PTUN-Pbr DEMI KEADILAN YANG BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

P U T U S A N NOMOR : 6/G/2015/PTUN-Pbr

“DEMI KEADILAN YANG BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :---------------------------------------------------Nama

:

H. SYAHRIAL----------------------------------------------------------

Kewarganegaraan

:

Indonesia ----------------------------------------------------------------

Pekerjaan

:

Wiraswasta--------------------------------------------------------------

Alamat

:

Jalan Marsan Sejahtera Selatan No. 2 RT/RW: 002/008 Desa/Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru ; ----------------------------------------------------Dengan ini memberi Kuasa kepada :----------------------------1. YUSRIL SABRI, SH.MH. --------------------------------------2.TOMMY KARYA, SH.MH----------------------------------------3. ABDUL HERIS RUSLI, SH.MH. -----------------------------4. SURIZKI FEBRIANTO,SH.MH---------------------------------Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat

pada

Law

Office

YUSRIL

SABRI

&

ASSOCIATES, berlamat di Jalan Tuanku Tambusai No. 500 A Pekanbaru ;----------------------------------------------------Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Pebruari 2015 ;--------------------------------------------------------------------Selanjutnya disebut sebagai .................PENGGUGAT;

Halaman 1 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 6/G/2015/PTUN-Pbr.

MELAWAN 1. Nama Jabatan Berkedudukan di

: KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU : Jalan Pepaya Nomor 47 Kota Pekanbaru ; ---------------------Dengan ini memberi kuasa kepada :------------------------------1. ABDUL RAJAB N.,SH.M.H ;----------------------------------Jabatan:

Kepala

Seksi

Sengketa,

Konflik

dan

Perkara Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru ;-----------2. IFNI NASIF, SH ;------------------------------------------------Jabatan:

Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan

Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru ;----------------------3. CHAIRANY SYAFIIE, SH ;------------------------------------Jabatan:

Kepala Sub Seksi Sengketa, Konflik dan

Perkara Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru ;-----------4. NOVIA DAMAIYANI, SH ;-------------------------------------Jabatan:

Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara

Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru ;----------------------5. ROSNELLY ;-----------------------------------------------------Jabatan:

Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara

Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru ;----------------------Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) berkedudukan di Jalan Pepaya Nomor 47 Kota Pekanbaru ; ---------------------------Dengan

Surat

Kuasa

Khusus

Nomor:

882/600-

14.71/II/2015 tanggal 27 Februari 2015 ; --------------------Selanjutnya disebut sebagai ......................TERGUGAT ;


DAN 2. Nama

: PT. SURIATAMA SENAKENCANA, dalam hal diwakili oleh : BUDIMAN MASLAN selaku Direktur berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Nomor: 75 tanggal 22 November 2000 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI berdasarkan Surat Keputusan tertanggal 22 Oktober 2001 Nomor : C-11181 HT.01.04.TH.2001;----------------------------------------------------

Kewarganegaraan : Indonesia ;--------------------------------------------------------------Pekerjaan

: Wiraswasta ;------------------------------------------------------------

Tempat Tinggal

: Jalan Singgalang Nomor 30 Tangkerang Kota Pekanbaru, Provinsi Riau ;---------------------------------------------------------Dengan ini memberi kuasa kepada :----------------------------1. HAKIM TUA HARAHAP, SH.MH.-------------------------2. RAJA PAISAL HARAHAP, SH. -----------------------------3. AZHAR LIMBONG, SH. ------------------------------------4. H. DANIAL SYAH, SH.MH.--------------------------------5. ISKANDAR, SH;-------------------------------------------------Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat-Penasehat Hukum, di Kantor Hukum DUTA KEADILAN, beralamat di Jalan Prof. H.M. Yamin, SH Komplek Serdang Mas Blok B Nomor 9 Medan ;------------Dengan Surat Kuasa Khusus Nomor: 914/DK-SK/IV/2015 tertanggal 28 April 2015 ;-------------------------------------------Selanjutnya disebut …......TERGUGAT II INTERVENSI ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut ;-------------------------------


Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : A.6/Pen.MH/2015/PTUN-Pbr.

Tanggal 17 Pebruari 2015,

Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-------------------------------------------------------------Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 6/G/2015/PTUN-Pbr.

Tanggal 17 Pebruari 2015, Tentang Penunjukan

Panitera Pengganti ;-----------------------------------------------------------------------------------Telah

membaca

Penetapan

Ketua

Majelis

Hakim

Nomor

:

6/Pen.PP/2015/PTUN-Pbr. tanggal 18 Pebruari 2015, Tentang Penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan ;-----------------------------------------------------------------------------Telah

membaca

Penetapan

Ketua

Majelis

Hakim

Nomor

:

6/Pen.HS/2015/PTUN-Pbr. tanggal 11 Maret 2015, Tentang Penentuan Hari Sidang;----------------------------------------------------------------------------------------------------Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 12 Pebruari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

pada

tanggal 12 Pebruari 2015 dan telah diperbaiki pada tanggal 11 Maret 2015 ; --------Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti kedua belah pihak ; -------------Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ;--------

TENTANG DUDUKNYA PERKARA: Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Pebruari 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 12 Pebruari 2015 dibawah Register Perkara Nomor : 6/G/2015/PTUN-Pbr, dan telah diperbaiki pada tanggal 11 Maret 2015, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut ;------------------------------------OBJEK SENGKETA : Bahwa yang menjadi objek gugatan Tata Usaha Negara ini adalah Surat Keputusan

Kepala

Kantor

Pertanahan

Kota

Pekanbaru

Nomor

:


1398/300.14.71/XI/2014, Perihal: Penundaan Proses Peralihan Hak tertanggal 17 Nopember 2014 ; ------------------------------------------------------------------------------------I.

TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN : -

Bahwa objek sengketa berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru No.1398/300.14.71/XI/2014 Perihal: Penundaan Proses Peralihan Hak tanggal 17 Nopember 2014, yang Penggugat berdasarkan tembusan suratnya yang

ketahui

disampaikan kepada Penggugat

pada hari Rabu tanggal 17 Nopember 2014, dengan demikian pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;------------------II.

KEPENTINGAN PENGGUGAT : -

Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru No.1398/300.14.71/XI/2014 tanggal 17 Nopember 2014 Perihal Penundaan Proses Peralihan Hak (objek sengketa a quo) mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan yaitu tidak adanya kepastian hukum bagi Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah/lahan tersebut untuk menjual, membangun serta membalik namakan kepada pihak lain atas tanah yang termaktub dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 758/Tangk.Tengah, dengan Surat Ukur tanggal 9 Maret 2001 No.48/Tangk. Tengah/2001

Luas 7.017 M2 (sisa) atas nama Haji

SYAHRIAL, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----------------III.

DASAR DAN ALASAN GUGATAN :

1. Bahwa Penggugat (Haji SYAHRIAL) adalah sebagai pemilik sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM), dahulu Nomor : 5822/Tangk.Tengah, tanggal 6 April 2001, Surat Ukur No.48/Tangk.


Tengah/2001 tanggal 9 Maret 2001, Luas 7.500 M2, atas nama Drs. H. SUTAN BALIA, sekarang

berubah menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor :

758/Tangk.Tengah, dengan Surat Ukur No.48/Tangk. Tengah/2001 tanggal 9 Maret 2001 dahulu

Luas 7.500 M2, setelah dilakukan pengukuran ulang

berdasarkan

Acara

Berita

Pengukuran

Pengembalian

Batas

941/200.3.14.71/VII/2014 pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014

Nomor: terdapat

didaerah sisi Barat tidak dikuasai seluas 43 M2, dan sebelah sisi Timur terkena pelebaran Jalan Jenderal Sudirman atau Daerah Milik Jalan (DMJ) seluas 440 M2, dan sekarang Luas 7017 M2 (sisa) atas nama Haji SYAHRIAL ;-------------2. Bahwa tanah milik Penggugat sebagaimana diuraikan pada point 1, Penggugat peroleh dengan cara jual beli dari Drs. H. SUTAN BALIA (Alm) berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) No.196/2005 tanggal 12 Juli 2005 yang dibuat oleh ZULFAHRI, S.H., M.H. selaku Pejabat Pembuat Akta tanah Tanah (PPAT) Wilayah Kerja Kota Pekanbaru ;--------------------------------------------------------------3. Bahwa riwayat penguasaan tanah milik Penggugat tersebut sebelumnya adalah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Riau tentang Penegasan Hak Milik tertanggal 25 Oktober 1965 No.1 A/786/DMH/1965 atas nama MAHDANIAR (Alm), kemudian pada tahun 1979 oleh Mahdaniar (alm) dijual kepada Hj.Fatimah Sutan Balia (alm) adalah Istri dari Drs. H. SUTAN BALIA (Alm), karena diatas tanah tersebut ditempati oleh R.Supangat Purwomiharjo untuk menjual bunga, dan untuk mencari kepastian hukum atas tanah tersebut, maka

Drs.H.Sutan

Balia

(alm)

mengajukan

Gugatan

Perdata

kepada

R.Supangat Purwomiharjo ke Pengadilan Negeri Pekanbaru,

berdasarkan

Putusan

Juli

Pengadilan

Negeri

Pekanbaru

tanggal

4

1995

Nomor : 58/PDT.G/1994/PN.PBR perkara antara : Drs. Sutan Balia melawan ; R. Supangat Purwomiharjo, Dkk. perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;--------------------------------------------------------------------------------------------------


4. Bahwa selanjutnya tanah tersebut dikuasai dan dirawat oleh Drs. H. Sutan Balia (alm)

sejak tahun 1999,

setelah menang berperkara dengan R.

Supangat Purwomiharjo (Alm) dan telah diterbitkan sertipikatnya oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru (Tergugat) pada tahun 2001, dan kemudian tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dari Drs. H.Sutan Balia (alm) pada tahun 2005, dimana penguasaan serta perawatan fisik tanah tersebut dilanjutkan oleh Penggugat secara berturut-turut dengan cara memagar tembok beton disekeliling batas tanah milik Penggugat tersebut sampai saat ini, dan sekalipun tidak pernah diganggu gugat oleh pihak manapun juga ;-------------------------------Bahwa sebagai bukti penguasaan fisik tanah oleh Penggugat, dimana terhadap Sertipikat tanah tersebut sebelumnya, telah dijadikan sebagai Jaminan kredit pada PT.Bank Ekonomi Raharja Tbk Cabang Pekanbaru, yang berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Sertipikat

Hak Tanggungan Nomor: 3461/2005,

tanggal 15-08-2005, sampai dengan tanggal 24-09-2012, dan juga telah pernah dilakukan checking (telah diperiksa dan sesuai dengan daftar dikantor pertanahan) sebanayak 6 (enam) kali yaitu: pada tanggal 04-07-2005, tanggal 02-08-2005, tanggal 29-09-2012, tanggal 18-10-2012, tanggal 30-10-2012, tanggal 25-09-2014, sebagaimana yang tertera didalam sertipikat yang dimaksud;-------------------------------------------------------------------------------------------5. Bahwa pada tanggal

03 Oktober 2014 Penggugat melalui SEVENIUS

ALBERI, S.H. (Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kerja Kota Pekanbaru) mengajukan permohonan peralihan hak atau balik nama Sertipikat Hak Milik tersebut,

kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru (Tergugat),

sesuai dengan Surat Pengantar No.02/PPAT-SA/IX/2014, tanggal 03 Oktober 2014, berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 29/2014, tanggal 03 Oktober 2014 yaitu; Jual Beli antara Tuan SYAHRIAL dengan Tuan BERLINTON


SIAHAAN, yang dibuat dihadapan: SEVENIUS ALBERI,S.H. Notaris/PPAT di Pekanbaru, akan tetapi permohonan peralihan hak atau balik nama tersebut ditolak dan tidak dapat dilaksanakan oleh Tergugat dengan alasan bahwa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 758/Tangk.Tengah, dengan Surat Ukur tanggal 9 Maret 2001 No.48/Tangk. Tengah/2001 Luas 7.017 M2 (sisa) atas nama Haji SYAHRIAL tumpang tindih sebahagian dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.150/Tangkerang Tengah (semula SHGB No.331/1991 Kel. Tangkerang Tengah, Gambar Situasi tanggal 5 Nopember 1990 No.1873/1990 luas 4.675 M2) atas nama PT. Suriatama Senakencana ;------------------------------6. Bahwa

alasan

Tergugat

yang

menerbitkan

Surat

Keputusan

No.1398/300.14.71/XI/2014, Perihal; Penundaan Proses Peralihan Hak, tanggal 17 Nopember 2014 (objek sengketa a quo) adalah alasan yang tidak rasional, dan tidak memiliki dasar fakta pendukung yang kuat, karena setahu Penggugat pihak PT. Suriatama Sena Kencana, yang memiliki Sertipikat Hak Guna Bangunan No.150/Tangkerang Tengah (semula SHGB No.331/1991 Kel. Tangkerang Tengah, Gambar Situasi tanggal 5 Nopember 1990 No.1873/1990 luas 4.675 M2) yang dimilikinya secara fakta hukum di lapangan sama sekali tidak pernah memiliki, menguasai, mengusahai serta merawat tanah tersebut, akan tetapi Penggugatlah yang secara terus menerus memiliki, menguasai, mengusahai serta merawat tanah tersebut sampai dengan sekarang;-------------7. Bahwa

Surat

Keputusan

Kepala

Kantor Pertanahan

Kota

Pekanbaru

No.1398/300.14.71/XI/2014, Perihal: Penundaan Proses Peralihan Hak, tanggal 17 Nopember 2014 (objek sengketa a quo) oleh Tergugat adalah merupakan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara telah bersifat konkrit, individual dan final dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009


tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi ;--------------------------------------------“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.--------------------------8. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo adalah tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 37 dan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik (The General Principle of Good Administration) khususnya Azas Kepastian Hukum yaitu bahwa akibat diterbitkannya penundaan proses peralihan hak tersebut menimbulkan ketidakpastian bagi Penggugat yang hendak melakukan tindakan hukum lain terhadap Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 758/Tangk.Tengah, dengan Surat Ukur tanggal 9 Maret 2001 No.48/Tangk. Tengah/2001

Luas 7.017 M2

atas nama: Haji

SYAHRIAL, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh

karenanya

Surat

Kepala

Kantor

Pertanahan

Kota

Pekanbaru

No.1398/300.14.71/XI/2014, Perihal: Penundaan Proses Peralihan Hak, tanggal 17 Nopember 2014 (objek sengketa a quo) yang diterbitkan oleh Tergugat adalah cacat hukum dan harus dinyatakan batal atau tidak sah; -------------------9. Bahwa oleh karena Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru No.1398/300.14.71/XI/2014, Perihal: Penundaan Proses Peralihan


Hak, tanggal 17 Nopember 2014 (objek sengketa a quo) dinyatakan batal atau tidak sah, maka beralasan hukum Tergugat diperintahkan untuk mencabut Surat

Keputusan

Kepala

Kantor

Pertanahan

Kota

Pekanbaru

No.1398/300.14.71/XI/2014, Perihal: Penundaan Proses Peralihan Hak, tanggal 17 Nopember 2014 (objek sengketa a quo), seraya agar diperintahkan kepada Tergugat untuk memproses permohonan Penggugat sebagaimana tersebut dalam Surat Pengantar Peralihan Hak Nomor : 02/PPAT-SA/IX/2014 tanggal 03 Oktober 2014, berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 29/2014, tanggal 03 Oktober 2014 yaitu;

Jual Beli antara

Tuan SYAHRIAL

dengan

Tuan

BERLINTON SIAHAAN yang dibuat dihadapan: SEVENIUS ALBERI,S.H. Notaris/PPAT di Pekanbaru, tentang permohonan peralihan hak atas tanah yang tersebut dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 758/Tangk.Tengah, dengan Surat Ukur tanggal 9 Maret 2001 No.48/Tangk. Tengah/2001 Luas 7.017 M2

atas nama Haji SYAHRIAL sesuai dengan ketentuan peraturan

perundangan-undangan yang berlaku, serta menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----------------------------------------Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta fakta hukum yang telah Penggugat uraikan tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili sengketa ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;---------------------------------------------------------------------------------------------------1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;--------------------------------2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru No.1398/300.14.71/XI/2014, Perihal; Penundaan Proses Peralihan Hak, tanggal 17 Nopember 2014;-----------------------------------------------


3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru No.1398/300.14.71/XI/2014, Perihal Penundaan Proses Peralihan Hak, tanggal 17 Nopember 2014;------------------------------------4. Memerintahkan

Tergugat

untuk

memproses

permohonan

Penggugat

sebagaimana tersebut dalam Surat Pengantar Nomor : 02/PPAT-SA/IX/2014 tanggal 03 Oktober 2014 tentang Permohonan Peralihan hak atas tanah yang tersebut dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 758/Tangk.Tengah, dengan Surat Ukur tanggal 9 Maret 2001 No.48/Tangk. Tengah/2001 Luas 7.017 M2 atas nama Haji SYAHRIAL sesuai dengan ketentuan peraturan perundanganundangan yang berlaku ;-----------------------------------------------------------------------5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;--Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 18 Maret 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut ;----------------------------------------------------------------------------------------DALAM EKSEPSI : Diskresi Bukan Obyek Gugatan ;----------------------------------------------------------------Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru (Tergugat) adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan tugasnya sesuai perintah undang-undang, karena itu berhak untuk melakukan suatu tindakan yang diperlukan (Diskresi) sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Dalam permasalahan ini Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru (Tergugat) diperintahkan untuk menolak pendaftaran peralihan atau pembebanan

hak suatu bidang tanah jika

bidang tanah tersebut menjadi obyek sengketa di Pengadilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sebagai berikut :-------------------------------------------


Pasal 45 (1) Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak, jika salah satu syarat di bawah ini tidak dipenuhi :-------------e. tanah yang bersangkutan merupakan obyek sengketa di Pengadilan ;---------------Jadi tindakan yang dilakukan oleh Tergugat adalah kewenangan yang diberikan oleh undang-undang (Diskresi), hal ini bukanlah merupakan obyek sengketa tata usaha negara, gugatan perdata dan tuntutan pidana ;---------------------------------------Berdasarkan fakta-fakta tersebut sudah sepatutnya majelis hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan tidak diterima ;--------DALAM POKOK PERKARA :---------------------------------------------------------------------1.

Bahwa TERGUGAT menyangkal seluruh dalil – dalil gugatan Para Penggugat kecuali terhadap hal – hal yang diakui dengan tegas kebenarannya ;------------

2.

Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Nomor 1398/300.14.71/XI/2014 tanggal 17 November 2014 perihal Penundaan Proses Peralihan Hak, karena bidang tanah Hak Milik Nomor 758 Kelurahan Tangkerang Tengah Surat Ukur No. 910/2005 tanggal 30 Juni 2005 luas 7.017 M² atas nama HAJI SYAHRIAL, semula Hak Milik Nomor 5822 Kelurahan Tangkerang Tengah Surat Ukur tanggal 07 Maret 2001 No. 48/Tangkerang Tengah/2001 atas nama Drs. H. SUTAN BALIA, sedang menjadi obyek gugatan di Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara Nomor : 83/Pdt.G/2013/PN.Pbr antara Mery Gunarti dan

Salikun

Jono

sebagai

Penggugat

dengan

PT.

SURIATAMA

SENAKENCANA sebagai Tergugat serta Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru sebagai Turut Tergugat ;-------------------------------------------------------3.

Bahwa dalam perkara Nomor : 83/Pdt.G/2013/PN.Pbr tersebut, HAJI SYAHRIAL selaku pemegang hak atas Hak Milik Nomor 758 Kelurahan Tangkerang Tengah Surat Ukur No. 910/2005 tanggal 30 Juni 2005 luas 7.017


M² tidak ikut sebagai para pihak namun karena bidang tanah tersebut dijadikan sebagai obyek gugatan maka dikategorikan termasuk yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dimaksud ;---------------------------------------------------4.

Bahwa

yang

menjadi

obyek

gugatan

dalam

perkara

Nomor

:

83/Pdt.G/2013/PN.Pbr adalah bidang tanah bekas Hak Guna Bangunan No. 150 Kelurahan Tangkerang Tengah Surat Ukur No. 1047/2005 tanggal 26 Desember 2005

tercatat atas nama PT. SURIATAMA SENAKENCANA,

semula Hak Guna Bangunan No. 331 Kel. Tangkerang Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 5 Nopember 1990 No. 1873/1990 luas 4.675 M² ;-----------------5.

Hak Guna Bangunan No. 150 Kelurahan Tangkerang Tengah Surat Ukur No. 1047/2005 tanggal 26 Desember 2005

atas nama PT. SURIATAMA

SENAKENCANA, semula Hak Guna Bangunan No. 331 Kel. Tangkerang Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 5 Nopember 1990 No. 1873/1990 luas 4.675 M² diterbitkan tanggal 28 Desember 1991 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 13 Desember 1991 Nomor : 1028/HGB/BPN/1991 pada mulanya terdaftar atas nama atas nama HERI TANTO ;-------------------------------------------------------------------------------------------6.

Berdasarkan Akte Jual Beli tanggal 1 Agustus 1992 No. 370/57/B. Raya/1992 yang dibuat oleh Tajib Rahardjo, SH selaku Pejabat Pembuat Akte Tanah Hak Guna Bangunan No. 331 Kel. Tangkerang tanggal 28 Desember 1991 Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 5 Nopember 1990 No. 1873/1990 luas 4.675 M² dialihkan kepada MERY GUNARTI ;--------------------------------------------------------

7.

Berdasarkan Akte Jual Beli tanggal 18 September 1996 No. 1218/134/B. Raya/1996 yang dibuat oleh Franssiskus Djoenardi, SH selaku Pejabat Pembuat Akte Tanah Hak Guna Bangunan No. 331 Kel. Tangkerang tanggal


28 Desember 1991 Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 5 Nopember 1990 No. 1873/1990

luas

4.675

M²

dialihkan

kepada

PT.

SURIATAMA

SENAKENCANA; -------------------------------------------------------------------------------8.

Bahwa Hak Guna Bangunan No. 331 Kel. Tangkerang tersebut telah berakhir haknya tanggal 24 Desember 2011, sehingga statusnya kembali menjadi tanah negara, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah :--------------------------“Hapusnya Hak Guna Bangunan atas tanah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 mengakibatkan tanahnya menjadi tanah Negara.”-----------------

9.

Bahwa Hak Milik Nomor 758 Kelurahan Tangkerang Tengah Surat Ukur No. 910/2005 tanggal 30 Juni 2005 luas 7.017 M² atas nama HAJI SYAHRIAL, semula Hak Milik Nomor 5822 Kelurahan Tangkerang Tengah Surat Ukur tanggal 07 Maret 2001 No. 48/Tangkerang Tengah/2001 diterbitkan tanggal 6 April 2001 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 4 April 2001 Nomor : 253-520.1-05-01-2001 atas nama Drs. H. SUTAN BALIA ;-------------------------------------------------------------------------

10. Berdasarkan Akte Jual Beli No. 196/05 tanggal 12 Juli 2005 yang dibuat oleh Zulfakhri, SH selaku Pejabat Pembuat Akte Tanah, Hak Milik Nomor 758 Kelurahan Tangkerang Tengah Surat Ukur No. 910/2005 tanggal 30 Juni 2005 luas 7.017 M² beralih kepada HAJI SYAHRIAL ;----------------------------------------Berdasarkan fakta – fakta yang dikemukakan TERGUGAT tersebut mohon Majelis hakim dapat memberikan putusan sebagai berikut :--------------------------------DALAM EKSEPSI : - Menerima eksepsi dari TERGUGAT. - Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima.


DALAM POKOK PERKARA : 1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;-------------------------------------2. Menyatakan tindakan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru) menerbitkan Surat Nomor 1398/300.14.71/XI/2014 tanggal 17 November 2014 adalah untuk melaksanakan perintah undang-undang ;---------------------------------3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya – biaya yang timbul dalam perkara ini ;------------------------------------------------------------------------------------------Apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya ; -----------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 1 April 2015 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya semula, yang selengkapnya telah termuat didalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini ;------------------------------------------------------Menimbang,

bahwa

terhadap

Replik Penggugat, Tergugat

telah

mengajukan Duplik tertanggal 8 April 2015 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawabannya semula, yang selengkapnya telah termuat didalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini ;------------------------------------------------------Menimbang, terhadap perkara ini Majelis Hakim telah menerima permohonan pihak ke tiga melalui Kuasa Hukumnya atas nama HAKIM TUA HARAHAP, SH.MH Dkk tertanggal 29 April

2015 yang memohon agar

diikutsertakan sebagai pihak intervensi dalam perkara No. 6/G/2015/PTUN-Pbr ;----Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Majelis Hakim telah mengambil sikapnya dengan membacakan PUTUSAN SELA pada tanggal 13 Mei 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-------------------------------------------------


MENGADILI: 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Intervensi atas nama PT. SURIATAMA SENAKENCANA ; --------------------------------------------------------------------------------2. Menetapkan

Pemohon

Intervensi

atas

nama

PT.

SURIATAMA

SENAKENCANA sebagai Tergugat II Intervensi dalam Perkara Nomor : 6/G/2015/PTUN.Pbr ;-----------------------------------------------------------------------------3. Menangguhkan biaya yang timbul dalam Permohonan Intervensi ini sampai dengan putusan akhir ; --------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi melalui Kuasa Hukumnya pada Persidangan tanggal 20 Mei 2015 telah mengajukan Jawabannya, yang pada pokoknya menolak dalil-dalil gugatan Penggugat dan untuk isi selengkapnya adalah sebagai berikut :--------------------------I. DALAM EKSEPSI : 1. Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara A Quo (Kewenangan Absolut). -

Bahwa

Penggugat dalam dalil gugatannya menyebutkan Penggugat

adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau seluas + 7.500 M2, yang diperoleh Penggugat dari Drs. H. Sutan Balia (Alm) berdasarkan Akta Jual Beli No. 196/ 2005 tanggal 12 Juli 2005 yang dibuat oleh Zulfahri, --------------------------------------------------------------SH., MH, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah ( PPAT ) Wilayah Kerja Kota Pekanbaru ; --------------------------------------------------------------------------

Bahwa akan tetapi fakta hukumnya, sebahagian diatas tanah sengketa telah diterbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 150 Kelurahan Tangkerang Tengah Surat Ukur No. 1047/ 2005 tanggal 26 Desember


2005 atas nama PT. Suriatama SenaKencana, semula Hak Guna Bangunan No. 331 Kelurahan Tangkerang Surat Ukur / Gambar Situasi Tanggal 5 Nopember 1990 No. 1873/ 1990 dengan luas 4.675 M2 ;--------

Bahwa oleh karena itu terhadap sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau seluas + 7.500

M2 tersebut harus terlebih

dahulu diuji kepemilikannya antara Penggugat sebagai yang mengklaim pemilik tanah dengan Tergugat II Intervensi selaku pemegang Hak Guna Bangunan yang diuji kepemilikannya terlebih dahulu melalui peradilan umum ;----------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa dengan demikian perkara aquo adalah merupakan kewenangan Peradilan Umum

bukan Peradilan Tata Usaha Negara(Administratif),

sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo; -----------------------------------------2. Tentang Gugatan Penggugat adalah Kabur, Tidak Jelas (Obscuur Libel) - Bahwa sebagaimana disebutkan dalam posita gugatan Penggugat yang menyebutkan objek sengketa dalam sengketa a quo adalahsebidang tanah seluas + 7.500

M2, yang terletak di Kelurahan Tangkerang

Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, yang diperoleh Penggugat dari Drs. Sutan Balia (Alm) berdasarkan Akta Jual beli No. 196/ 2005 tanggal 12 Juli 2005 yang dibuat oleh Zulfahri, SH., MH, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah ( PPAT ) Wilayah Kerja Kota Pekanbaru ;-------------------------------------------------------------------------- Bahwa

akan

tetapi

bila

dicermati

dalil-dalil

gugatan

Penggugat

selanjutnya Pengugat tidak ada sedikitpun menguraikan batas-batas


tanah milik Penggugat yang nantinya dijadikan sebagai acuan dan kepastian hukum apakah tanah sertifikat objek sengketa milik Tergugat II Intervenasi benar merupakan bahagian tanah yang penggugat klaim sebagai tanah miliknya ; ----------------------------------------------------------------- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak menyebutkan batas-batas yang tanah miliknya, maka patut diragukan, letak tanah yang dibeli oleh Penggugat dari dari Drs. H. Sutan Balia (Alm) yang diperoleh Penggugat berdasarkan Akta Jual beli No. 196/ 2005 tanggal 12 Juli 2005 yang dibuat oleh Zulfahri, SH., MH, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah ( PPAT ) Wilayah Kerja Kota Pekanbaru ; -------------------------------------------- Bahwa oleh karena Penggugat tidak menguraikan batas-batas tanah Pengugat maka jelaslah gugatan Penggugat kabur dan oleh karena itu mohonlah Pengadilan berkenan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;----------

Bahwa

kemudian

dalam

gugatan

Penggugatmenyebutkan

bahwa

Penggugat sebagai pemilik atas sebidang tanah yang terletak di kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekan baru, Provinsi Riau berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM), dahulu Nomor : 5822/ Tangk. Tengah tanggal 6 April 2001, Surat Ukur Nomor : 48/ Tangk. Tengah/ 2001 tanggal 9 Maret 2001 luas 7.500 M2 atas nama Drs. H. Sutan Balia, berubah menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 758/ Tangk. Tengah dengan Surat Ukur Nomor : 48/ Tangk. Tengah / 2001 tanggal 9 Maret 2001 dahulu luas 7.500 M2, setelah dilakukan pengukuran ulang berdasarkan berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas Nomor : 941/200.3.14.71/VII/2014 pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 terdapat didaerah sisi Barat tidak dikuasai seluas 43 M2, dan


sebelah sisi Timur terkena pelebaran Jalan Jendreral Sudirman atau Daerah Milik Jalan (DMJ) seluas 440 M2, dan sekarang Luas 7017 M2 (sisa) atas Nama Haji Syahrial ;--------------------------------------------------------

Bahwa bila dicermati kembali alas hak Penggugat antara Sertifikat yang lama yakni Sertifikat Hak Milik (SHM), dahulu Nomor : 5822/ Tangk. Tengah tanggal 6 April 2001, Surat Ukur Nomor : 48/ Tangk. Tengah/ 2001 tanggal 9 Maret 2001 luas 7.500 M2 atas nama Drs. H. Sutan Balia dengan sertikat perubahannya yang berubah hanya Nomor Sertifikatnya saja sedangkan Surat Ukur Nomornya tetap sama serta tanggal Surat ukur juga sama antara yang lama dengan perubahan ;------------------------

-

Bahwa sepengetahuan Tergugat II Intervensi apabila didalam sertifikat terjadi perubahan Nomor Sertifikat antara yang lama dengan yang baru maka terjadi pula perubahan Nomor Surat Ukur didalam sertifikat tersebut, sehingga oleh karena itu maka beralasan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

II.

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa seandainya Majelis Hakim berpendapat lain tentang eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut diatas, maka Tergugat II Intervensi akan melanjutkan uraian pada pokok perkara sebagai berikut, dengan tetap menegaskan menolak dalil dalil gugatan Penggugat kecuali terdapat suatu pengakuan yang tegas tentang sesuatu ;----------------------------------------------------------------------------------------------- Bahwa yang menjadi objek gugatan adalah surat Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Pekanbaru tentang Perihal Penundaan Proses Peralihan Hak atas nama H. Syahrial yang diajukan oleh Sevenius Alberi, SH, atas bidang tanah seluas 7.500 M2 yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru


yang sebahagian merupakan tanah milik Tergugat II Intervensi secara hukum berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 150 / Kel. Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Surat Ukur 1047 / 2005 tanggal 26 Desember 2005 atas nama PT. Suriatama SenaKencana ;-------------------------------------------- Bahwa alashak kepemilikan tanah Tergugat II Intervensi atas tanah tersebut adalah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 150 / Kel. Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Surat Ukur 1047 / 2005 tanggal 26 Desember 2005 atas nama PT. Suriatama SenaKencana yang semula Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 331 Kel. Tangkerang, Kecamatan Bukit Raya, Surat ukur No. 1873/ 1990 tanggal 5 Nopember 1990, seluas 4.675 M2 berdasarkan Akta Jual Beli No. 1218 / 134 / Bukit Raya / 1996 dihadapanFransiskus Djoenardi, SH,

yang dibuat oleh dan

Notaris / PPAT

di Pekanbaru pada

tanggal 18 Septembar 1996 ;------------------------------------------------------------------- Bahwa tanah tersebut Tergugat II Intervensi peroleh dari Mery gunarti dan Salikun Jono berdasarkan Akta Jual Beli No. 1218 / 134 / Bukit Raya / 1996 yang dibuat oleh dan dihadapanFransiskus Djoenardi, SH, Notaris / PPAT di Pekanbaru pada tanggal 18Septembar 1996 ;--------------------------------------------- Bahwa atas bidang tanah tersebut diatas dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 150 / Kel. Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Surat Ukur 1047 / 2005 tanggal 26 Desember 2005 atas nama PT. Suriatama SenaKencana yang semula Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 331 Kel. Tangkerang , Kecamatan Bukit Raya , Surat ukur No. 1873/ 1990 tanggal 5 Nopember 1990,

seluas 4.675 M2 tengah berperkara di Pengadilan Negeri

Pekanbaru dengan Perkara No: 83 /Pdt.G / 2013 / PN-Pbr antara Mery Gunarti dan Salikun Jono sebagai Penggugat dengan Tergugat PT. Suriatama


SenaKencana ic. Tergugat II Intervensi dalam perkara a quo serta La ode Abbas sebagai Penggugat Intervensi ;----------------------------------------------------------------- Bahwa dalam Perkara No. 83 / Pdt.G / 2013 / PN-PBr antara Mery Gunarti dan Salikun Jono sebagai Penggugat dengan Tergugat PT. Suriatama Senakencana ic. Tergugat II Intervensi dalam perkara a quo serta La ode Abbas sebagai Penggugat Intervensi mengenai kepemilikan atas tanah yang diatasnya telah terbit sertifikat Hak Guna Bangunan Yakni No. 150 / Kel. Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Surat Ukur 1047 / 2005 tanggal 26 Desember 2005 atas nama PT. Suriatama SenaKencana yang semula Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 331 Kel. Tangkerang , Kecamatan Bukit Raya , Surat ukur No. 1873/ 1990 tanggal 5 Nopember 1990, seluas 4.675 M2 dan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 151 / Kel. Tangkerang

Tengah, Kecamatan Marpoyan

Damai, Surat Ukur 1048 / 2005 tanggal 26 Desember 2005 atas nama PT. Suriatama SenaKencana yang semula Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 332 Kel. Tangkerang , Kecamatan Bukit Raya , Surat ukur No. 1872/ 1990 tanggal 5 Nopember 1990, seluas 5.000 M2, dimana dalam perkara tersebut La Ode Abas sebagai Penggugat Intervensi telah mengkalim tanah seluas 5.830 M2 adalah milik Penggugat Intervensi; ------------------------------------------------------------ Bahwa keterkaitan Tergugat II Intervensi selain yang disebut diatas Tergugat II Intervensi juga masih mempunyai kepentingan hukum diatas tanah tersebut sebagaimana dalam perkara putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 58/ Pdt.G/ 2007/ PN.PbrJo Putusan Pengadilan Tinggi Riau No : 72/ PDT/ 2008/ PT.R Jo Putusan Mahkamah Agung No : 529/K/Pdt/2009

yang telah

dilaksanakan eksekusinya sesuai berita acara eksekusi No : 10 /Pdt. Eks.PTS/2010 /PN.Pbr Jo No : 58 /Pdt.G/2007/PN.Pbr tertanggal 22 Nopember 2011dimana dalam Putusan tersebut Mery Gunarti dan Salikun Jono dihukum


untuk membayar kerugian sebesar Rp. 18.731.250.000,- (delapan belas milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah ) namun dalam pelaksanaan eksekusinya Mery Gunarti dan Salikun Jono baru membayar sebesar 16.931.250.000,- (enam belas milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah ) sehingga tergugat intervensi masih memiliki hak sebesar Rp.1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah ) oleh karenanya Tergugat II Intervensi Masih mempunyai hak memegangsertifikat Hak Guna Bangunan Yakni No. 150 / Kel. Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Surat Ukur 1047 / 2005 tanggal 26 Desember 2005 atas nama PT. Suriatama SenaKencana yang semula Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 331 Kel. Tangkerang , Kecamatan Bukit Raya , Surat ukur No. 1873/ 1990 tanggal 5 Nopember 1990, seluas 4.675 M2 dan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 151 / Kel. Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Surat Ukur 1048 / 2005 tanggal 26 Desember 2005 atas nama PT. Suriatama SenaKencana yang semula Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 332 Kel. Tangkerang , Kecamatan Bukit Raya , Surat ukur No. 1872/ 1990 tanggal 5 Nopember 1990, seluas 5.000 M2 ;---------------------------------------------------------- Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas telah tepat dan benarlah keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Pekanbaru tentang Perihal Penundaan Proses Peralihan Hak atas nama H. Syahrial yang diajukan oleh Sevenius Alberi, SH, terhadap sebidang tanah seluas 7.500 M2 yang etrletak di Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau; --------------------------------------------------------------------------------------Bahwa berdasarkan segala uraian diatas, dengan ini Tergugat II Intervensi memohon agar Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan


mengadili sengketa a quo berkenan membuat putusan yang amarnya adalah berbunyi sebagai berikut :---------------------------------------------------------------------I. DALAM EKSEPSI  Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi;------------------------------------------------ Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;------------------------------Atau II. DALAM POKOK PERKARA 

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;-----------------------------------------------



Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat ;-------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut,

Penggugat tidak menanggapi lagi dan akan menyampaikan sanggahannya pada saat mengajukan Kesimpulan, yang selengkapnya telah termuat didalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini ;-----------------------------------------------------------------Menimbang,

bahwa

untuk

menguatkan

dalil-dalil

gugatannya.

Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-4, sehingga diterima sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan ini dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-16 adalah sebagai berikut :------------------------------------------------------------------------------1.

Bukti P - 1

: Foto Copy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru

Nomor

:

1398/300.14.71/XI/2014,

Perihal

:

Penundaan Proses Peralihan Hak, Tertanggal 17 Nopember 2014 ;---------------------------------------------------------------------------2.

Bukti P – 2

: Foto Copy Surat Pengantar Nomor : 02/PPAT-SA/IX/2014 tanggal 3 Oktober 2014 tentang Permohonan Peralihan Hak


atas tanah yang tersebut dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 758/Tangk.Tengah, dengan Surat Ukur tanggal 9 Maret 2001 No. 48/Tangk.Tengah/2001 Luas 7.017 M2 atas nama Haji Syahrial ;--------------------------------------------------------3.

Bukti P – 3

: Foto Copy Salinan Akta Jual Beli (AJB) No. 29/2014 tanggal 03 Oktober 2014 Jual Beli antara Haji Syahrial dengan Berlinton Siahaan dihadapan Sevenius Alberi, SH. sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Wilayah Kerja Kota Pekanbaru ;--------------------------------------------------------------------

4.

Bukti P – 4

: Foto Copy Sertipikat Hak Milik Nomor 5822 di ubah dengan sertipikat nomor 758/Tangk Tengah, dengan Surat Ukur No.48/Tangk.Tengah/2001, tanggal 9 Maret 2001, Luas 7.017 M2 (sisa) atas Nama Haji SYAHRIAL ;---------------------------------

5.

Bukti P – 5

: Foto Copy Salinan Akta Jual Beli (AJB) No.196/2005 tanggal 12 Juli 2005 Jual Beli antara Drs. H. Sutan Balia dengan Haji Syahrial dihadapan Zulfahri, SH., MH sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Wilayah Kerja Kota Pekanbaru ;

6.

Bukti P – 6

: Foto Copy Surat Keterangan Jual Beli tanggal 6 Juli 1979, Jual beli antara Fatimah ST. Balia dengan Mahdaniar tertanggal 6 Juli 1979 melakukan Jual beli sebidang tanah sesuai dengan surat/Petikan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria tanggal 25 Oktober 1965 ;------------------------------------------------------------

7.

Bukti P – 7

: Foto Copy Surat Petikan Dari Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Riau tentang Penegasan Hak Milik, tanggal 25 Oktober 19965, Nomor; IA.786/PHM/1965, atas nama: MAHDANIAR Luas; 10687,50 M2, untuk tanah Perkebunan ;----------------------


8.

Bukti P – 8

: Foto Copy Berita Acara Penyerahan Objek Perkara sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor; 3194.K/Pdt/1996, tanggal 22 Mei 2000 ;-------------------------------------------------------

9.

Bukti P – 9

: Foto Copy Salinan Pengesahan Putusan Mahkamah Agung RI.Nomor: 3194.K/Pdt/1996, tanggal 23 September 1999 ;-------

10. Bukti P – 10 : Foto Copy Salinan Pengesahan Putusan Pengadilan Tinggi Riau No.109/Pdt/1995, tanggal 25 April 1996 ;----------------------11. Bukti P – 11 : Foto Copy Turunan Resmi Pengesahan Putusan Pengadilan Negeri

Pekanbaru

Register

No.

58/PDT/G/1994/PN.PBR

tanggal 4 Juli 1995 ;--------------------------------------------------------12. Bukti P – 12 : Foto Copy Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas Nomor

:

941/200.3.14.71/VII/2014.

Yang

pada

intinya

menerangkan, setelah dilakukan perhitungan, penggambaran dan plotting kedalam Peta Dasar Pendaftaran pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, diketahui bahwa pada sisi bagian barat terdapat bidang tidak dikuasai seluas 43 M2 (empat puluh tiga meter persegi) serta pada sisi sebelah timur terdapat pelebaran Jalan Sudirman seluas 440 M2 (empat ratus empat puluh meter persegi), sehingga luas penguasaan saat ini adalah 7017 M2 (tujuh ribu tujuh belas meter persegi), sebagaimana peta hasil pengembalian batas ;----------------------13. Bukti P – 13 : Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan serta Surat Tanda Bukti Pembayaran Tahun 2014, Letak Objek Pajak Jl. Jend. Sudirman, Kel. Tangkerang Tengah, Kec. Marpoyan Damai, Pekanbaru dengan Luas 7017 M2 (tujuh ribu tujuh belas meter persegi) ;-----------------------------


14. Bukti P – 14 : Foto Copy Surat Tanda Bukti Pembayaran Tahun 2013, Letak Objek Pajak Jl. Jend. Sudirman, Kel. Tangkerang Tengah, Kec. Marpoyan Damai, Pekanbaru ;------------------------------------------15. Bukti P – 15

: Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan serta Surat Tanda Bukti Pembayaran Tahun 2012, Letak Objek Pajak Jl. Jend. Sudirman, Kel. Tangkerang Tengah, Kec. Marpoyan Damai, Pekanbaru dengan Luas 7.500 M2 (tujuh ribu lima ratus meter persegi) ; ------------------------------

16. Bukti P- 16

: Fotocopy

Salinan

Putusan

Peninjauan

Kembali

(PK)

Mahkamah Agung RI No.478PK/Pdt/2010, tanggal 30 April 2012 yaitu Perkara antara:------------------------------------------------1. Ny. MERY GUNARTI . 2. Tn. SALIKIN DJONO (sebagai Para Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Para Pemohon Kasasi/ Tergugat I, II / Pembanding I, II) Melawan PT. SURIATAMA SENA KENCANA (sebagai Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Termohon Kasasi / Penggugat / Terbanding ; Menimbang,

bahwa

untuk

menguatkan

dalil-dalil

Jawabannya,

Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga diterima sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan ini dengan diberi tanda T-1 sampai dengan T-3 adalah sebagai berikut :----------------------------------------------------------------------------------------------------1. Bukti T - 1

: Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Nomor: 1398/300.14.71/XI/2014 tanggal 17 Nopember 2014 yang ditujukan kepada |PPAT SEVERIUS ALBERI, SH yang tembusannya disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Riau perihal Penundaan Proses Peralihan Hak ;---------


Bahwa bukti ini merupakan surat keterangan yang digugat oleh H. Syahril ;---------------------------------------------------------------------2. Bukti T - 2

: Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Perkara Nomor : 83/Pdt.G/2013/PN.Pbr tanggal 31 Maret 2015 yang diajukan oleh PT.SURIATAMA SENAKENCANA ;----------

3. Bukti T - 3

: Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Perkara Nomor : 83/Pdt.G/2013/PN.Pbr tanggal 31 Maret 2015 yang diajukan oleh NY. MERI GUNARTI dan SALIKUN JONO;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawaban Tergugat II Intervensi atas gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan suratsurat bukti yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga diterima sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan ini dengan diberi tanda T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-19 adalah sebagai berikut :-----------------------1. Bukti T.II.INT - 1

: Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Budiman Maslan Nomor NIK

: 1271053012560001, Kota Medan,

Provinsi Sumatera Utara tertanggal 13 Maret 2012, telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya ;----------2. Bukti T.II.INT - 2

: Foto Copy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 150 / Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai , Surat Ukur No. 1047/ 2005, tanggal 26 Desember 2005 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Pekanbaru, telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya ;--------------------------------------------------------------------

3. Bukti T.II.INT - 3

: Foto Copy Akta Jual Beli No. 1218 / 134 / Bukit Raya / 1996 antara Mery Gunarti dan

Salikun jono

dengan PT.

SURIATAMA SENAKENCANA yang dibuat dihadapan


Fransiskus Djoenardi, SH Notaris/ PPAT di Pekanbaru tertanggal 18 September 1996, telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya ;----------------------------------4. Bukti T.II.INT - 4

: Foto

Copy

Salinan

Akta

Berita

Acara

Rapat

PT.

SURIATAMA SENAKENCANA Nomor : 195 yang dibuat dihadapan Hustiati, SH Notaris / PPAT di Medan tertanggal 26 April 2011,telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya ;--------------------------------------------------------5. Bukti T.II.INT - 5

: Foto Copy Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Republik

Administrasi

Indonesia

Hukum

Pemberitahuan

Umum,

Perubahan

Direktorat Perihal

Data

Jenderal Penerimaan

Perseroan

PT.

SURIATAMA SENAKENCANA, Nomor : AHU–AH.01.1030406, tertanggal 26 September 2011 yang ditanda tangani oleh DR. Aidir Amin Daud, SH., MH., DFM, A.n Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia selaku Direktur

Jenderal

Administrasi

Hukum

Umum,

telah

dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya ;-----------6. Bukti T.II.INT - 6

: Foto Copy Salinan Akta Berita Acara Nomor : 103 PT. SURIATAMASENAKENCANA, yang dibuat dihadapan Jhon Langsung , SH Notaris / PPAT di Medan Tertanggal 21 April 2010, telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya ;--------------------------------------------------------------------

7. Bukti T II INT - 7 : Foto Copy Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Republik

Administrasi

Hukum

Indonesia Umum,

Direktorat Perihal

Jenderal Penerimaan


Pemberitahuan

Perubahan

Data

Perseroan

PT.

SURIATAMA SENAKENCANA Nomor : AHU – AH.01.1013471, tertanggal 02 Juni 2010 yang ditandatangani oleh DR. Aidir Amin Daud, SH., MH., DFM, A.n Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia selaku DIREKTUR Jendreral Administrasi Hukum Umum, telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya ;-----------8. Bukti T.II.INT - 8 : Foto Copy Salinan Akta Berita Acara Nomor : 47, PT. SURIATAMA SENA KENCANA

yang dibuat dihadapan

Jhon Langsung, SH Notaris / PPAT di Medan Tertanggal 07 Agustus

2008, telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai

dengan aslinya ;--------------------------------------------------------9. Bukti T.II.INT - 9 : Foto Copy Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Republik

Indonesia

61107.AH.01.02.

Tahun

PERSERTUJUAN

PERUBAHAN

Nomor 2008,

:

AHU

-

TENTANG

ANGGARAN

DASAR

PERSEROAN PT. SURIATAMA SENAKENCANA,

yang

ditanda tangani oleh DR. Syamsudin Manan Sinaga, SH. MH., A.n Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia selaku Direktur Jenderal Administarsi Hukum Umum, tertanggal 10 September 2008,

telah dinazegelen

dan dilegalisir sesuai dengan aslinya ;----------------------------10. Bukti T.II.INT - 10: Foto Copy Akta Berita Acara Rapat Nomor : 75, PT. SURIATAMA SENAKENCANA yang dibuat dihadapan Alina Hanum Nasution, SH Notaris / PPAT di Medan


Tertanggal 22 Nopember 2000, telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya ;----------------------------------11. Bukti T.II.INT – 11: Foto Copy Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C -11181 HT. 01.04. TH. 2001, TENTANG PERSETUJUAN AKTA PERUBAHAN TERBATAS

ANGGARAN

DASAR

PERSEROAN

PT. SURIATAMA SENAKENCANA yang

ditanda tangani oleh Prof.Romli Atmasasmita, SH.L.L.M ., A.n Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia selaku Direktur Jendreral Administrasi Hukum Umum, tertanggal 22 Oktober 2001, telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya ; ---------------------------------12. Bukti T.II.INT - 12: Foto Copy Salinan Putusan Perkara Reg. Nomor : 58 / Pdt.G / 2007 / PN-Pbr tertanggal 08 April 2007, telah dinazegeling dan dilegalisir sesuai dengan aslinya ; ---------13. Bukti T.II.INT - 13: Foto Copy Salinan Putusan Perkara Reg. Nomor : 72 / PDT /

2008 /

PTR tertanggal 15

Agustus 2008, telah

dinazegeling dan dilegalisir sesuai dengan aslinya ;----------14. Bukti T.II.INT - 14: Foto Copy Salinan Putusan Perkara Reg. Nomor : 529 K / PDT

/

2009

tertanggal

29

September 2009, telah

dinazegeling dan dilegalisir sesuai dengan aslinya ;----------15. Bukti T.II.INT - 15: Foto Copy Berita Acara Pelaksaan Putusan Nomor : 10 / PDT / Eks-PTS / 2010 / PN-Pbr Jo. Nomor : 58 / Pdt. G / 2007 / PN-Pbr tertanggal 22 September 2011, telah dinazegeling dan dilegalisir sesuai dengan aslinya ;-----------


16. Bukti T.II.INT - 16: Foto Copy Salinan Putusan

Perkara Reg. Nomor : 83 /

Pdt.G / 2013 / PN.Pbr tertanggal 4 Nopember 1014, telah dinazegeling dan dilegalisir ; ----------------------------------------17. Bukti T.II.INT - 17: Foto Copy Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 83 / Pdt.G / 2013 / PN.Pbr, tertanggal 30 Januari 2015, telah dinazegeling dan dilegalisir sesuai dengan aslinya ; 18. Bukti T.II.INT - 18: Foto Copy Tanda Terima Memori Banding Nomor : 83 / Pdt.G / 2013 / PN.Pbr, tertanggal 26 Februari 2015, telah dinazegeling dan dilegalisir sesuai dengan aslinya ;---------19. Bukti T.II.INT - 19: Foto Copy Relaas Pemberitahuan Pernyataan

Banding

Nomor : 83 / Pdt.G/ 2013/ PN.Pbr, tertanggal 20 Januari 2015 yang diterima oleh Juli Srinita, SH selaku Panitera Pengganti

Pengadilan

Negeri

Pekanbaru,

telah

dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya ; ----------Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi dalam perkara ini meskipun telah diberikan kesempatan secara patut ;--------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, pihak Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing pada persidangan tanggal 27 Mei 2015, sedangkan Tergugat telah menyampaikan Kesimpulannya dipersidangan pada tanggal 03 Mei 2015 dan untuk selengkapnya telah termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini ;--------------------------------Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;------------


Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak mengajukan apa – apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk putusan ;--------------------

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam tentang duduknya perkara ;-------------------------------------------------------Menimbang,

bahwa

dalil-dalil

gugatan

Penggugat

pada

pokoknya

menyatakan bahwa Penerbitan objek sengketa berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru No. 1398/300.14.71/XI/2014 Perihal : Penundaan Proses Peralihan Hak tertanggal 17 Nopember 2014, adalah bertentangan dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum dan sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat ;----------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor : 6/G/ 2015/ PTUNPbr tanggal 13 Mei 2015, PT.SURIATAMA SENAKENCANA yang diwakili kuasanya bernama :-------------------------------------------------------------------------------------------------1. HAKIM TUA HARAHAP, SH, MH., 2. RAJA PAISAL HARAHAP, SH, 3. AZHAR LIMBONG, SH, 4. H. DANIAL SYAH, SH, MH, 5. ISKANDAR, SH telah diterima sebagai pihak dalam sengketa ini dan kedudukannya sebagai Tergugat II Intervensi ;---------------------------------------------------------------------------------


Dalam Eksepsi Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat,Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Eksepsi dalam Jawabannya masing-masing tertanggal 18 Maret 2015 dan 20 Mei 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:-----------------Tentang Eksepsi Tergugat : 

Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru (Tergugat) adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan tugasnya sesuai perintah undang-undang, karena itu berhak melakukan suatu tindakan yang diperlukan (Diskresi) sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Dalam permasalahan ini Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru (Tergugat) diperintahkan untuk menolak pendaftaran peralihan atau pembebanan hak suatu bidang tanah jika bidang tanah tersebut menjadi obyek sengketa di Pengadilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;---------------------------------------------------------------------------

Tentang Eksepsi Tergugat II Intervensi : 1.

Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo (kewenangan absolute) ;----------------------------------------------------Bahwa atas sebidang tanah yang ditunda proses peralihannya sesuai obyek sengketa yang terletak di kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai kota Pekanbaru propinsi Riau seluas ± 7500 m² harus diuji dahulu kepemilikannya antara Penggugat sebagai yang mengklaim pemilik tanah dengan Tergugat II Intervensi selaku pemegang Hak Guna Bangunan yang diuji kepemilikannya terlebih dahulu melalui Peradilan Umum bukan Peradilan Tata Usaha Negara ;------------------------------------------------------------------------------


2.

Tentang gugatan penggugat adalah kabur, tidak jelas (obscuur libel) ;-------------

Bahwa Penggugat tidak menguraikan batas-batas tanah milik Penggugat sehingga tidak ada acuan dan kepastian hukum apakah tanah sertipikat obyek sengketa milik Tergugat II Intervensi benar merupakan bagian tanah yang diklaim Penggugat ;-------------------------------------------------------------------

-

Bahwa bila dicermati alas hak Penggugat antara sertipikat yang lama yakni Sertipikat Hak Milik dahulu Nomor : 5822/Tangk.Tengah tanggal 6 April 2001, Surat Ukur Nomor : 48/Tangk. Tengah/2001 tanggal 9 Maret 2001 luas 7.500 m² atas nama Drs. H. Sutan Balia dengan sertipikat perubahannya yang berubah hanya nomor sertipikatnya saja sedangkan nomor dan tanggal surat ukur tetap sama antara yang lama dengan perubahan, maka jelaslah gugatan Penggugat kabur dan mohon Pengadilan berkenan

menolak

gugatan

Penggugat

atau

menyatakan

gugatan

Penggugat tidak dapat diterima ;---------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan: (1). Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;-----------------------------------------------------------------------------(2). Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok perkara dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;------------------------------------------------------------------------------(3). Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;------------------------------------------------------------


Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mempelajari dalildalil eksepsi yang diajukan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat II Intervensi angka (1) termasuk eksepsi kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sedangkan eksepsi Tergugat dan eksepsi Tergugat II Intervensi angka (2) merupakan eksepsi lain sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang hanya dapat diputus bersama-sama dengan pokok perkara ;---------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi angka 1 (satu) perihal Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, walaupun eksepsi tersebut mengenai kewenangan absolut Pengadilan, namun untuk membuktikannya Majelis Hakim perlu memeriksa perkara a quo sampai dengan pemeriksaan terhadap bukti-bukti surat;----------------------------Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat II Intervensi angka 1 (satu) mengenai eksepsi kewenangan absolut dimana dalil Tergugat II Intervensi yang menyatakan pada pokoknya merupakan sengketa kepemilikan yang harus diuji di peradilan umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :------Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan “Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama”.;-----------------Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bunyi ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah menentukan batasan “Sengketa Tata Usaha Negara” sebagai berikut : “Sengketa


Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”; Menimbang, bahwa berdasarkan batasan formal Sengketa Tata Usaha Negara tersebut, Majelis Hakim berpendapat yang menjadi unsur penting dari suatu Sengketa Tata Usaha Negara adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) hal :----------------1. Objek dari sengketanya haruslah selalu berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara ;----------------------------------------------------------------------------------------------2. Subjek dari sengketanya haruslah selalu berhadapan antara orang atau Badan Hukum Perdata (selaku pihak Penggugat) dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (selaku pihak Tergugat) ;------------------------------------------------------------------------3. Sifat sengketanya haruslah selalu persoalan hukum dalam ranah Tata Usaha Negara yang berupa perbedaan pendapat mengenai penerapan Hukum Tata Usaha

Negara

(Hukum

Administrasi

Negara)

mengenai

diterbitkannya

Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan objek sengketa ;----------------------Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat

Keputusan

Kepala

Kantor

Pertanahan

Kota

Pekanbaru

Nomor

1398/300.14.71/XI/2014 perihal Penundaan Proses Peralihan Hak tanggal 17 Nopember 2014 (vide bukti P-1=T-1) ;------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mengkaji objek sengketa di atas, maka Majelis Hakim berpendapat objek sengketa dimaksud telah memenuhi unsurunsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas


Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Objek sengketa a quo adalah merupakan penetapan tertulis berupa surat penundaan proses peralihan hak ;-------------------------------------------------------

-

Dikeluarkan/diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara ;------------------------

-

Bersifat konkret karena yang diaturnya jelas yaitu mengenai penundaan proses peralihan hak atas tanah, bersifat individual karena yang ditujukan atas nama perorangan yaitu Saudara SYAHRIAL melalui PPAT SEVENIUS ALBERI, SH, bersifat final karena tidak memerlukan lagi persetujuan pihak manapun ;--------------------------------------------------------------------------------------

-

Telah menimbulkan akibat hukum yaitu sertipikat hak milik atas nama SYAHRIAL tidak dapat beralih/dialihkan kepada pihak lain ;--------------------Menimbang, bahwa mengenai subjek dalam sengketa ini, Penggugat

adalah H. SYAHRIAL yang berkedudukan sebagai subjek hukum perdata (Naturlijke Persoon) dan Tergugat adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan objek sengketa a quo ;-----------------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sifat sengketanya sebagai berikut :----------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dalam Surat Gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan terdapat kepentingan dirinya yang dirugikan oleh tindakan Tergugat dalam penerbitan objek sengketa a quo yang mana menurut Penggugat tindakan Tergugat dalam proses penerbitan objek sengketa a quo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 37 dan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah serta melanggar Azas-azas


Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya azas kepastian hukum, kemudian pada Petitum gugatannya dengan tegas memohon agar Pengadilan menyatakan batal/tidak sah objek sengketa a quo dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa tersebut ;---------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dengan mencermati alasan-alasan gugatan Penggugat dalam posita gugatan dan petitumnya, maka Majelis Hakim berpendapat yang menjadi pokok persoalan hukum dalam sengketa ini adalah tindakan hukum Tergugat yang berkaitan dengan prosedur dalam proses penerbitan objek sengketa dimaksud, sehingga sengketa antara Penggugat dan Tergugat tersebut timbul dalam bidang tata usaha negara mengenai penerapan Hukum Administrasi Negara dalam peralihan hak atas tanah ;-------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa antara Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam hal ini adalah Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berwenang untuk mengadilinya, dan oleh karena itu Eksepsi Tergugat II Intervensi angka 1 (satu) mengenai Kompetensi Absolut tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak ;------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat yang menyatakan Diskresi bukan obyek gugatan, sebagai berikut :----------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan

Kepala

Kantor

Pertanahan

Kota

Pekanbaru

Nomor


1398/300.14.71/XI/2014 perihal Penundaan Proses Peralihan Hak tertanggal 17 Nopember 2014 (vide bukti P-1=T-1) ;------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa pengertian Diskresi menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah ”Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan

untuk

mengatasi

persoalan

konkret

yang

dihadapi

dalam

penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan” ;------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Tergugat didalam dalilnya menyebutkan bahwa objek sengketa terbit pada pokoknya telah sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi :-------------------------------------------“Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak, jika salah satu syarat di bawah ini tidak terpenuhi :------------------e. tanah yang bersangkutan merupakan obyek sengketa di Pengadilan.---------------Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa terbit telah sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka objek sengketa a quo tidak sesuai dengan ketentuan diskresi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ;-------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur definisi Keputusan Tata Usaha Negara adalah ”suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat


tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”; Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mengkaji objek sengketa di atas, maka Majelis Hakim berpendapat objek sengketa dimaksud telah memenuhi unsurunsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Objek sengketa a quo adalah merupakan penetapan tertulis berupa Surat penundaan proses peralihan Hak ;------------------------------------------------------

-

Dikeluarkan/diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara ;------------------------

-

Bersifat konkret karena yang diaturnya jelas yaitu mengenai penundaan proses peralihan hak atas tanah, bersifat individual karena yang ditujunya atas nama perorangan yaitu Saudara SYAHRIAL melalui PPAT SEVENIUS ALBERI,

SH

bersifat

final

karena

tidak

memerlukan

persetujuan

atasan/pihak manapun ;--------------------------------------------------------------------

Telah menimbulkan akibat hukum yaitu sertifikat hak atas tanah atas nama SYAHRIAL tidak dapat dialihkan kepada pihak lain ;-------------------------------

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa a quo telah memenuhi unsurunsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap eksepsi Tergugat mengenai Diskresi bukan merupakan obyek sengketa haruslah dinyatakan ditolak ;------------------------------------------------------------


Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat II Intervensi angka 2 mengenai gugatan Penggugat Kabur atau Tidak Jelas (Obscuur Libels) sebagai berikut : ------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas atau obscuur libels Majelis Hakim berpendapat bahwa kriteria suatu gugatan Penggugat dinyatakan kabur apabila gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur Pasal 56 ayat (1) huruf a, b dan c Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa :-------------------------------------------------------(1) gugatan harus memuat :-------------------------------------------------------------------------a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal,dan pekerjaan penggugat atau kuasanya ;---------------------------------------------------------------------------------------b. nama jabatan, tempat kedudukan tergugat ; -----------------------------------------c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan; Menimbang, bahwa setelah mencermati posita dan petitum gugatan Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memuat identitas para pihak, dasar-dasar gugatan dan hal-hal yang dimintakan Penggugat untuk diputuskan oleh Pengadilan, dengan demikian oleh karena dalam gugatan Penggugat telah memuat Nama, Kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat, atau kuasanya, identitas Tergugat yang meliputi nama jabatan dan tempat kedudukan serta dasar gugatan dan hal yang diminta untuk dibatalkan oleh pengadilan yaitu objek sengketa berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Nomor 1398/300.14.71/XI/2014 perihal Penundaan Proses Peralihan Hak tertanggal 17 Nopember 2014, maka gugatan Penggugat telah jelas maksud dan tujuannya, sehingga Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Penggugat Kabur atau Tidak Jelas (Obscuur Libels) tidak beralasan secara hukum dan patut untuk dinyatakan ditolak ;--------------------------------------------


Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat dan eksepsi Tergugat II Intervensi telah diberi penilaian hukum dan dinyatakan ditolak seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok perkara sebagai berikut ;---------------------------------------------------------------------

DALAM POKOK PERKARA Menimbang, bahwa didalam eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing tidak mengajukan sanggahan atau bantahan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan dan kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan tata usaha negara, namun demikian sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkannya agar dapat diketahui apakah gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal dari suatu gugatan tata usaha negara, sebagaimana yang akan diuraikan sebagai berikut :---------------------Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan sebagaimana telah diatur didalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut ;----------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;-------------------Menimbang, bahwa dalam sengketa ini Penggugat merupakan pihak yang dituju langsung oleh surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa, dengan demikian penghitungan tenggang waktu mengajukan gugatan bagi Penggugat dihitung sejak diterimanya objek sengketa a quo ;------------------------


Menimbang, bahwa objek sengketa a quo diterbitkan Tergugat pada tanggal 17 Nopember 2014 (vide bukti P-1=T-1) apabila dihubungkan dengan Gugatan Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 12 Pebruari 2015, maka pengajuan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;---------------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat mempunyai legal standing atau kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini atau tidak yang akan diuraikan sebagai berikut :----------Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau rehabilitasi” ;---------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas terkandung pengertian hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara sajalah yang dapat bertindak sebagai subjek hukum untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan yang berwenang dengan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, hal ini sesuai dengan adagium hukum “point the interest, point the action” (tidak ada kepentingan, tidak ada hak menggugat) ;---------


Menimbang, bahwa didalam dalil gugatannya Penggugat telah mendalilkan memiliki sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru berdasarkan Sertipikat Hak Milik No.758/Tangkerang Tengah Surat Ukur No.48/Tangk. Tengah/2001 tanggal 9 Maret 2001 dahulu Sertipikat Hak Milik No. 5822/Tangk. Tengah Surat Ukur No. 48/Tangk. Tengah/2001 tanggal 9 Maret 2001 atas nama Haji SYAHRIAL seluas 7.500 m² (vide Bukti P-4) ;---------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru perihal peralihan hak terhadap bidang tanah diatas Sertipikat Hak Milik Nomor 758 Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dengan Surat Pengantar Nomor : 02/PPATSA/IX/2014 tanggal 03 Oktober 2014 (vide Bukti P-2) ;--------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap permohonan peralihan hak yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat kemudian menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1398/300.14.71/XI/2014 perihal : Penundaan Proses Peralihan Hak tertanggal 17 Nopember 2014 (objek sengketa) dengan alasan bahwa Sertipikat Hak Milik No.758/Tangkerang Tengah Surat Ukur No.48/Tangk. Tengah/2001 tanggal 9 Maret 2001 dahulu Sertipikat Hak Milik No. 5822/Tangk. Tengah Surat Ukur No. 48/Tangk. Tengah/2001 tanggal 9 Maret 2001 atas nama Haji SYAHRIAL seluas 7017 m² (sisa) tumpang tindih sebagian dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 150/Tangkerang Tengah (semula SHGB No. 331/1991 Kel. Tangkerang Tengah, Gambar situasi tanggal 5 Nopember 1990 No. 1873/1990 luas 4675 m²) atas nama PT. SURIATAMA SENAKENCANA. Selain itu Sertipikat Hak Guna Bangunan tersebut saat ini menjadi obyek perkara pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara Nomor : 83/PDT.G/2013/PN.PBR (vide Bukti P-1=T-1) ;---------------------------


Menimbang,

bahwa

berdasarkan

uraian

tersebut,

Majelis

Hakim

berpendapat pihak Penggugat sebagai pihak yang secara langsung dituju oleh surat keputusan objek sengketa dengan diterbitkannya Surat Keputusan a quo oleh Tergugat menyebabkan kepentingan Penggugat sebagai pemilik tanah yang terletak di Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru diatas Sertipikat Hak Milik No.758/Tangkerang Tengah Surat Ukur No.48/Tangk. Tengah/2001 tanggal 9 Maret 2001 dahulu Sertipikat Hak Milik No. 5822/Tangk. Tengah Surat Ukur No. 48/Tangk. Tengah/2001 tanggal 9 Maret 2001 atas nama Haji SYAHRIAL seluas 7.500 m² (vide Bukti P-4) telah dirugikan karena hak atas tanah tersebut tidak dapat beralih ke pihak lain (pembeli) sebagaimana tertulis dalam Akta Jual Beli Nomor 29/2014 tanggal 03 Oktober 2014 (vide Bukti P3), dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan dalam hal ini terdapat kepentingan Penggugat yang telah dirugikan dengan terbitnya surat keputusan objek sengketa dan oleh karenanya Penggugat mempunyai kepentingan sebagai subjek hukum untuk mengajukan gugatan perkara ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara dalam rangka mempertahankan haknya ;---------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena secara formal gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara yang akan diuraikan sebagai berikut :--------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang–undangan yang berlaku dan asas–asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) Huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; ---------------------------


Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah membantah dalam surat Jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa diterbitkan secara prosedural dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 s/d P-16, selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat tertanda T-1 s/d T-3,

dan Tergugat II Intervensi mengajukan bukti-bukti surat

tertanda T.II.Int-1 s/d T.II.Int-19 ;-------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dalam sengketa a quo, baik pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi ;------------------------------------------Menimbang,

bahwa

selanjutnya

berdasarkan

jawab-jinawab

dan

pemeriksaan bukti surat para pihak yang diajukan selama dipersidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut : -------------------------------------------

Bahwa Penggugat adalah pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor 758 Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Surat Ukur No. 910/2005 tanggal 30-6-2005 Luas 7.017 m² (dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor 5822 Kel. Tangkerang Tengah Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru tanggal 6 April 2001 Surat Ukur No. 48/Tangk. Tengah/2001 tanggal 9 Maret 2001 Luas 7.500 M2 (vide Bukti P-4) ;--------------------------------------------------------------------------------

-

Bahwa Penggugat memperoleh tanah diatas Sertipikat Hak Milik Nomor 758 Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Surat Ukur No. 910/2005 tanggal 30-6-2005 Luas 7.017 m² melalui Jual Beli dengan Drs. H. Sutan Balia berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 196/2005 tanggal 12 Juli 2005


dihadapan Zulfahri, SH, MH, sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di wilayah kerja Kota Pekanbaru (vide Bukti P-5) ;--------------------------------------------

Bahwa Drs. Sutan Balia memperoleh tanah tersebut melalui jual beli antara Fatimah ST.Balia (isteri Drs. Sutan Balia) dengan Mahdaniar tertanggal 6 Juli 1979 yang diterangkan dalam Surat Keterangan Jual Beli tanggal 6 Juli 1979 (vide Bukti P-6) ;-------------------------------------------------------------------------------------

-

Bahwa Mahdaniar memperoleh tanah tersebut berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Riau tentang Penegasan Hak Milik, tanggal 25 Oktober 1965 Nomor : IA.786/PHM/1965, atas nama: MAHDANIAR Luas : 10687,50 m², untuk tanah Perkebunan (vide Bukti P-7) ;---------------------------------------------------

-

Bahwa terhadap bidang tanah Penggugat yang diperoleh dari SUTAN BALIA, sengketa kepemilikannya telah diuji berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3194.K/Pdt/1996, tanggal 23 September 1999 jo Putusan Pengadilan Tinggi Riau No.109/Pdt/1995, tanggal 25 April 1996 jo Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Register No. 58/PDT/G/1994/PN.PBR tanggal 4 Juli 1995 dan telah dilakukan penyerahan objek perkara berdasarkan Berita Acara Penyerahan Objek Perkara Sesuai Dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3194.K/PDT/1996 tanggal 22 Mei 2000 (vide Bukti P-8, P-9, P-10, P-11) ;---------

-

Bahwa Penggugat telah melakukan Jual Beli dengan Berlinton Siahaan dihadapan Sevenius Alberi, SH. sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Wilayah Kerja Kota Pekanbaru, diterangkan dalam Akta Jual Beli (AJB) No. 29/2014 tanggal 03 Oktober 2014 (vide Bukti P-3) ;---------------------------------------

-

Bahwa Tergugat II Intervensi adalah pemegang Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 150 Kel.Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru Surat Ukur No.1047/2005 tanggal 26 Desember 2005 dahulu Sertipikat Hak


Guna Bangunan No.mor 331 Kel.Tangkerang Kec. Bukit Raya, Surat Ukur No.1873/1990 tanggal 5 Nopember 1990 luas 4.675 m² (vide Bukti T.II.Int-2) ; -

Bahwa Tergugat II Intervensi memperoleh tanah diatas Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 150/Kel. Tangk.Tengah Kec. Marpoyan Damai, Surat Ukur No.1047/2005 tanggal 26 Desember 2005 melalui jual beli dengan Merry Gunarti berdasarkan Akta Jual Beli No. 1218/134/Bukit Raya/1996 tanggal 18 September 1996 (vide Bukti T.II.Int-3) ;-------------------------------------------------------

-

Bahwa melalui surat Nomor : 02/PPAT-SA/IX/2014 Perihal : Surat Pengantar Peralihan Hak tanggal 3 Oktober 2014, Penggugat melalui PPAT telah mengajukan permohonan peralihan hak atas tanah yang tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 758 Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru (vide Bukti P-2) ;--------------------------------------------------------------

-

Bahwa pada tanggal 21 Juli 2014 telah dilakukan pengukuran pengembalian batas terhadap bidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 758 dh. HM No. 5822, yang diuraikan dalam Surat Ukur No. 910/Tangkerang Tengah/2005 dh. SU No. 48 Tangkerang/2001 luas 7.500 M2 atas nama H. SYAHRIAL berdasarkan Berita

Acara

Pengukuran

Pengembalian

Batas

Nomor

:

941/200.3.14.71/VII/2014 (vide Bukti P-12) ;------------------------------------------------

Bahwa Penggugat telah melakukan pembayaran PBB tahun 2012, 2013, dan 2014 berdasarkan surat tanda bukti pembayaran (vide Bukti P-13, P-14, dan P15) ;-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-

Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 150 Kel.Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru Surat Ukur No.1047/2005 tanggal 26 Desember

2005

dahulu

Sertipikat

Hak Guna

Bangunan

Nomor

331

Kel.Tangkerang Kec. Bukit Raya, Surat Ukur No.1873/1990 tanggal 5 Nopember 1990 luas 4.675 M2 telah berakhir haknya pada tanggal 24 Desember 2011


sehingga statusnya kembali menjadi tanah Negara (vide Bukti T.II.Int-2 dan Jawaban Tergugat tertanggal 18 Maret 2015 halaman 3 angka 8) ;------------------

Bahwa objek sengketa diterbitkan berdasarkan pertimbangan bahwa tanah diatas Sertipikat Hak Milik Penggugat terdapat tumpang tindih sebagian dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 150 Kel.Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru Surat Ukur No.1047/2005 tanggal 26 Desember 2005 atas nama PT. Suriatama Senakencana dan saat ini menjadi objek perkara di Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara Nomor 83/Pdt.G/2013/PN.Pbr (vide Bukti T-1=P-1, T.II.Int-16) ;---------------------------------

-

Bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan gugatan perdata terhadap Mery Gunarti yang terdaftar di Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Register Nomor : 58/PDT/G/2007/PN.PBR dan telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 58/PDT/G/2007/PN.PBR tanggal 8 April 2007 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor : 72/PDT/2008/PTR tanggal 15 Agustus 2008 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I Nomor 529 K/Pdt/2009 tanggal 29 September 2009 (vide bukti T.II.Int-12, T.II.Int-13, T.II.Int-14) ;--------------------

-

Bahwa terhadap putusan tersebut telah dilaksanakan eksekusi sesuai Berita Acara Pelaksanaan Putusan Nomor : 10/PDT/EKS-PTS/2010/PN.PBR jo. Nomor : 58/PDT.G/2007/PN.PBR tanggal 22 Nopember 2011 (vide bukti T II Int15) ;----------------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas dihubungkan dengan

segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan maka dapat ditarik permasalahan hukum sebagai berikut : Apakah surat keputusan objek sengketa a quo diterbitkan mengandung suatu kesalahan/cacat hukum baik dari segi kewenangan, prosedur serta substansinya sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Atas Perubahan Undang-undang Nomor 5


Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah ?----------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan perkara ini Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan

Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana Majelis Hakim bersifat aktif (Dominus Litis) sehingga dalam pembuktiannya tidak hanya terbatas pada dalil yang diajukan oleh para pihak melainkan dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan oleh para pihak yang bersengketa, hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri ;------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat

Keputusan

Kepala

Kantor

Pertanahan

Kota

Pekanbaru

No.

1398/300.14.71/XI/2014 Perihal : Penundaan Proses Peralihan Hak tertanggal 17 Nopember 2014 ;----------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguji prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa

a quo diatas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan

menguji apakah Tergugat dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa a quo ;-------------------Menimbang, bahwa untuk menguji dari segi kewenangan yang ada pada Tergugat, Majelis Hakim mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah khususnya pada Bab V Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah ;-----------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengutip bunyi Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu : “Dalam keadaan tertentu sebagaimana yang ditentukan oleh Menteri, Kepala Kantor Pertanahan dapat mendaftar pemindahan hak atas bidang tanah hak milik, yang dilakukan di antara perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan


dengan akta yang tidak dibuat oleh PPAT, tetapi yang menurut Kepala Kantor Pertanahan tersebut kadar kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftar pemindahan hak yang bersangkutan”.------------------------------------------------------------Selanjutnya Pasal 45 ayat (1) peraturan tersebut menyebutkan bahwa “ Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak, jika salah satu syarat dibawah ini tidak dipenuhi :--------------------e. Tanah yang bersangkutan merupakan objek sengketa di Pengadilan.--------Ayat (2) : Penolakan Kepala Kantor Pertanahan dilakukan secara tertulis, dengan menyebutkan alasan-alasan penolakan itu ;----------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan surat keputusan objek sengketa yaitu Surat Keputusan Kepala kantor Pertanahan Kota Pekanbaru No. 1398/300.14.71/XI/2014 Perihal : Penundaan Proses Peralihan Hak tertanggal 17 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru (vide bukti T-1=P-1), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa secara yuridis dari segi Kewenangan Materi/Racione Material, Kewenangan Waktu/Racione Temporis dan Kewenangan Tempat/Racione Loci, Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru berwenang menerbitkan Surat Keputusan mengenai Penundaan Permohonan Peralihan Hak yang diajukan oleh seseorang atau badan hukum perdata yang berada diwilayahnya (Penggugat), oleh karena itu penerbitan objek sengketa dari segi kewenangan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;------------------------------------------------Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan objek gugatan dari segi prosedural sebagai berikut :--------------------------Menimbang,

bahwa

ketentuan

yang

mengatur

tentang

penolakan

pendaftaran peralihan dan pembebanan hak diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah khususnya diatur pada Bab V


tentang Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah Bagian Kesatu dan Bagian Kedua Pendaftaran Peralihan dan Pembebanan Hak Paragraf 6 Penolakan Pendaftaran Peralihan dan Pembebanan Hak yaitu pada Pasal 36 sampai dengan Pasal 45 yang mengatur tentang syarat-syarat peralihan hak atas tanah dan penolakan pendaftaran peralihan dan pembebanan hak ;-------------------------------------------------Menimbang, bahwa Objek sengketa yakni Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru No. 1398/300.14.71/XI/2014 Perihal : Penundaan Proses Peralihan Hak tertanggal 17 Nopember 2014 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru dengan dasar pertimbangan sebagaimana tertuang didalam objek sengketa sebagai berikut : -------------------------------------------------------1.

Bidang tanah SHM Nomor 758 Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Surat Ukur tanggal 9 Maret 2001 No. 48/Tangk. Tengah/2001 luas 7017 m² (sisa) atas nama Syahrial tumpang tindih sebahagian dengan SHGB Nomor 150 Kel. Tangkerang Tengah (semula SHGB No. 331/1991 Kel. Tangkerang Gambar Situasi tanggal 5 Nopember 1990 No. 1873/1990 luas 4.675 m² atas nama PT. Suriatama Senakencana) ;

2.

Bidang tanah SHM Nomor : 757 kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Surat Ukur tanggal 9 Maret 2001 No. 49/Tangk. Tengah/2001 luas 6.856 m² atas nama syahrial tumpang tindih sebagian dengan Gambar Situasi No. 1874/1990 ;---------------------------------------------------

3.

Bahwa bidang tanah SHGB Nomor 150 Kel. Tangkerang Tengah (semula SHGB No. 331 Kel. Tangkerang) atas nama PT. Suriatama Senakencana tersebut saat ini sedang menjadi obyek perkara pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara Nomor 83/PDT.G/2013/PN.PBR ;------------------------Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan prosedur

penerbitan objek sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguji apakah


Penggugat dalam proses permohonan peralihan hak atas tanah telah melalui tahapan sebagaimana diatur didalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ;------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Pasal 36 ayat (1) menyebutkan : Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis objek pendaftaran tanah yang telah terdaftar. Perubahan data fisik terjadi kalau diadakan pemisahan, pemecahan, atau penggabungan bidang-bidang tanah yang sudah didaftar. Perubahan data yuridis terjadi misalnya kalau diadakan pembebanan atau pemindahan hak atas bidang tanah yang sudah didaftar.--------Ayat (2) : Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan ;----------------------Selanjutnya Pasal 37 ayat (1) : Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan data perusahaan, dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.----------------------------------------------------------------------------------------------------Ayat (2) : Dalam keadaan tertentu sebagaimana yang ditentukan oleh Menteri, Kepala Kantor Pertanahan dapat mendaftar pemindahan hak atas bidang tanah hak milik, yang dilakukan di antara perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan akta yang tidak dibuat oleh PPAT, tetapi yang menurut Kepala Kantor Pertanahan tersebut kadar kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftar pemindahan hak yang bersangkutan.-------------------------------------------------------------Pasal 40 ayat (1) : Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya

berikut

dokumen-dokumen

yang

bersangkutan

kepada

Kantor


Pertanahan untuk didaftar. Selaku pelaksana pendaftaran tanah, PPAT wajib segera menyampaikan akta yang dibuatnya kepada Kantor Pertanahan, agar segera dapat dilaksanakan proses pendaftarannya oleh Kepala Kantor Pertanahan; Seterusnya ketentuan Pasal 95 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan : “Akta tanah yang dibuat oleh PPAT untuk dijadikan dasar pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah adalah Akta Jual Beli” ;-------------------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-3 berupa Akta Jual Beli No. 29/2014 tanggal 03 Oktober 2014 antara Haji Syahrial dan Berlinton Siahaan dihadapan Sevenius Alberi, SH sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) wilayah kerja Kota Pekanbaru diketahui bahwa Haji Syahrial telah menjual sebidang tanah Hak Milik Nomor 758/Tangkerang Tengah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 30-06-2005 Nomor : 910/2005 seluas 7.017 m² dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 05.01.09.02.01483 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Objek Pajak (NOP) : 14.71.090.003.010-0470.0 terletak di :-------------------------------------------------

Provinsi

: Riau

-

Kota

: Pekanbaru

-

Kecamatan : Marpoyan Damai

-

Kelurahan

: Tangkerang Tengah

-

Jalan

: Jenderal Sudirman

Menimbang, bahwa selanjutnya mencermati bukti P-4 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 758/Tangkerang Tengah tanggal 6 April 2001 Surat Ukur No. 910/2005 tanggal 30-6-2005 atas nama Haji Syahrial, dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor


5822/Tangkerang Tengah tanggal 6 April 2001 Surat Ukur Nomor 48/Tangk. Tengah/2001 tanggal 9 Maret 2001 luas : 7.500 m², pada halaman Pendaftaran Peralihan Hak, Pembebanan dan Pencatatan Lainnya terdapat catatan : “Telah dilepaskan Haknya berdasarkan pernyataan pelepasan hak Nomor : 133 tanggal 7 Oktober 2014 dihadapan Notaris Sevenius Alberi, SH di Pekanbaru. DI.307 : 58103/2014 tanggal 09-10-2014, DI. 208 : 31222/2014 tanggal 09-10-2014 ;-------Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 tersebut diperoleh fakta hukum bahwa peralihan hak antara Haji Syahrial dan Berlinton Siahaan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 serta Pasal 95 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu peralihannya dilakukan dengan Akta Jual Beli dan telah didaftarkan di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru dalam waktu selambatlambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta jual beli yang bersangkutan ;------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Surat Nomor : 02/PPATSA/IX/2014 tanggal 3 Oktober 2014 perihal : Surat Pengantar Peralihan Hak, diketahui bahwa Penggugat melalui Sevenius Alberi, SH selaku PPAT Kota Pekanbaru telah mengajukan permohonan peralihan hak atas Sertipikat Hak Milik Nomor 758 Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru an. Syahrial dengan lampiran sebanyak 1 (satu) berkas yang didalamnya termuat Akta Jual Beli (AJB), Fotocopy KTP, Surat Kuasa, Kartu Keluarga,

PBB,

BPHTB,

SSP,

dan

Surat

Pernyataan, dengan

demikian

permohonan peralihan hak yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 37 ayat (1), Pasal 40 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor


24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 95 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ;---------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa didalam objek sengketa pada angka 1 huruf a disebutkan alasan Tergugat menunda permohonan Penggugat perihal peralihan hak atas tanah adalah karena sebagian bidang tanah pada Sertipikat Hak Milik Penggugat telah tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 150 atas nama PT. Suriatama Senakencana (Tergugat II Intervensi) ;------------------------Menimbang, bahwa terhadap alasan Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa mencermati bukti P-12 berupa Berita Acara Pengukuran dan Pengembalian Batas Nomor : 941/200.3.14.71/VII/2014 tanggal 21 Juli 2014 yang dilakukan oleh Muhd. Alim Hidayatullah, Staf Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru diperoleh hasil pengukuran sebagai berikut: ”setelah dilakukan perhitungan, penggambaran dan plotting kedalam Peta Dasar Pendaftaran pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, diketahui bahwa pada sisi bagian barat terdapat bidang tidak dikuasai seluas 43 m² (empat puluh tiga meter persegi) serta pada sisi sebelah timur terdapat pelebaran Jalan Sudirman seluas 440 m² (empat ratus empat puluh meter persegi) sehingga luas penguasaan saat ini adalah 7017 m² (tujuh ribu tujuh belas meter persegi), sebagaimana peta hasil pengembalian batas terlampir ;------------------------------------Menimbang,

bahwa

apabila

mencermati

Berita

Acara

Pengukuran

Pengembalian Batas dan Peta Situasinya diperoleh fakta hukum bahwa terhadap bidang tanah Penggugat diatas Sertipikat Hak Milik Nomor 758/Tangkerang Tengah tanggal 6 April 2001 Surat Ukur No. 910/2005 tanggal 30-6-2005 atas nama Haji


Syahrial, dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor 5822/Tangkerang Tengah tanggal 6 April 2001 Surat Ukur Nomor 48/Tangk. Tengah/2001 tanggal 9 Maret 2001 luas : 7.500 m² tidak terdapat tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 150 Kel.Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru Surat Ukur No.1047/2005 tanggal 26 Desember 2005 dahulu Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 331 Kel.Tangkerang Kec. Bukit Raya, Surat Ukur No.1873/1990 tanggal 5 Nopember 1990 luas 4.675 m² atas nama PT. Suriatama Senakencana sebagaimana disebutkan Tergugat dalam surat keputusan objek sengketa pada angka 1 huruf a yang dijadikan alasan Tergugat menunda permohonan peralihan hak atas tanah yang dimohon oleh Penggugat ;-----------------------------------------------Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan Tergugat pada angka 2 dan angka 3 surat keputusan objek sengketa yang pada pokoknya menyebutkan bahwa bidang tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 150 Kel. Tangkerang Tengah atas nama PT. Suriatama Senakencana saat ini sedang menjadi obyek perkara pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara Nomor : 83/PDT.G/2013/PN.PBR, sehingga berdasarkan Pasal 45 ayat (1) poin e Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak, jika tanah yang bersangkutan merupakan obyek sengketa di Pengadilan ;----------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.II.Int-16 berupa Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Reg.Nomor : 83/Pdt.G/2013/PN.Pbr tanggal 4 Nopember 2014, bukti T-2 dan T-3 masing-masing berupa Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Perkara Nomor : 83/Pdt.G/2013/PN.Pbr tanggal 31 Maret 2015 serta

bukti

T.II.Int-17,

T.II.Int-18,

T.II.Int-19

masing-masing

berupa

Akta

Permohonan Banding, Tanda Terima Memori Banding tanggal 26 Februari 2015


dan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding terhadap Perkara Nomor : 83/Pdt.G/2013/PN.Pbr, diperoleh fakta hukum bahwa terdapat gugatan perdata di Pengadilan Negeri Pekanbaru antara Merry Gunarti dan Salikun Jono sebagai Penggugat melawan PT. Suriatama Senakencana sebagai Tergugat terhadap sebidang tanah diatas Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 331/Tangkerang seluas 4.675 m² dan tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 332/Tangkerang seluas 5.000 m² yang saat ini dalam tahap Banding di Pengadilan Tinggi Riau ;--------------Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan bahwa Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak, jika tanah yang bersangkutan merupakan obyek sengketa di Pengadilan, maka Majelis Hakim berpendapat secara prosedur penerbitan surat keputusan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;-------------------------Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara substansi apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;----------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dasar Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa adalah ketentuan Pasal 45 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;---------------------------------------------------Menimbang, bahwa mencermati bukti P-9 berupa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3194.K/Pdt/1996 tanggal 23 September 1999, bukti P-10 berupa Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor : 109/Pdt/1995 tanggal 25 April 1996 dan bukti

P-11

berupa

Putusan

Pengadilan

Negeri

Pekanbaru

Nomor

:


58/Pdt/G/1994/PN.PBR tanggal 4 Juli 1995 yaitu gugatan perdata yang diajukan oleh

Drs.

H.

ST.BALIA

sebagai

Penggugat

melawan

R.

SUPANGAT

PURWOMIHARJO, CS sebagai Tergugat-Tergugat, putusan-putusan pengadilan tersebut menyatakan bahwa Drs. H. ST. BALIA adalah pemilik yang sah terhadap sebidang tanah yang dimaksud didalam Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Riau tentang Penegasan Hak Milik atas nama Mahdaniar No. IA 786/PHM/1965 tanggal 25-10-1965 yang diperoleh dari MAHDANIAR melalui jual beli tertanggal 6 Juli 1979 yang diterangkan dalam Surat Keterangan Jual Beli tanggal 6 Juli 1979 (vide Bukti P-6), dimana putusan pengadilan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan telah dilaksanakan eksekusinya berdasarkan Berita Acara Penyerahan Objek Perkara Sesuai dengan Putusan Mahkamah

Agung RI Nomor :

3194.K/PDT/1996 tanggal 22 Mei 2000 (vide Bukti P-8) ;-----------------------------------Menimbang, bahwa sesuai bukti bertanda P-5 berupa Akta Jual Beli Nomor : 196/2005 tanggal 12 Juli 2005 diketahui bahwa Penggugat memperoleh tanah dari Drs. H. SUTAN BALIA berupa tanah Hak Milik Nomor : 758/Tangkerang Tengah Surat Ukur Nomor 910/2005 tanggal 30 Juni 2005 luas 7.500 m² dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor 5822/Tangkerang Tengah tanggal 6 April 2001 Surat Ukur Nomor 48/Tangk.Tengah/2001 tanggal 9 Maret 2001 atas nama Drs. H. SUTAN BALIA dimana pada lembar Surat Ukur Nomor 48/Tangk.Tengah/2001 tanggal 9 Maret 2001 bagian Hal lain-lain tertulis: ”S.U.NO.48/Tang.Tengah/2001 ini berdasarkan PHM No. IA 786/PHM/1965 tanggal 25-10-1965” (vide bukti P-4) ;-----------------------Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tanah Penggugat yang diperoleh dari SUTAN BALIA yang sebelumnya diperoleh dari MAHDANIAR, mengenai sengketa kepemilikannya telah diuji di pengadilan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dilaksanakan eksekusi yang menyatakan bahwa SUTAN


BALIA adalah Pemilik tanah yang sah yang dimaksud didalam Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Riau tentang Penegasan Hak Milik atas nama Mahdaniar No.

IA 786/PHM/1965

tanggal

25-10-1965.

Dengan

demikian

Penggugat

merupakan pemilik yang sah terhadap bidang tanah Hak Milik Nomor : 758/Tangkerang Tengah Surat Ukur Nomor 910/2005 tanggal 30 Juni 2005 dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor 5822/Tangkerang Tengah tanggal 6 April 2001 Surat ukur Nomor 48/Tangk.Tengah/2001 tanggal 9 Maret 2001 atas nama Drs. H. SUTAN BALIA yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 196/2005 tanggal 12 Juli 2005 dihadapan Zulfahri, SH.MH, sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di wilayah kerja Kota Pekanbaru (vide Bukti P-5) ;----------------------------------Menimbang, bahwa selanjutnya mencermati bukti T.II.Int-12 berupa Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 58/Pdt/G/2007/PN.Pbr tanggal 8 April 2008, bukti T.II.Int-13 berupa Putusan Nomor : 72/Pdt/2008/PTR tanggal 15 Agustus 2008, bukti T.II.Int-14 berupa Putusan Nomor : 529K/Pdt/2009 tanggal 29 September 2009, yaitu gugatan perdata antara PT. Suriatama Senakencana sebagai Penggugat melawan Merry Gunarti, dkk sebagai Tergugat, dimana yang menjadi pokok sengketa adalah bidang tanah diatas Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 331 tanggal 28 Desember 1991 sesuai Akta Jual Beli Nomor : 1218/134 Bukit Raya/1996 tanggal 18 September 1996 dan tanah diatas Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 332 tanggal 28 Desember 1991 sesuai Akta Jual Beli Nomor : 1219/135 Bukit Raya/1996 tanggal 18 September 1996. Bahwa berdasarkan putusan-putusan pengadilan tersebut diperoleh fakta hukum bahwa Merry Gunarti, dkk telah melakukan perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya harus membayar kerugian material kepada PT. Suriatama Senakencana berupa kerugian harga tanah sebesar Rp. 18.731.250.000 (delapan belas milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan selanjutnya berdasarkan


Berita Acara Pelaksanaan Putusan Nomor: 10/PDT/EKS-PTS/2010/PN.PBR jo. Nomor : 58/PDT.G/2007/PN.PBR tanggal 22 Nopember 2011, Merry Gunarti sebagai Termohon Eksekusi bersedia dan telah membayar sejumlah uang kepada PT. Suriatama Senakencana sebesar Rp. 16.931.250.000 (enam belas milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (vide bukti T.II.Int-15) ;-----------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan penilaian terhadap bukti T.II.Int-16 berupa Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 83/Pdt.G/2013/PN.Pbr tanggal 4 Nopember 2014 antara Ny. Merry Gunarti dan Salikun Jono sebagai Para Penggugat melawan PT. Suriatama Senakencana sebagai Tergugat, Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru sebagai Turut Tergugat dan La Ode Abbas sebagai Penggugat Intervensi. Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah menyangkut pengembalian Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 331/Tangkerang, seluas 4.675 m² dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 332/Tangkerang, seluas 5.000 m² harus dikembalikan kepada PenggugatPenggugat (Merry Gunarti dan Salikun Jono) dan Turut Tergugat (Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru) harus membaliknamakan kembali kedua buah sertipikat tersebut menjadi atas nama Penggugat-Penggugat ;----------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok gugatan pada perkara Nomor : 83/Pdt.G/2013/PN.Pbr adalah tuntutan pengembalian 2 (dua) buah sertipikat hak guna bangunan sebagai konsekuensi telah dibayarkan sejumlah uang sebesar Rp. 16.931.250.000 (enam belas milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) oleh Merry Gunarti kepada PT. Suriatama Senakencana sesuai Berita Acara Pelaksanaan Putusan Nomor: 10/PDT/EKS-PTS/2010/PN.PBR jo. Nomor : 58/PDT.G/2007/PN.PBR tanggal 22 Nopember 2011 ;---------------------------------------


Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tanah diatas Sertipikat Hak Milik Nomor 758 yang diajukan permohonan peralihan hak oleh Penggugat tidak terdapat sengketa kepemilikan oleh karena sengketa kepemilikannya telah diuji berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dilaksanakan eksekusi. Selanjutnya dihubungkan dengan bukti P-12 berupa Berita

Acara

Pengukuran

dan

Pengembalian

Batas

Nomor

:

941/200.3.14.71/VII/2014 tanggal 21 Juli 2014, didalam Peta Situasinya diperoleh fakta hukum bahwa terhadap bidang tanah Penggugat diatas Sertipikat Hak Milik Nomor 758 atas nama Penggugat tidak terdapat tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 150 atas nama PT. Suriatama Senakencana, sehingga alasan Tergugat menunda permohonan peralihan hak atas tanah yang dimohon oleh Penggugat sebagaimana disebutkan Tergugat dalam surat keputusan objek sengketa pada angka 1 huruf a adalah tidak beralasan hukum ;--------------------------Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dalil Jawaban Tergugat tertanggal 18 Maret 2015 halaman 3 angka 8 disebutkan bahwa Hak Guna Bangunan No. 331 Kel. Tangkerang tersebut telah berakhir haknya tanggal 24 Desember 2011, sehingga statusnya kembali menjadi tanah Negara, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah : “Hapusnya Hak Guna Bangunan atas tanah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 mengakibatkan tanahnya menjadi tanah Negara” ;--------------------------------------------Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 100 ayat (1) huruf d Undangundang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa Pengakuan Para Pihak merupakan alat bukti, dengan demikian pengakuan Tergugat sebagaimana


disebutkan dalam dalil jawabannya merupakan alat bukti yang memiliki nilai pembuktian yang sah ;--------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa memperhatikan bukti T.II.Int-2 berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 150/Tangkerang Tengah tanggal 28 Desember 1991 Surat Ukur Nomor 1047/2005 tanggal 26 Desember 2005 atas nama PT. Suriatama Senakencana dahulu Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 331/Tangkerang Surat Ukur Nomor 1873/1990 tanggal 5 Nopember 1990 Luas 4.675 m² atas nama Heri Tanto yang kemudian beralih kepada Merry Gunarti, pada lembar halaman Pendaftaran-Pertama huruf d) tertulis “Berakhirnya hak tanggal 24 Desember 2011”. Dengan demikian apabila fakta hukum tersebut dihubungkan dengan keterangan Tergugat sebagaimana termuat didalam surat jawabannya tertanggal 18 Maret 2015 halaman 3 angka 8, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Hak Guna Bangunan Nomor 150 Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai telah berakhir haknya pada tanggal 24 Desember 2011, sehingga sesuai ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah statusnya kembali menjadi tanah Negara, yang membawa konsekuensi hukum bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 150 atas nama PT. Suriatama Senakencana tidak berlaku lagi dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum ;------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan sebagai berikut :----------------------------

bahwa terhadap tanah diatas Sertipikat Hak Milik Nomor 758 atas nama Penggugat yang telah dimohonkan peralihan hak sesuai Surat Pengantar Nomor : 02/PPAT-SA/IX/2014 tanggal 03 Oktober 2014 tentang Permohonan Peralihan Hak Atas Tanah, tidak terdapat tumpang tindih baik sebagian maupun seluruhnya dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor


150/Tangkerang Tengah tanggal 28 Desember 1991 Surat Ukur Nomor 1047/2005 tanggal 26 Desember 2005 atas nama PT. Suriatama Senakencana

dahulu

Sertipikat

Hak

Guna

Bangunan

Nomor

331/Tangkerang Surat ukur Nomor 1873/1990 tanggal 5 Nopember 1990 Luas 4.675 m² yang dibuktikan dengan Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas Nomor : 941/200.3.14.71/VII/2014 tanggal 21 Juli 2014; -

bahwa terhadap bidang tanah diatas Sertipikat Hak Milik Nomor 758 atas nama Penggugat, sengketa kepemilikannya telah diuji berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dilaksanakan eksekusi ;-----------------------------------------------------------------------------------------

-

bahwa pokok gugatan perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri Pekanbaru Reg. Nomor : 83/Pdt.G/2013/PN.Pbr bukan mengenai sengketa kepemilikan hak atas tanah melainkan tuntutan pengembalian 2 (dua) buah sertipikat hak guna bangunan sebagai konsekuensi telah dibayarkan sejumlah uang oleh Merry Gunarti kepada PT. Suriatama Senakencana ;

-

bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 150/Tangkerang Tengah tanggal 28 Desember 1991 Surat Ukur Nomor 1047/2005 tanggal 26 Desember 2005 atas nama PT. Suriatama Senakencana telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 24 Desember 2011, sehingga sesuai ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah statusnya kembali menjadi tanah Negara, dengan demikian Sertipikat Hak Guna Bangunan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum lagi ;-------------Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta dan pertimbangan

hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dasar pertimbangan Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa adalah tidak beralasan


hukum, sehingga Tergugat telah tidak cermat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa secara substansi, tindakan Tergugat dalam penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik khususnya Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum dimana dalam asas ini dituntut kecermatan atau ketelitian Pejabat Tata Usaha Negara dalam memproses hingga sampai pada tahap penerbitan suatu Keputusan Tata Usaha Negara agar tidak merugikan pihak lain yang mempunyai kepentingan didalamnya, sebagaimana dimaksud didalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Juncto Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka patut secara hukum Majelis Hakim menyatakan dalil gugatan Penggugat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka berpedoman pada ketentuan Pasal 97 ayat 9 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Juncto Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Juncto Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, didalam amar putusan ini juga mewajibkan kepada Tergugat untuk membatalkan dan mencabut objek sengketa a quo, serta melanjutkan proses permohonan peralihan hak atas tanah yang dimohonkan Penggugat sesuai dengan Surat Pengantar Nomor : 02/PPATSA/IX/2014 tanggal 03 Oktober 2014 tentang Permohonan Peralihan Hak Atas Tanah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----------------------------Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini sebagaimana ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun


1986 Juncto Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Juncto Undang-ndang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;------------------------------------Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (vrije bewijs) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa

dan mengadili

sengketa ini, Majelis

Hakim mempelajari

dan

memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;-----------------------------------------------Mengingat : ----------------------------------------------------------------------------------------------1.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;--------------------------------------------------------------------------------------------

2.

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Atas Perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-------------------

3.

Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;------------------------------------------------------------------------------------------

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

5.

Peraturan lainnya yang saling terkait ;----------------------------------------------------


MENGADILI

DALAM EKSEPSI : -

Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi Seluruhnya ;------------------

DALAM POKOK PERKARA : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----------------------------------2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru No. 1398/300.14.71/XI/2014 Perihal : Penundaan Proses Peralihan Hak tertanggal 17 Nopember 2014 ; ---------------------------------------------------------------3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru No. 1398/300.14.71/XI/2014 Perihal : Penundaan Proses Peralihan Hak tertanggal 17 Nopember 2014 ; ---------------------------------4. Memerintahkan

Tergugat

untuk

memproses

permohonan

Penggugat

sebagaimana tersebut dalam Surat Pengantar Nomor : 02/PPAT-SA/IX/2014 tanggal 03 Oktober 2014 tentang Permohonan Peralihan Hak Atas Tanah yang tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 758 Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Surat Ukur No. 910/2005 tanggal 30 Juni 2005 Luas 7.017 m² (dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor 5822 Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru tanggal 6 April 2001 Surat Ukur No. 48/Tangk. Tengah/2001 tanggal 9 Maret 2001 Luas 7.500 m²) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;----------------5. Membebankan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sebesar Rp. 184.500,- (seratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah) secara tanggung renteng ;---------------------------------


Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari : SELASA tanggal 16 JUNI 2015 oleh Kami : ELFIANY,S.H., MKn., sebagai Hakim Ketua Majelis, NASRIFAL,S.H.,M.H., dan FITRI WAHYUNINGTYAS, S.H.,

masing-masing

sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Rabu, tanggal 17 JUNI 2015 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh TAGOR SIHOMBING, SmHK., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan dihadiri Kuasa Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasa Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

ttd

NASRIFAL, S.H., M.H.

ELFIANY, S.H.,M.Kn.

ttd

FITRI WAHYUNINGTYAS, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

TAGOR SIHOMBING, Sm.Hk.


BIAYA PERKARA : 1. Pendaftaran Gugatan

:

Rp.

30.000.-

2.

ATK

:

Rp.

50.000.-

3.

Panggilan

:

Rp.

87.500.-

4.

Meterai

:

Rp.

12.000.-

5.

Redaksi

:

Rp.

5.000.-

JUMLAH

:

Rp. 184.500.-

(Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah) ;


PTUN-Pbr DEMI KEADILAN YANG BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents