P U T U S A N No. 52/ G / 2012/ PTUN-Pbr. “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah memutuskan dalam putusannya sebagaimana berikut dalam sengketa antara : -----------------------------------------------------------------WINAR SAKTI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Jalan Pandan No. 40 RT.008/RW.008, Desa Gang Buntu Kecamatan Medan Timur Kota Medan;------------------------------------------------Memberikan Kuasa Kepada:-------------------------------------------------------------1. HMD. Sakti Hasibuan,SH. 2. Marwan Hasibuan,SH. ,MH. 3. Baktiar TS. Sitomorang,SH 4. Rahma Kareni,SH. Kesemuanya
Kewarganegaraan
Indonesia,
Pekerjaan
Advokat/Konsultan
Hukum. Alamat di Jalan Intan No. 59-F/25 Medan, Berdasarkan Kuasa
Khusus
tertanggal
12 Desember
2012
Surat
, selanjutnya
disebut..................................................................................... PENGGUGAT ;-----------------------------------
M E L A W A N ----------------------------------------
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BENGKALIS, Berkedudukan di Jalan R.A Kartini No. 10 Kabupaten Bengkalis, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Januari 2012 Menguasakan kepada:--------------------------
1. H.
Sugiarto,S.Sos,MH.,
NIP.
196012111983011001,
Pangkat/Gol
Penata Tk.I -(III/d), Jabatan Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara. 2. Elmiyetti,SH NIP. 196101211986032002, Pangkat / Gol Penata Tk.I ( III/d),Jabatan Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak. Ruslan........
2 3. Ruslan
NIP.
195910251983011001,
Pangkat / Gol
Penata
Tk.I
( III/B),Jabatan Kepala Sub Seksi Penanganan Perkara. Selanjutnya disebut sebagai....................................................................... TERGUGAT; DAN;----------------------------------------------------------------------------------------H.SYAED HASYIM, Indonesia , pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Abadi N0.05 RT.001/RW.003 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Propinsi Riau.
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukunya
H.Mohd.Saidwan,SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal Nomor 39/SKK-TUN/MSR/II/2013 tertanggal 08 Februari 2013, selanjutnya disebut sebagai………………………………………..…………….. TERGUGAT II Intervensi; Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; --------------------------------------------Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru No.52 /Pen.MH/2012/PTUN-Pbr. tanggal
27 Desember
2012
Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memutus dan menyelesaikan perkara ini ;--------------------------------------------------------------------------------Telah membaca Penetapan Ketua Majelis No. 52/Pen-PP/2012/PTUNPbr. Selasa tanggal 15 Januari 2012 Tentang Pemeriksaan Persiapan ; ------Telah membaca Penetapan Ketua Majelis No.52 / Pen-HS/2012/PTUNPbr. Rabu, tanggal 06 Februari 2013
Tentang Penetapan Hari Persidangan
dalam perkara tersebut; ----------------------------------------------------------------Telah membaca Putusan Sela Majelis Hakim No.52/G/2012/PTUN-Pbr pada hari RABU tanggal 12 Februari 2013, tentang masuknya Tergugat II Intervensi sebagai pihak dalam sengketa ini ;---------------------------------------Telah
membaca
berkas
perkara
dan
surat-surat
lainnya
yang
bersangkutan dengan berkas perkara tersebut ;------------------------------------Telah mendengarkan
keterangan
saksi yang
diajukan oleh para
pihak diperidangan;----------------------------------------------------------------------Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan;--TENTANG…….
3 ---------------------------- TENTANG DUDUKNYA SENGKETA ----------------------Desember
2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata
Usaha Negara Pekanbaru tanggal 27 Desember
2012 dan telah diperbaiki
tanggal 29 Januari 2012 dengan Register Perkara No.52/G/2012/PTUNPbr,mengemukakan alasan dan hal-hal sebagai berikut;--------------------------Bahwa objek sengketa dalam Perkara ini adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2442 tanggal 29 April 2009 dengan Surat Ukur No. 60/Balai Makam/2009 atas nama H. Syaed Hasyim;---------------------------------------Yang menjadi dasar serta alasan-alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan adalah sebagai berikut;--------------------------------------------------------1. Bahwa Penggugat adalah pemilik Sertipikat Hak Milik No. 211/Desa Balai Makam, tanggal 27 Januari 1994 dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No. 2159/1993, luasnya
7.749 m2 (tujuh ribu tujuh ratus empat puluh
Sembilan meter persegi) yang terletak di Jalan Raya Duri-Dumai, Desa Balai Makam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau (Bukti P-II), yang di beli dari Bastian pada tanggal 13 Februari 2008 (Bukti P-V).;---------------------------------------------------------------------------2. Bahwa sekitar bulan Januari 2010 Penggugat melihat di lapangan ada dibangun tembok kira-kira ukuran 2 meter seluas 18 m x 125 m oleh H.Syaed Hasyim, berdasarkan SHM No. 2442/Desa Balai Makam Tahun 2009 dengan Surat Ukur No: 60/ Balai Makam/2009, dengan demikian telah terjadi tumpang tindih (overlapping) dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No.2159/1993 SHM No 211 milik Penggugat sebagaimana tersebut diatas;----------------------------------------------------------------------------------3. Bahwa oleh karena terjadinya overlapping tersebut sudah pernah diadakan musyawarah akan tetapi tidak tercapai kesepakatan. Akhirnya Penggugat telah memajukan gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Dumai dibawah Register Nomor : 17/Pdt.G/2010/PN-Dum (Bukti P-III) dengan amar...........
4 amar putusannya berbunyi sebagai berikut:-------------------------------------Dalam Eksepsi:------------------------------------------------------------------------ Menolak Eksepsi Tergugat-I untuk seluruhnya;------------------------------Dalam Pokok Perkara:--------------------------------------------------------------- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;------------------------ Menyatakan Perbuatan Tergugat-I menguasai tanah milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;--------------------------------------------- Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 2442 atas nama Tergugat-I, yang dibukukan di Bengkalis pada tanggal 29 April 2009, yang diterbitkan oleh Tergugat-II sepanjang mengenai tanah obyek perkara seluas lebih kurang 18 m x 125 m milik Penggugat yang dikuasai Tergugat-I adalah sah milik Penggugat;--------------------------------------------------------------- Menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 211 atas nama Penggugat dahulu Bastian yang dibukukan di Bengkalis pada tanggal 27 Januari 1994 (dibalik namakan ke nama Penggugat pada tanggal 25 Februari 2008) adalah sah dan berkekuatan hukum;------------------------------------------- Menghukum dan memerintahkan Tergugat-II untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik No. 2442 atas nama Tergugat-I, yang dibukukan di Bengkalis pada tanggal 29 April 2009;------------------------------------------ Menghukum Tergugat-I untuk membongkar bangunan
dan atau
mengosongkan tanah perkara,apabila ingkar maka dapat dilakukan dengan bantuan pihak keamanan;---------------------------------------------- Menyatakan Sita Jaminan sah dan berharga;--------------------------------- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang sampai saat ini sejumlah Rp. 2.719.000,-(dua juta tujuh ratus Sembilan belas ribu rupiah);------------------------------------------------------------------------------4. Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri
Dumai tersebut kemudian dimajukan........
5 dimajukan banding oleh H. Syaed Hasyim selaku Tergugat Register
Nomor
:
18/PDT/2011/PTR
(Bukti
P-IIIA)
dengan
dalam amar
putusannya sebagai berikut:-------------------------------------------------------- Menerima
permohonan
banding
Para
Pembanding
semula
Para
Penggugat;--------------------------------------------------------------------------- Membatalkan
putusan
Pengadilan
17/Pdt.G/2010/PN.DUM tanggal
Negeri
Dumai
No.
20 Oktober 2010;-------------------------
Dalam Eksepsi:------------------------------------------------------------------------ Menolak Eksepsi Terbanding-I semula Tergugat-I. Dalam Pokok Perkara:---------------------------------------------------------------
Menolak Seluruh gugatan Terbanding semula Penggugat;-----------------
-
Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Dumai untuk mengangkat Sita (Jaminan) atas tanah obyek
sengketa sebagaimana Surat
Penetapan No. 17/Pdt.G/2010/PN.DUM tanggal 31 Agustus 2010 Jo Berita Acara Sita Jaminan No. 17/Pdt.G/2010/PN.DUM;-----------------
Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biayabiaya yang timbul karena perkara ini dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);----------------------------------------------------------
5. Bahwa
atas
putusan
banding
tersebut
Penggugat
mengajukan
permohonan Kasasi dengan Register Nomor : 2967 K/Pdt/2011 (Bukti PIIIB) yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut : - Menolak Kasasi dari Pemohon Kasasi, WINAR SAKTI tersebut. - Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);--------6. Bahwa
putusan
Kasasi
Mahkamah
Agung
RI
tersebut
telah
diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 08 Oktober 2012, oleh Pengadilan.........
6 Pengadilan Negeri Dumai (Bukti P-IV).Dengan demikian halnya Penggugat masih mempunyai tenggang waktu untuk
mengajukan gugatan
ke
Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru (selama 90 hari terhitung dari tanggal 08 Oktober 2012, sesuai dengan pemberitahuan putusan MA) dalam hal Pembatalan Sertifikat Hak Milik No. 2442
tahun 2009 a.n
H.Syaed Hasyim yang diterbitkan Tergugat:-------------------------------------7. Bahwa sebagaimana isi pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan Penggugat dapat diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, disebabkan Penggugat baru mengetahui secara formal administrasi menurut hukum adalah sejak diberitahukannya putusan Mahkamah Agung RI yaitu pada tanggal 08 Oktober 2012 (sesuai Bukti P-IV) diatas, karena selama ini masih diproses secara hukum dalam perkara perdata;-------------------------------------------8. Bahwa berdasarkan isi Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Dumai Nomor : 17/Pdt.G/2010/PN-Dum (lihat Bukti P-III halaman 29) dalam perkara aquo telah terbukti bahwa kuasa hukum Tergugat pada waktu dipersidangan menyatakan sebagai berikut:------------------------------------….Menimbang bahwa ternyata dari pernyataan kuasa hukum Tergugat-II (Kantor Pertanahan Bengkalis) dalam persidangan telah terungkap dimana ketika melakukan pengukuran atas tanah milik Tergugat-I (i.c
H.Syaed
Hasyim)
dalam rangkaian
prosesual
penerbitan sertifikat maka selain tidak dilakukan pengukuran terlebih dahulu atas tanah milik Penggugat yang lebih awal memiliki
sertifikat
juga
dalam
pengukuran
melibatkan Penggugat dengan alasan
dimaksud
tidak
kalau saat itu pihak
Penggugat sedang tidak berada di wilayah Duri Kecamatan Mandau tapi sedang berada di Medan;-------------------------------------------Bahwa........
7 9.
Bahwa padahal pengukuran yang dilakukan Tergugat dalam proses untuk menerbitkan
SHM No. 2442 tahun 2009 a.n H.Syaed Hasyim
tersebut, wajib menghadirkan dan melibatkan Penggugat selaku tetangga dan Pemilik SHM No. 211 tahun 1994,apalagi SHM atas nama Penggugat tersebut jauh lebih dahulu dikeluarkan Tergugat. Jelas dalam hal ini kelihatannya Tergugat melaksanakan pengukuran penerbitan SHM No.2442 tahun 2009 saksi
tidak
tidak hati-hati serta tidak cermat dan para
komplit.
Dengan
demikian
halnya
sehingga
terjadi
overlapping atas ke 2 sertifikat tersebut, oleh karena itu dapat diragukan pengukuran yang dilakukan Tergugat tidak sesuai dengan proses ketentuan hukum dan diragukan ukuran kemungkinan besar tidak dimulai dari titik koordinat, apalagi ada jalan baru yang diperbuat di atas SHM No.2442 tahun 2009 tersebut;----------------------------------------------10. Bahwa sebagaimana perbuatan Tergugat tersebut diatas jelas melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:--------------------------Pasal 53 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo.Undang-Undang No. 9 tahun 2004 Tentang Perubahan undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;--------------11. Bahwa pelanggaran hukum yang dilakukan Tergugat
pada proses
menerbitkan SHM No. 2442 tahun 2009 dapat dilihat dalam PP No. 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah,
pasal 17,18 dan 19 yang
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:----------------------------------Mewajibkan Tergugat mengeluarkan pengukuran
suatu
sertifikat
sebagai Pejabat Tata Usaha Negara jika keputusan khususnya tanah
baru
yang
dalam
akan
melaksanakan
diterbitkan,
agar
melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan (Penggugat sebagai tetangga yang bersebelahan) selaku pemegang
SHM No. 211 tahun 1994.........
8 1994 dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No. 2159/1993, dimana hal ini tidak dilaksanakan Tergugat pada waktu mengukur SHM No.2442 tahun 2009 sebagaimana Surat Ukur No. 60/Balai Makam/2009. Disebabkan Tergugat tidak melaksanakan cara pengukuran sebagaimana peraturan tersebut diatas sedang Penggugat adalah pemilik tanah SHM No.211 tahun 1994 yang berdampingan dan berbatasan langsung dengan tanah SHM No.2442 tahun 2009, dimana dapat dilihat jauh terlebih dahulu tanah penggugat di keluarkan Surat Ukur dan sertifikatnya;-------12. Bahwa disebabkan telah terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Tergugat atas keputusannya menerbitkan SHM No. 2442 Tahun 2009 dengan Surat Ukur No. 60/Balai Makam/2009, jelas tidak sesuai dengan maksud pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, hal mana juga melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu:-----------------------------------------------------------------------------Asas kecermatan formal (Principle of carefulness);-------------------------sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) huruf b undang-undang No. 5 tahun 1986. Bedasarkan dalil-dalil hukum tersebut diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Pekan Baru dapat menetapkan suatu hari persidangan dalam perkara a quo dengan memanggil para pihak dan selanjutnya memutuskan:---------------------------------------------------------------I.
Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;---------------------
II. Menyatakan batal dan tidak sah Sertifikat Hak Milik No.2442 tanggal 29 April 2009, surat ukur No. 60/Balai Makam/2009 atas nama H. Syaed Hasyim sepanjang tumpang tindih seluas 18 m x 125 m yang merupakan tanah Penggugat sesuai dengan SHM N0. 211 tahun 1994 dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No. 2159/1993;-------------------------------------------Mewajibkan........
9 III. Mewajibkan Tergugat i.c Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkalis mencabut dan membatalkan Sertifikat Hak Milik No. 2442 tanggal 29 April 2009 dengan Surat Ukur No. 60/Balai Makam/2009 atas nama H. Syaed Hasyim sepanjang tumpang tindih dengan tanah seluas lebih kurang 18 m x 125 m yang overlapping dengan tanah Penggugat;----IV. Menghukum Tergugat membayar semua ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;-----------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Tergugat atas gugatan Penggugat tersebut telah mengajukan Jawaban tertanggal
21 Februari
2013
yang pada pokoknya
sebagai berikut : -------------------------------------------------------------------------DALAM EKSEPSI:-------------------------------------------------------------------------1. Bahwa Tergugat menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas diakui oleh Tergugat;-------------------------------------------------2. Gugatan Penggugat telah melebihi tenggang waktu (Daluarsa);---------------a. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan
puluh
)
hari
terhitung
sejak
saat
diterimanya
atau
diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara apabila Penggugat berasumsi bahwa objek perkara dalam tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang dimaksud adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak diberitahukannya putusan Mahkamah Agung RI pada tanggal 8 Oktober 2012 adalah tidak benar menurut hemat tergugat adalah mustahil karena Penggugat telah mengetahui sejak di daftarkan gugatan Penggugat di kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai
pada
tanggal
14
April
2010
dibawah
register
No.
68/SK/2010/PN.Dum dalam hal tersebut tersirat dalam catatan Putusan Pengadilan Negeri Dumai No 17/Pdt.G/2010/PN.DUM serta Putusan……
10 Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 18/PDT/2011/PTR dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2967/K/Pdt/2011, sehubungan hal tersebut diatas gugatan terhaadap Tergugat telah daluarsa;---------------3. Tentang Gugatan Kurang Pihak/Plurium Litis Consortium:--------------------Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini pihaknya tidak lengkap karena ada pihak lain yang tidak diikut sertakan sebagai Tergugat antara lain:---------------------------------------------------------------------------------------a. H. Zalik Aris selaku Penjual dimana dalam Surat Keterangan Jual Beli tanggal 20 Februari 2009 Tergugat Intervensi memperoleh objek perkara berdasarkan Jual Beli;-------------------------------------------------------------b. Kepala Desa/Penghulu Desa Balai Makam yang mengetahui kronologis terhadap objek perkara;-----------------------------------------------------------Berdasarkan eksepsi tersebut memohon dengan hormat kepada Bapak Majelis Hakim dapat memutuskan, yaitu menerima eksepsi Tergugat dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;-----------------------------------------DALAM POKOK PERKARA:--------------------------------------------------------------1. Bahwa segala apa yang diuraikan oleh Tergugat dalam eksepsi diatas, mohon dimuat dalam pokok perkara yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan ( mutatis mutandis ):-----------------------------------2. Bahwa Proses penerbitan SHM Nomor 2242/2009 Desa Balai Makam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis atas nama H. SYAED HASYIM
seluas 10.103 M² tersebut telah sesuai prosedur dan
ketentuan yang berlaku, dengan tahapan sebagai berikut:-----------------a. Pengajuan permohonan oleh Pemohon. b. Pengukuran/Pengumpulan Data Fisik. c. Penerbitan Peta Bidang Tanah. d. Pemeriksaan Tanah oleh Panitia Pemeriksaan Tanah A (Panitia A). Penerbitan………
11 e. Penerbitan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik atas nama H. SYAED HASYIM tanggal 28 April 2009;------------------------------------f. Penerbitan Surat Ukur
tanggal
7
April 2009
Nomor 60/Balai
Makam/2009 atas nama H. Syaed Hasyim;-------------------------------3. Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 2442/2009 Desa Balai Makam atas nama H. Syaed Hasyim seluas 10.103 M²;-------------------------------4. Bahwa
Kantor
Pertanahan
Kabupaten
Bengkalis
(
Tergugat
)
menerbitkan sertipikat atas nama Tergugat Intervensi tidak melanggar Paraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang pendaftaran Tanah dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikeluarkan dengan benar sesuai dengan prosedur dan tidak dengan
cara
berbuat
sewenang-wenang,
Pertanahan Kabupaten Bengkalis
dalam
hal
ini
Kantor
( Tergugat) selalu berpegang pada
azas kecermatan formal ( Principle of carefulness ) dan azas kepastian hukum
(Pprinciple
of
Legal
)
dikarenakan
Tergugat
sebagai
lembaga/Instansi yang diantaranya mempunyai tugas pokok dan fungsi mencatat pendaftaran tanah yang ada di Indonesia, dan tindakan administratif Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara adalah dalam rangka melaksanakan Fungsi Pelayanan Publik di bidang Pertanahan:----------------------------------------------------------------Berdasarkan alasan-alasan hukum yang Tergugat uraikan diatas bahwa Tergugat dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik No.2442 Tahun 2009 /Desa. Balai Makam Kecamatan Mandau materiel adalah tidak mengandung
secara prosedur/formal dan secara
cacat hukum dan telah dikeluarkan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak berbuat sewenang-wenang;------------------------------------------------------Atas dasar uraian tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan:---------------------------------------dalam.........
12 Dalam Eksepsi:----------------------------------------------------------------------------- Menerima Eksepsi Tergugat;---------------------------------------------------------Dalam Pokok Perkara:--------------------------------------------------------------------- Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;--------------------------- Menyatakan sah Keputusan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 2442 Tahun 2009 An. Syaed Hasim;------------------------------------- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa
dalam
perkara ini
Majelis
Hakim
telah
menerima Surat Permohonan Intervensi dari H.Syaed Hasyim melalui kuasa hukumnya tertanggal 12 Februari 2013, yang intinya mohon untuk diikut sertakan sebagai pihak dalam perkara yang sedang berjalan, dan atas permohonan tersebut, Majelis
Hakim
telah menyatakan sikapnya
yang
dituangkan dalam Putusan Sela Nomor 52/G/2012/PTUN-Pbr tanggal 13 Februari 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : ----------------------------
MENGADILI 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Intervensi ; ---------------------------2. Menyatakan Pemohon Intervensi, H SYAED HASYIM diterima masuk sebagai
pihak
dalam
perkara
Nomor
52/G/2012/PTUN-Pbr
dan
terhadapnya ditetapkan sebagai pihak Tergugat II Intervensi ; -----------3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ; -----------Menimbang,
bahwa
setelah
Permohonan
dari
H.Syaed
Hasyim
melalui kuasa hukumnya dikabulkan oleh Majelis Hakim dan ditetapkan sebagai Tergugat II Intervensi, selanjutnya Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban tertanggal 21 Februari 2013 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:--------------------------------------------------------------------------------------Dalam Eksepsi:---------------------------------------------------------------------------I.
Kompetensi Absolut/Kewenangan mengadili dan daluarsa;-----------------Bahwa...........
13 - Bahwa melihat posita gugatan pada angka 1, 2, 3 dimana inti persoalan adalah mengenai tentang kepemilikan hak atas tanah, yang sudah diterbitkan Surat Hak Miliknya oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis, masing-masing:---------------------------------------1. SHM Nomor : 211/Desa Balai Makam tanggal 27 Januari 1994 dengan Surat Ukur / gambar situasi No. 2159, luas 7.749 m2 yang terletak di Jalan Raya Duri–Dumai , Desa Balai Makam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau An. WINAR SAKTI; 2. SHM Nomor : 2442/Desa Balai Makam Tahun 2009 dengan Surat Ukur No. 60/Balai Makam/2009 An. H. SYAED HASYIM telah terjadi tumpang tindih (overlapping) dengan Surat Ukur / Gambar Situasi No. 2159/1993 SHM No. 211 milik Penggugat yaitu WINAR SAKTI;--------------------------------------------------------------------------3. Pernah diadakan musyawarah, tetapi tidak ada kesepakatan akhirnya Penggugat mengajukan gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Dumai;------------------------------------------------------------------ Bahwa mengenai posita Gugatan tersebut diatas, sengketa Hak Kepemilikan bukanlah kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksanya tapi adalah merupakan kewenangan Pengadilan Negeri, dan dalam perkara a quo telah mendapat keputusan baik di Pengadilan Negeri Dumai, Pengadilan Tinggi Pekanbaru maupun tingkat Mahkamah Agung RI dengan putusan Nomor : 2967K/Pdt/2011 tanggal 23 April 2012 dengan amar keputusan yaitu:----------------------------------------------------------------1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi WINAR SAKTI;--2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). - Bahwa dalam pertimbangan Hukum dari Putusan Mahkamah Agung RI tersebut........
14 RI tersebut diatas, tidak ada menyebut tentang tumpang tindihnya atas objek perkara atas kedua SHM atas nama WINAR SAKTI maupun
atas
nama
H.
SYAED
HASYIM,
maka
dalil
yang
dikemukakan oleh Penggugat tidak benar dan tidak berdasarkan Hukum sama sekali;------------------------------------------------------------ Bahwa Penggugat telah mengetahui dan menyadari di bulan Januari 2010 adanya SHM No. 2442/Desa Balai Makam milik H. SYAED HASYIM dengan Gambar Situasi / Surat Ukur No. 60/Balai Makam/2009, dan sudah pernah diadakan musyawarah oleh kedua belah pihak atas sengketa kepemilikan dalam perkara a quo, seharusnya sejak diketahuinya SHM milik H. SYAED HASYIM, Penggugat
mengajukan
gugatan
tentang
keabsahan
SHM
milik
H. SYAED HASYIM ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, tetapi Penggugat tidak melakukan gugatannya, jadi bukan dihitung tanggal 08 Oktober 2012, sejak diberitahukannya putusan Mahkamah Agung RI tersebut diatas, adalah kesalahan besar, dan mengada-ada, sebagaimana gugatan point 6 dan 7 tersebut. Oleh karena gugatan yang
diajukan
Penggugat
sudah
lewat
waktu
/
daluwarsa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Pasal 77 ayat (1) UU No. 55 Tahun 1986 tersebut sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 5 Tahun 1986;-------------------------------------------------------------------------------Maka atas dasar-dasar tersebut diatas gugatan tersebut haruslah di tolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, apalagi Penggugat hanya menggunakan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986, sebagai dasar untuk menghitung tenggang waktu, adalah tidak Lengkap........
15 lengkap dan kurang tepat, karena dalam Pasal 55 tersebut secara Letterlyke hanya menyebutkan bahwa : “sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat TUN”. Bahwa waktu 90 hari yang dimaksud dalam Pasal 55 tersebut adalah tenggang waktu yang diberikan kepada Pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan TUN yang hendak digugat sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan Pasal 55. - Bahwa untuk posita gugatan selanjutnya, tidak kami tanggapi lagi karena apa yang sudah di putuskan oleh Mahkamah Agung RI dalam perkara a quo sudah jelas, sudah benar dan tepat dan saat ini telah diajukan Permohonan untuk Eksekusi diatas lahan yang menjadi objek sengketa ke Pengadilan Negeri Dumai oleh H. SYAED HASYIM; - Bahwa alasan-alasan yang diajukan Penggugat tidak tepat, dan tidak berdasarkan hukum, dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali atas Pengakuan yang jelas dan tegas, supaya Majelis Hakim tidak terkecoh oleh dalil-dalil Penggugat;-------------II.
Dalam Eksepsi:----------------------------------------------------------------------1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;-----------------------------------------------------------------------2. Menyatakan
Pengadilan
Tata
Usaha
Negara
tidak
berwenang
memeriksa dan mengadili perkara a quo;------------------------------------3. Menyatakan
gugatan
Penggugat
tidak
dapat
diterima
untuk
seluruhnya (N.O);----------------------------------------------------------------III. Dalam Pokok Perkara:-------------------------------------------------------------1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;---------------------------2. Menyatakan keputusan TUN berupa objek perkara yang dikeluarkan / diterbitkan oleh Tergugat adalah sah dan telah sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;------------------------------------Membebankan........
16 3. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara a quo kepada Penggugat;------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut,
Penggugat telah mengajukan
dan atas Replik tersebut, Tergugat
Replik
tertanggal 06 Maret
2013
dan Tergugat II Intervensi Telah
mengajukan Duplik tertanggal 18 Maret 2013;--------------------------------------Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti dipersidangan berupa fotocopy surat yang sudah telah diberi materai secukupnya,
dan telah disesuaikan dengan
aslinya dengan diberi tanda P-1 dan P-8 adalah sebagai berikut:-----------------1.
Bukti P-1
:
Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 2442 tanggal 29 April 2009 A/N H.Syaed Hasyim, (copy dari
foto
copy);-----------------------------------------------------------2.
Bukti P-2
:
Fotocopy Surat Sertipikat Hak Milik No. 211 tanggal 27 Januari 1994 A/N Winar Sakti ( foto copy sesuai dengan aslinya );----------------------------------------------
3.
Bukti P-3
:
Fotocopy Surat Putusan Pengadilan Negeri Dumai Reg. No. 17/Pdt/2010/PN-DUM tanggal 20 Oktober 2010 ( foto copy sesuai dengan aslinya );--------------------------
4.
Bukti P-4
:
Foto copy Surat Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Reg. No. 18/Pdt/2011/PTR tanggal 22 Juni 20112010 ( foto copy sesuai dengan aslinya );------------------------
5.
Bukti P-5
:
Fotocopy Surat Putusan Mahkamah Agung RI Reg.No. 2967 K/Pdt/2011 tanggal 23 April 2012( foto copy sesuai dengan aslinya );--------------------------------------
6.
Bukti P-6
:
Fotocopy Surat Putusan Mahkamah Agung RI Reg.No. 2967 K/Pdt/2011 tanggal 08 Oktober 2012 ( foto copy sesuai………
17 sesuai dengan aslinya );------------------------------------7.
Bukti P-7
:
Fotocopy Surat Akta Jual Beli N0. 49/2008 tanggal 23 Februari
2008
yang
dikeluarkan
Notaris/PPAT
Hazmentori,SH (copy dari foto copy);---------------------8.
Bukti P.8
:
Fotocopy Surat Peta Tanah atas terjadinya overlapping tanah Sertipikat Hak Milik No. 2442/2009 dengan Sertipikat Hak Milik No. 211/1994, (foto copy sesuai dengan aslinya);-----------------------------------------------
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotocopy surat yang telah diberi materai secukupnya
yang
telah dilegalisir dan setelah dicocokkan sesuai dengan
aslinya T-1 s/d T-13 sebagai berikut:-------------------------------------------------1.
Bukti T-1
:
Foto copy Surat Permohonan H. Syaed Hasyim tanggal 20 April 2009.(foto copy sesuai dengan aslinya );--------
2.
Bukti T-2
:
Fotocopy Bidang 2009
Surat
Pernyataan
Tanah (Sporadik)
Penguasaan
tanggal
05
Fisik
Februari
N0. 009/SK/BM/II/2009 ( foto copy sesuai
dengan aslinya );---------------------------------------------3.
Bukti T-3
:
Fotocopy Surat keteranagan Jual Beli tanggal 20 Februari 2008 ( foto copy sesuai dengan aslinya );------
4.
Bukti T-4
:
Fotocopy Surat Pernyataan H. Zalik Aris tanggal 20 Januari 2008. ( foto copy sesuai dengan aslinya );------
5.
Bukti T-5
:
Fotocopy Surat Keterangan Khalifah Sofyan Januari 2008. ( foto copy sesuai dengan aslinya );---------------
6.
Bukti T-6
:
Fotocopy
Surat
Keterangan Ahmad Basri Januari
2008. ( foto copy sesuai dengan aslinya );--------------Fotocopy........
18 7.
Bukti T-7
:
Fotocopy
Surat
Tanda
Penerimaan
Laporan
Kehilangan Surat/Barang tanggal 08 April 2008 Nomor STPLKB/164/IV/2008/SPK. ( foto copy sesuai dengan aslinya );---------------------------------------------8.
Bukti T-8
:
Fotocopy
Surat
Keterangan
Tanah
tanggal
11
Desember 1973. ( foto copy sesuai dengan aslinya );---9.
Bukti T-9
:
Fotocopy Surat Keterangan Mak Jam tanggal 20 April 1999. ( foto copy sesuai dengan aslinya );-----------------
10. Bukti T-10 :
Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis Nomor: 175-520.1-05.02-2009 tanggal 28 April 2009.(foto copy sesuai dengan aslinya);---------------------------------------------------------
11. Bukti T-11 :
Fotocopy Surat Buku Tanah Hak Milik N0.2442 tanggal 29 April 2009, Surat Ukur Nomor: 60/Balai Makam/2009 tanggal 07 April 2009. (foto copy sesuai dengan aslinya);-----------------------------------------------
12. Bukti T-12 :
Fotocopy Gambar Ukur An. Bastian yang telah dilegalisir. (foto copy sesuai dengan aslinya);-------------
13. Bukti T-13 :
Fotocopy Gambar Ukur An.H.Syaed Hasyim yang telah dilegalisir (foto copy sesuai dengan aslinya);-------------
Menimbang, bahwa untuk membuktikan serta menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat alat bukti berupa foto copy surat dan telah dimateraikan secukupnya, telah
dilegalisir dan
dicocokkan dengan aslinya yaitu 1.Bukti.T.II.Intv-1 s/d Bukti T.II.Intv-15, sebagai berikut;----------------------------------------------------------------------------Bukti…….
19 1. Bukti T.II.Intv-1 : :
Fotocopy Surat SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 2442 tanggal 29 April 2009 dengan surat Ukur No. 60/Balai Makam/2009 tanggal 07 April 2009 luas 10.103 M2. A/N. H. Syaed Hasyim yang
diterbitkan
oleh
Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Bengkalis. ( foto copy sesuai dengan aslinya );----------------------------2. Bukti T.II.Intv-2 : :
Fotocopy Tinggi
Surat
Putusan
Pekanbaru
No.
Pengadilan
18/Pdt/2011/PTR.
Tanggal 22 Juni 2012 (copy dari foto copy);---3. Bukti T.II.Intv-3 : :
Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI No. 2967/K/Pdt/2012 tanggal 23 April 2012.(copy dari foto copy);---------------------------------------
4. Bukti T.II.Intv-4 : :
Fotocopy Surat Permohonan Pengangkatan Sita (Jaminan) tanggal 01 April 2013.(copy dari foto copy);---------------------------------------------------
5. Bukti T.II.Intv-5 : :
Fotocopy
Putusan
PN
Dumai
Nomor:
17/Pdt.G/2010/PN.Dum tanggal 20 Oktober 2010.(copy dari foto copy);------------------------6 Bukti T.II.Intv-6 : :
Fotocopy
Putusan
PN.
Bengkalis,
Nomor:
03/Pdt.G/2010/PN.Bks tanggal 07 Oktober 2010.(copy dari foto copy);------------------------7. Bukti T.II.Intv-7 : :
Fotocopy Surat Keterangan tanggal 16 Agustus 2010
dari
Khalifah
Sofyan,
Ketua
RT.001/RW.006 Balai makam-Duri. ( foto copy sesuai dengan aslinya );----------------------------8 Bukti T.II.Intv-8 : :
Fotocopy
Surat
Salinan
Berita
Acara
Pengukuran dari Kakan Pertanahan Bengkalis N0……….
20 N0. 06/3-14.03/I/2013 tanggal 04 Januari 2013.(copy dari foto copy);------------------------9 Bukti T.II.Intv-9 : :
Fotocopy
Surat
Keterangan
H.
Sahminan
Tambusai tanggal 15 Desember 2010. Mantan Kepala Desa/Penghulu Balai makam.(copy dari foto copy);---------------------------------------------10 Bukti T.II.Intv-10 : :
Fotocopy Surat Keterangan Khalifah Sofyan, tanggal
08
Desember
2010
Ketua
RT.001/RW.006 Kep. Balai Makam, Duri. ( foto copy sesuai dengan aslinya );----------------------11 Bukti T.II.Intv-11 : :
Fotocopy Surat Pernyataan tentang Kronologis dari
Perkaranya,
Tjemerlang,SH.
N0
dari :
Notaris
Leg/XII/2010
Unang (Mono)
tanggal 04 Desember 2010 dibuat oleh H.Zalik Aris. ( foto copy sesuai dengan aslinya );-------12 Bukti T.II.Intv-12 ::: : :
Foto copy Surat Kuasa Khusus Nomor : 36 / SKK-PDT / HT / IV / 2013 tanggal 29 April 2013, tentang Kontra Memori Kasasi. ( Foto copy sesuai dengn aslinya ) ;-----------------------
13 Bukti T.II.Intv-13 ::: : :
Foto copy Surat Kuasa Khusus No : 35 / SKKPDT / HT / III / 2013 tanggal 26 Maret 2013. ( Foto copy sesuai dengan aslinya );---------------
14 Bukti T.II.Intv-14 ::: : :
Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan No: Pengaduan /313/V/2013/RI AU/BKS/SEK-MDU tangal 08 Mei 2013 ( Foto copy sesuai dengan aslinya );-----------------------
15 Bukti T.II.Intv-15 ::: : :
Foto copy Surat Setoran Biaya Perkara Angkat Sita Jaminan Perkara No: 17/PDT.G/2010/PNDUM………
21 DUM, sebesar Rp. 1.500.000,- tanggal 07 Mei 2013. ( Foto copy sesuai dengan aslinya );------Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini selain mengajukan bukti berupa surat juga mengajukan bukti berupa saksi sebanyak 3(tiga) orang 2 (dua) orang saksi fakta dan 1(satu) orang saksi Ahli yaitu:-------------1. INDRA MUCHIN (dibawah sumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----------------------------------------------------------------------------------
Bahwa benar saksi mengetahui permasalahan yang terjadi dalam perkara ini yaitu sengketa lahan antara Winar Sakti dengan H. Syaed Hasyim.
-
Bahwa benar alas hak Winar Sakti Sertipikat Hak Milik Nomor : 211/1994.
-
Bahwa benar Saksi pernah melihat Sertipikat Hak Milik Winar Sakti Pada waktu saya ikut sidang di PN Dumai.
-
Bahwa benar luas tanah Winar Sakti Sekitar 7.749 M2.
-
Bahwa benar saksi juga mempunyai tanah disekitar lokasi objek sengketa sekitar arah barat lebih kurang 100 Meter dari Winar Sakti.
-
Bahwa benar
saksi pernah turun langsung ke tanah objek
sengketa. -
Bahwa benar Winar Sakti mendapatkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 211/1994 Pada tahun 1998 Winar Sakti membeli lahan ke Bastian, kemudian pada tahun 2008 lahan tersebut pindah Winar Sakti;------------------------------------------------------------------
Bahwa……..
22 -
Bahwa benar disekitar tanah objek sengketa sudah ditemboki.
-
Bahwa benar yang menemboki tanah tersebut adalah H. Syaed Hasyim.
-
Bahwa benar aktifitas diatas tanah objek sengketa dulu berupa pabrik rotan.
-
Bahwa benar pada tahun 1994 ada dilakukan pengukuran diatas tanah objek sengketa.
-
Bahwa benar
Saya tidak mengetahuinya pada tahun 2009 di
lakukan pengukuran. -
Bahwa benar saksi mengetahui batas-batas tanah Winar Sakti yaitu
Bersempadan
tanah
Penggugat
dengan
Tergugat
II
Intervensi. -
Bahwa benar
saksi mengetahui batas-batas tanah Penggugat
sekarang ini :------------------------------------------------------------------ Utara berbatas dengan Perumahan Rakyat. - Selatan berbatas dengan Jalan Raya Dumai. - Timur berbatas dengan Muh. Zein. - Barat berbatas dengan Ibuk Rifda (Sekarang Syaed Hasyim). -
Bahwa benar keadaan disekitar tanah sengketa sekarang ini sudah dipagar dan ditemboki oleh Tergugat II Intervensi.
-
Bahwa benar saksi mengetahui bahwa perkara ini bermasalah pada waktu persidangan di Pengadilan Negeri Dumai.
2.
HANDRI
UTAMA
NASUTION
(dibawah sumpah)
pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut;----------------------------------------------------Bahwa…….
23 -
Bahwa benar saksi mengetahui permasalahan perkara ini tentang Sertipikat Hak Milik Nomor : 211/1994.
-
Bahwa benar saksi mengetahui batas-batas tanah Penggugat yaitu:-------------------------------------------------------------------------- Utara berbatas dengan Powerlin. - Selatan tidak mengetahuinya - Barat berbatas dengan Tergugat II Intervensi. - Timur berbatas dengan Pak Zen. - Bahwa benar saksi mengetahui ada permasalah antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi pada tahun 2008 akhir. - Bahwa benar Overlapping terjadi Pada tahun 2009. - Bahwa benar sudah dilakukan pertemuan pada pertengahan tahun 2009 antara Penggugat, saya dan Tergugat II Intervensi. - Bahwa benar H. Syaed Hasyim pernah
menunjukan fotocopy
sertipikat. - Bahwa
benar
masalah
overlapping
pernah
dimediasi
oleh
Kelurahan pada tahun 2009. - Bahwa benar tidak tercapai kesepakatan, akhirnya ditempuh melalui jalur hukum. - Bahwa
benar
Pada
pertengahan
tahun
2010
Penggugat
melakukan pengukuran tanahnya kembali. - Bahwa benar
Pada tahun 2008 saksi pernah kelapangan untuk
pengukuran tanah pada lokasi objek sengketa guna balik nama Bastian ke Tergugat II Intervensi. - Bahwa benar ada pabrik rotan pada lokasi objek sengketa. - Bahwa benar disekitar lahan milik Penggugat sudah ada tempat tinggal. Bahwa…..
24 - Bahwa benar tugas Saya diberi kepercayaan untuk melihat lokasi tanah objek sengketa. - Bahwa benar saya mempunyai tanah disekitar Lokasi
objek
sengketa. - Bahwa benar saksi mengetahui persis bahwa tanah
Penggugat
bersempadan dengan tanah Tergugat II Intervensi. - Bahwa benar batas-batas patok tanah objek Sengketa ada 2 titik disebelah barat. 3. Prof.Dr.
MUHAMMAD
YAMIN,SH,MS,CN. ( dibawah sumpah) pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut;------------------------------------------- Bahwa benar saksi mengetahui bagaimana Proses terbitnya sertipikat dihubungkan denga objek sengketa, bahwa sipemohon dalam bermohonan kepeda pejabat yang berwenang untuk menerbitkan sertipikat mencantumkan beberap syarat yang harus dipenuhi yaitu:------------------------------------------------------ Pemohon punya Alas Hak. - Data Pemohon. - Pembayaran Pajak. -
Bahwa benar dilakukan BPN kalau terjadinya tumpang tindih (overlapping)
dalam
menerbitkan sertipikat
dalam hal ini
menerima langsung permohonan dari pemohon,akan tetapi seharus BPN turun kelapangan untuk menentukan batas tanah yang akan diterbitkan sertipikatnya. -
Bahwa benar yang dilakukan BPN kalau batas yang sudah diukur
hilang.
BPN
seharusnya
pergi
kelapangan
untuk
menentukan titik sudutnya kembali dan tidak menghilangkan titik sudut yang telah mempunya hak. Bahwa……….
25 - Bahwa
benar
perlindungan
hukum
tumpang tindih (overlapping). dapat
terhadap
gajukan
tanah
gugatan
yang
kepada
Pengadilan yang berwenang. - Bahwa benar Terhadap
tanah
yang
(overlapping) BPN melakukan pencoretan
tumpang atau
tindih
pembatalan
Sertipikat Hak Milik. - Bahwa benar Terhadap (overlapping) sampai
sudah
tanah
diproses
yang
tindih
dari Pengadilan Negeri bahkan
pada Mahkamah Agung, masih
Pengadilan lainnya, kalau
tumpang
bisa diproses oleh
yang dirugikan mengajukan tuntutan
dan menyerahkannya pada Pengadilan yang berwenang. - Bahwa benar bukti alas hak hilang bisa dimunculkan kembali
setelah diproses dan diumumkan oleh BPN. Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan saksi dalam persidangan;-----------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam perkara ini selain mengajukan bukti berupa surat juga mengajukan bukti berupa saksi sebanyak 3 (tiga) orang yaitu:----------------------------------------------------------1. SYANUN ARDIANTO ( dibawah sumpah ) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;------------------------------------------------------------------------ Bahwa
benar
saksi
mengetahui
tentang
objek
sengketa
karena letak tanah yang disengketakan dibelakang rumah saya yang kira-kirak jaraknya 250 M;---------------------------------------------- Bahwa benar saksi melihat Sertipikat tanahnya Tergugat II
Intervensi. - Bahwa benar saksi tidak mengetahui bahwa Tergugat II Intervensi
telah mengurus surat tanahnya. Bahwa………
26 - Bahwa benar Pada tahun 2009 saksi tidak mengetahui bahwa
telah terjadi pengukuran dilokasi objek sengketa. - Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Bapak Bastian.
- Bahwa benar saksi tidak tahu mengetahui bahwa Penggugat membeli tanah dari Bapak Bastian - Bahwa benar Pagar yang ada pada tanah yang berada Pada lokasi Objek sengketa yang dahulu memagarinya Tergugat II Intervensi. - Bahwa benar saksi tinggal pada lokasi Objek sengketa sudah 7 Tahun. - Bahwa benar saksi mengetahui batas tanah dari
Tergugat II
Intervensi yaitu:-------------------------------------------------------------Sebelah Timur tanahnya Bastian. Sebelah Barat jalan lintas. Sebelah Selatan PT ( ekspedisi ) Sebelah Utara Jalan Kuala Mudo. -
Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah dari Tergugat II Intervensi yang sebenarnya.
- Bahwa benar dalam pembuatan jalan Kuala Mudo saksi tidak mengetahui kapan dibuatnya. - Bahwa benar tanah Penggugat dan
Tergugat
II
Intervensi
bersebelahan. - Bahwa benar saksi mengetahui pada tanahnya Penggugat ada Pabrik Rotan. - Bahwa benar saksi tidak tahu pada tahun 2009
ada
yang
mengukur tanah dilokasi objek sengketa. 2. SAMAUN JAHJA ( dibawah sumpah ) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;----------------------------------------------------------------------------------Bahwa…….
27 - Bahwa benar saksi ada hubungan pekerjaan dengan Tergugat II Intervensi yaitu
dalam
perusahaan Rental, sudah bekerja
selama 10 tahun dan sampai sekarang. - Bahwa benar saya mengetahui tentang objek Sengketa bahwa tanah yang disengketa sebanyak satu (1) hektar, saya ditugasi Tergugat II Intervensi untuk mengukur dan memagarinya. - Bahwa benar menurut saksi kondisi keadaan tanah sekarang keadaan kosong. - Bahwa benar saksi tidak pernah melihat BPN datang untuk mengukur tanah pada lokasi objek sengketa. - Bahwa benar saksi tidak pernah melihat Sertipikat Hak
Milik
Tergugat II Intervensi. - Bahwa benar
saksi mengetahui batas tanah dari
Tergugat II
Intervensi. - Sebelah Timur tanahnya Bastian - Sebelah Barat jalan Kuala Mudo - Sebelah Selatan Ahmad Basri - Sebelah Utara Jalur Power Land (Listri). - Bahwa benar saksi mengetahui asal mula tanah Tergugat II Intervensi dengan membelinya pada H. Zalik Aris. - Bahwa benar
jarak tempat tinggal saksi dari lokasi objek
sengketa kira-kirak jaraknya 2 (dua) kilo. - Bahwa……..
28 - Bahwa benar Saksi tidak pernah melihat Sertipikat \ Hak Milik Tergugat II Intervensi. - Bahwa benar Pada tahun 2009 tidak pernah saksi pernah melihat ada orang yang mengukur pada lokasi objek sengketa. - Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Bastian. 3. SYAHMINAN TAMBUSAI ( dibawah sumpah ) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;------------------------------------------------------------------------ Bahwa benar saksi mengetahui tentang objek sengketa bahwa baru- baru ini Tergugat II Intervensi datang pada saya untuk mengurus tanahnya yang tidak tahu lokasinya. - Bahwa benar saksi sudah menjadi kepala Desa Balai Makam, Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Sejak
priode
tahun 1978 s/d 1990. - Bahwa benar saksi kenal dengan H.Zalik Aris. - Bahwa benar saksi tidak tahu kalau tanahnya H.Zalik Aris yang dijualnya pada Tergugat II Intervensi. - Bahwa benar saksi tidak pernah
melihat tanahnya Tergugat II
Intervensi. - Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Bapak Bastian. - Bahwa benar Jalan Kuala Mudo dibuat tiga (3) tahun yang lalu. Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat II Intervensi menyampaikan
kesimpulan
masing-masing
tertanggal
10
Juni
telah 2013,
sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan namun bertetap pada jawaban dan alat bukti serta Duplik yang diajukan dalam persidangan;-------Menimbang.........
29 Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apapun lagi, dan akhirnya mohon putusan, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka
segala
sesuatu
yang
tertera
dalam
Berita
Acara
Persidangan
merupakan bagian dari putusan ini ; -------------------------------------------------------------------------- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM --------------------Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;----------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan dan terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dalam register perkara No. 52/G/2012/PTUN.Pbr tertanggal 27 Desember 2012, yang telah diperbaiki tanggal 29 Januari 2013; ---------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 2442 Tanggal 29 April 2009 dengan Surat Ukur Nomor 60/Balai Makam/2009 atas nama H. Syaed Hasyim (vide bukti P-1=T II Intervensi-1=T-11);-------------------------------------------------------------Menimbang bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:---------------------------------------------------------------1. Bahwa Penggugat adalah pemilik Sertifikat hak Milik No. 211/Desa Balai Makam, tanggal 27 Januari 1994 dengan Surat Ukur/Gambar Situasi No. 2159/1993, luasnya 7.749 m2 yang terletak di Jalan Raya Duri-Dumai, Desa Balai Makam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau (Bukti P-II), yang di beli dari Bastian pada tanggal 13 Februari 2008 (Bukti P-V);------------------------------------------2. Bahwa sekitar bulan Januari 2010 Penggugat melihat di lapangan ada di bangun tembok kira-kira ukuran 2 meter seluas 18 m X 125 m oleh H. Syaed Hasyim berdasarkan SHM No. 2442/Desa Balai makam tahun 2009………
30 2009 dengan surat ukur No. 60 / Balai Makam /2009 dengan demikian telah terjadi tumpang tindih (overlapping) dengan surat Ukur/Gambar Situasi No. 2159/1993 SHM No. 211 milik Penggugat sebagaimana tersebut diatas;---------------------------------------------------------------------3. Bahwa oleh karena terjadinya overlapping tersebut sudah pernah diadakan musyawarah akan tetapi tidak tercapai kesepakatan. Akhirnya Penggugat telah memajukan gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Dumai dibawah Register Nomor 17/Pdt.G/2010/PN-Dum (Bukti P-III);---------------------------------------------------------------------------------4. Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Dumai tersebut kemudian dimajukan banding oleh H. Syaed Hasyim selaku Tergugat dalam register No. 18/PDT/2011/PTR (Bukti P-IIIA):--------------------------------5. Bahwa
atas
putusan
banding
tersebut
Penggugat
mengajukan
permohonan kasasi dengan register Nomor : 2967 K/Pdt/2011 (bukti PIIIB);----------------------------------------------------------------------------------6. Bahwa
putusan
kasasi
Mahkamah
Agung
RI
tersebut
telah
diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 8 Oktober 2012 oleh Pengadilan Negeri Dumai (Bukti P-IV). Dengan demikian halnya Penggugat masih mempunyai tenggang waktu untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru (selama 90 hari terhitung dari tanggal 08 Oktober 2012 sesuai dengan pemberitahuan putusan MA) dalam hal Pembatalan Sertifikat Hak Milik No. 2442 tahun 2009 a.n. H. Syaed Hasyim yang diterbitkan oleh Tergugat;--------------7. Bahwa sebagaimana isi pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan Penggugat dapat diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, disebabkan Penggugat baru mengetahui secara formal administrasi menurut hukum adalah……..
31 adalah sejak diberitahukannya putusan Mahkamah Agung RI yaitu pada tanggal 08 Oktober 2012 (sesuai bukti P-IV) diatas, karena selama ini masih diproses secara hukum dalam perkara perdata;-----------------Menimbang, bahwa dalam persidangan telah masuk permohonan dari pemohon intervensi in casu pemegang sertipikat obyek sengketa a quo yaitu H. Syaed Hasyim untuk masuk sebagai pihak intervensi dalam sengketa a quo dan atas permohonan pemohon intervensi tersebut, Majelis Hakim telah mengeluarkan putusan sela tanggal 13 Februari 2013 yang pada prinsipnya menerima permohonan pemohon intervensi karena kepentingannya paralel dengan kepentingan Tergugat serta untuk mempertahankan keabsahan sertipikat obyek sengketa maka didudukan sebagai Tergugat II Intervensi;----Menimbang, bahwa dalil gugatan tersebut telah dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya tertanggal 21 Februari 2013 yang berisi tentang eksepsi dan pokok sengketa dan oleh Tergugat II Intervensi dalam jawabannya tertanggal 20 Februari
2013 berisi
tentang
eksepsi-eksepsi dan pokok
sengketa yang pada pokoknya menguraikan bahwa penerbitan sertipikat a quo telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-------------------------------------------------------Menimbang,
bahwa
sebelum
mempertimbangkan
perihal
pokok
sengketa terlebih dahulu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal eksepsi; -------------------------------------------------------------------------------------DALAM EKSEPSI ---------------------------------------------------------------------------Menimbang bahwa Tergugat mendalilkan dalam jawabannya tertanggal 21 Februari 2013 menyatakan bahwa:-------------------------------------------------
Gugatan Penggugat telah melebihi tenggang waktu (Daluarsa) Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 55 UU No. 5 tahun 1986, gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha…….
32 Usaha Negara apabila Penggugat berasumsi bahwa obyek perkara dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam UU dimaksud adalah 90 (Sembilan puluh) hari sejak diberitahukannya putusan Mahkamah Agung RI pada tanggal 8 Oktober 2012 adalah tidak benar menurut hemat Tergugat adalah mustahil karena Penggugat telah mengetahui sejak di daftarkan gugatan Penggugat di Kepaniteraan pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 14 April 2010 dibawah register No. 68/SK/2010/PN.Dum dalam hal tersebut tersirat dalam catatan Putusan Pengadilan Negeri Dumai No. 17/Pdt.G/2010/PN.Dum serta Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 18/PDT/2011/PTR dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2967/K/Pdt/2011, sehubungan hal tersebut diatas gugatan terhadap Tergugat telah daluarsa. -
Tentang Gugatan kurang Pihak/Plurium Litis Consortium Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini pihaknya tidak lengkap karena ada pihak lain yang tidak diikut sertakan sebagai tergugat antara lain: a. H. Zalik Aris selaku Penjual dimana dalam Surat Keterangan Jual Beli tanggal 20 Februari 2009 Tergugat Intervensi memperoleh obyek perkara berdasarkan jual beli. b. Kepala
Desa/Penghulu
Desa
Balai
Makam
yang
mengetahui
kronologis terhadap obyek perkara. Menimbang,
bahwa
adapun
eksepsi
dari
Tergugat
II
Intervensi
mendalilkan dalam jawabannya bahwa Penggugat telah mengetahui dan menyadari di bulan Januari 2010 adanya SHM No. 2442/Desa Balai Makam milik H. Syaed Hasyim dan sudah pernah diadakan musyawarah oleh kedua belah pihak atas sengketa kepemilikan dalam perkara aquo, seharusnya sejak diketahuinya SHM milik H. Syaed Hasyim, Penggugat mengajukan gugatan tentang keabsahan SHM milik H. Syaed Hasyim ke Pengadilan Tata Usaha Negara…….
33 Negara Pekanbaru, tetapi Penggugat tidak melakukan gugatannya, jadi bukan dihitung
tanggal
08
Oktober
2012
sejak
diberitahukannya
putusan
Mahkamah Agung RI tersebut diatas, adalah kesalahan besar dan mengadaada.
Oleh
karena
gugatan
yang
diajukan
Penggugat
sudah
lewat
waktu/daluarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dari Undang-undang No. 5 tahun 1986 jo Pasal 77 ayat (1) UU No. 5 tahun 1986 tersebut sebagaimana telah diubah duakali terakhir dengan UU No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU No. 5 tahun 1986;------------------------------Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut Penggugat telah mengajukan tanggapan di dalam replik tertanggal 6 Maret 2013 dengan membantahnya dan menyatakan pada pokoknya menolak dalil-dalil eksepsi tersebut diatas;------------------------------Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi maupun tanggapan eksepsi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi mengenai tenggang waktu terlebih dahulu sebagai berikut;----------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dihitung semenjak putusan kasasi Mahkamah Agung RI tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat yaitu pada tanggal 8 Oktober 2012 oleh Pengadilan Negeri Dumai (vide Bukti P-IV). Dengan demikian
Penggugat masih mempunyai
tenggang waktu untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru (selama 90 hari terhitung dari tanggal 08 Oktober 2012 sesuai dengan pemberitahuan putusan MA) dalam hal Pembatalan Sertifikat Hak Milik No. 2442 tahun 2009 a.n. H. Syaed Hasyim yang diterbitkan oleh Tergugat;------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan diatur dalam pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 yang menyatakan sebagai berikut “Gugatan……..
34 “Gugatan dapat diajukan hanya dalam waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha Negara” Menimbang, bahwa berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan sebagai berikut “Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut ; -------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha yang menjadi obyek sengketa ini, yaitu sertifikat Hak Milik No. 2442 tanggal 29 April 2009 atas nama H. Syaed Hasyim adalah bukan atas nama Penggugat dan tidak ditujukan kepada Penggugat oleh karena itu untuk menentukan tenggang waktu bukan dihitung sejak saat terbit atau diumumkannya Keputusan obyek sengketa melainkan dihitung sejak obyek sengkata tersebut diketahui oleh Penggugat dan merugikan kepentingannya;------------------------------------------Menimbang,
bahwa
untuk
mengetahui
jangka
waktu
pengajuan
gugatan dalam perkara ini harus dapat ditentukan terlebih dahulu “Sejak kapan
sesungguhnya
Penggugat
mengetahui
obyek
sengketa
dan
kepentingannya dirugikan ?” Menimbang bahwa fakta-fakta dipersidangan menunjukkan bahwa:-----
Bukti P-III = T II Intervensi-5 berupa Salinan Putusan Pengadilan Negeri Dumai
No.
17/Pdt.G/2010/PN.DUM
menunjukkan
bahwa
baik
Penggugat maupun Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah membawa obyek sengketa di hadapan Pengadilan Negeri Dumai;----------------------Bukti……
35 -
Bukti P-IIIB = T II Intervensi-3 berupa Putusan Mahkamah Agung RI No. 2967 K/Pdt/2011 tanggal 23 April 2012 menunjukkan bahwa terhadap sengketa
para
pihak
di
Pengadilan Negeri
sudah
diputus
oleh
Mahkamah Agung;-----------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Penggugat telah mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya Sertipikat Hak Milik atas nama H. Syaed Hasyim setidak-tidaknya sejak tanggal 12 April 2010 yaitu pada waktu Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Dumai dalam perkara Nomor 17/PDT-G/2010/PN-DUM (vide bukti P-VI) sedangkan gugatan baru diajukan dan terdaftar pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tanggal 27 Desember 2012, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim bila dihitung tenggang waktu pengajuan gugatan
telah melewati tenggang waktu 90
( sembilan puluh ) hari;------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas terbukti, Penggugat dalam mengajukan gugatannya telah melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; ---------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi haruslah dinyatakan diterima maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ; ------------------DALAM POKOK SENGKETA -------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ; -----------------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Penggugat telah lewat waktu (kadaluarsa), sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut
di atas secara hukum dapat........
36 dapat diterima, maka menurut hemat Majelis Hakim terhadap pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi, sehingga dengan demikian terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;-------------------Menimbang, bahwa memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;----------Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;--------------------------------------------------Mengingat, ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan hukum lain yang berkaitan ; ---------------------------------------------------------------------------------MENGADILI: DALAM EKSEPSI : ------------------------------------------------------------------------ Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ; -----------------------DALAM POKOK SENGKETA : ---------------------------------------------------------- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (Niet Ontvankelijk verklaard); - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 177.000 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah); Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan……
37 Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, pada hari SELASA tanggal 18 JUNI 2013, oleh kami, HUSEIN AMIN EFFENDI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis DEWI ASIMAH, S.H., dan YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H, masing -masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : SENIN, tanggal 24 JUNI 2013, oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh AWALUDDIN, Amd., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat, Kuasa hukum Tergugat dan kuasa hukum Tergugat II Intervensi. ----------------------------------------------------------HAKIM-HAKIM ANGGOTA, TTD
DEWI ASIMAH, S.H
HAKIM KETUA MAJELIS, TTD
HUSEIN AMIN EFFENDI, S.H
TTD
YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H
PANITERA PENGGANTI, TTD
AWALLUDIN,AMD
38 PERINCIAN BIAYA PERKARA NO : 52/G/2012/PTUN-Pbr
PENDAFTARAN GUGATAN
Rp. 30.000,-
BIAYA ADMINISTRASI (ATK)
Rp. 50.000,-
PANGGILAN
Rp. 80000,-
MATERAI
Rp. 12.000,-
REDAKSI
Rp
JUMLAH
Rp. 177.000,-
( Seratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah)
5.000,-
