PTA. Smd

P U T U S A N Nomor 31/Pdt.G/2016/PTA. Smd

‫ﺑﺴـﻢ اﷲ اﻟـﺮ ﺣـﻤﻦ اﻟﺮ ﺣـﯿﻢ‬ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan Sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Talak yang diajukan: Pembanding, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual Emas, pendidikan SLTA., tempat kediaman di Jalan Xxxx Kabupaten Kutai Timur, semula sebagai Termohon, sekarang sebagai Pembanding; melawan Terbanding, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan PT. XXX., pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Xxxx Kabupaten Kutai Timur, semula sebagai

Pemohon, sekarang sebagai

Terbanding; Pengadilan Tinggi Agama tersebut; Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini; DUDUK PERKARA Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan

yang

dijatuhkan

oleh

Pengadilan

Agama

Sangatta

Nomor

127/Pdt.G/2016/PA. Sgta, tanggal 16 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Syakban 1437 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (Pembanding ) didepan sidang Pengadilan Agama Sangatta;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2016/PTA.Smd

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sangatta untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Sangatta Utara serta kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya

meliputi

tempat

perkawinan

Pemohon

dan

Termohon

dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar telah disediakan untuk itu; 4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon/Pembanding tidak puas dan pada hari Jum’at tanggal 30 Mei 2016 telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 127/Pdt.G/2016/PA. Sgta tanggal 16 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Syakban 1437 Hijriyah, sebagai mana akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sangatta Nomor 127/Pdt.G/2016/PA. Sgta tanggal 30 Mei permohonan

banding

tersebut

telah

diberitahukan

2016 dan kepada

Pemohon/Terbanding pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2016; Bahwa Termohon/Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sangatta Nomor 127/Pdt.G/2016/PA. Sgta tanggal 01 Juli 2016; Bahwa Termohon/Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016, akan tetapi Termohon/Pembanding tidak melakukan inzage, sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat

oleh

Panitera

Pengadilan

Agama

Sangatta

Nomor

127/Pdt.G/2016/PA.Sgta tanggal 12 Juli 2016; Bahwa Pemohon/Terbanding juga telah diberitahu untuk melakukan inzage pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016, akan tetapi Pemohon/Terbanding tidak melakukan inzage, sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak Melakukan Inzage yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Sangatta Nomor 127/Pdt.G/2016/PA.Sgta tanggal 12 Juli 2016; Bahwa permohonan banding Termohon/Pembanding telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada tanggal 2 Agustus


2016 dengan Nomor 31/Pdt.G/2016/PTA Smd, dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Sangatta sebagai pengaju tanggal 2 Agustus 2016 sebagaimana tersebut dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor W17-A9/367/HK.05/7/2016 tanggal 2 Agustus 2016;

PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding dalam perkara ini ditingkat pertama sebagai pihak yakni berkedudukan sebagai Termohon. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 199 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Termohon/Pembanding mempunyai legal standing untuk mengajukan banding; Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding mengajukan banding pada tanggal 30 Mei 2016, dan pada persidangan pembacaan putusan ditingkat pertama pada tanggal 16 Mei 2016 Termohon/Pembanding hadir. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 199 ayat (1) R.Bg.

oleh karena itu

permohonan banding Termohon/Pembanding secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding tidak mengajukan memori banding, sehingga majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui apa keberatan Termohon/Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 127/Pdt.G/2016/PA.Sgta yang dimohonkan banding; Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Samarinda merupakan Peradilan Ulangan, maka dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara a

quo,

terlebih

dahulu

akan

mengadili

pokok

dari

permohonan

Pemohon/Terbanding adalah Cerai Talak dikarenakan sejak tanggal 6 April 2016 Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sering terjadi perselisihan disebabkan: a. Termohon/Pembanding dengan Pemohon/Terbanding telah menanda tangani

sebuah perjanjian yang pada dasarnya memberatkan Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2016/PTA.Smd

Pemohon/Terbanding; b. Termohon/Pembanding hanya memikirkan masalah harta; c. Pemohon/Terbanding

sudah pernah mengajukan gugatan dengan

Nomor 350/Pdt.G/2015/PA.Sgta namun ditolak, karena Pemohon/Terbanding tidak

dapat

menghadirkan

saksi,

para

saksi

diancam

oleh

Termohon/Pembanding sehingga tidak berani hadir dipersidangan; Menimbang, bahwa terhadap posita dan petitum permohonan tersebut yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dengan baik, dan Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambah pertimbangan hukumnya; Menimbang, bahwa

Termohon/Pembanding

memberikan jawaban

yang pada pokoknya Termohon/Pembanding membenarkan jika antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon /Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Nopember 2015, dan Pemohon/Terbanding pernah mengajukan gugatan perceraian pada tahun 2015 namun perkaranya ditolak, disamping itu Termohon/Pembanding juga membenarkan jika pada tanggal 6 April 2016 telah membuat pernyataan bersama dan ditandatangani bersama antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding; Menimbang, bahwa alasan penyebab terjadinya pertengkaran lainnya yaitu Termohon/Pembanding hanya mementingkan harta dan Termohon /Pembanding mengancam para saksi yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding dalam sidang perceraian tahun 2015, Termohon/Pembanding membantah dalam jawabannya

masalah perceraian Termohon/Pembanding keberatan

diceraikan oleh Pemohon/Terbanding; Menimbang,

bahwa

tentang

telah

terjadinya

perselisihan

dan

pertengkaran sejak bulan Nopember 2015, dan adanya surat pernyataan pada tanggal 06 April 2016 serta pada tahun 2015 Pemohon/Terbanding telah mengajukan

perceraian

telah

diakui

kebenarannya

oleh

Termohon

/Pembanding; Menimbang, bahwa walaupun dalam surat permohonannya Pemohon/ Terbanding menyatakan pertengkaran dan perselisihan terjadi sejak tanggal 6


April 2016 akan tetapi Termohon/Pembanding mengakui pertengkaran terjadi sejak bulan Nopember 2015, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terjadinya

pertengkaran

antara

Pemohon/Terbanding

dengan

Termohon/Pembanding sesuai dengan pengakuan Termohon/Pembanding yakni sejak bulan Nopember 2015, dan puncak dari pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 6 April 2016 dengan dibuatnya surat pernyataan sebagaimana bukti P.2; Menimbang, bahwa walaupun Termohon/Pembanding mengakui telah terjadi pertengkaran dan perselisihan dengan Pemohon/Terbanding sejak bulan Nopember 2015, akan tetapi Termohon/Pembanding tidak menyebutkan penyebab terjadinya pertengkaran. Walaupun begitu Termohon/Pembanding telah mengajukan alat bukti surat T.1, dan T. 2, yang memberikan petunjuk jika pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding disebabkan karena Termohon/Pembanding telah menuduh Pemohon/Terbanding berzina dengan wanita lain, atau setidaktidaknya

pertengkaran

dan

perselisihan

disebabkan

karena

Pemohon

/Terbanding mempunyai wanita idaman lain; Menimbang, bahwa pengakuan merupakan bukti yang sempurna dan menentukan sebagaimana ketentuan pasal 311 R.Bg. yang sesuai dengan pendapat Syeikh Ibrahim al Bajuri dalam kitab Bajuri Juz II halaman 334 yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi;

‫ﻓﺎن اﻘﺮ ﺒﻤﺎ ادﻋﻰﻋﻟﯿﮫ ﺒﮫ ﻠزﻤﮫ ﻤﺎ اﻘﺮ ﺒﮫ‬ Artinya : “Apabila Termohon mengakui kebenaran dalil permohonan yang dituduhkan kepadanya maka hakim memutuskan berdasarkan pengakuan tersebut”; Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti pengakuan tersebut maka telah menjadi fakta dan sekaligus telah terbukti sejak bulan Nopember 2015 antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sering terjadi pertengkaran

dan

perselisihan

yang

disebabkan

Pemohon/Terbanding

mempunyai wanita idaman lain dan pada tahun 2015 Pemohon/Terbanding telah mengajukan gugatan perceraian. Akibatnya pada tanggal 6 April 2016 dibuat

pernyataan

bersama

antara

Termohon/Pembanding

dengan


Pemohon/Terbanding; Menimbang, bahwa dengan adanya fakta kejadian pada tahun 2015 Pemohon/Terbanding telah mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Sangatta dengan Nomor perkara 350/Pdt.G/2015/PA.Sgta, maka patut diduga jika sejak saat diajukan gugatan perceraian pada tahun 2015 antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Dan dengan adanya tempat tinggal yang berbeda dalam surat gugatan Majelis

Hakim

perceraian dalam perkara ini memberikan petunjuk kepada Tingkat

Banding

jika

Pemohon/Terbanding

dengan

Termohon/Pembanding telah terjadi pisah tempat kediaman bersama sejak diajukannya gugatan perkara perceraian tahun 2015; Menimbang,

bahwa

dalam

rumah

tangga

yang

sering

terjadi

perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara suami istri sudah pisah tempat tinggal, antara suami istri tidak ada komunikasi aktif, selama pisah sudah tidak berhubungan layaknya suami istri dan selama waktu pisah tersebut masingmasing suami istri sudah tidak melaksanakan tugas kewajibannya Pemohon/Terbanding Termohon/Pembanding

bersikeras tidak

untuk

bersungguh-sungguh

cerai, dan

dan

sementara tidak

berdaya

mengupayakan perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dalam rumah tangga yang demikian tersebut termasuk rumah tangga yang telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi; Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang telah pecah tersebut, tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud, mempertahankan rumah tangga yang demikian bukanlah sikap yang bijaksana, akan tetapi justru menyengsarakan kepada kedua belah pihak terlebih lagi bagi Pemohon/Terbanding, oleh karenanya perceraian merupakan jalan keluar yang terbaik

agar

Pemohon/Terbanding

dan

Termohon/Pembanding

dapat

menentukan masa depannya yang lebih baik; Menimbang, bahwa dengan adanya alasan perceraian sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengemukakan pendapat ahli Fikih DR Ahmad Ghondur dalam Kitab At Thalak


halaman 57 dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

‫وﻋﻨﺪ اﺧـﺘﻼ ف اﻻﺧـﻼ ق ﻻﯾﺒـﻘﻰ اﻟﻨﻜﺎح ﻣﺼﻠـﺤﺔ ﻷﻧﮫ ﻻﯾﺒـﻘﻰ وﺳﯿـﻠﺔ اﻟﻰ‬ ‫اﻟﻤـﻘﺎﺻﺪ ﻓﺘـﻨـﻘـﻠﺐ اﻟﻤﺼﻠـﺤﺔ اﻟﻰ اﻟﻄـﻼ ق‬ Artinya: “Tatkala pertikaian terjadi (telah memuncak) pernikahan tidak lagi menyisakan (mendatangkan) manfaat karena tidak dapat lagi menjadi media menuju maksud, maka kemaslahatan itu beralih kepada talak”; Menimbang, bahwa walaupun Termohon/Pembanding menyatakan keberatan cerai dengan Pemohon/Terbanding, akan tetapi karena telah ternyata rumah tangga Termohon/Pembanding dengan Pemohon/Terbanding terbukti telah pecah, maka keberatan cerai dari Termohon/Pembanding tersebut tidak beralasan dan harus dikesampingkan; Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon/Terbanding tentang alasan perceraian yang dibantah oleh Termohon/Pembanding, maka untuk meneguhkan dalil gugatan yang dibantah, Pemohon/Terbanding telah mengajukan alat bukti dua orang saksi, para saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, akan tetapi keterangan para saksi tersebut tidak dapat meneguhkan dalil permohonan Pemohon/Terbanding yang dibantah oleh Termohon/Pembanding, akan tetapi karena tidak ada keharusan untuk membuktikan semua dalil gugatannya, maka dengan sebagian alasan perceraian telah terbukti dapat dijadikan alasan untuk memutuskan perkara ini, oleh karenanya bantahan Termohon/Pembanding tersebut tidak beralasan; Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Pemohon /Terbanding yang bernama Habiburrahman bin Ali Amran adalah kakak kandung Pemohon/Terbanding, saksi tersebut telah memberikan keterangan apa

yang

dilihat

dan

didengarnya

sendiri

keadaan

rumah

tangga

Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat telah memenuhi syarat formil Pasal 175 R.Bg dan syarat materiil Pasal 308 ayat (1) R. Bg, karenanya dipertimbangkan; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat keterangan saksi II Pemohon Testimoniun de auditu, sehingga menambah


pembuktian dengan tambahan sumpah, hal tersebut adalah wewenang Yudex Faxtie; Menimbang,

bahwa

dengan

terjadinya

pertengkaran

Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding,

antara

saksi sudah sering

menasihati Termohon/Pembanding akan tetapi tidak berhasil, sedangkan Termohon/Pembanding tidak menghadirkan saksi keluarga, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding memandang

telah cukup keterangan dari Saksi I

Pemohon yang bernama Xxxx dan Saksi II Pemohon yang bernama Xxxx (teman dekat Pemohon)

cukup mewakili untuk kepentingan keluarga

Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding, sehingga pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan sebagaimana pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; Menimbang, penyebab

bahwa

sebagaimana

terjadinya pertengkaran

Termohon/Pembanding

adalah

telah

dipertimbangkan

antara Pemohon/Terbanding

Pemohon/Terbanding

mempunyai

diatas dengan wanita

idaman lain, terjadinya pisah tempat tinggal bersama antara Pemohon/ Terbanding dengan Termohon/Pembanding karena Pemohon/Terbanding yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama. Dengan demikian Termohon /Pembanding tidak termasuk istri yang nusyuz; Menimbang, bahwa pernikahan antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah terjadi hubungan layaknya suami istri (ba’da dukhul) dan talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon/Terbanding terhadap Termohon/Pembanding

adalah

talak raj’i, posisi

Termohon/Pembanding

sebagai istri bukan termasuk istri yang nusyuz, maka demi terwujudnya rasa keadilan

dan

kepastian

hukum

serta

untuk

menjamin

hak-hak

Termohon/Pembanding, serta dengan mendasarkan pasal 152 dan 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim Tingkat Banding secara ex Officio menghukum kepada Pemohon/Terbanding untuk memberikan nafkah selama masa iddah dan mut’ah kepada Termohon/Pembanding berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa nafkah selama masa iddah dan mut’ah untuk


Termohon/Pembanding

sebagai

konsekwensi

bagi

Pemohon/Terbanding

dengan adanya cerai talak; Menimbang, bahwa untuk menilai nafkah selama masa iddah dan mut’ah yang diberikan oleh suami yang menceraikan istrinya pada dasarnya adalah untuk mencukupi kebutuhan minimal biaya hidup istri selama masa iddah, dan besar/jumlah pembebanan nafkah iddah disesuaikan dengan penghasilan suami yang bekerja di Perusahaan PT. XXX. Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dipandang layak untuk nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), jumlah tersebut dipandang dalam kemampuan Pemohon/Terbanding sebagai Karyawan PT. XXX ; Menimbang, bahwa pada prinsipnya pemberian mut’ah sebagai kewajiban Pemohon/Terbanding sebagaimana tersebut dalam ayat al Qur’an surah al Ahzab ayat 49 dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis

     ...

yang berbunyi:

Artinya:” . . . maka berikanlah mut’ah dan lepaskanlah mereka dengan cara sebaik-baiknya”.

Menimbang, bahwa mut’ah yang diberikan seorang suami terhadap istri yang diceraikan bertujuan untuk menghibur hati seorang istri yang sedang mengalami kesedihan akibat terjadinya Cerai Talak tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat DR. Wahbah Al Zuhaili dalam Kitabnya Fikh Al Islami Wa Adillatuhu Juz VII halaman 316 dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

‫ﻟﺘﻄﻴﺐ ﻧﻔﺴﻪ و ﻳﻌﻮﺿﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﻢ اﻟﻔﺮاق‬ Artinya: “Pemberian Mut’ah agar bisa menghibur hati istri dan untuk meringankan kepedihan akibat cerai talak itu”. Menimbang, bahwa dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam yang patut dipertimbangkan dalam menetapkan besarnya mut’ah yang harus Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2016/PTA.Smd

diberikan kepada istri yang diceraikan adalah dengan melihat kepatuhan seorang istri dalam menjalani kehidupan sebagai istri dan kemampuan suami itu sendiri; Menimbang, bahwa kesetiaan dan kepatuhan Termohon/Pembanding yang telah mendampingi Pemohon/Terbanding selama masa perkawinan selama kurang lebih 14 tahun dengan mengasuh 3 (tiga) orang anak dan suami.

Dengan

penghasilan Pemohon/Terbanding maka Majelis Hakim

Tingkat Banding memperhatikan ketentuan Pasal 158 huruf (b) dan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam berpendapat bahwa Pemohon/Terbanding sebagai Karyawan PT. XXX. mampu dibebani untuk memberikan mut’ah

kepada

Termohon/Pembanding adalah sebuah Gelang Emas 20 Gram 22 karat; Menimbang,

bahwa

Termohon/Pembanding

berdasarkan yang

pertimbangan

mengajukan

tersebut

banding

diatas, tetapi

Termohon/Pembanding tidak mengajukan memori banding. Dengan tidak mengajukannya memori banding maka tidak dapat diketahui keberatan apa terhadap putusan yang dibanding tersebut, sehingga Termohon/Pembanding

tersebut

tidak

beralasan

keberatan apapun dan

tidak

perlu

dipertimbangkan dalam putusan ini; Menimbang, bahwa untuk petitum angka 3 (tiga), Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dimana untuk Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi

tempat tinggal

Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding disebut secara riil yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara, akan tetapi tidak demikian untuk Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan dilangsungkan, untuk itu agar sesuai maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengsingkronkan antara Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman para pihak dan Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi dilangsungkannya perkawinan tersebut dengan menyebut riil Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut; Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 127/Pdt.G/2016/PA. Sgta tanggal 16 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Syakban 1437 Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2016/PTA.Smd

Hijriyah yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan dengan tambahan dan perbaikan amar putusan sehingga amar putusannya menjadi sebagaimana yang akan disebut dibawah ini; Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah

diubah dengan

Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

maka

biaya

perkara

tingkat

pertama

dibebankan

kepada

Pemohon/Terbanding, sedangkan biaya tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding; Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Syara’ yang berkaitan dengan perkara ini; MENGADILI -

Menyatakan permohonan banding Termohon/Pembanding dapat diterima;

-

Menguatkan

putusan

Pengadilan

Agama

127/Pdt.G/2016/PA.Sgta tanggal 16 Mei 2016 tanggal 9 Syakban 1437 Hijriyah

Sangatta

Nomor

Masehi bertepatan dengan

yang dimohonkan banding dengan

tambahan dan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding; 2. Memberi izin kepada Pemohon/Terbanding menjatuhkan

talak

satu

raj’i

terhadap

( Terbanding ) untuk Termohon/Pembanding

(Pembanding ) didepan sidang Pengadilan Agama Sangatta; 3. Menghukum

Pemohon/Terbanding

untuk

menyerahkan

kepada

Termohon/ Pembanding - Nafkah Iddah sejumlah Rp. 6.500.000,-00 (enam juta lima ratus ribu rupiah); - Mut’ah berupa sebuah gelang Emas 20 Gram 22 Karat; 4. Memerintahkan

Panitera

Pengadilan Agama

Sangatta untuk

mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2016/PTA.Smd

Kutai Timur serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kertanegara, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu; 5. Membebankan kepada Pemohon/Terbanding dalam tingkat pertama untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah); -

Membebankan kepada Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara ditingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqa’dah 1437 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Masunah, M.HI. Ketua Majelis, Drs. Sukandar, S.H. masing-masing sebagai Penetapan

Ketua

sebagai

dan Drs. H, Masyhudi Hs, S.H. M.H.,

Hakim Anggota, yang ditetapkan berdasarkan

Pengadilan

Tinggi

Agama

Samarinda

nomor

31/Pdt.G/2016/PTA.Smd. tanggal 2 Agustus 2016 untuk memeriksa pada tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 5 September 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijjah 1437 Hijriyah pada sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu Drs. H. Ibrahim, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak

dihadiri oleh Termohon/Pembanding dan

Pemohon/Terbanding ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS


Drs. SUKANDAR, S.H

Dra.Hj.MASUNAH,M.HI.

HAKIM ANGGOTA .

Drs. H. MASYHUDI, Hs., SH., M.H .

PANITERA PENGGANTI

Drs. H. IBRAHIM

Perincian biaya perkara banding: Biaya proses

: Rp. 139.000,00

Redaksi

: Rp.

5.000,00

Meterai

: Rp

6.000,00

Jumlah

: Rp. 150.000,00


PTA. Smd

Recommend Documents