P U T U S A N NOMOR: 40/G/2014/PTUN-Pbr “DEMI KEADILAN YANG BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dengan pertimbanganpertimbangan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara antara : ---------------------------DEDY SYAFRIANTO:
Kewarganegaraan, Indonesia Tempat Tinggal Jalan Cempedak, Gang Wonorejo,
Kelawi
Kecamatan
No. 21 Kelurahan
Marpoyan
Damai
Kota
Pekanbaru, Pekerjaan Mantan Anggota Polri ; Dengan ini memberikan kuasa kepada : Eka Mediely,SH & Richi Rahman,SH, Keduanya
adalah
Kewarganegaraan
Indonesia,
Pekerjaan Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Hukum “EKA MEDIELY, SH & REKAN’’, beralamat Jalan H.R Subrantas No.9 Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 November 2014 ; Selanjutnya disebut sebagai .------------ PENGGUGAT;
MELAWAN
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH RIAU (KAPOLDA RIAU) Berkedudukan di
:
Jalan Jenderal Sudirman No. 235 Pekanbaru Dengan ini memberikan kuasa kepada : 1.
AKBP TONI ARIADI EFFENDI, SH.S.IK,MH.MM Jabatan : KABIDKUM POLDA RIAU ;
2 2.
KOMPOL RUSLI, SH ; Jabatan : KASUBBID BANKUM BIDKUM POLDA RIAU;
3.
PEMBINA NERWAN,SH. MH ; Jabatan/Kesatuan
: ADVOKAT I BIDKUM
POLDA RIAU; 4.
AIPDA YUDI KRISMEN, SH. MH ; Jabatan
: BANUM BIDKUM POLDA RIAU ;
Kesemuanya adalah Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota Polri pada Polda Riau, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 235 Pekanbaru ; Dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Nopember 2014 ; Selanjutnya disebut sebagai...................TERGUGAT; Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut : -
Telah
membaca
Penetapan
Ketua Pengadilan
Tata
Usaha
Negara
Pekanbaru Nomor : 40/Pen.MH/2014/PTUN-Pbr. Tanggal 19 Nopember 2014 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memutus dan menyelesaikan perkara ini ; -
Telah
membaca
Penetapan
40/Pen.PP/2014/PTUN-Pbr.
tanggal
Ketua 20
Majelis
Hakim
Nomor
Nopember
2014
Tentang
Pemeriksaan Persiapan ; -
Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Nomor : 40/Pen.HS/2014/PTUNPbr. tanggal 04 Desember 2014 Tentang Penetapan Hari Sidang ;
-
Telah membaca bukti – bukti Surat Para Pihak ;
-
Telah mendengar keterangan saksi yang diajukan oleh Para Pihak di persidangan ;
-
Telah membaca dan mempelajari semua berkas persidangan perkara ini ; TENTANG DUDUKNYA SENGKETA
3 Menimbang, bahwa
Penggugat
telah
mengajukan
gugatan
tertanggal 19 Nopember 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 19 Nopember 2014 dan telah diperbaiki pada tanggal 04 Desember 2014 dengan Register Perkara Nomor : 40/G/2014/PTUN-Pbr. mengemukakan alasan dan hal-hal sebagai berikut : OBJEK GUGATAN : -
Surat
Keputusan
Kepala
Kepolisian
Daerah
Riau
Nomor
:
Kep/347/VIII/2014, tanggal 26 Agustus 2014, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, Khusus Lampiran Daftar No Urut 2, atas nama DEDY SYAFRIANTO, Pangkat BRIGADIR POLISI SATU (BRIPTU), NRP 84120801, kesatuan Anggota BRIGADIR POLRESTA PEKANBARU ; DASAR DAN ALASAN GUGATAN (POSITA) 1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat (Kepala Kepolisian Daerah Riau) di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru karena Tergugat
berdomisili atau
berkedudukan
di
wilayah
hukum
Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dan juga Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang telah mengeluarkan/menerbitkan Surat Keputusan Nomor : Kep/347/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, Khusus Lampiran Daftar No Urut 2 atas nama DEDI SYAFRIANTO, Pangkat Brigadir Polisi Satu (BRIPTU), NRP 84120801, dengan Jabatan/Kesatuan Anggota BRIGADIR POLRESTA PEKANBARU ; 2. Bahwa Surat Kepurtusan a quo yang diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang secara hukum telah bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorag atau badan hukum perdata, sehingga telah memenuhi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang berbunyi :
4 “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata’’. 3. Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : Kep/347/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Penggugat (objek sengketa a quo) mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan yaitu antara lain : - Hilangnya pekerjaan atau terhentinya pembayaran gaji Penggugat ; - Hilangnya kesempatan untuk untuk berkarier di Institusi Kepolisian Republik Indonesia ; Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; 4. Bahwa Surat Keputusan Kepala kepolisisan Daerah Riau Nomor : Kep/347/VIII/2014 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, Khusus Lampiran Daftar No Urut 2, atas nama DEDI SYAFRIANTO, Pangkat
Brigadir
Polisi
Satu
(BRIPTU),
NRP
84120801,
dengan
Jabatan/Kesatuan Anggota BRIGADIR POLRESTA PEKANBARU, (objek sengketa a quo), diterima pada tanggal 26 Agustus 2014, Dengan demikian pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang
5 Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Udang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;
5. Bahwa Penggugat adalah Anggota Polri yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : Skep/393/VI/2004 tentang Pengangkatan dan Penggajian Siswa Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Gelombang 1 Tahun 2004 ; 6. Bahwa selanjutnya Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan No. Pol : Skep/293/XII/2004 tanggal 28 Desember 2004 Tentang Penempatan Pertama Bintara Polri Gelombang I T.A 2004 Di Lingkungan dilingkungan Polda Riau ; 7. Bahwa pada sekitar Akhir bulan Mei 2013, Penggugat dan Orang tua Penggugat
dikejar kejar oleh Depkolektor dari Agen-agen Besar seperti
Indomarko, Unilever dan Agen-agen Rokok serta Agen-Agen barang lainnya, Orang tua Penggugat tidak mampu lagi membayar tagihan karena sebelumnya
Toko
Milik Orang
tua
Penggugat mengalami
musibah
kebakaran, padahal Toko tersebut sebelumnya baru saja di isi dengan barang-barang
dari
Agen-Agen
tersebut
dan
juga
di
isi
dengan
mempergunakan Dana Pinjaman dari Bank BNI, Puncaknya pada bulan juni 2013 Agen-Agen dan orang-orangnya datang setiap hari silih berganti mencari Penggugat dan Orang Tua Penggugat dari Pagi hingga sampai larut malam, hal ini membuat Penggugat dan seluruh anggota keluarga sangat stress dan terpukul, Akibatnya Penggugat merasa takut dan malu masuk kantor takut agen-agen tersebut mengikuti Penggugat Kekantor dan marahmarah minta agar segera membayar hutang ; 8. Bahwa beberapa waktu kemudian Pihak Bank juga menagih pembayaran hutang karena tidak sanggup membayar meraka juga menyita Ruko dan semua asset–asset orang tua Penggugat yang ada, termasuk rumah
6 kediaman Orang tua Penggugat padahal itulah tempat satu-satunya Penggugat, orang tua Penggugat dan ke 5 (lima) orang adik-adik penggugat yang masih kecil dalam masa pendidikan tinggal. Dalam kondisi Stres dan tertekan, Penggugat selaku anak tertua masih berusaha bersama orang tua menjual apa-apa yang masih bisa dijual untuk menyelesaikan hutang-hutang yang ditagih oleh Agen-agen dan orang-orangnya tersebut, Namun untuk menjual barang-barang dan asset yang tersisa, butuh waktu yang tidak sebentar bahkan Penggugat mesti keluar kota untuk itu. hal ini juga membuat Penggugat tidak masuk melaksanakan Dinas, Penggugat ada datang ke kantor berpakain dinas dari rumah, namun karena masih dihantui oleh rasa takut akhirnya Penggugat tidak jadi masuk dan pergi ketempat lain berusaha menenangkan diri sendiri ; 9. Bahwa atas ketidak hadiran Penggugat melaksanakan dinas tersebut Penggugat dipanggil oleh Kasi Propam Polresta Pekanbaru, dengan Surat Panggilan No. SP/66/IX/2013/Propam, tanggal 17 September 2013, kemudian Surat Panggilan ke-2 No. SP/69/IX/2013/Propam, tanggal 24 September 2013, Namun sampai dengan panggilan ke 2 (dua) ini Penggugat belum juga memenuhi panggilan tersebut ; 10. Bahwa
kemudian
setelah
datang
Surat
Panggilan
ke-3
No.
SP/73/IX/2013/Propam, Tanggal 26 September 2013, walaupun masih dalam kondisi stress dan tertekan tersebut serta masih dalam keadaan yang selalu masih dihantui oleh rasa takut dan malu jangan-jangan agen-agen penagih hutang masih mengejar-ngejar, Penggugat datang menghadap ke Kasi Propam Polresta Pekanbaru, dengan dukungan keluarga dan ditemani oleh tante Penggugat pada tanggal 30 September 2013 ; 11. Bahwa kepada Kasi Propam Bapak AKP Aden Bachtiar dan IPDA Jon Efri Penggugat ada menyampaikan apa-apa yang menimpa Penggugat sehingga Penggugat tidak biasa melaksanakan dinas selama ini, kemudian Penggugat di suruh masuk bekerja melaksanakankan dinas yang juga sekaligus
7 dihukum atau dimasukan ke dalam Hukuman Pembinaan, dalam menjalani Hukuman Pembinaan Penggugat di haruskan datang setiap pagi paling lambat datang jam 6,45,
dengan memakai Ransel yang berisi Pasir,
memakai Helm, serta membawa senjata untuk mengikuti apel pagi, dalam menjalani hukuman lainnya seperti disuruh berlari, Penggugat tetap harus melakukan dengan memakai atribut seperti itu sampai jam 10 pagi, kemudian
menjelang apel siang dan mengikuti apel siang Penggugat
kembali harus memakai Atribut tersebut ; 12. Bahwa dalam menjalani hukuman Pembinaan tersebut Penggugat masih diperiksa atas laporan tentang Penggugat Meninggalkan tugas secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga pulu) hari kerja secara berturut-turut dan di BAP pada tanggal 1 November 2013 tanpa di damping oleh Pendamping,
Pemeriksa pada saat itu tidak ada menujuk Pendamping
untuk mendampingi Penggugat dalam Pemeriksaan Pendahuluan ini, kemudaian Pengugat dimasukan ke sel selama 21 hari sekitar mulai dari tanggal 24 November 2013 sampai dengan tanggal 14 Desember 2013 ; 13. Bahwa setelah beberapa hari keluar dari sel, Penggugat menerima surat panggilan panggilan
untuk mengikuti tersebut
tidak
Sidang KKEP -1 (pertama) namun surat tersimpan
oleh
Penggugat,
atas
tuduhan
meninggalkan tugas secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari berturut=turut, Padahal Penggugat atas tuduhan yang sama sudah melaksanakan Hukuman Pembinaan ; 14. Bahwa Penggugat mengikuti Sidang KKEP tiap minggu pada hari saptu, bersidang di Propam Poltabes Pekanbaru, Sidang KKEP pertama sekitar tanggal 21 Desember 2013 yang agendanya tentang dakwaan atau tuntutan kepada Penggugat, kemudian Sidang KKEP-2 (dua) sekitar tanggal 28 Desember 201,
yang Agendanya Pemeriksaan saksi serta dengan
Pemeriksaan Penggugat, Terakhir Sidang KKEP-3 (tiga) pada tanggal 4 Januari 2014. Yang Agendanya tantang Putusan
dan dalam setiap
8 persidangan KKEP tersebut Penggugat ada didampingi oleh pendamping yang ditunjuk oleh Pemeriksa ; 15. Bahwa Sidang KKEP tersebut mengeluarkan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT KKEP/02/I/2014/KKEP, Tanggal 4 Januari 2014 yang berisi Rekomendasi Berupa Pemberhentian Penggugat dari dinas polri, Tidak Dengan Hormat sebagai sangsi Administrasi, Perihal Penggugat yang dinyatakan Terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003
tentang
Pemberhentian
Anggota
Polri.
Karena
Penggugat
meninggalkan tugas secara tidak sah lebih dari 30 hari berturut-turut ; 16. Bahwa sehari setelah keluar putusan Sidang KKEP nenek Penggugat meninggal dunia, kemudian 2 (dua) hari berselang setelahnya orangtua Penggugat mengalami kecelakaan sehingga kedua rahang orang tua penggugat kiri dan kanan menjadi retak dan bergeser, Penggugat kembali disibukkan oleh musibah yang beruntun sehingga Penggugat tidak bisa mengajukan Banding dan membuat memori Banding begitu juga dengan orang tua Penggugat, sementara Pendamping Penggugat juga tidak mengajukan banding dan Memori banding karenanya Penggugat kehilangan hak untuk mengajukan upaya Banding untuk memperjuangkan nasib Penggugat ; 17. Bahwa
Hasil
Sidang
KKEP
tentang
Surat
Putusan
Rekomendasi
Pemberhentian Penggugat pada dasarnya belum memenuhi tahapantahapan prosedur hukum yang diatur di dalam PERKAP, sehingga Sidang KKEP dalam membuat pertimbangan hukum untuk mengambil suatu keputusan tidak berdasarkan data dan fakta yang akurat dan atau ada ada mata rantai dari peristiwa hukum yang terlepas untuk dipertimbangkanya ; 18. Bahwa Penggugat sudah 2 kali tidak memenuhi Surat Panggilan dari Kasi Propam Polresta Pekanbaru namun tidak diterbitkan Surat Perintah Membawa hal ini telah bertentangan dengan pasal 42 ayat (3) hurub b
9 PERKAP No. 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara RI. Yaitu ayat “dari anggota Polri, diterbitkan surat perintah membawa yang disampaikan kepada atasan langsung untuk menghadap kepada pemeriksa”. Hal ini merujuk ke Pasal 42 ayat (1) yang juga merujuk ke pasal 41 ayat (1) PERKAP No. 19 dimaksud ;
19. Bahwa berkaitan dengan Pasal diatas juga di jabarkan didalam Pasal 43 ayat (1) dan (2) sampai dengan panggilan kedua tersebut atasan Penggugat tidak ada menerbitkan surat perintah membawa untuk menghadapkan Penggugat kepada Pemeriksa, sesuai dangan ayat (2) nya, Terduga Pelanggar/Penggugat juga tidak ada dibawa
paksa oleh Pemeriksa.
Padahal atasan dan Pemeriksa mengetahui kediaman Penggugat, dan atas kedua Surat Panggilan dari kasi Propam tersebut yang tidak Penggugat penuhi panggilannya, juga tidak pernah dibuatkan surat DPO atas nama Penggugat. Pada saat itu sebenarnya Penggugat butuh untuk dipaksa datang ke kantor akibat kondisi Penggugat yang tidak stabil ; 20. Bahwa menurut Pasal 27 ayat (1) dan (2) PERKAP No. 14 tahun 2011 : (1). Dalam hal terjadi pelanggaran komulatif antara pelanggaran Disiplin dan KEPP penegakanya dilakukan melalui mekanisme Sidang Disiplin atau Sidang KKEP berdasarkan pertimbangan Atasan Ankum dari Terperiksa/Terduga Pelanggar serta pendapat dan saran hukum dari Pengemban fungsi hokum ; (2).Terhadap pelanggar yang telah diputus melalui mekanisme Sidang Disiplin tidak dapat dikenakan Sidang KKEP atau yang telah diputus dalam Sidang KKEP tidak dapat dikenakan Sidang Disiplin ; 21. Bahwa di dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c PERKAP No. 14 Tahun 2011 menyatakan” Kewajiban Pelanggar untuk mengikuti Pembinaan Mental Kepribadian,
Kejiwaan,
Keagamaan
dan
Pengetahuan
Profesi,
10 sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan Paling lama I (satu ) bulan”. Pasal ini rujukan dari Pasal 20 ayat (1) juga rujukan dari salah satu pasal sebelumnya yaitu termasuk dari Pasal 7 ayat (1) huruf c dimana secara tidak langsung Penggugat di tuduh termasuk melangga pasal tersebut yaitu “ tidak
menjalankan
tugas
secara
professional,
proporsonal
dan
procedural” karena tidak melaksanakan dinas sebagaimana mestinya ;
22. Bahwa Penggugat sudah menjalani Hukuman Pembinaan selama hampir 2 (dua) bulan, juga sudah masuk sel namun kenyataanya di hukum kembali dengan PTDH, Untuk Perkara yang sama. Dengan demikian Penggugat di hukum sampai 2 (dua) kali untuk masalah yang sama dan itu tidak adil bagi Penggugat hukuman yang kedua yaitu Rekomendasi PTDH yang di keluarkan oleh Sidang KKEP tanpa mempertimbangkan sebelumnya Penggugat sudah dihukum dengan
menjalani Hukuman Pembinaan
membuat Penggugat sangat terpukul ; 23. Bahwa seharunya perkara ini Ne Bis in Idem (atas perkara yang sama orang tidak biasa dihukum 2 (dua) kali dan ini adalah Azas hukum yang umum untuk menjamin kepastian hukum agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Dengan demikian pelaksanaan Sidang KKEP jelas-jelas telah melanggar PERKAP karenanya ada mata rantai hukum yang terlepas dari pelaksanaan KKEP hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) PERKAP No. 14 Tahun 2011 diatas ; 24. Bahwa Pasal 31 ayat (1) huruf a PERKAP No 19 Tahun 2012 menyebutkan “ Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a di laksanakan melalui tahapan, a Audit Investigasi “ kemudian pada pasal 36 menyebutkan “ Audit Investigasi dilaksanakan dengan cara : a. Wawancara terhadap Terduga Pelanggar dan saksi ; b. Mencari,
mengumpulkan
dan
mencatat
hubungan dengan pelanggaran KEPP ;
bukti-bukti
yang
memiliki
11 c. Memeriksa, meneliti dan menganalisa dokumen yang memiliki hubungan dengan dugaan pelanggaran KEPP dan ; d. Mendatangi tempat-tempat yang berhubungan dengan Pelanggaran KEPP ; 25. Bahwa Audit Investigasi yang dilakaukan tidak melaksanakan seluruh ketentuan diatas, seperti ketentuan pada huruf b, c dan d diatas, jika benar Audit Investigasi melaksankannya maka Audit akan menemukan buktibukti hal-hal apa yang menyebabkan Penggugat melakukan pelanggaran dan musibah apa yang menimpa keluarga Penggugat, dan faktanya Audit Investigasi juga tidak ada mendatangi tempat-tempat yang berhubungan dengan Penggugat,
dan Audit Investigasi juga tidak mengetahui,
Penggugat tiap hari ada datang kekantor berpakaian dinas namun kemudian pergi ketempat lain menyembunyikan diri karena depresi dan rasa takut yang tidak Penggugat ketahui munculnya ; 26. Bahwa pada Pemeriksaan Pendahuluan untuk Sidang KKEP yang di tujukan kepada penggugat, Tim Audit Investigasi tidak memeriksa keluarga Penggugat untuk di jadikan sebagai saksi
agar kesaksiannya menjadi
pertimbangan oleh Sidang KKEP atas fakta yang terjadi yang menimpa Penggugat sehingga tidak melaksanakan dinas sebagaimana tuduhan dalam Perkara ini, Tim Audit Investigasi hanya menghadirkan saksi dari Polri saja yang jelas kesaksianya tidak ada memberatkan Penggugat pada Sidang KKEP, begitu juga tidak di hadirkan saksi ahli untuk sebagai analisa perbandingan mengenai kondisi kejiwaan yang sedang Penggugat alami akibat musibah beruntun dan atas sebelumnya Penggugat untuk perkara ini juga sudah menjalani hukuman Pembinaan hampi selama 2 bulan, berdasarkan hal diatas jelas pemeriksa ataupun Audit investigasi tidak menjalankan seluruh item dari tugasnya untuk mengetahui kondisi Terduga Pelanggar/Penggugat sebagai pertimbangan dalam pelaksanaan KKEP ;
12 27. Bahwa
pasal 47 ayat (2) huruf a s/d u PERKAP No 19 Tahun 2012
menyatakan tentang berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran KEPP dibuat oleh Pemeriksa dan sekurang-kurangnya memuat sebagaimana huruf a s/d u , namun faktanya berkas Pemeriksaan Pendahuluan untuk Penggugat tidak memuat syarat berkas huruf m, yaitu “ surat perintah membawa Terduga Pelanggar , dan pada huruf n, yaitu tidak memuat berita acara yang ketidak hadiran saksi yang bukan anggota polri kemudia huruf c, yaitu tidak ada surat kesedian menjadi ahli ;
28. Bahwa Pasal 74 PERKAP No 19 Tahun 2012 mengatur perihal hak-hak dari Terduga Pelanggar namun dari beberapa hak yang dijamin tersebut Penggugat tidak mendapatkan hak yang diatur tersebut seperti sebagaimana huruf a, Penggugat tidak ada menerima turunan Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan. Kemudian sebagaimana hurus b, Penggugat tidak dapat menujuk pendamping sehingga pada saat pemeriksaan pendahuluan dan tahap pemeriksaan serta Banding Penggugat tidak di damping oleh Pendamping. Penggugat hanya di damping oleh pendamping saat Sidang KKEP saja ; 29. Bahwa pada Pasal 18 PERKAP No. 14 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara RI menyatakan : (1)Dalam penegakan KEPP, Terduga Pelanggar dapat di damping Anggota Polri yang ditunjuk oleh Terduga Pelanggar pada Tingkatan Pemeriksaan Pendahuluan Sidang KKEP, dan Sidang Komisi Banding ; (2)Dalam hal Terduga Pelanggar tidak menunjuk Anggota Polri sebagai pendamping,
Pengemban
fungsi
hukum
wajib
menunjuk
Pendamping ; (3) Untuk kepentingan Pembelaan, Terduga Pelanggar diberi hak untuk mengajukan saksi-saksi yang meringankan ;
13 30. Bahwa didalam Pasal 1 ayat 15 PERKAP No. 19 tahun 2012
jelas
menyatakan yang disebut Pendamping adalah “Pegawai negeri pada Polri yang diminta oleh Pelanggar atau atasan pelanggar atau Akreditor untuk
mendampingi
terduga
Pelanggar
dalam
Pemeriksaan
Pendahuluan, pada tahap pemeriksaan dan pada Sidang KKEP “ 31. Bahwa Pada saat Pemeriksaan Pendahulauan, pada tahap pemeriksaan faktanya Penggugat tidak ada di damping oleh pendamping dan Pengemban fungsi hukum tidak ada menunjuk Pendamping untuk Penggugat, padahal ini wajib hukumnya dalam Pemeriksaan Pendahuluan dan pada tahap pemeriksaan sehingga penggugat kehilangan hak pada saat pemeriksaan pendahuluan dan tahap pemeriksaan tersebut ; 32. Bahwa Penggugat juga tidak diberi hak untuk menghadirkan saksi-saksi yang meringankan, pada hal itu penting untuk mengetahui kenapa Penggugat sampai tidak masuk kerja melaksanakan dinas, juga tidak ada saksi yang menyatakan Penggugat pasca panggilan ketiga sudah dihukum Pembinaan dan Disiplin atas perkara ini 33. Bahwa tentang pendamping ini jelas diatur di bagian Kedua yaitu Pasal 75 dan 76 pasal PERKAP No. 19 tahun tahun 2012 Tentang Sususnan Organisasi Dan Tata kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara RI, Pasal 75 tentang pendamping menyatakan “ (1)Pendamping Terduga Pelanggar berhak : a. Menerima turunan Berita Acara Pemeriksaan Terduga Pelanggar. b. Mendampingi
Terduga
Pelanggar
pada
saat
Pemeriksaan
Pendahuluan dan Sidang KKEP ; c. Menerima jadwal pelaksanaan Pemeriksaan Pendahuluan dan Sidang KKEP ; d. Mengajukan pertanyaan terhadap saksi, Ahli, dan Terduga Pelanggar yang diajukan oleh penuntut dalam Sidang KKEP ; e. Mengajukan saksi dan barang bukti dalam Sidang KKEP ;
14 f. Mengajukan Pembelaan dalam Sidang KKEP ; g. Mengajukan Keberatan kepada KKEP atas pertanyaan yang diajukan penuntut yang bersifat menyesatkan, menjebak, dan menyimpulkan ; h. Menerima salinan putusan Sidang KKEP ; i. Mengajukan Banding dan ; j. Menerima salinan putusan Sidang Banding ; k. Menerima hak atas jasa profesi ; Pendamping Terduga Pelanggar wajib : a. Memiliki Surat Kuasa dari Terduga Pelanggar atau Surat Perintah dari atasannya ; b. Memberikan saran dan pertimbangan hukum kepada Terduga Pelanggar ; c. Menyusun dan membacakan nota eksepsi/bantahan dan nota pembelaan dalam Sidang KKEP ; d. Membela Hak-hak Terduga Pelanggar dan ; e. Menyusun dan menyampaikan Memori Banding ; Pasal 76 PERKAP No 19 Tahun 2012 menyebutkan : Pendamping Terduga Pelanggar adalah Pegawai Negeri pada Polri yang memenuhi persyaratan : a. Berpendidikan Sarjana Hukum dan /atau Sarjana Ilmu kepolisian ; b. Memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan beracara secara teknis dan taktis dalam siding KKEP ; c. Tidak sedang menjalani proses hukum atau menjalani hukuman ; d. Memiliki surat kuasa dari Terduga Pelanggar dan/atau ; e. Memiliki surat perintah dari atasan Pendamping ; 34. Bahwa dengan tidak adanya Pendamping yang mendampingi Penggugat dalam Pemeriksaan Pendahuluan dan Tahap Pemeriksaan, menyebabkan Penggugat telah kehilangan hak-hak dan kesempatan untuk Pembelaan diri
15 secara maksimal. Penggugat tidak Menerima turunan Berita Acara Pemeriksaan Terduga Pelanggar, tidak di damping saat pemeriksaan pendahuluan dan tahap pemeriksaan. Dan yang terpenting Tidak ada yang memberikan saran dan pertimbangan hukum kepada Penggugat, sementara Penggugat buta dan tidak tahu prosedur dan cara mengukapakan fakta yang sebenarnya untuk membela kepentingan hukum Penggugat ; 35. Bahwa pada pasal 74 PERKAP No 19 Tahun 2012, mengatur hak Penggugat selaku Terduga Pelanggar namun faktanya Penggugat tidak ada mendapatkan turunan Berita acara Pemeriksaan Pendahuluan, Turunan Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan hanya di terima Pendamping Penggugat pada saat menjelang Sidang KKEP akan dimulai karenanya pendampingan dan pembelaan atas hak-hak Penggugat tidak terakomodir ini terbukti tidak adanya di hadirkan saksi ahli, dan tidak ada saksi yang meringan yang diajukan dan tidak ada saksi anggota keluarga penggugat untuk menyampaikan fakta kenapa penggugat tidak bias melaksankan tugas waktu itu, di dalam persidangan KKEP tersebut ; 36. Bahwa Pasal 47 ayat (3) PERKAP No 19 Tahun 2012 menyebutkan “ Berkas Pemeriksaan Pendahuluan pelanggar KEPP di buat rangkap 7 (tujuh) dan distrubusikan kepada dst” salah satunya kepada Terduga Pelanggar hal ini berguna untuk melakukan pembelaan diri namun fakta hal itu tidak diberikan kepada Penggugat. Dan faktanya juga pada saat akan sidang KKEP akan dimulai, Pendamping baru mengambil berkas atas nama Penggugat dan akibatnya Penggugat tidak memegang berkas sama sekali dan Pembelaan atas Penggugatpun hanya dilakukan sekedarnya tidak maksimal karena Pendamping yang ditunjuk untuk mendampingi dan membela kepentingan Penggugat, baru Penggugat ketahui siapa orang yang akan menjadi Pendamping Penggugat hanya pada hari Sidang KKEP akan berlangsung/dilaksankan ;
16 37. Bahwa pada saat Sidang KKEP, Pendamping ada menyampaikan perihal keadaan Penggugat secara umum saja
dan Pendamping Penggugat
menyampaikan perihal kesalahan tersebut semata-mata tidak hanya merupakan kesalah Penggugat saja namun juga merupakan kesalahan SIPROPAM,
karena kurang perhatian dan lemahnya pengawasan
sehingga tidak berfungsi maksimal. Dan untuk itu Pendamping Penggugat ada meminta rekomendasi hukuman yang lebih ringan yaitu di pindah tugaskan ke wilayah yang berbeda kerena Rekomendasi PTDH sangat berat bagi Penggugat. Namun hal itu tidak diakomodir oleh Sidang KKEP ; 38. Bahwa Sidang KKEP hanya melihat berkas yang ada dan kesaksian dari anggota Polri saja semetara berkas yang ada tidak sempurna, karena pemeriksaan pendahuluan juga sudah cacat hukum tidak sesuai PERKAP, akibatnya hak-hak Penggugat banyak yang tidak terakomodir dan dilanggar, tidak Sesuai PERKAP ; 39. Bahwa yang dikatakan Banding dalam Pasal 1 ayat 16 PERKAP No. 19 tahun
2012
adalah
“
Upaya
Pelanggar
atau
istri/suami/orang
tua/anak/orang tua kandung Pelanggar, atau Pendamping Pelanggar untuk mengajukan keberatan atas putusan Sidang KKEP, namun faktanya Penggugat tidak dapat melakukan upaya tersebut karena satu hari setelah Sidang KKEP, Nenek Penggugat meninggal dunia, dan malangnya musibah masih beruntun menimpa Penggugat dimana kemudian orang tua Penggugat juga jatuh dari kendaraan sehingga rahang kanan dan kiri dari orang tua Penggugat Patah dan karena hal tersebut Penggugat dan orang tua penggugat tidak dapat melakukan upaya Banding, dan seharusnya menurut pasal 75 ayat (1) huruf i , Pendamping dapat mengajukan Banding dan pasal 75 ayat (2) huruf e menyatakan Pendampin dapat menyusun dan menyampaikan memori Banding ; 40. Bahwa berdasarkan hal diatas Penggugat selain tidak didampingi pada saat Pemeriksaan Pendahuluan dan tahap Pemeriksan juga tidak di dampingi
17 pada Tahap Banding, karennya Penggugat juga kehilangan hak dan kesempatan untuk upaya membela diri di tingkat Banding, karena musibah yang masih bertubi-tubi menimpa Penggugat, namun sayangnya karena Pendamping Penggugat tidak atau tidak ditunjuk oleh Pemeriksa maka, Tidak ada upaya hukum Banding yang dilakukan, sehingga kembali hak Penggugat Terlanggar dan Terabaikan. Padahal jelas PERKAP mengatur Pendamping dapat melakukan upaya Banding dan mengajukan serta menyusun memori Banding tersebut karena kondisi Penggugat yang tidak memungkinkan ; 41. Bahwa oleh karena itu tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo
atas nama Penggugat sudah terbukti salah dan keliru dimana
Tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo jelas adalah tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama PERKAP No. 14 tahun 2011 Tentang Kode Etik Provesi Kepolisian Negara RI dan PERKAP No. 19 tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara
RI.,
serta
bertentangan
pula
dengan
Asas-asas
Umum
Pemerintahan Yang Baik (The General Principle of Good Administration) khususnya Asas Keadilan dan Kewajaran (Principality of Justice and Equity) dan Azas Bertindak Cermat (Principle of Carefulness). Bahwa berdasarkan dasar dan alasan tersebut diatas, tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Surat Keputusan objek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat adalah cacat hukum dan harus dinyatakan batal atau tidak sah ; 42. Bahwa oleh karena objek sengketa a quo dinyatakan batal atau tidak sah, maka berdasarkan hukum mohon majelis hakim yang menyidangkan perkara ini memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa a quo ;
18 43. Bahwa oleh karena objek sengketa a quo diperintahkan untuk dicabut, maka sangat
adil
pula
Tergugat
diperintahkan
untuk
merehabilitasi
dan
mengembalikan Penggugat pada kedudukan semula atau yang setara dengan itu ; Bahwa Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas, mohon dengan Hormat Kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : PETITUM 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan batal atau tidak sah surat Surat Keputusan Nomor : Kep/347/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, Khusus Lampiran Daftar No Urut 2 atas nama DEDY SYAFRIANTO, Pangkat Brigadir Polisi Satu (BRIPTU), NRP 84120801, dengan Jabatan/Kesatuan Anggota BRIGADIR POLRESTA PEKANBARU ; 3. Memerintahkan Tergugat (Kepala Kepolisian Daerah Riau) untuk mencabut Surat Keputusan Nomor : Kep/347/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri,
Khusus
Lampiran Daftar No Urut 2, atas nama DEDY SYAFRIANTO, Pangkat Brigadir Polisi Satu (BRIPTU), NRP 84120801, dengan Jabatan/Kesatuan Anggota BRIGADIR POLRESTA PEKANBARU ; 4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama baik Penggugat dalam kedudukan harkat dan martabat seperti semula atau yang setara dengan itu sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ; 5. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;
19 atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ; Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya sebagaimana dengan Surat Jawabannya tertanggal 16 Desember 2014 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut ; Untuk dan atas nama Tergugat dengan ini mengajukan dalil-dalil jawaban seperti tersebut dibawah ini : Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil – dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang dengan tegas dan jelas diakui oleh Tergugat : 1.
Bahwa pemberhentian tidak dengan hormat terhadap penggugat (DEDY SYAFRIANTO) telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur serta mekanisme hukum yang berlaku dalam instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 1 tahun 2003, dan Peraturan Kapolri No. 19 tahun 2012, yaitu ; a. adanya dasar Laporan Polisi Nomor : LP-A/38/X/2013/Propam tanggal 20 oktober 2013
an. BRIPTU DEDY SYAFRIANTO telah melakukan
perbuatan tidak masuk dinas lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut–turut meninggalkan tugas secara tidak sah tanpa izin pimpinan dari tanggal 01 juni 2013 s/d 30 September 2013 pada Polresta Pekanbaru ; b. bahwa berdasarkan Laporan Polisi tersebut, selanjutnya Kasi Propam Polresta Pekanbaru melakukan pemeriksaan dengan mengumpulkan bukti-bukti yaitu keterangan saksi-saksi, bukti petunjuk dan bukti surat serta keterangan terduga pelanggar yang kemudian pada tanggal 15 november 201 menjadi berkas perkara pelanggaran pasal 1 ayat 1 huruf (a) PP RI No. 1 Tahun 2003 dengan Nomor : DP3/04/XI/2013/Propam, tanggal 15 November 2013 ;
20 c.
bahwa dari hasil pemberkasan tersebut Kasi Propam Polresta Pekanbaru melimpahkan berkas perkara tersebut kepada Ankum penggugat, selanjutnya Ankum (Kapolresta) memerintahkan kepada Kasie Propam Polresta pekanbaru untuk meminta saran dan pendapat hukum kepada fungsi pembinaan hukum Polda Riau guna mendapatkan saran pendapat hukum terhadap penyelesaian perkara penggugat DEDY SYAFRIANTO ;
d. bahwa berdasarkan surat permintaan saran pendapat hukum Polresta pekanbaru, Bidang hukum Polda Riau telah memberikan saran pendapat hukum an. BRIPTU DEDY SYAFRIANTO
Nomor :
R/367/VI/2011/Bidkum tanggal 27 Juni 2011 yang intinya perbuatan terperiksa secara yuridis telah memenuhi unsur pasal 14 ayat (1) huruf a PP RI No. 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian anggota Polri yaitu anggota Polri diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian RI apabila meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturutturut. e. berdasarkan saran pendapat hukum Bidang hukum Polda Riau dan kelengkapan berkas perkara lainnya, Kasi Propam mengajukan usul pembentukan sidang komisi kode etik kepada Kapolresta Pekanbaru Nomor : R/07/XII/2013/Propam tanggal 11 Desember 2013, berdasarkan usulan tersebut Kapolresta Pekanbaru telah membentuk susunan sidang komisi kode etik Polri Polresta Pekanbaru Nomor : Kep/07/XII/2013 tentang pembentukan komisi kode etik Polri tanggal 13 Desember 2013. f. bahwa setelah dibentuknya susunan sidang Komisi Kode Etik maka pada tanggal 1 Desember 2013 sesuai dengan Perkap Nomor 19 tahun 2012 tentang SOTK KKEP, dengan menunjuk AKP ADEN BACHTIAR selaku Penuntut dalam sidang KEPP berdasarkan surat perintah nomor:
21 Sprin/755/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013, IPDA RIYANTO selaku Sekretaris sidang KKEP dan AKP DAMIR, SH selaku pendamping BRIPTU DEDY SYAFRIANTO dalam sidang KKEP dengan surat perintah nomor : Sprin/756/XII/2013 tanggal 16 desember 2014. g. Dalam
proses
pemeriksaan
terduga
pelanggar
BRIPTU
DEDY
SYAFRIANTO, sie provos telah melakukan pemanggilan berulang kali terhadap terduga pelanggar, sbb: 1) surat panggilan pada tanggal 19 september 2013 jam 08.00 wib terduga pelanggar tidak hadir. 2) surat panggilan ke-2 pada tanggal 26 september 2013 jam 08.00 wib terduga pelanggar tidak hadir 3) surat panggilan ke-3 pada tanggal 30 september 2013 jam 08.00 wib terduga pelanggar tidak hadir h. komisi Kode Etik Polri melaksanakan sidang perkara terperiksa BRIPTU DEDY
SYAFRIANTO
dimana
dalam
proses
persidangan
telah
mendengar keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti lainnya, kemudian Pejabat Komisi Kode Etik Polri berkesimpulan DEDY SYAFRIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 1 tahun 2003 yaitu telah meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut terhitung sejak tanggal 01 juni 2013 s/d 30 September 2013 pada Polresta Pekanbaru atau selama 100 (seratus) hari kerja. i. bahwa setelah adanya putusan sidang Komisi Kode Etik terhadap terduga pelanggar , nomor: PUT KKEP/02/I/2014 tanggal 04 januari 2014 menyatakan perbuatan terduga pelanggar terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
22 No. 1 tahun 2003 yaitu telah meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut terhitung sejak tanggal 01 juni 2013 s/d 30 September 2013 pada Polresta Pekanbaru atau selama
100 (seratus) hari kerja, dan
Komisi Kode Etik Polri (KKEP) memutuskan dengan menjatuhkan sanksi bersifat Rekomendasi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri. j. Selanjutnya Kapolresta pekanbaru selaku ankum terduga pelanggar mengusulkan ke Kapolda Riau untuk diterbitkan surat keputusan pemberhentian tidak denmgan hormat a.n BRIPTU DEDY SYAFRIANTO dengan dikeluarkan surat Rekomendasi Penilaian Status Anggota Polri, Nomor : Rek/02/I/2014 tanggal 23 januari 2014 oleh kapolresta Pekanbaru dengan Rekomendasi untuk dapat diberhentikan Tidak dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia. k. bahwa Kapolda Riau setelah menerima usulan dari Kapolresta Pekanbaru dan berkas lainnya selanjutnya Kapolda Riau menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat a.n. BRIPTU DEDY SYAFRIANTO No. Pol.: Kep/347/VII/2014 tanggal 26 Agustus 2014, hal ini sesuai dengan surat keputusan Kapolri No. Pol.: Kep / 74 / XI / 2003 tanggal 11 Nopember 2003 yang pada intinya menyatakan wewenang Kapolri didelegasikan kepada Kapolda Riau tentang pengakhiran dinas anggota Polri yang berpangkat Aiptu kebawah yang sifatnya (PTDH). l. Sebelum terkait dengan Putusan KKEP diatas , sebelumnya terduga pelanggar BRIPTU DEDY SYAFRIANTO sudah pernah mendapatkan hukuman Disiplin berturut-turut sebanyak dua kali , sbb : 1) Surat keterangan Hukuman Disiplin No.Pol.: Skep / 17 / III / 2008 / P3D, tanggal 17 maret 2008, yang telah melakukan kesalahan “menghindarkan tanggungjawab dinas” dengan hasil sidang displin
23 terperiksa mendapatkan hukuman “Penempatan ditempat khusus selama 7 (tujuh) hari” 2) Surat keterangan Hukuman Disiplin No.Pol.: Skep / 44 / XI / 2013 / Propam,
tanggal
20
Nopember
2013,
terbukti
melakukan
pelanggaran disiplin “tidak menaati segala peraturan perundangundangan yang berlaku baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupoun berlaku secara umum” dengan hasil suidang disiplin terperiksa di hukum dengan “Penempatan ditempat khusus selama 21 (dua puluh satu) hari” dan “pembebasan dari jabatan” (dalam perkara narkotika) 2.
Bahwa menanggapi dalil penggugat pada halaman 3 poin 7, 8 yang menyatakan bahwa penggugat dikejar oleh depkolektor dari agen-agen besar seperti Indomarko, Unilever dan agen-agen rokok serta agen-agen barang lainnya, karena orangtua penggugat tidak mampu lagi membayar tagihan karena sebelumnya toko orangtua penggugat mengalami musibah kebakaran ; Bahwa permasalahan yang dialami oleh orangtua penggugat, akibat dari perbuatan orangtua penggugat itu sendiri, dan tidak bisa dikaitkan dengan kewajiban dinas penggugat yang tidak masuk dinas. Karena penggugat mempunyai hak yang diterima setiap bulannya dari negara berupa gaji bulanan, maka penggugat harus mempertanggungjawabkannya kepada Negara dengan masuk dinas setiap harinya dalam jam kerja. Hutang orangtua penggugat tidak harus membuat penggugat tidak masuk dinas, dan penggugat harus bisa memisahkan mana permasalahan pribadi dengan permasalahan dinas penggugat yang wajib ;
3.
Bahwa penggugat juga dalam gugatannya halaman 4 poin 9 dan 10 yang mengatakan sudah dilakukan pemanggilan berulangkali kepada penggugat oleh sie propam polresta pekanbaru, berdasarkan surat panggilan No. : SP/66/IX/2013/Propam, tanggal 17 september 2013, kemudian surat
24 panggilan ke-2 Nomor : SP/69/IX/2013/Propam, tanggal 24 september 2013, namun sampai panggilan kedua penggugat belum juga menghadiri panggilan tersebut, hingga diterbitkan surat panggilan ke-3 nomor: SP/73/IX/2013/Propam, tanggal 26 september 2013, namun penggugat tetap belum menghadiri panggilan propam Polresta Pekanbaru. Salah satu alasan penggugat adalah pengguygat takut berjumpa dengan depkolektor dari agen-agen penagih hutang yang masih mengejar-ngejar penggugat ; Bahwa dalil dan pendapat penggugat tersebut sangatlah mengada-ngada dan tidak masuk akal, penggugat seorang anggota Polri aktif, takut dengan depkolektor dan hutang yang ditagih depkolektor bukanlah utang dari penggugat sendiri. Dalam hukum pidana tidak dikenal dengan pengalihan tanggungjawab pidana , dalam kasus orangtua penggugat, bukanlah penggugat yang harus mempertanggungjawabkannya. Padahal nyata-nyata penggugat itu sendiri yang tidak mempunyai itikad baik untuk menghadiri surat panggilan dari penyidik Sie propam Polresta Pekanbaru, hingga diterbitkan surat panggilan ke-3 pada tanggal 26 september 2013, sehingga sangatlah naïf penggugat menyalahkan tergugat ; 4.
Bahwa penggugat juga dalam gugatannya halaman 4 poin 11, mengatakan menghadap kepada AKP ADEN BACHTIAR selaku Kasie propam Polresta Pekanbaru dan IPDA JON EFRI selaku kanit Provos Polresta pekanbaru, penggugat
mengatakan
bahwa
penggugat
menceritakan
semua
permasalahan penggugat, kemudian penggugat disuruh masuk bekerja melaksanakan dinas dan juga sekaligus dihukum atau dimasukkan ke dalam hukuman pembinaan, dalam menjalani hukuman pembinaan penggugat diharuskan datang setiap pagi paling lambat jam 06.45 wib dengan memakai ransel dan berisi pasir, dengan hukuman lainnya di suruh berlari dengan memakai atribut sampai jam 10.00 wib, kemudian siang harinya juga harus memakai pakaian atribut yang sama ;
25 Bahwa dalil dan keterangan penggugat tersebut , apa yang dilakukan kasie propam dan kanit provos Polresta Pekanbaru dalam rangka membina personil karena sebelumnya penggugat tidak datang setelah dilakukan pemanggilan secara berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali dan diberikan tindakan fisik berupa pemakaian ransel berisi pasir dan wajib datang setiap hari kerja paling lambat jam 06.45 wib, adalah bahagian dari bentuk hukuman disiplin berupa tindakan. Sebagaimana diatur dalam pasal 8 PPRI No. 2 tahun 2003 tentang Peraturan Hukuman Disiplin Polri. 5.
Bahwa penggugat juga dalam gugatannya halaman 5 poin 12, penggugat diperiksa
tanpa
didampingi
oleh
pendamping,
kemudian
penggugat
dimasukkan ke dalam sel selama 21 (dua puluh satu) hari mulai dari tanggal 24 November 2013 sampai dengan tanggal 14 Desember 2013. Bahwa dalil penggugat tersebut salah kaprah, karena penggugat dihukum karena terbukti mengkonsumsi narkotika, berdasarkan hasil pengecekan urine penggugat ditemukan penggugat positif mengkonsumsi narkoba jenis sabhu-sabhu seketika penggugat hadir untuk dilakukan pemeriksaan oleh provos polresta pekanbaru ; masalah penggugat tidak didampingi pendamping selama dalam proses pemeriksaan adalah karena pemeriksaan yang dilakukan adalah dalam perkara pelanggaran disiplin, yaitu pelanggaran pasal 3 hurug g PPRI No. 1 tahun 2003 tentang tidak mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum yaitu UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, karena pelanggaran tersebut adalah pelanggaran disiplin maka penggugat tidak perlu didampingi pendamping dalam proses pemeriksaan.tersebut. kecuali dalam sidang KKEP penggugat diwajibkan untuk di damping pendamping. atas perkara a quo (narkoba) penggugat ditindak dengan hukuman penempatan penggugat selama 21 (dua puluh satu) hari ditempat khusus, berdasarkan
Surat
Keputusan
Hukuman
Disiplin
(SKHD)
Nomor
:
Skep/44/XI/2013/Propam tanggal 20 Nopember 2013, selama 21 (dua puluh
26 satu) hari mulai dari tanggal 24 November 2013 sampai dengan tanggal 14 Desember 2013 ; 6.
Bahwa dalil-dalil penggugat pada halaman 5 poin 13 yang mengatakan penggugat beberapa hari keluar dari sel tahanan, penggugat menerima kembali surat panggilan untuk mengikuti sidang KKEP atas tuduhan meninggalkan tugas secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh ) hari berturut-turut, padahal penggugat sudah menjalani hukuman pembinaan Bahwa dalil-dalil penggugat tersebut berulang-ulang, untuk itu perlu ditegaskan kembali bahwa penggugat sebelum dilakukan pemeriksaan dalam pelanggaran KEPP yaitu pelanggaran pasal 14 ayat 1 PPRI No. 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri. Yaitu tidak masuk dinas lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja ;
7.
Bahwa dalil-dalil penggugat pada halaman 5 poin 16, setelah keluar putusan sidang KKEP, penggugat mengatakan nenek penggugat meninggal, kemudian 2 (dua) hari berselang setelah itu,
orangtua penggugat
mengalami kecelakaan sehingga kedua rahang orang tua penggugat kiri dan kanan menjadi retak dan bergeser, sehingga penggugat tidak bisa mengajukan Banding dan membuat memori Banding ; Bahwa penggugat tidak melakukan upaya banding di tingkat KKEP adalah hak sepenuhnya dan penggugat tidak mengajukan banding itu merupakan kelalaian daripada penggugat sendiri ; 8.
Bahwa dalil-dalil penggugat pada halaman 5 poin 18, 19 menyatakan setelah dilakukan pemanggilan berkali-kali kepada penggugat kenapa tidak diterbitkan surat perintah membawa, hal ini bertentangan dengan pasal 42 ayat (3) huruf b Perkap No. 19 tahun 2012 tentang sususnan organisasi dan tata kerja Komisi Kode Etik Polri ; Bahwa dalil-dalil penggugat yang mempertanyakan kenapa tidak diterbitkan surat perintah membawa padahal penggugat sudah tidak datang berkali, dapat diluruskan persepsi penggugat tersebut adalah kurang memahami
27 hukum acara disiplin di internal Polri yang mempersepsikan sama dengan penindakan dalam hukum acara pidana, dengan mengeluarkan surat perintah membawa apabila surat panggilan pertama, kedua tidak dipenuhi maka diterbitkan surat perintah membawa, padahal di perkap 19 tersebut adalah tidak wajib, karena masih dalam internal Polri dan tidak perlu menggunakan hak tersebut. Dan seharusnya penggugat berterimakasih tidak dilakukan upaya paksa dengan menjemput penggugat ; 9.
Bahwa dalil penggugat pada halaman 6 point 20, 21, 22, 23 yang menyatakan terhadap pelanggar yang telah diputus mekanisme sidang disiplin tidak dapat dikenakan sidang KKEP atau yang telah diputus dalam sidang KKEP tidak dapat dikenakan Sidang Disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) Perkap No. 14 tahun 2011 ; Bahwa hukuman disiplin yang diterima oleh penggugat , terhadap perkara menghindari tanggung jawab dinas melanggar pasal 6 huruf c,
dan
pelanggaran pasal 3 huruf g PPRI No. 2 tahun 2003 tentang Peraturan Displin Anggota Polri. tidaklah sama dengan perkara tidak masuk dinasnya penggugat melebihi 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut (pasal 14 ayat 1 huruf (a) PPRI No. 1 Tahun 2003) yang penyelesaiannya melalui mekanisme perkap No. 19 tahun2012 tentang SOTK Polri ; Jadi keliru pemahaman penggugat tentang pasal 27 ayat 1 dan 2 perkap 14 tahun 2011. Perkara ini tidak ada Nebis in Idem, pengenaan hukuman disiplin terhadap penggugat terkait dengan perkara penggunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan urine penggugat sesaat setelah hadir menghadap Kasie Propam Polresta Pekanbaru, sedangkan hasil putusan PTDH adalah terkait dengan tindakan penggugat yang tidak masuk dinas lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja, sebagaimana tertuang dalam pasal 14 ayat 1 huruf (a) PPRI No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri ;
28 10. bahwa dalil penggugat pada halaman 7 poin 24, 25, 26 tentang audit investigasi yang dilakukan oleh penyidik provos polresta pekanbaru ; Bahwa dalil-dalil penggugat tersebut seolah0-olah penggugat sudah memahami
bagaimana
penegakan
hukuman
dalam
internal
Polri
sebagaimana dimaksud dalam perkap No. 19 tahun 2012 tentang STOK Komisi Kode Etik Polri. Bahwa audit investigasi dilaksanakan untuk menentukan atau menemukan adaanya pelanggaran yang dilakukan anggota polri berdasarkan Laporan Polisi. Ternyata hasil audit investigasi ditemukan adanya pelanggaran dari pada penggugat yaitu tidak masuk dinas melebihi 30 (tiga puluh) hari berturut-turut berdasarkan data absensi provos Polresta Pekanbaru ; 11. bahwa dalil pengugat tentang keberatan penggugat dalam gugatannya pada halaman 8 point 27, 28, 29, 30, 31 yang sama tidak akan dijawab secara berulang oleh termohon , kerena sudah terjawab secara substansi pada jawaban tergugat ; 12. bahwa dalil penggugat halaman 9 poin 32, tentang penggugat tidak diberi hak untuk menghadirkan saksi-saksi yang meringankan (ade charge), bahwa penggugat tidak menggunakan haknya untuk menghadirkan saksi ade charge dipersidangan, karena untuk menghadirkan saksi ade charge adalah kewajiban dari penggugat sendiri, bukan kewajiban Komisi Kode Etik Polri ; 13. Bahwa dalil penggugat halaman 9 poin 33 tidak akan tergugat jawab dan sudah terjawab karena pendamping sudah memiliki surat perintah Nomor: sprin /756/XII/2013 tanggal 16 desember 2013 ; 14. Terhadap poin 34 telah diberikan hak-haknya kepada penggugat, namun penggugat tidak menggunakannya ; 15. Bahwa tergugat melalui propam Polresta pekanbaru dan Komisi Kode Etik telah memberikan berkas perkara kepada penggugat sebelum sidang dilaksanakan ;
29 16. Dalil-dalil penggugat pada point 37, yang mempersalahkan sie propam Polresta Pekanbaru yang lalai melakukan pengawasan, adalah persepsi penggugat yang keliru,. Jawaban sudah terjawab di poin sebelumnya bahwa penggugat anggota Polri yang menerima gaji dan berkewajiban untuk melaksanakan dinas tanpa harus di awasi ; 17. Dalil penggugat pada poin 38 dalam berkas perkara sudah lengkap dan sempurna sesuai dengan perkap 19 tahun 2012 ; 18. Bahwa penggugat dalam gugatannya selalu menyalahkan dan mencari kesalahan dari pada proses pemeriksaan dari penggugat, namun penggugat lupa introspeksi diri sehingga terlambat menyadarinya dan berupaya membenarkan segala tindakannya dengan dalil-dalil pribadi penggugat, karena secara kemanusiaan dan pembinaan di internal Polri sudah berkalikali diberikan kesempatan kepada penggugat untuk merubah perilakunya, karena penggugat harus menyadari juga, bahwa institusi Polri tidak bisa diisi oleh orang-orang (personil) yang tidak mencintai pekerjaannya dan cenderung merusak institusi Polri itu sendiri. Apalagi sekarang ini Polri sedang
giat-giatnya
melakukan
pembenahan
internal
sebagaimana
sekarang polri sudah memasuki grand excellent yaitu Polri sebagai Pelindung, Penolong dan Pembimbing masyarakat, untuk tercapainya misi Polri tersebut, maka diperlukan polisi yang baik (good police) sebagai bentuk implementasi Polri di cintai masyarakat ; Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, bahwa proses pemberhentian tidak dengan hormat
(PTDH)
terhadap
BRIPTU DEDY
SYAFRIANTO (penggugat) telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di institusi Polri dan sumpah anggota Polri dalam rangka menegakkan hukum dan wibawa Polri ditengah masyarakat dan sesuai dengan azas umum pemerintahan yang baik ;
30 Kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang menyidangkan perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut : 1.
Menolak seluruh gugatan penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;
2.
Menyatakan surat keputusan Kapolda Riau No. Pol.: Kep/347/VIII/2014 tanggal 26 agustus 2014 tentang pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas Polri (PTDH) a.n. BRIPTU DEDY SYAFRIANTO adalah sah menurut hukum ;
3.
Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat ; Menimbang, terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah
mengajukan Repliknya pada tanggal 24 Desember 2014 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tegugat telah mengajukan Dupliknya pada tanggal 31 Desember 2014 ; Menimbang,
bahwa
untuk
menguatkan
dalil-dalil
gugatannya
Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-5,P-6,P-9 dan P-10 sehingga diterima sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan ini dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P- 15 adalah sebagai berikut : 1.
Bukti P-1
: Foto Kopi Petikan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor : Kep/347/VIII/2014, tertanggal 26 Agustus 2014, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri, Khusus Lampiran Daftar Nomor Urut 2 atas nama DEDY SYAFRIANTO, Pangkat Brigadir Polisi
Satu
(BRIPTU)
NRP.
84120801
dengan
Jabatan/Kesatuan Anggota POLRESTA PEKANBARU, tanggal 26 Agustus 2014 ; 2.
Bukti P-2
: Foto
Kopi
Petikan
Surat
Keputusan
No.
Pol
:
31 Skep/293/XII/2004,Tentang Penepatan Pertama Bintara Polri Gelombang I T.A.2004. Di Lingkungan Polda Riau Tanggal 28 Desember 2004; 3.
Bukti P-3
: Foto Kopi Surat Keputusan No. Pol : Skep/393/VI/2004, Tentang Pengangkatan Dan Penggajian Siswa Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Gelombang I Tahun 2004, Tanggal 9 Juni 2004 ;
4.
Bukti P-4
: Foto Kopi Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/34/I/2014/KKEP tanggal
2
Januari
2014,
atas
nama
DEDY
SYAFRIANTO, untuk didengar keterangannya sebagai Terduga Pelanggar dalam Sidang KKEP ; 5.
Bukti P-5
: Foto
Kopi
Putusan
sidang
KKEP
nomor
KKEP/02/I/2014/KKEP tertanggal 4 Januari
:
PUT
2014 yang
Menetapkan : Nama : DEDY SYAFRIANTO, d.s.t. ; 6.
Bukti P-6
: Foto Kopi Daftar Pemeriksaan Perkara Pelanggar PP.RI No.1 tahun 2003 Nomor : DP3/04/XI/2013/Propam, tanggal 15 November 2013 ;
7.
Bukti P-7
: Foto Kopi Surat Bank BNI Perihal Teguran Tunggakan Kredit Ke 3, tanggal 2 Januari 2013 ;
8.
Bukti P-8
: Foto Kopi Surat Keterangan dari RT dan RW Perihal benar warganya yang bernama H. Syafril , Ruko dan isi bahan
dagangannya
habis terbakar.
Tanggal
20
November 2014 ; 9.
Bukti P-9
Foto Kopi Peraturan Kapolri Nomor : 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
10. Bukti P-10
: Foto Kopi Peraturan Kapolri Nomor : 19 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik
32 Kepolisian Negara Republik Indonesia ; : 11. Bukti P-11
: Foto Kopi Segel dari Bank BNI atas tanah dan Bangunan Orang Tua Penggugat ;
12. Bukti P-12
: Asli Ronsen kecelakaan yang menyebabkan Orang Tua Penggugat Patah Rahang ;
13.
Bukti P-13
: Foto Kopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 28/RT 03/17/01/2015, tertanggal 07 Januari 2015 ;
14.
Bukti P-14:
: Foto Kopi Surat Dinamika Psikologi dan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi, dari Psikologi Rumah Sakit Jiwa Tampan, Tanggal 15 September 2013 ;
15.Bukti
P-15
:
Fotocopy Surat Laboratorium Klinik Thamrim, Kode Leb:6116260115, tertanggal 26 Januari 2015, Tentang Hasil
Pemeriksaan
Test
Narkoba,
An.
DEDY
SYAFRIANTO, Hasilnya adalah Negatif ; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya Tergugat telah menagajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga diterima sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan ini dengan diberi tanda T-1 sampai dengan T- 22 adalah sebagai berikut : 1. Bukti T-1
: Foto Kopi Laporan Polisi nomor : LP-A/38/X/2013/Propam tanggal 29 Oktober 2013 an. BRIPTU DEDI SAPRIANTO ;
2. Bukti T-2
: Foto Kopi daftar absensi personel Polresta Pekanbaru dari bulan Juni s/d September 2013 a.n. BRIPTU DEDI SAPRIANTO;
3. Bukti T-3
: Foto Kopi Berita Acara Pemeriksaan an. BRIPTU DEDI SAPRIANTO
tanggal 1 Nopember 2013, tentang
pelanggaran PPRI No. 1 Tahun 2003 Penghentian Anggota Polri ;
33 4. Bukti T-4
: Foto
Kopi
Berita
SYAFRIANTO
Acara
tanggal
29
Pemeriksaan oktober
an.
2013
DEDI tentang
pelanggaran pasal 3 huruf g dan atau Pasal 5 huruf a PPRI No. 2 tahun 2003 ; 5. Bukti T-5
: Foto Kopi surat usulan pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Polri untuk pemeriksan a.n Briptu Dedi Syafrianto Nrp 84120801 ke Kapolresta Pekanbaru. Berdasarkan Surat Nomor: R / 07 / XII / 2013 / Propam tanggal 11 Desember 2013 ;
6. Bukti T-6
: Foto Kopi surat keputusan tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (KKEP) berdasarkan surat Nomor : Kep / 07 / XII / 2013 oleh Polresta Pekanbaru tanggal 13 Desember 2013 ;
7. Bukti T-7
: Foto Kopi surat penunjukan AKP ADEN BACHTIAR selaku Penuntut dalam Sidang Kode Etik Profesi Polri berdasarkan surat perintah Nomor : Sprin / 755 / XII / 2013 tanggal 16 Desember 2013 ;
8. Bukti T-8
: Foto Kopi surat perintah Nomor : Sprin / 757 / XII / 2013 tanggal 16 Desember 2013 surat penunjukan IPDA RIYANTO
selaku Sekretaris sidang KKEP terhadap
dugaan Pelanggaran PP RI No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri ; 9. Bukti T-9
: Foto Kopi surat penunjukan AKP DAMIR, SH
selaku
Pendamping Terduga Pelanggar Briptu Dedi Syafrianto, terhadap dugaan Pelanggaran PP RI No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri. Sesuai dengan Surat perintah Nomor : Sprin / 756 / XII / 2013 tanggal 16 Desember 2013 ;
34 10. Bukti T-10
: Foto Kopi surat panggilan terduga pelanggar Dedy Syafrianto sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut turut, sebagai berikut: a) Surat Panggilan Nomor : SP/66/IX/2013/Propam tanggal 16 september 2013 (T-10.a) ; b) Surat Panggilan Ke-2 Nomor : SP/69/IX/2013/Propam tanggal 24 september 2013 (T-10.b) ; c) Surat Panggilan Ke-3 Nomor : SP/73/IX/2013/Propam tanggal 26 september 2013 (T-10.c) ;
11. Bukti T-11
: Foto Kopi surat Putusan sidang Komisi Kode Etik Polri Nomor : PUT KKEP / 02 / I / 2014 / KKEP tanggal 04 Januari 2014 menyatakan perbuatan Terduga Pelanggar terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar pasal 14 ayat 1 huruf (a) PP.RI No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri ;
12. Bukti T-12
: Foto Kopi surat Surat Rekomendasi Penilaian Status Anggota Polri Nomor : Rek / 02 / I / 2014 tanggal 23 Januari
2014
oleh
Kapolresta
Pekanbaru
dengan
Rekomendasi untuk dapat diberhentikan Tidak Dengan Hormat
dari
Dinas
Kepolisian
Negara
Republik
Indonesia ; 13. Bukti T-13
: Foto Kopi Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau
Nomor
:
Kep
/
347
/
VIII/2014
tentang
PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS POLRI terhadap terduga pelanggar Briptu Dedi Syafrianto tanggal 26 Agustus 2014; 14. Bukti T-14
: Foto Kopi Surat saran dan pendapat hukum nomor : R/1126/XII/2013/Bidkum tanggal 2 Desember 2013 a.n. Terduga pelanggar BRIPTU DEDY SYAFRIANTO;
35 15. Bukti T-15
: Foto Kopi Surat Keterangan Hukuman Disiplin no. Pol.: Skep / 17 / III / 2008 / P3D tanggal 17 Maret 2008 ;
16. Bukti T-16
: Foto Kopi Surat Keputusan Hukuman Disiplin Nomor.: Skep / 44 / XI / 2013 / Propam, tanggal 20 Nopember 2013 ;
17.Bukti
T-17
: Foto Kopi data absensi Brigadir Polresta Pekanbaru oleh provos Polresta pekanbaru dari bulan januari sampai dengan bulan Agustus 2014, terduga pelanggar an. Briptu dedy Syafrianto tidak masuk selama 8 (delapan) bulan berturut-turut ;
18. Bukti
T-18
: Foto Kopi Laporan Nomor : LP-A/21/X/2013/Propam, Kamis tanggal 10 Oktober 2013 tentang Pelanggaran Disiplin Polri a.n. BRIPTU DEDY SYAFRIANTO ;
19. Bukti
T-19
: Foto Kopi Berita Acara Pemeriksaan saksi An. IPDA JON EFRI tanggal 8 Nopember 2013 dalam pelanggaran Kode Etik Poliri oleh BRIPTU DEDY SYAFRIANTO, sesuai dengan PP RI No.1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri ;
20. Bukti
T-20
: Foto Kopi Berita Acara Pemeriksaan saksi An. AIPDA CHRISTA tanggal 12 Nopember 2013 dalam pelanggaran Kode Etik Poliri oleh BRIPTU DEDY SYAFRIANTO, sesuai dengan PP RI No.1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri ;
21. BUKTI T-21
: Foto Kopi Berita Acara Pelaksanaan Sidang KKEP An. Terduga
pelanggar
BRIPTU
DEDY
SYAFRIANTO
NRP.84120801 ; 22.Bukti
T-22
: Foto Kopi Foto persidangan KKEP An. BRIPTU DEDY SYAFRIANTO ;
36 Menimbang, selain mengajukan bukti-bukti surat, pihak Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah di Persidangan;-------------------------------------------------------------Saksi I HARDIYANTO : -
Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan gugatan yang diajukan oleh Dedy Syafrianto ;
-
Bahwa gugatan tersebut adalah tentang Pemberhentian Penggugat dari Dinas Polri oleh Polda Riau ;
-
Bahwa selain Anggota Polisi kegiatan Dedy Syafrianto juga
membantu
orang tuanya berjualan di Toko Orang tuanya tetapi tidak setiap hari jadi saksi sering jumpa; -
Bahwa
saksi kenal Dedy Syafrianto sejak 5 tahun yang lalu karena toko
orang tua Dedy Syafrianto bertetangga dengan toko saksi ; -
Bahwa jumlah saudara Dedy Syafrianto ada 7 (tujuh) orang ;
-
Bahwa Dedy Syafrianto adalah anak 1 (pertama) ;
-
bahwa saksi tahu kesehatan Dedy Syafrianto terganggu kadang depresi semenjak toko ayahnya terbakar dan dikejar – kejar oleh Debt Collectot ;
-
Bahwa saksi tahu toko orang tua Penggugat kebakaran ;
-
Bahwa alamat toko orang tua Penggugat kebakaran di Jalan Agus Salim Dedy Syafrianto Pekanbaru ;
-
Bahwa yang terbakar adalah toko beserta isinya yang merupakan barang dagangan ;
-
Bahwa Penggugat belum kerkeluarga ;
-
Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan Dedy Syafrianto adalah
Anggota
Polisi ; -
Bahwa saksi tidak tahu apa ada atau tidak hukuman disiplin / narkoba ;
Saksi II YUSNIAR : -
Bahwa Penggugat mengalami depresi menurut keterangan dokter maupun berdasarkan keterangan orang tua Penggugat ;
37 -
Bahwa yang sering membantu orang tua Penggugat adalah Dedy Syafrianto, karena dia anak pertama ;
-
Bahwa saksi tahu ada masalah Penggugat yaitu tidak masuk dinas ;
-
Bahwa Setahu saksi Penggugat
tidak masuk Dinas mulai tahun 2013
semenjak kejadian toko orangtua Penggugat kebakaran dan kemudian dikejar – kejar oleh debt collector karena ada tunggakan utang – utang dari agen – agen ; -
Bahwa saksi tahu pernah ada surat panggilan dari Propam Polresta Pekanbaru ;
-
Bahwa Setahu saksi ada 3 (tiga) kali surat panggilan dari Propam;
-
Bahwa saksi pernah mengantar Penggugat untuk masuk dinas setelah ada panggilan ke 3 dari Propam, kemudian menghadap propam sekitar akhir September 2013 yaitu bertemu dengan Pak Aden Bachtiar sama Pak Jon Efri;
-
Bahwa Penggugat disuruh oleh Propam masuk dinas dan dari yang saya dengar Penggugat diwajibkan untuk masuk dinas pagi paling lambat jam 6.45 wib serta disuruh memakai ransel berisi pasir, memakai helm serta membawa senjata setiap mengikuti apel dan juga ada hukuman yaitu disuruh lari ;
-
Bahwa tahu ada pernah sidang kode etik dari orang tua Penggugat ;
-
Bahwa Penggugat tidak banding karena musibah ;
-
Bahwa pada saat sidang kode etik, Tidak ada Pendamping bagi Penggugat ;
-
Bahwa saksi ada membantu orang tua Penggugat yang mengalami kesusahan akibat kejadian kebakaran yang menimpa toko orang tua Penggugat ;
-
Bahwa Penggugat tidak terima gaji dari Kepolisian ; Menimbang, selain mengajukan bukti-bukti surat, pihak Tergugat telah
pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah ;----------------------------------------------------------------------------------Saksi I. IPDA JON EFRI ;
38 - Bahwa saksi bertugas di Polresta Pekanbaru menjabat sebagai Kanit Provost sejak Februari 2012 ; - Bahwa saksi
kenal dengan Dedy Syafrianto merupakan anggota sabhara
Polresta Pekanbaru; - Bahwa Dedy Syafrianto Sering tidak masuk dinas dan saya yang memproses Pelanggaran Penggugat sampai di PTDH; - Bahwa penggugat diperiksa karena tidak masuk dinas , dan ada laporan yang pertama ada laporan secara lisan dari Kasat Sabhara Kompol Bob Martin sekitar bulan Mei 2013 dan kemudian ada laporan bahwa penggugat tidak masuk dinas dari tanggal 1 Juni 2013 sampai tanggal 30 September 2013 sehingga tidak masuk kerja selama 100 hari kemudian baru dibuat KKEP ; - Bahwa Laporan yang dipakai sebagai dasar pemeriksaan pelnggaran yang dilakuakan oleh Penggugat adalah laporan dari provost karena Penggugat tidak masuk dinas lebih dari 30 hari yaitu laporan No. LP/38/X/2013 tanggal 29 Oktober 2013 ; - Bahwa Penggugat pernah dikenakan hukuman pembinaan dari provost berupa tindakan disiplin berupa tindakan fisik dengan memerintahkan Penggugat datang pagi paling lambat jam 6.45 dan disuruh memakai ransel berisi pasir, memakai helm dan senjata lengkap serta disuruh untuk lari , pembinaan ini dilakukan karena Penggugat tidak mengindahkan panggilan 3 kali dari propam dan juga Penggugat terbukti memakai narkoba setelah dicek urinnya; - Bahwa sehubungan dengan pemanggilan dari propam , saksi pernah mendatangi rumah Penggugat menemui keluarga Penggugat dan sering memberikan saran agar Penggugat masuk dinas ; - Bahwa yang memeriksa Dedy Syafrianto adalah Pak Zulfikar ; - Bahwa tahu saksi tahu tidak masuk dinas selama 100 hari dari Absen kehadiran ;
39 - Bahwa yang melaporkan absen adalah Saksi sendiri sebagai Kanit Provost yang bertugas merekap absensi ; - Bahwa yang memeriksa saksi adalah Pak Zulfikar ; - Bahwa yang membuat laporan pemeriksaan ke Kapoltabes adalah Kasi Propam ; - Bahwa yang membuat surat panggilan adalah Kasi Propam ; - Bahwa terhadap pelanggaran karena tidak masuk dinas dilakukan Sidang KEPP sebanyak 3 ( tiga ) kali yaitu tanggal 21 Desember 2013, 28 Desember 2013 dan tanggal 4 Januari; - Pada saat sidang KEPP ada pembelaan dari Pendamping ( AKP Damir,SH Wakasat Sabhara Polresta Pekanbaru ) untuk minta keringanan hukuman; - Bahwa putusan sidang KKEP adalah Penggugat direkomendasikan untuk di PTDH ; - Bahwa penggugat tidak ada mengajukan banding ; - Bahwa Laporan terhadap pelanggaran penggugat duluan laporan kasus tidak masuk kerja baru kemudian laporan kasus narkoba kemudian ada laporan lagi Penggugat tidak masuk kerja
dan laporan yang terakhir menjadi dasar
dilaksanakan sidang KKEP; - Bahwa Penggugat pernah dikenakan hukuman disiplin berupa masuk sel selama 21 ( dua puluh satu ) hari karena kasus mengkonsmsi narkoba ; Saksi II.
A.BACHTIAR ;
- Bahwa saksi jadi Kasi Propam semenjak Juli tahun 2013 ; - Bahwa Penggugat tidak masuk dinas + 100 hari ; - Bahwa saksi tahu Penggugat telah diperiksa oleh Zulfikar berdasarkan Laporan dari Brigadir Eko Fernando tanggal 29 Oktober 2013 ; - Bahwa Saksi tahu sidang Kode Etik sudah pernah dilaksanakan di Polresta Pekanbaru - Bahwa persidangan KKEP ada 3 kali dan saksi hadir sebagai penuntut; - Bahwa yang memimpin persidangan adalah Pak Wakapolresta ;
40 - Bahwa pada sidang KKEP Penggugat didampingi oleh Pendamping yaitu AKP Damir,SH Wakasat Sabhara ; - Bahwa pada sidang KKEP,setelah agenda pembacaan tuntutan ada tanggapan dari Pendampng agar minta waktu untuk menyatakan pembelaan secara tertulis ; - Bahwa dalam sidang KKEP ayah Penggugat diajukan sebagai saksi yang meringankan tapi tidak dimasukkan dalam berkas ; - Bahwa saksiyang diperiksa pada saat sidang KKEP Saksi tidak ingat berapa jumlahnya yang jelas lebih dari 2 (dua) orang ; - Bahwa pada saat persidangan kasus yang duluan diproses adalah kasus narkoba ; - Bahwa yang hadir pada saat pemeriksaan Penggugat adalah saksi sendiri dan AIPDA Christa - Bahwa kesempatan untuk bertanya telah diberikan, tapi Penggugat tidak mengajukan pertanyaan ; - Bahwa putusan dari KKEP merekomendasikan bagi Penggugat untuk di PTDH ; - Bahwa yang memberatkan Penggugat untuk diajukan PTDH adalah kasus narkoba dan tidak masuk dinas ; Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Penggugat tidak mengajukan pada
Kesimpulannya secara tertulis hanya disampaikan secara lisan
tanggal
10 Pebruari 2015, yang pada pokoknya bertetap pada isi
Gugatan, Replik, Bukti dan sesuai dengan keterangan saksi yang telah diajukan oleh Penggugat, namun Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya pada tanggal
10 Pebruari 2015, yang untuk selengkapnya
telah termuat dalam
berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;---------------------------------------------------
41 Menimbang, bahwa para pihak baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan hal-hal lain yang diperlukan dalam persidangan ini dan selanjutnya mohon Putusan ;--------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa untuk selengkapnya segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya perkara tersebut diatas, Majelis Hakim merujuk pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;--------------------------------------------Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini telah dianggap cukup, oleh karena itu selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan Putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagai berikut ;-------TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dimuat dalam duduk perkara tersebut di atas ;---------------------------Menimbang, bahwa objek sengketa yang dimohonkan batal atau tidak sah dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor: Kep/347/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama DEDY SYAFRIANTO Pangkat Brigadir Polisi Satu (BRIPTU) NRP. 84120801 Kesatuan Anggota BRIGADIR POLRESTA PEKANBARU Khusus Lampiran Daftar No Urut 2 (vide bukti P-1 = bukti T-13) ;-------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 17 Desember 2014 yang memuat jawaban dalam pokok perkara yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat tanpa mengajukan eksepsi;-----------------------------Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tanggal 24 Desember 2014 dan terhadap Replik tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis tanggal 31 Desember 2014 ;-------------------------------------------------------------------------------------
42 Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak mengajukan eksepsi, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan segi formil gugatan yang meliputi kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, tenggang waktu mengajukan gugatan dan ada atau tidaknya kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa a quo dengan pertimbangan sebagai berikut:------------------------------------------------------------------Tentang
Kewenangan
Mengadili
Pengadilan
Tata
Usaha
Negara
Pekanbaru;------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 47, Pasal 1 angka 9 dan Pasal 1 angka 10 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut sebagai Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara) sebagai berikut: Pasal 1 angka 9 : Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----------Pasal 1 angka 10 : Sengketa Tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara yang timbul antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; ----------------------------------------------------------------------------------------------Pasal 47 : Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;----------------------------------------------Menimbang,
bahwa
mencermati objek sengketa
setelah
Majelis
hakim
mempelajari
dan
a quo (vide: bukti P-1 = bukti T-13) ternyata
43 berbentuk penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Riau selaku Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yaitu berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat a.n. DEDY SYAFRIANTO (Penggugat In Casu), selanjutnya bersifat kongkrit artinya nyata tidak abstrak akan tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan yaitu berbentuk suatu Surat Keputusan, kemudian bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju yaitu ditujukan terhadap BRIPTU DEDY SYAFRIANTO (Penggugat In Casu), sedangkan bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum dan Keputusan objek sengketa aquo tersebut tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain ;-----------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas objek sengketa a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga telah termasuk ke dalam kategori keputusan tata usaha negara yang dapat dijadikan objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara ; ------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keputusan objek sengketa dalam perkara a quo telah memenuhi unsur keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh karena Tergugat berkedudukan di Pekanbaru, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo;-------------Tentang Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan Menimbang, bahwa tenggang waktu mengajukan gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur: “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;----------------------------------------------------
44 Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa yang diterbitkan pada tanggal 26 Agustus 2014 dan berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa a quo diterima oleh Penggugat pada hari itu juga yaitu pada tanggal 26 Agustus 2014, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tanggal 26 Agustus 2014 dapat digunakan sebagai tolak ukur penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari mengajukan gugatan;-------------------------------------------------Menimbang, bahwa selanjutnya apabila dihitung sejak tanggal 26 Agustus 2014 sampai dengan saat didaftarkannya gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 19 November 2014, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara ;---------------------Tentang Ada Atau Tidaknya Kepentingan Penggugat Mengajukan Gugatan: Menimbang,
bahwa
unsur
kepentingan
sebagai
dasar
untuk
mengajukan gugatan diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur: “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi” ;------------------------------Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa dalam perkara a quo, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa a quo merupakan keputusan Tergugat yang ditujukan langsung kepada Penggugat berupa pemberhentian dengan tidak hormat Penggugat dari kedudukannya selaku anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga Penggugat menjadi kehilangan status dan pekerjaannya sebagai anggota Kepolisian Negara
45 Republik Indonesia beserta segala hak-hak yang melekat pada status dan pekerjaan tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat nyata-nyata memiliki kepentingan yang dijamin oleh hukum untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa a quo yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa formalitas gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pokok perkaranya sebagai berikut:-----------------DALAM POKOK PERKARA :------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dalam pokok perkara Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan secara yuridis segi kewenangan, prosedural dan substansi penerbitan objek sengketa a quo (vide bukti P-1 = T-13) oleh Tergugat baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai berikut;----------Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab para pihak dan dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut: ------------------------------------------------------------1. Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan Kasi Propam atas nama Kepolisian Resort Kota Pekanbaru memanggil BRIPTU DEDI SAPRIANTO sebagai terperiksa dalam perkara “Meninggalkan tugas secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut melalui Surat Panggilan pertama Nomor SP/66/IX/2013/Propam tanggal 16 September 2013 (vide bukti T-10a), Surat Panggilan Ke-2 Nomor SP/69/IX/2013/Propam tanggal 24 September 2013 (vide bukti T-10b) dan Surat Panggilan Ke-3 Nomor SP/73/IX/2013/Propam tanggal 26 September 2013 (vide bukti T-10c), pemanggilan terhadap terperiksa Dedy Syafrianto didasarkan pada Laporan Polisi Nomor : Lp-A/25/XII/2012/Propam tanggal 21 Desember 2012 ;
46 2. Bahwa setelah panggilan ke - 3 tersebut Penggugat didampingi tantenya pada tanggal 30 September 2013 menghadap Kasi Propam AKP Aden Bachtiar dan IPDA Jon Efri, kemudian Penggugat disuruh masuk kerja , selama masuk kerja Penggugat oleh Propam dikenakan Tindakan Disiplin berupa tindakan fisik dengan meminta Penggugat untuk datang tiap pagi jam 6.45 wib dengan memakai Ransel berisi Pasir, memakai helm serta membawa senjata setiap apel pagi serta juga diberikan hukuman lain berupa lari dengan atribut lengkap sampai jam 10 pagi , hukuman yang diberikan oleh Propam ini disebabkan Penggugat tidak mengindahkan 3 kali panggilan dari Propam untuk kepentingan pemeriksaan terhadap terperiksa atas nama Penggugat ( conform keterangan saksi Yusniar, Jon Efri ) ; 3. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2013 terbit Laporan Polisi Nomor LPA/21/X/2013/Propam yang menyatakan bahwa Briptu DEDY SYAFRIANTO setelah dilakukan pengecekan urine yang bersangkutan dan hasilnya positif mengandung Amphetamine , pengecekan urine dilakukan terhadap anggota Polri yang meninggalkan tugas kedinasannya
(vide Bukti T-18 conform
keterangan saksi Aden Bachtiar ) ; 4. Bahwa menindaklanjuti Laporan Polisi Nomor LP-A/21/X/2013/Propam tanggal 10 Oktober 2013 dilakukan pemeriksaan terhadap Penggugat pada tanggal 29 Oktober 2013 dengan dugaan adanya pelanggaran disiplin Polri sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf g dan atau pasal 5 huruf a PP RI Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin anggota Polri, bahwa dalam pemeriksaan tersebut Penggugat mengaku mengkonsumsi narkoba jenis shabu – shabu pada tanggal 29 September 2013 ( vide bukti T-4 ) ; 5. Bahwa dari Daftar Apel Pagi dan Apel Siang diketahui bahwa Briptu DEDI SAPRIANTO tidak hadir pada hari kerja berturut-turut sejak tanggal 1 Juni 2013 sampai dengan 30 September 2013 (vide Bukti T-2); 6. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2013 terbit Laporan Polisi Nomor : LpA/38/X/2013/Propam yang menyatakan bahwa Briptu DEDI SYAFRIANTO
47 telah meninggalkan tugas tanpa keterangan yang sah berdasarkan Daftar Apel Pagi dan Apel Siang Briptu DEDI SAPRIANTO tidak hadir pada hari kerja berturut-turut sejak tanggal 1 Juni 2013 sampai dengan 30 September 2013 (vide bukti T-1, T-2); 7. Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : Lp-A/38/X/2013/Propam tanggal 29 Oktober 2013 , pada tanggal 1 Nopember 2013 dilakukan pemeriksaan atas BRIPTU DEDY SYAFRIANTO dalam perkara “Meninggalkan tugas secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat 1 huruf a PP Nomor 1 Tahun 2003 yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (vide Bukti T-3); 8. Bahwa
telah
dilakukan
pemeriksaan
saksi-saksi
dalam
perkara
“meninggalkan tugas secara tidak sah selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut atas nama BRIPTU DEDY SYAFRIANTO” yaitu pada tanggal 8 Nopember 2013 atas Saksi IPDA JON EFRI (vide Bukti T-19) dan pada tanggal 12 Nopember 2013 atas Saksi AIPDA CHRISTA (vide Bukti T-20); 9. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Dedy Syafrianto dan saksi dibuatlah Berita Acara Pendapat ( Resume ) dari pemeriksa atas nama Zulfikar pada tanggal 14 November 2013 dan kemudian hasil pemeriksaan dituangkan dalam berkas daftar pemeriksaan perkara pelanggaran PP. RI No. 1 Tahun 2003 Nomor : DP3/04/XI/2013/Propam tertanggal 15 November 2013 ( vide bukti P-6 ) ; 10. Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2013 Kepala Kepolisian Resort Kota Pekanbaru
menerbitkan
Surat
Keputusan
Hukuman
Disiplin
Nomor
Skep/44/XI/2013/Propam yang berisi memberikan Hukuman Disiplin kepada BRIPTU DEDI SYAFRIANTO berupa Penempatan dalam tempat khusus selama 21 (dua puluh satu) hari dan Pembebasan dari Jabatan atas pelanggaran Pasal 3 huruf ( g ) PP. RI Nomor 2 Tahun 2013 setelah dilakukan pemeriksaan saksi, alat bukti dan terperiksa ( Penggugat ) pada persidangan
disiplin
berdasarkan
Laporan
Polisi
Nomor
LP-
48 A/21/X/2013/Propam tanggal 10 Oktober 2013 dan berkas perkara Nomor : BPPD/23/XI/2013 tanggal 6 Nopember 2013 dari Terperiksa atas nama Dedy Syafrianto(vide Bukti T-16); 11. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2013 Kabidkum atas nama Kepala Kepolisian Daerah Riau menyampaikan Saran dan Pendapat Hukum terduga Pelanggar
BRIPTU
DEDI
SAPRIANTO
melalui
surat
Nomor
R/1126/XII/2013/Bidkum (vide bukti T-14); 12. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2013 Kasi Propam Polresta Pekanbaru mengajukan usulan pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Polri untuk memeriksa BRIPTU DEDI SYAFRIANTO kepada Kapolresta Pekanbaru melalui surat Nomor R/07/XII/2013/Propam (vide Bukti T-5); 13. Bahwa terbit Surat Keputusan Kepala Kepolisian Resort Kota Pekanbaru Nomor Kep/07/XII/2013 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 13 Desember 2013 beserta Lampiran Nomor Kep/07/XII/2013 berupa Daftar Nama Susunan Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia tertanggal 12 Desember 2013 (vide bukti T-6) 14. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2013, Kepala Kepolisian Resort Kota Pekanbaru menerbitkan Surat Perintah dalam rangka pelaksanaan sidang Kode Etik Profesi Polri atas pelanggaran yang dilakukan DEDY SAPRIANTO, masing-masing dengan Surat Perintah Nomor Sprin/755/XII/2013 kepada AKP ADEN BACHTIAR sebagai Penuntut (vide Bukti T-7), Surat Perintah Nomor Sprin/757/XII/2013 kepada IPDA RIYANTO sebagai Sekretaris Sidang KKEP (vide Bukti T-8) dan Surat Perintah Nomor Sprin/756/XII/2013 kepada AKP DAMIR, SH sebagai Pendamping Terduga Pelanggar (vide Bukti T-9); 15. Bahwa telah dilaksanakan sidang KKEP atas nama Terduga Pelanggar BRIPTU DEDI SYAFRIANTO sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing pada tanggal 21 Desember 2013, 28 Desember 2013 dan 04 Januari 2014 (vide Bukti T-21 conform keterang saksi IPDA Jon Efri) ;
49 16. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2014 BRIPTU DEDI SYAFRIANTO menerima surat panggilan untuk hadir dan didengar keterangannya sebagai terduga pelanggar dalam sidang Komisi Kode Etik Polri atas pelanggaran Pasal 14 ayat (1) huruf A Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 dengan Surat Panggilan Nomor S.Pgl/34/I/2014/KKEP ( vide bukti P-4 ); 17. Bahwa pada tanggal 04 Januari 2014 terbit Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor PUT KKEP/02/I/2014/KKEP yang memutuskan untuk menjatuhkan Sanksi bersifat rekomendasi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota POLRI (vide Bukti P-5=Bukti T-11); 18. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2014 Penggugat mendapat musibah meninggalnya nenek Penggugat an. GADIS L, diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian Nomor 28/RT 03/17/01/2015 tanggal 07 Januari 2015 (vide bukti P-13); 19. Bahwa Kepala Kepolisian Resort Kota Pekanbaru pada tanggal 23 Januari 2014 memberikan rekomendasi penilaian status anggota Polri kepada pelanggar ( Dedy Syafrianto ) untuk dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia ( vide bukti T-12 ) ; 20. Bahwa dari Daftar Hadir Brigadir Pembinaan Polresta Pekanbaru diketahui bahwa BRIPTU DEDI SYAFRIANTO meninggalkan tugas tanpa keterangan yang sah secara berturut-turut dalam hari kerja sejak tanggal 6 Januari 2014 sampai dengan 16 Agustus 2014 dan kemudian hadir pada tanggal 18 Agustus 2014 sampai dengan 29 Agustus 2014 (vide Bukti T-17); 21. Bahwa tanggal 26 Agustus 2014 terbit Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor Kep/347/VIII/2014 tentang Pemberhentian Tidak dengan hormat dari Dinas Polri lampiran nomor urut 2 atas nama DEDY SYAFRIANTO atas pelanggaran pasal 14 ayat (1) huruf a PPRI Nomor 1 Tahun 2003 yaitu meninggalkan tugas secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut (vide Bukti P-1= Bukti T-13)
50 Menimbang,
bahwa
selanjutnya
Majelis
Hakim
akan
mempertimbangkan apakah Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa a quo dengan pertimbangan sebagai berikut:--------------------------------------------------Menimbang,
bahwa
secara
mendasar
pemberhentian
anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan: -----------------------------------------------------------------------------------------Pasal 30 Ayat (1) : Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat ; ------------------------------Pasal 30 Ayat (3) : Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah ; -------------------------Menimbang,
bahwa
pengaturan
yang
lebih
terperinci
tentang
pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 15 dan Penjelasan Bab I Umum Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi sebagai berikut: ---------------Pasal 15 : Memberhentikan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan oleh ; -------------------------------------------------------------------------------------a. Presiden Republik Indonesia untuk pangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) atau yang lebih tinggi ; ------------------------------------------------b. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah ; -----------------------Penjelasan Bab I Umum : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden sedangkan hal-hal yang bersifat rinci dan teknis kewenangan pengaturan lebih lanjut diserahkan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku penanggung jawab dalam penyelenggaraan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia ;------------------------------------
51 Menimbang, bahwa pengaturan yang lebih terperinci khususnya mengenai kewenangan pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam angka 5
Keputusan Kepala Kepolisian Negara
Republik Indonesia No. Pol. : Kep/74/XI/2003 Tentang Pokok-Pokok Penyusunan Lapis-Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polisi Republik Indonesia. Angka 5 : Pemberhentian Siswa dan Pengakhiran Dinas Polisi Republik Indonesia ; ----------------------------------------------------------------------------b. Pengakhiran dinas Polisi Republik Indonesia dengan kepangkatan AIPTU ke bawah dilimpahkan kewenangannya kepada Kepala Kepolisian Daerah dan di lingkungan Mabes Polisi Republik Indonesia dilimpahkan kewenangannya kepada De SDM Kepala Polisi Republik Indonesia;-------Menimbang, bahwa pengaturan tentang kewenangan pengakhiran dinas oleh Kepala Kepolisian Daerah diperjelas dalam angka 12 dan angka 13 Panduan Teknis atas Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol. ; Kep/74/XI/2003 Tentang Pokok-Pokok Penyusunan Lapis-Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polisi Republik Indonesia Pada Bab II Pasal Demi Pasal Angka 5 Pemberhentian Siswa, Pengakhiran Dinas Dan Mempertahankan Dalam Dinas Aktif Anggota Polisi Republik Indonesia huruf b. Pengakhiran Dinas dan mempertahankan Dalam Dinas Aktif Anggota Polisi Republik Indonesia : -----------------------------------------------Angka 12 : Pengakhiran Dinas Anggota Polisi Republik Indonesia dengan kepangkatan Aiptu ke bawah yang sifatnya Pemberhentian Tidak Dengan Hormat di Kewilayahan, Kepala Polisi Republik Indonesia melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Kepolisian Daerah ; ------------------------------------Angka 13 : Surat Keputusannya diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Daerah ;--------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa a quo yaitu berupa pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugat (vide bukti P1=T-13), Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa keputusan objek
52 sengketa a quo berisi pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugat selaku anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di lingkungan Kepolisian Negara Daerah Riau dalam pangkat Brigadir Satu yang diterbitkan oleh Brigadir Jenderal Polisi Drs Condro Kirono, M.M.,M.Hum selaku Kepala Kepolisian Daerah Riau pada tanggal 26 Agustus 2014;-----------------------------------------------Menimbang, bahwa apabila fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang kewenangan pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Kepala Kepolisian Daerah Riau (in casu Tergugat) berwenang untuk menerbitkan objek sengketa a quo;--------------Menimbang,
bahwa
selanjutnya
Majelis
Hakim
akan
mempertimbangkan objek sengketa dari segi prosedural penerbitannya dengan pertimbangan sebagai berikut: -----------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : --------------------------------------------------------
bahwa Penggugat tidak hadir melaksanakan dinas dikarenakan usaha orangtua Penggugat mengalami musibah, akibatnya Penggugat dan orang tua Penggugat dikejar-kejar Penagih karena tidak mampu membayar hutang;
-
bahwa surat panggilan Penggugat dari Kasi Propam pertama sampai dengan ketiga untuk diperiksa dalam perkara Penggugat
tidak masuk
dinas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 ayat 1 huruf a tidak sesuai dengan dasar pemanggilan berupa Laporan Polisi; -
bahwa Penggugat tidak pernah datang atas ketiga surat panggilan dan sampai dengan Panggilan kedua tidak pernah diterbitkan Surat Perintah membawa yang disampaikan kepada atasan langsung untuk dihadapkan kepada pemeriksa sebagaimana ketentuan Pasal 42 ayat 3 huruf b, Pasal 43 Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 19 Tahun 2012 tentang
53 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara RI, dan atas Panggilan ketiga tidak pernah diterbitkan DPO atas nama Penggugat; -
bahwa kemudian Penggugat menghadap Kasi Propam dan Penggugat langsung menjalani hukuman pembinaan yaitu diharuskan datang setiap pagi paling lambat jam 6.45 wib dengan memakai ransel, helm dan membawa senjata;
-
bahwa telah dilakukan Pemeriksaan Pendahuluan kepada Penggugat namun tanpa didampingi oleh Pendamping, hal ini bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polisi Republik Indonesia;
-
bahwa Penggugat pernah menjalani hukuman disiplin yaitu dimasukkan dalam sel selama 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal 24 Nopember 2013 sampai dengan 14 Desember 2013;
-
bahwa oleh karena Penggugat telah menjalani hukuman disiplin berupa ditempatkan dalam sel selama 21 (dua puluh satu) hari dan telah pula melalui mekanisme sidang komisi kode etik profesi Polri maka hal ini bertentangan dengan Pasal 27 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
-
bahwa Penggugat tidak melakukan upaya hukum banding dikarenakan musibah menimpa Bapak dan nenek Penggugat namun Pendamping Penggugat juga tidak mengajukan upaya Banding sehingga mngakibatkan Penggugat kehilangan haknya; Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut,
Tergugat telah mengajukan Jawaban yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut; --------------------------------------------------------------------
54 Menimbang,
bahwa
selanjutnya
Majelis
Hakim
akan
mempertimbangkan apakah penerbitan objek sengketa a quo mengandung cacat prosedur sebagaimana didalilkan Penggugat sebagai berikut: ------------------------Menimbang, bahwa proses penerbitan Surat Keputusan objek sengketa diawali dengan adanya Laporan Polisi No.Pol :LP-A/38/X/2013/Propam tanggal
29
Oktober
2013
yang
menyatakan
bahwa
Penggugat
telah
meninggalkan tugas secara tidak sah terhitung mulai tanggal 1 Juni 2013 sampai dengan 30 September 2013 yang ditindaklanjuti dengan pemeriksaan atas BRIPTU DEDI SYAFRIANTO pada tanggal 1 Nopember 2013 dan pemeriksaan saksi-saksi atas nama IPDA JON EFRI pada tanggal 8 Nopember 2013 dan saksi AIPDA CHRISTA pada tanggal 12 Nopember 2013, kemudian pada tanggal 2 Desember 2013 Kabidkum atas nama Kapolda Riau menyampaikan Saran
dan
Pendapat
Hukum
atas
terduga
pelanggar
BRIPTU
DEDI
SYAFRIANTO dengan Surat Nomor R/1126/XII/2013/Bidkum. Selanjutnya Kasi Propam Polresta Pekanbaru mengajukan usulan pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Polri Untuk memeriksa BRIPTU DEDI SYAFRIANTO dengan surat Nomor R/07/XII/2013/Propam tanggal 11 Desember 2013 yang kemudian ditindaklanjuti dengan terbitnya Keputusan Kepala Kepolisian Resort Kota Pekanbaru Nomor : Kep/07/XII/2013 tanggal 13 Desember 2013 untuk memeriksa pelanggaran Kode Etik Profesi Polisi Republik Indonesia atas nama Penggugat. Kemudian pada tanggal 16 Desember 2013, Kepala Kepolisian Resort Kota Pekanbaru menerbitkan Surat Perintah dalam rangka pelaksanaan sidang Kode Etik Profesi Polri atas pelanggaran yang dilakukan DEDI SAPRIANTO, masing-masing dengan Surat Perintah Nomor Sprin/755/XII/2013 kepada AKP ADEN BACHTIAR sebagai Penuntut, Surat Perintah Nomor Sprin/757/XII/2013 kepada IPDA RIYANTO sebagai Sekretaris Sidang KKEP dan Surat Perintah Nomor Sprin/756/XII/2013 kepada AKP DAMIR, SH sebagai Pendamping Terduga Pelanggar,Sidang KEPP dilaksanakan pada tanggal 21
55 Desember 2013, 28 Desember 2013 dan 4 Januari 2013,Komisi Kode Etik Profesi Polri dalam putusannya berupa sanksi yang bersifat rekomendasi berupa pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas Polri terhadap Penggugat, kemudian ditindaklanjuti dengan rekomendasi penilaian dari Ankum Kapolresta Pekanbaru ) yang merekomendasikan PTDH dan terakhir diterbitkannya obyek sengketa aquo pada tanggal 26 Agustus 2014 ;--------------------------------------------Menimbang, bahwa selanjutnya atas pemeriksaan Penggugat sebagai terduga Pelanggar dalam perkara tidak melaksanakan dinas selama 30 (tiga puluh) hari berturut-turut secara tidak sah tanpa adanya surat panggilan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----------------------------------------Menimbang, bahwa selanjutnya tata cara pemanggilan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku Terduga Pelanggar diatur dalam Pasal 40, 41 ayat (1) dan ayat (2) huruf b dan Pasal 42 ayat (1) huruf a Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut : ---------------------------------------------------------Pasal 40 Pemeriksaan dilakukan melalui tahapan : ---------------------------------------------------a. pemanggilan Saksi dan Terduga Pelanggar; --------------------------------------b. meminta keterangan Saksi, Ahli, dan Terduga Pelanggar; dan c. penanganan barang bukti ; -------------------------------------------------------------Pasal 41 1) Pemanggilan Saksi dan Terduga Pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a dilakukan dengan surat panggilan ; -------------------2) Surat Panggilan ditandatangani oleh Pejabat Polisi Republik indonesia yang berwenang, meliputi : ------------------------------------------------------------a. ...
56 b. tingkat Polisi Daerah: 1. Kepala Kepolisian Daerah /Wakil Kepala Kepolisian Daerah atau Irwasda untuk pemanggilan terhadap Kombes Pol; dan 2. Kabidpropam Polisi Daerah untuk pemanggilan terhadap AKBP ke bawah;- --------------------------------------------------------------------------------------Pasal 42 1) Surat panggilan kepada Saksi dan Terduga Pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) disampaikan kepada : ---------------------a. Atasan Langsung, terhadap Terduga Pelanggar dan Saksi dari anggota Polisi Republik Indonesia; ------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-10a, T-10b dan T-10c diketahui bahwa Kasi Propam Polresta Pekanbaru telah melakukan pemanggilan kepada Penggugat yang pertama Surat Panggilan Nomor SP/66/IX/2013/Propam tanggal
16
September
2013,
Surat
Panggilan
Ke-2
Nomor
SP/69/IX/2013/Propam tanggal 24 September 2013 dan Surat Panggilan Ke-3 Nomor SP/73/IX/2013/Propam tanggal 26 September 2013, untuk dilakukan pemeriksaan atas perkara “meninggalkan tugas secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut adalah berdasar pada Laporan Polisi Nomor Lp-A/25/XII/2012/Propam tanggal 21 Desember 2012, dan atas pemanggilan ini Majelis Hakim menilai bahwa ketiga surat panggilan tersebut
adalah
sehubungan
dengan
Laporan
Polisi
Nomor
Lp-
A/25/XII/2012/Propam tanggal 21 Desember 2012, namun di dalam bukti-bukti dan keterangan saksi yang diajukan para pihak di persidangan tidak ditemukan tindaklanjut atas proses laporan polisi Nomor Lp-A/25/XII/2012/Propam tanggal 21 Desember 2012 tersebut;---------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-1, T-3 dan T-10c berupa Berita Acara Pemeriksaan Penggugat sebagai Terduga Pelanggar sebagai tindak lanjut Laporan Polisi Nomor Lp-A/38X/2013/Propam diketahui bahwa
57 Penggugat
telah
memenuhi
surat
Panggilan
ketiga
Nomor
SP/73/IX/2013/Propam tanggal 26 September 2013 dan atas dalil Penggugat selanjutnya
Penggugat
masuk
melaksanakan
dinas
dan
melaksanakan
Pembinaan berupa wajib datang setiap hari kerja paling lambat jam 06.45 WIB dan memakai ransel berisi pasir pada saat apel pagi dan apel siang;----------------Menimbang, bahwa berdasar bukti T-1, T-3 dan T-10c dan sesuai dengan keterangan saksi JON EFRI yang menyatakan bahwa pada saat dilakukan pembinaan juga dilaksanakan pemeriksaan Penggugat sebagai Terduga Pelanggar atas Laporan Polisi Nomor Lp-A/38/X/2013/Propam tanggal 29 Oktober 2013 namun dalam pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti-bukti surat mengenai panggilan Penggugat sebagai Terduga pelanggar untuk
dilakukan
pemeriksaan
atas
dasar
Laporan
Polisi
Nomor
Lp-
A/38X/2013/Propam, Bripka Zulfikar sebagai pemeriksa baru mendapatkan surat perintah untuk penyelidikan dan pemeriksaan terhadap perkara pelanggaran PP. RI No. 1 Tahun 2003 yang dilakukan oleh Penggugat pada tanggal 9 November 2013 dan pada berita acara pendapat tanggal 14 November 2013 ditemukan fakta bahwa pemanggilan terhadap saksi IPDA Jon Efri dan Aipda Christa dilakukan tanpa surat panggilan tetapi secara lisan ( vide bukti P-6 ) , sehingga Majelis Hakim bernilai bahwa pemanggilan untuk pemeriksaan Penggugat sebagai Terduga Pelanggar dilakukan secara langsung tanpa melalui surat panggilan karena Penggugat saat itu berada di tempat dinas dan melaksanakan pembinaan demikian juga pemanggilan terhadap saksi – saksi untuk keperluan pemeriksaan dilakukan secara lisan, sehingga hal ini bertentangan dengan ketentuan yang disyaratkan mengenai panggilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40, 41 ayat (1) dan ayat (2) huruf b dan Pasal 42 ayat (1) huruf a Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;---------------------------------------------------------------------------------
58 Menimbang,
bahwa
selanjutnya
mengenai
tahapan-tahapan
penegakan kode etik profesi Polri diatur dalam Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 32 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik POLRI, sebagai berikut :------------------------------Pasal 30 : Tahapan penegakan KEPP meliputi: a. Pemeriksaan Pendahuluan; b. Sidang KKEP; c. Sidang Komisi Banding; d. Penetapan administrasi penjatuhan hukuman; e. Pengawasan pelaksanaan putusan; dan f. Rehabilitasi personel. Pasal 31 Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dilaksanakan melalui tahapan: a. audit investigasi; b. pemeriksaan; dan c. pemberkasan. Pasal 32 (1) Audit Investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a dilaksanakan oleh Akreditor berdasarkan surat perintah. (2) Pelaksanaan Audit Investigasi didasarkan pada: a. Laporan/Pengaduan dari masyarakat atau anggota Polri; b. surat/nota dinas/disposisi dari pejabat struktural di lingkungan Polri terhadap komplain, informasi, dan temuan dari fungsi pengawasan; dan
59 c. rekomendasi dari pengemban fungsi Paminal yang dilampiri dengan buktibukti hasil penyelidikan. (3) Laporan/Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dituangkan dalam Laporan Polisi Model B yang diregistrasi oleh pengemban fungsi Propam pada bidang pelayanan pengaduan. (4) Surat/nota dinas/disposisi dan hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dituangkan dalam Laporan Informasi yang dibuat oleh pengemban fungsi Wabprof yang diregistrasi pada fungsi pelayanan pengaduan Propam. (5) Audit investigasi terhadap Laporan Polisi Model B dan Laporan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima surat perintah. (6) Hasil audit investigasi ditindaklanjuti dengan pelaksanaan gelar yang diikuti oleh fungsi Inspektorat Pengawasan, fungsi SDM, fungsi hukum, dan fungsi Propam (Wabprof, Provos, dan Paminal), untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan pemeriksaan. (7) Dalam hal hasil gelar terhadap Laporan Informasi belum dibuatkan Laporan Polisi Model B, dibuat Laporan Polisi Model A. (8) Format Laporan Informasi, Laporan Polisi Model A, dan Laporan Polisi Model B tercantum dalam lampiran “C” yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa penegakan kode etik POLRI atas pelanggaran Pasal 14 ayat 1 Huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 atas pelanggaran yang dilakukan Penggugat dalam perkara “meninggalkan tugas secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja diawali dengan terbitnya Laporan Polisi Nomor LpA/38/X/2013/Propam tanggal 29 Oktober 2013, (vide bukti T-1, keterangan saksi JON EFRI dan saksi ADEN BACHTIAR); -----------------------------------------------------
60 Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tata cara pelaksanaan audit investigasi diatur dalam Pasal 36 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik POLRI, sebagai berikut : ----------------------------------------------------------------------------(1) Audit Investigasi dilaksanakan dengan cara: a. wawancara terhadap terduga Pelanggar dan Saksi; b. mencari, mengumpulkan dan mencatat bukti-bukti yang memiliki hubungan dengan pelanggaran KEPP; c. memeriksa, meneliti dan menganalisis dokumen yang memiliki hubungan dengan dugaan Pelanggaran KEPP; dan d. mendatangi tempat-tempat yang berhubungan dengan pelanggaran KEPP. (2) Pelaksanaan audit dibuat dalam bentuk laporan hasil audit investigasi, dan dilaporkan kepada pejabat yang menerbitkan surat perintah. (3) Format laporan hasil audit investigasi tercantum dalam lampiran “E” yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi JON EFRI di persidangan bahwa saksi telah mendatangi rumah Penggugat sebagai salah satu bentuk pelaksanaan audit investigasi, bila dihubungkan dengan bukti T-1 berupa laporan Polisi ditindaklanjuti dengan pemeriksaan Terduga Pelanggar dan saksi-saksi masing-masing pada tanggal 1 Nopember 2013, 8 Nopember 2013 dan 12 Nopember 2013 sebagaimana termuat dalam bukti T-3, T-19 dan T20, dengan tenggat waktu yang sangat pendek antara Laporan Polisi dan Pemeriksaan
Terduga
Pelanggar
dan
Saksi-saksi
sedangkan
penyelidikan dan pemeriksaan terhadap perkara pelanggaran
perintah
PP. RI No. 1
Tahun 2003 yang diduga dilakukan oleh Penggugat baru diterbitkan pada tanggal 9 November 2013 berdasarkan bukti P-6 sehingga, Majelis Hakim menilai proses audit investigasi tidak dilaksanakan dengan sebenarnya sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 31 huruf a, Pasal 32 ayat
61 (1) (5) (6) dan Ketentuan Pasal 36 ayat (1) (2) (3) Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik POLRI;-------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang,
bahwa
Penggugat
mendalilkan
bahwa
terhadap
pelanggaran Penggugat yaitu tidak masuk dinas selama 30 (tiga puluh) hari berturut-turut tanpa keterangan yang sah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a PP Nomor 1 Tahun 2003 selain telah dilaksanakan sidang KEPP , Penggugat juga dikenakan hukuman disiplin berupa wajib datang setiap hari kerja paling lambat jam 06.45 WIB dan memakai ransel berisi pasir pada saat apel pagi dan apel siang atas pelanggaran tersebut, atas hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----------------------------------------Menimbang, bahwa mengenai tindakan disiplin diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 dan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota POLRI, sebagai berikut :--------------------------Pasal 1 angka 5 Tindakan disiplin adalah serangkaian teguran lisan dan/atau tindakan fisik yang bersifat membina, yang dijatuhkan secara langsung kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 8 (1) Tindakan disiplin berupa teguran lisan dan/atau tindakan fisik. (2) Tindakan disiplin dalam ayat (1) tidak menghapus kewenangan Ankum untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin. Menimbang, bahwa Sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian diatur dalam peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian, sebagai berikut : ----------------------------------------------------Pasal 20
62 (1) Anggota Polri yang diduga melakukan Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 dinyatakan sebagai Terduga Pelanggar. (2) Terduga Pelanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai Pelanggar setelah dilakukan pemeriksaan dan mendapatkan putusan melalui Sidang KKEP. Pasal 21 ayat (1) Anggota Polri yang dinyatakan sebagai Pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dikenakan sanksi Pelanggaran KEPP berupa: a. perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela; b. kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan; c. kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan; d. dipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosi sekurangkurangnya 1 (satu) tahun; e. dipindahtugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi sekurangkurangnya 1 (satu) tahun; f. dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi sekurangkurangnya 1 (satu) tahun; dan/atau g. PTDH sebagai anggota Polri. Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi AKP Aden Bachtiar dan IPDA Jon Efri menyatakan bahwa tindakan fisik yang diberikan kepada Penggugat merupakan bagian dari pembinaan karena sebelumnya Penggugat tidak datang memenuhi pemanggilan secara berturut – turut sebanyak 3 ( tiga ) kali untuk dilakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan Penggugat ;-------------------------------------------------------------------------------------------
63 Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 15,Pasal 15,Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota POLRI yang pada pokoknya mengatur tentang Provos yang merupakan satuan fungsi pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas membantu pimpinan untuk membina dan menegakkan disiplin serta memelihara tata tertib kehidupan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia salah satunya diberikan kewenangan untuk menjatuhkan tindakan disiplin ;----Menimbang, bahwa pembinaan yang telah dijalani Penggugat adalah secara langsung kepada Penggugat tanpa diawali dengan pemeriksaan merupakan bentuk tindakan disiplin yang dilakukan oleh Provos dalam rangka untuk membina dan menegakkan disiplin serta memelihara tata tertib kehidupan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai kewenangannya yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 15,Pasal 15,Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota POLRI karena Penggugat tidak mengindahkan surat panggilan dari Propam sebanyak 3 ( tiga ) kali dan bukan merupakan hasil putusan sidang KKEP sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa pembinaan berupa wajib datang setiap hari kerja paling lambat jam 06.45 WIB dan memakai ransel berisi pasir pada saat apel pagi dan apel siang merupakan kriteria tindakan disiplin sebagaimana pengertian Pasal 1 ayat 5 dan sesuai ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 ;-----------Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa pelaksanaan pemeriksaan pendahuluan Penggugat tidak didampingi sehingga mengakibatkan Penggugat kehilangan hak-haknya untuk melakukan pembelaan dan hak untuk didampingi dan hanya didampingi pada saat pelaksanaan sidang KKEP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011
64 tentang Kode Etik Profesi Polisi Republik Indonesia dan melanggar asas kepastian hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polisi Republik Indonesia menyebutkan : ------------------------------------------------------------Pasal 18 1) Dalam penegakan KKEP, terduga Pelanggar dapat didampingi oleh anggota Polisi Republik Indonesia, yang ditunjuk oleh terduga pelanggar pada tingkat pemeriksaan pendahuluan, Sidang KKEP, dan Sidang Komisi
Banding. ; -----------------------------------------------------------------------------------2) Dalam hal terduga pelanggar tidak menunjuk Anggota Polisi Republik Indonesia
sebagai
pendamping,
pengemban
fungsi
hukum
wajib
menunjuk pendamping ; -----------------------------------------------------------------3) Untuk kepentingan pembelaan, terduga pelanggar diberi hak untuk mengajukan saksi-saksi yang meringankan; ---------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-9 berupa Surat Perintah dalam rangka pelaksanaan sidang kode etik profesi polri atas pelanggaran yang dilakukan Penggugat diketahui bahwa hak Terduga Pelanggar untuk didampingi telah dipenuhi pada sidang KKEP dengan penunjukkan AKP DAMIR, SH sebagai Pendamping dalam Pelaksanaan Sidang KKEP namun tidak dalam pemeriksaan pendahuluan sehingga bila dihubungkan dengan bunyi ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polisi Republik Indonesia, Majelis Hakim menilai hal ini tidak merupakan suatu keharusan sehingga dalam pemeriksaan Penggugat sebagai terduga pelanggar tidak didampingi Pendamping adalah tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan (2) Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polisi Republik Indonesia dan telah pula memenuhi asas kepastian hukum ; ---------------------------
65 Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa terbitnya objek sengketa a quo bertentangan dengan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polisi Republik Indonesia, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena terduga pelanggar tidak menghadirkan saksi-saksi yang meringankan dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi sehingga hak pembelaan yang bersangkutan untuk mengajukan saksi-saksi yang meringankan menjadi gugur ; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugurnya hak pembelaan terduga pelanggar (in casu Penggugat) untuk mengajukan saksi-saksi yang meringankan tidak dapat begitu saja dialihkan haknya kepada pendamping dikarenakan istilah pendamping secara prinsip merujuk pada orang yang mendampingi bukan mewakili,
hal mana secara
yuridis dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 18 ayat (3) tersebut yang mengatur bahwa hak pembelaan mengajukan saksi-saksi yang meringankan adalah hak yang diberikan kepada terduga pelanggar bukan hak yang diberikan kepada pendamping ; ----------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terbitnya objek sengketa a quo secara prosedural telah memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polisi Republik Indonesia ; -------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa terbitnya objek sengketa a quo bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polisi Republik Indonesia dan bertentangan dengan asas kepastian hukum adalah tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak ; ---------------------------------------------------------------------
66 Menimbang,
bahwa
selanjutnya
Majelis
Hakim
akan
mempertimbangkan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa sidang KKEP atas pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 ayat 1 huruf a Peraturan Pemerintah
Nomor
1
Tahun
2003
yang
dilakukan
Penggugat
adalah
bertentangan dengan Pasal 27 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik IndonesiaNomor 14 Tahun 2011 karena Penggugat telah melaksanakan hukuman disiplin atas pelanggaran Pasal 3 huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003, sebagai berikut : ----------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 27 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian menyebutkan :-------(1) Dalam hal terjadi pelanggaran kumulatif antara pelanggaran disiplin dan KEPP, penegakannya dilakukan melalui mekanisme sidang disiplin atau Sidang KKEP berdasarkan pertimbangan Atasan Ankum dari terperiksa/Terduga Pelanggar -serta pendapat dan saran hukum dari pengemban fungsi hukum. (2) Terhadap pelanggaran yang telah diputus melalui mekanisme sidang disiplin tidak dapat dikenakan Sidang KKEP atau yang telah diputus dalam Sidang KKEP tidak dapat dikenakan sidang disiplin. -----------------------------------------------Menimbang, bahwa mencermati dari ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian, Majelis Hakim menilai kata “kumulatif” adalah mengacu pada pelanggaran
yang
dapat
dikategorikan
pada
pelanggaran
disiplin
dan
pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian sehingga atas 1 (satu) pelanggaran penegakannya hanya dapat dilalui oleh sidang disiplin atau sidang KKEP saja; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-21 diperoleh fakta hukum bahwa pelaksanaan sidang KKEP atas Penggugat sebagai Terduga Pelanggar dan rangkaian mekanisme yang telah dilalui sebagaimana bukti T-1, T-3, T-5, T6, T-14, T-7, T-8, T-9, T-19, T-20, adalah tindak lanjut Laporan Polisi Nomor LpA/38/X/2013/Propam atas Pelanggaran Pasal 14 ayat 1 huruf a Peraturan
67 Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 berupa tidak melaksanakan tugas secara tidak sah selama 30 (tiga puluh) hari berturut-turut sedangkan hukuman disiplin berupa penempatan dalam tempat khusus selama 21 (dua puluh satu) hari dan Pembebasan dari Jabatan sebagai hasil persidangan disiplin pada tanggal 20 Nopember 2013 atas dasar Laporan Polisi Nomor LP-A/21/X/2013/Propam tanggal 10 Oktober 2013 yang pada pokoknya berisi hasil pengecekan urine atas Penggugat
sebagai
Terduga
Pelanggar
adalah
positif
mengandung
amphetamine sebagaimana Bukti T-16 dan T-18, sehingga Majelis Hakim menilai atas satu pelanggaran yang dilakukan hanya diterapkan satu mekanisme sidang dan hal ini tidak bertentangan dengan asas kepastian hukum dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat 1 dan 2 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian; -------------------------Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat yang menyebutkan bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat tidak mengajukan banding atas Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor PUT KKEP/02/I/2014/KKEP dikarenakan nenek Penggugat meninggal sebagaimana diterangkan dalam bukti P-13 dan Pendamping Penggugat juga tidak mengajukan banding sehingga Penggugat kehilangan haknya untuk mengajukan upaya banding, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :--------------------------------------------------Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 menyebutkan : “Pelanggar yang dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, berhak mengajukan banding kepada Komisi Banding melalui atasan Ankum sesuai dengan tingkatannya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Keputusan sidang KKEP”. Selanjutnya ketentuan Pasal 63 ayat (3) Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 berbunyi : “Dalam hal Terduga Pelanggar tidak hadir pada saat pembacaan putusan Sidang KKEP, pernyataan
Banding
dapat
diajukan
secara
tertulis
oleh
68 Pendamping/istri/suami/anak/orang tua paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan Sidang KKEP dibacakan”; dan Ketentuan Pasal 75 ayat (1) huruf i Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa “Pendamping Terduga pelanggar berhak mengajukan banding.”------------Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa gugurnya hak mengajukan banding Penggugat sebagai terduga pelanggar untuk mengajukan banding tidak dapat begitu saja dialihkan haknya kepada pendamping dikarenakan istilah pendamping secara prinsip merujuk pada orang yang mendampingi bukan mewakili, hal mana secara yuridis dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 63 ayat (3) dan 75 ayat (1) huruf i Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012
yang mengatur bahwa hak
mengajukan banding adalah hak yang diberikan kepada pendamping dalam hal Terduga Pelanggar tidak menghadiri sidang KKEP sehingga atas Penggugat sebagai terduga pelanggar yang menghadiri sidang putusan KKEP, hak mengajukan banding tetap merupakan hak mutlak Penggugat sebagai terduga pelanggar;--------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang,
bahwa
selanjutnya
Majelis
Hakim
akan
mempertimbangkan apakah substansi penerbitan objek sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang akan diuraikan sebagai berikut ;---------------Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya Penggugat tidak melaksanakan dinas tanpa keterangan yang sah adalah karena sebelumnya toko milik orang tua Penggugat mengalami musibah kebakaran sehingga Orang tua Penggugat tidak mampu membayar tagihan dari agen-agen barang akibatnya Penggugat dan orang tua Penggugat dikejar-kejar oleh Debtcollector membuat Penggugat merasa takut, malu dan stress untuk masuk kantor karena agen-agen tersebut mengikuti Penggugat ke kantor dan minta agar segera membayar hutang;-------------------------------------------
69 Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat melaksanakan tugas kedinasan merupan kewajiban Penggugat sebagi anggota POLRI sehingga harus diukur secara objektif dengan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini khususnya Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang secara imperatif mengatur Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut;------------------------Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berbunyi:------------------------------Pasal 14 ayat (1): Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila : -b. meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut;-----------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap bukti T-2 berupa Daftar Apel Pagi dan Apel Siang atas nama BRIPTU DEDI SAPRIANTO diperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 1 Juni 2013 sampai dengan tanggal 30 September 2013 Penggugat tidak masuk dinas tanpa keterangan ; -------------Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T-3, T-13 = P-1 ,T19,T-20 dan P-6 yang mana masing-masing bukti tersebut diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat telah meninggalkan tugas secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut sehingga apabila dihubungkan dengan bukti T-2 sebagaimana telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut;----------------------------------------------
70 Menimbang, bahwa dengan telah diaturnya ketentuan berupa pemberhentian tidak dengan hormat bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut sebagimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerapan aturan tersebut bagi Penggugat yang telah terbukti tidak melaksanakan tugas atau meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut terhitung sejak tanggal 1 Juni 2013 sampai dengan tanggal 30 September 2013 adalah tidak bertentangan dengan asasasas umum pemerintahan yang baik khususnya asas keseimbangan; ------------Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Pelanggaran Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa substansi keputusan objek sengketa a quo telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik; ---------------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa mencermati hasil Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polisi Republik Indonesia Nomor : PUT KKEP/02/I/2014/KKEP tanggal 4 Januari 2014 yang memutuskan Penggugat yaitu : ---------------------------------------1. Terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 14 ayat 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polisi Republik Indonesia ; --------------------------------------------------2. Menjatuhkan sanksi yang sifatnya administratif berupa : Sanksi bersifat Rekomendasi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat. Dengan demikian berpedoman pada ketentuan Pasal 24 ayat (5) dan Pasal 25
71 ayat (2) Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011, sangat jelas bahwa Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polisi Republik Indonesia tersebut hanya bersifat rekomendasi yang artinya belum mengikat, sehingga pada saat terbit Putusan Komisi Kode Etik Polisi Republik Indonesia tanggal 4 Januari 2014, Penggugat masih berstatus sebagai anggota Polisi Republik Indonesia aktif ; -------------------Menimbang, bahwa berpedoman pada Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polisi Republik Indonesia khususnya Pasal 24 ayat (5) menyebutkan : “Sanksi berupa rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 ayat (1) huruf (g) diajukan kepada Atasan Ankum dan dilaksanakan oleh fungsi Sumber Daya Manusia Polisi Republik Indonesia setelah memperoleh keputusan dari Atasan Ankum. Seterusnya pada Pasal 25 ayat (2) peraturan tersebut disebutkan : “Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g bersifat mengikat sejak keputusan ditetapkan oleh pejabat Polisi Republik Indonesia yang berwenang.” Dimana sanksi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat tersebut berlaku dan bersifat mengikat apabila telah terbit keputusan yang ditetapkan oleh pejabat Polisi Republik Indonesia yang berwenang yaitu Kepala Kepolisian Daerah Riau (in casu Tergugat). Dengan demikian dapat dipahami bahwa sepanjang belum terbit Surat Keputusan pemberhentian Penggugat yang bersifat mengikat (objek sengketa a quo), maka Penggugat tetap menyandang status sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta segala hak dan kewajiban yang melekat padanya; ----------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-17 berupa Daftar Hadir Brigadir Pembinaan Polresta Pekanbaru periode Januari 2014 sampai dengan Agustus 2014 diketahui bahwa Penggugat tidak hadir melaksanakan dinas sejak tanggal 6 Januari 2014 sampai dengan 16 Agustus 2014 dan melaksanakan
72 tugas kembali pada tanggal 18-29 Agustus 2014, sehingga Majelis Hakim menilai Pengugat sebagai anggota POLRI kembali tidak melaksanakan kewajibannya dan melanggar ketentuan Pasal 14 ayat 1 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003;-------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti terbitnya objek sengketa a quo yaitu Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor: Kep/347/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polisi Republik Indonesia atas nama DEDY SYAFRIANTO Pangkat Briptu NRP. 84120801 ditinjau dari segi procedural tidak melaksanakan ketentuan Pasal 31 huruf a, Pasal 32 ayat (1) (5) (6), Pasal 36 ayat (1) (2) (3) Pasal 40, Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) huruf b dan Pasal 42 ayat (1) huruf a Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia namun dari segi kewenangan dan substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia serta telah memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya Asas Keseimbangan dan Asas kepastian Hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Penggugat sebelumnya telah dikenakan hukuman disiplin pada tahun 2008 berupa penempatan ditempat khusus selama 7 ( tujuh ) hari
73 karena melakukan pelanggaran disiplin yaitu menghindarkan tanggung jawab kedinasan , kemudian Penggugat juga telah dikenakan hukuman disiplin pada tanggal 20 November 2013 berupa Penempatan dalam tempat khusus selama 21 (dua puluh satu) hari dan Pembebasan dari Jabatan atas pelanggaran Pasal 3 huruf ( g ) PP. RI Nomor 2 Tahun 2013 dan terakhir sebelum diterbitkan objek sengketa Pengugat sebagai anggota POLRI kembali tidak melaksanakan kewajibannya dan melanggar ketentuan Pasal 14 ayat 1 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 dengan tidak melaksanakan tugas kedinasan sejak tanggal 6 Januari 2014 sampai dengan 16 Agustus 2014 maka sepatutnya demi kepastian hukum dan kemanfaatan terbitnya obyek sengketa a quo atas gugatan Penggugat yang memohon untuk menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan objek sengketa harus ditolak, dengan demikian seluruh petitum dalam gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak ; ------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengenai biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagai pihak yang kalah yang jumlahnya akan ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini ;---------Menimbang, bahwa terhadap segala dalil-dalil dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak di Persidangan telah diperiksa secara teliti oleh Majelis Hakim dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan hukum sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, sedangkan untuk dalil-dalil dan bukti-bukti surat yang tidak relevan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, namun demikian tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara ini; Mengingat,
Undang-Undang
Nomor
51
Tahun
2009
tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-
74 Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan ;------------------------------------------------------------------------M E N G A D I L I------------------------------------------
Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya; ------------------------------------------
-
Menghukum Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 123.500,- (seratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah);-----------------------Demikian diputus dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari RABU tanggal 11 Februari 2015 oleh Kami: ANDRI NUGROHO EKO SETIAWAN, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, ELFIANY, SH., M.Kn dan FITRI WAHYUNINGTYAS, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh TAGOR SIHOMBING, Sm.HK. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ; ---
HAKIM ANGGOTA I,
HAKIM KETUA MAJELIS,
Ttd
ttd
ELFIANY, S.H.,M.Kn.
ANDRI NUGROHO E.S., S.H.
HAKIM ANGGOTA II, Ttd
FITRI WAHYUNINGTYAS, S.H. PANITERA PENGGANTI, Ttd
TAGOR SIHOMBING, Sm.HK.
75 Perincian Biaya Perkara No: 40/G/2014/PTUN-Pbr - PENDAFTARAN GUGATAN
:
Rp.
30.000,-
- ATK
:
Rp.
50.000,-
- PANGGILAN
:
Rp.
32.500,-
- MATERAI
:
Rp.
6.000,-
- REDAKSI
:
Rp.
5.000,-
:
Rp.
123.500,-
JUMLAH
