PT. PBR DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

PUTUSAN Nomor 71/PID B/2016/PT. PBR DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA; Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa : Nama lengkap

: ABRAHAM KOSHAM Bin KOSASI;

Tempat Lahir

: Pekanbaru;

Umur /Tgl.Lahir : 39 Tahun/ 30 Juni 1975; Jenis Kelamin

: Laki-laki;

Kebangsaan

: Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Sungai Salak Desa Sungai Lipai Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar Agama

: Islam;

Pekerjaan

: Wiraswasta;

Pendidikan

: SMA (Tamat);

Terdakwa tidak ditahan; Pengadilan Tinggi tersebut : Telah membaca : 1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 31 Maret 2016 Nomor : 71/Pid.B/2016/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa ABRAHAM KOSHAM Bin KOSASI tersebut di atas; 2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 06 Januari 2016 Nomor : 443 /Pid. B/2015/PN Bkn dalam perkara tersebut di atas; Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-403/BNANG/10/2015, tanggal 20 Oktober 2015 sebagai berikut: DAKWAAN KESATU : Bahwa ia Terdakwa ABRAHAM KOSHAM Bin KOSASI, pada hari Kamistanggal 14 Maret 2013 sekira pukul 09.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2013 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2013 bertempat di Kantor Kepala Desa Sungai Lipai, Kecamatan Gunung

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 71/PID.B/2016/PT.PBR

Sahilan, Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, Telah “dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupan untuk dituliskan tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya tercemar ”. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : - Berawal pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2013 sekira pukul 20.00 Wib bertempat dirumah Terdakwa didusun Sungai Salak Kabupaten Kampar, dimana Terdakwa mengkonsep surat perihal Permohonan Pemberhentian saksi KAMARUDIN sebagai Kepala Dusun Sungai Salak kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2013 Terdakwa mencetak surat tersebut dirumahnya yang ditujukan kepada Kepala Desa Sungai Lipai Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar yaitu sdr. ZAKARIA dimana Terdakwa meminta Tokoh Masyarakat maupun warga Desa untuk menandatangani surat tersebut dan beberapa warga desa tidak megetahui maksud dari surat yang dibuat Terdakwa tersebut dan warga masyarakat hanya menandatangani saja, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Maret 20t4 sekira pukul 09.00 Wib saksi KAMARUDIN mengetahui perihal surat pengaduan tersebut dan adapun isi dari surat tersebut terdiri dari 13 point pengaduan atau pemberitahuan, antara lain : 1. Merasa pejabat tertinggi dan orang nomor satu dalam mengambil tindakan maupun Keputusan tanpa kompromi dulu dengan tokoh-tokoh masyarakat lainnya; 2. Bersikap arogan dalam penyelesaian masalah yang ada didusun maupun dengan masyarakat; 3. Tidak menghargai pendapat dan aspirasi masyarakat, tokoh masyarakat maupun sesama aparat pemerintah lainnya malah bertindak semenamena

menginjak-injak

harga

diri

masyarakat

lainnya

dengan

menganggap dirinya adalah orang terpintar dan orang yang paling berjasa; 4. Hanya selalu berbicara etika, tata krama dan tranparansi, demokrasi dan beliau

sendiri

bertindak

semau-maunya

dengan

bersikap

tidak

bertatakrama maupun beretika menyepelekan orang ditempat umum; 5. Hanya bisa mengoreksi diri orang lain tapi tidak bisa mengoreksi diri sendiri;

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 71/PID.B/2016/PT.PBR

6. Lebih mendahulukan kepentingan satu golongan daripada kepentingan masyarakat umum; 7. Memonopoli setiap tugas-tugas dari jabatan pengurus organisasiorganisasi kemasyarakatan yang ada didusun dan tidak meletakan sesuatu pada tempatnya; 8. Menjadikan Jabatan Kepala Dusun sebagai periuk nasi pribadi dan tidak menjalankan amanah masyarakat, begitu juga dalam mengelola asetaset dusun yang telah dibangun dengan bersusah payah oleh tokohtokoh masyarakat lainnya untuk kepentingan dan kemajuan Dusun Sungai Salak ini malah dikelola seperti kebun pribadinya saudara Kamarudin; 9. Menghalang-halangi program pemerataan pembangunan Desa seperti pemekaran Dusun dengan menciptakan pertikaian dan memberi pemahaman yang salah terhadap masyarakat maupun golongan lainnya (bukti terlampir), bukan mendukung program desa yang sangat disetujui oleh masyarakat banyak untuk tercapainya pemerataan pembangunan khususnya di Dusun Sungai Salak; 10. Tidak mendukung kegiatan-kegiatan kemasyarakatan baik kegiatan ibadah, pendidikan maupun kegiatan social; 11. Dalam

menjalankan

pembangunan

roda

saudara

memusyawarahkan

dulu

pemerintahan Kamarudin

dengan

dan

tidak

program-program melibatkan

masyarakat

malah

dan

mengambil

keputusan untuk kepentingan diri sendiri dan golongan; 12. Dan melakukan diskriminasi terhadap tokoh-tokoh masyarakat yang telah

berpengalaman

dalam

membangun

dusun

baik

secara

perekonomian maupun dalam berorganisasi bila mana memberikan masukan positif kepada saudara Kamarudin untuk kepentingan umum; 13. Apabila Kepala Desa tidak mengindahkan/menindaklanjuti aspirasi masyarakat

tentang

pemberhentian

saudara

Kamarudin,

kami

masyarakat Dusun Sungai Salak tidak akan mengikuti program apapun yang dibuat oleh Desa Sungai Lipai. - Bahwa terhadap pengaduan dan pemberitahuan di atas dibuat sendiri oleh Terdakwa

dan

kebenaran

terhadap

isi

surat

tersebut

tidak

dapat

dipertanggungjawabkan dan saksi KAMARUDIN tidak pernah diberitahukan mengenai surat tersebut maupun melakukan hal-hal dalam surat pengaduan tersebut;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 71/PID.B/2016/PT.PBR

- Bahwa akibat adanya Surat Mohon Pemberhentian saudara Kamarudin sebagaiKepala Dusun Sungai Salak tertanggal 02 Maret 2013 yang ditujukan kepada Kepala Desa Sungai Lipai, saksi KAMARUDIN merasakan dirugikan karena nama baiknya telah tercemar dan berdasarkan dari surat tersebut saksi KAMARUDIN diberhentikan oleh Sdr. ZAKARIA Kepala Desa Sungai Lipai Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 317 Ayat (1) KUHP; ATAU KEDUA: Bahwa ia Terdakwa ABRAHAM KOSHAM BIN KOSASI, pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 sekira pukul 09.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2013 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2013 bertempat di Kantor Kepala Desa Sungai Lipai, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, Telah “dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui oleh umun”. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : - Berawal pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2013 sekira pukul 20.00 Wib bertempat dirumah Terdakwa didusun Sungai Salak Kabupaten Kampar, dimana Terdakwa membuat surat perihal Permohonan Pemberhentian saksi KAMARUDIN sebagai Kepala Dusun Sungai Salak kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2013 Terdakwa mencetak surat tersebut dirumahnya yang ditujukan kepada Kepala Desa Sungai Lipai Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar yaitu sdr. ZAKARIA dan warga masyarakat Desa Sungai Salak dimana Terdakwa meminta Tokoh Masyarakat maupun warga Desa untuk menandatangani surat tersebut dan beberapa warga desa tidak mengetahui maksud dari surat yang dibuat Terdakwa tersebut dan warga masyarakat diminta hanya menandatangani saja, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2014 sekira pukul 09.00 Wib saksi KAMARUDIN mengetahui perihal surat pengaduan tersebut dan adapun isi dari surat tersebut terdiri dari 13 point pengaduan atau pemberitahuan, antara lain :

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 71/PID.B/2016/PT.PBR

1. Merasa pejabat tertinggi dan orang nomor satu dalam mengambil tindakan maupun keputusan tanpa kompromi dulu dengan tokohtokoh masyarakat lainnya; 2. Bersikap arogan dalam penyelesaian masalah yang ada didusun maupun dengan masyarakat; 3. Tidak

menghargai

pendapat

dan

aspirasi

masyarakat,

tokoh

masyarakat maupun sesama aparat pemerintah lainnya malah bertindak semena-mena menginjak-injak harga diri masyarakat lainnya dengan menganggap dirinya adalah orang terpintar dan orang yang paling berjasa; 4. Hanya selalu berbicara etika, tata krama dan tranparansi, demokrasi dan beliau sendiri bertindak semau-maunya dengan bersikap tindak bertatakrama maupun beretika menyepelekan orang ditempat umum; 5. Hanya bisa mengoreksi diri orang lain tapi tidak bisa mengoreksi diri sendiri; 6. Lebih

mendahulukan

kepentingan

satu

golongan

daripada

kepentingan masyarakat umum; 7. Memonopoli setiap tugas-tugas dari jabatan pengurus organisasiorganisasi kemasyarakatan yang ada didusun dan tidak meletakan sesuatu pada tempatnya; 8. Menjadikan Jabatan Kepala Dusun sebagai periuk nasi pribadi dan tidak menjalankan amanah masyarakat, begitu juga dalam mengelola aset-aset dusun yang telah dibangun dengan bersusah payah oleh tokoh-tokoh masyarakat lainnya untuk kepentingan dan kemajuan dusun sungai salak ini malah dikelola seperti kebun pribadinya saudara Kamarudin; 9. Menghalang-halangi program pemerataan pembangunan Desa seperti pemekaran Dusun dengan menciptakan pertikaian dan memberi pemahaman yang salah terhadap masyarakat maupun golongan lainnya (bukti terlampir), bukan mendukung program desa yang sangat

disetujui

oleh

masyarakat

banyak

untuk

tercapainya

pemerataan pembangunan khususnya didusun sungai salak; 10. Tidak mendukung kegiatan-kegiatan kemasyarakatan baik kegiatan ibadah, pendidikan maupun kegiatan social; 11. Dalam

menjalankan

pembangunan

roda

saudara

pemerintahan Kamarudin

dan

tidak

program-program melibatkan

dan

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 71/PID.B/2016/PT.PBR

memusyawarahkan dulu dengan masyarakat malah mengambil keputusan untuk kepentingan diri sendiri dan golongan; 12. Dan melakukan diskriminasi terhadap tokoh-tokoh masyarakat yang telah

berpengalaman

dalam

membangun

dusun

baik

secara

perekonomian maupun dalam berorganisasi bila mana memberikan masukan positif kepada saudara Kamarudin untuk kepentingan umum; 13. Apabila Kepala Desa tidak mengindahkan/menindaklanjuti aspirasi masyarakat

tentang

pemberhentian

saudara

Kamarudin,

kami

masyarakat Dusun Sungai Salak tidak akan mengikuti program apapun yang dibuat oleh Desa Sungai Lipai. - Bahwa terhadap pengaduan dan pemberitahuan diatas dibuat sendiri oleh Terdakwa

dan

kebenaran

terhadap

isi

surat

tersebut

tidak

dapat

dipertanggungjawabkan dan saksi KAMARUDIN tidak pernah diberitahukan mengenai surat tersebut; - Bahwa akibat adanya Surat Mohon Pemberhentian saudara Kamarudin sebagai Kepala Dusun Sungai Salak tertanggal 02 Maret 2013 yang ditujukan kepada Kepala Desa Sungai Lipai, saksi KAMARUDIN merasakan dirugikan karena nama baiknya telah tercemar dan berdasarkan dari Surat tersebut saksi KAMARUDIN diberhentikan oleh sdr. ZAKARIA Kepala Desa Sungai Lipai Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar; - Bahwa terhadap surat tersebut disampaikan kepada Kepala Desa Sungai Lipai dan telah diketahui oleh masyarakat desa sehingga saksi KAMARUDIN yang merasa tidak pernah melakukan hal-hal dalam surat tersebut merasa malu dan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Polsek Kampar Kiri untuk ditindak lanjuti; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diaatur dan diancam pidana menurut pasal 310 ayat 1 KUHP; Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-477/BNANG/11/2015, tanggal 15 Desember 2015 yang pada pokoknya menuntut : 1. Menyatakan Terdakwa ABRAHAM KOSHAM Bin KOSASI (Alm), telah terbukti secara sah danmeyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak

pidana

Dengan

sengaja

mengajukan

pengaduan

atau

pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 71/PID.B/2016/PT.PBR

untuk dituliskan tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, sebagaimana diatur dalam Pasal 317 Ayat (1) KUHP, sesuai Dakwaan Alternatif Kesatu kami; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABRAHAM KOSHAM Bin KOSASI (Alm) denganpidana penjara setama 1 (satu) tahun penjara dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan; 3. Menetapkan agar barang bukti, berupa : 3 (tiga) lembar foto copy Surat Perihal Permohonan Pemberhentian Sdr. KAMARUDDIN sebagai Kepala Desa Sungai Salak. Tetap terlampir dalam berkas perkara. 4. Menetapkan supaya Terdakwa ABRAHAM KOSHAM Bin KOSASI (Alm), dibebani untukmembayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah); Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Bangkinang telah menjatuhkan putusan tanggal 06 Januari 2016 Nomor : 443/Pid.B/2015/PN Bkn yang amarnya sebagai berikut : 1. Menyatakan Terdakwa ABRAHAM KOSHAM Bin KOSASI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupan untuk dituliskan tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya tercemar” ; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan; 3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali selama masa percoba 1 (satu) tahun Terdakwa dengan suatu putusan Hakim melakukan suatu tindak pidana ; 4. Memerintahkan Barang Bukti berupa: - 3 (tiga) lembar foto copy Surat Perihal Permohonan Pemberhentian Sdr. KAMARUDDINsebagai Kepala Desa Sungai Salak; Tetap terlampir dalam berkas perkara. 5. Membebankan

Terdakwa

untuk

membayar

biaya

perkara

sebesar

Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah); Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 12 Januari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 71/PID.B/2016/PT.PBR

Nomor : 01/Akta.Pid/2016/PN.Bkn dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 22 Januari 2016; Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 12 Januari 2016 dan diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 14 Januari 2016 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 22 Januari 2016, sedangkan Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding; Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat 2 KUHAP; Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bangkinag dijatuhkan pada tanggal 06 Januari 2016 dengan dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa, sedang permohonan banding dari Penuntut Umum tanggal 12 Januari 2016, maka permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggangwaktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya

mengemukakan

bahwa

Majelis

Hakim

Pengadilan

Negeri

Bangkinang dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun belum memenuhi rasa keadilan masyarakat dan tidak membuat efek jera khususnya bagi terdakwa; Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini; Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 06 Januari 2016 Nomor : 443 /Pid.B/2015/PN.Bkn serta memori banding Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 71/PID.B/2016/PT.PBR

sebagaimana

didakwakan

kepadanya

dalam

Dakwaan

Kesatu

dan

pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama, berupa pidana percobaan dan menurut Pengadilan Tinggi bahwa pidana tersebut terlalu ringan dan adil apabila terdakwa dijatuhi pidana seperti tersebut dibawah ini; Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seorang terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan terdakwa; Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian baik yang bersifat materil maupun moril, terutama kerugian moril yang mengakibatkan

korban

menderita

secara

psykhologis

karena

sempat

diberhentikan dari Kepala Desa Sungai Salak sehingga korban menanggung rasa malu ditengah masyarakat Desa Sungai Salak khususnya; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tersebut haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana (strafmaat) yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini; Menimbang,

bahwa

karena

terdakwa

dijatuhi

pidana,

maka

memerintahkan agar terdakwa ditahan; Menimbang,

bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana kepadanya

dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; Memperhatikan Pasal 317 ayat 1 KUHP dan Pasal 233 KUHAP serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku; M E N G A D I L I:

-

Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;

-

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 06 Januari 2016 Nomor : 443/Pid.B/2015/PN.Bkn sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut: 1. Menyatakan Terdakwa ABRAHAM KOSHAM Bin KOSASI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 71/PID.B/2016/PT.PBR

kepada penguasa, baik secara tertulis maupan untuk dituliskan tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya tercemar”; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan; 3. Memerintahkan agar terdakwa ditahan 4. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tersebut untuk selebihnya; 5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah); Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis pada hari :

Senin, tanggal 13 Juni 2016 oleh

kami : FAKIH YUWONO SH,

Majelis dengan JALALUDDIN SH. MHum

Hakim Tinggi sebagai Ketua

dan YONISMAN SH.MH sebagai Hakim Anggota berdasarkan Ketua

Pengadilan

Tinggi

Pekanbaru tanggal 31 Maret 2016

Penetapan Nomor :

71/PID.B/2016/PT.PBR untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut pada hari : Senin, tanggal 20 Juni 2016, diucapkan dalam sidang yang

terbuka

untuk

umum

oleh Ketua Majelis

tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh M. F. EVA J.S SH, Panitera

Pengganti

pada

Pengadilan Tinggi

Pekanbaru, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ; Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

JALALUDDIN SH. MHum

FAKIH YUWONO SH

YONISMAN SH.MH Panitera Pengganti

M. F. EVA J.S SH

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 71/PID.B/2016/PT.PBR