG.
Nagasari,Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi ,Sertipikat Hak Milik (SHM) 00701 tanggal 02 Februari 1999, Surat Ukur No. 745/ Nagasari/1999 luas:9860 M2 karena jelas dalam SHM No. 00701 tersebut tertulis atas nama H. Nemah bin H.Muhabar (laki-laki). Bahwa tidak ada bukti hukum yang membuktikan korelasi hubungan antara kedua nama tersebut. Bahwa dengan demikian gugatan kepemilikan tanah tersebut hanyalah khayalan Penggugat semata,karenanya dalil gugatan tersebut haruslah ditolak. 6. Bahwa dalil Penggugat yang disebut dalam butir 3 dan 4 surat gugatan ini tidak ada relevansi hukum dengan keabsahan APHT No. 44/2003 dan Sertikat
Hak
Tanggungan
No.
561/2003
tersebut,sehingga
mohon
dikesampingkan. 7. Bahwa benar dan mohon akta bahwa Penggugat mengakui bahwa untuk pemberian Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam per undang-undangan yaitu Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 ,Undang-Undang No.4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.3 tahun 1997 harus dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang ditunjuk, dimana pemberi dan penerima tanggungan harus menghadap langsung dihadapan PPAT dan disaksikan oleh saksi-saksi (butir 5 gugatan). 8. Bahwa Tergugat I menolak dalil-dalil Penggugat disebut dalam angka 6 gugatan dengan alasan sebagai berikut : a. bahwa obyek bidang tanah Hak Milik No.00701/Nagasari yang dibebani Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) sebesar Rp.1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah) atas nama PT. (Persero) Asuransi Kredit Indonesia bukan milik Tergugat I selaku pemegang Hak Tanggungan. (bukti TI-1). b. bahwa bidang tanah Hak Milik No.00701 tanggal 2 Februari 1999 yang terletak didesa Nagasari ,Kecamatan Serang, Kabupaten/Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat ,diikat Hak Tanggungan berdasarkan APHT No. 44/2003 adalah sebagai jaminan hutang atas nama PD Metro , yang berkedudukan di bekasi kepada PT. (Persero) Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO) sebesar Rp.2.923.893.000,- (Dua milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dengan nilai tanggungan sebesar Rp.1.500.000.- (Satu milyar lima ratus juta rupiah) sesuai dengan : - Surat Pernyataan Membayar Kembali Ganti Rugi Jaminan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) tanggal 21 Maret 2003. (bukti TI-2). Halaman 8 dari 22 halaman Putusan No.135/PDT/2017/PT.BDG.
- Surat Persetujuan Prinsip Kontra Bank Garansi No. 2.600.03.00029.5.0 tanggal 21 Maret 2003 berikut perubahan dan penambahan.(bukti TI-3). - Sertipikat Kontra Bank Garansi No. 2600.03.00029.5.0 tanggal 31 Maret 2003 yang diterbitkan oleh Tergugat I atas SKBDN sejumlah Rp.2.923.893.000,- (Dua milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) bukti TI-4). c. bahwa Tergugat I selaku Penjamin dari PD.Metro (Tergugat II) telah mencairkan Kontra Bank Garansi tersebut sebagai
pembayaran tagihan
SKBDN Nomor S36JKT005403 kepada BNI cabang Jakarta Kota, sejumlah Rp.2.983.893.000,- (Dua milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus sembilan tiga ribu rupiah).(bukti TI-5). d. bahwa APHT No. 44/2003 tanggal 5 Mei 2003 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I selaku PPAT Bekasi, telah ditandatangani oleh Haji Nemah bin H.Muhabar selaku pemberi Hak Tanggungan serta Tuan Torang Gultom mewakili PT. (Persero) Asuransi Kredit Indonesia dengan obyek Hak Tanggungan
adalah Hak milik
No. 00701/Nagasari
atas
nama Haji Nemah bin H.Muhabar dengan nilai pertanggungan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk menjamin PD. Metro berkedudukkan di Jakarta atas pemcairan Kontra Garansi Bank oleh PD.Metro. e. bahwa bidang tanah Hak Milik No.00701/Nagasari yang menjadi Jaminan atau yang telah diikat sebagai jaminan merupakan perjanjian accesoir dari hutang yang timbul dari pembayaran tagihan SKBDN tersebut oleh Tergugat I. f.
bahwa APHT No. 44/2003 yang menjadi dasar pendaftaran Sertipikat Hak Tanggungan No. 561/2003 telah dibuat sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku dan mengikat secara sah bagi PARA PIHAK, dan hal ini dibuktikan dengan : - APHT No. 44/2003 tanggal 5 Mei 2003 ditanda tangani oleh Tuan H.Nemah bin H.Muhabar selaku Pemilik bidang tanah Hak Milik No.00701 yang dalam APHT tersebut bertindak selaku Pemberi Hak Tanggungan dan Tuan Torang Gultom yang mewakili PT.(Persero) Asuransi Kredit Indonesia dan bertindak selaku Penerima/Pemegang Hak Tanggungan. - Obyek Hak Tanggungan adalah Hak Milik No.00701/Nagasari atas nama H.Nemah bin H.Muhabar; - Hutang yang dijamin adalah pencairan Kontra bank Garansi Bank oleh Tergugat I sebagai pembayaran tagihan SKBDN atas nama PD. Metro Halaman 9 dari 22 halaman Putusan No.135/PDT/2017/PT.BDG.
kepada Bank BNI Cabang Jakarta Kota,sejumlah Rp.2.923.893.000,( Dua milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah ). - bahwa berdasarkan Undang-undang No.4 tahun 1998 tentang Hak Tanggungan Pendaftaran
jo Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang tanah
jo
Peraturan
Menteri
Agraria/Kepala
Badan
Pertanahan Nasional no.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997,APHT No.44 /2003 dan Sertipikat Hak Tanggungan No.561/2003 diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karena itu mengikat secara sah bagi PARA PIHAK yang membuatnya. 9. Bahwa dalil Penggugat yang disebut dalam butir 6 hanya mengurai-kan akibat hukumnya saja dan tidak memperhatikan proses terjadinya Hak Tanggungan No.44/2003 tanggal 5 Mei
2003 ,maka Tergugat menolak dalil-dalil
Penggugat, dengan alasan dan bukti-bukti sebagai berikut : a. bahwa bidang tanah Hak Milik No.00701/Nagasari belum dialihkan kepada siapapun juga dan masih terikat dengan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) berdasarkan Sertipikat hak Tanggungan No.44/2003. b. Bahwa dalil pemalsuan tanda tangan Penggugat harus dibuktikan melalui Pengadilan berdasarkan ketentuan yang berlaku. c. Bahwa dalam pengikatan Hak Tanggungan ini tidak ada
perbuatan
melanggar Hukum yang dilakukan Penggugat dalam kaitannya dengan APHT No. 44/2003 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I selaku PPAT Bekasi maupun penerbitan Sertipikat Hak Tanggungan No.561/2003 oleh Kantor Pertanahan Kota Bekasi. 10. Bahwa oleh karena pembuatan APHT No.44/2003 dan penerbitan Sertipikat Hak
Tanggungan
No.561/2003 telah
sesuai dengan
ketentuan
yang
berlaku,dan lagipula tidak ada yang perlu dikhawatirkan bahwa Tergugat I akan mengalihkan harta bendanya, maka tuntutan sita jaminan yang disebut dalam butir 8 surat gugatan haruslah ditolak karena tidak ada urgensi hukumnya. 11. Bahwa Hak Tanggungan tersebut diterbitkan oleh Turut Tergugat II untuk kepentingan Tergugat I yang diberikan PD. Metro sebagai agunan atas diterbitkannya Kontra Garansi Bank oleh Tergugat I sebagai agunan/jaminan pembayaran tagihan SKBDN. 12. Bahwa permohonan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.3.000.000/setiap harinya adalah tidak ada dasar hukumnya,oleh karenanya haruslah ditolak.
Halaman 10 dari 22 halaman Putusan No.135/PDT/2017/PT.BDG.
13. Bahwa permohonan untuk putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad), Tergugat
mohon untuk ditolak karena gugatan
Penggugat tidak berdasarkan bukti-bukti authentik. Maka berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti tersebut diatas Gugatan yang diajukan Penggugat tidak tepat dan haruslah ditolak, karena tidak jelas obyeknya,sedangkan yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II adalah Sertipikat Hak Tanggungan No.561/2003 tanggal 19 Mei 2003 untuk SHM No. 701/Nagasari , maka kami mohon Majelis Hakim dalam perkara aquo berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut : Dalam Eksepsi: 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya. 2. Menolak
gugatan
Penggugat
untuk
seluruhnya
atau
setidak-tidaknya
menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Dalam Pokok Perkara : 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya . 2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara disemua tingkatan. Atau Apabila Pengadilan Negeri Bekasi cq Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendpat lain, mohon kiranya memberikan Putusan yang seadiladilnya. Membaca, bahwa jawaban TURUT TERBANDING II semula Turut Tergugat I tertanggal 28 Juni 2016 yaitu sebagai berikut ; DALAM EKSEPSI 1. GUGATAN PENGGUGAT TERHADAP TURUT TERGUGAT I ADALAH SALAH ALAMAT Bahwa PENGGUGAT dalam mengajukan gugatannya yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri Bekasi dibawah Register Perkara No.52/Pdt.G/2016/PN Bks. dengan objek sengketa Perbuatan Melawan Hukum terhadap AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN dengan Jaminan Sertifikat Hak Milik No.00701 yang dibuat pada kantor Notaris/PPAT Kabupaten Bekasi Muhammad Mujaki
dengan Akta Hak
Pemberian Hak Tanggungan No.
64/2003; Bahwa Penggugat adalah salah alamat apabila menarik TURUT TERGUGAT I kedalam pokok permasalahan karena TURUT TERGUGAT I hanyalah Notaris/ PPAT yang menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan untuk pembuatan Halaman 11 dari 22 halaman Putusan No.135/PDT/2017/PT.BDG.
AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN dengan ketentuan sebelum dibuat AKTA
PEMBERIAN
HAK
TANGGUNGAN
terlebih
dahulu
TURUT
TERGUGAT I / Muhammad Mujaki Notaris PPAT Kabupaten Bekasi mengecek keabsahan dokumen Sertifikat Tanah
tersebut di KANTOR
BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kabupaten Bekasi, keabsahannya di kantor Badan Pertanahan ditandai dengan stampel basah pada tanggal 26 Agustus 2002 dengan catatan ”TELAH DIPERIKSA DAN SESUAI DENGAN DAFTAR DIKANTOR PERTANAHAN ” Bahwa TURUT TERGUGAT I / Muhammad Mujaki Notaris/PPAT Kabupaten Bekasi bukanlah Pihak dalam Perjanjian antara PT.Asuransi Kridit Indonesia dengan PD Metro namun TURUT TERGUGAT I / Muhammad Mujaki Notaris/PPAT Kabupaten Bekasi yang membuat AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN tersebut atas permintaan PARA TERGUGAT terhadap Sertifikat Hak Milik No.00701 yang terdaftar atas nama Hj. Nemah bin H.Muhabar
yang
terletak
diKelurahan
Nagasari,
Kecamatan
Serang,
Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat dengan luas 9860 M2 dan telah di cek keabsahannya dikantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi
dengan stampel basah pada tanggal 26 Agustus 2002 dengan
catatan”TELAH DIPERIKSA DAN SESUAI DENGAN DAFTAR DIKANTOR PERTANAHAN ” Bahwa TURUT TERGUGAT I / Muhammad Mujaki Notaris/PPAT Kabupaten Bekasi telah melakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku berdasarkan ketentuan Protap Notaris antara lain sebagai berikut : a. Bahwa TURUT TERGUGAT I / Muhammad Mujaki Notaris / PPAT Kabupaten Bekasi telah melakukakan pengecekan Sertifikat tersebut dikantor Badan Pertanahan Kabupaten Bekasi, sebelum membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan terhadap Sertifikat Hak Milik No.00701; b. Bahwa Turut Tergugat I / Muhammad Mujaki Notaris / PPAT Kabupaten Bekasi telah melakukakan pengecekan berkas-berkas seperti : 1. Foto Copy Kartu Tanda Pengenal Penduduk (KTP) Pemohon Suami Istri, 2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Pemohon 3. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) Pemohon 4. Foto Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) MENENGAH yang dikeluarkan oleh Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kotamadya Jakarta Barat, stample basah,tertanggal 7 Maret 2002. Halaman 12 dari 22 halaman Putusan No.135/PDT/2017/PT.BDG.
5. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 6. Surat Keterangan Domisili Perusahaan 7. Pengecekan keabsahan Sertifikat Hak Milik No.007001 dan hasilnya “TELAH DIPERIKSA DAN SESUAI DENGAN DAFTAR DIKANTOR PERTANAHAN ” Bahwa TURUT TERGUGAT I / Muhammad Mujaki Notaris / PPAT Kabupaten Bekasi telah melaksanakan dan meminta kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebelum dibuat AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN. c. Bahwa TURUT TERGUGAT I / Muhammad Mujaki Notaris/PPAT Kabupaten Bekasi telah mewajibkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk memperlihatkan semua dokumen Asli tersebut dihadapan TURUT TERGUGAT I/Muhammad Mujaki Notaris / PPAT Kabupaten Bekasi dengan melampirkan foto copian yang sesuai dengan yang aslinya. 2. GUGATAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN YANG KABUR ( EXEPTIO OBSCUR LIBEL ). Bahwa gugatan PENGGUGAT tidak disusun secara sistematika dan dalil-dalil yang ditujukan terhadap TURUT TERGUGAT I tidak berdasarkan hukum seperti yang tertera dalam Surat Gugatan PENGGUGAT
dan dituangkan
dalam pokok permasalahan dan PENGGUGAT didalam Posita gugatannya atau Fundamentum Petendi tidak menjelaskan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan PENGGUGAT kepada TURUT TERGUGAT I; a. Bahwa PENGGUGAT didalam Surat gugatan PENGGUGAT menyatakan menyatakannya bahwa sertifikat Hak Milik No.00701 adalah milik sah PENGGUGAT tanpa bukti dan atau dasar hukum yang jelas dan di dalam poin 1(satu) dan 2 (dua) didalam surat
gugatan PENGGUGAT
menyatakan bahwa pada tahun 2001 PENGGUGAT kehilangan sertifikat namun PENGGUGAT melaporkan kehilangan sertifikat tersebut setelah tahun 2005 ketika ada PARA TERGUGAT meninjau kelokasi tanah tersebut dan ini menurut PARA TERGUGAT adalah suatu hal yang JANGGAL DAN ANEH dan juga pada poin 4 (empat) bahwa PENGGUGAT tidak mempunyai Serifikat Hak Milik No.00701 sebagai bukti kepemilikan yang sah
namun ingin menjual kepada pihak lain
sementara PENGGUGAT jelas sangat mengetahui sertifikat tersebut tidak dimiliki oleh PENGGUGAT dan juga sertfikat tersebut
masih terikat
Halaman 13 dari 22 halaman Putusan No.135/PDT/2017/PT.BDG.
dengan Hak Tanggungan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT I / Notaris / PPAT Kabupaten Bekasi; b. Bahwa TURUT TERGUGAT I / Muhammad Mujaki Notaris / PPAT Kabupaten Bekasi dalam hal Pelaksanaan membuat AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUGAN berdasarkan aturan sebagaimana diatur didalam Perundang - undangan yaitu Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997, Undang-Undang No 4 Tahun 1996, tentang Hak Tanggungan dan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN No.3 tahun 1997 yang mempunyai izin sebagai Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) yang ditunjuk dimana Pemberi dan Penerima Tanggungan adalah menghadap langsung di hadapan PPAT tersebut dan disaksikan oleh saksi-saksi; c. Bahwa TURUT TERGUGAT I / Muhammad Mujaki Notaris / PPAT Kabupaten Bekasi dalam hal Pelaksanaan membuat AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUGAN telah sesuai dengan yang diatur dalam
Undang-
Undang No 4 Tahun 1996 yang mana Pemberian Hak Tanggungan adalah sebagai jaminan pelunasan hutang debitor kepada kreditor sehubungan dengan perjanjian pinjaman/kredit yang bersangkutan untuk Pembebanan Hak Tanggungan telah melaksanakan yang di ditetapkan dalam Undangundang Hak Tanggungan yaitu : 1. Pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kredit yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut; 2. Pemberian Hak Tanggungan wajib memenuhi syarat spesialitas yang meliputi: nama dan identitas pemegang dan pemberi Hak Tanggungan, domisili para pihak, pemegang dan pemberi Hak Tanggungan, penunjukan secara jelas utang atau utang-utang yang dijaminkan pelunasannya dengan Hak Tanggungan, nilai tanggungan, dan uraian yang jelas mengenai objek Hak Tanggungan; 3. Pemberian Hak Tanggungan wajib memenuhi persyaratan publisitas melalui pendaftaran Hak Tanggungan pada Kantor Pertanahan setempat (Kotamadya/ Kabupaten); 4. Sertipikat
Hak
Tanggungan
sebagai
tanda
bukti
adanya
Hak
Tanggungan memuat titel eksekutorial dengan kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";
Halaman 14 dari 22 halaman Putusan No.135/PDT/2017/PT.BDG.
5. Batal
demi
hukum,
jika
diperjanjikan
bahwa
pemegang
Hak
Tanggungan akan memiliki objek Hak Tanggungan apabila debitor cidera janji (wanprestasi); 6. Tata cara pembebanan Hak Tanggungan dimulai dengan tahap pemberian Hak Tanggungan di hadapan PPAT yang berwenang dan dibuktikan dengan APHT dan diakhiri dengan tahap pendaftaran Hak Tanggungan di Kantor Pertanahan setempat; 7. Pada asasnya pemberi Hak Tanggungan (debitor atau pihak lain) wajib hadir sendiri di kantor PPAT yang berwenang membuat APHT berdasarkan daerah kerjanya (daerah kerjanya adalah per kecamatan yang meliputi kelurahan atau desa letak bidang tanah hak ditunjuk sebagai objek Hak Tanggungan). Didalam APHT disebutkan syaratsyarat spesialitas (sebagaimana disebutkan diatas), jumlah pinjaman, penunjukan objek Hak Tanggungan, dan hal-hal yang diperjanjikan (ps.11 (2) UUHT) oleh kreditor dan debitort, termasuk janji Roya Partial (ps.2 (2) UUHT) dan janji penjualan objek Hak Tanggungan di bawah tangan (ps.20 UUHT); 8. Untuk kepentingan kreditor, dikeluarkan kepadanya tanda bukti adanya Hak Tanggungan, yaitu Sertipikat Hak Tanggungan yang terdiri dari salinan Buku Tanah Hak Tanggungan dan salinan APHT. d. Bahwa yang menerima dan menjaminkannya AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN adalah PARA TERGUGAT yaitu PT Askrindo (Persero) sebagai TERGUGAT I, dan PD Metro sebagai TERGUGAT II, dan oleh karenanya dengan menarik TURUT TERGUGAT I (Notaris/PPAT) kedalam gugatan penggugat hanya asal-asalan saja dan tidak ada kaitannya dengan PENGGUGAT karena TURUT TERGUGAT I tidak mengenal
PENGGUGAT
TANGGUNGAN
ATAS
dengan
dasar
SERTIFIKAT
bahwa
PEMOHON
TERSEBUT
adalah
HAK telah
MENUNJUKAN BUKTI BUKTI ASLI yang diwajibkan didalam peraturan dan perundang undangan sehingga gugatan PENGGUGAT menjadi kabur dan gugatan PENGGUGAT haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard); DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa TURUT TERGUGAT I menolak dengan tegas seluruh dalil - dalil gugatan PENGGUGAT kecuali dinyatakan dengan tegas oleh TURUT TERGUGAT I;
Halaman 15 dari 22 halaman Putusan No.135/PDT/2017/PT.BDG.
2. Bahwa TURUT TERGUGAT I mensomir PENGGUGAT untuk membuktikan dalil-dalil
yang
di
kemukakan
dalam
gugatannya
mengenai
TURUT
TERGUGAT I; 3. TURUT TERGUGAT I tidak akan menanggapi dalil-dalil PENGGUGAT yang tidak berkaitan dengan diri TURUT TERGUGAT I; 4. Bahwa Nampak dalil - dalil gugatan PENGGUGAT selain mengada-ada juga obscure, terlepas apakah dalil tersebut murni kebenaran yang ada pada diri PENGGUGAT atau berasal dari luar diri PENGGUGAT, tetapi yang jelas dalildalil tersebut jelas mengada-ada dan tidak berdasarkan kenyataan; Maka berdasarkan
atas segala apa yang telah diuraikan diatas TURUT
TERGUGAT I mohon dengan segala hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa pokok perkara ini berkenan memutuskan : DALAM EKSEPSI : Menolak gugatan PENGGUGAT secara keseluruhan, atau setidak tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard); DALAM POKOK PERKARA: 1. Menyatakan PARA TERGUGAT adalah yang benar dan cukup alasan serta tidak ada kewajiban hukum terhadap PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I dalam perkara aquo; 2. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya; 3. Menyatakan bahwa PARA TERGUGAT adalah benar dan sah secara hukum; 4. Menyatakan
bahwa
Akta
Pemberian
Hak
Tanggungan No.44/2003,
tertanggal 05 Mei 2015 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT I adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum. 5. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini; ATAU apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo at Bono). Membaca, bahwa jawaban TURUT TERBANDING III semula Turut Tergugat II tertanggal 28 Juni 2016 yaitu sebagai berikut ; Dalam eksepsi : Bahwa yang bertindak sebagai Penggugat adalah Hj. Nurmilah alias Hj. Nemah binti H. Muhabar sedangkan sertipikat yang ada pada Turut Tergugat II tercatat atas nama Haji Nemah Bin H. Muhabar . Oleh karena itu kami dari Turut Tergugat II menyatakan bahwa perkara ini tidak ada kaitannya dengan Penggugat oleh karena itu Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat sehingga kami mohon agar gugatn ini ditolak. Halaman 16 dari 22 halaman Putusan No.135/PDT/2017/PT.BDG.
Dalam Pokok Perkara: Bahwa apa yang menjadi dalil Turut Tergugat II dalam eksepsi menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan jawaban kami dalam pokok perkara. 1. Bahwa Penggugat mendalilkan telah kehilangan sertipkat tahun 2001 a quo Sertipikat Hak Milik Nomor 701/Nagasari dan akan menjual pada tahun 2005 tetapi tidak dapat diproses karena dibebani Hak Tanggungan atas nama Tergugat I (PT. Asuransi Kredit Indonesia yang berkedudukan di Indonesia). Bahwa dengan dalil tersebut bagaimana mungkin dilakukan penjualan kalau tanah a quo tidak dilakukan penggantian sertipikat yang telah hilang. 2. Bahwa sertipikat a quo semula terbit atas nama Haji Nemah Bin H. Muhabar yang diproses melalui Pengakuan tanah milik adat dengan SPPT Nomor 0100010 dan penerbitan sertipikat tanggal 03-02-1999. Bahwa tanah aquo pada 18-8-2005 telah diterbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dengan Nomor 630.1/129A/III/2005 yang akan digunakan untuk lelang. 3. Bahwa pada tanggal 19-05-2003, oleh Turut Tergugat II dilakukan pencatatan Hak Tanggungan Peringkat I atas nama PT. Asuransi Kredit Indonesia (PT. Askrindo) yang berkedudukan di Jakarta dengan Hak Tanggungan Nomor 561/2003 yang aktanya dibuat oleh Muhamad Mundjaki, SH yang saat ini belum ada penghapusan Hak tanggungan atau masih tercatat atas nama Tergugat I. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, kami dari Turut Tergugat, II mohon pada Majelis Hakim yang Terhormat untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut: •
Menerima eksepsi dan jawaban Turut Tergugat II;
•
Menolak gugatan Penggugat seluruhnya; Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam
perkara ini atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya. Membaca serta memperhatikan Relaas Panggilan tertanggal 1 Maret 2016, 22 Maret 2016, 19 April 2016 dan tanggal 17 Mei 2016 yang disampaikan kepada TURUT TERBANDING I semula Tergugat II, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir dipersidangan namun yang bersangkutan tidak pernah datang maupun kuasanya untuk mewakili kepentingannya dipersidangan ; Membaca serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 18 Oktober 2016,Nomor.52/Pdt.G/2016/PN.Bks. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : Halaman 17 dari 22 halaman Putusan No.135/PDT/2017/PT.BDG.
DALAM EKSEPSI : Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya; DALAM POKOK PERKARA : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum; 3. Menyatakan tidak mempunyai
kekuatan hukum
Akta
Pemberian
Hak
Tanggungan No.44/2003 tanggal 05 Mei 2003; 4. Menghukum
Tergugat
No.00701/Nagasari
I
tanggal
untuk 01
mengembalikan Februari
1999
Sertipikat Surat
Ukur
Hak
Milik
Nomor
:
745/Nagasari/1999, luas : 9.860 m2 kepada Penggugat; 5. Menyatakan Sertipikat Hak Tanggungan atas tanah yang melekat pada Sertipikat Hak Milik Nomor 00701/Nagasari tanggal 01 Februari 1999, Surat Ukur Nomor 745/Nagasari/1999, Luas 9.860 m2 tidak mempunyai kekuatan hukum ; 6. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II patuh pada putusan ini; 7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.766.000,- (dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah); 8. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya; Membaca, akta pernyataan permohonan banding No.52/Pdt.G/2016/PN.Bks. jo. No.95/Bdg/2016/PN.Bks. yang dibuat oleh Bebet Ubaedilah Affandi, S.H., M.H. Panitera Pengadilan Negeri Bekasi yang menyatakan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2016 PEMBANDING semula Tergugat I melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 18 Oktober 2016 Nomor.52/Pdt.G/2016/PN.Bks. diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ; Membaca, risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi yang menyatakan bahwa pada tanggal 30 Desember 2016 permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan saksama kepada TERBANDING semula Penggugat, kepada TURUT TERBANDING I semula Tergugat II pada tanggal 6 Januari 2017, kepada TURUT TERBANDING II semula Turut Tergugat I dan kepada TURUT TERBANDING III semula Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 27 Januari 2017 pada tanggal ; Membaca, memori banding yang diajukan oleh Kuasa PEMBANDING semula Tergugat I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 14 Halaman 18 dari 22 halaman Putusan No.135/PDT/2017/PT.BDG.
Desember 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada TERBANDING semula Penggugat pada tanggal 30 Desember 2016, kepada TURUT TERBANDING I semula Tergugat II pada tanggal 6 Januari 2017, kepada TURUT TERBANDING II semula Turut Tergugat I dan TURUT TERBANDING III semula Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 27 Januari 2017 ; Membaca,
kontra
memori
banding
yang
diajukan
oleh
kuasa
hukum
TERBANDING semula Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 11 Januari 2017 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada PEMBANDING semula Tergugat I pada tanggal 26 Januari 2017 ; Membaca, risalah pemberitahuan
pemeriksaan berkas (inzage) perkara
Nomor.52/Pdt.G/2016/PN.Bks. yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Bekasi telah memberikan kesempatan kepada pihak PEMBANDING semula Tergugat I pada tanggal 29 Desember 2016, kepada TERBANDING semula Penggugat pada tanggal 30 Desember 2016, kepada TURUT TERBANDING I semula Tergugat II pada tanggal 6 Januari 2017, kepada TURUT TERBANDING II semula Turut Tergugat I dan TURUT TERBANDING III semula Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 27 Januari 2017 dengan patut dan seksama ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa hukum PEMBANDING semula Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang,oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa terhadap putusan a quo, kuasa hukum PEMBANDING semula Tergugat I telah mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana telah diuraikan dalam memori bandingnya tanggal 14 Desember 2016 pada pokoknya sebagai berikut : -
Bahwa pertimbangan judex factie telah keliru dalam mempertimbangkan kedudukan hokum Terbanding/semula Penggugat, karena sesuai dengan fakta hukum bahwa Terbanding/semula Penggugat telah mendalilkan dalam halaman 4 angka 6 gugatan adanya pemalsuan dan telah melaporkan kepada Kepolisian (Pidana) namun hingga gugatan diajukan belum ada Putusan Pidana apakah betul ada Pemalsuan atau tidak, yang dapat menjelaskan kedudukan Hukum Terbanding/semula Penggugat yang dapat mendukung dalil Terbanding/Penggugat tersebut dan hal ini tidak dipertimbangkan oleh
Halaman 19 dari 22 halaman Putusan No.135/PDT/2017/PT.BDG.
judex factie, sehingga putusan Pengadilan tingkat pertama adalah kurang pertimbangan hukum dan harus dibatalkan ; -
Bahwa pertimbangan judex factie paa halaman 27 angka 3 tentang eksepsi gugatan kabur, kacau dan tidak jelas (obscuur libel) tidak cukup pertimbangan hukumnya ;
-
Bahwa pertimbangan hukum halaman 34 mengenai bukti P-5 berupa surat keterangan beda nama No.474.4/101/VIII/Adm.Pem/2016 tgl. 4 Agustus 2016 baru dibuat setelah perkara gugatan ini akan diputuskan ;
-
Bahwa adalah sungguh aneh dan janggal karena dalam surat gugatan Terbanding/semula Penggugat menyatakan telah kehilangan Sertifikat Hak Milik No.00701/Nagasari pada tahun 2001, tapi katanya baru dilaporkan pada tahun 2005, namun hingga saat ini tidak ada dilampirkan bukti Laporan Kehilangan dari Kepolisian sebagaimana didalilkan Terbanding/semula Penggugat ;
-
Bahwa atas dasar Akta Pemberian Hak Tanggungan yang sah menurut hukum dan dengan dilampiri bukti-bukti maka Turut Terbanding III/semula Turut Tergugat II Kantor Pertanahan Bekasi menerbitkan Sertifikat Hak tanggungan
atas
No.00701/Nagasari
tanah tanggal
yang 02
melekat Februari
pada 1999
Sertifikat surat
Hak ukur
Milik Nomor
754/Nagasari/1999 luas 9860 M2 adalah sah menurut hukum, putusan Pengadilan Negeri Bekasi haruslah dibatalkan ; -
Membatalkan
putusan
Pengadilan
Negeri
Bekasi
Nomor
52/Pdt.G/2016/PN.Bks. tanggal 18 Oktober 2016, karena Pengadilan Negeri Bekasi dengan keputusannya telah keliru, karena tidak tepat dan benar serta tidak adil dalam pertimbangan hukumnya ; Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari PEMBANDING semula Tergugat I, TERBANDING semula Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan kontra memori banding tanggal 11 Januari 2017 pada pokoknya dapat menerima seluruh pertimbangan hukum keputusan aquo dan menolak seluruh keberatan yang disampaikan oleh PEMBANDING semula Tergugat I dalam memori bandingnya, oleh karenanya memohon kepada Pengadilan Tinggi Jawa Barat untuk menolak Memori Banding dari PEMBANDING semula Tergugat I, selanjutnya menguatkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama Nomor. 52/Pdt.G/2016/PN.Bks, tanggal 18 Oktober 2016 ; Menimbang, bahwa TURUT TERBANDING II semula Turut Tergugat I dan TURUT TERBANDING III semula Turut Tergugat II tidak mengajukan memori banding dalam perkara aquo ; Halaman 20 dari 22 halaman Putusan No.135/PDT/2017/PT.BDG.
Menimbang, bahwa setelah Pengadilan TInggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berita acara beserta surat-surat dalam bekas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor.52/Pdt.G/2016/PN.Bks., tanggal 18 Oktober 2016, setelah pula memperhatikan memori banding dan kontra memori banding, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pengadilan Negeri dalam pertimbangan putusannya telah berdasarkan alasan-alasan hukum yang tepat dan benar, karena itu dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ; Menimbang, bahwa oleh karena di dalam keberatan PEMBANDING semula Tergugat I didalam memori bandingnya, serta kontra memori banding dari kuasa hukum TERBANDING semula Penggugat tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Hakim Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi ; Menimbang, bahwa karena PEMBANDING semula Tergugat I tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini ; Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No.20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ; MENGADILI -
Menerima
permohonan banding dari PEMBANDING semula Tergugat I
tersebut ; - Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 18 Oktober 2016, Nomor.52/Pdt.G/2016/PN.Bks. yang dimohonkan banding tersebut ; - Menghukum PEMBANDING semula Tergugat I untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah). Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim,pada hari SELASA, tanggal 09 MEI 2017 oleh kami A. FADLOL TAMAM, S.H, M.Hum. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat selaku Ketua Majelis dengan KAREL TUPPU, Halaman 21 dari 22 halaman Putusan No.135/PDT/2017/PT.BDG.
S.H, M.H. dan AMRIL, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari RABU, tanggal 17 MEI 2017 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota,serta dibantu oleh YUNTHA DHARMANSYAH S, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara. HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
HAKIM KETUA,
ttd
ttd
KAREL TUPPU, S.H, M.H.
A. FADLOL TAMAM, S.H, M.Hum.
ttd AMRIL, S.H., M.H.
PANITERA PENGGANTI, ttd YUNTHA DHARMANSYAH S, S.H.
Perincian biaya perkara : 1. Biaya Materai
Rp.
6.000,-
2. Biaya Redaksi putusan
Rp.
5.000,-
3. Biaya Pemberkasan
Rp. 139.000,-
Jumlah
Rp. 150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah)
Halaman 22 dari 22 halaman Putusan No.135/PDT/2017/PT.BDG.
