P U T U S A N NOMOR : 4/G/2014/PTUN-Pbr “DEMI KEADILAN YANG BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara antara : -------------------------------------------------
CV. RIAU BERSATU.
Dalam hal ini diwakili oleh: TOMMY FERNANDO GANIH, Sabagai Direktur, Kewarganegaraan Indonesia , berkedudukan di Jalan Setia Maharaja / Grand Sudirman D 18 Pekanbaru, berdasarkan Akte Pendirian CV. Riau Bersatu Nomor. Tanggal 7 Oktober 2003 yang dibuat dihadapan Yulfita Rahim S.H Notaris Pekanbaru selanjutnya diberi kuasa kepada: ROSIDIN DAUD M DOLOKSARIBU,
Kewarganegaraan
Indonesia,
bertempat tinggal Jalan Tapanuli RT. 001 RW. 017 Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Pekerjaan Manager Lapangan CV. Riau bersatu.
Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 03 Februari 2014 yang tandatangani oleh Direktur CV. Riau Bersatu, yang memiliki wewenang untuk itu berdasarkan Pasal 5 yang tertera pada Akte Pendirian CV. Riau Bersatu Nomor 4 tanggal 7 Oktober 2003 yang dibuat dihadapan Yulfita Rahim, S.H. Notaris Pekanbaru. Dalam..............
2 Dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya tersebut dibawah ini, menerangkan bahwa dengan ini memberi kuasa kepada: 1. MUHAMMAD TAUFIK, S.H., M.H. 2. DENDI TRIA PUTRA S.H.,M.H Ketiganya
Kewarganegaraan
Advokat/Pengacara
pada
Indonesia,
KANTOR
Pekerjaan
HUKUM
&
ADVOKAT “MUHAMMAD TAUFIK, S.H., M.H. & REKAN”, Berkantor Jalan Mawar Komplek Cipta Karya Indah Blok F No. 6 Pekanbaru, Berdasarkan surat kuasa Khusus No. 09/SK.MT//II/2014 tanggal 17 Februari 2014 ; Selanjutnya disebut sebagai……………PENGGUGAT ; MELAWAN Nama Jabatan
: KEPALA DINAS TATA RUANG DAN BANGUNAN KOTA PEKANBARU ;
Berkedudukan di
: Jalan Cut Nyak Dien NO: 1 Pekanbaru ; Dengan ini memberi Kuasa kepada : 1. M.TAUFIK AZHARI, ST ; 2. MASRIL HARZONI, ST.MT ; 3. JEKI NURMAN, ST Kesemuanya
Kewarganegaraan
Indonesia,
berkedudukan di Jalan Cut Nyak Dien No: 1 Pekanbaru, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pada Kantor Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru ; dengan Surat Kuasa Khusus No :650/DTRB/2014/134 Tanggal ................
3 Tanggal 18 Maret 2014 ; -----------------------------------------Selanjutnya disebut sebagai .......................TERGUGAT; Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut ;-----------------------.
Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tanggal 11 Pebruari 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 12 Pebruari 2014 dengan Register Nomor : 4/G/2014/PTUN-Pbr dan diperbaiki tanggal 04 Maret 2014 ;-------------------------
-.
Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 4/Pen.MH/2014/PTUN.Pbr tanggal 13 Pebruari 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut ; --------
-. Telah
membaca
Surat
Penetapan
Ketua
Majelis
Hakim
Nomor : 4/Pen.PP/2014/PTUN.Pbr tanggal 17 Pebruari 2014 tentang Pemeriksaan Persiapan ;-----------------------------------------------------------------------.
Telah
membaca
Surat
Penetapan
Ketua
Majelis
Hakim
Nomor : 4/Pen.HS/2014/PTUN.Pbr tanggal 11 Maret 2014 tentang
Hari
Persidangan yang terbuka untuk umum ; -------------------------------------------------.
Telah
membaca
berkas
perkara,
surat-surat
bukti
yang
diajukan
dipersidangan dalam perkara ini ; -------------------------------------------------------TENTANG DUDUKNYA PERKARA: Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Pebruari 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 12 Pebruari 2014 dibawah Register Perkara Nomor : 4/G/2014/PTUN-Pbr, dan telah diperbaiki pada tanggal 4 Maret 2014 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut ;----------------------------------OBJEK GUGATAN : -
Surat.............
4 -
Surat Kepala Pekanbaru Oktober
Dinas
Tata
Ruang
dan
Bangunan Kota
Nomor : 650/DTRB WASBANG/2013/757 tanggal 28
2013
Perihal
:
Pemberitahuan
Pembongkaran
Sendiri
Bangunan Reklame Tidak Memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). DASAR DAN ALASAN GUGATAN : 1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat
(Kepala
Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru) di Pengadilan Tata Usaha
Negara
Pekanbaru
karena
Tergugat
berdomisili
atau
berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dan juga Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara
telah
menerbitkan
Surat
Nomor
:
650/DTRB
WASBANG/2013/757 tanggal 28 Oktober 2013 Perihal : Pemberitahuan Pembongkaran
Sendiri
Bangunan
Reklame
Tidak
Memiliki
Izin
Mendirikan Bangunan (IMB) ;---------------------------------------------------------2. Bahwa Surat Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru Nomor : 650/DTRB WASBANG/2013/757 tanggal 28 oktober 2013 Perihal : Pemberitahuan Pembongkaran Sendiri Bangunan Reklame Tidak Memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tersebut merupakan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang secara hukum telah bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang berbunyi :-------------------------------------------------------“keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan...........
5 tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”---------------------------------------------------------------------------3. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Nomor : 650/DTRB WASBANG/2013/757 tanggal 28 Oktober 2013 Perihal : Pemberitahuan Pembongkaran
Sendiri
Bangunan
Reklame
Tidak
Memiliki
Izin
Mendirikan Bangunan (IMB) tersebut mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan karena usaha Penggugat menjadi terhambat dan sangat terganggu dan Penggugat mengalami kerugian materiil dan berdampak secara ekonomis, dimana Penggugat tidak dapat lagi menerima hasil dari apa yang diusahakan Penggugat dan mengalami komplain dari pihak ketiga yang sudah melakukan perjanjian kerjasama dengan Penggugat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; 4. Bahwa objek gugatan a quo (Surat Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru Nomor : 650/DTRB WASBANG/2013/757 tanggal 28 oktober 2013 Perihal : Pemberitahuan Pembongkaran Sendiri Bangunan Reklame Tidak Memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 16 Desember 2013, bersamaan dengan dibongkarnya 2 (dua) bangunan billboard milik Penggugat. Dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat mengenai tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;------------------------------------5. Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum Perdata yang menjalankan Usaha.............
6 Usaha Dalam Bidang Jasa Penerbitan Reklame (Billboard) sesuai dengan legalitas yaitu antara lain :---------------------------------------------------
Akte Pendirian Nomor 4 tanggal 7 Oktober 2003 yang dibuat dihadapan Yulfita Rahim, S.H. Notaris Pekanbaru.
-
Surat Izin Tempat Usaha Nomor : 3281/H/KPT/WK-2008 tanggal 19 September 2008 ;--------------------------------------------------------------------
-
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 1189-1148/Dinas 04.01/USDAG/X/2008 tanggal 28 Oktober 2008.
-
Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor 040135205918 tanggal 22 Sepember 2008. ;--------------------------------------------------------------------
6. Bahwa Penggugat adalah badan usaha perdata yang taat hukum serta memiliki komitmen untuk turut serta membangun serta memajukan Kota Pekanbaru, hal ini dapat dibuktikan dengan Pembayaran Pajak serta Retribusi
yang
diberlakukan
berdasarkan
peraturan
perundang-
undangan yang berlaku ;--------------------------------------------------------------7. Bahwa Penggugat mendirikan bangunan Billboard berdasarkan Surat Persetujuan Gubernur Riau Nomor : 486/ph/48.06 tanggal 14 April 2007 dan Surat Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Riau Nomor : 556/DDKP/I/08/13 tanggal 15 Januari 2008 ;--------------------------8. Bahwa
berkenaan
dengan
usaha
tersebut,
Penggugat
selalu
melaksanakan kewajiban kepada Negara dengan membayar Pajak yang masih tetap dibayarkan oleh Penggugat sampai saat ini ;---------------------9. Bahwa sebelum menjalankan usaha, Penggugat terlebih dahulu telah mengadakan perjanjian / kontrak serta telah membayar uang sewa dengan pemilik lahan tempat akan didirikannya Bangunan/Papan Billboard. Dan
Penggugat
telah
membayar uang
sewa tempat
didirikannya............ ..
7 didirikannya Bangunan/Papan Billboard tersebut untuk jangka waktu tertentu ;------------------------------------------------------------------------------------10. Bahwa usaha Penggugat adalah dengan menyewakan Bangunan/Papan Billboard sebagai media iklan, yang mana Penggugat telah pula mengadakan Pengikatan Perjanjian Pemasangan Iklan dengan pihak ketiga/pemilik produk iklan ;-----------------------------------------------------------11. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2013, Penggugat dikejutkan oleh tindakan Tergugat yang secara tiba-tiba membongkar Bangunan/Papan Billboard milik Penggugat yang berada di areal halaman Gedung Timbangan Lama di Jalan Kharuddin Nasution dan Jalan Arifin Ahmad Simpang Jalan Jendral Sudirman berdasarkan Surat Kepala Dinas Tata Ruang
dan
Bangunan
Kota
Pekanbaru
Nomor
:
650/DTRB
WASBANG/2013/757 tanggal 28 oktober 2013 Perihal : Pemberitahuan Pembongkaran Sendiri Bangunan
Reklame
Tidak
Memiliki
Izin
Mendirikan Bangunan (IMB), dimana pembongkaran yang dilakukan Tergugat secara sewenang-wenang tanpa terlebih dahulu memberikan peringatan atau pemberitahuan kepada Penggugat ;---------------------------12. Bahwa dalam Surat Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru Nomor : 650/DTRB WASBANG/2013/757 tanggal 28 oktober 2013 Perihal : Pemberitahuan Pembongkaran Sendiri Bangunan Reklame Tidak Memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), disebutkan bahwa pembongkaran yang dilakukan didasari atas peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Bangunan Reklame Di Kota Pekanbaru ; --------------------------------------------------------13. Bahwa Tergugat hanya memahami sepenggal dari isi pasal-pasal dalam Peraturan
Walikota
Pekanbaru
Nomor
24 Tahun 2013 Tentang
Penyelengaraan................
8 Penyelengaraan Bangunan Reklame di Kota Pekanbaru tersebut Yaitu : -
Pasal 5 ayat (6) “ Reklame pengenal usaha harus menempel sejajar pada bangunan dan tidak dibenarkan posisi tegak lurus terhadap fasade bangunan”
-
Pasal 5 ayat (9) “Lokasi bangunan reklame disetiap koridor ruas jalan, ditentukan berdasarkan titik koordinat sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini”
-
Pasal 5
ayatt (12) “ Bangunan reklame tidak dibenarkan berada
diatas median,terotoar dan bahu jalan” 14. Bahwa Penggugat telah melaksanakan apa yang diaturdalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelengaraan Reklame
dikota
Pekanbaru,
dengan
mengajukan
Permohonan
Rekomendasi Reklame (RBR) yang berlokasi di Jalan Jendral Sudirman depan radiator Kelurahaan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai Kotta Pekanbaru dengan Register
Surat
: 184 tanggal 27
September 2013, akan tetapi Permohonan Rekomendasi Reklame (RBR), yang Penggugat mohonkan ditolak oleh Tergugat sesuai dengan Surat Kepala Dinas Tata Ruang
dan bangunan
Nomor :
650/DTTRB/2013/429 tanggal 28 Oktober 2013, Perihal Pemberitahuan Rekomendasi Bangunan Reklame (RBR) ; ---------------------------------------15. Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo, yaitu Surat Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru Nomor 650/DTRB- WASBANG / 2013 /757 tanggal 28 Oktober 2013 Perihal : Pemberitahuan Pembongkaran Sendiri Bangunan Reklame
Tidak
Memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah
perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 32 ayat (1) dan (4) dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Bangunan Reklame............
9 Reklame Di Kota Pekanbaru ;--------------------------------------------------------16. Pasal 32 ayat (1) “Bangunan reklame yang sudah ada sebelum berlakunya
Peraturan
Walikota
ini
wajib
menyesuaikan
dengan
ketentuan yang berlaku dalam peraturan ini”.------------------------------------17. Pasal 32 ayat (4) “Izin penyelengaraan pemasangan reklame yang masih berlaku pada saat Perwakko ini diundangkan, kepada izin tersebut diberikan
kompensasi
berupa
pengalihan
lokasi
sesuai
dengan
ketentuan yang tercantum dalam peraturan ini, selama masa tayang reklame aau dapat mengajukan restitusi terhadap sisa pajak reklame yang telah dibayarkan ;-----------------------------------------------------------------18. Bahwa berdasarkan pasal 32 ayat (1)
dan (4) tersebut, Tergugat
seharusnya melakukan penjelasann serta sosialisasi kepada Penggugat atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun
2013 tentang
Penyelengaraan Reklame dikota Pekanbaru tersebut, bukan dengan tindakan sebagaimana
dijelaskan diatas, dimana Tergugat secara
tiba-tiba membongkar bangunan /papan billboard milik Penggugat ;------19. Bahwa objek sengketa , yaitu
Surat Kepala Dinas Tata Ruang dan
Bangunan Kota Pekanbaru Nomor 650/DTRB- WASBANG / 2013 /757 tanggal 28 Oktober 2013 Perihal : Pemberitahuan Pembongkaran Sendiri Bangunan Reklame Tidak Memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), bertentangan pula dengan azas-azas umum Pemerintahan yang baik, khususnya azas kepastian hukum, azas keterbukaan, azas permainan yang layak , azas keadilan dan kewajaran dan azas larangan sewenangwenang ;------------------------------------------------------------------------------------20. Bahwa berdasarkan dasar hukum dan alasan-alasan tersebut diatas, tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa a quo,
telah
memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan aas Undang- Undang Nomor 5 Tahun............
10 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata
Usaha Negara, oleh karenanya
objek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat adalah cacat hukum dan harus dinyatakan batal atau tidak sah ; ----------------------------21. Bahwa oleh karena objek sengketa a quo dinyatakan batal atau tidak sah, maka berdasarkan hukum Tergugat diperintahkan untuk mencabut objek sengketa a quo ;------------------------------------------------------------------22. Bahwa oleh karena objek sengketa a quo dinyatakan batal atau tidak sah, maka berdasarkan hukum Tergugat diperintahkan untuk mencabut objek sengketa a quo ;------------------------------------------------------------------PERMOHONAN PENANGGUHAN / PENUNDAAN PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN ( SCHOORSING) 23. Bahwa apabila objek sengketa yaitu Surat Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru Nomor 650/DTRB- WASBANG / 2013 /757 tanggal 28 Oktober 2013 Perihal : Pemberitahuan Pembongkaran Sendiri Bangunan Reklame Tidak Memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dilaksanakan, Penggugat akan mengalami kerugian yang besar, yaitu dikarenakan Penggugat telah terlanjur mengeluarkan dana yang sangat besar untuk pembuatan bangunan billboard, dan lagi pula Penggugat telah membayar sewa tempat berdirinya bangunan reklame untuk jangka waktu tertentu, dan telah pula terlanjur mengadakan pengikatan perjanjian pemasangan iklan dengan pihak ketiga/ pemilik produk iklan ;------------------------------------------------------------------------------24. Bahwa disamping itu Penggugat juga sangat khawair apabila objek sengketa yaitu Surat Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru Nomor 650/DTRB- WASBANG / 2013 /757 tanggal 28 Oktober 2013 Perihal : Pemberitahuan Pembongkaran Sendiri Bangunan Reklame Tidak Memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dilaksanakan, Pengggugat akan dituntut secara hukum oleh pihak ketiga / pemilik produk............
11 produk iklan ;----------------------------------------------------------------------------25. Bahwa berdasarkan alasan yang dikemukakan pada poin 23 dan 24 tersebut diatas, Penggugat memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menangguhkan atau menunda pelaksanaan objek sengketa a quo
yaitu
Surat Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota
Pekanbaru Nomor 650/DTRB- WASBANG / 2013 /757 tanggal 28 Oktober 2013 Perihal : Pemberitahuan Pembongkaran Sendiri Bangunan Reklame Tidak Memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sampai adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;------------Bahwa berdasarkan alasan – alasan yang telah dikemukakan diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yang memeriksa dan memutus perkara ini, memutuskan dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut : -------------------------------------------DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN -
Memerintahkan Kota Pekanbaru)
Tergugat (Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan untuk menangguhkan atau menunda tindak lanjut
Surat Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru Nomor 650/DTRB- WASBANG / 2013 /757 tanggal 28 Oktober 2013 Perihal : Pemberitahuan Pembongkaran Sendiri Bangunan Reklame Tidak Memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta Keputusan Tata Usaha Negara lainnya
yang merupakan tindak lanjut dari keputusan Tata
Usaha Negara tersebut, selama sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai ada putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;----------------------------------------------------------------DALAM POKOK PERKARA 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;----------------------------2. Menyatakan bata l atau tidak sah Surat Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan............
12 Bangunan Kota Pekanbaru Nomor 650/DTRB- WASBANG / 2013 /757 tanggal 28 Oktober 2013 Perihal : Pemberitahuan Pembongkaran Sendiri Bangunan Reklame Tidak Memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ;------3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru Nomor 650/DTRB- WASBANG / 2013
/757
tanggal
28
Oktober
2013
Perihal
:
Pemberitahuan
Pembongkaran Sendiri Bangunan Reklame Tidak Memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ;----------------------------------------------------------------------------4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini ; ----------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam persidangan tanggal 3 April 2014 telah mengajukan Jawabannya adalah sebagai berikut ;--------------------------------------------------------------------------------------DALAM EKSEPSI I.
Tentang Kompetensi Absolut ; 1. Bahwa Surat Ketua Tim Pengawas Reklame Nomor : 650/DTRB WASBANG/2013/757 tanggal 28 Oktober 2013 yang menjadi objek gugatan dalam perkara aquo, bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ; 2. Karena objek gugatan dalam perkara aquo merupakan surat dinas biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Daerah, yaitu sebagai berikut : “ Surat biasa adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, pernyataan permintaan...........
13 permintaan jawaban ataun saran dan sebagainya “------------------------------3. Sedangkan Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor
51
Tahun
2009
adalah
penetapan
tertulis
(beschiking)
sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Daerah, yaitu sebagai berikut : “ Keputusan Bupati/Walikota adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat penetapan konkrit, individual dan final “ 4. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang pembentukan produk Hukum Daerah menyebutkan : “ Keputusan Kepala Daerah adalah penetapan yang bersifat penetapan konkrit, individual dan final “ 5. Kalaupun benar objek sengketa dalam perkara aquo dianggap merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, maka berdasarkan Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan yaitu sebagai berikut : “ Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini “ 6. Berdasarkan uraian diatas, jelas bahwa objek gugatan tidak memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang............
14 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, oleh karena itu, Peradilan Tata Usaha Negara selayaknya tidak meneri gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;-----------------------------------------II. Penggugat bukanlah Penggugat yang berkwalitas :-------------------------------------1. Bahwa objek gugatan dalam perkara aquo diterbitkan oleh Tim Pengawas Reklame yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 145 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Pengawasan Reklame di Kota Pekanbaru sebagai tindak lanjut dari Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Pekanbaru yang bertujuan untuk menertibkan bangunan reklame yang tidak mempunyai izin dan melakukan penataan bangunan reklame sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekanbaru ;---------------------------------------------------------2. Kepastian Penggugat adalah pihak yang mengetahui diterbitkannya surat yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo, oleh karena itu Penggugat bukanlah Penggugat yang berkwalitas dan Penggugat telah keliru mengajukan gugatan terhadap Tergugat sehingga sepantasnya Majelis Hakim yang terhormat tidak menerima gugatan Penggugat ;----------------------III. Gugatan telah Daluarsa :------------------------------------------------------------------------1. Bahwa surat Ketua Tim Pengawasan Reklame yang objek sengketa dalam perkara aquo disampaikan oleh Tim Pengawasan Reklame dan diterima oleh Sdr. Robinhod Manurung pada tanggal 11 Nopember 2013, sedangkan gugatan diajukan pada tanggal 12 Pebruari 2014 ;-----------------------------------2. Berarti gugatan diajukan 93 hari sejak diterimanya objek sengketa dalam perkara aquo oleh Penggugat dan telah melebihi tenggang waktu 90 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Nergara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, oleh karena itu gugatan ini harus dinyatakan tidak diterima ;----------------------------------------------------------DALAM.............
15 DALAM POKOK PERKARA : 1. Bahwa dalil-dalil dalam eksepsi yang disampaikan Tergugat, mohon dianggap telah diulang kembali dalam pokok perkara ini ;-------------------------2. Bahwa benar Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru telah mengeluarkan surat Nomor: 650/DTRB- WASBANG / 2013 /757 tanggal 28 Oktober 2013 Perihal : Pemberitahuan Pembongkaran Sendiri Bangunan Reklame Tidak Memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang ditujukan kepada pemilik bangunan reklame / Perusahaan Reklame CV. Riau Bersatu. Bahwa surat tersebut diberikan tidak hanya kepada CV. Riau Bersatu melainkan juga diberikan kepada beberapa Perusahaan yang bergerak dibidang reklame dan memiliki bangunan reklame di kota Pekanbaru ;--------3. Bahwa surat Nomor: 650/DTRB- WASBANG / 2013 /757 tanggal 28 Oktober 2013 Perihal : Pemberitahuan Pembongkaran Sendiri Bangunan Reklame Tidak Memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah surat yang dibuat secara umum kepada pihak-pihak pemilik banguan reklame /perusahaan reklame sebagai pemberitahuan terhadap adanya Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Pekanbaru ;------------------------------------------------------------------------------Dengan adanya surat tersebut diharapkan kepada pemilik bangunan reklame agar membongkar sendiri bangunan reklame yang tidak sesuai dengan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 tersebut ;----------------4. Bahwa objek gugatan surat Nomor: 650/DTRB- WASBANG / 2013 /757 tanggal 28 Oktober 2013 Perihal : Pemberitahuan Pembongkaran Sendiri Bangunan Reklame Tidak Memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diberikan kepada CV. Riau Bersatu pada tanggal 11 Nopember 2013 dan diterima langsung oleh Sdr. Robinhod Manurung ;-----------------------------------5. Bahwa dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun............. ..
16 Tahun 2013 berbunyi : “ Bangunan Reklame yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan ini ; ----------------------------------------------------Dengan demikian objek gugatan Surat Nomor: 650/DTRB- WASBANG / 2013 /757 tanggal 28 Oktober 2013 Perihal : Pemberitahuan Pembongkaran Sendiri Bangunan Reklame Tidak Memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diberikan agar Reklame yang sudah ada menyesuaikan dengan Peraturan Walikota dengan melaksanakan pengurusan terhadap Reklame yang tidak sesuai dengan Perwako Nomor: 24 Tahun 2013 ;------------------------------------6. Bahwa pembongkaran bangunan Reklame yang dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2013 terhadap bangunan Reklame di Jalan Khairuddin Nasution / di area halaman gedung timbangan lama dan bangunan Reklame yang terletak di Jalan Jend. Sudirman (di areal taman simpang Jalan Arifin Ahmad) dilakukan karena ke dua bangunan Reklame tersebut belum memiliki Izin Bangunan Bangunan (IMB) ;----------------------------------------------7. Memang benar bahwa pihak Penggugat sudah mengajukan permohonan Rekomendasi Bangunan Reklame (RBR) yang berlokasi di Jalan Jend. Sudirman depan radiator, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dengan Register Nomor: 184 tanggal 27 September 2013, akan tetapi permohonan yang di ajukan pihak Penggugat (An. Sdr. Robinhod Manurung) tidak bisa diproses dikarenakan untuk titik kordinat N:00 30.003 dan E : 101.187 tersebut telah dikeluarkan Surat Rekomendasi Bangunan Reklame kepada pihak pemohon sebelumnya yaitu An.Sdr. Rudi Antoniun N.Sinaga dengan Nomor Regiester Surat Masuk 14 tanggal 04 Juli 2013 dan Nomor Register RBR: 650/RBR-DTRB/2013/20, tanggal 16 september 2013 dimana persyaratan permohonan RBR yang di ajukan oleh Sdr. Rudi Antoniun N.Sinaga sudah lengkap sesuai dengan Peraturan.............
17 Peraturan
Walikota
Pekanbaru
Nomor
24
Tahun
2013
tentang
penyelenggaraan Reklame di Kota Pekanbaru sehingga permohonan pihak Penggugat tidak dapat dipenuhi oleh pihak Tergugat ;------------------------------Berdasarkan alasan dan fakta hukum yang disampaikan Tergugat, jelas bahwa gugatan yang di ajukan oleh Penggugat tidaklah berdasarkan hukum, oleh karenanya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :--------------------------------------DALAM EKSEPSI : -.Mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya ;---------------------------------------------.Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima ;--------------------------------------------DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN: -.Menolak permohonan penangguhan pelaksanaan atau tindak lanjut
Surat
Ketua Tim Pengawas Reklame Kota Pekanbaru Nomor: 650/DTRBWASBANG / 2013 /757 tanggal 28 Oktober 2013 ;------------------------------------DALAM POKOK PERKARA: -.Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya ;------------------------------------------------.Menyatakan Gugatan Penggugat Ditolak ;----------------------------------------------.Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;---------------------------Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan Repliknya dan hanya disampaikan secara lisan yang pada perinsipnya bertetap pada isi gugatan yang telah diperbaiki ;----------------------------Menimbang, bahwa Tergugat tidak hanya disampaikan secara lisan yang pada
mengajukan
Dupliknya
dan
perinsipnya bertetap pada isi
Jawaban yang telah diserahkan dalam persidangan ;--------------------------------------Menimbang,
bahwa
untuk menguatkan dalil-dalil gugatan
Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali P-II.1, P-II.2, P-II.4, P-V.2, sehingga diterima...........
18 diterima sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan ini dengan diberi tanda PI.1 s/d P-I.6, P-II.1 s/d P-II.4, P-III.1 s/d P-III.5, P-IV.1 s/d P-IV.2 dan P-V.1 s/d PV.3 adalah sebagai berikut :----------------------------------------------------------------------1. Bukti P. I.1
: Copy
Surat
Izin
Gangguan
Nomor
0886/
03.01/BPTTPPM/III/2014, berlaku sampai dengan tanggal 17 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pekanbaru ;-----------------------------2. Bukti P.I.2
: Copy Surat Nomor 38/PMK-KMD/III/SITU/2014, Tertanggal 06 Maret 2014, tentang Permohonan Rekomendasi (SITU / HO) yang dikeluarkan oleh Camat Marpoyan Damai ;--------------------
3. Bukti P.I.3
: Copy Surat Ketetapan Retribusi
Daerah ( SKRD ) nomor :
0878 tentang Pembayaran Izin Gangguan yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Pekanbaru ;------------------------------------------------------------4. Bukti P.I.4
: Copy Surat Nomor : 660/BLH/104, tertanggal 19 Maret 2014, tentang Rekomendasi Izin HO yang dikeluarkan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru ;------------------------------------
5. Bukti P.I.5
: Copy Surat Ketetapan Retribusi Daerah nomor : 1211 tertanggal 11 Maret 2014 , tentang Pembayaran SITU tahunan, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Pekanbaru ;-----------------------------------
6. Bukti P.I.6
: Copy
Surat
Keterangan
Fiskal
Nomor
:
965/03.02/BPTPM/III/2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Pekanbaru ;-------------------------------------------------------------------7. Bukti P.II.1
: Copy Surat Nomor : 556 / DKKP/I/08/13, Tertanggal 15 Januari 2008,
Tentang
Persetujuan
Pembuatan
Billboard
yang
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kebudayaan, Kesenian Dan Pariwisata............
19 Pariwisata Propinsi Riau ;-------------------------------------------------8. Bukti P.II.2
: Copy Surat Nomor : 650 / DTRB/2013/453 Tertangggal 01 November 2013, Tentang Penolakan Rekomendasi Bangunan Reklame ( RBR)
yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tata
Ruang Dan Bangunan Kota Pekanbaru ;-----------------------------9. Bukti P.II.3
: Copy Surat Nomor : 650/DTRB/2013/429, Tertanggal 28 Oktober
2013,
Tentang
Pemberitahuan
Rekomendasi
Bangunan Reklame (RBR) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tata Ruang Dan Bangunan Kota Pekanbaru ;----------------------10. Bukti P.II.4 : Copy Surat Nomor : 486/PH/48.06, Tertanggal 14 April 2007, Tentang
Persetujuan
Pembanggunan
Billboard,
yang
dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah Propinsi Riau ;---------------11.Bukti P.III.1 : Surat Ketetapan Pajak Daerah Reklame
(SKPD) nomor :
0000712/SKPD/V/2013, tertanggal 06 Mai 2013, dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.Judul : AIRLINE /BATTIK AIR(Lokasi objek Jalan Jendral Sudirman) ; 12.Bukti P.III.2` : Surat Ketetapan Pajak Daerah Reklame
(SKPD) nomor :
0000716/SKPD/V/2013, tertanggal 06 Mai 2013, dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Judul : CITRA GARDEN (Lokasi objek Jalan Jendral Sudirman) ;------------------13. Bukti P.III.3 : Surat Ketetapan Pajak Daerah Reklame (SKPD) nomor : 0000720/SKPD/V/2013, tertanggal 06 Mei 2013, dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.Judul : CLASMILD (Lokasi objek Jalan Jendral Sudirman) ;---------------14.Bukti P.III.4 : Surat Ketetapan Pajak Daerah Reklame
(SKPD) nomor :
0000721/SKPD/V/2013, tertanggal 06 Mei 2013, dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan
Daerah Kota Pekanbaru. Judul : ASURANSI...........
20 ASURANSI MANULIFE (Lokasi objek Jalan Jendral Sudirman) ; 15.Bukti P.III.5 : Surat Ketetapan Pajak Daerah Reklame
(SKPD) nomor :
0000723/SKPD/V/2013, tertanggal 06 Mei 2013, dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Judul : SELULER /XL (Lokasi objek Jalan Jendral Sudirman) ;-----------16.Bukti P.IV.1 : Copy Surat Perjanjian sewa menyewa nomor : 009/RB/ Sewa – Lokasi /IV/2012, antara Penggugat dan Pihak Pemilik lahan ;---17.Bukti P.IV.2 : Copy Surat Persetujuan Pemilik Lokasi ;-------------------------------18.Bukti P.V.1 : Copy Akte Pendirian CV. Riau Bersatu Nomor : 4.- tanggal 7 Oktober 2003, yang dibuat dihadapan Yulfita Rahim, SH Notaris Pekanbaru ;--------------------------------------------------------------------19.Bukti P.V.2 : Asli Gambar Proses Pemotongan Billboard Milik Penggugat, yang dilakukan oleh Tergugat ;-------------------------------------------20.Bukti P.V.3 : Gambar Pembongkaran Bilboard milik Penggugat (Batik Air);---Menimbang,
bahwa
untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya
Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali T-1, sehingga diterima sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan ini dengan diberi tanda T-1 sampai dengan T-3 adalah sebagai berikut :-----------------------------------------------------------------------------1. Bukti T - 1
: Fotocopy Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor: 145 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Pengawas Reklame di Kota Pekanbaru ;-----------------------------------------------------
2. Bukti T - 2
: Fotocopy Surat Edaran Walikota Pekanbaru Nomor: 510.12/DTRB/261 tanggal 3 Juni 2013 perihal Penertiban Bangunan Reklame ;---------------------------------------------------
3. Bukti T - 3
: Fotocopy Surat Tim Pengawas Reklame Kota Pekanbaru kepada CV. Riau Bersatu Nomor: 650/DTRB- WASBANG / 2013...............
21 2013/757 tanggal 28 Oktober 2013 Perihal : Pemberitahuan Pembongkaran Sendiri Bangunan Reklame Tidak Memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ;----------------------------------Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan perkara ini, telah memberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi, namun maupun
Penggugat
Tergugat sama-sama tidak menghadirkan saksi ;----------------------------Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, baik Penggugat
maupun
Tergugat
masing – masing telah mengajukan Kesimpulannya
dipersidangan pada tanggal 23 April
2014, yang untuk selengkapnya telah
termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;-------------------------------
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;--------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan uraian gugatan Penggugat tersebut, pada pokoknya Penggugat memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat yaitu : Surat Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru Nomor : 650/DTRB WASBANG/2013/757 tanggal 28 Oktober 2013 Perihal : Pemberitahuan Pembongkaran Sendiri Bangunan Reklame Tidak Memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ;----------------------------------------karena telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
Asas-Asas
Umum
Pemerintahan
yang
Baik
(AAUPB)
khususnya
Asas`Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Permainan Yang Layak, Asas Keadilan dan Kewajaran dan Asas Larangan Sewenang-wenang sehingga sangat merugikan kepentingan Penggugat ;------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah menyampaikan jawabannya tertanggal 3 April 2014 dimana setelah diteliti jawaban .................
22 jawaban tersebut terdapat eksepsi, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ;--------------------------------------------------------------------------------------------------1. Tentang Kompetensi Absolut ; Bahwa Surat Ketua Tim Pengawas Reklame Nomor : 650/DRTBWASBANG/2013/757 tanggal 28 Oktober 2013 yang menjadi objek gugatan dalam perkara a quo bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 karena tidak memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara selayaknya tidak menerima gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima ; 2. Penggugat Bukanlah Penggugat Yang Berkualitas ; Bahwa objek gugatan dalam perkara a quo diterbitkan oleh Tim Pengawas Reklame yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 145 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Pengawas Reklame di Kota Pekanbaru, sebagai tindak lanjut dari Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Pekanbaru yang bertujuan untuk menertibkan bangunan-bangunan reklame yang tidak mempunyai izin dan melakukan penataan bangunan reklame sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekanbaru ;--------------Bahwa kapasitas Penggugat adalah pihak yang mengetahui diterbitkannya surat yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo, oleh karena itu Penggugat bukanlah Penggugat yang berkualitas dan Penggugat telah keliru mengajukan gugatan terhadap Tergugat sehingga sepantasnya Majelis Hakim yang terhormat tidak menerima gugatan Penggugat ;----------3. ................
23 3. Gugatan Telah Daluwarsa ; Bahwa surat Ketua Tim Pengawas Reklame yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo disampaikan oleh Tim Pengawasan Reklame dan diterima oleh Sdr. Robinhod Manurung pada tanggal 11 November 2013, sedangkan gugatan diajukan pada tanggal 12 Februari 2014, dengan demikian gugatan Penggugat telah melebihi tenggang waktu 90 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;------------------------------------------------Menimbang,
bahwa
terhadap
Jawaban Tergugat,
Penggugat tidak
mengajukan Replik secara tertulis namun pada persidangan pada tanggal 3 April 2014 secara lisan menyatakan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalildalil gugatannya ;-------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa demikian pula pihak Tergugat dalam perkara ini tidak menyampaikan Duplik secara tertulis, namun pada persidangan pada tanggal 3 April 2014 secara lisan menyatakan yang pada pokoknya menerangkan tetap pada jawabannya ;-----------------------------------------------------------------------------------DALAM EKSEPSI : Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat angka 1 (satu) tentang Kompetensi Absolut sebagai berikut ;---Menimbang, bahwa setelah dicermati eksepsi dari Tergugat tersebut pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan a quo bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya dikarenakan surat yang dijadikan objek sengketa tidak memenuhi syarat serta tidak dapat dijadikan objek dalam sengketa Tata Usaha Negara sebab surat dimaksud bukanlah bentuk Keputusan Tata Usaha Negara (Beschiking) sebagaimana menurut hakekat Pasal 1...................
24 1 angka (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-------------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berkaitan tentang eksepsi absolut atau kewenangan mengadili, maka Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 47 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ;----------------------------Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 1 angka (3) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”. Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bagian Penjelasan Undang-undang ini disebutkan bahwa (i) penetapan tertulis terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Oleh karena itu sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis dan akan merupakan suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini apabila sudah jelas : a. badan atau pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkannya ; b. maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu ;-------------------------------------------c. kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan didalamnya ; (ii) Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat di pusat dan di daerah yang melakukan kegiatan bersifat eksekutif. (iii) Tindakan hukum Tata Usaha Negara adalah perbuatan yang bersumber pada suatu ketentuan hukum................
25 hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain. (iv) Bersifat konkret artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. (v) Bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. (vi) Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum ;------------Menimbang, bahwa objek sengketa berupa Surat Ka. Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru No: 650/DTRB WASBANG/2013/757 tanggal 28 Oktober 2013 Perihal : Pemberitahuan Pembongkaran Sendiri Bangunan Reklame Tidak Memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara yaitu konkret, individual dan final yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu Ka. Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif dengan pertimbangan sebagai berikut : bahwa surat keputusan tersebut merupakan penetapan tertulis yang ditujukan kepada CV. RIAU BERSATU (in casu Penggugat) yang bersifat individual yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yaitu perintah pembongkaran papan reklame milik Penggugat, dimana tindakan tersebut bersifat nyata (konkret) dan final karena surat keputusan tersebut tidak memerlukan persertujuan lebih lanjut serta menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat yaitu berupa kehilangan haknya dalam pembuatan atau pembangunan reklame/billboard ;----------------------Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat keputusan objek sengketa merupakan surat keputusan
Tata Usaha
Negara
sebagaimana
dimaksud
dalam
Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Absolut patut dinyatakan ditolak ;---------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat angka 2 (dua) perihal Penggugat Bukanlah Penggugat yang Berkualitas ...............
26 Berkualitas sebagai berikut :-----------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa salah satu syarat formil sengketa tata usaha negara adalah terpenuhinya unsur kepentingan sesuai dengan asas “point d’ interest point d’ action” yaitu tidak ada kepentingan maka tidak ada gugatan, maka Majelis Hakim akan menguji apakah Penggugat mempunyai kepentingan ataupun berkualitas terhadap surat keputusan objek sengketa sesuai ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;---------------------------------------Menimbang, bahwa mengenai unsur kepentingan dalam mengajukan gugatan secara jelas dan tegas tercantum dalam ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa : “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang, yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi” ;--------------------------------------------Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut mewajibkan suatu norma hukum kepada Penggugat bahwa hak menggugat terhadap surat keputusan objek sengketa
karena
adanya
kepentingan,
dan
untuk
membuktikan
adanya
kepentingan, yaitu dengan menunjukkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan kegiatan/aktivitas pada objek sengketa ;-----------------------------Menimbang, bahwa dari uraian gugatannya Penggugat menyebutkan kaitan hubungan hukumnya dengan surat keputusan objek sengketa bahwa Penggugat adalah Badan Usaha Perdata yang menjalankan usaha dalam bidang jasa penerbitan reklame (billboard) sesuai dengan legalitas yaitu :----------------------------
Akte Pendirian Nomor 4 tanggal 7 Oktober 2003 yang dibuat dihadapan Yulfita...............
27 Yulfita Rahim, SH, Notaris di Pekanbaru ;-----------------------------------------
Surat Izin Tempat Usaha Nomor : 3281/H/KPT/WK-2008 tanggal 19 September 2008 ;------------------------------------------------------------------------
-
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 1189-1148/Dinas 04.01/USDAG/X/2008 tanggal 28 Oktober 2008 ;-------------------------------
-
Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor 040135205918 tanggal 22 September 2008 ;------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa untuk menilai apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan surat keputusan objek sengketa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu :---------
Bukti P.II.4 berupa Surat Persetujuan Gubernur Riau Nomor : 486/PH/48.06 tanggal 14 April 2007 ; ----------------------------------------------
-
Bukti P.II.1 berupa Surat Kepala Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata Propinsi Riau Nomor : 556/DKKP/I/08/13 tanggal 15 Januari 2008 ;----------------------------------------------------------------------------------------
-
Bukti P.III.1, P.III.2, P.III.3, P.III.4 dan P.III.5 masing-masing berupa Surat Ketetapan Pajak Daerah Reklame (SKPD) tertanggal 6 Mei 2013 untuk Masa Pajak tahun 2013 s/d 2014 terhadap 5 (lima) buah papan reklame milik Penggugat ;-------------------------------------------------------------
-
Bukti
P.I.6
berupa
Surat
Keterangan
Fiskal
No.
965/03.02/BPTPM/III/2014 tanggal 6 Maret 2014 yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Pemerintah Kota Pekanbaru ;-------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Dinas Tata
Ruang
dan
Bangunan
Kota
Pekanbaru
Nomor
:
650/DTRB
WASBANG/2013/757 tanggal 28 Oktober 2013 Perihal : Pemberitahuan Pembongkaran Sendiri Bangunan Reklame Tidak Memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), sehingga dikaitkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat .............
28 Penggugat yang dijadikan sebagai dasar terhadap berdirinya papan reklame milik Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan dengan mengajukan alat bukti diatas menunjukkan adanya kaitan hubungan hukum antara Penggugat dengan perintah pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam surat keputusan objek sengketa sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004;---------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mempunyai kualitas hukum ataupun kepentingan hukum terhadap surat keputusan objek sengketa, dengan demikian eksepsi Tergugat angka 2 (dua) perihal Penggugat Bukanlah Penggugat yang Berkualitas harus dinyatakan ditolak ;--------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat angka 3 (tiga) perihal Gugatan Telah Daluwarsa sebagai berikut; Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat Tata Usaha Negara”. Selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dengan Putusan No. 41/K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 mengatur kaidah hukum : “ Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung dari surat Keputusan Tata Usaha Negara, tenggang waktu tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistis sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan sudah mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ‘;--------------------------Menimbang, bahwa memperhatikan uraian dasar gugatan Penggugat dihubungkan dengan surat keputusan objek sengketa (vide bukti T-3), Penggugat adalah pihak yang dituju langsung dalam surat keputusan obyek sengketa, sehingga ..............
29 sehingga dengan demikian penghitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara adalah dihitung sejak Penggugat mengetahui terbitnya surat keputusan objek sengketa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa harus dapat dibuktikan secara sah sejak kapan Penggugat menerima atau mengetahui surat keputusan objek sengketa a quo ;--------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dalam uraian gugatannya Penggugat mendalilkan mengetahui objek sengketa pada tanggal 16 Desember 2014 pada saat dilakukan pembongkaran terhadap 2 (dua) bangunan billboard milik Penggugat, sedangkan menurut dalil eksepsinya Tergugat menerangkan bahwa objek sengketa telah disampaikan kepada Penggugat oleh Tim Pengawasan Reklame dan diterima oleh Sdr. Robinhod Manurung pada tanggal 11 November 2013, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat telah lewat waktu, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;-----------------------------------------------------------Menimbang, bahwa yang menjadi pihak Penggugat dalam sengketa ini adalah CV. RIAU BERSATU yang diwakili oleh TOMMY FERNANDO GANIH sebagai Direktur, selanjutnya mencermati bukti P-V.2 dan bukti P-V.3 yaitu berupa Foto Pembongkaran Billboard Simp. Arifin Ahmad (selular) dan Foto Pemotongan di Sudirman Timbangan Lama (Batik Air) pada tanggal 16 Desember 2013 yang menjadi dasar tenggang waktu Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo sebagaimana disebutkan dalam uraian gugatan Penggugat pada point 11, Majelis Hakim tidak melihat adanya bukti yang menunjukkan bahwa Penggugat telah mengetahui secara sah objek sengketa pada tanggal 11 November 2013, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas yang dikaitkan dengan tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 12 Februari 2014, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur didalam ketentuan...........
30 ketentuan Pasal 55 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara ;------------------Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, eksepsi Tergugat tentang Gugatan Telah Daluwarsa tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak ;--------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat
dinyatakan
ditolak,
maka
selanjutnya
Majelis
Hakim
akan
mempertimbangkan pokok perkara sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut ; DALAM POKOK PERKARA : Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;---------------------------------------------------------------------------------------Menimbang,
bahwa
jawaban
Tergugat
dalam
pokok
perkaranya
menyatakan bahwa penerbitan Surat Kepala Dinas Tata Ruang Dan Bangunan Kota Pekanbaru Nomor : 650/DTRB WASBANG/2013/757 tanggal 28 Oktober 2013 Perihal : Pemberitahuan Pembongkaran Sendiri Bangunan Reklame Tidak Memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) ;----------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan berdasarkan jawab-jinawab yang dihubungkan dengan alat-alat bukti surat serta keterangan para pihak, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :-------------------------
Bahwa Penggugat mendirikan bangunan billboard berdasarkan Surat Gubernur Riau Nomor : 486/PH/48.06 tanggal 14 April
2007
perihal
Persetujuan Pembangunan Billboard dan Surat Kepala Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata Propinsi Riau Nomor : 556/DKKP/I/08/13 tanggal 15 Januari 2008 perihal Persetujuan Pembuatan Billboard (vide bukti P.II.4 dan P.II.1) ;-------------------------------------------------------------------------------------
Bahwa terhadap pembuatan billboard/papan reklame tersebut, Penggugat telah...............
31 telah melakukan pembayaran pajak reklame dan retribusi berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Reklame (SKPD) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) (vide bukti P.I.3, P.I.5, P.III.1 s/d P.III.5) ;------------
Bahwa pada tanggal 16 Desember 2013, aparat polisi pamong praja telah membongkar bangunan/papan billboard reklame milik Penggugat yang terletak di Jalan Kaharuddin Nasution/di area halaman gedung timbangan lama dan bangunan reklame yang terletak di Jalan Jend. Sudirman (di areal taman simpang Jalan Arifin Ahmad) (vide bukti P.V.2 dan P.V.3) ;-------------
-
Bahwa objek sengketa diterbitkan berdasarkan pertimbangan bahwa Penggugat tidak mempunyai Izin Mendirikan Bangunan ;-----------------------Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya pihak Penggugat
telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.I.1 s/d P.V.3 tanpa mengajukan saksi dan juga pihak Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 s/d T-3 tanpa mengajukan saksi ;-----------------------------------Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 100 angka (1) Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : Alat bukti ialah :-------------------------a. Surat atau tulisan ;---------------------------------------------------------------------b. Keterangan ahli ;-----------------------------------------------------------------------c. Keterangan saksi ;---------------------------------------------------------------------d. Pengakuan para pihak ;--------------------------------------------------------------e. Pengetahuan Hakim ; ----------------------------------------------------------------Selanjutnya ketentuan Pasal 107 undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : “Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurangkurangnya 2 (dua) alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim”. ---------------------------Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dalam rangka memperoleh kebenaran materil Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti baik surat serta keterangan...............
32 keterangan para pihak yang terungkap di persidangan berdasarkan keyakinan hakim, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut :--------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, menurut Majelis Hakim yang menjadi persoalan/permasalahan pokok yang harus dipertimbangkan dalam sengketa ini adalah : Apakah Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa ada mengandung cacat juridis, atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asasasas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dengan pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan (b) Undang–undang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah ;---------------------------------------------------------Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi kewenangan, segi formal prosedural, dan segi substansi materilnya, dimana ketiga segi tersebut dapat dinilai secara alternatif maupun secara kumulatif ;-------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai prosedural penerbitan objek sengketa, maka terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa mempunyai kewenangan untuk itu ;------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dasar kewenangan penerbitan surat keputusan objek sengketa diatur didalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 16 Tahun 2000 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan
Perwakilan
Rakyat
Daerah,
Kecamatan
dan
Kelurahan
Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru yaitu :---------------------------------------------
Pasal 367 : Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan mempunyai rincian tugas :------------------------------------------------------------------------------------------a................
33 a. Merumuskan kebijakan teknis dalam bidang tata ruang dan bangunan;----b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang tata ruang dan bangunan ;----------------------------------------------------------------c. Membina dan melaksanakan urusan bidang tata ruang dan bangunan ;---d. Melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang tata ruang dan bangunan ;-------------------------------------------------------------------------------------
Pasal 368 huruf (a) : “Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan dalam melaksanakan rincian tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 367 menyelenggarakan fungsi : perumusan kebijakan teknis dibidang tata ruang dan bangunan” ;-------------------------------------------------------------------------------
-
Pasal 369 ayat (1) huruf (f) : “Dinas Tata Ruang dan Bangunan terdiri dari Bidang Pengawasan Bangunan “, selanjutnya ayat (2) berbunyi : “Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan tiap-tiap bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan” ;--------------------------------
-
Pasal 404 huruf (e) : “Bidang Pengawasan Bangunan mempunyai rincian tugas : mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelaksanaan pembongkaran bangunan yang melanggar izin mendirikan bangunan” ;----
-
Pasal 405 huruf (c) : “Bidang Pengawasan Bangunan dalam melaksanakan rincian tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 404 menyelenggarakan fungsi : pengkoordinasian, pembinaan dn perumusan pelaksanaan pembongkaran bangunan ;----------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Kota
Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-Dinas Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru Pasal 27 ayat (1) huruf f berbunyi : “Susunan organisasi Dinas Penataan, Pengawasan Ruang dan Bangunan terdiri dari : Bidang Pengawasan Bangunan, membawahi : --------------------------------------------------------------------------1.
......................
34 1.
Seksi Pengawasan Operasional ;-----------------------------------------------
2. Seksi Pengawasan dan Penertiban Bangunan ;--------------------------------3. Seksi Pengaduan dan Pelaporan ;--------------------------------------------------
Pasal 28 ayat (1) : “Dinas Tata Ruang dan Bangunan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Tata Ruang dan Bangunan” ;-----------
-
Pasal 28 ayat (2) : “Dinas Tata Ruang dan Bangunan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah “ ;-------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa memperhatikan surat keputusan objek sengketa
berupa Surat Nomor : 650/DTRB WASBANG/2013/757 tanggal 28 Oktober 2013 Perihal : Pemberitahuan Pembongkaran Sendiri Bangunan Reklame Tidak Memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diterbitkan oleh Ka. Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengawasan Bangunan Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru sebagai Ketua Tim Pengawasan Reklame Kota Pekanbaru dan diketahui oleh Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru, dengan demikian berpedoman pada ketentuan-ketentuan sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas dikaitkan dengan penerbitan surat keputusan objek sengketa, maka secara yuridis dari segi kewenangan materi/racione materiae, kewenangan waktu/racione temporis, dan kewenangan tempat/racione loci, Ka. Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru (Tergugat) berwenang menerbitkan surat keputusan objek sengketa ;---------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji tentang prosedur penerbitan surat keputusan objek sengketa sebagai berikut ;---------------Menimbang, bahwa dalam sengketa a quo, ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang prosedur berkaitan dengan Tata Cara Mengajukan Permohonan Izin Reklame sampai dengan Pembongkaran Bangunan Reklame diatur pada Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame................
35 Reklame di Kota Pekanbaru antara lain sebagai berikut :----------------------------------
Pasal 21 ayat (1) : Setiap
orang
pribadi
atau
badan
yang
akan
menyelenggarakan Reklame di wilayah Kota Pekanbaru wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan Reklame dan Izin Penyelenggaraan Reklame ;-------
Pasal 21 ayat (2) : Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) diajukan secara tertulis oleh pemohon dan disampaikan kepada Walikota Pekanbaru melalui instansi dan/atau pejabat yang ditunjuk ;---------------------
-
Pasal 23 ayat (7) : Jangka waktu perizinan bangunan reklame ditetapkan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang ;-----------------------------
-
Pasal 23 ayat (8) : Setelah jangka waktu perizinan berakhir, reklame dapat dibongkar dan konstruksi jalan dikembalikan seperti semula oleh pemegang izin, atau oleh penyelenggara jalan dengan biaya yang menjadi tanggung jawab pemegang izin ;---------------------------------------------------------
-
Pasal 24 ayat (1) : Besarnya
pajak
reklame
dihitung
dengan
cara
mengalihkan tarif pajak sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dengan dasar pengenaan pajak ;-------------------------------------------------------------------
Pasal 24 ayat (2) : Dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah nilai sewa reklame yang dihitung dengan menjumlahkan Nilai Jual Objek Pajak Reklame dan Nilai Strategis Lokasi Reklame ;---------------------------------------------------------------------------------------
Selanjutnya menurut ketentuan mengenai sanksi administrasi diatur pada Pasal 31 yang pada pokoknya mengatur tentang pencabutan izin dan prosedur bangunan reklame ;----------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada point 7 disebutkan bahwa Penggugat mendirikan bangunan Billboard berdasarkan Surat Persetujuan.........
36 Persetujuan Gubernur Riau Nomor : 486/PH/48.06 tanggal 14 April 2007 dan Surat Kepala Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata Propinsi Riau Nomor : 556/DKKP/I/08/13 tanggal 15 Januari 2008 (vide bukti P.II.4 dan P.II.1) ;-------------Menimbang, bahwa selanjutnya dalam dalil jawaban Tergugat pada halaman 6 point 5 dan 6 disebutkan bahwa pembongkaran bangunan reklame yang dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2013 terhadap bangunan reklame di Jalan Kaharuddin Nasution/ di area halaman gedung timbangan lama dan bangunan reklame yang terletak di Jalan Jend. Sudirman (di areal taman simpang Jalan Arifin Ahmad) dilakukan karena kedua bangunan reklame tersebut belum memiliki Izin Membangun (IMB) sesuai dengan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 ;-----------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa mencermati bukti P.V.1 berupa Akte Pendirian CV. RIAU BERSATU Nomor 4 tanggal 7 Oktober 2003 yang dibuat dihadapan Yulfita Rahim, SH, bukti P.I.1 berupa Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Pekanbaru Nomor : 0886/03.01/BPT2M/III/2014 tanggal 18 Maret 2014 tentang Izin Gangguan dan bukti P.I.3 berupa Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atas nama TOMMY FERNANDO GANIH, Jenis Usaha : Pembuatan Reklame didalam Uraian Retribusi disebutkan : Izin Ganggugan “CV RIAU BERSATU” setoran tahun 2014 beserta Formulir Penyetoran Bank Riau Kepri tanggal 11 Maret 2014, dimana bukti-bukti surat tersebut menunjukkan bahwa CV. RIAU BERSATU (Penggugat in casu) merupakan badan usaha yang telah mempunyai izin yang sah dalam bidang usaha advertising dan telah memenuhi kewajibannya dengan membayar
retribusi daerah sebagaimana
ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;---------------------Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.III.1, P.III.2, P.III.3, P.III.4 dan P.III.5 masing-masing berupa Surat Ketetapan Pajak Daerah Reklame (SKPD) Nomor :...............
37 Nomor : 0000712/SKPD/V/2013 Masa Pajak 6 Mei 2013 s/d 5 Mei 2014 terhadap papan reklame AIRLINE/BATIK AIR, Surat Ketetapan Pajak Daerah Reklame (SKPD) Nomor : 0000712/SKPD/V/2013 Masa Pajak 01 September 2013 s/d 31 Agustus 2014 terhadap papan reklame CITRA GARDEN, Surat Ketetapan Pajak Daerah Reklame (SKPD) Nomor : 0000712/SKPD/V/2013 Masa Pajak 06 Mei 2013 s/d 05 Mei 2014 terhadap papan reklame CLASMILD, Surat Ketetapan Pajak Daerah Reklame (SKPD) Nomor : 0000712/SKPD/V/2013 Masa Pajak 06 Mei 2013 s/d 05 Mei 2014 terhadap papan reklame ASURANSI MANULIFE, dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Reklame (SKPD) Nomor : 0000712/SKPD/V/2013 Masa Pajak 06 Mei 2013 s/d 05 Mei 2014 terhadap papan reklame SELULER/XL yang masing-masing diterbitkan tertanggal 6 Mei 2013 dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan atas nama Kepala Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru, yang dikaitkan dengan bukti P.I.6 berupa Surat Keterangan Fiskal No. 965/03.02/BPTPM/III/2014 tanggal 6 Maret 2014 yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Pemerintah Kota Pekanbaru yang menerangkan
bahwa
Nama
:
TOMMY
FERNANDO
GANIH,
Nama
Usaha/Perusahaan : CV. RIAU BERSATU (Penggugat in casu) telah memenuhi kewajibannya dalam membayar Pajak Reklame Tahun 2014 terhadap 5 (lima) papan reklame milik Penggugat termasuk terhadap 2 (dua) papan reklame yang telah dibongkar, dimana bukti surat tersebut diakui pula oleh Tergugat pada persidangan hari RABU tanggal 23 April 2014, dengan demikian berdasarkan alat bukti surat dan pengakuan para pihak dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa papan reklame milik Penggugat (termasuk terhadap papan reklame yang telah dibongkar) masih diakui secara sah menurut undang-undang dan Penggugat juga telah memenuhi kewajiban secara hukum dengan membayar Pajak Daerah Reklame ;-----------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa merujuk dari bukti P.II.2 dan P.II.3 menunjukkan bahwa Penggugat.............
38 Penggugat telah mengajukan permohonan Rekomendasi Bangunan Reklame (RBR) kepada Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru namun permohonan tersebut ditolak oleh Tergugat dengan alasan rencana bangunan reklame yang dimohonkan berada di luar titik koordinat yang telah ditetapkan dalam
Peraturan
Walikota
Pekanbaru
Nomor
24
Tahun
2013
tentang
Penyelenggaraan Reklame di Kota Pekanbaru ;---------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame Di Kota Pekanbaru pada Pasal 32 ayat (1) menyebutkan bahwa Bangunan Reklame yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan ini, selanjutnya pada ayat (3) disebutkan : Bangunan Reklame, Reklame yang dalam proses pengurusan saat berlakunya Peraturan Walikota ini, wajib dilakukan penyesuaian menurut ketentuan dalam Peraturan ini, dan seterusnya pada ayat (4) disebutkan : Izin penyelenggaraan pemasangan reklame yang masih berlaku pada saat Perwako ini diundangkan, kepada izin tersebut diberikan kompensasi berupa pengalihan lokasi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan ini, selama masa sisa tayang reklame, atau dapat mengajukan restitusi terhadap sisa pajak reklame yang telah dibayarkan ;--Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab yang dikaitkan dengan bukti surat dan keterangan para pihak di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa izin terhadap 2 (dua) buah papan reklame/billboard milik Penggugat yang telah dibongkar diperoleh Penggugat yaitu pada tahun 2007 dan tahun 2008 (vide bukti P.II.1 dan P.II.4) artinya jauh sebelum terbit Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 yang berlaku sejak diundangkan pada tanggal 28 Februari 2013, sedangkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Reklame (SKPD) terhadap Reklame milik Penggugat terbit tertanggal 6 Mei 2013 yang artinya SKPD tersebut terbit...............
39 terbit setelah berlakunya Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak memperhatikan hak-hak dan kewajiban Penggugat yang telah dipenuhi baik sebelum maupun setelah diterbitkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 ;-----------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah memperoleh izin persetujuan pembuatan/pembangunan reklame sejak tahun 2007 dan tahun 2008 dan telah pula memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seharusnya bersamaan dengan pemberian izin persetujuan bangunan reklame milik Penggugat tersebut, Tergugat juga memproses dan menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan terhadap bangunan reklame milik Penggugat yang telah dibebani pajak reklame daerah selama bertahun-tahun baik terhadap papan reklame yang telah dibongkar maupun yang belum dibongkar yaitu : ------------------
Papan Reklame AIRLINE/BATIK AIR, bertiang di Jalan Jenderal Sudirman.
-
Papan Reklame CITRA GARDEN, bertiang di Jalan Jenderal Sudirman (Taman Budaya) ;----------------------------------------------------------------------------
-
Papan Reklame CLASMILD, bertiang di Jalan Jenderal Sudirman ;-----------
-
Papan Reklame ASURANSI MANULIFE, bertiang di Jalan Sudirman Fly Over ;--------------------------------------------------------------------------------------------
-
Papan Reklame SELULER/XL, bertiang di Jalan Tuanku Tambusai ;--------(vide bukti P.III.1, P.III.2, P.III.3, P.III.4, P.III.5), sehingga ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 dapat terpenuhi ;-------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas,
Majelis Hakim berpendapat bahwa sebelum menerbitkan surat keputusan objek sengketa,..............
40 sengketa,
Tergugat
sebagai
badan
atau
pejabat
publik
seyogianya
memperhatikan dan mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan surat keputusan objek sengketa antara lain berkoordinasi dengan instansi-instansi maupun pihak-pihak lain yang terkait yang mana dalam sengketa a quo instansi yang dimaksud adalah Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru dan Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Pemerintah Kota Pekanbaru sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan khususnya pihak Penggugat yang telah memenuhi kewajibannya dalam membayar Pajak Daerah Reklame baik sebelum maupun setelah terbit Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 dimana kedudukan Pajak Daerah adalah sah menurut Undang-Undang ;----------------------Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa pada tanggal 28 Oktober 2013 yang didasarkan pada Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 telah tidak cermat karena tidak mempertimbangkan pihak-pihak lain yang berkaitan yaitu Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru dan Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Pemerintah Kota Pekanbaru, sehingga Tergugat telah mengabaikan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame. Selain itu juga tindakan Tergugat yang telah melakukan pembongkaran papan reklame milik Penggugat telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 32 ayat (4) Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 yang berbunyi : “Izin penyelenggaraan pemasangan reklame yang masih berlaku pada saat Perwako ini diundangkan, kepada izin tersebut diberikan kompensasi berupa pengalihan lokasi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan ini, selama masa sisa tayang reklame, atau dapat mengajukan restitusi terhadap sisa pajak reklame yang telah dibayarkan” ;-------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, ...............
41 diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat didalam proses menerbitkan objek sengketa telah betentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame Di Kota Pekanbaru khususnya Pasal 32 ayat (4), Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara
sehingga merugikan
kepentingan hukum Penggugat ;-----------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses penerbitan objek sengketa terdapat tahapan/prosedur/mekanisme sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa a quo tersebut secara prosedur telah mengandung suatu kesalahan/cacat/kekurangan dari segi yuridis sehingga dalil gugatan Penggugat dalam sengketa a quo telah terbukti dan karenanya harus dikabulkan ;-----------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menilai bahwa secara prosedur penerbitan objek sengketa telah cacat yuridis, maka substansi penerbitan objek sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi ;----------------------------Menimbang,
bahwa
terhadap
permohonan
penangguhan/penundaan
pelaksanaan surat keputusan objek sengketa sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan Penggugat pada point 23, 24 dan 25, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada hal yang sangat mendesak sebagaimana dimaksud didalam Pasal 67 ayat (4) huruf (a) Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat perihal Penangguhan/Penundaan pelaksanaan surat keputusan objek sengketa................
42 sengketa harus dinyatakan ditolak ;-------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan, maka Keputusan Tata Usaha Negara berupa surat keputusan objek sengketa dinyatakan batal, dan Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa a quo ;--------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (vrije bewijs) yang terbatas sebagaimana terkandung didalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan
bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan,
beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;----------------------------------------------------------------Mengingat : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;---------------------------------------------------------------------M E N G A D I L I...............
43 ---------------------------------------------- M E N G A D I L I -------------------------------------DALAM PENUNDAAN : -
Menolak Permohonan Penundaan Penggugat ;-------------------------------------
DALAM EKSEPSI : -
Menolak Eksepsi Tergugat ;---------------------------------------------------------------
DALAM POKOK PERKARA : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;-------------------------------------2. Menyatakan batal Surat Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru Nomor : 650/DTRB WASBANG/2013/757 tanggal 28 Oktober 2013 Perihal : Pemberitahuan Pembongkaran Sendiri Bangunan Reklame Tidak Memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ;-----------------------------------3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru Nomor : 650/DTRB WASBANG/2013/757 tanggal 28 Oktober 2013 Perihal : Pemberitahuan Pembongkaran Sendiri Bangunan Reklame Tidak Memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ;------4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 131.000,- (seratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;-------------------------------------Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari KAMIS, tanggal 24 April 2014 oleh kami : HUJJA TULHAQ, S.H.,M.H sebagai HAKIM KETUA MAJELIS, serta ELFIANY, S.H.,M.Kn dan JIMMY RIYANT NATAREZA, S.H.,M.H masingmasing
sebagai
HAKIM ANGGOTA,
putusan
tersebut
diucapkan dalam
persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 30 April 2014 oleh HUJJA TULHAQ, S.H.,M.H
sebagai HAKIM KETUA MAJELIS, serta
ELFIANY, S.H.,M.Kn dan DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H. masing-masing sebagai ............
44 sebagai HAKIM ANGGOTA dengan dibantu oleh TAGOR SIHOMBING, Sm.Hk Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;-------------------------------------------------------------------------------------
HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
HAKIM KETUA MAJELIS,
Dto
Dto
ELFIANY, S.H., M.Kn.
HUJJA TULHAQ, S.H.,M.H.
Dto DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H.
PANITERA PENGGANTI,
Dto TAGOR SIHOMBING, Sm.Hk
45 PERINCIAN BIAYA PERKARA
PENDAFTARAN GUGATAN
:Rp. 30.000.-
ATK
:Rp. 50.000.-
PANGGILAN
:Rp. 40.000.-
MATERAI
:Rp. 6.000.-
REDAKSI
:Rp. 5.000.-
JUMLAH
:Rp.131.000.-
(Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah).---------------------------------------------------------
