PTUN-Pbr. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

1

PUTUSAN Nomor : 28/ G / 2013/ PTUN-Pbr. “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ” Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbanganpertimbangan seperti tersebut dibawah ini dalam sengketa antara : ------------Drs. H.R. MAMBANG MIT, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan/Jabatan Wakil

Gubernur

Riau,

Sisingamangaraja

No.

Memberikan

Kuasa

Tempat 99

Kepada

Tinggal

Jalan

Pekanbaru-Riau. ASEP

RUHIAT,

S.Ag.,SH.,MH., MUSKALDI INDRA, SH., BENNO SUVELTRA, SH., MAYANDRI SUZARMAN, SH., ARTION, SH., FITRI ANDRISON, SH., Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat Pada Kantor Hukum ASEP RUHIAT & PARTNERS, Beralamat di Jalan Handayani No. 36 A Arengka Atas Pekanbaru. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 260/AR-SK/VIII/2013 tanggal 01 Agustus 2013 ; -----Selanjutnya disebut sebagai ……......PENGGUGAT ; --------------------------------------- M E L A W A N ----------------------------------------KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI RIAU Berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 200 Pekanbaru Riau ; ----------------------------------------------Memberikan …..

2

Memberikan Kuasa Kepada H. AZIUN ASYAARI, SH.,MH., YUDIS PAULINA, SH., MH. Keduanya Kewarganegaraan

Indonesia,

Pengacara/Konsultan

Hukum

Pekerjaan

Komisi

Pemilihan

Umum Provinsi Riau, Beralamat Di Jalan Gajah Mada Nomor 200 Pekanbaru, Berdasarkan Surat Kuasa

Khusus

No.

432/KPU-Prov-004/VIII/2013,

tanggal 19 Agustus 2013 ; ----------------------------------Selanjutnya disebut sebagai………......TERGUGAT ; Drs. H. ACHMAD, MSi, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan/Jabatan Bupati Rokan Hulu, Tempat Tinggal di Jalan Syeh Ibrahim, Desa Babussalam Kecamatan Perambah, Pasir Pengaraian-Kabupaten Rokan Hulu ; ------------Drs.

MASRUL

KASMY,

M.Si,

Kewarganegaraan

Indonesia,

Pekerjaan/Jabatan Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Tempat Tinggal Di jalan Merdeka No. 88 RT. 2/ RW.3 Selat

Panjang

Kota-Tebing

Tinggi-Kabupaten

Kepulauan Meranti ; ------------------------------------------Memberikan Kuasa Kepada RAHMAT ZAINI, SH., HAZMI HAMID, SH., Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat-Pengacara, Beralamat Di

Jalan

Diponegoro

Berdasarkan

Surat

Agustus

2013,

No.

Kuasa

24

Pekanbaru-Riau.

Khusus

Selanjutnya

tanggal

23

disebut

sebagai…………………TERGUGAT II INTERVENSI ; Pengadilan …..

3

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; ----------------------------------------------------

-

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 28/Pen.MH/2013/PTUN-Pbr. tanggal 16 Agustus 2013 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memutus dan menyelesaikan perkara ; -------------------------------------------------------------

-

Telah

membaca

Penetapan Ketua Majelis Hakim

Nomor :

28/Pen.PP/2013, tanggal 21 Agustus 2013 Tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan ; ------------------------------------------------------------

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 28/PenHS/2013/PTUN-Pbr. tanggal 26 Agustus 2013 Tentang

Hari

Persidangan ; --------------------------------------------------------------------------

Telah mempelajari bukti-bukti surat dari para pihak ; ------------------------

-

Telah membaca dan mempelajari semua berkas persidangan perkara ini ; ----------------------------------------------------------------------------------------

-

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan; TENTANG DUDUKNYA PERKARA Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada tanggal

02 Agustus 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 02 Agustus 2013, dengan Perbaikan Gugatan pada tanggal 23 Agustus 2013 dengan Register Perkara Nomor : 28/G/2013/PTUN-Pbr mengemukakan hal-hal sebagai berikut ; -----------------Adapun yang menjadi objek gugatan Penggugat adalah ; --------------------------Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor :114/Kpts/KPU-Prov-004/VII/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur …..

4

Gubernur Dan Wakil Gubernur Riau Periode Tahun 2013-2018 tertanggal 1 Juli 2013 khusus untuk dan atas nama Drs. H. Ahmad M. Si dan Drs. H. Masrul Kasmy, M.Si ; -----------------------------------------------------------------------Adapun yang menjadi dasar gugatan ini adalah sebagai berikut : ---------------1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru karena Tergugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dan juga Tergugat adalah selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang telah mengeluarkan Surat Keputusan (Beschikking) yang sangat merugikan kepentingan Penggugat ; --------------------------------------------2.

Bahwa Penggugat adalah Mantan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai

Demokrat

Provinsi

Riau

periode 2010-2015

dan

telah

mengundurkan diri sebagai ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Riau tanggal 28 Mei 2013 ; -------------------------------3.

Bahwa sesuai dengan tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau periode masa jabatan 2013-2018, Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Riau juga berpartisipasi dengan berencana mengikutsertakan dan mengusung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau tahun untuk periode masa jabatan 2013-2018 ; ------------------------

4.

Bahwa dalam mengusung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau periode masa jabatan 2013-2018, Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Riau harus memenuhi semua ketentuan yang ditentukan peraturan perudang-undangan yang berhubungan .....

5

berhubungan dengan hal tersebut ; ---------------------------------------------5.

Bahwa

dalam

menjalani

tahapan,

program,

dan

jadwal

penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau periode masa jabatan 2013-2018, Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Riau sudah melakukan proses internal dalam Partai Demokrat dimana telah dilakukan penjaringan dewan pimpinan daerah Partai Demokrat Provinsi Riau tentang Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau Periode 2013-2018 yang diikuti dengan keluarnya Keputusan Mejelis Tinggi Partai Demokrat Nomor 27 Tahun 2013 tanggal 24 Mei 2013 Tentang Persetujuan untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Kepala Daerah Provinsi Riau Periode 2013-2018 dan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat nomor : 104/SK/DPP.PD/V/2013 tanggal 26 Mei 2013 Tentang Dukungan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepala Daerah

Provinsi

Riau

Periode

2013-2018

yang

menetapkan

mendukung pasangan Drs. H. Ahmad, M.Si dan Drs. H. Masrul Kasmy, M.Si sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Provinsi Riau Periode 2013-2018 ; -----------------------------------------------6.

Bahwa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan internal partai demokrat, dengan adanya Keputusan Mejelis Tinggi Partai Demokrat Nomor 27 Tahun 2013 tanggal 24 Mei 2013 Tentang Persetujuan untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Kepala Daerah Provinsi Riau Periode 2013-2018 dan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat nomor : 104/SK/DPP.PD/V/2013 tanggal 26 Mei 2013 Tentang Dukungan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur .....

6

Gubernur Kepala Daerah Provinsi Riau Periode 2013-2018, yang menetapkan mendukung pasangan Drs. H. Ahmad, M.Si dan Drs. H. Masrul Kasmy, M.Si sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Provinsi Riau Periode 2013-2018 perlu ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Riau yang memutuskan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Provinsi Riau Periode 2013-2018 ; ------------7.

Bahwa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai politik adalah sebagai persyaratan bagi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Provinsi Riau Periode 2013-2018 untuk bisa ditetapkan tergugat sebagai pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Provinsi Riau Periode 2013-2018 ; -------------

8.

Bahwa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi

Riau

Nomor

:

019/SK/DPD-PD

RIAU/V/2013

tentang

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Provinsi Riau Periode 2013-2018 tertanggal 27 Mei 2013 yang memutuskan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Provinsi Riau Periode 2013-2018 adalah sebagai persyaratan bagi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Provinsi Riau Periode 2013-2018 untuk bisa ditetapkan tergugat sebagai pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Provinsi Riau Periode 2013-2018 dari Partai Demokrat ; --------9.

Bahwa tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat yang pada saat itu masih menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat .....

7

Demokrat Provinsi Riau, ternyata sudah terbit Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Riau Nomor : 019/SK/DPDPD RIAU/V/2013 tentang Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Provinsi Riau Periode 2013-2018 tertanggal 27 Mei 2013 ; --------------------------------------------------------------------------10.

Bahwa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi

Riau

Nomor

:

019/SK/DPD-PD

RIAU/V/2013

tentang

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Provinsi Riau Periode 2013-2018 tertanggal 27 Mei 2013 terdapat nama dan tanda-tangan yang mengatasnamakan Panggugat ; ---------11.

Bahwa Penggugat terhadap tandatangan yang terdapat dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Riau Nomor : 019/SK/DPD-PD RIAU/V/2013 tentang Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Provinsi Riau Periode 2013-2018

tertanggal

27

Mei

2013,

penggugat

tidak pernah

menandatanganinya dan siapapun orangnya dengan cara apapun sehinggan coretan yang menyerupai tandatangan Penggugat tersebut adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat sehingga Penggugat menyatakan bahwa tandatangan Penggugat tersebut adalah PALSU dan/atau DIPALSUKAN ; ---------------------------------------12.

Bahwa oleh karena Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat tidak ditandatangani oleh Penggugat selaku pihak yang berwenang atau dilakukan dengan cara menscan dan tanpa persetujuan Penggugat sehingga Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah .....

8

Daerah Partai Demokrat Provinsi Riau Nomor : 019/SK/DPD-PD RIAU/V/2013 tentang Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Provinsi Riau Periode 2013-2018 tanggal 27 Mei 2013 tersebut tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ; -------------------------------------------------------------13.

Bahwa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi

Riau

Nomor

:

019/SK/DPD-PD

RIAU/V/2013

tentang

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Provinsi Riau Periode 2013-2018 tertanggal 27 Mei 2013 adalah tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat secara sah sehingga tindakan dan/atau peristiwa hukum yang terjadi yang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Riau Nomor : 019/SK/DPDPD RIAU/V/2013 tentang Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Provinsi Riau Periode 2013-2018 tertanggal 27 Mei 2013 tersebut adalah tidak sah dan tidak bernilai hukum ; ------14.

Bahwa Tergugat sudah menjadikan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Riau Nomor : 019/SK/DPD-PD RIAU/V/2013 tentang Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Provinsi Riau Periode 2013-2018 tertanggal 27 Mei 2013 sebagai salah satu dasar dalam mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor : 114/Kpts/KPU-Prov004/VII/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Riau Periode Tahun 2013-2018 ; ---------------------------15.

Bahwa .....

9

15

Bahwa karena Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Riau Nomor : 019/SK/DPD-PD RIAU/V/2013 tentang Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Provinsi Riau Periode 2013-2018 tertanggal 27 Mei 2013 tidak mempunyai nilai hukum maka Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau

Nomor

: 114/Kpts/KPU-Prov-004/VII/2013

Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Riau Periode Tahun 2013-2018

tanggal 1 Juli 2013 juga tidak

mempunyai nilai hukum berikut Surat Keputusan/kebijakan Tergugat yang didasarkan pada Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor : 114/Kpts/KPU-Prov-004/VII/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Riau Periode Tahun 2013-2018 tanggal 1 Juli 2013 ; ----------------------------16.

Bahwa sebelumnya Penggugat telah membuat laporan/pengaduan kepada Tergugat tanggal 25 Juni 2013 nomor : 608/VI/2013/XI/2013 yang meminta kepada tergugat untuk tidak menggunakan surat keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Riau tersebut sebagai salah satu syarat yang sah dalam menetapkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau 20132018 ; -------------------------------------------------------------------------------------

17.

Bahwa terhadap Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Riau Nomor : 019/SK/DPD-PD RIAU/V/2013 tentang Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Provinsi Riau Periode 2013-2018 tertanggal 27 Mei 2013 yang tidak pernah ditandatangani Penggugat telah dipergunakan oleh pasangan .....

10

pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau atas nama Drs. H. Ahmad, M.Si dan Drs. H. Masrul Kasmy, M.Si ; --------------------------18.

Bahwa untuk menyelamatkan proses tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau periode masa jabatan 2013-2018 Tergugat harus mencabut Surat Keputusan

Komisi

Pemilihan

Umum

Provinsi

Riau

Nomor

:

114/Kpts/KPU-Prov-004/VII/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Riau Periode Tahun 2013-2018 tanggal 1 Juli 2013 khusus terhadap pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau atas nama Drs. H. Ahmad, M.Si dan Drs. H. Masrul Kasmy, M.Si ; ----------------------------------------------------------------19.

Bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor :114/Kpts/KPU-Prov-004/VII/2013

Tentang

Penetapan

Pasangan

Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Riau Periode Tahun 2013-2018 tanggal 1 Juli 2013 seharusnya tidak menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Periode Tahun 2013-2018 yang didasarkan pada Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Riau Nomor : 019/SK/DPD-PD RIAU/V/2013 tentang Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Provinsi Riau Periode 2013-2018 tertanggal 27 Mei 2013 yang tidak mempunyai nilai hukum ; ----------------------------------------------------20.

Bahwa Objek Sengketa a quo adalah merupakan surat Keputusan Tata Usaha Negara yang secara hukum telah bersifat konkrit, Individual .....

11

individual dan final serta telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; ---------------------------------------------------------------------------------21.

Bahwa obyek sengketa a quo diterbitkan pada Tanggal 01 Juli 2013, dengan demikian pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; ------------------------------------------------------------------------

22.

Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo adalah tindakan yang bertentangan dengan Peraturan PerundangUndangan yang berlaku dan telah melanggar Azas Kepastian Hukum, Azas Kepatutan, Asas Proporsionalitas dan Asas Profesionalitas karena diterbitkannya obyek sengketa a-quo oleh Tergugat tidak didasarkan sesuatu yang tidak bernilai hukum ; -------------------------------

23.

Bahwa terhadap tindakan Tergugat yang meloloskan Pasangan Drs. H. Ahmad, M.Si dan Drs. Masrul Kasmy, M.Si berdasarkan Surat keputusan

DPD

Partai

Demokrat

Nomor

:

019/SK/DPD-PD

RIAU/V/2013 tentang Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Provinsi Riau Periode 2013-2018 tertanggal 27 Mei 2013 yang tidak ditanda tangani atau tanda tangan Penggugat di scanning selaku Ketua DPD Partai Demokrat yang sah, maka Penggugat .....

12

Penggugat merasa tidak dihargai harkat dan martabatnya sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Propinsi Riau ; ----------------------------------24.

Bahwa tindakan Tergugat yang meloloskan Pasangan Drs. H. Ahmad, M.Si dan Drs. Masrul Kasmy, M.Si berdasarkan Surat keputusan DPD Partai Demokrat Nomor : 019/SK/DPD-PD RIAU/V/2013 tentang Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Provinsi Riau Periode 2013-2018 tertanggal 27 Mei 2013 yang tidak ditanda

tangani

atau

tanda

tangan

Penggugat

di

scanning

membuktikan dugaan adanya keberpihakkan Tergugat terhadap salah satu pasangan calon ; ---------------------------------------------------------------25.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas tindakan Tergugat yang menerbitkan obyek sengketa a-quo adalah bertentangan dengan : ----a.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; Pasal 1 Penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas: a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. kepastian hukum; e. tertib; f. kepentingan umum; g. keterbukaan; h. proporsionalitas; i. profesionalitas; j. akuntabilitas; k. efisiensi; dan l. efektivitas. Pasal 3 ayat (3) Dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Pasal 9 ayat (3) Tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur

meliputi

menyelenggarakan,

: dan

Huruf

d.

mengendalikan

mengoordinasikan, semua

tahapan

penyelenggaraan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan .....

13

peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU; huruf g. menetapkan calon gubernur yang telah memenuhi persyaratan ; -------------------------------------------------------b.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ; ------------------------------------------------------------------

c.

Pasal 10 huruf a dan b Peraturan Bersama Komisi pemilihan umum,

Badan

pengawas

Pemilihan

Umum,

Dan

dewan

Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1. 11, 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum ; d.

Keputusan

Komisi

Pemilihan

Umum Provinsi

Riau

Nomor

88/Kpts/KPU-Prov-004/IV/2013 tanggal 09 April 2013 tentang Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor : 01/Kpts/KPU-Prov-004/I/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 ; -----------------------------------------e.

Keputusan

Komisi

Pemilihan

Umum Provinsi

Riau

Nomor

17/Kpts/KPU-Prov-004/I/2013 tanggal 13 Januari 2013 tentang Petunjuk Teknis Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 ; -------------------------------------------------Dari uraian-uraian di atas, terbukti bahwa Keputusan Tata Usaha

Negara

yang

dikeluarkan

oleh

TERGUGAT

telah

mengandung cacat hukum sebab telah dikeluarkan : -----------------a. Bertentangan …..

14

a.

Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ditentukan oleh Pasal 53 ayat 2a UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----------------------

b. Telah bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang

baik yakni melanggar asas kepastian hukum, asas kecermatan formal, dan asas proporsionalitas sehingga dengan demikian tindakan Penggugat yang mengajukan gugatan ini telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah di revisi dengan UU No. 9 Tahun 2004 ; -----------------------------Oleh karenanya Surat Keputusan obyek sengketa a quo yang diterbitkan oleh tergugat harus dinyatakan batal atau tidak sah ; ----------Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, PENGGUGAT mohon Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor :114/Kpts/KPUProv-004/VII/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Riau Periode Tahun 2013-2018 tanggal 1 Juli 2013 khusus terhadap pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau atas nama Drs. H. Ahmad, M.Si dan Drs. H. Masrul Kasmy, M.Si dinyatakan batal atau tidak sah;----------------------------------------------------------------------------------------PERMOHONAN PEMERIKSAAN ACARA CEPAT Bahwa

sesuai

dengan

Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Riau Nomor 88/Kpts/KPU-Prov-004/IV/2013 tanggal 09 April 2013 tentang Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor : 01/Kpts/KPU-Prov-004/I/2013 tentang

Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan.........

15

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013, bisa disimpulkan bahwa tenggat waktu dalam pelaksanaannya sangat singkat. Sehingga Penggugat berdasarkan pasal 98 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengajukan Permohonan Kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk bisa melakukan pemeriksaan perkara ini dengan ACARA CEPAT dari awal sampai memperoleh kekuatan hukum tetap ; ----------------------------------Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru me mutuskan : --------DALAM POKOK SENGKETA 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya : ---------------------2. Menyatakan batal atau tidak sahnya Surat Keputusan Komisi Pemilihan

Umum

Provinsi

Riau

Nomor

:

114/Kpts/KPU-Prov-

004/VII/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Riau Periode Tahun 2013-2018 tanggal 1 Juli 2013 khusus terhadap pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau atas nama Drs. H. Ahmad, M.Si dan Drs. H. Masrul Kasmy, M.Si ; -----3. Memerintahkan Kepada Tergugat untuk Mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor : 114/Kpts/KPU-Prov004/VII/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Riau Periode Tahun 2013-2018 tanggal 1 Juli 2013 khusus terhadap pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau atas nama Drs. H. Ahmad, M.Si dan Drs. H. Masrul Kasmy, M.Si ; -----4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara menurut hukum ; -----Bahwa.........

16

Bahwa jika Mejelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ; ------------------------------------------------------Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat mengajukan Jawaban pada tanggal 28 Agustus 2013 yang isinya sebagai berikut ; ------------------------------------------------------------------------------1.

DALAM EKSEPSI A, PENGGUGAT TIDAK ADA KEPENTINGAN HUKUM ATAU PERSELISIHAN HUKUM

1.

Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan secara pribadi di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru terhadap objek sengketa dalam perkara ini yaitu Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Riau Nomor 114/Kpts/KPU-Prov-004/VII/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Periode 2013 – 2018 tertanggal 01 Juli 2013 khusus untuk dan atas nama Drs. H. Achmad, M.Si dan Drs. H. Masrul Kasmy, M.Si, tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat bukan untuk kepentingan Penggugat tetapi adalah kepentingan

Drs.

H.

Achmad, M.Si dan Drs. H. Masrul Kasmy, M.Si, selaku calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Periode Tahun 2013 – 2018 dan Partai pendukung yaitu Partai Demokrat dan Partai Bintang Reformasi ; ----------2. Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dalam posita point 2 dimana Penggugat adalah mantan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Propinsi Riau Periode 2010 – 2015 dan telah mengundurkan diri……..

17

diri tanggal 28 Mei 2013, dengan demikian Penggugat tidak mempunyai kepentingan dan hubungan hukum dengan objek sengketa ; ----------------3

Bahwa sebelum dikeluarkannya objek sengketa dan sampai saat ini partai Pendukung yaitu Partai Demokrat maupun Partai Bintang Reformasi yang mempunyai kepentingan terhadap objek sengketa tidak ada menyatakan mencabut atau keberatan terhadap surat dukungan yang telah diajukannya pada Tergugat, dan juga terhadap di tetapkannya Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Periode 2013 – 2018 tertanggal 01 Juli 2013 khusus untuk dan atas nama Drs. H. Achmad, M.Si dan Drs. H. Masrul Kasmy.------------------------------------------

4

Bahwa

dengan

demikian

oleh

karena

yang

mempunyai

kepentingandikeluarkannya Surat Keputusan Nomor 114/Kpts/KPU-Prov004/VII/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Periode 2013 – 2018 tertanggal 01 Juli 2013 khusus untuk dan atas nama Drs. H. Achmad, M.Si dan Drs. H. Masrul Kasmy, M.Si, adalah Drs. H. Achmad, M.Si dan Drs. H. Masrul Kasmy, M.Si dan Partai pendukung yaitu Partai Demokrat dan Partai Bintang Reformasi, maka Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan objek perkara ; -5. Bahwa berasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004

hanya

orang

atau

badan

hukum perdata yang merasa

kepentingannya dirugikan sebagai akibat dikeluarkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat mengajukan gugatan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan asas ada aksi ada reaksi (point de interest, point de action) ; ------------------------------------------------------------6. Bahwa oleh karena Penggugat bukanlah pihak yang dituju secara langsung oleh objek sengketa yang menimbulkan akibat hukum dengan ditetapkannya……….

18

ditetapkannya Drs. H. Achmad, M.Si dan Drs, H. Masrul Kasmy, M.Si, sehingga tidak terdapat kepentingan Penggugat yang dirugikan yang di alami oleh Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 53 Ayat (1) UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 ; ------------------------------------------------------7. Bahwa menurut hukum dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 09 Juni 1993 No. 18 K/SIP/1971 bahwa, “syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum diantara kedua belah pihak ; ----------------------------------------------------------8

Bahwa oleh karena Bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum dalam objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat maka Penggugat tidak ada perselisihan hukum dengan Tergugat, untuk itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ; -------------------------------------------------------------------------------------

2.

GUGATAN TIDAK JELAS ATAU KABUR

1.

Bahwa didalam posita gugatan Penggugat tidak menjelaskan apa kepentingan Penggugat mengajukan gugatan terhadap objek sengketa yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat ; -------------------------

2.

Bahwa didalam posita gugatan Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dan tegas BAB, Pasal berapa peraturan dan ketentuan hukum yang mana yang bertentangan dengan objek sengketa, yang berhubungan kepentingan hukum dengan Penggugat, sehingga mengajukan permohonan menyatakan batal atau tidak sahnya objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat ; -------------------------------------

3.

Bahwa didalam posita gugatan Penggugat pada point 11 yang menyatakan tanda tangan yang terdapat dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah

Partai Demokrat Propinsi Riau Nomor 019………

19

019/SK/DPD-PD RIAU/V/2013 tentang Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Propinsi Riau Periode 2013 – 2018 tertanggal 27 Mei 2013, dan seterusnya......adalah palsu atau dipalsukan, namun Penggugat tidak menjelaskan apa dasar hukum menyatakan Surat Keputusan yang di keluarkan oleh Tergugat tersebut diatas adalah palsu dan/atau dipalsukan, apakah adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan tanda tangan tersebut palsu dan/atau dipalsukan, atau sejauh mana proses hukum pidana yang menyatakan surat keputusan tersebut adalah palsu dan/atau dipalsukan ; ----------------------------------------------4.

Bahwa didalam posita gugatan Penggugat point 22 tidak menjelaskan atau menguraikan

secara rinci dan tegas tindakan Tergugat yang

menerbitkan objek sengketa a quo adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan telah melanggar asas kepastian hukum, asas proporsionalitas, dan asas profesionalitas, sehingga tidak tergambar apa yang dilanggar oleh Tergugat terhadap objek sengketa sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan telah melanggar asas kepastian hukum, asas proporsionalitas, dan asas profesionalitas ; ----------------------------------------------------------------5.

Bahwa didalam posita gugatan Penggugat pada point 25 hanya menguraikan undang-undang, peraturan dan keputusan KPU Propinsi Riau secara umum, tidak menjelaskan dan menguraikan secara rinci dan tegas peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan objek sengketa ; -----------------------------------------------------------------------

6.

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Nopember 1970 Nomor: 492 K /SIP/ 1970

menyatakan, “bahwa gugatan………

20

gugatan yang tidak sempurna karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima”. 7.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas jelas-jelas gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (obscuur libels) untuk itu mohon gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ; ----------------------DALAM POKOK PERKARA

1.

Bahwa dalil-dalil yang diuraikan dalam eksepsi mohon dianggap diulangi kembali dalam Pokok Perkara.------------------------------------------

2.

Bahwa Tergugat menolak seluruh gugatan Penggugat kecuali mengenai hal-hal yang tegas-tegas diakui. ----------------------------------------

3.

Bahwa uraian Penggugat didalam Posita point 2 – 17 adalah menyangkut masalah internal Partai Demokrat dan tidak mempunyai hubungan dengan objek sengketa, oleh karena Tergugat tidak boleh mencampuri proses internal Partai Demokrat dalam mengikuti proses penetapan pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur Riau periode 2013 – 2018, dan andaikata quad noon adanya masalah hukum di internal

Partai

Demokrat, dan

Penggugat menyatakan Surat

Keputusan nomor 019/SK/DPD.PD RIAU/V/2013 adalah palsu atau dipalsukan hal tersebut bukanlah wewenang Penggugat untuk memutuskannya karena untuk menentukan hal tersebut adalah wewenang putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sedangkan kewajiban Tergugat hanya menjalankan proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Riau 2013 – 2018 yang berpedoman pada peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Tehnis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ; ----------------------------------------------Bahwa……..

21

4.

Bahwa uraian Penggugat didalam Posita point 18 – 20 yang menyatakan objek sengketa tidak mempunyai nilai hukum adalah pernyataan yang tidak berdasarkan hukum, oleh karena dasar hukum dan prosedur tehnis pencalonan pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Riau periode 2013 – 2018, yang dilaksanakan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Tehnis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, untuk itu pernyataan tersebut harus dinyatakan ditolak ; -----------------------------------------------

5.

Bahwa Penggugat di dalam posita point 22 tidak menguraikan secara tegas

dan

jelas

secara

rinci

yang

menjadi

pokok

masalah

persengketaan adalah apakah penerbitan objek sengketa adalah tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undang yang berlaku dan telah melangggar asas kepastian hukum, asas kepatutan, asas proporsionalitas, dan asas profesionalitas, guna untuk menguji apakah objek sengketa yang dikeluarkan sesuai dengan dasar hukum dan prosedur penerbitan objek sengketa ; ---------------------------6.

Bahwa adapun dasar hukum dan prosedur penerbitan objek sengketa atas nama Drs. H. Achmad, M.Si dan Drs. H. Masrul Kasmy, M.Si telah melalui proses yang diatur didalam peraturan KPU Nomor 9 tahun 2012 tentang Pedoman Tehnis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu : -----------------------------

Surat Keputusan Majelis Tinggi Partai Demokrat Nomor 27 Tahun 2013 tentang Persetujuan Untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Propinsi Riau Periode 2013 – 2018

kepada Drs. H. Achmad, M.Si sebagai Calon Gubernur dan….

22

dan Drs. H. Masrul Kasmy, M.Si sebagai Calon Wakil Gubernur, yang ditanda tangani Ketua dan Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Ir. Jero Wacik, SE, pada tanggal 24 Mei 2013 di Jakarta. --------------------

Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor

104/SK/DPP.PD/V/2013

tentang

Dukungan

Calon

Gubernur dan wakil Gubernur Kepala Daerah Propinsi Riau Periode 2013 – 2018 yang menetapkan Drs. H. Achmad, M.Si sebagai Calon Gubernur dan Drs. Masrul Kasmy, M.Si sebagai Calon Wakil Gubernur, yang ditanda tangani oleh Ketua Umum dan

Sekretaris

Jenderal

Dewan

Pimpinan

Pusat

Partai

Demokrat Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Edhie Baskoro Yudhoyono, M.Sc, pada tanggal 26 Mei 2013 di Jakarta ; -------------------------------------------------------------------------

Surat Pencalonan Nomor 001/SP-PARPOL/V/2013 (Model B – KWK.KPU – PARTAI POLITIK) yang ditanda tangani Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Propinsi Riau Partai Demokrat serta Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Propinsi Riau Partai Bintang Reformasi, tanggal 27 Mei 2013 di Pekanbaru, mengajukan pasangan calon Drs. H. Achmad, M.Si sebagai Calon Gubernur dan Drs. Masrul Kasmy, M.Si sebagai Calon Wakil Gubernur Propinsi Riau periode 2013 – 2018 ; ------

-

Surat Pernyataan Kesepakatan Antar Partai Politik Peserta Pemilu Yang Bergabung Untuk Mencalonkan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (MODEL B1KWK.KPU – PARTAI POLITIK), yang ditanda tangani Ketua dan Sekretaris………

23

Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Propinsi Riau Partai Demokrat serta Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Propinsi Riau Partai Bintang Reformasi pada tanggal 27 Mei 2013 di Pekanbaru, menyatakan sepakat untuk mengajukan pasangan calon Drs. H. Achmad, M.Si sebagai Calon Gubernur dan Drs. Masrul Kasmy, M.Si sebagai Calon Wakil Gubernur Propinsi Riau periode 2013 – 2018; -------------------------------------

Berita Acara Nomor

95.a/BA/VI/2013 tentang Klarifikasi dan

Verifikasi terhadap Legalitas Pencalonan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Riau tahun 2013 – 2018 oleh DPP Partai Politik Partai Demokrat yang dihadiri dan ditanda tangani oleh Anggota KPU Propinsi Riau dan unsur pengurus partai politik Partai Demokrat Ir. Sahat Saragih, MT, Jabatan Divisi Pembinaan Organisasi Partai Demokrat pada tanggal 27 Juni 2013 di Jakarta, telah menetapkan Drs. H. Achmad, M.Si dan Drs. Masrul Kasmy, M.Si sebagai Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Riau periode 2013 – 2018 ; --------------Bahwa sebelum dikeluarkannya objek sengketa,

partai Pendukung

yaitu Partai Demokrat maupun Partai Bintang Reformasi mempunyai

kepentingan

terhadap

objek

sengketa

tidak

yang ada

menyatakan mencabut atau keberatan terhadap surat dukungan yang telah diajukannya pada Tergugat, dan juga terhadap di tetapkannya Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Periode 2013 – 2018 tertanggal 01 Juli 2013 khusus untuk dan atas nama Drs. H. Achmad, M.Si dan Drs. H. Masrul Kasmy, M.Si.; ----------------------------Dengan demikian jelas bahwa penerbitan objek sengketa atas nama Drs. H. Achmad………

24

Drs. H. Achmad, M.Si dan Drs. H. Masrul Kasmy, M.Si sebagai Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Riau periode 2013– 2018 telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ; --------------7.

Bahwa uraian Penggugat didalam posita point 23 dan 24 yang menyatakan Penggugat merasa tidak dihargai harkat dan martabatnya sebagai Ketua DPD partai Demokrat dan adanya keberpihakan Tergugat terhadap salah satu pasangan calon adalah pernyataan yang tidak

berdasarkan

hukum,

oleh

karena

permasalahan

pribadi

Penggugat dengan Partai Demokrat tidak mempunyai hubungan dengan objek sengketa dan tidak ada dasar hukumnya Tergugat harus terlibat dalam menyelesaikan masalah internal di Partai Demokrat, dan andai kata quad noon Surat Keputusan DPD partai Demokrat No. 019/SK/DPD.PD RIAU/V/2013 mempunyai masalah internal di Partai Demokrat, bukti tersebut hanya sebagai salah satu bukti pendukung disamping bukti lainnya yang menjadi dasar diterbitkannya objek sengketa disamping bukti-bukti lainnya yang diajukan oleh Partai Pendukung yaitu Partai Demokrat dan Partai Bintang Reformasi namun dan ditindak lanjuti dengan proses melakukan klarifikasi dan verifikasi terhadap seluruh dokumen sesuai dengan ketentuan Bab V tentang Tata Cara Penelitian Bakal Pasangan Calon, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012.; ---------------------------------------8.

Bahwa berdasarkan uraian Penggugat didalam Posita point 25 yang menyatakan tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan

Ketentuan Peraturan perundang-undangan

yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan

Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum………

25

Umum Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedoman tehnis Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta UndangUndang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004, adalah alasan yang tidak berdasarkan hukum oleh karena uraian posita Penggugat pada point 25 tidak menguraikan secara jelas dan rinci terhadap Undang-Undang dan peraturan yang mana yang bertentangan dengan objek sengketa, sehingga dikeluarkannya objek sengketa bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik, yakni melanggar asas kepastian hukum, asas proporsionalitas dan asas profesionalitas, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat jelasjelas tidak berdasarkan hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima atau ditolak ; -----------------------------------------------------------------------------PERMOHONAN (PETITUM) Berdasarkan

uraian-uraian

tersebut

diatas

Tergugat

mengajukan

permohonan sebagai berikut : -------------------------------------------------------------1.

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; --------------------------------------

2.

Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara ; --------------Menimbang, bahwa telah masuk Permohonan Intervensi atas nama Drs.

H. ACHMAD, M.Si dan Drs. MASRUL KASMY, M.Si pada tanggal 27 Agustus 2013, dan atas Permohonan Intervensi tersebut Ketua Majelis Hakim mengambil sikap dengan suatu Putusan Sela, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M e n g a d i l i-----------------------------------1

Mengabulkan Permohonan Pemohon Intervensi ; -------------------------------

2. Menyatakan

Pemohon

Intervensi Drs. Achmad M.Si dan Drs. Masrul Kasmy……..

26

Kasmy M.Si diterima masuk sebagai pihak dalam perkara Nomor : 28/G/2013/P.TUN-Pbr dan terhadap Pemohon ditetapkan sebagai pihak Tergugat II Intervensi ; ------------------------------------------------------------------3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban pada tanggal 30 Agustus 2013 yang isinya sebagai berikut ; -------------------------------------------------------------------------------TENTANG EKSEPSI Bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (2) undang-undang No.51 tahun 2009 tentang

Peradilan

Tata

Usaha Negara

Pengadilan baru berwenang

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara jika seluruh upaya administratif telah di laksanakan ; -------------------------------------Bahwa tentang status hukum intervensi dalam Surat Gugatan Perkara Nomor: 28/G/2013/PTUN-Pbr, terhadap Tergugat II Intervensi

dengan

pihak Intervensi adalah sebagai

objek sengketa Penggugat adalah Surat

Keputusan Tergugat yaitu Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor: 114/Kpts/KPU-Prov-004/VII/2013. tertanggal 1 Juli 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Periode 2013 – 2018 Tertanggal 1 Juli 2013 ; ----------------------------------------------------------------------Bahwa sebagaimana diakui oleh Penggugat tentang dalil pada halaman 2 pointer 2 dimana Penggugat adalah selaku mantan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Riau periode 2010-2015, selanjutnya pada pointer 3 diakui oleh Penggugat Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Riau juga berpartisipasi dengan berencana mengikutsertakan dan mengusung pasangan calon Gubernur Riau dan Wakil Gubernur Riau untuk periode……..

27

periode 2013-2018, artinya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Riau pada saat itu yang mempunyai kompetensi - otoritas untuk mengusung pasangan calon, berikut diakui oleh Penggugat pada halaman 2 pointer 4 harus memenuhi semua ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku, sehingga dari beberapa uraian

dari beberapa

pointer dihalaman 2 tersebut menegaskan dan/atau pengakuan Penggugat yang memliki kewenangan untuk memberi dukungan/mengusung pasangan calon Gubernur Riau dan Wakil Gubernur Riau untuk periode 2013-2018 ; --Adapun salah satu substansi hukum bagi Tergugat II Interpensi yaitu pengakuan Penggugat pada halaman 3 pointer 5 yang berbunyi : --------------“Bahwa dalam menjalani tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Riau masa jabatan periode 2013 – 2018 Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Riau sudah melakukan proses internal dalam Partai Demokrat, dimana telah dilakukan penjaringan, dst “ Artinya ini semua dalam kerangka otorisasi politik kepartaian yang ada kekuasaannya pada waktu itu adalah ditangan Penggugat yang sudah melakukan klaim legitimasi didalam Surat Gugatan atau pembenaran hak untuk melakukan dan/atau untuk menjalankan kekuasaan dalam kontek hukum proses pengusungan pasangan calon dalam melakukan tindakan hukum administrasi kepartaian termasuk menerbitkan Surat Keputusan Dewan

Pimpinan

Daerah

Partai

Demokrat

Nomor:

019/SK/DPD-PD

RIAU/V/2013, tanggal 27 Mei 2013 yang menjadi problematika hukum gugatan

Penggugat

dengan

menyatakan

Penggugat

tidak

menandatanganinya, sehingga coretan yang menyerupai

pernah

tandatangan

Penggugat…….

28

Penggugat tersebut adalah

tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin

Penggugat, sehingga didalam Surat Gugatan Penggugat mendalilkan tanda tangan

Penggugat tersebut adalah palsu

yang sangat terkait dengan

Dialektika secara Etimologis dalil Penggugat yang berupaya mencari alasan pembenar, tetapi apabila dihubungkan secara liner dengan otirisasi politik kepartaian yang ada kekuasaannya pada Penggugat waktu itu seperti menepuk air didulang versi cerita Pak Belalang ; -------------------------------------DALAM POKOK PERKARA Bahwa

apa apa yang diuraikan Tergugat II Interpensi tentang eksepsi

diatasmerupakan kesatuan yang tak terpisahkan didalam orientasi pokok perkara ini, dalam hal ini selanjutnya Tergugat II Intervensi menolak secara tegas seluruh dalil-dilil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali Tergugat II Intervensi secara tegas pula mengakuinya ; -------------------------------------------1. Bahwa terkait dengan persoalan hukum dalam perkara a quo Penggugat tidak secara cermat menguraikan tentang kejadian materil hubungan kausalitas hukum dengan kompetensi - otoritas Penggugat dengan Surat Keputusan

Dewan

Pimpinan

Daerah

Partai

Demokrat

Nomor:

019/SK/DPD-PD RIAU/V/2013, tanggal 27 Mei 2013, sebab apapun dalil hukum yang disampaikan oleh Penggugat tentang tanta tangan Penggugat tersebut adalah palsu didalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat yang dimaksud, diterbitkannya Surat Keputusan

Dewan

Pimpinan

Daerah

Partai

Demokrat

Nomor:

019/SK/DPD-PD RIAU/V/2013, tanggal 27 Mei 2013 secara kepartaian yang masih dibawah otoritas Penggugat, adalah menjadi tanggung jawab Penggugat, sebab siapapun yang diduga melakukan pemalsuan adalah sebenarnya kelalaian Penggugat yang tidak melakukan pengawasan Administrasi…..

29

Administratf pada waktu itu, karena

eksistensi Tergugat II Intervensi

sebagai mana yang diatur didalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor: 17/kpts/KPU-Prov-004/I/2013, tentang Petunjuk Teknis Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau 2013 pada IV Rumawi angka 8 dijelaskan berbunyi : - “ Keputusan Dewan Pimpinan

Pusat

Daerah/Wilayah

Partai Partai

Politik Politik

dan/atau atau

sebutan

Dewan

Pimpinan

lain

mengenai

Kepengurusan Partai Politik, menjadi dasar KPU Provinsi menentukan

kepengurusan

untuk

Partai Politik yang dinyatakan sah

dalam pengajuan bakal pasangan calon “ Artinya segala sesuatu tentang Keputusan Dewan Pimpinan Daerah dinyatakan sah dalam pengajuan bakal pasangan calon, oleh karena itu ditegaskan lagi tentang keputusan pengajuan bakal calon kewenangan hukumnya ada pada Penggugat, dan bukan kewenangan Tergugat II Intervensi, selanjutnya

persoalan hukum tersebut ditegaskan lagi pada

instrument yuridis Bab. IV Pasal 68 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang pada inti pokoknya dalam kewenangan wilayah hukum Penggugat, sehingga dugaan pemalsuan tanda tangan pada Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Nomor: 019/SK/DPD-PD. RIAU/V/2013, tanggal 27 Mei 2013 menjadi tanggung jawab penuh Penggugat, karena Penggugatlah yang seharusnya meintroduksi dan/atau merekonstruksi ketentuan yang berlaku tentang persyaratan pencalonan pasangan bakal calon, untuk itu dalil gugatan Penggugat haruslah ditolak ; ---------------------------------------------------2. Bahwa …..

30

2.

Bahwa sangat disayangkan pemahaman Posita gugatan Penggugat hanya sebatas retorika hukum saja, tidak secara jujur mendalilkan problematika hukum perkara a quo secara preskriptif, karena apabila Penggugat konsisten dengan ketentuan aturan organik yang berlaku tentang sahnya pencalonan pasangan bakal calon, persoalan hukum ini tidak

menjadi

saja dugaan

sengketa, atau dengan kata lain sebaliknya bisa Tergugat II

Interpensi

memang

disengaja

oleh

Penggugat berupaya melakukan alternatif penggagalan pasangan calon Tergugat II

Intervensi karena lebih realistis kewenangan penerbitan

Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Nomor: 019/SK/DPD-PD . RIAU/V/2013 ,tanggal 27 Mei 2013 adalah tanggung jawab Penggugat dan atau staf Penggugat dengan sengaja melakukan pemalsuan

tersebut,

sebab

Penggugatlah

yang

sesungguhnya

memegang kendali kepartaian pada waktu itu, lalu dengan komat kamit sim salabim malah Tergugat II Intervensi yang dituduh melakukan pemalsuan, sehingga apabila persoalan ini dibahas secara akademis sangat jelas adanya paradigmatologi baru kepentingan pragmatis yang mengalahkan kepentingan yuridis, oleh karena itu sebelum memasuki masa tenggang Replik Penggugat, mohon kiranya dengan segala kecermatan formal mengkaji ulang surat gugatan Penggugat dalam kontek mencari kebenaran formil, sesuai dengan dasar alasan dan faktafakta, oleh karena itu dalil-dalil Penggugat haruslah ditolak ; ---------------3. Bahwa sebagaimana mengakui

telah

dalil

menjalani

Penggugat masa

pada halaman 3 pointer

tahapan,

program dan

jadwal

penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau…..

31

Riau periode 2013 – 2018 dengan terlebih dahulu diproses penjaringan oleh DPD Partai Demokrat Provinsi Riau, selanjutnya diakuinya Keputusan Majelis Tinggi

Partai Demokrat Nomor: 27Tahun 2013

tentang persetujuan Untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Prvinsi Riau periode 2013 – 2018 berikut Surat Keputusan Dewan

Pimpinan

Pusat

Partai

Demokrat

Nomor

:104/SK/DPP.PD/V/2013, tanggal 26 Mei 2013 yang Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau tersebut merupakan proses yang benar diakuinya, begitu selanjutnya pada halaman 3 pointer 6 dan halaman 4 pointer 7 dan 8 Penggugat 4 pointer 9 Penggugat mencoba mendialektikkan persoalan hukum ini Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Nomor : 019/SK/DPD-PD. sesuatu dapat berubah seketika seperti filem karikatur Power Rangers terhadap diterbitkannya Keputusan

Dewan

Pimpinan

019/SK/DPD-PD. RIAU/V/2013

Daerah

Partai

,tanggal

sepengetahuan Penggugat, tentang dalil

ini

27

Demokrat Mei

Nomor

2013

alangkah

Surat :

tanpa baiknya

Penggugat tanyakan kepada dukun saja, sebab sebagaimana Tergugat II Intervensi jelaskan diatas seperti menepuk Penggugat dalam menjamin otentikasi kaitannya dengan peristiwa hukum antara kewenangan dan otoritas Penggugat selaku Mantan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Riau, untung saja Penggugat bukan Pejabat Tata Usaha Negara dan tidak dapat direkonpensi pada Peradilan Tata Usaha Negara, namun yang

sesungguh

melakukan

perbuatan

melawan

hukum adalah

Penggugat yang tidak secara profesional menjalankan tugas kepartaian, oleh karena itu Surat Gugatan Penggugat haruslah dikesampingkan ; -4. Bahwa…..

32

4. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 4 pointer 10 yang menyatakan terhadap Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Nomor: 019/SK/DPD-PD. RIAU/V/2013, tanggal 27 Mei 2013 benar terdapat nama dan tanda tangan yang mengatas namakan Penggugat, karena secara hukum kepartaian adalah tanggung jawab Penggugat, karena masalah dalam perkara aquo tidak terjadi begitu saja. Ia lahir dari rahim ketidak mengertian hukum Penggugat yang sarat dengan pengaburan nilai-nilai kebenaran yang berakibat

kepada Tergugat II

Intervensi dituduh memalsukan tanda tangan demi terlegalitas tatanan kehidupan

politik versi Penggugat. Kebenaran direduksi makna

kontekstualnya oleh perilaku pragmatis yang tidak bertanggung jawab. Sehingga

tugas

yang

diembankan

kepada

Penggugat

agar

melaksanakan kebijakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, lalu terjadi erosi kebenaran yang mengorbankan Tergugat II Intervensi seolah oleh yang menerbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Nomor: 019/SK/DPD-PD. RIAU/V/2013 ,tanggal 27 Mei 2013 adalan Tergugat II Intervensi, yang tragisnya

KPU Provinsi Riau

dijadikan Tergugat atas Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Nomor: 019/SK/DPD-PD. RIAU/V/2013, tanggal 27 Mei 2013, untuk itu dalil surat gugatan Penggugat haruslah ditolak ; --------------------5. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat pada halaman 6 pointer 14 berikut pointer 15 semakin banyak dalil Penggugat menyatakan Surat Keputusan

Dewan

Pimpinan

Daerah

Partai

Demokrat

Nomor:

019/SK/DPD-PD. RIAU/V/2013 ,tanggal 27 Mei 2013 tidak bernilai , artinya semakin banyak pula Penggugat mengakui kesalahan Penggugat sendiri…..

33

sendiri, seharusnya sebelum Penggugat mengajukan Gugatan pada PTUN Pekanbaru, Penggugat harus memahami pengertian logika agar Penggugat dapat membedakan mana penalaran hukum yang benar dan mana yang salah, sebab setelah Tergugat II Intervensi mencermati halaman perhalaman sangat tidak ada alasan hukum Penggugat secara tegas keterlibatan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor : 114/KPTS/KPU-Prov044/VII/2013 tanggal 1 Juli 2013 sebab sebagaimana pada halaman 7 pointer 17, 18 dan 19 berikut halaman 8 pointer 20, 21, 22 dan 23 tidak terkait erat dengan persoalan substansi Surat Keputusan Dewan Pimpinan

Daerah

Partai

Demokrat

Nomor:

019/SK/DPD-PD.

RIAU/V/2013 ,tanggal 27 Mei 2013 sebab dalil dalil yang Penggugat paparkan sifatnya pengulangan kalimat yang itu saja, artinya kembali Tergugat II Intervensi menyatakan dalil Penggugat tidak bermakna hukum untuk itu haruslah ditolak ; -------------------------------------------------6.

Selanjutnya didalam Pokok Perkara pada Pokok-pokok Sengketa di Petitum Penggugat tidak satu pointerpun Penggugat menyentuh persoalan hukum Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Nomor: 019/SK/DPD-PD. RIAU/V/2013 ,tanggal 27 Mei 2013, sehingga apa yang diungkapkan secara beruntut pada posita gugatan Penggugat sangat tidak singkron dengan Petitum Penggugat., oleh karena itu Surat Gugatan Penggugat haruslah ditolak ; -----------------------

Bahwa sebagaimana uraian didalam surat jawaban diatas ini didasari atas bukti-bukti surat dan fakta atas kebenaran jawaban, maka dari itu sangat beralasan kiranya kepada yang

terhormat

Bapak Ketua Pengadilan Tata…..

34

Tata Usaha Negara Pekanbaru/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan amar putusan sebagaimana berikut : ---DALAM POKOK PERKARA Tentang Eksepsi ; -----------------------------------------------------------------------------Primeir : 1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau

setidak -

tidaknya menyatakan tidak dapat diterima ; ----------------------------------------2. Mengabulkan Jawaban Tergugat II Interpensi untuk seluruhnya; -----------3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan Subsider ; Jika Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil -adilnya ; ---------Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Kuasa Hukum Penggugat tidak mengajukan Replik, begitu juga Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Duplik dipersidangan ; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti dipersidangan berupa fotocopy surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti surat P-1 P-5 dan P-7 yang berasal dari fotocopy, bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 sebagai berikut ; -----------------------------------------------------------------------BUKTI PENGGUGAT

1. Bukti P - 1

:

Fotokopy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Riau Nomor : 019/SK/DPDPD RIAU/V/2013 Tentang Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Provinsi Riau Periode 2013-2018 tanggal 27 Mei 2013 (fotocopy) ; -2.

Bukti P - 2 : …..

35

2. Bukti P - 2

:

Fotocopy Surat Dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum Muskaldi Indra, SH & Associates Nomor : 608/VI/2013/XI/MI tanggal 25 Juni 2013 yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau perihal Laporan/Pengaduan (fotocopy sesuai dengan aslinya)

3. Bukti P - 3

:

Fotoopy Terima Surat Kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau dan Ketua Bawaslu Provinsi Riau Tanggal 25 Juni 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----------------------------------------------------------

4. Bukti P - 4

:

Fotocopy Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 156/Bawaslu-Riau/2013 tanggal 25 Juni 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -------

5. Bukti P - 5

:

Fotocopy Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor : 301/KPU-Prov-004/2013 tanggal 14 Juni 2013 Perihal : Penyampaian dan Pemberitahuan hasil penelitian yang ditujukan kepada H. Jon Erizal, SE., MBA dan Drs. H.R Mambang Mit (Balon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau 2013 (fotocopy) ; ---------------------

6. Bukti P - 6

:

Fotocopy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau

Nomor

:

114/Kpts/KPU-Prov-004/VII/2013

Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur Riau Periode tahun 2013-2018 tanggal 1 Juli 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; ---------------------------------------7. Bukti P - 7

:

Fotocopy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau …..

36

Riau

Nomor

:

115/Kpts/KPU-Prov-004/VII/2013

Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur Riau Periode tahun 2013-2018 tanggal 1 Juli 2013 (fotocopy) ; ------------------------------------------------8. Bukti P - 8

Foto Copy Surat Kepada Ketua Bawaslu Provinsi Riau

:

tanggal 02 September 2013 Perihal menindaklanjuti Laporan/Pengaduan yang ditembuskan ke Bawaslu (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -------------------------9. Bukti P - 9 :

Foto Copy Surat Tanda Terima dari Bawaslu Provinsi Riau

Perihal

Menindaklanjuti

Laporan/Pengaduan

Penggugat (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; ---------Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti dipersidangan berupa fotocopy surat yang telah diberi materai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti T-1yang berasal dari fotocopy, bukti tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan T-12 sebagai berikut ; ---------------------------------------------------BUKTI TERGUGAT 1. Bukti T - 1

:

Foto Copy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah

Partai Demokrat Propinsi Riau Nomor: 019/SK/DPDPD RIAU/V/2013 Tentang Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Propinsi Riau Periode 2013 – 2018, yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris DPP Partai Demokrat Propinsi Riau Drs. H. R. Mambang Mit dan Dr. H. Koko Iskandar, M. Si …..

37

Si, tanggal 27 Mei 2013 di Pekanbaru, Riau ; (fotocopy) ; --------------------------------------------------------2.

Bukti T - 2 :

Foto Copy Surat Keputusan Majelis Tinggi Partai Demokrat Nomor 27 tahun 2013 tentang Persetujuan Untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Propinsi Riau periode 2013 – 2018 kepada Drs. H. Achmad, M.Si sebagai Calon Gubernur dan Drs. H. Masrul Kasmy, M. Si sebagai Calon Wakil Gubernur, yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Ir. Jero Wacik, SE, tanggal 24 Mei 2013 di Jakarta (fotocopy sesuai salinan) ; -----

3.

Bukti T - 3 :

Foto Copy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai tentang

Demokrat Dukungan

Nomor: Calon

104/SK/DPP.PD/V/2013 Gubernur

dan

Wakil

Gubernur Kepala daerah Propinsi Riau Periode 2013 – 2018 yang menetapkan Drs. H. Achmad, M. Si sebagai Calon Gubernur dan Drs. H. Masrul Kasmy, M.Si sebagai Calon Wakil Gubernur, yang ditanda tangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Edhie Baskoro Yudhoyono, M.Sc tanggal 26 Mei 2013 di Jakarta (fotocopy sesuai salinan) ; -----------------------------------------------------------4.

Bukti T - 4 : ….

38

4.

Bukti T - 4

:

Foto Copy Surat Pencalonan Nomor 001/SPPARPOL/V/2013 (Model B – KWK.KPU – PARTAI POLITIK)

yang

ditanda

tangani

Ketua

dan

Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Propinsi Riau Partai Demokrat serta Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Propinsi Riau Partai Bintang Reformasi, tanggal 27 Mei 2013 di Pekanbaru, mengajukan pasangan calon Drs. H. Achmad, M.Si sebagai Calon Gubernur dan Drs. Masrul Kasmy, M.Si sebagai Calon Wakil Gubernur Propinsi Riau periode 2013 – 2018 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -------------------------------------------------------5.

Bukti T - 5

:

Foto Copy Surat Pernyataan Kesepakatan Antar Partai Politik Peserta Pemilu Yang Bergabung Untuk

Mencalonkan

Pasangan

Calon

Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah (MODEL B1KWK.KPU – PARTAI POLITIK), yang ditanda tangani Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Propinsi Riau Partai Demokrat serta Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Propinsi Riau Partai Bintang Reformasi pada tanggal 27 Mei 2013 di Pekanbaru, menyatakan sepakat untuk mengajukan pasangan calon Drs. H. Achmad, M.Si sebagai Calon Gubernur dan Drs. Masrul Kasmy, M.Si sebagai Calon Wakil Gubernur Propinsi Riau periode …..

39

periode 2013 – 2018 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -------------------------------------------------------6.

Bukti T - 6

:

Foto Copy Berita Acara Nomor

95.a/BA/VI/2013

tentang Klarifikasi dan Verifikasi terhadap Legalitas Pencalonan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Riau tahun 2013 – 2018 oleh DPP Partai Politik Partai Demokrat ditanda tangani oleh Anggota KPU Propinsi Riau dan Pengurus Partai Politik Partai Demokrat Ir. Sahat Saragih, MT, Jabatan

Divisi

Pembinaan

Organisasi

Partai

Demokrat, tanggal 27 Juni 2013 di Jakarta, telah menetapkan Drs. H. Achmad, M.Si dan Drs. Masrul Kasmy, M.Si sebagai Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Riau periode 2013 – 2018 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; ----------------------7.

Bukti T - 7

:

Foto Copy Gambar 1, Drs. Mambang Mit selaku Ketua DPD Partai Demokrat Propinsi Riau ikut hadir saat pendaftaran pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau 2013 atas nama Drs. H. Achmad, M.Si dan Drs. Masrul Kasmy, M.Si yang diusung oleh Koalisi Partai Demokrat dan Partai Bintang Reformasi, tanggal 28 Mei 2013 di Kantor KPU Propinsi Riau (fotocopy sesuai dengan aslinya) Foto Copy Gambar 2, Drs. Mambang Mit selaku Ketua …..

40

Ketua DPP Partai Demokrat Propinsi Riau sedang menandatangani

secara

langsung

Surat

Pencalonan Model B-KWK.KPU Partai Politik, tanggal 28 Mei 2013, dihadapan Ketua dan Anggota KPU Propinsi Riau serta tamu yang hadir di Kantor KPU Propinsi Riau (fotocopy sesuai dengan aslinya) 8.

Bukti T - 8

:

Foto Copy Gambar 3, Dr. Koko Iskandar selaku Sekretaris DPD Partai Demokrat Propinsi Riau sedang menandatangani secara langsung Surat Pencalonan Model B-KWK,KPU Partai Politik, tanggal 28 mei 2013 saat mendaftarkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Drs. H. Achmad, M.Si dan Drs. Masrul Kasmy, M.Si, dihadapan Ketua dan Anggota KPU dan Bawaslu Propinsi Riau di Kantor KPU Propinsi Riau (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----------------------------------Foto

Copy

Gambar

4,

Drs.

Mambang

Mit

menyerahkan secara langsung berkas dukungan Syarat calon Gabungan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Propinsi Riau dan Partai Bintang Reformasi Propinsi Riau, tanggal 28 Mei 2013, saat mendaftarkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Drs. H. Achmad, M.Si dan Drs. Masrul Kasmy, M.Si, dihadapan Ketua dan Anggota KPU …..

41

KPU Propinsi Riau di Kantor KPU Propinsi Riau (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; ---------------------9.

Bukti T - 9

:

Foto Copy Surat Nomor 301/KPU-Prov-004/VI/2013 Perihal Penyampaian dan Pemberitahuan Hasil Penelitian

terhadap

syarat

dukungan

bakal

pasangan calon atas nama Drs. H. Achmad, M.Si dan Drs. Masrul Kasmy, M.Si, tanggal 14 Juni 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; ----------------------10. Bukti T - 10 :

Foto Copy Surat Nomor 321/KPU-Prov-004/VI/2013 Perihal Penyampaian dan Pemberitahuan Hasil Penelitian Ulang terhadap syarat dukungan bakal pasangan calon atas nama Drs. H. Achmad, M.Si dan Drs. Masrul Kasmy, M.Si., tanggal 28 Juni 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; ----------------------

11. Bukti T - 11

:

Fotocopy Surat Pernyataan Partai Politik dan atau Gabungan Partai Politik yang tidak akan menarik pencalonan atas pasangan calon Kepala Daerah, tanggal 27 Mei 2013 model MB2-KWK.KPU-Partai Politik,

yang

ditandatangani

oleh

Ketua

dan

Sekretaris DPD Partai Demokrat Propinsi Riau dan DPW Partai Bintang Reformasi Propinsi Riau (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; ----------------------12. Bukti T - 12 :

Fotocopy

Surat

Keputusan

Dewan Pimpinan Wilayah …..

42

Wilayah

Partai

Bintang

005/Kpts/DPW-PBR/VI/2013,

Reformasi Tentang

No

:

Dukungan

Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Propinsi Riau Periode 2013-2018, tanggal 21 Mei 2013 yang menetapkan dukungan kepada Drs. H. Achmad, M.Si dan Drs. Masrul Kasmy, M.Si sebagai Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Riau Periode 2013-2018 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -------------------------------------------------------Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat-alat bukti dipersidangan berupa fotocopy surat yang telah

diberi

materai secukupnya, dan telah disesuaikan

dengan aslinya, kecuali bukti T. II Intervensi-1 dan T.II Intervensi-2 yang berasal dari fotocopy, bukti tersebut diberi tanda T.II Intervensi-1 sampai dengan T.II Intervensi-5 sebagai berikut ; -----------------------------------------------BUKTI TERGUGAT II INTERVENSI 1. Bukti T.II Interv - 1 : Fotocopy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor : 104/SK/DPP.PD/V/2013 Tentang Dukungan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Provinsi Riau Periode 2013-2018 (fotocopy) ; -----------------------------------2. Bukti T.II Interv-2 :

Fotocopy

Keputusan

Majelis

Tinggi

Partai

Demokrat Nomor : 27 Tahun 2013 Tentang persetujuan Untuk Calon Gubernur Dan Wakil Calon Gubernur (fotocopy) ; ----------------------------3. Bukti T.II Interv-3 : …..

43

3. Bukti T.II Interv-3 :

Fotocopy Surat Pencalonan Nomor : 001/SPPARPOL/V/2013 MODEL B KWK.KPU.PARTAI POLITIK (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -------

4. Bukti T.II Interv-4

:

Fotocopy Surat Pernyataan Nomor : MODEL BKWK.KPU PARTAI POLITK (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; --------------------------------------------

5. Bukti T.II Interv-5

:

Fotocopy Surat Pernyataan Nomor : MODEL B 2KWK.KPU PARTAI POLITIK (fotocopy sesuai dengan aslinya); ---------------------------------------------

Menimbang,

bahwa

dalam

perkara

persidangan

ini

tidak

ada

pemeriksaan saksi ; ---------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulan dipersidangan masing-masing pada tanggal 3 September 2013 ; -----------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dalam persidangan dan akhirnya mohon Putusan dalam sengketa ini ; Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini adalah seperti yang termuat dalam semua Berita Acara persidangan, dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan berkas Putusan ini ; ----------------------------------------------------------------TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ; -------------------------------------------------------------Menimbang…..

44

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian gugatan tersebut, pada pokoknya Penggugat telah memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat yaitu : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor : 114/KPTS/KPU-Prov-004/VII/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Periode Tahun 20132018 tertanggal 1 Juli 2013 khusus untuk atas nama Drs. H. Achmad, M.Si dan Drs. Masrul Kasmy, M.Si, dimana Surat Keputusan tersebut menurut Penggugat telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan Formal dan Asas Proporsionalitas sehingga merugikan kepentingan Penggugat ; ------------------Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya masing-masing tertanggal 28 Agustus 2013 dan 27 Agustus 2013 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dengan menyatakan pada pokoknya bahwa Surat Keputusan obyek sengketa diterbitkan melalui proses dan tahapan-tahapan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Tehnis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ; ----Menimbang, bahwa dalam surat Jawabannya Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah memuat Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ; ------------------------------------------------------------------------------------------DALAM EKSEPSI : Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut : -------------------------------------------------------------------------------1. Penggugat …..

45

1.

Penggugat Tidak Ada Kepentingan Hukum atau Perselisihan Hukum ; -Bahwa Penggugat bukanlah pihak yang dituju secara langsung oleh obyek sengketa yang menimbulkan akibat hukum dengan ditetapkannya Drs. H. Achmad, M.Si dan Drs. H. Masrul Kasmy, M.Si sebagai pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Periode 2013-2018 dari Partai Pendukung yaitu Partai Demokrat dan Partai Bintang Reformasi, sehingga tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ; -----------------------------------------------------------------------------

2.

Gugatan Tidak Jelas Atau Kabur ; -------------------------------------------------Bahwa didalam Posita gugatan Penggugat tidak menguraikan secara jelas dasar hukum yang menyatakan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Propinsi Riau Nomor 019/SK/DPD-PD RIAU/V/2013 tertanggal 27 Mei 2013. Selain itu didalam Posita gugatannya Penggugat tidak menguraikan secara rinci dan tegas Peraturan Perundang-Undangan apa yang dilanggar oleh Tergugat didalam menerbitkan obyek sengketa ; -------------------------------------------Menimbang, bahwa selanjutnya Eksepsi Tergugat II Intervensi pada

pokoknya menyatakan sebagai berikut : bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (2) Undang-undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Pengadilan

baru

berwenang

memeriksa,

memutus,

dan

menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara jika seluruh upaya administratif telah dilaksanakan ; --------------------------------------------------------------------------Bahwa didalam Eksepsinya Tergugat II Intervensi menyatakan pada pokoknya bahwa Penggugat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai …..

46

Partai Demokrat Propinsi Riau dalam proses pengusungan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Periode 2013-2018 sudah menjalankan tindakan hukum administrasi kepartaian dan memberi dukungan terhadap pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Periode 2013-2018, termasuk menerbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Provinsi Riau Nomor : 019/SK/DPD-PD RIAU/V/2013, tanggal 27 Mei 2013 ; ---------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati EksepsiEksepsi tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi tersebut adalah termasuk kategori Eksepsi lain-lain, sehingga berdasarkan Ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Eksepsi tersebut akan diputus dalam putusan akhir bersamaan dengan Pokok Perkara sebagaimana dipertimbangkan berikut ini ; ---------------------------------Menimbang, bahwa salah satu syarat formil sengketa Tata Usaha Negara adalah terpenuhinya unsur kepentingan sesuai dengan asas “point d’ interest point d’ action” yaitu tidak ada kepentingan maka tidak ada gugatan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguji kepentingan Penggugat terhadap obyek sengketa sesuai Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; --------Menimbang, bahwa mengenai unsur kepentingan dalam mengajukan gugatan secara jelas dan tegas tercantum dalam Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UndangUndang …..

47

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa : “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang, yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi” ; ------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut mewajibkan suatu norma hukum kepada Penggugat bahwa hak menggugat terhadap Surat Keputusan obyek sengketa adalah karena adanya kepentingan, dan untuk membuktikan adanya kepentingan, yaitu dengan menunjukkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Surat Keputusan obyek sengketa ; --------------------Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian kepentingan dalam hukum acara Tata Usaha Negara mengandung 2 (dua) arti yakni : -----------------------1.

menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, artinya adanya hubungan kausalitas secara langsung yang bersifat yuridis dan pribadi antara Penggugat dan obyek gugatan ; ---------------------------------

2.

kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan ; ----------------------Dengan adanya kepentingan seperti itu merupakan suatu syarat minimal untuk dijadikan alasan pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, sedangkan yang dimaksud kepentingan disini adalah suatu nilai, baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh karena suatu Keputusan Tata Usaha Negara atau suatu keputusan penolakan …..

48

penolakan Tata Usaha Negara, kepentingan semacam itu dapat bersifat materiil, individual ataupun umum ; -----------------------------------Menimbang, bahwa dalam uraian gugatan Penggugat dinyatakan bahwa Penggugat adalah mantan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Riau periode 2010-2015 yang telah mengundurkan diri sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Riau sejak tanggal 28 Mei 2013, dimana menurut Penggugat tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat yang pada saat itu masih menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Riau, ternyata telah terbit Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Riau Nomor : 019/SK/DPD-PD RIAU/V/2013 tentang Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Provinsi Riau Periode 2013-2018 tertanggal 27 Mei 2013 yang menetapkan Drs. H. Achmad, M.Si sebagai Calon Gubernur Riau dan Drs. Masrul Kasmy, M.Si sebagai Calon Wakil Gubernur Riau dimana terdapat nama dan tanda tangan yang mengatasnamakan Penggugat, sehingga Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Riau Nomor : 019/SK/DPD-PD RIAU/V/2013 tentang Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Provinsi Riau Periode 2013-2018 tertanggal 27 Mei 2013 adalah tidak sah dan tidak bernilai hukum; Menimbang, bahwa selanjutnya dalam uraian gugatan Penggugat pada halaman 6 point 15 dinyatakan bahwa oleh karena Surat Keputusan Dewan

Pimpinan

Daerah

Partai

Demokrat

Provinsi

Riau

Nomor

:

019/SK/DPD-PD RIAU/V/2013 tentang Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Provinsi Riau Periode 2013-2018 tertanggal 27 Mei 2013 tersebut tidak mempunyai nilai hukum, maka Surat Keputusan Komisi Pemilihan …..

49

Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor : 114/KPTS/KPU-Prov-004/VII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Periode Tahun 2013-2018 tertanggal 1 Juli 2013 (obyek sengketa) yang didasarkan pada Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Riau Nomor : 019/SK/DPD-PD RIAU/V/2013 tentang Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Provinsi Riau Periode 2013-2018 tertanggal 27 Mei 2013 juga tidak mempunyai nilai hukum ; -------Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, Majelis Hakim akan memberikan penilaian hukum berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan sebagaimana akan diuraikan dibawah ini ; ----Menimbang, bahwa proses penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang menetapkan Drs. H. Achmad, M.Si sebagai Calon Gubernur dan Drs. Masrul Kasmy, M.Si sebagai Calon Wakil Gubernur adalah melalui proses internal Partai Demokrat yang diawali dengan proses penjaringan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Riau tentang Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau Periode 2013-2018 yang selanjutnya diikuti dengan Surat Keputusan sebagai berikut : --------------

Surat Keputusan Majelis Tinggi Partai Demokrat Nomor 27 Tahun 2013 tentang Persetujuan Untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Propinsi Riau Periode 2013-2018 menetapkan Drs. H. Achmad, M.Si sebagai Calon Gubernur dan Drs. Masrul Kasmy, M.Si sebagai Calon Wakil Gubernur yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Ir. Jero Wacik, SE tanggal 24 Mei 2013 (vide bukti T-2=T.II.Int-2) ; --------

-

Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor 104/SK/DPP.PD/V/2013 …..

50

-

104/SK/DPP.PD/V/2013 tentang Dukungan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Propinsi Riau Periode 2013-2018 menetapkan Drs. H. Achmad, M.Si sebagai Calon Gubernur dan Drs. Masrul Kasmy, M.Si sebagai Calon Wakil Gubernur yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Edhie Baskoro Yudhoyono, M.Sc pada tanggal 26 Mei 2013 (vide bukti T-3=T.II.Int-1) ; ------------------

-

Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Riau Nomor : 019/SK/DPD-PD RIAU/V/2013 tentang Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Provinsi Riau Periode 2013-2018 yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPP Partai Demokrat Propinsi Riau Drs. H.R. Mambang Mit dan Dr. H. Koko Iskandar, M. Si tertanggal 27 Mei 2013 (vide bukti P-1=T-1) ; ---------------

-

Surat Pencalonan Nomor 001/SP-PARPOL/V/2013 (Model B-KWK.KPUPARTAI POLITIK) yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Propinsi Riau Partai Demokrat serta Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Propinsi Riau Partai Bintang Reformasi tanggal 27 Mei 2013 (vide bukti T-4=T.II.Int-3) ; ------------------

-

Surat (Pernyataan Kesepakatan Antar Partai Politik Peserta Pemilu yang Bergabung Untuk Mencalonkan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (MODEL B1-KWK.KPU – PARTAI POLITIK), yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Propinsi Riau Partai Demokrat serta Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Propinsi Riau Partai Bintang Reformasi tanggal 27 Mei 2013 (vide bukti T-5=T.II.Interv-4) ; ------------------------------------------Menimbang …..

51

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti T-1 berupa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Riau Nomor : 019/SK/DPD-PD RIAU/V/2013 tentang Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur

Kepala

Daerah

Provinsi

Riau

Periode

2013-2018

yang

ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPP Partai Demokrat Propinsi Riau Drs. H.R. Mambang Mit dan Dr. H. Koko Iskandar, M. Si tertanggal 27 Mei 2013 dimana menurut dalil Penggugat bahwa surat tersebut terbit tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Propinsi Riau, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ; ----------------------------------------------------Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh bukti yang diajukan para pihak dipersidangan terkait proses Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Periode Tahun 2013-2018 yang menetapkan Drs. H. Achmad, M.Si sebagai Calon Gubernur dan Drs. Masrul Kasmy, M.Si sebagai Calon Wakil Gubernur sampai dengan terbitnya Surat Keputusan obyek sengketa tertanggal 1 Juli 2013, Majelis Hakim tidak melihat adanya bukti surat yang menunjukkan pernyataan pencabutan surat dukungan ataupun keberatan terhadap surat dukungan yang diajukan oleh Koalisi Partai Pendukung yang berkepentingan dalam hal ini Partai Demokrat dan Partai Bintang Reformasi terhadap Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur atas nama Drs. H. Achmad, M.Si dan Drs. Masrul Kasmy, M.Si ; --Menimbang,

bahwa

berdasarkan

fakta

tersebut

Majelis

Hakim

berpendapat bahwa Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau dalam Pemilukada Riau Tahun 2013 yang diusung oleh Koalisi Partai Demokrat dan Partai Bintang Reformasi yang menetapkan Drs. H. Achmad, M.Si …..

52

H. Achmad, M.Si sebagai Calon Gubernur dan Drs. Masrul Kasmy, M.Si sebagai Calon Wakil Gubernur telah melalui prosedur dan mekanisme yang berlaku dan telah mendapat dukungan penuh dari seluruh Kader Partai Pendukung yaitu Partai Demokrat dan Partai Bintang Reformasi, demikian pula oleh Penggugat yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Riau. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan tindakan Penggugat yang kemudian menindaklanjuti penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut dengan menandatangani secara langsung Surat Pencalonan Model B-KWK.KPU Partai Politik pada saat mendaftarkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau atas nama Drs. H. Achmad, M.Si dan Drs. Masrul Kasmy, M.Si dan selanjutnya Penggugat menyerahkan secara langsung berkas dukungan Syarat Calon Gabungan DPD Partai Demokrat Provinsi Riau dan Partai Bintang Reformasi Provinsi Riau pada tanggal 28 Mei 2013 yang diserahkan dihadapan Ketua dan Anggota KPU Provinsi Riau di Kantor KPU Provinsi Riau (vide bukti T-7 dan T-8) ; --------------------------------------------------Menimbang, bahwa selanjutnya dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan telah mengundurkan diri sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Riau sejak tanggal 28 Mei 2013, artinya bahwa pada saat Penggugat menyatakan telah mengundurkan diri sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Riau, membawa konsekuensi hukum bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum terhadap setiap tindakan maupun kepentingan atas nama Partai Demokrat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak mempunyai …..

53

mempunyai kepentingan terhadap Surat Keputusan obyek sengketa yang terbit tertanggal 1 Juli 2013 ; --------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka terhadap Surat Keputusan obyek sengketa berupa Surat

Keputusan

Komisi

Pemilihan

Umum Provinsi

Riau

Nomor

:

114/KPTS/KPU-Prov-004/VII/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Periode Tahun 2013-2018 tertanggal 1 Juli 2013 khusus untuk atas nama Drs. H. Achmad M.Si dan Drs. H. Masrul Kasmy, M.Si selaku Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Riau Periode Tahun 2013-2018 yang diusung oleh Koalisi Partai Demokrat dan Partai Bintang Reformasi, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum ataupun perselisihan hukum terhadap obyek sengketa dimana tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat terbitnya obyek sengketa a quo ; ----------------------------------------------------------Menimbang, bahwa selain itu mencermati uraian gugatan Penggugat dalam Positanya Penggugat menitikberatkan perihal pemalsuan tandatangan yang mana Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut merupakan masalah internal partai sehingga penyelesaiannya terdapat mekanisme tersendiri yang bukan merupakan ranah hukum Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang untuk menilainya ; -------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum diatas, terbukti Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Surat Keputusan …..

54

Keputusan obyek sengketa sehingga Majelis Hakim menilai Penggugat tidak mempunyai kualitas atau kepentingan untuk mengajukan gugatan, oleh karena itu sesuai Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Eksepsi Tergugat tentang Penggugat Tidak Ada Kepentingan Hukum atau Perselisihan Hukum harus diterima ; -----------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dengan diterimanya Eksepsi Tergugat tentang Penggugat Tidak Ada Kepentingan Hukum atau Perselisihan Hukum, maka Eksepsi lain tidak perlu dipertimbangkan lagi ; ----------------------------------------DALAM POKOK PERKARA : Menimbang, bahwa dengan diterimanya Eksepsi Tergugat tentang Penggugat Tidak Ada Kepentingan Hukum atau Perselisihan Hukum, maka Pokok Perkara tidak dipertimbangkan lagi, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima ; -------------------------------------------Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya gugatan Penggugat, maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan berdasarkan Ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; ------------------------------------------------------Menimbang,

bahwa

mengenai

bukti-bukti

yang

tidak

ikut

dipertimbangkan secara tegas dalam putusan ini tetap dianggap bernilai dan terlampir …..

55

terlampir dalam berkas perkara ; ----------------------------------------------------------Mengingat : Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; ------------------------------------------------------------------------------------------------M E N G A D I L I ------------------------------------DALAM EKSEPSI : 

Menerima Eksepsi Tergugat tentang Penggugat Tidak Ada Kepentingan Hukum atau Perselisihan Hukum ; ----------------------------------------------------

DALAM POKOK PERKARA :  Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima ; ------------------------------- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 202.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah) ; --------------------------------------------Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari KAMIS, tanggal 5 SEPTEMBER 2013 oleh Kami : DEWI ASIMAH, S.H. sebagai HAKIM KETUA MAJELIS, serta AGUS EFFENDI, S.H dan ELFIANY, S.H.,M.Kn masing-masing sebagai HAKIM ANGGOTA, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 10 SEPTEMBER 2013 oleh MAJELIS HAKIM tersebut dengan dibantu oleh DEWI MONA SARI, A.Md sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat …..

56

Tergugat II Intervensi.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

TTD

AGUS EFFENDI, SH

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

DEWI ASIMAH, SH

TTD

ELFIANY, SH.M.Kn PANITERA PENGGANTI

TTD

DEWI MONA SARI, AMd

57

Perincian Biaya Perkara 1.

Pendaftaran Gugatan

Rp.

30.000,-

2

ATK

Rp.

50.000,-

3.

Panggilan

Rp.

105.000,-

4.

Materai

Rp.

12.000,-

6.

Redaksi

Rp.

5.000,-

-------------------J U M L A H Rp. 202.000,(Dua ratus dua ribu rupiah)