PT PBR DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

P U T U S A N NOMOR 02/PDT/2015/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Universitas Riau, beralamat KM 12,5 Jalan HR Subrantas, simpang baru, Kecamatan Tampan kota Pekanbaru Riau,dalam hal ini diwakili oleh kuasanya H. Djemarin Marat,SH & Rekan, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 27 Mei 2013 No.293/UN19/TU/2013 yang ditanda tangani oleh Dr.Yanuar,M.Si dalam jabatannya sebagai Pembantu Rektor II Universitas Riau, semula Tergugat III/Pembanding I;

2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, beralamat di Jalan Jendral Sudirman Senayan Jakarta Pusat Jakarta 10270, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Muhammad Ravii, SH.,MM, Dyah Kisworini,SH, Didit Junaedi.SH, Lusiana Matondang,H berdasarkan surat kuasa khusus Menteri Pendidikan dan kebudayaan No.0249/MPK.A/2013 tanggal 31 Juli 2013, semula Tergugat I/Pembanding II;

3. Pemerintah Daerah Propinsi Riau,beralamat di Jalan Sudirman No.460 Pekanbaru Riau, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya

Ardis Handayani.

MZ,SH.,MH, Yan Dharmadi.SH.,MH, Herman Marbun,SH,M. Irsadul Afkari.SH, berdasarkan surat kuasa khusus No. 207/SKA/II/2013 tanggal 20 Mei 2013, semula Tergugat II/Pembanding III;

4. Badan Pertanahan Republik Indonesia cq.Kantor Pertahanan Nasional Kota Pekanbaru, beralamat di Jalan Pepaya No. 47 Pekanbaru, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Abdul Rajab,SH.,MH, Ifni Nasif,SH, Novia Damaiyani,SH dan Rosnelly berdasarkan surat kuasa khusus 241/60014.71/III/2014

tanggal

07

Maret

2014,

semula

Tergugat

VII/Pembanding IV;

5. Pemerintah Daerah Propinsi Riau beralamat di Jalan Sudirman No.460 Pekanbaru Riau Cq.Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar beralamat di

Hal 1 dari 65 hal. Put.02/PDT/2015/PT.PBR

Jalan.Prof.M.Yamin No.17 Bangkinang, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Khairuman,SH dan Sirajul Munir,SH.,MH, berdasakan surat kuasa khusus No.183.1/HK-SKK/68 tanggal 17 Juni 2013, semula Tergugat V/Pembanding V;

M e l a w a n :

1. SUNARTI

Pekerjaan Pegawai Swasta, umur 53 Tahun, beralamat di Jalan Sei Duku RT 01/RW 05 Kelurahan Tanjung Rhu, Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru, semula Penggugat I/Terbanding I;

2. SYAMSUARNI, Pekerjaan mengurus rumah tangga umur 73 tahun, beralamat di Jalan Sei Duku, Gang Bertuah RT 01/RW 05 Kelurahan Tanjung Rhu, Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru, semula Penggugat II/Terbanding II;

3. MURNIWATY, Pekerjaan mengurus Rumah Tangga,umur 68 tahun,beralamat di Jalan Mohd Ali No.I RT 02/RW 01 Padang Terubuk kota Pekanbaru , semula Penggugat III/Terbanding III;

4. Kementrian Negara Pemuda dan Olah Raga Republik Indonesia,beralamat di Jalan Gerbang Pemuda No.3 Senayan Jakarta Pusat Jakarta Cq.Dinas Pemuda dan Olah Raga Propinsi Riau, beralamat Jalan Sutomo No.114 Pekanbaru Riau, semula Tergugat IV/Turut Terbanding I;

5. Badan Pertanahan Nasional Wilayah Propinsi Riau, beralamat di Jalan Pepaya No. 55 Pekanbaru Riau, Cq Badan Pertahanan

Nasional Kabupaten

Kampar, beralamat di Jalan Prof.M.Yamin No.17 Bangkinang, semula Tergugat VIII/Turut Terbanding II;

6. TIM (sembilan) Pembebasan Ganti Rugi Lahan Universitas Riau, beralamat KM 12,5 Jalan H.R. Subrantas Simpang Baru Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru Riau, semula Tergugat VIII/Turut Tergugat III;

Pengadilan Tinggi tersebut ; Telah membaca :


1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 9 Januari2015 Nomor 02/Pen.Pdt/2015/PT.PBR

tentang penunjukan

Majelis Hakim yang

memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas ; 2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 91/Pdt.G/2013/PN.PBR tanggal 5 Februari 2014;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa dasar pemeriksaan perkara ini adalah berdasarkan surat gugatan yang diajukan Para Penggugat pada pokonya berbunyi sebagai berikut :

1.

Bahwa PARA PENGGUGAT adalah pemilik yang sah atas tanah Pertanian yang dahulu terletak di Desa Simpang Baru Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, saat ini terletak di Jalan Prof.DR Muchtar Lutfi Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru;

2.

Bahwa tanah obyek perkara diperoleh PARA PENGGUGAT dengan cara jual beli atas suatu hamparan Tanah pertanian keseluruhannya seluas lebih kurang 40.000 M2 dari pemilik asal MELIAR dan anaknya AKMAL T. yang diperoleh dari hasil tebas tebang Akmal dan orang tuanya;

3. Bahwa tanah pertanian tersebut ditanami nangka, kelapa, cengkol dan tanaman sayuran lainnya yang telah lebih dahulu ditanam oleh yang menjual tanah, tanaman tersebut tetap di rawat, dibersihkan dan dibuat parit sekeliling tanah sebagai pembatas sedalam 30 Cm dengan cara mengupahkannya kepada Bapak RAMLI dan Saudaranya, kemudian dipercayakan menjaga tanah kepada RAMLI;

4. Bahwa hubungan hukum PARA PENGGUGAT atas tanah obyek perkara, diatas tanah sertifikat atas nama PARA PENGGUGAT Sertifikat Hak Milik No.: 921 tanggal 9 Agustus 1983 Tanah seluas 19.190 M2 atas nama SUNARIATI dan Sertifikat Hak Milik No.:923 tanggal 9 Agustus 1983 Tanah seluas 18.290 M2 atas nama SYAMSUARNI sebahagiannya terdapat sertifikat dengan Hak Pakai No. 14 tahun 2002 seluas 245,217 Ha atas nama PEMERINTAH PROPINSI RIAU dan sebahagiannya lagi sertifikat dengan Hak Pakai No. 15 tahun 2002 seluas 100,400 Ha atas nama DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL, dalam pembebasan lahan tidak dilibatkan PARA PENGGUGAT sebagai lahan yang dibebaskan, saat


ini diatas tanah a quo sebahagiannya telah dibangun lapangan dan gedung olahraga yang dikenal dengan STADION UTAMA RIAU dan tepat dilapangan olahraga HOCKEY serta fasilitas lainnya yang dimanfaatkan oleh Universitas Riau (UR) tanpa sepengetahuan PARA PENGGUGAT sebagai pemilik yang sah yang dilakukan oleh Penguasa (PARA TERGUGAT);

II. Fakta - Fakta Hukum; 1. Bahwa pada tahun 1978 PENGGUGAT II (SYAMSUARNI) telah membeli sebidang tanah pertanian seluas 40.000 M2 kepada MELIAR dan anaknya AKMAL T. dahulu terletak di Desa Simpang Baru Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar saat ini terletak di Jalan Prof.DR Muchtar Lutfi Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, dengan batas-batas: Sebelah Utara dengan Tanah Moran......................................... 200 M Sebelah Selatan dengan Tanah Janggut.................................. 200 M Sebelah Timur dengan Tanah Sihi ............................................ 200 M Sebelah Barat dengan Tanah Satin........................................... 200 M;

2. Bahwa pada tahun 1981 Pemerintah Propinsi Riau menunjuk Tim 9 (Sembilan) Pembebasan ganti rugi lahan Universitas Riau dari mulai tahap I (pertama) sampai dengan Tahap V (lima) membuat data dan kelompok persil tanah yang termasuk dalam kawasan Kampus Universitas Riau di Desa Simpang Baru Kecamatan Kampar DATI II Kampar sekarang Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru untuk dilakukan pembebasan lahan masyarakat; 3. Bahwa Pada Tahun 1982, AKMAL T. yang disaksikan orang tua MELIAR Sebagai pihak penjual membuat Surat pernyataan tertanggal 6 Januari 1982 yang menyatakan bahwa AKMAL T. telah menjual sebidang tanah pertanian seluas 40.000 M2 yang terletak di Simpang Baru kepada Ny.SYAMSUARNI Pekerjaan Usaha Pasiran Etek Sulit Air beralamat Jalan Jend. Sudirman Tangkerang Pekanbaru, yang menyatakan tanpa tekanan dari pihak manapun akan melaksanakan secepat mungkin melaksanakan pengukuran tanah tersebut diatas dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari semenjak surat pernyataan ini ditandatangani, apabila selesai pengukuran tanah tersebut diatas kurang dari jumlah meter persegi yang telah diperjual belikan, saya akan mengembalikan sisa uang tersebut kepada pihak pembeli, dan pihak pembeli harus dapat mengajukan pengembalian sisa uang tersebut yang merupakan cheque


BRI Cabang Pekanbaru dapat diuangkan cash sebesar Rp. 1.250.000.-(Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); 4. Bahwa pada tahun 1983 atas jual beli tanah tersebut diatas dibuatkan sertifikat hak milik dimana ukuran tanah tidak lagi seluas 40.000 M2 akan tetapi berkurang luasnya dan menjadi 2(dua) bidang tanah hak milik yang meliputi: a.

Tanah seluas 19.190 M2 atas nama SUNARIATI berdasarkan Surat Sertifikat Hak Atas Hak Milik No.:8065 tanggal 15 Pebruari 2006 dan 921 tanggal 9 Agustus 1983 yang diuraikan dalam surat ukur No.:4659/2006 dh 5350/1983 dengan batas-batas: Sebelah Utara dengan Tanah Moran…………… 90.96 M dan 172.87 M Sebelah Selatan denaan Tanah Ibu Svamsuari.. 233.06 M Sebelah Timur dengan Tanah Sihi .................... 38.00 M dan 58.00 M Sebelah Barat dengan Tanah Satin .................. 72.00 M

b.

Tanah seluas 18.290 M2 atas nama SYAMSUARNI yang saat ini telah dibalik nama atas nama MURNIWATY berdasarkan Surat Sertifikat Hak Atas Hak Milik No:16292 tanggal 10 Juni 2010 dan 923 tanggal 9 Agustus 1983 yang diuraikan dalam surat ukur No.: 1164/2010 dh 5349/1983 dengan batas-batas: Sebelah Utara dengan Tanah Sunariati…………233.06 M Sebelah Selatan dengan Tanah Janggut…….....170.00 M Sebelah Timur dengan Tanah Sihi………………106,08 M Sebelah Barat dengan Tanah Satin……………... 90.00 M

5. Bahwa

dalam

kurun

waktu

1983

sampai

dengan

1998

RAMLI

ditawarkan/dipercayakan mengolah, merawat dan mengurus tanah objek perkara kepadanya dengan perjanjian semua hasil penjualan tanaman sebagai upah atau gaji selama mengurus tanah a quo berupa 60 batang jengkol, 40 batang nangka, 25 batang Kelapa, dan tanah tersebut selama dalam perawatannya tidak ada ganguan dari pihak manapun juga; 6. Bahwa pada tahun 1998 PENGGUGAT II (SYAMSUARNI) pernah dipanggil dan menghadap Camat Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar - Riau untuk membicarakan pembebasan lahan untuk dijadikan kawasan pengembangan Kampus Universitas Riau dan pada saat itu tidak ada terdapat kesepakatan serta tidak ada ditindaklanjut lagi oleh kedua belah pihak; 7. Bahwa tahun 2005 pihak Universitas Riau melakukan kegiatan dengan membersihkan, meratakan lahan milik Para Penggugat mengunakan alat berat berupa Bulldozer dan semua tanaman yang ada di tanah PARA PENGGUGAT


ditumbangkan dan rata dengan tanah, dan pada saat itu dihadang oleh masyarakat untuk tidak dikerjakan dan pekerjapun terhenti namun beberapa hari kemudian dilajutkan pekerjaan itu lagi sehingga tanah a quo menjadi rata dan bersih dari tanaman; 8. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2006 terjadi aksi demo menuntut pengembalian dan menjelaskan status lahan yang telah dikerjakan oleh Pihak Universitas Riau dalam aksi tersebut terjadi pembacokan yang memakan korban sebaryak 9(Sembilan) orang mengalami luka-luka, kemudian diadakan perundingan dengan menghadap Rektor Universitas Riau didampingi oleh Nurcahyo kepala Biro Umum Universitas Riau, Bapak Untung Komandan SATPAM dimana Rektor berjanji memanggil pihak-pihak yang memiliki surat dan melarang PARA PENGGUGAT untuk tidak ikut-ikutan dengan pendemo lainnya Rektor Universitas Riau berjanji akan menyelesaikannya karena PARA PENGGUGAT dapat menunjukkan surat yang sah dan asli; 9. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2007 ahli waris bersepadan tanah dari ahli waris sah orang tua/ayah yang bernama Janggut dan Sihi yang masing-masing Roslaini (ahli waris Janggut) dan Roduiah (ahli waris Sihi) membuat pernyataan tanpa bujukan dan paksaan dari siapapun terkait keberadaan 2 (dua) bidang tanah milik SYAMSUARNI (PENGGUGAT II) dan anaknya SUNARIATI (PENGGUGAT I) yang berada di kampus Universitas Riau sebagaimana tercantum di nomor urut 10 dan 11 dengan sertifikat hak milik M.923/83 didalam surat Walikota Pekanbaru No.593/Permohonan/1712 tanggal 30 November 2005 dan peta bidang yang dikeluarkan oleh BPN Kota Pekanbaru tahun 2005 yang ditujukan kepada Gubernur Riau menyatakan Tanah milik Bu Syamsuarni (PENGGUGAT II) dan SUNARIATI (PENGGUGAT I) sampai sekarang masih tetap bersepadan dan atas tanah yang kini dimiliki oleh Bu Syamsuarni (PENGGUGAT II) dan anaknya Sunariati (PENGGUGAT I) tersebut tidak pernah bersengketa dengan pihak lain atau dengan sepadan tanah ; 10. Bahwa pada bulan Oktober 2009 RADUIYAH anak tunggal dari Bapak SIHI membuat pernyataan yang isinya bahwa dianya bersama-sama dengan MILIAR dan anaknya AKMAL menggarap tanah yang saat ini tanah milik Para Penggugat dan bersepadan sebelah Timur dengan tanah MILIAR ; 11. Bahwa pada tahun 2009 tidak juga ada penyelesaiannya, PARA PENGGUGAT mengulangi mempertanyakan kepada Rektor Universitas Riau baik secara lisan maupun dengan surat tetapi tidak ada juga tanggapan dan hanya disarankan untuk di diurus ke Pemerintah Propinsi Riau;


12. Bahwa pada bulan Juni 2010 Baiyah (ahli waris SATIN/SATAR, Istri wali SATAR) menyatakan dengan sebenarnya tanah Aim SATIN/SATAR memang sepadan dengan tanah MILIAR yang dijual kepada SYAMSURNI (PENGGUGAT II) dan anaknya SUANRIATI (PENGGUGAT I), patok tanah pada tanahnya dan mengetahui sekali keabsahan/kebenaran tanah tersebut karena mereka bersamasama menggarap tanah dan berkebun Jengkol, Nangka, Nenas, Petai, Tebu, dan berladang Padi dan Ubi Batang semenjak tahun 1956 sampai meninggal suami saya (Wali SATAR/SATIN) karena tidak sanggup sendiri saya serahkan pada RAMLI yang tinggal dekat kebun saya; 13. Bahwa Tanggal 17 Pebruari 2012 Elly Wardani,SH.,MH Membuat Tanda Terima 2 (dua) buah Serrtifikat (tanda bukti hak milik Nomor:923 atas nama MURNIWATY (PENGGUGAT III) dan Nomor: 921 atas nama SUNARIATI (PENGGUGAT I) yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Kampar tahun 1983 guna untuk diceking di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN Kota Pekanbaru (TERGUGAT VII); 14. Bahwa Berita Acara Pengembalian Batas Nomor: 1150/200.3.14/1/VII/2011 tertanggal 22 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru (TERGUGAT VII) Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan dengan Petugas ukur Bapak HAFIZ YUNI ANDRA telah melaksanakan pengukuran pengembalian Batas bidang tanah sertifikat hak Milik No.:8065 dh 921 yang diuraikan dalam surat ukur No. 4659/2006 dh 5350/1983, terdaftar atas nama SUNARIATI (PENGGUGAT I) berdasarkan Surat Tugas Pengukuran No. 1531/2011 tanggal 4 Mei 2011 atas tanah yang terletak di Jalan Prof.Dr.Mukhtar Lutfi, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dan sesuai dengan penunjukan batas-batas bidang tanah oleh pemegang hak atas tanah dengan hasil pengukuran diketahui sebahagian berada di dalam bidang tanah yang telah memiliki tanda bukti hak atas tanah Hak Pakai Nomor 14 terdaftar atas nama Departemen Pendidikan Nasional (TERGUGAT I) seluas 9.280 M2 dan sebahagian lagi berada di dalam bidang tanah Hak Pakai Nomor 15 terdaftar atas nama Pemerintah Propinsi Riau (TERGUGAT II) seluas 9.910 M2; 15. Bahwa Berita Acara Pengembalian Batas Nomor: 1151/200.3.14/I/VII/2011 tertanggal 22 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru (TERGUGAT VII) Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan dengan Petugas ukur Bapak HAFIZ YUNI ANDRA telah melaksanakan pengukuran pengembalian Batas bidang tanah sertifikat hak Milik No.: 16292 dh 923 yang diuraikan dalam surat ukur No. 1164/2010 dh 5349/1983, terdaftar atas nama SYAMSUARNI (PENGGUGAT II) yang saat ini telah dibalik nama atas nama MURNIWATY(PENGGUGAT III) berdasarkan Surat Tugas Pengukuran No.


1530/2011 tanggal 4 Mei 2011 atas tanah yang terletak di Jalan Prof.Dr.Mukhtar Lutfi, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dan sesuai dengan penunjukan batas-batas bidang tanah oleh pemegang hak atas tanah dengan hasil pengukuran diketahui sebahagian berada di dalam bidang tanah yang telah memiliki tanda bukti hak atas tanah Hak Pakai Nomor 14 terdaftar atas nama Departemen Pendidikan Nasional (TERGUGAT I) seluas 10.543 M2 dan sebahagian lagi berada di dalam bidang tanah Hak Pakai Nomor 15 terdaftar atas nama Pemerintah Propinsi Riau (TERGUGAT II) seluas 7.747 M2; 16. Bahwa Penggugat I (SUNARIATI) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 14.71.010.001.007-0184.0 telah membayar lunas Pajak Bumi dan Bangunan untuk tahun terakhir tahun 2012 atas diterbitkan tanah sertifikat hak Milik No.:8065 dh 921 yang diuraikan dalam surat ukur No. 4659/2006 dh 5350/1983, terdaftar atas nama SUNARIATI(PENGGUGAT I) atas tanah yang terletak di Jalan Prof.Dr.Mukhtar Lutfi, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru; 17. Bahwa Penggugat III (MURNIWATY) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 14.71.110.003. U09-0611.0 telah membayar lunas Pajak Bumi dan Bangunan untuk tahun terakhir tahun 2012 atas diterbitkan tanah sertifikat hak Milik No.:8065 dh 921 yang diuraikan dalam surat ukur No. 4659/2006 dh 5350/1983, terdaftar atas nama MURNIATY atas tanah yang terletak di Jalan Prof.Dr.Mukhtar Lutfi, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru; 18. Bahwa Tahun 2010 PARA PENGGUGAT mengirim surat perihal status tanah PARA PENGGUGAT yang berada dalam kawasan Universitas Riau kepada Pemerintah Propinsi Riau dalam hal ini tidak ada dijawab dan ditelusuri kembali ke Pemerintah Propinsi Riau berkas tidak ditemukan kemudian surat perihal yang sama dibuat ulang dalarn hal ini ditanggapi dan diproses apabila diserahkan suratsurat sertifikat yang asli guna diteliti dan dicocokkan pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar dengan hasilnya dinyatakan sah menurut hukum serta akan diselesaikan status tanah PARA PENGGUGAT menjelang penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON ke XVII) di Propinsi Riau tahun 2012 namun tidak juga diselesaikan, dipertanyakan kembali ke Pemerintah Propinsi Riau, kepada PARA PENGGUGAT disodorkan dan dibacakan hasil rapat atau notulen bahwa perselisihan lahan PARA PENGGUGAT dengan Para Tergugat terlebih dahulu ditempuh melalui jalur hukum di P-mgadilan;

III. Kualitas Perbuatan Melawan Hukum


1. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VI, Tergugat VIII telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad) dengan dikuasai Tanah hak PARA PENGGUGAT yang telah mempunyai sertifikat hak milik tanpa hak dengan membuat gedung olahraga HOCKEY serta fasilitasnya dimanfaatkan pengunaanya oleh Tergugat III serta pengelolaanya oleh Tergugat IV yang merupakan tindakan sewenang-wenang, melanggar peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi oleh Penguasa (PARA TERGUGAT) menyebabkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT; 2. Bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad) melanggar kepatutan dalam masyarakat yang harus dipatuhi oleh penguasa menyebabkan kerugian bagi Para Penggugat, sebagaimana Pasal 1365 KUHperdata "Setiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, wajib orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut" jo Pasal 1366 KUHPerdata "Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kekurang hati-hatianya"; 3. Bahwa Perbuatan melawan hukum tidak hanya perbuatan yang melanggar kaidahkaidah tertulis, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan melanggar hak subyektif orang lain tetapi juga perbuatan yang melanggar kaidah yang tidak tertulis, yaitu kaedah yang mengatur tata susila, kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup dalam masyarakat atau terhadap harta benda warga masyarakat; 4. Bahwa Tergugat I sebagai Instansi Pemerintah telah membuat sertifikat dengan Hak Pakai No. 15 tahun 2002 terhadap tanah seluas 100,400 Ha atas nama DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL yang dimanfaatkan oleh Tergugat III untuk penyelenggaraan pendidikan, namun didalam tanah tersebut telah terlebih dahulu terbit sertifikat atas nama PARA PENGGUGAT yang lebih dahulu terbit sertifikatnya tahun 1983 tanpa adanya peralihan hak yang sah dengan demikian Tergugat I telah melakukan Perbuatan melanggar hukum oleh penguasa (onrechtmatige overheidsdaad) ; 5. Bahwa Tergugat II sebagai Instansi Pemerintah telah membuat sertifikat dengan Hak Pakai No. 14 tahun 2002 terhadap tanah seluas 245,217 Ha atas nama PEMERINTAH

PROPINSI

RIAU

yang

dimanfaatkan

oleh

Tergugat

III

(UNIVERSITAS RIAU) untuk penyelenggaraan pendidikan namun didalam tanah tersebut telah terlebih dahulu terbit sertifikat atas nama PARA PENGGUGAT yang


lebih dahulu terbit sertifikatnya tahun 1983 tanpa adanya peralihan hak yang sah dengan demikian Tergugat II telah melakukan Perbuatan melanggar hukum oleh penguasa (onrechtmatige overheidsdaad) ; 6. Bahwa Tergugat III sebagai Instansi Pemerintah Penyelenggara Pendidikan telah memanfaatkan lahan tersebut untuk membangun gedung olahraga serta fasilitas olahraga diatas tanah sertifikat atas nama PARA PENGGUGAT, dalam surat klarifikasi Tergugat III Nomor: 4232/UN19/TU/2012 Menjelaskan bahwa berdasarkan data yang ada di Tergugat III (Universitas Riau) atas nama Penggugat I (SUNARIATI) dan Penggugat III (MURNIWATY) tidak kami temukan (foto copy daftar nama pemilik asal dan peta persil terlampir) padahal telah jelas dan terang serta diakui bahwa persil tanah PARA PENGGUGAT tidak dimasukkan dalam daftar atau dihilangkan begitu saja sementara persil yang lainnya ada dalam daftar/data tergugat III dengan demikian Tergugat III telah melakukan Perbuatan melanggar hukum oleh penguasa (onrechtmatige overheidsdaad); 7. Bahwa Tergugat IV sebagai Instansi Pemerintah dilingkungan Tergugat II salah satu tugasnya meningkatkan dan memberdayakan organisasi keolahragaan dan meningkatkan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat termasuk dunia usaha dalam upaya mengembangkan industri olahraga guna mendukung pengembangan sarana dan prasarana olahraga karena objek perkara terdapat sarana dan prasarana olahraga diatasnya Tergugat IV juga ikut melakukan Perbuatan melanggar hukum oleh penguasa (onrechtmatige overheidsdaad) ; 8. Bahwa Targugat V sebagai Instansi Pemerintah Kepala Daerah kabupaten Kampar berwenang mengatur peruntukan tanah dalam tata ruang dan tata wilayah Kabupaten Kampar, pada waktu tahun 1983 masuk dalam wilayah KDH TK.II Kampar mengetahui adanya kepemilikan hak atas tanak Para Penggugat dan dalam pembebasan lahan untuk Tergugat III sehingga Tergugat V telah melanggar, kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki Tergugat V dalam pergaulan hidup dalam masyarakat atau terhadap hak milik PARA PENGGUGAT juga ikut melakukan Perbuatan melanggar hukum oleh penguasa (onrechtmatige overheidsdaad) ; 9. Bahwa Tergugat VI sebagai Instasi Pemerintah yang berwenang untuk mendata, menerbitkan dan mensyahkan hak kepemilikan atas tanah PARA PENGGUGAT terhadap 2 (dua) sertifikat yakni Sertifikat No 921 tahun 1983 atas nama SUNARIATI yang luasnya 19.128 M2 dan Sertifikat No 923 tahun 1983 atas nama SYAMSUARNI yang saat ini dibalik namakan atas nama MURNIWATY yang luasnya 18.290 M2 namun diterbitkan lagi diatas tanah tersebut sertifikat Hak Pakai No. 14 tahun 2002 dan Sertifikat dengan Hak Pakai No. 15 tahun 2002 dengan demikian Tergugat VI


telah melakan Perbuatan melanggar hukum oleh penguasa (onrechtmatige overheidsdaad); 10. Bahwa Tergugat VII sebagai Instasi Pemerintah yang berwenang untuk Pengukuran dan Pemetaan hak kepemilikan atas tanah PARA PENGGUGAT terhadap 2 (dua) sertifikat yakni Sertifikat No 921 tahun 1983 atas nama SUNARIATI yang luasnya 19.128 M2 dan Sertifikat No 923 tahun 1983 atas nama SYAMSUARNI yang saat ini dibalik namakan atas nama MURNIWATY yang luasnya 18.290 M2 diketahui sebahagian berada di dalam bidang tanah yang telah memiliki tanda bukti hak atas tanah Hak Pakai Nomor 14 tahun 2002 dan Hak Pakai Nomor 15 tahun 2002 namun diterbitkan lagi diatas tanah tersebut sertifikat hak pakai No. 14 tahun 2002 dan Sertifikat dengan Hak Pakai No. 15 tahun 2002 dengan demikian Tergugat VII telah melakan Perbuatan melanggar hukum oleh penguasa onrechtmatige overheidsdaad ; 11. Bahwa Tergugat VIII sebagai tim yang bertugas mendata dan mengumpulkan serta menyarankan untuk membebaskan kepemilikan dengan memastikan kepemilikan tanah telah terdaftar dalam data yang akan dibebaskan haknya, namun Tergugat VIII tidak memasukan dan tidak terdaftar dalam data maka dengan demikian Tergugat VIII telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan lalai memasukan PARA PENGGUGAT dalam daftar sehingga PARA PENGGUGAT kehilangan hak atas tanahnya;

12.Bahwa PARA PENGGUGAT sangat khawatir akan itikad baik PARA TERGUGAT untuk melaksanakan putusan secara sukarela dalam perkara a quo, dengan ini PARA PENGGUGAT memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru atas keterlambatan pembayaran kerugian yang ditimbulkan untuk mengabulkan uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp 1.000.000 (Satu juta rupiah) sehari dibayar oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII kepada PARA PENGGUGAT apabila perkara telah berkekuatan hukum tetap ; 13.Bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT didukung oleh kebenaran dan bukti-bukti yang sah secara hukum yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya maka putusan dalam perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Banding, Verzet, maupun Kasasi (uit vorbaar bij voraad) ;

IV. Akibat yang ditimbulkan 1. Bahwa akibat telah diratakan tanah PARA PENGGUGAT dan dibangun gedung olahraga dan lapangan HOKKI serta areal Kampus Universitas Riau dengan


demikian PARA PENGGUGAT dirugikan oleh PARA TERGUGAT dan melakukan Perbuatan melanggar hukum oleh penguasa onrechtmatige overheidsdaad, PARA PENGGUGAT menderita kerugian baik material maupun inmateril adalah sebagai berikut:

Kerugian material Bahwa kerugian materil yang diderita oleh PARA PENGGUGAT akibat diratakan dengan alat berat telah menumbangkan tanaman berupa : - 60 batang Jengkol X Rp 150.000 hasil panen satu kali dalam satu tahun /batang X 7 Tahun = Rp 63.000.000, - 40 batang Nangka X Rp 50.000 hasil panen dua kali dalam satu tahun/batang X 7 tahun =Rp 28.000.000,- 25 batang Kelapa X Rp 180.000 hasil panen dua kali dalam satu tahun/batang X 7 tahun = Rp 37.800.000 Tatal kerugian dari hasil Panen Tanaman sebesar Rp. 128.800.000,-(Seratus dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dan harga nilai jual beli tanah PARA PENGGUGAT sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah; -

Sertifikat No 921 tahun 1983 atas nama SUNARIATI yang luasnya 19.128 M2 x Rp 1.050.000,-/meter = Rp 20.084.400.000 (Dua puluh milyar delapan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah ;

-

Sertifikat No 923 tahun 1983 atas nama SYAMSUARNI yang saat ini dibalik namakan atas nama MURNIWATY yang luasnya 18.290 M2 x Rp 1.050.000,- = Rp 19.204.500.000 (Sembilan belas milyar dua ratus empat juta lima ratus ribu rupiah;

Total kedua sertifikat dengan luas tanah 37.418 M2 X 1.050.000.000,-/Meter = Rp. 39.288.900.000,- (Tiga puluh sembilan milyar dua ratus delapn puluh delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah);

Kerugian inmaterial 1. Bahwa PARA PENGGUGAT selain mengalami kerugian materil tersebut diatas juga mengalami kerugian inmateril akibat Perbuatan Melawan Hukum PARA TERGUGAT yaitu merasa malu dan beban moril yang amat sangat karena selama ini yang apabila diperhitungkan dalam jumlah uang diperkirakan senilai dengan jumlah Rp. 1.000.0000.0000,- (satu milyar rupiah) ;


2. Bahwa PARA PENGGUGAT sangat khawatir akan itikad tidak baik PARA TERGUGAT untuk mei iksanakan putusan secara sukarela dalam perkara a quo, dengan ini PARA PENGGUGAT memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru atas keterlambatan pembayaran kerugian yang ditimbulkan untuk mengabulkan uang paksa (Dwangsom.) sebesar Rp 1.000.000 (Satu juta rupiah) sehari dibayar oleh PARA TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT apabila perkara telah berkekuatan hukum tetap; V. Dalam Provisi 1. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan PARA PENGGUGAT, mohon

kepada

Majelis

Hakim

Pengadilan

Negeri

Pekanbaru

yakni

mengembalikan Hak milik tanah PARA PENGGUGAT dalam keadaan semula. Menghukum PARA TERGUGAT atas perbuatannya secara tanggung renteng menganti kerugian yang diderita oleh PARA PENGGUGAT; 2. Bahwa tanah milik PARA PENGGUGAT pada saat ini telah clikuasai. dibangun gedung olahraga dan lapangan HOKKI serta area! kampus Universitas Riau oleh TERGUGAT III dan TERGUGAT IV dengan cara melawan hukum maka pantas dan beralasan hukum supaya Majelis Hakim memerintahkan menghukum PARA TERGUGAT untuk melakukan pengosongan dan membongkar bangunan yang berada diatas tanah perkara a quo sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

3. Bahwa agar Gugatan dari PARA PENGGUGAT tidak ilisionir/sia-sia kelak karena adanya kekawatiran yang didasarkan sangka yang beralasan, TERGUGAT akan mengalihkan atau memindahkan harta kekayaan maupun barang-barangnya kepada pihak lain, maka PARA PENGGUGAT memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (conservator beslaag) ;

4. Bahwa oleh karena gugatan PARA PENGGUGAT pada bukti-bukti yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh PARA TERGUGAT, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan/perlawanan, banding ataupun kasasi dari PARA TERGUGAT (Uitvoorbaar Bij Vooraad) ;

Berdasarkan alasan-alasan dan uraian-uraian yang PARA PENGGUGAT kemukakan di atas, maka PARA PENGGUGAT mohon kiranya kepada Yang Terhormat Ketua


Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk menetapkan hari persidangan yang ditentukan untuk itu, dengan memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir dalam Majelis Persidangan, dan selanjutnya memeriksa dan mengadili serta memberian Putusan hukum sebagai berikut :

DALAM PROVISI 1. Memerintah TERGUGAT III dan TERGUGAT IV untuk melakukan pengosongan dan membongkar bangunan yang berada diatas tanah perkara a quo sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag): terhadap 2(dua) bidang tanah pemilik sertifikat hak milik atas nama SUNARIATI dan SYAMSUARNI yang telah dibalik namakan atas nama MURNIWATY : a. Tanah seluas 19.190 M2 atas nama SUNARIATI berdasarkan Surat .Sertifikat Hak Atas Hak Milik No.:8065 tanggal 15 Pebruari 2006 dh 921 tanggal 9 Agustus 1983 yang diuraikan dalam surat ukur No.:4659/2006 dh 5350/ 1983 dengan batas-batas: - Sebelah Utara dengan Tanah Moran…….... 90.96 M dan 172.87 M - Sebelah Selatan dengan Tanah Ibu Syamsuari..233.06 M - Sebelah Timur dengan Tanah Sihi……………38.00 M dan 58.00 M - Sebelah Barat dengan Tanah Satin............................ 72.00 M b. Tanah seluas 18.290 M2 atas nama SYAMSUARNI yang saat ini telah dibalik nama atas nama MURNIWATY berdasarkan Surat Sertifikat Hak Atas Hak Milik No.: 16292 tanggal 10 Juni 2010 dh 923 tanggal 9 Agustus 1983 yang diuraikan dalam surat ukur No.: 1164/2010 dh 5349/1983 dengan batasbatas: - Sebelah Utara dengan Tanah Sunariati............................... 233,06 M - Sebelah Selatan dengan Tanah Janggut............................. 170.00 M - Sebelah Timur dengan Tanah Sihi ...................................... 108.08 M - Sebelah Barat dengan Tanah Satin..................................... 90.00 M DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;

2. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum semua alat bukti yang diajukan PARA PENGGUGAT dalam perkara ini;


3. Menyatakan PARA PENGGUGAT adalah sebagai pemilik tanah yang sah terhadap 2(dua) bidang tanah sertifikat hak milik atas nama SUNARIATI dan SYAMSUARNI yang telah dibalik namakan atas nama MURNIWATY: a.

Tanah seluas 19.190 M2 atas nama SUNARIATI berdasarkan Surat Sertifikat Hak Atas Hak Milik No.:8065 tanggal 15 Pebruari 2006 dh 921 tanggal 9 Agustus 1983 yang diuraikan dalam surat ukur No.:4659/2006 dh 5350/1983 dengan batas-batas: -

Sebelah Utara dengan Tanah Moran…90.96 M dan 172.87 M

-

Sebelah Selatan dengan Tanah Ibu Syamsuari..233.06 M

-

Sebelah Timur dengan Tanah Sihi……….38.00 M dan 58.00 M

-

Sebelah Barat dengan Tanah Satin……... 72.00 M

b. Tanah seluas 18.290 M2 atas nama SYAMSUARNI yang saat ini telah dibalik nama atas nama MURNIWATY berdasarkan Surat Sertifikat Hak Atas Hak Milik No.: 16292 tanggal 10 Juni 2010 dh 923 tanggal 9 Agustus 1983 yang diuraikan dalam surat ukur No.:1164/2010 dh 5349/1983 dengan batas-batas: -

Sebelah Utara dengan Tanah Sunariati............233.06 M

-

Sebelah Selatan dengan Tanah Janggut……..170.00 M

-

Sebelah Timur dengan Tanah Sihi…………….108.08 M

-

Sebelah Barat dengan Tanah Satin…………… 90.00 M

4. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT ;

5. Menghukum

PARA

TERGUGAT

secara

tanggung

renteng

untuk

membayar ganti kerugian kepada PARA PENGGUGAT akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT, berupa Kerugian material Bahwa kerugian materil yang diderita oleh PARA PENGGUGAT akibat diratakan dengan alat berat telah menumbangkan tanaman berupa - 60 btg Jengkol X Rp 150.000 hasil panen satu kali dalam satu tahun /batang X 7 Tahun = Rp 63.000.000, - 40 btg Nangka X Rp 50.000 hasil panen dua kali dalam satu tahun/batang X 7 tahun =Rp 28.000.000,- 25 btg Kelapa X Rp 180.000 hasil panen dua kali dalam satu tahun/batang X 7 tahun = Rp 37.800.000


Tatal kerugian dari hasil Panen Tanaman sebesar Rp. 128.800.000,-(Seratus dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dan harga nilai jual beli tanah PARA PENGGUGAT sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah; -

Sertifikat No 921 tahun 1983 atas nama SUNARIATI yang luasnya 19.128 M2 x Rp 1.050.000,-/meter = Rp 20.084.400.000 (Dua puluh milyar delapan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah;

-

Sertifikat No 923 tahun 1983 atas nama SYAMSUARNI yang saat ini dibalik namakan atas nama MURNIWATY yang luasnya 18.290 M2 x Rp 1.050.000,- = Rp 19.204.500.000 (Sembilan belas milyar dua ratus empat juta lima ratus ribu rupiah;

Total kedua sertifikat dengan luas tanah 37.418 M2 X 1.050.000.000,-/Meter = Rp. 39.288.900.000,-( Tiga puluh sembilan milyar dua ratus delapn puluh delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah); Kerugian inmaterial Bahwa PARA PENGGUGAT selain mengalami kerugian materil tersebut diatas juga mengalami kerugian inmateril akibat Perbuatan Melawan Hukum PARA TERGUGAT yaitu merasa malu dan beban moril yang amat sangat karena selama ini yang apabila diperhitungkan dalam jumlah uang diperkirakan senilai dengan jumlah Rp. 1.000.0000.0000,- (satu milyar rupiah) ;

-

Menghukum PARA TERGUGAT untuk mengosongkan tanah milik PARA PENGGUGAT dan mengosongkan serta membongkar bangunan diatas tanah milik PARA PENGGUGAT

-

Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi oleh PARA TERGUGAT (Uit Voerbaar Bij Vooradj) ;

-

Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) sehari setelah Perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

-

Menghukum PARA TERGUGAT dan siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk mematuhi dan mentaati putusan serta menyerahkan tanah sengketa a quo kepada PARA PENGGUGAT secara sekaligus dan seketika dalam keadaan kosong bebas dari kepemilikan orang lain diatasnya ;


-

Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR : Atau Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Melalui Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono). Atau Apabila Maielis Hakim Berpendapat Lain Mohon Putusan Seadil-adilnya (ex aquo et bono)

Menimbang bahwa , atas surat gugatan Para Penggugat Tersebut pihak Tergugat mengajukan Jawaban yang berbunyi sebagai berikut : JAWABAN TERGUGAT I

DALAM EKSEPSI 1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas semua dalil Para Penggugat, kecuali apa yang diakuinya secara tegas.

2. Kurang Pihak Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan kurang pihak, karena: a. Penggugat mendalilkan pada romawi I butir 2 gugatan, bahwa tanah objek sengketa diperoleh dari cara jual beli atas suatu hamparan tanah pertanian seluas 40.000 m2 dari pemilik asal Meliar dan anaknya Akmal T yang diperoleh dari hasil tebas tebang Akmal T dan orang tuanya.

Berdasarkan data ganti rugi tanah Kampus Universitas Riau yang dimuat dalam Daftar Penerima Ganti Rugi Tanah Kampus Bina Widya Desa Simpang Baru oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Riau, Berita Acara tanggal 19 Maret 1980 tampak bahwa Akmal T telah menerima ganti rugi atas tanahnya (dengan urutan nomor 24) dari Tim Pembebasan Tanah Kampus Universitas Riau (Bukti T.I-1). Oleh karena itu, sudah sepatutnya Para Penggugat menyertakan Akmal sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini.

b. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Udang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa Putusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara


yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Keputusan pejabat tata usaha yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi Tergugat I, yaitu hak pakai atas tanah Kampus Universitas Riau, adalah Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16/HP/BPN/2002 tentang pemberian hak pakai atas tanah seluas 113, 7175 ha tanah yang terletak di Simpang Baru, Pekanbaru, kepada Kementerian Pendidikan

dan

Kebudayaan.

Berdasarkan Keputusan

Kepala Badan

Pertanahan tersebut, Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru menerbitkan tanda bukti hak, berupa Sertifikat Hak Pakai Nomor 15/Kelurahan Simpang Baru Tahun 2002. Selaku pihak yang memberikan hak pakai kepada Departemen Pendidikan Nasional atas tanah sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor 15/Kelurahan Simpang Baru Tahun 2002, Kepala Badan Pertanahan Nasional harus didudukkan menjadi pihak dalam perkara a quo, ternyata gugatan Para Penggugat tidak mendudukkan Kepala Badan Pertanahan Nasional sebagai pihak Hal gugatan. Pengikutsertaan Kepala Badan Pertanahan Nasional dalam perkara a quo adalah untuk melindungi Tergugat I sebagai pihak yang beritikat baik.

Berdasarkan uraian di atas tampak bahwa gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang kurang pihak.

Kompetensi Absolut Bahwa dalam posita gugatan halaman 6 romawi II butir 14 dan 15, Para Penggugat mendalilkan bahwa sesuai Berita Acara Pengembalian Batas Nomor 1150/200.3.14/1A/I 1/2011 tertanggal 22 Juli 2011 dan Berita Acara Pengembalian Batas Nomor 1151/200.3.14/I/VII/2011 tertanggal 22 Juli 2011 sebagian tanah Para Penggugat (objek sengketa) berada dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor 14 terdaftar atas nama Departemen Pendidikan Nasional (Tergugat I) dan sebagian yang lain berada dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor 15 Tahun 2002 terdaftar atas nama Pemerintah Provinsi Riau (Tergugat II). Tergugat I perlu menyampaikan bahwa penyebutan Sertipikat Hak Pakai Nomor 14 Tahun 2002 terdaftar atas nama Departemen Pendidikan Nasional adalah tidak benar, karena yang terdaftar atas nama Departemen Pendidikan Nasional adalah Sertipikat Hak Pakai Nomor 15.


Dalam petitum gugatan Para Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Pekanbaru menyatakan Para Penggugat adalah pemilik tanah yang sah terhadap 2 (dua) bidang tanah Sertipikat Hak Milik atas nama Sunariati dan Syamsuarni yang telah dibaliknamakan atas nama Murniati, yaitu: a. Tanah seluas 19.190 m2 atas nama Sunariati berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 8065 tanggal 15 Februari 2006 dengan Surat Ukur Nomor 4659 Tahun 2006 dh Nomor 921 tanggal 9 Agustus 1983 dengan Surat Ukur Nomor 5350 Tahun 1983 ; dan b. Tanah seluas 18.290 m2 atas nama Syamsuarni, yang telah dibaliknamakan atas nama Murniwaty, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 16292 tanggal 10 Juni 2010 dengan Surat Ukur Nomor 1164 Tahun 2010 dh Nomor 923 tanggal 9 Agustus 1983 dengan Surat Ukur Nomor 5349 Tahun 1983.

Kepala Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 16/HP/BPN/2002 tanggal 6 Mei 2002 tentang Pemberian Hak Pakai terhadap tanah seluas 100,400 Ha yang terletak di Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berdasarkan Surat Keputusan tersebut, Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru menerbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 15 Tahun 2002 atas nama Departemen Pendidikan Nasional (Bukti T.I-2). Sertipikat Hak Pakai Nomor 15 Tahun 2002 adalah suatu akta autentik, suatu bukti yang sempurna dan mengikat tentang apa yang tercantum di dalamnya. Dengan kata lain, apa yang ditulis dalam Sertipikat Hak Pakai tersebut harus dianggap sebagai benar dan selalu menurut hukum selama hal itu tidak dibuktikan sebaliknya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16/HP/BPN/2002 tanggal 6 Mei 2002 dan Sertipikat Hak Pakai Nomor 15 Tahun 2002 atas nama Departemen Pendidikan Nasional adalah keputusan pejabat tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Udang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Penjelasan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa keputusan tata usaha negara itu harus dianggap menurut hukum. Dari uraian di atas terungkap bahwa dalam sengketa a quo terdapat fakta hukum yang di dalamnya terkandung persoalan yang bersifat tata usaha negara yang harus diselesaikan terlebih dahulu, yaitu apakah tumpang tindih Sertipikat Hak


Pakai Nomor 14 Tahun 2002 atas nama Pemerintah Provinsi Riau dan Sertipikat Hak Pakai Nomor 15 Tahun 2002 atas nama Kementerian Pendidikan Nasional dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 8065 tanggal 15 Februari 2006 dh Nomor 921 tanggal 9 Agustus 1983 atas nama Sunariati dan Sertipikat Hak Milik Nomor 16292 tanggal 10 Juni 2010 atas nama Murniwaty dh Nomor 923 tanggal 9 Agustus 1983 atas nama Syamsuarni. Berdasarkan uraian di atas, menurut pendapat Tergugat I, terdapat kompetensi absolut pengadilan tata usaha negara dalam perkara a quo.

Gugatan Kabur a. Bahwa dalam romawi II butir 1 gugatan, Para Penggugat mendalilkan bahwa pada tahun 1978 Penggugat II (Syamsuarni) telah membeli sebidang tanah pertanian seluas 40.000 m2 kepada Meliar dan anaknya Akmal T, dahulu terletak di Desa Simpang Baru Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar saat ini terletak di Jalan Prof. Dr. Mukhtar Luthfi Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Moran

= 200 m

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Janggut

= 200 m

-

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sihi

= 200 m

-

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Satin

= 200 m

Dalam Gambar Situasi Tanah Tahun 1984 yang dikeluarkan oleh Direktorat Agraria Propinsi Riau yang kemudian diperbaharui oleh Kepala Bidang Survei Pengukuran dan Pemetaan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau pada tahun 2011 (Bukti T.I-3) dapat diketahui bahwa: 1. Tanah Akmal T tercantum dengan Nomor 57 seluas 22.557 m2; 2. Tanah Akmal T Nomor 57 tidak berbatasan dengan tanah Moran, Janggut, dan Satin baik dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor 14 Tahun 2002 a.n. Pemerintah Provinsi Riau. Dalam Gambar Situasi tersebut tanah Akmal berbatasan dengan tanah Nuraini, Marwan, Sahril, GS Nomor 1 tahun 1980 dan GS Nomor 2 tahun 1981, dan RRI. Moran, Janggut, dan Satin tidak memiliki tanah dalam Gambar Situasi tersebut; 3. Tanah Sihi Nomor 79 berada jauh letaknya dari tanah Akmal T dengan Nomor 57 (tanah sengketa); b. Bahwa dalam Gambar Situasi Tahun 1984 tidak terdapat tanah Akmal T dengan luas 40.000 m2, panjang 200 m, dan lebar 200 m dalam daftar tanah


yang

dibebaskan

oleh

Panitia

Pembebasan

Tanah

Daerah

Tingkat

II

Kampar; c. Bahwa Moran, Janggut, dan Satin tidak pernah dikenal dalam proses pembebasan tanah Kampus Universitas Riau dalam Pembebasan Tanah Tahap I, II, III, IV dan V; d. Bahwa dalam gugatan halaman 6 romawi II butir 14 dan butir 15 Para Penggugat mendalilkan bahwa: 1. Berita Acara Pengembalian Batas Nomor 1150/200.3.14/1A/II/2011 .......dst, 2. Dengan hasil pengukuran diketahui sebagian berada di dalam bidang tanah yang telah memiliki tanda bukti hak atas tanah Hak Pakai Nomor 14 terdaftar atas nama Departemen Pendidikan Nasional (Tergugat I) seluas 9.280 m2 dan sebahagian lagi berada di dalam bidang tanah Hak Pakai Nomor 15 terdaftar atas nama Pemerintah Provinsi Riau (Tergugat II) seluas 9.910 m2 ; Berita Acara Pengembalian Batas Nomor 1151/200.3.14/IA/II/2011 ...dst, dengan

3.

hasil pengukuran diketahui sebagian berada di dalam bidang tanah yang telah memiliki tanda bukti hak atas tanah Hak Pakai Nomor 14 terdaftar atas nama Departemen Pendidikan Nasional seluas 10.543 m2 dan sebahagian lagi berada di dalam bidang tanah Hak Pakai Nomor 15 terdaftar atas nama Pemerintah Provinsi Riau seluas 7.747 m2. Dalil Para Penggugat tersebut di atas adalah dalil yang mengada-ada, karena Departemen Pendidikan Nasional (Tergugat I) tidak memiliki Sertipikat Hak Pakai Nomor 14 di Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru. Dari uraian di atas, tampak jelas bahwa gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang kabur. Berdasarkan alasan-alasan dan fakta hukum yang Tergugat I kemukakan di atas, maka Tergugat I mohon dengan hormat agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus ; 1. Menjatuhkan hukuman sela untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. 2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas semua dalil Penggugat, kecuali apa yang diakuinya secara tegas ; 2. Bahwa apa yang dikemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap masuk dalam pokok perkara;


3. Bahwa dalam rangka pengembangan Kampus Universitas Riau, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau mengeluarkan Surat Keputusan Nomor Kpts. 25/11/1980 tanggal 12 Februari 1980 tentang Penguasaan Areal Tanah Di Desa Simpang Baru Kecamatan Kampar, Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar Untuk Cadangan Lokasi Pembangunan (Bukti T.I-4). Dalam Keputusan Gubernur tersebut ditetapkan : a. Diktum Pertama, menguasai areal tanah yang terletak disebelah Utara Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang antara KM 16 - KM 18 di Desa Simpang Baru Kecamatan Kampar, Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar seperti tercantum pada Gambar Situasi terlampir dengan batas-batas sebagai berikut ...dst; b. Diktum Kedua, persil-persil tanah garapan yang terdapat dalam areal tanah tersebut pada diktum pertama tidak dibenarkan untuk dipindahtangankan, didirikan bangunan dan ditanami dengan sesuatu jenis tanaman, tanpa sepengetahuan dan seizin Kepala Desa dan Camat setempat; c. Diktum Ketiga, memerintahkan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kampar untuk melakukan pengamanan atas pelaksanaan ketentuan tersebut di atas; 4. Bahwa untuk kepentingan pengembangan dan perluasan kampus Universitas Riau Pemerintah telah melakukan pembebasan tanah negara yang digarap sejumlah warga yang terletak di Desa Simpang Baru, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar. Pembebasan terdiri dari dua bagian, yaitu pembebasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Riau dan Pembebasan yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Nasional cq. Panitia Pembebasan Tanah. GubernurDaerah Tingkat I Riau telah mengeluarkan KPTS.595/AVIII/ 1985 tanggal 28 Agustus 1985 tentang Pembentukan Panitia Pembebasan Tanah Daerah Tingkat II Kampar untuk perluasan Kampus Universitas Riau. Berdasarkan Keputusan ini, Panitia Pembebasan Tanah Daerah Tingkat II Kampar yang di Ketua oleh Bupati Daerah Tingkat II Kampar telah melakukan penbebasan tanah seluas 104,0785 ha dan benda yang ada di atas tanah itu secara bertahap mulai tahun 1980 sampai dengan tahun 1986 di Simpang Baru, Pekanbaru, yaitu tahap I tahun 1980, tahap II tahun 1981, tahap III tahun 1981, tahap IV tahun 1984, dan tahap V tahun 1985. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan c.q. Panitia Pembebasan tanah telah melakukan pembayaran tarhadap seluruh tanah yang dibebaskan tersebut. Kemudian tanah yang dibebaskan itu diukur oleh instansi yang berwenang, dalam hal ini Kantor Badan Pertanahan Kota Pekanbaru pada tahun 2000, ternyata luas tanah secara riil hanya 100,400 Ha ;


Nasional mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 16/HP/BPN/2002 tanggal 6 Mei 2002 tentang Pemberian Hak Pakai terhadap tanah seluas 100,400 Ha yang terletak di Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berdasarkan Surat Keputusan tersebut, Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru menerbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 15/Kelurahan Simpang Baru tahun 2002 atas nama Departemen Pendidikan Nasional; Sebelum melakukan pembebasan tanah dan benda-benda yang ada di atasnya, Tergugat I terlebih dahulu menginventarisasi jumlah orang yang menggarap tanah (penggarap riil), dan luas tanah yang digarapnya. Inventarisasi tersebut dibuat dalam suatu daftar. Terdapat sebanyak 49 orang penggarap riil di atas tanah yang dibebaskan itu. Ganti rugi atas tanah yang dibebaskan dan benda yang ada di atasnya seperti rumah dan pepohonan telah dibayarkan seluruhnya kepada para penggarap sesuai dengan luas tanah dan nilai benda yang ada di atasnya. Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah melaksanakan semua tanggungjawab dan kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan. Keadaan pembebasan tanah untuk perluasan Kampus Universitas Riau dan pembayaran ganti ruginya tampak dengan jelas dalam Tabel Pembebasan/Ganti Rugi Tanah Kampus Universitas Riau ;

5. Bahwa Tergugat I telah menempuh seluruh prosedur dan menaati peraturan perundang-undangan untuk memperoleh Sertipikat Hak Pakai Nomor 15 Tahun 2002 atas tanah Kampus Universitas Riau sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 50 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan; Oleh karena itu, Sertipikat Hak Pakai Nomor 15 Tahun 2002 adalah bukti hak yang sah dan tidak mengandung cacad hukum administratif yang dapat mengakibatkan pembatalan terhadap sertipikat tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 106 dan 1007 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tersebut Sertipikat Hak Pakai Nomor 15 Tahun 2002 adalah suatu akta autentik, suatu bukti yang sempurna dan mengikat tentang apa yang tercantum di dalamnya. Dengan kata lain, apa yang ditulis dalam Sertipikat Hak Pakai tersebut harus dianggap sebagai benar dan menurut hukum selama hal itu tidak dibuktikan sebaliknya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;


6. Bahwa dalam Gambar Situasi Tanah Tahun 1984, Akmal T mempunyai sebidang tanah yang luasnya 22.557 m2. Panitia Pembebasan Tanah Daerah Tingkat II Kampar telah membayar lunas ganti rugi atas tanah Akmal tersebut sebesar Rp. 59.850,- sebagaimana tercantum dalam Daftar Penerima Ganti Rugi Tanah Kampus Bina Widya Desa Simpang Baru oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Riau, Berita Acara 19 Maret 1980 dengan Urutan Nomor 24; Dalam Gambar Situasi Tanah Tahun 1984 tersebut tidak terdapat bidang tanah seluas 40.000 m2 yang menjadi milik dari Meliar dan anaknya Akmal T. Akan tetapi, apabila Meliar dan anaknya Akmal T memiliki tanah seluas 40.000 m2, di Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, menurut pendapat Tergugat I bahwa tanah Meliar dan anaknya Akmal T tersebut berada di luar tanah Kampus Universitas Riau yang terletak di Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, juga dikenal dengan Kampus Bina Widya Desa Simpang Baru. Berdasarkan pakta tersebut di atas bahwa dalil Para Penggugat pada halaman 4 romawi II butir 1 dan halaman 6 romawi II butir 14 dan 15 gugatan yang pada pokoknya menyatakan tanah milik Para Penggugat berasal dari tanah milik Meliar dan anaknya Akmal T. yang diperoleh melalui pembelian pada tahun 1978 seluas 40.000 m2 adalah tidak benar;

7. Bahwa dalam romawi II butir 14 gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa Berita Acara Pengembalian Batas Nomor 1150/200.3.14/IA/I 1/2011 tanggal 22 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru, Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan dengan Petugas Ukur Hafiz Yuniandra yang telah melaksanakan pengukuran pengembalian batas bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 8065 dh 921 yang diuraikan dalam surat ukur nomor 4659/2006 dh 5350/1983, terdaftar atas nama Sunariati berdasarkan surat tugas pengukuran Nomor 1531/2011 tanggal 4 Mei 2011 atas tanah yang terletak di Jalan Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dan sesuai dengan penunjukkan batas-batas bidang tanah oleh pemegang hak atas tanah dengan hasil pengukuran diketahui sebagian berada di dalam bidang tanah yang telah memiliki tanda bukti hak atas tanah Hak Pakai Nomor 14 terdaftar atas nama Departemen Pendidikan Nasional (Tergugat I) seluas 9.280 m2 dan sebahagian lagi berada di dalam bidang tanah Hak Pakai Nomor 15 terdaftar atas nama Pemerintah Provinsi Riau (Tergugat II) seluas 9.910 m2;


Selanjutnya, dalam romawi II butir 15 gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa Berita Acara Pengembalian Batas Nomor 1151/ 200.3.14 /IA /II /2011 tanggal 22 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru, Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan dengan Petugas Ukur Hafiz Yuniandra yang telah melaksanakan pengukuran pengembalian batas bidang tanah sertipikat hak milik Nomor 162962 dh 923 yang diuraikan dalam surat ukur Nomor 1164/2010 dh 5349/1983, terdaftar atas nama Syamsuarni yang saat ini telah dibalik nama atas nama Murniwaty berdasarkan surat tugas pengukuran Nomor 1530/2011 tanggal 4 Mei 2011 atas tanah yang terletak di Jalan Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dan sesuai dengan penunjukkan batas-batas bidang tanah oleh pemegang hak atas tanah dengan hasil pengukuran diketahui sebagian berada di dalam bidang tanah yang telah memiliki tanda bukti hak atas tanah Hak Pakai Nomor 14 terdaftar atas nama Departemen Pendidikan Nasional (Tergugat I) seluas 10.543 m2 dan sebahagian lagi berada di dalam bidang tanah Hak Pakai Nomor 15 terdaftar atas nama Pemerintah Provinsi Riau (Tergugat II) seluas 7.747 m2. Dalil para Penggugat sebagaimana diuraikan di atas adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum sama sekali, karena : a. Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tidak dapat melakukan pengukuran pengembalian batas di atas tanah pihak lain yang sudah mempunyai sertipikat kecuali ada pemberitahuan kepada pemilik tanah dan pengguna tanah tersebut, dalam hai mi Pemerintah Provinsi Riau dengan Sertipikat Hak Pakai Nomor 15 Tahun 2002, Kementerian Pendidikan Nasional dengan Sertipikat Hak Pakai Nomor 14 Tahun 2002, dan Universitas Riau selaku pengguna tanah;

b. Departemen Pendidikan Nasional ternyata tidak pernah menerima surat pemberitahuan dari Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru atas pengukuran pengembalian batas tanah dan tidak pernah diberitahukan mengenai hasil pengukuran pengembalian batas tersebut;

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa pengukuran pengembalian batas tanah dan hasil pengukuran tersebut, sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat dalam romawi II butir 14 dan butir 15 adalah tidak sah menurut hukum;

a. Bahwa baik dalam posita maupun petitum gugatan, Para penggugat mendalilkan bahwa Syamsuarni telah mengalihkan tanahnya dalam Sertipikat


Hak Milik Nomor 923 tanggal 9 Agustus 1983 dengan Surat Ukur Nomor 5349 Tahun 1983 kepada Murniwaty dan sekarang menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 16292 tanggal 10 Juni 2010 dengan Surat Ukur Nomor 1164 Tahun 2010 atas nama Murniwaty. Dengan pengalihak hak atas tanah tersebut, maka Syamsuarni tidak mempunyai kepentingan lagi dengan tanah sengketa. Oleh karena itu, Syamsuarni tidak dapat didudukkan sebagai Penggugat II. Berdasarkan hal di atas Syamsuarni harus dikeluarkan dalam perkara ini.

9. Bahwa dalam romawi II butir 4 gugatan, Para Penggugat mendalilkan: a. Sunariati memiliki tanah seluas 19.190 m2, Sertipikat Hak Milik Nomor 921 tanggal 9 Agustrs 1983 dengan Surat Ukur Nomor 5350 Tahun 1983, kemudian diubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 8065 tanggal 15 Februari 2006 dengan Surat Ukur Nomor 4659 Tahun 2006. b. Syamsuarni memiliki tanah seluas 18.290 m2, Sertipikat Hak Milik Nomor 923 tanggal 9 Agustus 1983 dengan Surat Ukur 5349 Tahun 1983, kemudian diubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 16292 tanggal 10 Juni 2010 dengan Surat Ukur Nomor 1164 Tahun 2010, tanah mana telah dialikan kepada Murniwaty.;

Dari sudut hukum pertanahan. adalah suatu hal yang aneh dan janggal Sertipikat Hak Milik Nomor 921 tanggal 9 Agustus 1983 atas nama Sunariati diubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 8065 tanggal 15 Februari 2006 atas nama Sunariati sendiri dengan luas tanah yang sama. Demikian juga halnya Sertipikat Hak Milik Nomor 923 tanggal 9 Agustus 1983 adalah aneh dan janggal diubah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 16292 tanggal 10 Juni 2010. Dalam praktik bahwa terjadi pengalihan hak atas tanah yang telah bersertipikat, maka yang berubah adalah pemilik tanah yang bersangkutan sedangkan Nomor Sertipikat dan Surat Ukurnya adalah tetap. Hal ini menurut hemat Tergugat I merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum. Perubahan sertipikat sebagaimana dijelaskan di atas menimbulkan keraguan dan pertanyaan untuk tujuan apa dilakukan perubahan sertipikat tersebut. Hal ini menimbulkan kesan bahwa gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang bersifat pura-pura untuk mendapatkan keuntungan dari Tergugat.


Berdasarkan uraian di atas sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.;

10. Bahwa dalam gugatan tidak jelas pengalihan tanah milik Syamsuarni kepada Murniwaty apakah dilakukan dengan jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang berlaku. Hal ini semakin menunjukkan kekaburan gugatan Para Penggugat.; 11. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat mengenai permohonan provisi adalah dalil yang mengada-ada dan tidak beralasan hukum. 12. Bahwa terhadap dalil-dalil Para Penggugat selebihnya, Tergugat I tidak perlu lagi menanggapi karena sudah termasuk ditanggapi dalam butir-butir di atas.;

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta hukum yang Tergugat I kemukakan di atas, Tergugat I mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM PROVISI:

-

Menolak permohonan Provisi dari Para Penggugat

Jawaban Tergugat II dan IV DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan penggugnt kurang para pihak (Plurium Litis Consortium). Bahwa pada point 2 halaman 3 gugatan penggugat mendalilkan bahwa tanah objek perkara di peroleh para penggugat dengan cara jual beli atas suatu hamparan tanah pertanian keseluruhannya seluas +_40.000 m2 dari pemilik asal MELIAR dan anak nya AKMAL. Tanah yang di peroleh dari hasil tebas tebang AKMAL dan orang tuanya dan baru beberapa tahun kemudian baru di buatkan surat pernyataan jual beli yang di buat oleh anak MELIAR.;


Bahwa dengan demikian seharusnya para penggugat menarik MELIAR atau ahli anak-anak nya sebagai pihak tergugat yang harus mempertanggung jawabkan tanah yang telah dijual nya kepada Para Penggugat, karena jika tidak maka gugatan Penggugat terdapat kurangnya para pihak (Plurium litis consortium). Bahwa selain hal tersebut diatas, Para Penggugat seharusnya juga menarik pihak-pihak yang telah menjual secara ganti rugi tanahnya kepada Tergugat I dan II melalui Panitia Tim 9 (sembilan) Pembebasan Ganti Rugi Lahan UNRI sebagai pihak dalam perkara aquo, karena jika tidak demikian maka gugatan penggugat terdapat kurangnya para pihak (Plurium litis consurtium).

2. Kompetensi Absolut

Bahwa dalam posita gugatan halaman 6 romawi II butir 14 dan 15, para Penggugat medalilkan bahwa sesuai Berita Acara Pengembalian Batas Nomor 1150/200.3.14/VII/2011 tertanggal 22 Juli 2011 dan Berita Acara Pengembalian Batas Nomor 1151/200.3.14/I/VII/2011 tertanggal 22 Juli 2011 sebagian tanah Para Penggugat (objek scngketa) berada dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor 14 terdaftar atas nama Departemen Pendidikan Nasional (Tergugat I) dan sebagian yang lain berada dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor 15 Tahun 2012 terdaftar atas nama Pemerintah Provinsi Riau (Tergugat II). Tergugat II pcrlu menyampaikan bahwa penyebutan Sertifikat Hak Pakai Nomor 14 Tahun 2012 terdaftar atas nama Departemen Pendidikan Nasional adalah tidak benar, karena yang terdaftar atas nama Departemen Pendidikan Nasioanal adalah Sertifikat Hak Pakai Nomor 15.; Dalam Petitum Gugatan para penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Pekanbaru menyatakan para penggugat adalah pemilik tanah yang sah terhadap 2 (dua) bidang tanah Sertifikat Hak Milik atas nama Sunariati dan Syamsuarni yang telah di baliknamakan atas nama Murniati yaitu: a. Tanah seluas 19.190 m2 atas nama Syamsuarni yang telah dibalik namakan atas nama Murniwaty, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 16292 tanggal 10 Juni 2010 dengan surat ukur Nomor 1164 tahun 2010 dan Nomor 923 tanggal 9 Agustus 1983 dengan surat ukur Nomor 5349 tahun 1983; b. Tanah seluas 18.290 m2 atas nama Syamsuarni, yang telah dibalik namakan atas nama Murniwaty berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 16292 tanggal 10 Juni 2010 dengan surat ukur Nomor 1164 tahun 2010 dan Nomor 923 tanggal 9 Agustus 19S3 dengan surat ukur Nomor 5349 Tahun 1983;


Kepala Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 16/HP/BPN/2002 tanggal 6 Mei 2002 tentang pemberian Hak Pakai terhadap tanah seluas 100,400 Ha yang terletak di kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berdasarkan surat keputusan tersebut Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru menerbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 15 tahun 2002 atas nama Depatemen Pemdidikan Nasional;

Sertifikat Hak Pakai Nomor 15 tahun 2002 adalah suatu Akta autentik, suatu bukti yang sempurna dan mengikat tentang apa yang tercantum di dalamnya. Dengan sebaliknya berdasarkan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap

.Surat

Keputusan

Kepala

Badan

Pertanahan

Nasional

Nomor

16/HP/BPN/2002 tanggal 6 mei 2002 dan sertifikat Hak Pakai Nomor 15 tahun 2002 atas Nama Departemen Pendidikan Nasional adalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sebagai mana dimaksud pasal 1 angka 9 Undang-undang No 51 tahun 2009 tentang perubahan ke dua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara. Penjelasan pasal 67 Undangundang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa Keputusan Tata Usaha Negara itu harus dianggap menurut hukum.; Dari uraian di atas terungkap bahwa dalam sengketa a quo terdapat fakta hukum yang didalamnya terkandung persoalan bersifat Tata Usaha Negara yang harus di selesaikan terlebih dahulu, yaitu apakah tumpang tindh sertifikat Hak Pakai Nomor 14 tahun 2002 atas Nama Pemerintah Provinsi Riau dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 15 tahun 2002 atas nama Kementerian Pendidikan Nasional dengan Sertifikat Hak Milik Nomo 3065 tanggal 15 februari 2006 dan Nomor 921 tanggal 9 agustus 19S3 atas nama Sunariati dan Sertifikat Hak Milik Nomor 16292 tanggal 10 Juni 2010 atas nama murniwaty dan nomor 923 tanggal 9 agustus 1983 atas nama Syamsuarni. Berdasarkan uraian diatas, menurut pendapat tergugat II dan IV terdapat kompentensi absolute Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perkara a quo.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa kecuali untuk hal-hal yang di akui secara tegas kebenarannya didalam pokok perkara ini, Tergugat II dan IV menyatakan membantah dan menolak dalidalil gugatan para Penggugat seluruhnya sebagaimana di uraikan di bawah ini.


2. Bahwa apa yang telah di uraikan dalam eksepsi dan jawaban merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini dan tergugat II dan IV tetap bertahan pada dalil-dalil sebelumnya yang termuat dalam jawaban gugatan. 3. Bahwa dalam rangka pembangunan kampus Universitas Riau, Gubernur Riau mengeluarkan surat keputusan Nomor Kpts.25/11/1980 tanggal 12 febuari 1980 tentang penguasaan areal tanah di Desa Simpang Baru Kecamatan Kampar, kabupaten Kampar untuk cadangan lokasi pembangunan dalam keputusan Gubernur tersebut di tetapkan : c. Diktum pertama, menguasai area! tanah yang terletak sebelah utara jalan raya pekanbaru - bangkinang antara KM 16 -KM 18 di desa simpang baru kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar seperti tercantum pada gambar situasi

terlampir

dengan

batas-batas sebagai berikut. d. Diktum kedua, persil-persil tanah garapan yang terdapat dalam areal tanah tersebut pada dictum pertama tidak di benarkan untuk di pindah tangan kan, didirikan bangunan dan di Tanami dengan sesuatu jenis tanaman, tanpa sepengetahuan dan seizin kepala desa dan camat setempat. e. Diktum

ketiga,

memerintahkan

kepada

bupati

Kampar

untuk

melakukan pengamatan atas pelaksanaan ketentuan tersebut di atas. 4. Bahwa untuk kepentingan pengembangan dan perluasan kampus Universitas Riau Pemerintah telah melakukan pembebasan tanah Negara yang di garap sejumlah warga yang terletak di desa simpang baru, kecamatan Kampar kabupaten Kampar. Pembebasan terdiri dari 2 bagian yaitu pembebasan yang di lakukan

oleh

pemerintah

provinsi Riau dan pembebasan yang di lakukan oleh kementerian pendidikan nasional cq panitia pembebasa tanah. Gubernur Riau telah mengeluarkan keputusan Nomor. 595/A/VIII/1985 tanggal 28 Agustus 1985 tentang pembentukan panitia pembebasan tanah daerah kabupaten Kampar untuk perluasan kampus Universitas Riau. Berdasarkan keputusan ini panitia pembebasan tanah kabupaten Kampar yang di ketuai oleh bupati Kampar telah melakukan pembebasan tanah seluas l04,0785 ha dan benda yang adaatas tanah itu secara bertahap mulai tahun 1980 sampai dengan tahun 1985 disimpang baru, Pekanbaru, yaitu tahap I tahun 1980 tahap II tahun 1981, tahap III tahun. Tahap IV tahun 1984, dan tahap V tahun 1985, kemeterian pendidikan clan kebudayaan cq panitia pembebasan tanah telah melakukan pembayaran terhadap seluruh Tanah yang di bebaskan tersebut.Kemudian tanah yang di bebaskan itu diukur oleh instansi yang berwenang, dalam hal ini kantor Badan


Pertanahan Kota Pekanbaru pada tahun 2000, ternyata luas

tanah secara ril

hanya 100 ha.

Kepala Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan Surat Keputusan nomor 16/IIP/BPN/2002 tanggal 6 Mei 2002 tentang pemberian Hak pakai terhadap tanah seluas 100/100 Ha yarn] terletak di kelurahan simpang baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berdasarkan surat Keputusan Tersebut, Kepala Kantor Pertanahan Kota pekanbaru menerbitkan sertifikat hak pakai Nomor 15/Kelurahan Simpang Baru tahun 2002 atas nama Departemen Pendidikan Nasional ; Sebelum melakukan pembebasan tanah dan benda-benda yang ada di atasnya, tergugat II dan IV telah terlebih dahulu menginvestarisasi jumlah orang yang menggarap tanah (Penggarap riil) dan luas tanah yang digarapnya. Inventarisasi tersebut di buat dalam suatu daftar. Terdapat sebanyak 49 orang penggarap riil diatas tanah yang di bebaskan itu. Ganti rugi atas tanah yang di bebaskan dan benda yang ada di atasnya seperti rumah clan pepohonan telah di bayarkan seluruhnya kepada para penggarap sesuai dengan luas tanah dan nilai benda yang ada di atasnya. Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah melaksanakan semua tanggung jawab dan kewajibannya sesuai Peraturan Perundang-undangan. Keadaan pembebasan tanah untuk perluasan kampus Universitas Riau dan pembayaran ganti ruginya tampak dengan jelas dalam table pembebasan/ganti rugi tanah Kampus Universitas Riau; 5. Bahwa dalam gambar situasi tanah tahun 1984, Akmal T mempunyai sebidang tanah yang luasnya 22.557 nr. Panitia Pembebasan Tanah Daerah Tingkat II Kampar telah membayar lunas ganti rugi atas tanah Akmal tersebut sebesar Rp.59.850,- sebagaimana tercantum dalam Daftar penerima ganti rugi tanah Kampus Bina Widya Desa Simpang Baru oleh Pemerintah Daerah Tingkat 1 Riau, Berita acara 19 Maret 1980 dengan urutan Nomor 24 ; Dalam gambar situasi tanah tahun 1984 tersebut tidak terdapat bidang tanah seluas 40.000 m2 yang menjadi milik dari Miliar dan anak nya Akmal T. akan tetapi, apabila Miliar dan anak nya Akmal T memiliki tanah seluas 40.000 m2, , di Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, menurut pendapat Tergugat II dan IV bahwa tanah Miliar dan anak nya Akmal T tersebut berada di luar tanah Kampus Universitas Riau yang terletak di kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru juga dikenal dengan Kampus Bina Widya Desa Simpang Baru ;


Berdasarkan alasan-alasan dan fakta hokum yang tergugat II dan IV kemukakan dilatas, maka tergugat II dan IV mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus:

DALAM POKOK PERKARA: 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. 2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM PROVISI -

Menolak Permohonan Privasi dari Para Penggugat.

JAWABAN TERGUGAT III

DALAM KONPENSI :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa kecuali untuk hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya didalam Eksepsi ini, Tergugat III menyatakan membantah dan menolak dalil-dalil Gugatan para Penggugat seluruhnya sebagaimana diuraikan dibawah ini ; 2. Bahwa para Penggugat di dalam mengajukan Gugatan a quo diwakili oleh kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2013 ("Surat Kuasa Khusus Penggugat") ; Menurut hemat Tergugat III Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 5 April 2013 tersebut, ternyata kuasa hukum Penggugat telah sengaja mencantumkan nama dan identitas pihak/orang lain yang sama sekali tidak berhak dan tidak berwenang untuk mengajukan Gugatan dalam perkara a quo dan adapun nama dan identitas pihak yang tidak berwenang (Unauthorized Person) tersebut adalah Penggugat II (in casu Ny.Syamsuarni), karena Penggugat II tidak memiliki bukti authentik sebagai pihak yang berkepentingan hukum mengaku sebagai pemilik sah objek perkara dan tidak pernah dirugikan oleh pihak manapun ; Dan oleh karenanya Penggugat II ikut serta sebagai pihak dalam perkara a quo dinilai sebagai orang yang tidak berkapasitas sebagai"persona standi in judicio"; 3. Bahwa bilamana diteliti dan dicermati, "Surat Kuasa Khusus Penggugat" antara lain dapat dikutip sebagai berikut .dan seterusnya :


a.

Tanah seluas 19 190 M2 atas nama Sunariati, SH berdasarkan Sertipikat Hak Milik No.8065 tanggal 15 Februari 2006 dh.921 tanggal 9 Agustus 1983……………… dan seterusnya ;

b.

Tanah seluas 18.290 M2 atas nama Syamsuarni yang saat ini telah

dibalik

Sertipikat

namakan

Hak

Milik

atas

nama

Murniwaty

No.16292

tanggal

10

Juni

berdasarkan 2010

dh.923

tanggal 9 Agustus 1983...... dan seterusnya ; 4. Bahwa oleh karena itu,mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa

dan

mencermati

pihak-pihak

yang

ada

di

dalam

Surat

Kuasa Khusus Penggugat, terutama pada point.b. "Surat Kuasa Khusus Penggugat" sebagaimana tersebut diatas. karena dinilai dan terbukti tindakan kuasa atau

hukum

Penggugat

kewenangan

yang

telah

bertindak

dimilikinya,dengan

melampaui

mengikut

sertakan

kuasa pihak/

orang lain yang tidak berhak dan berwenang sebagai pihak dalam perkara a quo dan hal itu jelas-jelas melanggar ketentuan Pasal 1797 Kitab

Undang-Undang

Hukum

Perdata

("KUHPerdata")

yang

selengkapnya dikutip sebagai berikut: "Penerima kuasa tidak boleh melakukan apapun yang melampaui kuasanya, kekuasaan yang diberikan untuk menyelesaikan suatu urusan dengan jalan perdamaian. sekali-kali tidak mengandung kekuasaan untuk menyerahkan perkaranya kepada putusan wasit"; 5. Bahwa ketentuan Pasal 1797 KUHPerdata di atas akan menjadi tidak memiliki

kekuatan

hukum

pemberi

kuasa

dan/atau

dan/atau

kuasa

hukum

dan

kehilangan

penerima para

kuasa

Penggugat)

esensinya

jika

(in

Penggugat

casu

dianggap

telah

seorang II

melampaui

kuasa yang diberikan kepadanya dalam hal Gugatan diajukan oleh pihak yang tidak berhak dan berwenang dalam surat kuasa khusus ; Kata-kata "tidak boleh" yang secara tegas tercantum dalam ketentuan Pasal 1797 KUHPerdata, seharusnya hanya boleh ditafsirkan tentang tmdakantindakan seorang penerima kuasa harus sesuai dan tidak boleh sampai melampaui dari kewenangan yang diberikan kepadanya oleh pemben kuasa yang tidak berhak dan berwenang dalam perkara a quo berdasarkan surat kuasa khusus ; Dengan demikian dinilai tindakan kuasa hukum para Penggugat mengajukan Gugatan a quo; adalah suatu tindakan yang melenceng dari pemberian kuasa yang diberikan oleh Penggugat II Principal (in casu Ny.Syamsuarni) dan oleh karenanya tidak sah menurut hukum ;


6. Bahwa selain tindakan kuasa hukum para Penggugat tersebut tidak sah, hal itu juga membuktikan bahwa Surat Kuasa Khusus para Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebagaimana digariskan Pasal 147 Rbg/Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No.6/1994, sehingga Surat Kuasa Khusus para Penggugat yang dijadikan dasar bagi para Penggugat untuk mengajukan Gugatan a quo dengan diwakili oleh kuasa hukumnya adalah tidak sah menurut hukum ; 7. Bahwa selain itu para Penggugat tidak mempunyai kualifikasi untuk menggugat (Disqualificatoire), dalam hal ini para Penggugat tidak mempunyai Legal Standing atau kedudukan hukum dalam perkara a quo, karena para Penggugat tidak memiliki bukti authentik sebagai pihak yang berhak atas objek perkara.apalagi para Penggugat, bukanlah pihak yang berkepentingan hukum mengaku-ngaku sebagai pemilik yang sah atas objek perkara ; Khusus terhadap Penggugat II (in casu Ny.Syamsuarni) yang sama sekali tidak mempunyai kepentingan hukum dan tidak dirugikan oleh pihak manapun dalam perkara a quo yang tanpa alasan hukum telah menanandatangani surat kuasa khusus kepada kuasa hukumnya ; Dan oleh karenanya beralasan hukum apabila Gugatan para Penggugat dalam perkara a quo harusiah ditolak dan/atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

8. Bahwa merujuk pada dalil-dalil Gugatan para Penggugat, dapat ditarik kesimpulan bahwa kedudukan hukum (legal standing) Penggugat I! di dalam mengajukan Gugatan a quo yaitu selaku "pemilik' tanah objek sengketa (quad non. yang mana tidak benar) di dasarkan Sertipikat Hak Milik No.923 tanggal 9 Agustus 1983 seluas 18.290 M2 yang kemudian telah dibalik namakan atas nama MURNIWATY berdasarkan Sertipikat Hak Milik No.16292 tanggal 10 Juni 2010 dh 923 tanggal 9 Agustus 1983 yang diuraikan dalam surat ukur No. 1164/2010 dh 5349/1983 : Dan apabila diteliti secara cermat dalil Gugatan para Penggugat pada point 4.b, point 15.dan point 10, halaman 4, 6 dan 9 posita, terbaca diyakini seolah-olah Penggugat II (in casu Ny.Syamsuarni) masih memiliki lahan seluas 18.290 M2 yang berada diatas lahan Sertipikat Hak Pakai No. 14 Tahun 2002 atas nama Pemerintah Provinsi Riau dan diatas lahan Sertipikat Hak Pakai No. 15 Tahun 2002 atas nama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rl, padahal selaku 'pemilik" tanah objek perkara (quad non, yang mana tidak benar), terbukti sudah dibalik-namakan atas nama Ny.Murniwaty (in casu Penggugat III) berdasarkan Sertipikat Hak Milik No.16292 tanggal 10 Juni 2010. sehingga hal itu membuktikan bahwa Penggugat II tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan Gugatan dalam perkara a quo ;


9. Bahwa oleh karenanya menurut hukum Penggugat II (Ny.Syamsuarni) tidak harus diikut sertakan sebagai pihak (in casu sebagai Penggugat II) dalam perkara a quo. karena Sertipikat Hak Milik No.923 tanggal 9 Agustus 1983 yang semula tercatat atas nama Syamsuarni (Penggugat \\):yang saat ini telah dibalik-namakan atas nama Murniwaty (in casu sebagai Penggugat III) yang di dasarkan atas Sertipikat Hak Milik No.16292 tanggal 10 Juni 2010 dh 923 tanggal 9 Agustus1983 yang diuraikan dalam surat ukur No.1164/2010 dh 5349/1983 ; Sehingga keikut-sertaan Ny Syamsuarni sebagai pihak/ Penggugat II dalam perkara a quo tidak beralasan hukum, karena Penggugat II bukanlah pihak/orang yang mempunyai berkepentingan hukum dengan objek perkara,karena Penggugat ll bukan lagi sebagai pemilik yang sah atas objek perkara dan sudah dibalik-namakan/ berpindah tangan kepada Penggugat III ; Dengan demikian Penggugat II (in casu Ny.Syamsuarni) tidak ada hubungan hukum dalam perkara a quo dan tidak harus diikutsertakan sebagai pihak ; Dan oleh karenanya beralasan hukum apabila Gugatan Penggugat dalam perkara a quo haruslah ditolak dan/atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

10. Bahwa Gugatan para Penggugat Obscuur libel. Surat Gugatan para Penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduldelijk), begitu juga formulasi Gugatan tidak jelas, karena dalam Gugatan para Penggugat tidak menyebutkan secara terang dan jelas atau tegas (duiddelijk) jenis perbuatan hukum apa yang telah dilakukan oleh masing-masing Tergugat, selain itu Tergugat III bukanlah sebagai pemiik objek perkara yang diakui oleh para Penggugat dan objek perkara mana tetap dalam penguasaan Pemerintah Provinsi Riau (in casu Tergugat II) dan Kementerian Penadidikan dan Kebudayaan Rl (in casu Tergugat I) ; Menurut ketentuan Pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan asas doelmatigheid (demi kepentingan beracara). pokok-pokok Gugatan harus jelas dan tertentu (eenduidelijk en bepaalde) dan oleh karena itu secara formil para Penggugat harus memperjelas dan mempertegas Gugatannya ;

11. Bahwa oleh karena proses pengadaan bidang tanah dan pencadangan untuk lahan kampus Universitas Riau yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Riau seluas : 245.217 Ha sesuai Sertipikat Hak Pakai No.14 Tahun 2002 dan bidang tanah milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rl seluas : 100,400 Ha sebagaimana Sertipikat Hak Pakai No.15 Tahun 2002 atau berjumlah seluas 345,617

Ha,

yang

kini

dipinjamkan

kepada

Tergugat

III,proses


pengadaannya/pencadangan lahan kampus Universitas Riau tersebut. selain dilakukan oleh Tim Sembilan,tentu saja tidak dapat dilepaskan peranan dan keterkaitan hukum Kepala Desa Simpang Baru Kecamatan Kampar,Kabupaten Kampar (kini Lurah Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru) yang telah ikutserta dalam proses penerbitan surat-menyurat sebagai alas-hak atas proses pencadangan lahan tersebut, begitu pula Camat Tampan selaku Pejabat PPAT, seharusnya ikut digugat pula sebagat pihak dalam perkara a quo bersamasama dengan Lurah Simpang Baru ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan untuk menerima dan mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat III seluruhnya demi hukum, dengan menetapkan sebagai hukum menolak Gugatan Penggugat seluruhnya dan/atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; 2. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa kecuali untuk hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya di dalam pokok perkara ini,Tergugat III menyatakan membantah dan menolak dalil-dalil Gugatan para Penggugat seluruhnya sebagaimana diuraikan dibawah ini ; 2. Bahwa apa yang telah diuraikan Dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan Dalam Pokok Perkara ini dan Tergugat III tetap bertahan pada dalil-dalil sebelumnya yang termuat dalam Jawaban Gugatan 3. Bahwa tidak benar dan dibantah dalil para Penggugat pada point 1. posita, yang menyatakan para Penggugat pemilik yang sah atas tanah pertanian yang dahulu terletak di Desa Simpang Baru Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, saat ini terletak di JI.Prof.Dr.Muchtar Lutfi Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru ; Dalil-dalil para Penggugat mana sangat mengada-ada dan mengaku-aku seolah-olah punya tanah, tanpa alasan hukum dan bukti yang kuat,karena tidak dijelaskan secara nnci tentang letak,ukuran,luas dan dengan siapa bersempadan,padahal tanah-tanah yang berada di sepanjang dan sekitar JI.Prof.Dr.Muchtar Lutfi itu sebagaimana dalil para Penggugat, setahu Tergugat III adalah milik orang lain dan bukan milik para Penggugat dan masih ada milik orang lain yang harus diakui secara sah kepemilikannya ; 4. Bahwa tidak benar dan dibantah dalil para Penggugat pada point.2 posita. yang menyatakan tanah objek perkara diperoleh dengan cara jual beli seluas 40.000 M2 dari pemilik asal Meliar dan anaknya Akmal T. yang diperoleh dan hasil tebas tebang Akmal dan orang tuanya ; Andaikan benar (padahal tidak) dalil para


Penggugat demikian,kapan dan dimana transaksi jual beli antara para Penggugat dengan Meliar dan Akmal T. itu dilakukan dan apakah jual beli tersebut dilakukan secara lisan atau tertulis dan/atau hanya secara barter saja ; Padahal proses transaksi jual beli terhadap bidang tanah antara Penjual dengan Pembeli sejak dahulu kala sampai kini.seingat Tergugat III prosesnya masih tetap berpedoman kepada ketentuan yang berlaku dan secara tertulis dan dilaksanakan dihadapan Pejabat yang berwenang dan/atau PPAT ; 5. Bahwa tidak benar dan dibantah daiil para Penggugat pada point.3 posita, yang menyatakan tanah pertanian tersebut ditanami nangka, kelapa. cengkol dan tanaman sayuran lainnya yang telah lebih dahulu ditanami oleh yang menjual tanah : Dalil mana adalah mengada-ada dan tidak beralasan hukum, karena tidak dijelaskan secara rinci apakah tanaman nangka, kelapa. cengkol dan tanaman sayuran lainnya itu kapan mulai ditanami dan apakah sampai kini masih ada dan menghasilkan untuk memenuhi kebutuhan hidup pemiliknya, ternyata tidak didalilkan oleh para Penggugat ; 6. Bahwa tidak benar dan dibantah dalil Penggugat I dan II pada point.4 posita, yang menyatakan hubungan hukum para Penggugat atas tanah objek perkara diatas tanah Sertipikat Hak Milik No.921 tanggal 9 Agustus 1983 seluas 19.190 M2 atas nama Sunariati (in casu Penggugat I) dan diatas tanah Sertipikat Hak Milik No.923 tanggal 9 Agustus 1983 seluas 18.290 M2 atas nama Syamsuarni (in casu Penggugat II) dan sebagian tanah milik Penggugat I dan II terdapat/ terletak diatas tanah Sertipikat Hak Pakai No. 14 Tahun 2002 seluas 245,217 Ha atas nama Pemerintah Provinsi Riau dan sebagian lagi berada/terletak diatas tanah Sertipikat Hak Pakai No. 15 Tahun 2002 seluas 100.400 Ha atas nama Kementeriaan Pendidikan dan Kebudayaan Rl ; Dalil mana adalah sangat mengada-ada dan tidak beralasan hukum. karena para Penggugat tidak dapat menjelaskan tentang kepemilikan berupa alas hak atas transaksi objek perkara yang telah dilakukan antara Penggugat I dan II sebagai pihak Pembeli dengan pihak Penjual dimana dan kapan transaksi jual-beli tersebut dilakukan; 7. Bahwa tidak benar dan dibantah dalil Penggugat I dan II pada point. 4 posita yang menyatakan dalam pembebasan lahan tidak melibatkan para Penggugat dan seterusnya . Dalil mana sangat mengada-ada dan tidak beralasan hukum, karena Tergugat III sebagai pihak yang diberi izin untuk memakai lahan milik Pemerintah Provinsi Riau untuk kegiatan Kampus Universitas Riau,tidak harus melibatkan Penggugat I dan II dan/atau para Penggugat dalam proses pembebasan lahan Kampus Universitas Riau. karena proses pembebasan lahan untuk pencadangan lahan Universitas Riau dilakukan oleh Tim Sembilan yang dibentuk oleh


Pemerintah Provinsi Riau secara sah ; Dan oleh karenanya andaikan benar (padahal tidak) Penggugat I dan II dan/atau para Penggugat merasa dirugikan atas proses pembebasan lahan dimaksud yang dilakukan oleh Tim Sembilan, seharusnya

tuntutan

Penggugat

I

dan

II

dan/atau

para

Penggugat

tersebut,beralasan hukum ditujukan kepada Tim Sembilan ; Dan akan salah alamat serta tidak beralasan hukum apabila tuntutan tersebut. ditujukan kepada Tergugat Ill/Universitas Riau, karena hal itu bukan merupakan kewenangan Universitas Riau untuk meiakukan pembebasan/pencadangan lahan, karena Tergugat III bukan sebagai pemilik sah lahan,tetapi pihak yang dipinjami untuk melakukan kegiatan pendidikan ; 8. Bahwa mencermati dalil Gugatan para Penggugat sebagaimana tersebut diatas, ternyata antara dalil posita Gugatan dengan petitum tidak sinkron/tidak sejalan,tidak berkaitan hukum,sulit dipahami, didalilkan berulang-ulang,tidak dirinci serta tidak saling mendukung, sehingga tidak memenuhi syarat sebagaimana yang dikehendaki putusan Mahkamah Agung Rl Nomor. 1186 KVSip/1973 tanggal 4 Mei 1975 ; 9. Bahwa dibantah dan ditolak dalil Gugatan para Penggugat sebagaimana point 7 halaman 5. posita, yang menyatakan pada tahun 2005 pihak Universitas Riau/Tergugat III melakukan kegiatan dengan membersihkan.meratakan milik para Penggugat dengan menggunakan alat herat

dan

lahan

seterusnya

:

Karena Universitas Riau tidak pernah melakukan kegiatan membersihkan lahan milik para Penggugat,Tergugat III hanya membantu untuk membersihkan lahan seluas 245.217 Ha milik Pemerintah Provinsi Riau sebagaimana Sertipikat Hak Pakai No. 14/2002 dan lahan seluas 100,400 Hak milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rl sebagaimana Sertipikat Hak Pakai No. 15/2002 yang telah dipinjamkan kepada Tergugat III untuk kegiatan pembangunan Kampus Universitas Riau ; 10. Bahwa

dibantah

dan

ditolak

dalil

Gugatan

para

Penggugat

sebagaimana pada point 14. dan point 15.halaman 6 posita yang menyatakan berdasarkan Berita Acara Pengembalian Batas No. 1150/ 200.3.14/1

A/ll/2011

tanggal

22

Juli

2011

yang

dikeluarkan

oleh

Tergugat VII atas Sertipikat Hak Milik No 8065 dh 921 atas nama Penggugat I, dengan hasil pengukuran diketahui sebagian tanah Penggugat I berada di dalam bidang tanah diatas Sertipikat Hak Pakai No. 14/2002 atas nama Departemen Pendidikan Nasional (Tergugat I) seluas : 9.280 M2 dan sebagian lagi berada di dalam bidang tanah diatas Sertipikat Hak Pakai No.15/2002 atas nama Pemerintah Provinsi Riau (Tergugat II) seluas 9.910 M2 : Karena dalil-dalil


sebagaimana

tersebut

adalah

keliru

dan

tidak

benar

dan

haruslah

dikesampingkan ; 11. Bahwa dalil sebagaimana point 10. tersebut diatas,sangat mengada-ada dan tidak beralasan hukum dan sangat bertentangan bilamana dibandingkan dengan dalildalil sebelumnya pada point 4. halaman 3 ; Pada point 4 halaman 3.didalilkan tanah objek perkara atas nama cara Penggugat berada dalam Sertipikat Hak Pakai No. 14 tahun 2002 seluas 245.217 Ha atas nama Pemerintah Provinsi Riau dan sebagiannya lagi diatas Sertipikat Hak Pakai No. 15 tahun 2002 seluas 100,400 Ha atas nama Departemen Pendidikan Nasional ; Dengan demikian terbukti antara dalil pada point yang satu dengan yang lain sangat bertentangan/tidak sinkron dan oleh karenanya beralasan hukum apabila Gugatan para Penggugat haruslah ditolak dan/atau sendak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; 12. Bahwa berkaitan dengan dalil para Penggugat sebagaimana pada point 14.halaman 6. yang menyatakan lahan seluas 9.280 M2 milik Penggugat I berada di dalam bidang tanah Sertipikat Hak Pakai No.14 Tahun 2002 atas nama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rl (Tergugat I) dan lahan seluas 9 910 M2 berada di dalam bidang Sertipikat Hak Pakai No. 15 Tahun 2002 atas nama Pemerintah Provinsi Riau (Tergugat II) : Dengan demikian ternyata Penggugat I sendiri dan/atau para Penggugat tidak dapat mendalilkan tentang dimana letak/lokasi lahan.ukuran lahan dan dengan siapa bersempadan tidak dijelaskan secara rinci. karena lahan yang dipakai oleh Universitas Riau dinilai cukup luas yaitu sejumlah : 345,617 Ha. dan karenanya Penggugat I harus dapat menjelaskan secara benar dan pasti dimana letak.ukuran dan batas sempadan lahan tersebut berada ; 13. Bahwa berkaitan dengan dalil para Penggugat sebagaimana pada point 15halaman 6 yang menyatakan Ny Murniwaty (in casu Penggugat III) berdasarkan hasil pengukuran, lahan seluas 10.543 M2 milik Penggugat III berada di dalam bidang Sertipikat Hak Pakai No. 14 terdaftar atas nama Departemen Pendidikan Nasional (Tergugat I) dan seluas 7.747 M2 berada didalam bidang Sertipikat Hak Pakai No. 15 terdaftar atas nama Pemerintah Provinsi Riau (Tergugat III) ; Namun Penggugat ill dan/atau para Penggugat tidak dapat mendalilkan tentang dimana letak/lokasi lahan.ukuran lahan dan dengan siapa bersempadan tidak dijelaskan secara rinci ; Andaikan benar (padahal tidak) Penggugat III memiliki lahan diareal Kampus Universitas Riau,maka menurut hukum tentang dimana letak lahan,ukuran lahan dan batas sempadan harus dijelaskan secara lengkap : Selain itu di dasarkan dalil-dalil para Penggugat


sebagaimana tersebut diatas, terbukti Penggugat II (in casu Ny.Syamsuarni) sama sekali tidak pernah memiliki lahan diatas areal Kampus Universitas Riau sebagaimana Sertipkat Hak Milik Nomor.923 tanggal 9 Agustus 1983. karena SHM tersebut sudah dibalik-namakan atas nama Murniwaty/ Penggugat III didasarkan SHM No.16292 tanggal 10 Juni 2010, berarti Ny.Syamsuarni tidak lagi memiliki kepentingan hukum atas lahan dimaksud dan sudah berpmdah kepada Ny.Murniwaty (in casu Penggugat Ill), namun ironisnya ternyata Ny.Syamsuarni masih ikut juga sebagai pihak dalam perkara a quo yaitu sebagai Penggugat II ; Dan oleh karenanya beralasan hukum apabila Gugatan para Penggugat dalam perkara a quo haruslah ditolak dan/atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat ditenma ; 14. Bahwa tuntutan para Penggugat tentang kerugian materil akibat tanah diratakan dengan alat beratmenumbangkan tanaman seperti jengkol,nangka dan kelapa dan hasil panen sebesar Rp.128.000.000,-(seratus dua puluh delapan juta rupiah) adalah tuntutan yang sangat mengada-ada dan tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak ; Karena tidak dijelaskan kapan mulai ditanam dan berapa jumlah yang sudah menghasilkan.apakah sejak ditanam dipelihara dengan baik ; 15. Bahwa tuntutan para Penggugat tentang harga nilai jual tanah 55-2-1:5 Rp.1 .050.000.-(satu juta lima puluh hbu rupiah) per M2 atau se Rp.39.288.900.000.(tiga puluh sembilan milyar dua ratus delapa puluh delapan juta sembilan ratus nbu rupiah) adalah tuntuta- yang sangat mengada-ada dan tidak beralasan hukum ; Karena untuk menentukan harga nilai jual suatu bidang tanah harus di dasarkar atas penilaian yang dilakukan oleh Tim Appraisal/Penilai Indepe^eTerdaftar yang ditunjuk secara sah. Tim Appraisal akan melakukar penilaian dengan mempertimbangan dan memperhatikan letak lahan apakah letak lahan strategis atau tidak, kondisi lahan itu send r bagaimana, jauh atau dekat dan perkotaan dan lain sebagainya dan bukan asal perkiraan sendiri ; Selanjutnya tentang para Penggugat telah melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan terhadap lahan dimaksud. dinilai cukup baik dan perlu dicontoh oleh masyarakat lain, namun tanda pelunasan pembayaran PBB bukan merupakan bukti kepemilikan a as lahan seseorang Sedangkan tuntutan para Penggugat tentang kerugian inmateril sejumlah Rp.1.000.000.000 -(satu milyar rupiah) terlalu mengada-ada dan tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak ; 16. Bahwa tuntutan para Penggugat untuk menghukum para Tergugat (Tergugat I S/d 8) untuk mengosongkan tanah milik para Penggugat dan membongkar bangunan diatas tanah milik para Penggugat, merupakan tuntutan yang mengada-ada dan tidak beralasan hukum ; Karena para Penggugat sendiri tidak


mengetahui secara jelas dimana letak tanah miliknya dan bangunan apa saja yang harus dibongkar oleh para Tergugat itu dan siapa saj£ sebagai pemilik bangunan itu ternyata tidak dijelaskan oleh para Penggugat; 17. Bahwa oleh karena antara dalil posita dengan dalil petitum Gugatan para Penggugat sebagaimana diuraikan diatas ternyata tidak sinkron. tidak berkaitan hukum dan tidak sahng mendukung dan/atau saling bertentangan antara dalil yang satu dengan dalil yang lam, antara lain pada dalil posita point 4.a.halaman 4 dan point 14.halaman 6.lahan milik Penggugat I seluas 19.190 M2 namun pada dalil point 10.halaman 9.dan 1 .IV.(Akibat yang ditimbulkan) lahan milik Penggugat seluas 19.128 M2 x Rp.1.050 000,-/meter, dan dalam petitum pada point a tanah milik Penggugat I seluas 19.190 M2,selain itu rumusan petitum dalam Provisi kabur, tidak tegas dan tidak spesifik; Dengan demikian Gugatan yang seperti ini tidak mempunyai dasar hukum,karena antara dalil yang satu dengan dalil lain saling bertentangan/kontroversi : Dan oleh karenanya beralasan hukum apabila Gugatan para Penggugat `1 dalam perkara a quo haruslah ditolak dan/atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;18. Bahwa dalil para Penggugat sebagaimana pada point 2. Dalam Provisi yang menyatakan telah dibangun gedung olah raga dan lapangan Hokki serta area! Kampus Universitas Riau oleh Tergugat Ml dan Tergugat IV haruslah ditolak dan dibantah dengan tegas dan tidak beralasan hukum

Karena Tergugat III tidak

pernah membangun gedung olahraga dan lapangan Hokki dilahan miiik para Penggugat sehingga Tergugat ill tidak harus melakukan pengosongan dan pembongkaran terhadap bangunan dimaksud ; Begitu pula tidak dijelaskan siapa yang sebenarnya yang dianggap lalai untuk memenuhi putusan dalam perkara a quo apakah Tergugat I, II. dan/atau Tergugat III dan para Tergugat lainnya . Dan oleh karenanya tuntutan para Penggugat tentang uang paksa (dwangsoom) haruslah ditolak, karena tidak beralasan hukum ; 19. Bahwa tuntutan para Penggugat tentang putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad/Ubv), haruslah ditolak dan merupakan dalil yang tidak beralasan hukum ; Karena berdasarkan SEMA Nomor.03 Tahun 1978 tanggal 1 April 1978, Mahkamah Agung Rl mengingatkan kembali sekaligus juga berisi penegasan dan penjelasan antara lain Agar para Hakim di seluruh Indonesia, untuk tidik menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 191 ayat (1) Rbg/Pasal 180 ayat (1) HIR terpenuhi; 20. Bahwa tuntutan para Penggugat tentang permohonan meletakkan Sita Jaminan, haruslah ditolak dan tidak beralasan hukum ; Karena yang dimohonkan oleh para


Penggugat untuk dilakukan Sita Jaminan itu terhadap objek milik Tergugat yang mana. apakah kepada semua para Tergugat dan/atau kepada Tergugat Ill/Universitas Riau, tidak dijelaskan ; Untuk para Penggugat maklumi, di dasarkan Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,antara lain dijelaskan : Pasal 49 ayat (4) dinyatakan : Barang milik negara/daerah dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada Pemerintah Pusat/Daerah , Selanjutnya pada Bab VIII Larangan Penyitaan Uang dan Barang Milik Negara/Daerah dan,atau Yang dikuasai Negara/Daerah, Pasal 50, Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap : a. uang atau surat berharga milik negara/daerah balk yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga", d barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah" ; Dengan demikian tuntutan para Penggugat tentang permohonan Sita Jaminan beralasan hukum untuk ditolak ; 21. Bahwa dalil-dalil Gugatan para Penggugat yang lain, baik yang termuat dalam posita maupun dalam petitum Gugatan tidak perlu ditanggapi lagi, karena telah terjawab dengan baik dan sempurna secara keseluruhan oleh Tergugat III sebagaimana telah diuraikan diatas ; Selain itu pada hakekatnya Tergugat III menolak dan membantah dalil Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya karena Gugatan para Penggugat tidak beralasan hukum dan hanya sekedar ingin cobacoba dan oieh karenanya haruslah ditoiak dan/atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; Berdasarkan atas hal-hal sebagaimana tersebut diatas; Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat menjatuhkan putusan dalam Konpensi sebagai berikut : 1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat III yaitu Universitas Riau seluruhnya ; 2. Menetapkan sebagai

hukum Gugatan para Penggugat tidak beralasan hukum

dan tidak terbukti menurut hukum ; 3. Menetapkan sebagai hukum menolak Gugatan para Penggugat seluruhnya dan/atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; 4. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada semua tingkat; 5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan benar menurut hukum ;

B. DALAM REKONPENSI :


1.

Bahwa mohon dalil-dalil dalam Konpensi sebagaimana telah diuraikan diatas Dalam Pokok Perkara dianggap di ulangi kembaii dan termasuk secara keseluruhan dan sebagai dalil-dalil dalam bagian Gugat Balik (Rekonpensi) dari Penggugat Rekonpensi lll/Tergugat Konpensi III terhadap para Tergugat Rekonpensi/para Penggugat Konpensi ;

2.

Bahwa Penggugat Rekonpensi III merasa sangat dirugikan oleh para Tergugat Rekonpensi

dengan

Gugatannya

yang

terdaftar

Nomor

91

/Pdt-

G/2013/PN.PBR yang kini sedang dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Pekanbaru, sedangkan Gugatannya tidak mengandung kebenaran dan tidak beralasan hukum, berakibat sangat merugikan nama baik dan merugikan secara moril maupun materil bagi Penggugat Rekonpensi III : 3.

Bahwa adapun kerugian yang timbul akibat adanya Gugatan para Penggugat Konpensi/para Tergugat Rekonpensi adalah. baik secara moril maupun materil ; Secara moril dengan status dan kedudukan/Jabatan Penggugat Rekonpensi III sebagai Pembantu Rektor II Universitas Riau dan sekaligus sebagai Pejabat Negara Eselon l/B dan sekaligus sebagai warga masyarakat yang baik, telah dicemarkan nama baik dan kredibilitasnya, sedangkan secara materil Penggugat Rekonpensi III harus mengeluarkan biaya dari Anggaran Pendapatan dan Biaya Negara/APBN Tahun 2013 dalam melayani Gugatan para Penggugat Konpensi/para Tergugat Rekonpensi yang seharusnya tidak perlu terjadi ; Dengan demikian jelas terbukti para Tergugat Rekonpensi telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum ;

4.

Bahwa adapun kerugian secara moril apabila dinilai dengan uang sebagai padanan-ganti rugi adalah sebesar Rp.42.000 000.000,-(empat puluh dua rr lyar rupiah). sedangkan kerugian secara materil berupa biaya riel ganti rugi atas biaya transport dan honorarium kuasa hukum sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) yang harus dibayar oleh para Tergugat Rekonpensi secara seketika dan sekaligus ;

5.

Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Rekonpensi III ini jelas terbukti secara sah dengan bukti-bukti otentik, untuk itu beralasan hukum apabila dikabulkan seluruhnya dan para Tergugat Rekonpensi harus dihukum untuk membayar ganti daiam Rekonpensi ini .

Bahwa berdasarkan atas hal-hal sebagaimana tersebut diatas, Penggugat Rekonpensi III mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat menjatuhkan putusan dalam Konpensi dan Rekonpensi ini sebagai berikut ;


A. DALAM KONPENSI : 1. Dalam Eksepsi : - Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat III seluruhnya ;

2. Dalam Pokok Perkara : 1. Menetapkan sebagai hukum Gugatan para Penggugat tidak beralasan hukum dan tidak terbukti menurut hukum ; 2. Menetapkan sebagai hukum menolak Gugatan para Penggugat seluruhnya dan/atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat ditenma menurut hukum ; 3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada pemua tingkat ; 4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan benar menurut hukum ;

B. DALAM REKONPENSI : 1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi III seluruhnya ; 2. Menetapkan sebagai hukum para Tergugat Rekonpensi telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum ; 3. Menghukum para Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi secara mori! maupun secara materil kepada Penggugat Rekonpensi III sejumlah Rp.42 200.000.000,-(empat puluh dua milyar dua ratus juta rupiah) secara seketika dan sekaligus : 4. Menghukum para Tergugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya yang timbul karena terjadi perkara ini pada semua tingkat;5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan benar menurut hukum ;

JAWABAN TERGUGAT V

DALAM KONPENSI I. DALAM EKSEPSI 1. Gugatan Penggugat kurangnya para pihak (Plurium litis consortium) Bahwa pada point 2 halaman 3 gugatan penggugat mendalilkan bahwa tanah objek perkara diperoleh Para Penggugat dengan cara jual beli atas suatu hamparan tanah pertanian keseluruhannya seluas lebih kurang 40.000 m2 dari pemilik asasl MELIAR dan anaknya AKMAL. T yang diperoleh dari hasil tebas tebang Akmal dan orang


tuanya dan baru beberapa tahun kemudian baru dibuatkan surat pernyataan jual jual beli yang dibuat oleh anak Meliar ; Bahwa dengan demikian seharusnya Para Penggugat menarik Meliar atau ahli anak-anakya sebagai pihak Tergugat yang harus mempertanggungjawabkan tanah yang telah dijualnya kepada Para Penggugat, karena jika tidak maka gugatan penggugat terdapat kurangnya para pihak (Plurium litis consortium). Bahwa selain hal tersebut di atas, Para Penggugat seharusnya juga menarik pihak pihak yang telah menjual secara ganti rugi tanahnya kepada Tergugat I dan II melalui Panitia Tim 9 (sembilan); Pembebasan Ganti Rugi Lahan UNRI sebagai pihak dalam perkara aquo, karena jika tidak demikian maka gugatan penggugat terdapat kurangnya para pihak (Plurium litis consortium), hal ini sebagaimana pendapat M. Yahya Harahap, SH (Hukum Acara Perdata, 2008, hal. 116) menyebutkan “prinsip umum atau ketentuan umum yang diterapkan dalam kasus sengketa tanah, mengharuskan menarik pihak ketiga sebagai tergugat, apabila tanah yang disengketakan diperoleh Tergugat dari Pihak Ketiga. -

Ketentuan ini pada dasarnya bersifat imperative atau bersifat memaksa ;

-

Pelanggaran atasnya mengakibatkan gugatan cacat formil dalam bentuk plurium litis consortium, yaitu yang ditarik sebagai pihak Tergugat tidak lengkap atau masih kurang ;

Pendapatan di atas, juga dibenarkan oleh Yurispudensi Mahkamah Agung No. 2752K/Pdt/1983, tanggal 12 Desember 1984 jo PT. Medan No. 30/1983 tanggal 25 Juni 1983, jo PN Medan No. 115/1982 tanggal 12 Januari 1983 yang menyatakan "secara formil harus ikut digugat pihak ketiga dari siapa tanah terperkara diperoleh Tergugat ;

2. Gugatan penggugat salah mengenai orang (error in persona)', Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menggugat : Pemerintah Daerah Pronvinsi Riau cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar, selaku Tergugat V ; Bahwa gugatan penggugat telah mencampur adukan kewenangan antara Tergugat II dan V, dan gugatan Para Penggugat tidak menuju kepada siapa yang menurut Para Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena kewenangan dari masing-masing tergugat berbeda-beda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (l) dan (2) Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.;


Ayat (l) menyatakan setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah yang disebut kepala daerah. Ayat (2) menyatakan Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) untuk Provinsi disebut Gubernur, untuk Kabupaten disebut Bupati dan untuk Walikota disebut Walikota.; Maka dengan demikian berdasarkan ketentuan diatas, seharusnya Bupati Kampar digugat sebagai pemerintah daerah kabupaten dan bukan perpanjang tangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Riau, karena hal demikian dapat membingungkan Tergugat sehingga menyebabkan gugatan penggugat salah mengenai orang (error in persona).

3. Gugatan Penggugat Kabur (Obscure Lible) Bahwa Para Penggugat mendalilkan gugatannya dimana Tergugat V telah perbuatan melawan hukum akan tetapi Para Penggugat tidak menjelaskan dengan rinci perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh masing-masing Tergugat terutama Tergugat V.; Bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya point 8 halaman 8 menyatakan "Bahwa Tergugat V sebagai instansi pemerintah Kepala Daerah Kabupaten Kampar berwenang mengatur peruntukan tanah dan tata ruang dan tata wilayah Kabupaten Kampar, pada waktu tahun 1983 masuk dalam wilayah KDH TK. II Kampar mengetahui adanya kepemilikan hak atas tanah Para Penggugat dan dalam pembebasan lahan untuk Tergugat III sehingga Tergugat V telah melanggar kepatutan, ketelitian dan kehatihatian yang seharusnya dimiliki Tergugat V dalam pergaulan hidup dalam masyarakat atau terhadap hak milik Para Penggugat juga ikut melakukan

perbuatan

melanggar

hukum

oleh

penguasa

(onrechtmatige

overheidsdaad); Bahwa Para Penggugat tidak menjelaskan dengan rinci perbuatan melawan hukum seperti apa yang telah Tergugat V lakukan, sehingga dalil gugatan Para Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut: 1. Perbuatan 2. Melawan/melanggar hukum 3. Kerugian 4. Kesalahan dan 5. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal. Bahwa oleh karena dengan tidak adanya hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat V, yang menurut Para Penggugat perbuatan itu


adalah tidak hati-hatinya Tergugat V dalam pergaulan masyarakat sehingga menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat, maka gugatan Penggugat demi hukum harus dinyatakan kabur (onscure lible), sehingga dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima.; Berdasarkan hal-hal di atas sudah sewajarnya menurut hukum majelis hakim yang mengadili perkara aquo untuk menolak gugatan penggugat atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvanketelijke Verklar).;

II. DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa mohon dalil-dalil dalam eksepsi di atas dinyatakan termuat dan terulang kembali ^lalam pokok perkara ini, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan; 2. Bahwa Tergugat V membantah dan menolak secara tegas apa yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya, kecuali diakui secara tegas di bawah ini.; 3. Bahwa sebagaimana dalil Para Penggugat point 1 halaman 4 Penggugat II telah membeli tanah terperkara pada tahun 1978 dari Meliar dan anaknya Akmal. T dan pada tahun 1982 barulah dibuat surat pernyataan oleh Akmal. T yang disaksikan oleh orang tuanya Meliar ; 4. Bahwa dari dalil Para Penggugat di atas, terlihat beberapa kejanggalan dalam proses jual beli tanah tersebut, dimana untuk terjadinya suatu proses jual beli tentunya si penjual (Akmal. T dan orang tuanya Meliar) harus membuktikan bahwa tanah tersebut adalah miliknya sendiri bukan milik orang lain dan dasar suatu beli harus adanya alas hak dari penjual; 5. Bahwa untuk dapat terjadinya jual beli tanah menurut hukum adat harus memenuhi 2 (dua) unsur yaitu terang dan tunai. Pengertian terang adalah jual beli tanah tersebut harus dilakukan di hadapan pimpinan adat atau pejabat desa (kepala desa) sedangkan pengertian tunai yaitu terjadi serentak dan bersamaan dengan pembayaran harga secara lunas dari pembeli kepada penjual; Bahwa apabila dilihat cara peralihan hak milik tanah sebagaimana tersebut di atas, jelaslah bahwa peralihan (jual beli) yang dilakukan Para Penggugat dengan Akmal. T dan Meliar jelas tidak sah, karena jual beli tersebut sebagaimana dalil Para Penggugat hanya dilakukan oleh para pihak saja tanpa adanya pejabat yang mengetahui dan alas hak yang sah serta tidak dilakukan tunai akan tetapi baru dilakukan beberapa tahun kemudian; 6. Bahwa selain hal di atas, Para Penggugat juga telah melakukan pembiaran terhadap tanah yang menurut Para Penggugat telah dibeli sejak tahun 1978 sampai dengan gugatan aquo (pembiaran selama + 35 tahun), sehingga Para


Penggugat telah hapus hak menggugatnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1967 KUHPerdata yang menyebutkan "segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukan suatu alas hak, lagi pula tidak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk."; 7. Bahwa dari dalil Para Penggugat point 15 halaman 6 terlihat adanya itikad tidak baik dari Pengugat II yang menurut dalil Para Penggugat adalah orang yang membeli tanah sengketa dari Akmal. T dan orang tuanya Meliar, dan pada tahun 2010 tanah dalam keadaan sengketa justru Tergugat II menjual lagi kepada Penggugat III, sehingga yang melakukan perbuatan melawan hukum sebenarnya adalah Para Penggugat yang telah melakukan jual beli di atas tanah yang telah bersertifikat Hak Pakai yaitu Sertifikat Hak Pakai No. 14 yang terdaftar atas nama Departemen Pendidikan Nasional (Tergugat I) dan Sertifikat Hak Pakai No. 15 yang terdaftar atas nama Pemerintah Provinsi Riau (Tergugat III) ; 8. Bahwa sangat tidak benar dalil Para Penggugat point 6 yang menyatakan "bahwa pada tahun 1998 Penguggat II (Syamsuarni) pernah dipanggil dan menghadap Camat Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar-Riau untuk membicarakan pembebasan lahan untuk dijadikan kawasan pengembangan kampus Universitas Riau dan pada saat itu tidak ada terdapat kesepakatan serta tidak ada ditindaklanjuti lagi oleh kedua belah pihak) ; 9. Bahwa dalil tersebut di atas adalah dalil yang mengada-ada dan cendrung menyesatkan, karena sejak tahun 1987 objek sengketa tidak berada dalam wilayah Tergugat V, sehingga tidak ada kapasitas dan wewenang Tergugat V terhadap objek sengketa, hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dan Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar, pada Bab II Pasal 2 menyebutkan : 1. Batas

wilayah

kotamadya

Tingkat

II

Pekanbaru

diubah

dan

diperluas dengan memasukan sebagian wilayah Kecamatan Siak Hulu

P.

W

dan

Kecamatan

Kampar

Kabupaten

Tingkat

Kampar yang terdiri dari ; a. Kecamatan Siak Hulu yang meliputi : Desa Rejosari Desa Kulim Atas Desa Sail Desa Pekanbaru Luar Kota


II

Desa Labuh Baru Desa KomplekAURI Desa KM 10 Rumbai Desa Tebing Tinggi Kelurahan Tangkerangi Kelurahan Simpang Tiga Kelurahan Sidomulyo b. Kecamatan Kampar, yaitu Desa Simpang Baru; 2. Wilayah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Tingkat II Kampar adalah wilayah Kecamatan

Siak

Hulu

setelah

dikurangi

wilayah

desa/kelurahan

sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a dengan pusat pemerintahan kecamatan berkedudukan di Desa Pangkalan Baru. 3. Wilayah Kecamatan Kampar Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar adalah wilayah Kecamatan Kampar setelah dikurangi wilayah Desa Simpang Baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) hurud b dengan pusat pemerintahan kecamatan tetap berkedudukan di Air Tiris. 10. Bahwa pada tahun 1995 sebagian wilayah Kecamatan Kampar tersebut dimekarkan menjadi Kecamatan Tambang berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1995 tentang Pembentukan 13 (tiga belas) kecamatan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis, Indragiri Hilir dan Kampar dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Riau pada Pasal 11 ayat (l) menyebutkan : (1) Membentuk Kecamatan Tambang di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar, yang meliputi wilayah ; a. Desa Tambang b. Desa Aur Sati c. Desa Kuapan d. Desa Padang Luas e. Desa Kuala f. Desa Gobah g. Desa Rimbo Panjang h. Desa Terantang i.

Desa Teluk Kenidai

(2) Wilayah Kecamatan Tambang sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatgan Kampar',


(3) Dengan dibentuknya Kecamatan Tambang, maka wilayah Kecamatan Kampar dikurangi dengan wilayah Kecamatan Tambang sebagaimana dimaksud dalam ayat (l). 11. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Payung Sekaki dan Kecamatan Pesisir Rumbai, dimana berdasarkan Pasal 9 ayat (3) objek sengketa masuk ke dalam wilayah Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan. 12. Bahwa dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dan Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar secara otomatis administrasi pemerintahan berpindah ke Kota Pekanbaru ; 13. Bahwa jika ketentuan di atas, dihubungkan dengan dalil Para Penggugat point 7 halaman 5 yang menyatakan semenjak tahun 2005 pihak UNRI melakukan kegiatan dengan membersihkan, meratakan lahan milik Para Penggugat dengan menggunakan alat berat berupa bulldozer dan semua tanaman yang ada di tanah Para Penggugat…" jelas sekali tidak ada keterkaitan Tergugat V dalam perkara aquo, apalagi hal ini dihubungkan pula dengan dalil Para Penggugat point 8 halaman 8 yang menyatakan "Bahwa Tergugat V sebagai instansi pemerintah Kepala

Daerah Kabupaten Kampar berwenang mengatur

peruntukan tanah dan tata ruang dan tata wilayah Kabupaten Kampar, pada waktu tahun 1983 masuk dalam wilayah KDH TK. II Kampar mengetahui adanya kepemilikan hak atas tanah Para Penggugat dan dalam pembebasan lahan untuk Tergugat III sehingga Tergugat V telah melanggar kepatutan, ketelitian dan kehatfhatian yang seharusnya dimiliki Tergugat V dalam pergaulan hidup dalam masyarakat atau terhadap hak milik Para Penggugat juga ikut melakukan perbuatan melanggar hukum oleh penguasa (onrechtmatige overheidsdaad);

14. Bahwa untuk dapat dikatakan Perbuatan Melawan Hukum harus memenuhi ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut : 1. Perbuatan 2. Melawan/melanggar hukum 3. Kerugian 4. Kesalahan dan 5. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal


Bahwa unsur perbuatan artinya perbuatan itu terjadi karena tindakan atau kelalaian untuk melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Bahwa unsur melawan/melanggar hukum, yaitu suatu perbuatan yang melanggar hak orang lain dan jika orang berbuat bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yang diberi oleh undang-undang. Dengan demikian melanggar hukum (onrechtmatige daad) sama dengan melanggar undang-undang (onwetmatig) ; Unsur kerugian yakni pihak lawan menderita kerugian baik yang bersifat materiil (kebendaan) seperti kerugian karena ditabrak sepeda motor, biaya reparasi. Ataupun yang bersifat immaterial seperti pencemaran nama baik seseorang, hilangnya kepercayaan orang lain, hilangnya langganan dalam perdagangan, pencemaran lingkungan, dan membuang sampah di tempat orang lain; Unsur kesalahan yakni perbuatan salah atau tidak dapat dibenarkan. Kesalahan dimaksud di sini adalah kesalahan dalam hukum perdata bukan dalam hukum pidana. Kesalahan dalam Pasal 1365 KUHPerdata itu mengandung semua gradasi dari kesalahan dalam arti "sengaja" sampai pada kesalahan dalam arti "tidak disengaja" (lalai); Dalam hukum perdata seseorang dinyatakan bersalah apabila terhadapnya dapat dipersalahkan bahwa ia telah melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dihindarinya.; Perbuatan yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan itu tidak terlepas dari dapat tidaknya hal itu diperkirakan. Dapat diperkirakan di sini haruslah diukur secara objektif, maupun secara subjektif. Secara objektif bahwa manusia normal dapat mengira-ngirakan dalam keadaan tertentu itu perbuatan seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan. Secara subjektif apa yang justru orang itu dalam kedudukannya dapat mengira-ngirakan bahwa perbuatan itu seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan; Unsur kelima adalah hubungan kausal, yaitu untuk menentukan ada atau tidaknya telah terjadi perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Adanya hubungan kausal dapat dipahami dari kalimat Pasal 1365 KUHPerdata yaitu perbuatan yang karena salahnya menimbulkan kerugian. Kerugian itu harus timbul sebagai akibat dari perbuatan orang itu. Jadi tidak ada perbuatan, tidak ada akibat yaitu kerugian.; 15. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas tidak ada keterkaitan Tergugat V dalam perkara aquo sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat V, maka sudah sewajarnya Tergugat V dibebaskan dari tanggung jawab hukum, dan menyatakan gugatan penggugat ditolak saja dengan menyatakan Tergugat V tidak terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum.;


16. Bahwa terjadi kontradiktif antara posita dalam provisi point 3 halaman 10 dengan petitum dalam provisi point 2 halaman 11, dimana dalam posita provisi meminta agar diletakan sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat, akan tetapi pada petitum provisi justru menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap objek sengketa, maka dengan demikian gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan beralasan hukum untuk ditolak saja ; 17. Bahwa penyitaan terhadap harta milik negara/daerah adalah tidak diperbolehkan. Larangan penyitaan uang dan barang milik negara/daerah dan/atau yang dikuasai negara/daerah diatur dalam ketentuan Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan :

(1) Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap uang dan barang milik negara/daerah dan/atau yang dikuasai negara/ daerah. (2) Uang atau barang milik atau yang dikuasai negara/daerah tersebut terdiri atas : a. Uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi pemerintah maupun pada pihak ketiga ; b. Uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/- daerah; c. Barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi pemerintah maupun pada pihak ketiga ; d. Barang tidak bergerak dan hak kebendaanl ainnnya milik negara/daerah ; e. Barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh Negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan. Menurut M. Yahya Harahap, SH (2008 : 323) dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" bahwa larangan penyitaan yang diatur dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 antara lain ; 1. Bersifat absolute atau mutlak ; 2. Tidak dibuka kemungkinan untuk menyita berdasarkan Izin Mahkamah Agung, seperti halnya dahulu berdasarkan Pasal 66 ICW.;

Dengan demikian berdasarkan alasan apapun, dilarang melakukan penyitaan terhadap uang atau barang milik negara atau daerah maupun terhadap uang dan barang yang dikuasai negara/daerah. 18. Bahwa tidak dapat dibenarkan dalil Para Pernggugat point 4 halaman 10, tentang putusan dalam perkara ini untuk dapat dijalankan terlebih dahulu

(Uit vierbaard bij

vooraad) haruslah ditolak karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 191 RBG dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang putusan serta merta (Uit vierbaard bij vooraad) dan provisionil.


Bahwa berdasarkan alasanalasan yang telah diuraikan di atas, Tergugat V mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang terhormat yang mengadili perkara aquo untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. DALAM EKSEPSI -

Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat V untuk seluruhnya ;

-

Menyatakan

Gugatan

Para

Penggugat

Tidak

dapat

Diterima

(Met

Onvanketelijke Verklar). 2. DALAM POKOK PERKARA •

Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya ;

Demikianlah Eksepsi dan Jawaban ini Tergugat V ajukan, jika Yang Mulia Ketua danMajelis hakim yang mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang Seadil-adilnya (Ex aequo et bono; Jawaban Tergugat VII DALAM EKSEPSI

1. Tentang Kewenangan Absolut. Bahwa Pemerintah Rl Cq. Badan Pertanahan Nasional Rl Cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Cq. Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru (TERGUGAT VII) adalah Lembaga Pemerintahan Non Departemen yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional Rl, yang bertugas mengelola administrasi pertanahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka segala Keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru (TERGUGAT VII) adalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, jadi gugatan terhadap penerbitan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Penerbitan Sertipikat Hak Pakai No. 15/2002 Kelurahan Simpang Baru atas nama Departemen Pendidikan Nasional, seharusnya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (kewenangan absolut), sebagaimana diatur dalam Undang - Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah dirubah dengan Undang - Undang No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang - Undang No. 5 tahun 1986. Oleh karena itu majelis hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru sudah sepatutnya menolak perkara ini atau menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mernutusnya. 2. Gugatan Kabur Bahwa gugatan Para Penggugat kabur dengan alasan sebagai berikut :


a. Penunjukan letak tanah oleh pemegang hak berbeda antara Peta Bidang Tanah yang merupakan Lampiran surat Walikota Pekanbaru tanggal 30 Nopember 2005 No. 593/Pemerintahan/17 12 dengan penunjukan pemegang hak pada saat pengukuran pengembalian batas yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pengembalian Batas No. 1150/200.3.14/I/VII/2011 tanggal 22 Juli 2011, artinya Para Penggugat tidak mengetahui letak tanahnya.; b. Bahwa penyebutan nama satuan kerja oleh Para Penggugat tidak tepat seperti Badan Pertanahan Nasional Wilayah Propinsi Riau Cq. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar dan Badan Pertanahan Nasional Wilayah Propinsi Riau Cq. Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru;

3. Gugatan Kurang Pihak. Bahwa bidang tanah dengan Sertipikat Hak Pakai No. 15/2002 Kelurahan Simpang Baru atas nama Departemen Pendidikan Nasional, diganti rugi oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Kampar dari 55 orang penggarap melalui proses ganti rugi, oleh karena itu pihak yang melakukan ganti rugi dan yang telah menerima ganti rugi pada lokasi yang diklaim harus diikut sertakan dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA : 1. Bahwa TERGUGAT VII membantah dalil-dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas.

2. Bahwa bukti kepemilikan Para Tergugat diterbitkan oleh Kantor Agraria Tk. II Kampar berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 921 tanggal 9 Agustus 1983 baru dimutasikan ke Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru menjadi SHM No. : 5 tanggal 15 Pebruari 2006, sedangkan SHM No. 923 tanggal 9 Agustus 1983 baru dimutasikan ke Kantor Pertanahan Kota Pekanban menjadi SHM Nc 16292 taneeal 10 Juni 2010. Sewaktu penerbitan Hak Pakai No. 15 keberadaan SHM No. 921 tanggal 9 Agustus 1983 dan No. 923 tanggal 9 Agustus 1983, belum diketahui karena belum dimutasikan, sehingga datanya belum terdapat pada peta pendaftaran tanah yang ada di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru;

3. Bahwa bidang tanah Sertipikat Hak Pakai No. 14/2002 Kelurahan Simpang Baru Surat Ukur tanggal 22 Agustus 2000 Nomor : 334/Sp. Baru/2000 luas 245,217 Ha atas nama PEMERINTAH PROPINSI RIAU, berasal dari pembebasan tanah negara yang dikuasai oleh masyarakat (tanah yang belum mempunyai hak atas tanah


sesuai UUPA) seluas 238,5982 Ha, dibebaskan secara bertahap dengan sumber biaya yang berasal dari anggaran negara yaitu : a. Tahun 1980, seluas : 56, 9800 Ha. b. Tahun 1981, seluas : 13, 5357 Ha c.

Tahun 1982, seluas : 35, 8370 Ha.

d. Tahun 1985, seluas : 132,2455 Ha.

4. Bahwa Sertipikat Hak Pakai No. 14/2002 Kelurahan Simpang Baru Surat Ukur tanggal 22 Agustus 2000 Nomor : 334/Sp. Baru/2000 luas 245,217 Ha atas nama PEMERINTAH PROPINSI RIAU diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : S/HP/BPN/2002 tanggal 8 April 2002 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Pemerintah Propinsi Riau Atas Tanah di Kota Pekanbaru Propinsi Riau;

5. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 8/HP/BPN/2002 tanggal 8 April 2002 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Pemerintah Propinsi Riau Atas Tanah di Kota Pekanbaru Propinsi Riau diterbitkan berdasarkan : a. Berita Acara Pembebasan Tanah tanggal 19 Maretl980, b. Berita Acara Pembebasan Tanah tanggal 15 September 1981, c. Berita Acara Pembebasan Tanah tanggal 26 Oktober 1981, d. Berita Acara Pembebasan Tanah tanggal 26 Maret 1982, e. Berita Acara Pembebasan Tanah tanggal 23 Juni 1984, 6. Bahwa bidang tanah Sertipikat Hak Pakai No. 15/2002 Kelurahan Simpang Baru Surat Ukur tanggal 22 Agustus 2000 Nomor : 335/Sp. Baru/2000 luas 100,400 Ha atas nama DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL, berasal dari pembebasan tanah negara (tanah yang belum mempunyai hak atas tanah sesuai UUPA) yang dikuasai oleh masyarakat seluas 104,0785 Ha, dibebaskan dengan menggunakan anggaran Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Rl pada tahun 1986 seluas 104,0785 Ha; 7. Bahwa luas tanah yang telah dibebaskan tersebut seluas : 104,0785 Ha, sementara yang dapat disertipikatkan dalam Sertipikat Hak Pakai No. 15/2002 Kelurahan Simpang Baru Surat Ukur tanggal 22 Agustus 2000 Nomor : 335/Sp. Baru/2000 atas nama DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL hanya seluas 100,400 Ha, masih ada 3,6785 Ha yang telah dibebaskan tetapi tidak dapat disertipikatkan, bagaimana mungkin masih ada tanah yang belum diganti rugi ; 8. Bahwa Sertipikat Hak Pakai No. 15/2002 Kelurahan Simpang Baru Surat Ukur tanggal 22 Agustus 2000 Nomor : 335/Sp. Baru/2000 luas 100,400 Ha atas nama


DEPARTEMEN

PENDIDIKAN

NASIONAL

diterbitkan

berdasarkan

Surat

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 16/HP/BPN/2002 tanggal 6 Mei 202 tentang Pemberian Hak Pakai atas nama Dapertemen Pendidikan Nasional Untuk Kepentingan Universitas Riau (UNRI) Atas Tanah di Kota Pekanbaru Propinsi Riau ; 9. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 16/HP/BPN/2002 tanggal 6 Mei 2002 tentang Pemberian Hak Pakai atas nama Departemen Pendidikan Nasional Untuk Kepentingan Universitas Riau (UNRI) Atas Tanah di Kota Pekanbaru Propinsi Riau diterbitkan berdasarkan : a. Berita Acara Pembebasan Tanah tanggal 17 Januari 1986, untuk tanah seluas 212.610 M2 dari 27 orang penggarap; b. Berita Acara Pembebasan Tanah tanggal 21 Januari 1986, untuk tanah seluas 368.105 M2 dari 10 orang penggarap ; c. Berita Acara Pembebasan Tanah tanggal 25 Januari 1986, untuk tanah seluas 556.460 M2 dari 18 orang penggarap; d. Surat Pernyataan tanggal 3 Januari 2001

Nomor 835/J19/LL/2001 dari

Rektor Universitas Riau; e. Surat Keterangan Tanggal 3 Mei 2001 Nomor 1570/J19/LL/2001 dari Rektor Universitas Riau; 10.Bahwa proses pemohonan hak tersebut telah dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, dengan tahapan sebagai berikut : a. Pengukuran/Pengumpulan Data Fisik dalam rangka memperoleh kepastian luas dan kepastian letak. b. Penerbitan Pcta Bidang Tanah. c. Pemeriksaan Tanah oleh Tim Peneliti Tanah Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru. d. Pengajuan permohonan dari Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru ke Kantor Wilayah Badtin Pertanahan Nasional Propinsi Riau. e. Pengajuan permohonan dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau ke Badan Pertanahan Nasional Pusat. f. Penerbitan Surat Keputusan Pemberian Hak Pakai atas nama Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 16/HP/BPN/2002 tanggal

6 Mei 2002.

g. Pendaftaran Surat Keputusan Pemberian Hak Pakai atas nama Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 16/HP/BPN/2002 tanggal 6 Mei 2002 dalam rangka mendapatkan bukti hak yaitu Sertipikat. Hak Pakai No. 15/2002 Kelurahan Simpang Baru luas 100,400 Ha atas nama DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL tanggal 20 Juni 2002.


Berdasarkan fakta - fakta yang dikemukakan oleh TERGUGAT VII tersebut mohon kepada Majelis hakim memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI : 1. Menerima eksepsi TERG UGAT VII ; 2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA 1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan Penerbitan Sertifikat Hak Pakai No. 14/2002 atas nama Pemerintah Propinsi Riau dan No. 15/2002 Kelurahan Simapang Baru atas nama Departemen Pendidikan Nasional telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku dan telah diproses sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, karena itu harus dinyatakan sah sebagai bukti kepemilikan dan mempunyai kekuatan hukum. 3. Menghukum para PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Atau apabila majelis hakim mempunyai pertimbangan lain, mohon diberi putusan yang seadil-adilnya.

Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 91/Pdt.G/2013/PN.PBR tanggal 5 Februari 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI -

Menolak tuntutan provisi para Penggugat

DALAM KONPENSI ; DALAM EKSEPSI ; -

Menolak eksepsi para Tergugat Konpensi seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA ;

-

Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian .

-

Menyatakan sah dan berharga Sertifikat hak milik 921 tanggal 9 Agustus

1983 atas nama SUNARIATI dan Sertifikat hak milik

923


tanggal 9 Agustus 1983 atas nama MURNIWATY dan Berita Acara Pengembalian berkas Nomor 1150/200.3.14/I/VII/2011; -

Menyatakan para Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah terhadap dua bidang tanah masing-masing SHM 8065 tanggal 15 Februari 2006 dh 921 tanggal 9 Agustus 1983 yang diuraikan dalam surat ukur No. 4659/2006 tanggal 15 Februari 2006 dh 5350/1983 atas nama SUNARIATI dengan luas 19.190 M2 dan SHM 16292 dh 923 tanggal 9 Agustus 1983 yang diuraikan dalam surat ukur No. 1164/2010 tanggal 10 Juni 2010 dh 5349/1983 atas nama Samsuami yang telah dibalik nama kepada Murniwaty seluas 18.290 M2;

-

Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

-

Menghukum para Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti rugi kepada para Penggugat sebesar Sertifikat No. 921 tahun 1983 atas Sunariati dengan luas tanah 19.190 M2 mendapat ganti rugi sebesar 19.190 x Rp. 100.000,- = Rp. 1.919.000.000,- (satu miliar sembilan ratus sembilan belas juta rupiah);

-

Sertifikat No. 923 tahun 1983 atas nama Syamsuarni yang telah dibalikkan namakan kepada Murniwaty dengan luas tanah 18.290 M2 mendapat ganti rugi sebesar 18.290 x Rp. 100.000,- = Rp. 1.829.000.000 (satu miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta rupiah);

-

Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI

-

Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat III Konpensi seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

-

Menghukum

para

Tergugat

I,II,III,IV,V,VI,VII,

dan

VIII

Konpensi

/Penggugat Rekonpensi membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.436.000 (dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa

sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding

Nomor 91/PDT.G/2013/PN.PBR yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, ternyata bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2014, Kuasa Tergugat III /Pembanding I,telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 91/PDT.G/2013/PN.PBR tanggal 5 Februari 2014,


Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat I/Terbanding I dan Penggugat II/Terbanding II, tenggal 27 Februari 2014, sesuai dengan akta pemberitahuan

banding

Nomor

91/Pdt.G/2013/PN.PBR,

sedangkan

terhadap

Penggugat III/Terbanding III, pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014, dan kepada Tergugat IV/ Turut Terbanding I, Tergugat VI/Turut Terbanding II, Tergugat VIII/Turut Terbanding III, pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2014, kepada Tergugat V/Pembanding V pada hari Senin ,tanggal 24 Februari 2014, Tergugat VI/Turut Terbanding II, pada hari

Kamis, tanggal 13 Maret 2014, kepada

Tergugat

VII/Pembanding IV, pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2014, pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2014, Tergugat I/Pembanding II pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014, sesuai dengan akta Nomor 91/Pdt.G/2013/PN PBR;

Menimbang bahwa, sesuai dengan akta permohonan banding Nomor 91/Pdt.G/2013/PN PBR, ternyata bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2014, Tergugat I/Pembanding II, telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 91/Pdt.G/2013/PN PBR,tanggal 5 Februari 2014, dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat I/Terbanding I, dan kepada Penggugat II/Terbanding II pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2014, kepada Penggugat III/Terbanding III, pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2014, kepada Tergugat V/Pembanding V, pada hari Senin tanggal 24 Februari 2014, kepada Tergugat VI/Turut Terbanding II, pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014, kepada

Tergugat

VII/Pembanding IV pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2014, kepada Tergugat VIII/Turut Terbanding III, pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2014, kepada Tergugat III/Pembanding I,dan kepada Tergugat I/Pembanding II pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014, sesuai dengan akta pemberitahuan permohonan banding Nomor 91/Pdt.G/2013/PN PBR;

Menimbang

bahwa, sesuai dengan akta permohonan banding Nomor

91/Pdt.G/2014/PN PBR, yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, ternyata pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2014, Tergugat II/Pembanding III, telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru, No.91/Pdt.G/2013/PN PBR, tanggal 5 Februari 2014 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat I/Terbading I dan Penggugat II/Terbanding II dan kepada Penggugat III/Terbanding III pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014,kepada Tergugat V/Pembanding V pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014, kepada Tergugat VI/Turut Terbanding II pada hari Rabu tanggal 16 April 2014, Tergugat VII/Pembanding IV pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014, kepada Tergugat VIII/Turut Terbanding III, pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014, kepada Tergugat III/Pembanding I pada hari


Kamis tanggal 27 Februari 2014, kepada Tergugat I/Pembanding II pada hari Rabu tanggal 22 April 2014, sesuai dengan akta No. 91/Pdt.G/2013/PN PBR;

Menimbang

bahwa,sesuai

dengan

akta

permohonan

banding,

Nomor

91/Pdt.G/2013/PN PBR, bahwa pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014, ternyata Tergugat VII/Pembanding IV, mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 91/Pdt.G/2013/PN PBR, tanggal 5 Februari 2014, pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat I/Terbanding I, Peggugat II/Terbanding II dan Penggugat III/Terbanding III,pada hari Selasa 25 Maret 2014, kepada Tergugat V/Pembanding V pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014, Tergugat VI/Turut Terbanding II pada hari Rabu tanggal 16 April 2014, Tergugat VIII/Turut Terbanding III pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014,Tergugat III/Pembanding I pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2014, kepada Tergugat I/Pembanding II pada hari Rabu tanggal 23 April 2014, sesuai dengan akta pemberitahuan banding Nomor 91/Pdt.G/2013/PN PBR; Menimbang

bahwa,

sesuai

dengan

akta

permohonan

banding

Nomor

91/Pdt.G/2014/PN PBR, ternyata pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014, ternyata Tergugat V/Pembanding V,menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru, No.91/Pdt.G/2013/PN PBR, tanggal 5 Februari 2014, pernyataan tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat I/Terbanding I, Penggugat II/Terbanding II dan Penggugat III/Terbanding III, kepada Maret 2014, kepada Tergugat III/Pembanding I pada hari Selasa 25 Tergugat IV/Turut Terbanding I pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014, Tergugat VI/Turut Terbanding II, pada hari Rabu tanggal 16 April 2014, kepada Tergugat VII/Pembanding IV pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014, kepada Tergugat VIII/Turut Terbanding III pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014, dan kepada Tergugat I/Pembanding II pada hari Rabu tanggal 22 April 2014, sesuai dengan akta Nomor 91/Pdt.G/2013/PN PBR;

Menimbang bahwa,untuk melengkapi permohonan bandingnya

Tergugat III/

Pembanding I telah mengajukan memori banding dan telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 sesuai dengan akta Nomor 91/Pdt.G/2013/PN.PBR, memori banding tersebut telah diberitahukan/ diserahkan kepada Penggugat I/Terbanding I ,kepada Penggugat II/Terbanding II, dan kepada Penggugat III/Terbanding III,pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014, kepada, Tergugat IV/Turut Terbanding I, pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014, kepada Tergugat V/Pembanding V pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014,kepada Tergugat VI/Turut Terbanding II pada hari Rabu tanggal 23 April 2014, kepada Tergugat VIII/Turut


Tergugat III pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014, kepada Tergugat VII/Pembanding IV pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014, dan kepada Tergugat I/Pembanding II pada hari Rabu tanggal 23 April 2014,sesuai dengan akta No.91/Pdt.G/2013/PN PBR;

Menimbang bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya Tergugat I/Pembanding II, telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru,pada tanggal 8 Maret 2014, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat I/Terbanding I, Penggugat II/Terbanding II, Penggugat III/Terbanding III, pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014, kepada Tergugat III/Pembanding I pada hari Jumat,tanggal 9

Mei 2014, kepada Tergugat IV/Turut

Terbanding I pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014, kepada Tergugat V/Pembanding V pada hari Senin tanggal 19 Mei 2014, kepada Tergugat VI/Turut Terbanding II pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2014,Tergugat VII/Pembanding IV pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014, kepada Tergugat VIII/Turut Terbanding III pada Selasa tanggal 13 Mei 2014, dan kepada Tergugat III/Pembanding I pada hari Rabu tanggal 23 April 2014, sesuai dengan akta Nomor 91/Pdt.G/2013/PN PBR;

Menimbang bahwa,untuk melengkapi permohonan banding dari Tergugat II/Pembanding III, telah mengajukan memori banding dan telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada tanggal 10 April 2014, memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Penggugat I/Terbanding I, Penggugat II/ Terbanding II, dan kepada Penggugat III/Terbanding III, pada hari Rabu tanggal 23 April 2014, kepada Tergugat VI/Turut Terbanding II pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2014, kepada Tergugat V/Pembanding V pada hari Selasa tanggal 24 April 2014,kepada Tergugat VIII/Turut Terbanding III pada hari Selasa tanggal 29 April 2014, kepada Tergugat III/Pembanding I pada hari Rabu tanggal 23 April 2014,kepada Tergugat III/Pembanding I pada hari senin tanggal 24 Nopember 2014, dan kepada Tergugat VII/Pembanding IV pada hari Selasa tanggal 22 April 2014, sesuai dengan akta No.91/Pdt.G/2013/PN PBR;

Menimbang bahwa, untuk melengkapi permohonan bandingnya Tergugat VII/Pembanding IV, telah mengajukan memori banding dan telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 27 Maret 2014, dan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Penggugat I/Terbanding I, Penggugat II/Terbanding II, dan kepada Penggugat III/Terbanding III, pada hari Senin tanggal 7 April 2014, kepada Tergugat IV/Turut Terbanding I pada hari Kamis tanggal 10 April 2014,kepada Tergugat V/Pembanding V pada hari Rabu tanggal 2 April 2014,kepada


Tergugat VI/Turut Terbanding II, pada hari Rabu tanggal 23 April 2014, kepada Tergugat VII/Pembanding IV pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014, kepada Tergugat VIII/Turut Terbanding III pada hari Senin tanggal 14 April 2014, kepada Tergugat III/Pembanding I pada hari Selasa tanggal 8 April 2014, dan kepada Tergugat I/Pembanding II pada hari Rabu tanggal 23 April 2014, sesuai dengan akta No. 91/Pdt.G/2013/PN PBR;

Menimbang

bahwa,untuk

melengkapi

permohonan

banding

Tergugat

V/Pembanding V, telah menyerahkan memori bandingnya dan telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 24 April 2014, dan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Penggugat I/Terbanding I, Penggugat II/Terbanding II,dan kepada Penggugat III/Terbanding III, pada hari Senin tanggal 28 April 2014, kepada Tergugat IV/Turut Terbanding I pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014,kepada Tergugat V/Pembanding V pada hari Kamis tanggal 24 April 2014,kepada Tergugat VI/Turut Terbanding VI pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014, kepada Tergugat VII/Turut Terbanding III pada hari Senin tanggal 28 April 2014, kepada Tergugat III/Pembanding I pada hari Jumat tanggal 2 Mei 2014,kepada

Tergugat

I/Pembanding II pada hari Senin tanggal 24 Nopember 2014, kepada Tergugat II/Pembanding III pada hari selasa tanaggal 13 Mei 2014 dan kepada Tergugat VIII/Turut Terbanding III pada hari Selasa tanggal 29 April 2014, sesuai dengan akta No.91/Pdt.G/2013/PN PBR;

Menimbanhg bahwa , Para Penggugat/Para Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding terhadap memori banding yang diajukan

Tergugat III/Pembanding I,

Tergugat I/Pembanding II, Tergugat II/Pembanding III, Tergugat VII/Pembanding V, Tergugat V/Pembanding V ,dan telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 3 Juni 2014, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Tergugat III/Pembanding I, pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014, kepada Tergugat I/Pembanding II pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014, kepada Tergugat II/Pembanding III pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014,Tergugat VII/Pembanding IV pada hari Selasa tanggal 1 Juli 2014, dan kepada Tergugat V/PembandingV pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2014,sesuai dengan akta No.91/Pdt.g/2013/PN PBR;

Menimbang

bahwa

untuk

melengkapi

permohonan

banding

Tergugat

III/Pembanding I, telah mengajukan kontra memori bandingnya pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014, hari Jumat tanggal 2 Mei 2014, dan hari Rabu tanggal 16 April 2014, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Tergugat


I/Pembanding II,pada hari Senin tanggal 24 Nopember 2014, kepada

Tergugat

II/Pembandin III pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014, kepada

Tergugat

VII/Pembanding IV pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 dan kepada Tergugat V/Pembanding V

pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2014, sesuai dengan akta

No.91/Pdt.G/2013/PN PBR;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 91/PDT.G/2013/PN.PBR. yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru tertanggal 1 Oktober 2014,kepada Tergugat III/Pembanding I, tanggal 21 Oktober 2014 kepada Tergugat I/Pembanding II, tanggal 7 Oktober 2014 kepada Tergugat II/Pembanding III, tanggal 8 Oktober 2014 kepada Tergugat VII/Pembanding IV, tanggal 8 Oktober 2014 kepada Tergugat V/Pembanding V, tanggal 13 Oktober 2014, kepada Tergugat VI/Turut Terbanding II, tanggal 1 Oktober 2014 kepada Tergugat VIII/Turut Terbanding III, dan kepada Para Penggugat/Para Tebanding pada tanggal 30 September 2014, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa

karena

permohonan

banding dari

para

Tergugat

/Pembanding diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah dengan seksama membaca dan mempelajari dan meneliti dengan cermat berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan, surat-surat bukti dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 91/PDT.G/2013/PN.PBR tanggal 5 Februari 2014, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar serta telah sesuai pula dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk perkara ini dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus dan mengadili perkara ini ditingkat banding ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca dan mencermati alasan-alasan dan keberatan yang termuat dalam memori banding yang


diajukan oleh

Tergugat III/Pembanding I, Tergugat I/Pembanding II, Tergugat

II/Pembanding III, Tergugat VII/Pembanding IV, dan Tergugat V/Pembanding V, maupun alasan-alasan dan keberatan yang diajukan Penggugat I/Terbanding I, Penggugat II/Terbanding II, Penggugat III/Terbanding III dan Tergugat III/Pembanding I, dalam kontra memori bandingnya masing-masing, Majelis Hakim tidak menemui hal-hal yang baru dari

apa yang telah dikemukakan dalam persidangan Pengadilan Negeri

Pekanbaru, alasan-alasan/keberatan yang termuat dalam memori banding dan kontra memori banding tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam pertimbangan Hakim tingkat pertama oleh karena itu memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan secara khusus di dalam putusan Majelis Hakim tingkat banding ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan alasan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 91/Pdt.G/2013/PN.PBR tanggal 5 Februari 2014 yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Pembanding, semula Tergugat adalah berada sebagai dipihak yang kalah dalam perkara ini,

maka kepadanya harus dibebankan untuk

membayar biaya perkara dikedua tingkat pemeriksaan/peradilan ini;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dalam Rbg dan Undang-Undang serta peraturan lain yang bersangkutan ; MENGADILI :

1.

Menerima Permohonan banding dari Tergugat III/Pembanding I, Tergugat II/Pembanding II, Tergugat III/Pembanding III, Tergugat VII/Pembanding IV dan Tergugat V/Pembanding V;

2.

Menguatkan

putusan

Pengadilan

Negeri

Pekanbaru

Nomor

91/PDT.G/2013/PN.PBR tanggal 5 Februari 2014 yang dimohonkan banding tersebut ; 3.

Menghukum Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang

ditingkat banding ditaksir sebesar

Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 3 Maret 2015, dalam rapat permusyawaratan

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru

dengan susunan

SABAR TARIGAN SIBERO,SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, EWIT SOETRIADI,SH.,MH


dan H. ANTHONY SYARIEF, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2015 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh SUNARIYAH SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

EWIT SOETRIADI,SH.,MH

HAKIM KETUA

SABAR TARIGAN SIBERO, SH.,MH.

H. ANTHONY SYARIEF, SH.

PANITERA PENGGANTI

SUNARIYAH , SH

Perincian biaya proses: 1. Meterai 2. Redaksi 4. Administrasi

Rp 6.000,Rp 5.000,Rp 139.000,Jumlah Rp 150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah)


PT PBR DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents