P U T U S A N NOMOR: 34/G/2013/PTUN-Pbr “DEMI KEADILAN YANG BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dengan pertimbanganpertimbangan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara antara : ---------------------------FREDDY
: Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat Tinggal Jalan Kayu Mas Gang Chery No: 6 Pekanbaru ; Dengan ini memberi kuasa kepada : 1. Sanggam Marbun, SH ; 2. Widargo, SH ; Semuanya Adalah Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Law Firm SANGGAM MARBUN & PARTNER, beralamat Jalan Pembangan No: 11 D Pekanbaru Riau ; dengan Surat Kuasa Khusus No: 19/LF/SM&P/A-LC/VIII/2013 tanggal 21 Agustus 2013; Selanjutnya disebut sebagai........................... PENGGUGAT; MELAWAN
Nama Jabatan :
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH RIAU (KAPOLDA RIAU);
Berkedudukan di:
Jalan Jend. Sudirman Nomor: 235 Pekanbaru ; Dengan Surat Kuasa Nomor:- tanggal 23 September 2013 atas nama : 1. AKBP ARIADI EFFENDI, SH.S.IK,MH ; 2. KOMPOL RUSLI, SH ; 3. NERWAN,SH ; Selanjutnya disebut sebagai..............................TERGUGAT; -. Telah...............
2 -. Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 34/Pen.MH/2013/PTUN.Pbr tanggal 10 September 2013 tentang Penunjukan
Majelis
Hakim
yang
memeriksa
perkara
tersebut ;--------------------------------------------------------------------------------------------. Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim
Nomor :
34/Pen.PP/2013/PTUN.Pbr tanggal 13 September 2013 tentang Pemeriksaan Persiapan ;----------------------------------------------------------------------------------------- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 34/Pen.MH/2013/PTUN.Pbr tanggal 27 September 2013 tentang Pergantian (pindah tugas) -. Telah
Hakim Anggota 1 dan Hakim Anggota 2 perihal mutasi
untuk
membaca
memeriksa
Surat
34/Pen.HS/2013/PTUN.Pbr
perkara
Penetapan tanggal
01
Ketua
tersebut ; Majelis
Oktober
2013
Hakim tentang
Nomor: Hari
Persidangan yang terbuka untuk umum ; -------------------------------------------------. Telah membaca berkas perkara, surat-surat bukti, mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini ;-----------------------TENTANG DUDUKNYA PERKARA: Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 September 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 09 September 2013 di bawah Register Perkara Nomor: 34/G/2013/PTUN-Pbr, dan telah diperbaiki pada tanggal 01 Oktober 2013 ; Adapun yang menjadi dasar dan alasan Penggugat mengajukan gugatan adalah sebagai
berikut :
1. Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yakni Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor: Kep/380/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri khusus atas nama Penggugat…………..
3 Penggugat (Pangkat BRIPTU FREDDY NRP. 84091358) ; -----------------------2. Bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut diatas adalah merupakan
Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang secara
hukum telah bersifat konkret, individual dan final serta telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dalam hal ini Penggugat sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka (9) UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-------Bersifat
konkrit
karena
Keputusan
Tergugat
adalah
nyata,
tidak
abstrak,tetapi berwujut dan tertentu, dalam hal ini adalah keputusan
mengenai
tindakan
administrasi
berupa
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri terhadap Penggugat ;----------------------------------------------Bersifat individual karena keputusan a quo ditujukan secara tegas kepada Penggugat dan bukan kepada umum yang diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Polri oleh Tergugat ;------Bersifat final karena keputusan a quo merupakan keputusan akhir dari Tergugat kepada Penggugat ;-----------------------------------Menimbulkan akibat hukum karena dengan
terbitnya Surat Keputusan
Tata Usaha Negara yakni Surat Keputusan Kepala Kepolisian
Daerah
Riau
Nomor:
Kep/380/VII/2013
tanggal 24 Juli 2013 Penggugat diberhentikan dari dinas Polri, sehingga Penggugat telah kehilangan pekerjaan yang merupakan sumber utama pencaharian Penggugat baik untuk saat ini dan juga dimasa yang akan datang ; 3. Bahwa objek sengketa tersebut telah diterima dan diketahui oleh Penggugat pada tanggal 27 Juli 2003 di Polres Kuantan Singingi (Kuansing), oleh karenanya
gugatan
ini diajukan
masih dalam
tenggang waktu 90
(sembilan puluh)……….
4 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang ditentukan dan diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo, Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2004 jo, Undang-Undang
Nomor 51 Tahun 2009 yang berbunyi “ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan Puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan Tata Usaha Negara “--------------------------4. Bahwa Penggugat telah dirugikan kepentingannya oleh karena Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor: Kep/380/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013 Tentang Polri
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas
khusus atas nama Penggugat (Pangkat BRIPTU FREDDY) yang
diterbitkan oleh Tergugat tersebut, sehingga Penggugat tidak lagi dapat bekerja sebagai Anggota Polisi Republik Indonesia dan telah kehilangan pekerjaan yang menjadi sumber utama mata pencaharian Penggugat ;-------Dengan demikian Penggugat memiliki hak secara hukum untuk mengjukan gugatan ini secara tertulis kepada Pengadilan yang berwenang dan berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan tersebut dinyatakan batal atau tidak sah ;----------------------------------------------------------Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 angka (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 jo, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa “ orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan ole suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi “ ----------------------------5. Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor………….
5 Nomor Kep/380/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013, Penggugat merasa sangat dirugikan, karena dengan terbitnya Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo telah menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Republik Indonesia terhadap Penggugat sehingga masa depan Penggugat menjadi suram ;-----------------------------------------------------------------6. Bahwa obyek sengketa a quo adalah Surat Keputusan yang secara jelas dan nyata telah melanggar dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik diantaranya ialah asas kepastian hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 angka (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 3 angka (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dimana asas kepastian hukum merupakan salah satu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan Peraturan Perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Selain itu juga bertentangan
dengan
asas
kecermatan.
Bahwa
Tergugat
selaku
penyelenggara negara dalam mengambil suatu kebijakan atau keputusan yang mempunyai akibat hukum terhadap Penggugat tidak terlebih dahulu mempertimbangan dengan teliti dan cermat dalam menertbitkan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa a quo, sehingga kebijakan tersebut adalah kebijakan yang tidak berlandaskan pada Peraturan Perundangundangan, kepatutan dan keadilan ;------------------------------------------------------7. Bahwa pada hakikatnya suatu penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia secara hukum harus dilaksanakan dengan obyektif, akuntabel, menjunjung tinggi kepastian hukum dan rasa keadilan (Legal and Legitimate), serta Hak Asasi Manusia dengan memperhatikan jasa…………….
6 jasa pengabdian Anggota Kepolisian yang diduga melanggar Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia ;---------------------------------------8. Bahwa penegakan terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia maupun dalam penjatuhan sanksi atau rekomendasi berupa Pemberhentian
Tidak
Dengan
Tidak
Hormat
haruslah
senantiasa
memperhatikan tujuan utama dan terutama dari sifat penghukuman itu, yang diantaranya adalah bertujuan untuk menyadarkan dan mendidik Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ;-------------------------------------------------9. Bahwa obyek sengketa a quo juga jelas dan nyata melanggar dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yakni bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Perundangundangan
yang
bersifat
procedural/formal
(vormgebreken)
yaitu
bertentangan dengan Pasal 14 angka (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri ;----------------------------------------------------------------------------------------------10. Bahwa berdasarkan uraian diatas, gugatan Penggugat secara hukum telah memenuhi alasan-alasan sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 53 angka (2) huruf a dan b Undang-Undang nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan
Tata
Usaha
Negara.
Sehingga
Penggugat
mempunyai
kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan ini guna mempertahankan hak-hak hukumnya ;--------------------------------------------------------------------------11. Bahwa Penggugat telah diangkat menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian RI Nomor Pol: Skep/42/I/2004, Tanggal 20 Januari 2004 sebagaimana disebutkan dalam ijazah yang dikeluarkan pada tanggal 04 Jul i 2005 ; 12. Bahwa selanjutnya Penggugat dinaikkan pangkatnya berdasarkan Surat Keputusan……………
7 Keputusan Nomor Pol: Skep/170/VI/2009 Tentang Kenaikan Pangkat menjadi Briptu terhitung mulai tanggal 01 Juli 2009 dengan tanda Kartu Anggota Polri Nomor: KTAP/220/IX/2012 tertanggal 27 September 2012 dengan masa kerja selama kurang dari 8 (delapan) tahun ;-----------------------13. Bahwa Penggugat merupakan Anggota Polri yang telah mengabdi dan bertugas serta memiliki potensi dan kemampuan yang baik dilingkungan Kepolisian RI, hal tersebut dapat kami uraikan sebagai berikut, bahwa Penggugat ;-------------------------------------------------------------------------------------a) Pernah mengikuti magang dan pembulatan pertamanya di POLDA RIAU berdasarkan Surat Keputusan Nomor Pol: Skep/417/VI/2005 Tentang Penempatan Magang/Penempatan Pertama Bintara Polri Gelombang I Tahun 2005 terhitung mulai tanggal 11 Juli 2005 ;--------------------------------b) Dinyatakan selesai mengikuti kegiatan magang yang dilaksanakan di Polres Bengkalis dari tanggal 05 Juli sampai dengan 02 Desember 2005 berdasarkan
Surat
Keputusan
Kapolres
Bengkalis
Nomor
Pol:
Skep/18/XII/2005 Tanggal 03 Desember 2005 ;-----------------------------------c) Telah
dinyatakan
lulus
mengikuti
dan
menyelesaikan
pelatihan
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Polri dari tanggal 06 Februari sampai dengan tanggal 17 Februari 2006 di SPN Pekanbaru berdasarkan Surat Keputusan KA SPN Pekanbaru Nomor Pol Skep/03/II/2006 ;---------d) Pernah mengikuti pelatihan dan pendistribusian Alsus Sandi Cryptophon 7000 I di kamar Sandi Dit Intelkam Polda Riau ;-----------------------------------e) Pernah menjabat sebagai Anggota Sandi Lokal dilingkungan Polda Riau berdasarkan Surat Keputusan Nomor Pol: Skep/192/VIII/2008 Tentang Penunjukan Personel sebagai Anggota Sandi Lokal di Lingkungan Polda Riau ;-------------------------------------------------------------------------------------------
f)…………………..
8 f) Pernah mengikuti pelatihan penggunaan video Compact Disk fungsi tehnis intel dari tanggal 27 April sampai dengan 06 Mei 2009 ;------------------------g) Pernah mengikuti ESQ Leadership Training, In House Polda Riau angkatan 002 di Hotel Labersa Pekanbaru tanggal 07 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2011 ;------------------------------------------14. Bahwa pada tahun 2013 berdasarkan Surat Persangkaan Pelanggaran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dari Akreditor selaku penuntut Nomor: Skn/03/III/2013/propam, tanggal 20 Maret 2013 telah mendakwa Briptu Freddy dengan persangkaan melanggar Pasal 14 angka (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri yang berbunyi “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila: a. Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut”, yang diduga oleh Tergugat dilakukan oleh Penggugat (Briptu Freddy) terhitung mulai tanggal 25 Maret 2011 sampai dengan 20 Mei 2011 ;---------------------------------------------------------------------------------------------15. Bahwa kemudian Komisi Kode Etik Polri menggelar sidang Kode Etik Polri dengan menghadirkan Penggugat di depan persidangan, dan pada hari Rabu Tanggal 10 April 2013 dalam putusan sidang Kode Etik Profesi Polri, Briptu Freddy dinyatakan “terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 14 angka (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri” dan selanjutnya menjatuhkan sanksi bersifat rekomendasi berupa “Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai Anggota Polri ;------------------------------------16. Bahwa berdasarkan putusan Komisi Kode Etik Polri sebagaimana tersebut di atas, pada tanggal 24 Juli 2013 Kepala Kepolisian daerah Riau mengeluarkan
Surat
Keputusan
Nomor: Kep/380/VII/2013 Tentang Pemberhentian..................
9 Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari dinas Polri terhadap Briptu Freddy dengan dasar melanggar pasal 14 angka (1) huruf a Peraturan Pemerintah
Republik
Indonesia
Nomor
1
Tahun
2003
tentang
Pemberhentian Anggota Polri yaitu telah meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturutturut terhitung mulai tanggal 25 Maret 2011 sampai dengan 20 Mei 2011 ;---17. Bahwa Penggugat tidak melaksanakan dinas seperti yang dituduhkan oleh Tergugat tersebut adalah bukan tanpa alasan yang jelas dan tidak sah. Adapun alasan Penggugat adalah sebagai berikut :---------------------------------17.a Bahwa Penggugat pada tanggal 25 Maret 2011 sampai dengan 31 Maret 2011 sedang berada di Teluk Kuantan untuk mengikuti PAM Kampanye di Kab. Kuansing, yaitu mengikuti pelaksanaan PAM Kampanye di Cerenti dan ada mengikuti kegiatan pengamanan kampanye sebanyak 5 (lima) kali, dimana yang terakhir adalah di Desa Gunung Toar ;-----------------------------------------------------------------17.b Bahwa pada bulan April 2011 Penggugat tidak melaksanakan dinas disebabkan Penggugat dalam keadaan sakit yang berdasarkan rekomendasi dari dokter mengharuskan Penggugat untuk beristirahat untuk beberapa waktu lamanya, sehingga dengan keadaan tersebut Penggugat tidak dapat melaksanakan dinas seperti biasanya. Hal itu dibuktikan dengan adanya berupa surat dari dokter atas nama Penggugat yang seingat Penggugat sudah Penggugat serahkan kepada Penyidik yang memeriksa Penggugat saat itu ;--------------------18. Bahwa alasan-alasan yang disebutkan pada point 17 diatas dalam gugatan ini pada waktu menerbitkan surat keputusan yang menjadi sengketa a quo tidak dijadikan bahan pertimbangan bagi Tergugat, oleh karenanya surat keputusan tersebut mengandung cacat hukum. Seharusnyalah alasanalasan tersebut dijadikan dasar bagi Tergugat, karena alasan tersebut adalah sah menurut hukum ;---------------------------------------------------------------19…………………
10 19. Bahwa dengan demikian Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan tersebut adalah berdasarkan dugaan yang sangat keliru dan tanpa alasan dengan anggapan bahwa Penggugat telah meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturutturut terhitung mulai tanggal 25 Maret 2011 sampai dengan tanggal 20 Mei 2011 yaitu terhitung selama 47 (empat puluh tujuh) hari kerja berturut-turut; 20. Bahwa pada kenyataan yang sebenarnya adalah selama 7 (tujuh) hari kerja Penggugat sedang berada di Teluk Kuantan untuk mengikuti PAM Kampanye di Kab. Kuansing terhitung tanggal 25 Maret 2011 sampai dengan tanggal 31 Maret 2011 dan selama beberapa hari pada bulan April 2011 Penggugat sedang dalam keadaan kurang sehat berdasarkan rekomendasi dari dokter yang mengharuskan Penggugat untuk beristirahat, dan ini semua dapat dibuktikan oleh Penggugat ;------------------------------------21. Bahwa
untuk
itu,
alasan
Tergugat
menyatakan
Penggugat
telah
meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 angka (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tidak terpenuhi, sehingga surat keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Daerah Riau Nomor: Kep/380/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Tergugat
mengandung cacat hukum dan harus
dibatalkan ;-------------------------------------------------------------------------------------22. Bahwa alat bukti berupa absensi maupun dasar perhitungan yang didalilkan oleh Tergugat sepanjang mengenai tuduhan telah meninggalkan tugas selama 47 (empat puluh tujuh) hari kerja berturut-turut sebagaimana tersebut diatas dengan demikian adalah keliru dan kabur, sehingga Komisi Kode Etik Polri dalam siding Kode Etik tersebut dalam menilai, meimbang, dan menjatuhkan putusan berupa rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan……………
11 Dengan Hormat atas Penggugat didasarkan pada alat-alat bukti dan tuduhan yang tidak benar dan tidak berdasar ;----------------------------------------------------23. Bahwa perlu kami beritahukan kepada Majelis Hakim Yang Mulia, perhitungan selama 47 hari
kerja berturut-turut sebagaimana yang
dituduhkan kepada Penggugat tersebut tidak memiliki alasan dan dasar yang jelas secara hukum, sebab tidak ada kesesuaian antara perhitungan 47 (empat puluh tujuh) hari kerja berturut-turut dengan barang bukti berupa Absensi yang diajukan Tergugat baik dalam pemeriksaan (Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan) terhadap Penggugat maupun yang diajukan pada sidang Kode Etik Polri saat itu. Hal mana ternyata dalam fotocopy Absensi yang diajukan Tergugat tersebut memperlihatkan seolah-olah Penggugat tidak melaksanakan dinas terhitung sebanyak 55 (lima puluh lima) hari kerja berturut-turut, karena pada fotocopy absensi atas nama Freddy diberi tanda TK (Tanpa Keterangan) sebanyak 55 (lima puluh lima) kali. Namun dalam surat persangkaan dari akreditor dibuat 47 (empat puluh tujuh) hari kerja berturut-turut. Tentulah hal ini tidak memiliki kesesuaian antara alat bukti dengan apa yang dituduhkan kepada Penggugat. Dengan demikian alat bukti dan tuduhan tersebut terkesan dibuat-buat dan direkayasa, sehingga sangat merugikan Penggugat ;----------------------------------------------------------------------24. Bahwa bukti berupa Absensi asli tidak pernah dihadirkan oleh Tergugat di persidangan, padahal Absensi tersebut merupakan dasar pertimbangan Komisi Kode Etik Polri dalam menjatuhkan putusan kepada Penggugat ;----25. Bahwa terhadap Anggota Polri yang melakukan pelanggaran baik terhadap kode etik maupun peraturan disiplin seharusnya terlebih dahulu dilakukan suatu pembinaan sebelum menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari dinas Polri. Terlebih lagi Penggugat adalah merupakan Anggota Kepolisian yang masih baru saja meniti karir dan memiliki potensi yang
sangat
berguna
bagi
Negara
Republik
Indonesia.
26…………………
12 26. Bahwa dari seluruh uraian di atas, terbukti bahwa obyek sengketa a quo yaitu Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Daerah Riau Nomor: Kep/380/VII/2013 Tanggal 24 Juli 2013 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari dinas Kepolisian Republik Indonesia Khusus atas nama Freddy (Pengugat) mengandung cacat hukum, karena ;-------------------26.a Bertentangan
dengan
peraturan
Perundang-undangan
yang
berlaku sebagaimana dimaksud pasal 53 angka (2) huruf a UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu bertentangan dengan pasal 14 angka (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri karena Penggugat tidak terbukti meninggalkan dinas selama 47 (empat puluh tujuh) hari kerja berturutturut ;-------------------------------------------------------------------------------------26.b Bertentangan dengan asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, yaitu bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas kecermatan sebagaimana dimaksud Pasal 53 angka (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang sudah diuraikan sebelumnya pada point (6) dalam gugatan ini, karena Surat Keputusan tersebut memperlihatkan ketidakcermatan Tergugat sebagai penyelenggara negara dalam mengambil suatu kebijakan atau keputusan. Selain itu juga Surat Keputusan tersebut mengindikasikan kesewenang-wenangan dari Tergugat tanpa memperhatikan dan menerapkan landasan Peraturan Perundang-undangan, kepatutan dan keadilan ;-----------------------------Bahwa....................
13 Bahwa berdasarkan uraian dan alasan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut ;-------------------------------------------------------------------------------------1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-------------------------------2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Daerah Riau Nomor: Kep/380/VII/2013 Tanggal 24 Juli 2013 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Republik Indonesia Khusus atas nama Penggugat (BRIPTU FREDDY) ;------3. Memerintahkan
Tergugat
untuk
mencabut
Surat
Keputusan
Kepala
Kepolisian Republik Indonesia Daerah Riau Nomor: Kep/380/VII/2013 Tanggal 24 Juli 2013 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Republik Indonesia atas nama Briptu Freddy ;-----------------4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama baik atau memulihkan harkat dan martabat Penggugat sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia ;---------------------------------------------------------------------------5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----------------------------------------------------------------------------Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;-------------------------------------------------------------------------------------------------Demikianlah gugatan ini kami sampaikan, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menyertai kita. Amin ;-------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya sebagaimana dengan Surat Jawabannya tertanggal 17 Oktober 2013 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut ;------------------------Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil – dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali................ .
14 kecuali yang dengan tegas dan jelas diakui oleh Tergugat ;---------------------------1.
Bahwa pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Penggugat (FREDDY) telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur serta mekanisme hukum yang berlaku dalam instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia ( Peraturan Pemerintah RI No. 1 tahun 2003, Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2006 ) yaitu ;----------------------------------------------------------------------------------a. Adanya Laporan Polisi Nomor : LP/31/V/2011/Sie Propam tanggal 27 Mei 2011 an. BRIPTU FREDDY telah melakukan perbuatan tidak masuk dinas lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja berturut–turut meninggalkan tugas secara tidak sah tanpa izin pimpinan dari tanggal 25 Maret 2011 s/d 20 Mei 2011 dan pada saat itu situasi wilayah hukum Polres Kuansing dinyatakan dalam keadaan siaga I dalam rangka menghadapi pengamanan pemilu kepala daerah 2011 Kabupaten Kuansing ;----------b. Bahwa berdasarkan Laporan Polisi tersebut, selanjutnya Unit P3D / Kasi Propam
Polres
Kuansing
melakukan
pemeriksaan
dengan
mengumpulkan bukti-bukti yaitu keterangan saksi-saksi, bukti petunjuk dan bukti surat serta keterangan terperiksa yang kemudian menjadi berkas perkara pelanggaran Nomor : BP/25/VI/2011/Sie Propam,tanggal 2 Juni 2011 ;-------------------------------------------------------------------------------c. Bahwa dari hasil pemberkasan tersebut Kasi Propam Polres Kuansing melimpahkan berkas perkara tersebut kepada Ankum Penggugat, selanjutnya Ankum (Kapolres) memerintahkan kepada Kasi Propam Polres Kuansing untuk meminta saran dan pendapat hukum kepada fungsi pembinaan hukum Polda Riau guna mendapatkan saran pendapat hukum terhadap penyelesaian perkara Penggugat FREDDY ; d. Bahwa berdasarkan surat permintaan saran pendapat hukum Polres Kuansing, Bidang hukum Polda Riau telah memberikan saran pendapat hukum................
15 hukum an. BRIPTU FREDDY Nomor : R/367/VI/2011/Bidkum tanggal 27 Juni 2011 yang intinya perbuatan terperiksa secara yuridis telah memenuhi unsur pasal 14 ayat (1) huruf a PP RI No. 1 tahun 2003 tentang
Pemberhentian
anggota
Polri
yaitu
anggota
Polri
diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian RI apabila meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut ;--------------------------------e. Berdasarkan saran pendapat hukum Bidang hukum Polda Riau dan kelengkapan berkas perkara lainnya, Kasi Propam mengajukan usul pembentukan sidang komisi kode etik kepada Kapolres Kuansing Nomor : R/03/III/2013/Propam tanggal 19 Maret 2013, berdasarkan usulan tersebut Kapolres telah membentuk susunan sidang komisi kode etik Polri Polres Kuansing Nomor : Kep/09/III/2013 tentang pembentukan komisi kode etik Polri tanggal 19 Maret 2013 ;------------------------------------
f. Bahwa setelah dibentuknya susunan sidang Komisi Kode Etik maka pada tanggal 10 April 2013 sesuai dengan Perkap Nomor 19 tahun 2012 tentang SOTK KKEP, komisi Kode Etik Polri melaksanakan sidang perkara
terperiksa
BRIPTU
FREDDY,
dimana
dalam
proses
persidangan telah mendengar keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti lainnya, kemudian Pejabat Komisi Kode Etik Polri berkesimpulan BRIPTU FREDDY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 1 tahun 2003 yaitu telah meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut terhitung sejak tanggal 25 Maret 2011 s/d 20 Mei 2011 atau selama 47 (empat puluh tujuh) hari ;--------------------------------------------------------------------------------g. .....................
16 g. Bahwa setelah adanya putusan sidang Komisi Kode Etik terhadap terperiksa BRIPTU FREDDY (Penggugat) Nomor : PUT KKEP / 03 / IV/2013/KKEP tanggal 10 April 2013, selanjutnya pejabat Komisi Kode Etik memberikan saran pertimbangan kepada Pejabat Pembentuk komisi kode etik tentang Pemberhentian tidak dengan hormat an. BRIPTU FREDDY), dan selanjutnya Kapolres Kuansing selaku ankum terperiksa mengusulkan ke Kapolda Riau untuk diterbitkan surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat a.n. BRIPTU FREDDY; g. Bahwa Kapolda Riau setelah menerima usulan dari Kapolres Kuansing dan berkas lainnya selanjutnya Kapolda Riau menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat a.n. BRIPTU FREDDY No. Pol.: Kep/380/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013, hal ini sesuai dengan surat keputusan Kapolri No. Pol.:
Kep / 74 / XI / 2003 tanggal 11
Nopember 2003 yang pada intinya menyatakan wewenang Kapolri didelegasikan kepada Kapolda Riau tentang pengakhiran dinas anggota Polri yang berpangkat Aiptu kebawah yang sifatnya (PTDH) ;--------------2.
Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada halaman 3 poin 6, 7, 8 yang menyatakan
bahwa
surat
keputusan
aquo
objek
sengketa
telah
bertentangan dengan azas umum pemerintahan yang baik, diantaranya kepastian hukum ;----------------------------------------------------------------------------Bahwa pemberhentian tidak dengan hormat yang dilakukan oleh Tergugat (Kapolda Riau) terhadap BRIPTU FREDDY dengan surat keputusan No. Pol.: Kep/380/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013 sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku di Institusi Polri dan azasazas umum pemerintahan yang baik, dengan memperhatikan azas keseimbangan (Principle Of Proportionality) yaitu keseimbangan antara kesalahan................
17 kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap norma-norma hukum positif institusi Polri serta dan azas kepastian hukum, kecermatan sehingga anggota Polri yang lain tidak melakukan kesalahan yang sama sehingga merusak TRIBRATA sebagai falsafah anggota Polri, dengan demikian pemberhentian tersebut telah dipertimbangkan demi kelangsungan Polri yang dicintai masyarakat bukan karena kepentingan individu ;------------------3.
Bahwa Penggugat juga dalam gugatannya halaman 4 poin 9 yang mengatakan
objek
sengketa
yaitu
surat
keputusan
Kapolda
Riau
bertentangan dengan pasal 14 angka 1 huruf a peraturan pemerintah ;-----Bahwa dalil dan pendapat penggugat tersebut sangatlah premature karena proses pemberhentian tidak dengan hormat tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di institusi Polri dan secara yuridis materil Penggugat telah terbukti melakukan pelanggaran tidak masuk dinas selama 47 (empat puluh tujuh) hari secara berturut-turut tanpa adanya izin dari atasan yang berwenang sebagaimana pembuktiannya di persidangan komisi kode etik Polri Polres Kuansing yang digelar atas nama penggugat yaitu BRIPTU FREDDY ;---------------------------------------------4.
Bahwa dalil-dalil Penggugat yang menyangkal dituduh tidak melaksanakan dinas dari tanggal 25 Maret 2011 s/d 20 Mei 2011 karena pada tanggal 25 Maret s/d tanggal 31 Maret 2013 (lebih kurang 7 hari) penggugat melaksanakan PAM Kampanye di desa gunung Toar sebagaimana gugatan penggugat pada poin 17,18,19,20 ;------------------------------------------------------Bahwa ketidakhadiran Penggugat dalam melaksanakan dinas dapat dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi BRIPTU C.A. NASUTION, BRIPTU ANGGIAT SIBURIAN, BRIPTU JONDERI ABDI, namun keterangan tersebut dibantah oleh Penggugat tetapi tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat bahwa pada tanggal tersebut mengikuti PAM kampanye di Cirenti--------------------------------------------------------------------------------------------maupun................
18 maupun di desa gunung Toar, apalagi di dalam keterangannya, penggugat mengakui selama tidak masuk dinas berada di rumah orang tuanya di Pekanbaru, hal tersebut didukung dengan bukti absensi yang dibuat oleh Polres Kuansing, apalagi jika dikurangi dengan jumlah ketidakhadiran Penggugat selama 7 (tujuh) hari pun secara materil unsur tidak masuk dinas lebih dari 30 (tiga puluh) hari sudah terpenuhi ;---------------------------------------5.
Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan alat bukti berupa absensi menjadi dasar perhitungan dalam menentukan tidak masuk dinas terhadap Penggugat sebagaimana yang disebutkan dalam poin 21,22,23,24 adalah kabur dan tidak jelas serta tidak diperlihatkan dalam sidang KKEP ;-----------Bahwa ketidakhadiran Penggugat dalam melaksanakan dinas tanpa izin dari pimpinan, salah satunya adalah daftar absensi kehadiran Penggugat dalam melaksanakan dinas dan semuanya itu sudah jelas dan telah dijadikan bukti dalam persidangan dan sangat mengada-ada jika absensi tersebut tidak dilampirkan, karena perkara tidak masuk dinas yang dilakukan oleh Penggugat sudah melalui proses / prosedur yang panjang yang jelas Penggugat tidak mempunyai itikad baik untuk melaksanakan dinas dan semua bukti yang disebutkan oleh Penggugat baru belakangan disampaikan diragukan kebenarannya ;-------------------------------------------------------------------
6.
Bahwa rekomendasi / putusan yang dihasilkan oleh komisi kode etik Polri Polres Kuansing tersebut telah diajukan banding oleh penggugat ke komisi banding Polda Riau pada tanggal 12 April 2013 dan komisi banding telah memberikan
putusan
menolak
permohonan
banding
tersebut
dan
menguatkan putusan komisi kode etik Polres Kuansing pada tanggal 7 Juni 2013, sehingga dengan demikian rekomendasi komisi banding bersifat final dan tidak ada upaya administratif lainnya sebagaimana pasal 68 Perkap No. 19 tahun 2012 ;--------------------------------------------------------------------------------7.....................
19 7.
Bahwa oleh karena proses dan prosedur terbitnya Surat Keputusan Pemberhentian
Tidak
dengan
Hormat
Kapolda
Riau
No.
Pol.:
Kep/380/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013 an. BRIPTU FREDDY telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme aturan yang berlaku secara khusus dilingkungan Polri ;----------------------------------------------------------------------------Berdasarkan
alasan-alasan
hukum
tersebut
diatas,
bahwa
proses
pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap BRIPTU FREDDY (Penggugat) telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di institusi Polri dan sumpah anggota Polri dalam rangka menegakkan hukum dan wibawa Polri ditengah masyarakat dan sesuai dengan azas umum pemerintahan yang baik. Kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang menyidangkan perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut ; -------------------------------------------------1.
Menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----------------------------------------------
2.
Menyatakan surat keputusan Kapolda Riau No. Pol.: Kep/380/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013 tentang pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas Polri (PTDH) a.n. BRIPTU FREDDY adalah sah menurut hukum ;---------------
3.
Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat ;-------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah
mengajukan Repliknya pada 31 Oktober 2013 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tegugat telah mengajukan Dupliknya pada tanggal 07 Nopember 2013 Menimbang,
bahwa
untuk
menguatkan
dalil-dalil
gugatannya
Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-6,P-9,P-10,P-15,P-16,P-17 dan....................
20 dan P-18, sehingga diterima sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan ini dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-22 adalah sebagai berikut :-------------1. Bukti P-1
:
Foto
Copy
Ijazah
Reg
No.
Pol:
IJZ/283/VII/2005/SPNTertanggal 04 Juli 2005 ; 2. Bukti P-2
:
Foto copy Berita Acara Tanda Terima Surat Berupa Petikan Keputusan
Kepala
Kep/380/VII/2013
Kepolisian
Tertanggal
Daerah 24
Juli
Riau 2013
Nomor: Tentang
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama BRIPTU FREDDY;-----------------------------------------------3. Bukti P-3
:
Foto copy Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor: Kep/380/VII/2013 Tertanggal 24 Juli 2013 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama BRIPTU FREDDY;----------------------------------
4. Bukti P-4
:
Foto
copy
Petikan
Surat
Keputusan
No.Pol:Skep/170/VI/2009 Tertanggal 19 Juni 2009 Tentang Kenaikan Pangkat ;------------------------------------------------------5. Bukti P-5
:
Foto
copy
Kartu
Tanda
Anggota
Polri
Nomor:KTAP/220/IX/2012 Tertanggal 27 September 2009 ; 6. Bukti P-6
:
Foto
copy
Petikan
Surat
Pol:Skep/417/VI/2005
Keputusan
Tentang
Nomor
Penempatan
Magang/Penempatan Pertama Bintara Polri Gelombang I Tahun 2005 Tertanggal 27 Juni 2005 ;-----------------------------7. Bukti P-7
:
Foto
copy
Surat
Keterangan
No.
Pol:Skep/18/XII/2005tanggal 03 Desember 2005 Tentang Keterangan
Telah
Mengikuti
kegiatan
Magang
yang
dilaksanakan di Polres Bengkalis dari tanggal 05 Juli sampai dengan 02 Desember 2005 ;------------------------------------------8. Bukti P-8 :
Foto copy Surat Tanda Tamat Pelatihan atau TelahLulus Mengikuti................
21 Mengikuti
dan
menyelesaikan
Pelatihan
Peningkatan
Kualitas Sumber Daya Manusia Polri (Fungsi: LATBA LIDIK FT. INTELKAM) Tertanggal 17 Februari 2006 berdasarkan Surat
Keputusan
KA
SPN
Pekanbaru
No.
Pol:
Skep/03/II/2006 ;---------------------------------------------------------9. Bukti P-9 :
Foto copy Surat Perjalanan Dinas Mengikuti Pelatihan dan Pendistribusian Alsus Sandi Cryptophon 7000 I Dikamar Sandi Dit Intelkam Polda Riau. No.Pol: SPD/116/XI/2006 ;----
10.Bukti P-10:
Foto
copy
Petikan
Pol:Skep/192/VIII/2008
Surat
Tentang
Keputusan Penunjukan
No.
Personel
Sebagai Anggota Sandi Lokal Dilingkungan Polda Riau ;----11.Bukti P-11:
Foto
copy
Surat
Pol:Sket/15/V/2009/SPNTentang
Keterangan Keterangan
No. Mengikuti
Pelatihan Penggunaan Video Compact Disk Fungsi Tehnis Intel dari tanggal 27 April sampai dengan 06 Mei 2009 ;------12. Bukti P-12:
Foto copy Surat Tanda Tamat Pelatihan Penggalangan Intel Tertanggal 08 Mei 2009 ;------------------------------------------------
13. Bukti P-13:
Foto copy Sertifikat Mengikuti ESQ Leadership Training, In House Polda Riau Angkatan 002 di Hotel LabersaPekanbaru tanggal 07 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2011 ;---------------------------------------------------------
14. Bukti P-14:
Foto copy Salinan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT KKEP/03/IV/2013/KKEP Tertanggal 10 April 2013 ;------------------------------------------------------------------
15. Bukti P-15:
Foto copy Absensi Harian Personel Sat Sabhara Minggu Keempat Bulan Maret 2011 ;-------------------------------------------
16.Bukti P-16:
Foto copy Absensi Harian Personel Sat Sabhara Bulan April 2011 ;------------------------------------------------------------------------17.......................
22 17.Bukti P-17:
Foto copy Absensi Harian Personel Sat Sabhara Minggu Pertama Sampai Dengan Minggu Ke Tiga Bulan Mei 2011;
18.Bukti P-18:
Foto copy Surat No. Pol: B/III/XI/2006 Perihal Penghadapan Untuk Mengikuti Pelatihan dan Pendistribusian Alsus Sandi Cryptophon 7000 I Dikamar Sandi Dit Intelkam Polda Riau ;
19.Bukti P-19:
Foto copy, Surat Keputusan No. Pol:SKEP/97/III/2009 Tentang Penentuan Lulus Ujian VCD Fungsi Teknis Kepolisian UKP Periode 1 Juli 2009 Personel Polda Riau Tertanggal 30 Maret 2009 ;---------------------------------------------
20.Bukti P-20:
Foto copy, Surat Keputusan No. Pol: SKEP/98/III/2009 Tentang Penentuan Lulus Ujian Beladiri Polri UKP Periode 1 Juli 2009 Personel Polda Riau Tertanggal 30 Maret 2009 ;
21.Bukti P-21:
Foto
copy
Surat
Pernyataan
atas
nama
REFKY
MARATUSPA, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pangkat Briptu, NRP. 85011148 yang dibuat Tertanggal 15 Januari 2014 ;-------------------------------------------------------------22.Bukti P-22:
Foto
copy
Kartu
Tanda
Anggota
POLRI
Nomor:
KTAP/241/VI/2012 tertanggal 07 Juni 2012 atas Nama Briptu REFKY MARATUSPA ;--------------------------------------------------
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya Tergugat telah menagajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti T-1,T-2,T-3,T-4,T-5 dan T8,T-9, sehingga diterima sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan ini dengan diberi tanda T-1 sampai dengan T-12 adalah sebagai berikut :--------------1. Bukti T - 1:
Foto copy Laporan Polisi nomor : LP/31/V/2011/Propam tanggal 27 Mei 2011 an. BRIPTU FREDDY ;------------------------
2. Bukti T - 2:
Foto copy absensi personel sat Sabhara Polres Kuansing an. BRIPTU FREDDY ;-------------------------------------------------------3...........................
23 3. Bukti T - 3:
Foto copy surat BAP BRIPTU FREDDY tanggal 30 Mei 2011;
4. Bukti T- 4 :
Foto copy surat keputusan tentang pembentukan komisi kode etik profesi Kepolisian Nomor : Kep/09/III/2013 tanggal 19 Maret 2013 an. BRIPTU FREDDY ;------------------------------------
5. Bukti T-5 :
Foto copy surat putusan komisi kode etik profesi Polri Nomor: PUT KKEP/03/V/2013/KKEP a.n. BRIPTU FREDDY ;------------
6. Bukti T-6 :
Foto copy putusan sidang banding komisi kode etik profesi Polri Nomor : PUT BANDING/03/VI/2013/KOM BANDING tanggal 7 Juni 2013 a.n. BRIPTU FREDDY ;------------------------
7. Bukti P-7 :
Foto copy salinan surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat Nomor : Kep/380/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013 a.n. BRIPTU FREDDY ;--------------------------------------------
8. Bukti T-8 :
Foto
copy
pendapat
dan
saran
hukum
nomor
:
R/367/VI/2011/Bidkum tanggal 27 Juni 2011 a.n. Terperiksa BRIPTU FREDDY ;--------------------------------------------------------9. Bukti T-9
: Foto copy rekomendasi/pertimbangan pejabat yang berwenang a.n. BRIPTU FREDDY tidak layak dipertahankan jadi Anggota Polri ; --------------------------------------------------------------------------
10. Bukti T-10 : Foto copy PP RI No: 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri ;--------------------------------------------------------------11. Bukti T-11 : Foto copy Perkap No: 14 Tahun 2011 Tentang Komisi Kode Etik Profesi Polri ;----------------------------------------------------------12. Bukti T-12 : Foto copy Perkap No: 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Polri ;-----Menimbang, selain mengajukan bukti-bukti surat, pihak Penggugat telah pula menghadirkan 1 (satu) orang saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah ;----------------------------------------------------------------------------------1. Saksi SYAHRIAL JAMIL : - Bahwa.....................
24 -
Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini memberikan kesaksian sehubungan dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat (Freddy) ;
-
Bahwa saksi kenal dengan Penggugat semenjak tahun 1992;
-
Bahwa Saksi tahu bahwa Penggugat bekerja sebagai Anggota Kepolisian RI (POLDA RIAU) Cq. Polres Kuansing ;
-
Bahwa Penggugat adalah pasien tetap oleh saksi atau sering kali berobat ke tempat praktek saksi ;
-
Bahwa penyakit Penggugat adalah
sesak napas dan demam tinggi dan
gangguan lambung ; -
Bahwa saksi ada mengeluarkan surat keterangan sakit ;
-
Bahwa surat keterangan sakit tersebut untuk diserahkan ke tempat tugas atau ke kesatuan ;
-
Bahwa saksi sudah sering kali mengeluarkan surat keterangan sakit ;
-
Bahwa penyakit penggugat masih dapat
disembuhkan dengan catatan
bahwa Penggugat perlu ada waktu dan jangan sampai ada tekanan ; -
Bahwa Penggugat terakhir kali berobat pada tahun 2011 dan belakangan ini hanya sesekali ;
-
Bahwa
menurut
pengakuan
Penggugat,
bahwa
Penggugat
telah
diberhentikan dari Anggota Kepolisian RI (POLDA RIAU) ; -
Bahwa selama perawatan saksi kadang sembuh dan kadang kambuh ;
-
Bahwa selama perawatan saksi penggugat dapat bekerja tidak konsentrasi ;
-
Bahwa saksi memberikan surat keterangan sakit pada saat masih aktif sebagai Anggota Kepolisian yaitu pada awal Tahun 2011;
-
Bahwa isi surat keterangan yang diberikan kepada Penggugat adalah menyatakan sakit ;
-
Bahwa selama dalam perawatan saksi penggugat pernah disarankan untuk di opname ;
-
Bahwa menurut informasi bukti surat keterangan sakit tersebut tidak dimasukkan sebagai bukti kanera surat keterangan sakit sudah diserahkan kepada..................
25 pihak Kepolisian Polres Kuansing ;--------------------------------------------------------Menimbang, selain mengajukan bukti-bukti surat, pihak Tergugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah ; 1. SYAHRONI, SE ; -
Bahwa Penggugat ditugaskan di Unit atau kesatuan Sabara ;
-
Bahwa Saksi ditugaskan di unit atau kesatuan Anggota Propam ;
-
Bahwa yang memeriksa Penggugat adalah Saksi sendiri (Bukti T-3) ;
-
Bahwa Penggugat dalam keadaan sehat rohani dan jasmani ;
-
Bahwa yang menjadi petugas absensi pada saat itu berganti-ganti apel pagi dan siang ;
-
Bahwa Penggugat tidak masuk dinas mulai tanggal 25 Maret 2011 sampai dengan tanggal 20 Mei 2011 ( + 47 hari) ;
-. Bahwa Bukti T-2 (absensi) terdapat tulisan tidak jelas atau dihitamkan sama sekali adalah merupakan Hasil fotocopy danTampa keterangan ; -
Bahwa Penggugat tidak masuk dinas selama + 47 hari ;
-
Bahwa Penggugat tidak didampingi Penasehat Hukum secara interen sama sekali ;
-
Bahwa Penggugat pernah dijatuhi hukum disiplin berupa teguran/masuk sel;
-
Tujuan Sidang Kode Etik adalah memeriksa, meneliti pelanggaran disiplin apa yang sering dilaksanakan oleh Anggota Kepolisian yang bersangkutan ;
-
Bahwa selama Penggugat tidak masuk dinas tidak pernah menyerahkan surat keterangan sakit ;
-
Bahwa Penggugat adalah angkatan tahun 2005 ;
-
Bahwa saksi pernah berjumpa dengan orang tua Penggugat di Pom bensin Pekanbaru ;
-
Bahwa saksi menitipkan nasehat agar Penggugat masuk dinas ;
-. Bahwa pada saat saksi memeriksa Penggugat, saksi ada menerima Surat Tugas Pemeriksaan dari Komandan ; - Bahwa ....................
26 -. Bahwa Penggugat pernah ditugaskan sebagai PAM dan ada Surat Perintah; -
Bahwa pada saat saksi melaksanakan pemeriksaan yang hadir pada waktu adalah Unit Sabara dan Unit Samapta ;
-
Bahwa hasil pemeriksaan tersebut diserahkan kepada Komandan Propost ;
2. JONDERI ABDI ; -
Bahwa saksi bekerja di Polres Kuantan Singingi (Kuansing) ;
-
Bahwa Jabatan saksi adalah Anggota Propost ;
-
Bahwa saksi menjadi Anggota Propost semenjak Tahun 2010 ;
-. Bahwa Penggugat kenal semenjak Tahun 2010 ; -
Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari adalah menjalankan dan mengawasi absensi ;
-
Bahwa yang diabsensi adalah seluruh Anggota Polres ;
-
Bahwa yang menandatangani absensi adalah setiap Anggota yang hadir ;
-
Bahwa ada mengetahui bukti T-2;
-
Bahwa asli absensi sudah diserahkan ke Bidang lain pada Polres Kuansing ;
-
Bahwa absensi dilaksanakan pada pagi hari dan sore hari ;
-
Bahwa saksi ada menghitung jumlah tidak masuk dinas selama 47 hari ;
-
Bahwa jumlah absensi atas ketidak hadiran Penggugat bukanlah 47 hari melainkan 44 hari menurut bukti T-2;
-
Bahwa saksi ikut pada saat itu dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum secara interen ;
-
Bahwa absensi dilaksanakan mulai hari Senin s/d Sabtu ;
-
Bahwa setiap Anggota tugas luar tidak selalu ada Surat Perintah Tugas dan hanya dibuat bentuk Pengumuman ;
-
Bahwa yang memaraf absensi tanda kehadiran adalah Danton ;
-
Bahwa Penggugat hadir dan ada didampingi oleh Penasehat Hukum ; Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Penggugat telah
mengajukan Kesimpulannya dipersidangan pada tanggal 23 Januari 2014, namun ................
27 namun Tergugat tidak mengajukan Kesimpulannya, yang untuk selengkapnya telah termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;---------------------Menimbang, bahwa para pihak baik Penggugat, Tergugat tidak mengajukan lagi hal-hal yang diperlukan lagi dalam persidangan ini dan selanjutnya mohon Putusan ;--------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa untuk selengkapnya segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya perkara tersebut diatas, Majelis Hakim merujuk pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidanganyang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;--------------------------------------------Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini telah dianggap cukup, oleh karena itu selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan Putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagai berikut ;-------TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;---------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah : -----------------------------“Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor: Kep/380/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI khusus atas nama (Briptu Freddy NRP 84091358) ;----------------------------Menimbang, bahwa gugatan Penggugat a quo pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut :--------------------------------------------------1. Bahwa Penggugat adalah anggota POLRI yang diangkat berdasarkan Surat
Keputusan
Kepolisian
Republik
Indonesia
No.Pol
:
Skep/42/I/2004, tanggal 20 Januari 2004 sebagaimana disebutkan dalam ijazah yang dikeluarkan tanggal 04 Juli 2005 ;-----------------------2. Bahwa
pada
tahun
2013,
berdasarkan
Surat
Persangkaan
Pelanggaran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dari Akreditor selaku................
28 selaku penuntut Nomor: Skn/03/III/2013/Propam, tanggal 20 Maret 2013 telah mendakwa Briptu freddy (Penggugat) dengan persangkaan melanggar Pasal 14 angka (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi :” Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila : a. meningggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut.” Yang di duga oleh Tergugat dilakukan oleh Penggugat terhitung mulai tanggal 25 Maret 2011 sampai dengan 20 Mei 2011;-----------------------------------------------3. Bahwa Penggugat sudah menjalani Sidang Komisi Kode Etik Polri, dimana berdasarkan Keputusan Sidang Komisi Kode Etik Polri dinyatakan Briptu Freddy (Penggugat) dinyatakan “Terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 14 angka (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri” dan selanjutnya menjatuhkan sanksi bersifat rekomendasi berupa “Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)” sebagai anggota POLRI ;-----------------------------------------------4. Bahwa terhadap hasil dari Sidang Komisi Kode Etik Polri tersebut, Penggugat keberatan, hal tersebut dikarenakan alat bukti berupa absensi maupun dasar perhitungan yang didalilkan oleh Tergugat keliru dan kabur ;----------------------------------------------------------------------5. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;---------------------------Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat sebagaimana termuat dalam Surat Jawaban Tergugat tertanggal 17......................
29 17 Oktober 2013 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut : -----------------------1. Bahwa pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Penggugat berawal dari Laporan Polisi No.Pol: LP/31/V/2011/Sie PROPAM tanggal 27 Mei 2011 (vide bukti T-1) dimana Penggugat telah melakukan tidak masuk dinas lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut meninggalkan secara tidak sah tanpa izin pimpinan dari tanggal 25 Maret 2011 s/d 20 Mei 2011;------------------------------------------------------------------------------------2. Bahwa hasil sidang komisi kode etik yang dituangkan dalam Keputusan Sidang
Komisi
Kode
Etik
Profesi
Polri
Nomor
:
PUT
KKEP/03/IV/2013/KKEP tanggal 10 April 2013. dimana Penggugat terbukti telah melanggar Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor: 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan diberi hukuman Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia ; -------2. Bahwa penerbitan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah menerapkan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang baik ; --------------------Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dibantah Tergugat, maka Majelis Hakim akan menguji apakah dari perspektif hukum administrasi penerbitan surat keputusan Tergugat mengandung cacat hukum berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor `9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----------------------------------------------------Menimbang, bahwa dari dalil gugatan, jawaban, replik dan duplik, dalam sengketa a quo, menurut Majelis Hakim permasalahan hukum administrasi yang harus dipertimbangkan dalam sengketa a quo adalah, apakah dari aspek kewenangan, subtansi dan atau prosedur
obyek sengketa telah
diterbitkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan telah pula menerapkan Azas-azas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan dan kepastian............
30 kepastian hukum ? ;--------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa untuk membuktkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-.22 dan 1 (satu) orang saksi yang bernama Syahrial Jamil sedangkan Tergugat mengajukan bukti surat
yang diberi tanda T-1 s/d T-12 dan 2 (dua) orang saksi yang
bernama Syahrony, SE dan Jonderi Abdi ;------------------------------------------------Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan hasil pemeriksaan alat bukti surat maupun alat bukti keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak di persidangan maka menurut Majelis Hakim terdapat fakta hukum yang relevan dan tidak terbantahkan lagi kebenarannya sebagaimana terurai di bawah ini :--------------------------------------------------------------------------------1. Bahwa Penggugat berdasarkan Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Reg No. Pol : IJZ/283/VII/2005/SPN tanggal 04 Juli 2005 dinyatakan lulus Pendidikan DIKTUKBA GASUM POLRI GEL. I (vide bukti P-1) ;------------------------------------------------------------------------------------------2. Bahwa Penggugat berdasarkan Petikan Surat Keputusan No. Pol: SKEP/170/VI/2009 tentang Kenaikan Pangkat Kepala Kepolisian Daerah Riau tanggal 19 Juni 2009 dari pangkat BRIPDA menjadi BRIPTU (vide bukti P-4) ; ----------------------------------------------------------------------------------3. Bahwa pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Penggugat berawal dari Laporan Polisi No.Pol: LP/31/V/2011/Sie PROPAM tanggal 27 Mei 2011 (vide bukti T-1) dimana Penggugat telah dituduh melakukan pelanggaran berdasarkan pasal 14 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ;------------------------------------------------------------4. Bahwa Penggugat tidak masuk dinas lebih dari 30 (tiga puluh) hari berturut-turut dari tanggal 25 Maret 2011 s/d 20 Mei 2011 berdasarkan Absensi Harian Personil Sat Sabhara (vide bukti P-15,16,17 dan T-2) ;---5. Bahwa absensi Harian Personil Sat Sabhara yang asli tidak dapat diperlihatkan.......
31 diperlihatkan oleh Tergugat ;------------------------------------------------------------6. Bahwa Penggugat telah diperiksa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 30 Mei 2011 (vide bukti T-3), dan hal tersebut bersesuaian dengan kesaksian sdr Syahroni, SE di depan persidangan ;------------------7. Bahwa berdasarkan Saran Pendapat dan Saran Hukum atas nama Briptu Freddy (Penggugat) Nomor : R367/VI/2011/Bidkum tanggal 27 Juni 2011 (vide bukti T-8) pelanggaran yang dilakukan Penggugat sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ; -------------------------------------------8. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/09/III/2013 Tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal19 Maret 20013 (vide bukti T-4) ; ---------------------------------------------------------------------------9. Bahwa Penggugat sudah menjalani Sidang Komisi Kode Etik Polri, dimana berdasarkan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT KKEP/03/IV/2013/KKEP tanggal 10 April 2013. dimana Penggugat terbukti telah melanggar Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor: 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian
Negara
Republik
Indonesia
dan
diberi
hukuman
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia (vide bukti P-14 dan T-5) ;--------------------------10. Bahwa terhadap Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT
KKEP/03/IV/2013/KKEP
tanggal
10
April
2013
Penggugat
mengajukan permohonan banding melalui orang tua Penggugut, dimana berdasarkan Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT BANDING/03//VI/2013/KOM BANDING tanggal 07 Juni 2013 (vide bukti T-6) Penggugat direkomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena telah melanggar Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor: 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota
Kepolisian
Negara.............
32 Negara Republik Indonesia ;------------------------------------------------------------11. Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau
Nomor:
Kep/380/VII/2013
tanggal
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari
24
Juli
2013
Dinas POLRI
tentang
atas nama
Briptu Freddy (Penggugat) yang menjadi objek sengketa (vide bukti P-3 dan T-7) ; ------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas terlebih dahulu Majelis Hakim akan mepertimbangkan dari aspek kewenangan, apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa berdasarkan kewenangan yang ada padanya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku? ---------------------Menimbang, bahwa dari segi kewenangan, maka Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan sebagai berikut : ---------------------------------------------1. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 30 Ayat (1) : Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat ; --------------------------------------------------------------------------------------Pasal 30 Ayat (3)
: Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah ; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya pada Pasal 15 dan bagian penjelasan pada Bab I Umum yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 15 : Memberhentikan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan oleh ;---------------------------------------------------------------a. Presiden Republik Indonesia untuk pangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) atau yang lebih tinggi ; ----------------------b. Kepala kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi ( AKBP ) atau yang lebih rendah;---------------------------------------------------------------------Penjelasan Bab I Umum : Hal – hal yang belum cukup diatur dalam.................
33 dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden sedangkan hal – hal yang bersifat rinci dan teknis kewenangan pengaturan lebih lanjut diserahkan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
selaku
penyelenggaraan
penanggung
jawab
dalam
pengelolaan sumber daya manusia di
lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia ;------------3. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : Kep/74 / XI / 2003 tentang Pokok – Pokok Penyusunan Lapis – Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri ; ----------------------------------------------------------Angka 5. Pemberhentian Siswa dan Pengakhiran Dinas Polri: b. Pengakhiran
dinas
Polri
dengan
kepangkatan
AIPTU
kebawah
dilimpahkan kewenangannya kepada Kapolda dan dilingkungan Mabes Polri dilimpahkan kewenangannya kepada De SDM Kapolri ;-----------------Panduan Teknis atas Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol ; Kep / 74 / XI / 2003 tentang Pokok – Pokok Penyusunan Lapis – Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri ;------Pada Bab I Umum : Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan kepercayaan dan pemberdayaan yang seluas – luasnya dalam bentuk pelimpahan beberapa / sebagian dari kewenangannya kepada Kepala Kepolisian Kesatuan Kewilayahan dan Kepala Satuan Induk Organisasi di Lingkungan Mabes Polri untuk mengatur tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri dilingkungan kesatuannya masing-masing ;----------------------------------------------------------------------------Pada Bab II PASAL DEMI PASAL angka 5 PEMBERHENTIAN SISWA,PENGAKHIRAN DINAS DAN MEMPERTAHANKAN DALAM DINAS AKTIF ANGGOTA POLRI ; ---------------------------------------------------huruf b. Pengakhiran Dinas dan mempertahankan Dalam
Dinas Aktif
Anggota Polri : Angka 12 : Pengakhiran Dinas Anggota Polri dengan kepangkatan......
34 kepangkatan Aiptu kebawah yang sifatnya Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) di Kewilayahan, Kapolri melimpahkan kewenangannya kepada Kapolda ;--------------------------------------------------------------------------Angka 13 : Surat Keputusannya diterbitkan dan ditandatangani oleh Kapolda ;-------------------------------------------------------------------------------------Pengakhiran
dinas
Polri
dengan
kepangkatan
AIPTU
kebawah
dilimpahkan kewenangannya kepada Kapolda dan dilingkungan Mabes Polri dilimpahkan kewenangannya kepada De SDM Kapolri ; ----------------4. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol: SKEP/993/XII/2004 tanggal 29 Desember 2004 tentang Pedoman Administrasi Pengakhiran Dinas Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada bagian Lampiran Bab III Administrasi Angka 2.Tataran Kewenangan huruf. B. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri ;------------------------------------------------------------------------------------------angka 4 : Kapolri melimpahkan kewenangan kepada Kapolda untuk pangkat Ajun Inspektur Polisi Satu (Aiptu) kebawah di kewilayahan ;------Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan–ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI) berdasarkan atribusi kewenangan yang diperolehnya berwenang untuk memberhentikan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) dan terhadap kewenangan yang diperolehnya tersebut KAPOLRI telah melimpahkan kewenangannya dalam pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana untuk pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di kewilayahan khususnya dari pangkat Ajun Inspektur Satu (Aiptu) ke bawah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) telah melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) ;---Menimbang, bahwa obyek sengketa aquo dikeluarkan oleh Tergugat (Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau) yang isinya adalah Pemberhentian.........
35 Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Brigadir Satu (Briptu) Freddy, yang mana pangkat Brigadir Satu (Briptu) berada dibawah pangkat Ajun Inspektur Satu dan Briptu Freddy bertugas berada di wilayah Kepolisian Daerah (Polda) Riau maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Riau berwenang untuk menerbitkan obyek sengketa aquo berdasarkan pelimpahan kewenangan yang telah diberikan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) ;------------------------------------------Menimbang,
bahwa
dengan
demikian
Tergugat
yaitu
Kepala
Kepolisian Daerah Riau dalam menerbitan obyek sengketa a quo sudah sesuai dengan kewenangannya ;------------------------------------------------------------------------Menimbang,
bahwa
sebelum
Majelis
Hakim
menguji obyek
sengketa a quo dari segi prosedur penerbitannya terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguji obyek sengketa a quo dari segi substansinya ; -------------------------Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah dan disangkal oleh Tergugat sehingga merupakan dalil tetap yang tidak perlu lagi dibuktikan dan merupakan fakta hukum adalah sebagai berikut ;---------------------1. Bahwa pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Penggugat berawal dari Laporan Polisi No.Pol: LP/31/V/2011/Sie PROPAM tanggal 27 Mei 2011 (vide bukti T-1) dimana Penggugat telah dituduh melakukan pelanggaran berdasarkan pasal 14 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ;------------------------------------------------------------2. Bahwa Penggugat telah diperiksa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 30 Mei 2011 (vide bukti T-3), dan hal tersebut bersesuaian dengan kesaksian sdr Syahroni, SE di depan persidangan ;------------------3. Bahwa Penggugat sudah menjalani Sidang Komisi Kode Etik Polri, dimana berdasarkan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT KKEP/03/IV/2013/KKEP tanggal 10 April 2013. dimana Penggugat terbukti telah melanggar Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah.........
36 Pemerintah Nomor: 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian
Negara
Republik
Indonesia
dan
diberi
hukuman
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dar i Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia (vide bukti P-14 dan T-5) ;--------------------------4. Bahwa terhadap Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT
KKEP/03/IV/2013/KKEP
tanggal
10
April
2013
Penggugat
mengajukan permohonan banding melalui orang tua Penggugut, dimana berdasarkan Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT BANDING/03//VI/2013/KOM BANDING tanggal 07 Juni 2013 (vide bukti T-6) Penggugat direkomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena telah melanggar Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor: 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ;------------------------------------------------------------5. Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau
Nomor:
Kep/380/VII/2013
tanggal
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari
24
Juli
2013
Dinas POLRI
tentang
atas nama
Briptu Freddy (Penggugat) yang menjadi objek sengketa (vide bukti P-3 dan T-7) ; ------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa selebihnya dalil-dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat sehingga harus dibuktikan lebih lanjut kebenarannya dalam persidangan ini, sebagaimana beban pembuktian yang ditetapkan adalah seperti yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-------------------------------------Menimbang, bahwa dari bukti-bukti sebagai alat bukti yang sah, yang diajukan ke persidangan oleh para pihak adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara dan sesuai dengan kekhususan Peradilan Tata Usaha Negara, di mana Hakim bersifat aktif, maka hanya alat bukti yang relevan saja yang dipergunakan.........
37 dipergunakan untuk dipertimbangkan, sedangkan bukti-bukti yang irrelevan telah dikesampingkan ; ----------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim akan menguji obyek sengketa a quo dari segi substansinya ;------Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati obyek sengketa (vide bukti P-3 dan T-7), maka substansi obyek sengketa a quo adalah Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Penggugat karena Penggugat telah melanggar Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Repubik Indonesia ;-------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, berbunyi : Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik apabila: a. meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut ; --------------------------------------Menimbang, bahwa selain itu Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 19 ayat (1) huruf b berbunyi: Sidang KEPP dilakukan terhadap pelanggaran; b. Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri ;---------Menimbang, bahwa berdasarkan
Peraturan Kepala Kepolisian
Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 21 ayat (3) huruf e berbunyi: Sanksi administrasi berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan kepada pelanggar KEPP yang melakukan pelanggaran meliputi : e. meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut ;-------------------------------Menimbang,...........
38 Menimbang, bahwa selain itu dalam Surat Keputusan Kapolri No.Pol :SKEP/993/XII/2004
tanggal
29
Desember
2004
pada
Lampiran
3.
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia huruf a. Kriteria Pemberhentian Tidak Dengan Hormat ;------------------Menimbang, tersebut,
maka
bahwa
Anggota
berdasarkan
Kepolisian
Negara
ketentuan-ketentuan Republik
Indonesia
hukum dapat
diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 dan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan keputusan Komisi Kode Etik Profesi Polri yaitu sanksi administrasi yang berupa rekomendasi PTDH sebagai anggota Polri, hal mana dikenakan terhadap Terduga pelanggar (Penggugat) ;--------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Penggugat karena Penggugat telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Pasal 14 ayat (1) huruf a sebagaimana subtansi dari obyek sengketa a quo telah benar atau tidak, maka Majelis Hakim akan melihat terlebih dahulu mengenai Keputusan Komisi Kode Etik Polri yang menyidangkan Penggugat yang menjadi dasar terbitnya obyek sengketa ; --------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-14 dan bukti T-5 yaitu tentang
Putusan
Sidang
Komisi
Kode
Etik
Polri
Nomor:
PUT
KKEP/03/IV/2013/KKEP tanggal 10 April 2013 yang pada pokoknya disimpulkan bahwa Penggugat tidak masuk dinas secara berturut-turut lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja ;-----------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada bagian memutuskan yang pada pokoknya Penggugat : ------------------------------------------1. Terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 14 ayat 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 3003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri ;---------------------------------------------------------2. Menjatuhkan.........
39 2. Menjatuhkan sanksi : Sanksi bersifat Rekomendasi berupa PTDH sebagai anggota Polri ;-----------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Penggugat tidak masuk dinas lebih dari 30 (tiga puluh) hari berturut-turut dari tanggal 25 Maret 2011 s/d 20 Mei 2011 berdasarkan Absensi Harian Personil Sat Sabhara (vide bukti P-15,16,17 dan T2), dimana bukti absensi Harian Personil Sat Sabhra berasal dari fotocopy ;-----Menimbang,
bahwa
Majelis Hakim dalam persidangan
selalu
membebankan kepada Tergugat agar dapat menghadirkan absensi harian personil sat sabhara yang asli, namun Tergugat tidak dapat menghadirkan absensi tersebut ;-----------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Laporan Polisi Nomor : LP/31/V/2011/Sie Propam tanggal 27 Mei 2011 (vide bukti T-1), dimana dalam laporan tersebut Penggugat dinyatakan tidak melakukan tugas sebanyak 47 (empat puluh tujuh) hari kerja berturut-turut dari tanggal 25 Maret 2011 s/d 20 Mei 2011 ;-----------------------------Menimbang,
bahwa
berdasarkan
kesaksian
sdr
Syahrial
di
persidangan selaku dokter dari Penggugat, pada tahun 2011 Penggugat ada meminta surat keterangan sakit ;---------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan surat pernyataan Briptu Refky Maratuspa tanggal 15 Januari 2014 (vide bukti P-21), dimana Penggugat dari tanggal 25 maret 2011 sampai dengan 31 Maret 2011 melakukakan kegiatan pengamanan kampanye di Kabupaten Kuansing ;-----------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, dari bukti P15,16,17 dan T-2 dan dikaitkan dengan bukti T-1 yang berupa
Laporan Polisi
Nomor : LP/31/V/2011/Sie Propam tanggal 27 Mei 2011, yang menjadikan dasar dilakukan sidang komisi kode etik, terhadap Penggugat, bahwa dasar laporan polisi yang berawal dari absensi harian tersebut hanyalah fotocopy dari foto copy yang tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan oleh Tergugat ;---------------Menimbang,……
40 Menimbang, bahwa terhadap hal-hal tersebut diatas, dan guna untuk mencari kebenaran material, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Laporan Polisi Nomor : LP/31/V/2011/Sie Propam tanggal 27 Mei 2011, yang berasal dari absensi harian
yang
hanya fotocopy
yang tanpa diperlihatkan aslinya
dipersidangan secara yuridis diragukan keabsahanya ;----------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena dasar dari penerbitan objek sengketa aquo yaitu berupa Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor: Kep/380/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI khusus atas nama Briptu Freddy (vide bukti P-3 dan T-7) , berangkat dari absensi harian (vide bukti P-15,16,17 dan T-2) dan loporan polisi.Nomor : LP/31/V/2011/Sie Propam tanggal 27 Mei 2011(vide bukti T-1) ;---Menimbang, bahwa dengan berdasarkan bukti absensi harian yang tidak diperlihatkan aslinya di persidangan, dan dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang
Pemberhentian Anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia Pasal 14 ayat (1) huruf a, yang tuduhkan oleh Tergugat kepada Penggugat dalam menerbitkan objek sengketa aquo, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan absensi harian yang hanya berupa foto copy dari fotocopy tanpa dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, sehingga Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang
Pemberhentian
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya Pasal 14 ayat (1) huruf a tersebut tidak bisa serta merta diterapkan pada diri Penggugat ;------------Menimbang, bahwa oleh karena dasar penerbitan objek sengketa aquo Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor: Kep/380/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI khusus atas nama Briptu Freddy (vide bukti P-3 dan T-7), yang tidak sesuai
dengan
Peraturan
Pemerintah
Nomor 1 Tahun 2003 tentang
Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya Pasal 14.................
41 14 ayat (1) huruf a, dikarenakan dasar absensi harian yang diragukan keabsahannya secara yuridis, maka Majelis Hakim berpendapat pemberhentian Penggugat sebagai anggota
terhadap
kepolisian Negara Republik
Indonesia tidak dibenarkan secara hukum ; -------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan dari subtansial bahwa Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor: Kep/380/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI atas nama Penggugat (Briptu Freddy) telah melanggar peraturan perundangundangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik (AUPB) khususnya asas kecermatan dan asas kepastian hukum ;----------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan dari subtansial Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor: Kep/380/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari
Dinas POLRI
adalah cacat hukum secara
atas nama Penggugat (Briptu Freddy)
subtansial, oleh karenanya tuntutan Penggugat
supaya keputusan tersebut dinyatakan batal beralasan hukum untuk dikabulkan; Menimbang,
bahwa
berdasarkan
pertimbangan-pertimbangan
tersebut diatas maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka sudah sepatutnya Tergugat untuk merehabilitasi nama baik Penggugat ;---------Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -------------------Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor. 5 Tahun .............
42 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka bukti-bukti selebihnya
setelah
dipertimbangkan
ternyata
tidak
relevan
untuk
dipertimbangkan dalam putusan ini, namun alat bukti tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;----------------------------------------------------------------------------Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor .51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;----------------------------------------------MENGADILI 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;--------------------------2. Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor: Kep/380/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI
atas nama Penggugat (Briptu
Freddy) ;--------------------------------------------------------------------------------------3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala KepolisianDaerah Riau Nomor: Kep/380/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI atas nama Penggugat (Briptu Freddy) ;----------------------------------------------------4. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baik Penggugat atau memulihkan harkat dan martabat Penggugat sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia ;----------------------------------------------------------------------5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp.
158.500,- (seratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;----------------Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah
Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Pekan Baru pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 oleh kami Guruh Jaya Saputra, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, Hujja Tulhag, SH., MH dan Dwika Hendra Kurniawan, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2014 telah diucapkan...........
43 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Tagor Sihombing, SmHk Panitera
Pengganti
pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekan Baru, dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat ;-------------------------------------------
Hakim Anggota I,
HUJJA TULHAQ, SH.,MH.
Ketua Majelis Hakim,
GURUH JAYA SAPUTRA SH.
Hakim Anggota II,
DWIKA HENDRA KURNIAWAN, SH Panitera Pengganti,
TAGOR SIHOMBING, Sm.Hk.
44 Perincian Biaya Perkara : - PENDAFTARAN GUGATAN
:
Rp.
30.000.-
- ATK
:
Rp.
50.000.-
- PANGGILAN
:
Rp.
67.500.-
- MATERAI
:
Rp.
6.000.-
- REDAKSI
:
Rp.
5.000.-
:
Rp. 158.500.-
JUMLAH
(Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah)
45 Biaya Salinan : Materai
: Rp.
6.000.-
Legalisasi tanda tangan
: Rp.
10.000.-
Penyerahan Salinan Putusan : Rp.
13.200.-
Jumlah
29.200.-
: Rp.
(Dua Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah).-
Untuk Salinan Sesuai dengan Aslinya Diberikan untuk dan atas permintaan KUASA HUKUM PENGGUGAT An: SANGGAM MARBUN, SH Pekanbaru,
Pebruari 2014
PANITERA,
Drs. F A U Z A N, SH .NIP: 19590907 198303 1008 .-
46
P U T U S A N NOMOR: 17/G/2013/PTUN-Pbr “DEMI KEADILAN YANG BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dengan pertimbanganpertimbangan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara antara : ---------------------------EDI CANDRA :
Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat Asrama Polisi Polres Rokan
Hulu,
Kelurahan
Pasir
Pangaraian,
Kecamatan
Rambah, Kabupaten Rokan Hulu ; Pekerjaan Mantan Anggota POLRI :-----------------------------------------------------------------------Dengan ini memberi kuasa kepada :----------------------------------1. Donal Alfari Pakpahan, SH.
2.
Iskandar Halim, SH
3. Ridwan, SH
4.
M.Taufik, SH.MH;
Semuanya Adalah Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum DONAL ALFARI PAKPAHAN & REKAN berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta No: 20.B Lt. II Pasar Pagi Arengka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2013 ; Selanjutnya disebut sebagai............................. PENGGUGAT; MELAWAN
Nama Jabatan : Berkedudukan di:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH RIAU ; Jalan Jend. Sudirman Nomor: 3 Pekanbaru,dengan Surat Kuasa Nomor:- tanggal 29 April 2013 atas nama :-------------1. AKBP ARIADI EFFENDI, SH.S.IK,MH ; 2. KOMPOL WISMAR, SH.MH ; 3. NERWAN,SH ; Selanjutnya disebut sebagai..............................TERGUGAT;
47 -. Telah............... -. Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 17/Pen.MH/2013/PTUN.Pbr tanggal 17 April 2013 tentang Penunjukan - Telah
Majelis
membaca
Hakim
Surat
yang
Penetapan
memeriksa Ketua
perkara
Majelis
tersebut ;
Hakim
Nomor:
17/Pen.MH/2013/PTUN.Pbr tanggal 19 April 2013 tentang Pemeriksaan Persiapan ;-----------------------------------------------------------------------------------------. Telah
membaca
Surat
Penetapan
Ketua
Majelis
Hakim
Nomor:
17/Pen.HS/2013/PTUN.Pbr tanggal 13 Mei 2013 tentang Hari Persidangan yang terbuka untuk umum ; -------------------------------------------------------------------. Telah membaca berkas perkara, surat-surat bukti, mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini ;-----------------------TENTANG DUDUKNYA PERKARA: Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 April 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 17 April 2013 di bawah Register Perkara Nomor: 17/G/2013/PTUN-Pbr, dan telah diperbaiki pada tanggal 07 Mei 2013. dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut ;--------------------------------Adapun yang menjadi dasar diajukan gugatan ini adalah sebagai berikut : 1. Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yakni Surat Keputusan Kepala Kepoluisian Daerah Riau Nomor: Kep/32/I/2013 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Edi Candra dengan Pangkat BRIPTU NRP. 83030696 yang dikeluarkan oleh Tergugattanggal 21 Januari 2013, telah memenuhi unsur Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009 yang bersifat Konkrit, Individual, dan Final menimbulkan akibat hukum ;------------------------------------------------------------2. Bahwa Surat Keputusan Kepala Kepoluisian Daerah Riau Nomor: Kep/32/I/2013 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri..............
48 Polri atas nama Edi Candra dengan Pangkat BRIPTU NRP. 83030696 baru diterima dan diketahui oleh Penggugat pada tanggal 31 Januari 2013 pada saat itu Penggugat menghadapi proses hukum /penyidikan oleh Penyidik Polres Rokan Hulu dan ditahan di Rumah Tahanan Negara Cabang Pasir Pangaraian yang sekarang masih diprosespemeriksaan Dakwaan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian atas perkara Nomor Register: 21/Pid.B/2013/PN.PSP:--------------------------------3. Bahwa Penggugat lulus menjadi Anggota Kepolisian Republik Indonesia pada tangggal 28 Juni 2003 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pendidikan
Sekolah
Polisi
Negara
Pekanbaru
Nomor
Pol.SKEP/01/VI/2003 dan kemudian ditempatkan di POLRES ROKAN HULU
berdasarkan
Pol.Skep/256/XII/2003
Petikan tentang
Surat
PENEMPATAN
Keputusan
Nomor:
PERTAMABINTARA
POLRI GELOMBANG I. T.A. 2003 DI LINGKUNGAN POLDA RIAU ditetapkan di Pekanbaru tanggal 30 Desember 2003 ;---------------------------4. Bahwa gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu untuk menggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----------------------------------------------------------------------------5. Bahwa dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor: Kep/32/I/2013 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Edi Candra dengan Pangkat BRIPTU NRP. 83030696 tanggal 21 Januari 2013 oleh Tergugat, telah merugikan Penggugat sebab dilakukan melalui proses yang salah dan sewenangwenang :--------------------------------------------------------------------------------------6. Bahwa Penggugat telah berusaha secara musywarah memohon kepada Tergugat agar kepada Penggugat tidak dipecat dari tugas Anggota Polri karena...................
49 karena kasus yang dihadapinya sekarang belum ada satu keputusan dari Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap namun Tergugat tidak mau mendengar permohonan Penggugat ;----------------------------------Untuk itu Penggugat menempuh dengan cara mengajukan Surat Gugatan ini melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru – Riau untuk dapat kepastian hukum dari cara penerbitan
Surat Keputusan Tata Usaha
Negara yaitu Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor: Kep/32/I/2013 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Edi Candra dengan Pangkat BRIPTU NRP. 83030696 yang dikeluarkan oleh Tergugat
tanggal 21 Januari 2013 secara
sewenang-wenang ;-----------------------------------------------------------------------7. Bahwa Tergugat tidak berhak untuk menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor: Kep/32/I/2013 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Edi Candra dengan Pangkat BRIPTU NRP.83030696 yang dikeluarkan oleh Tergugat tanggal 21 Januari 2013 secara sewenang-wenang dan tidak procedural dan sangat jelas bahwa tindakan Tergugat yang semena-mena tanpa mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan oleh Tergugat atau dengan cara bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Pasal 3 yang berbunyi : “Azas-Azas Umum Penyelenggara Negara meliputi” ;--------------------------------------------------------------------------1.
Azas kepastian hukum ;------------------------------------------------------------
2.
Azas tertib penyelenggara Negara ;--------------------------------------------
3.
Azas profesonalitas ;----------------------------------------------------------------
4.
dan azas akuntabilitas ;------------------------------------------------------------
dengan cara penyalahgunaan wewenang sebagaitolok ukur yang umum dan .................
50 dan pembatasan terhadap kebebasan kebijaksanaan Tergugat yang mempergunakan wewenangnya untuk tujuan lain sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena telah dipecat dari Dinas Anggota POLRI ; Dapat dijadikan objek gugatan tertulis berupa penerbitan Surat Keputusan Kepala
Kepolisian
Daerah
Riau
Nomor:
Kep/32/I/2013
Tentang
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Edi Candra dengan Pangkat BRIPTU NRP.83030696 yang diterbitkan oleh Tergugat sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang merupakan bukti tindakan hukum yang dilakukan Tergugat bersifat kongkrit, individual dan dapat menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat ;----------------------------------------------------------------------------------8. Bahwa berdasarkan uraian diatas ternyata Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut cacat hukum sebab telah dikeluarkan bertentangan dengan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi :---------------------------------------------------(1). Pembinaan Kemampuan profesi pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselenggarakan melalui pembinaan etika profesi dan pengembangan pengetahuan serta pengalamannya dibidang teknis Kepolisian melalui pendidikan secara berjenjang ;--------------------------Karena
Tergugat
tidak
pernah
memberi
kesempatan
kepada
Penggugat untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan kepada Penggugat selama ditempatkan menjadi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Rokan Hulu dan hal tersebut bertentangan dengan perintah Pasal 32 ayat (1)Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 dan dalam proses penerbitan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yakni Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor: Kep/32/I/2013 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Edi Candra dengan Pangkat BRIPTU NRP.83030696 tersebut sangat bertentangan dengan
51 kenyataan yang dihadapi Penggugat sebab Penggugat tidak pernah dihadapkan kemuka Sidangan Etika Profesi POLRI hingga gugatan ini didaftarkan hingga gugatan ini didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru ;---Maka :
berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat mohon kepada
Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru–Riau untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dengan putusan yang amarnya sebagai berikut :------------------------------------------------------------------------------------------------1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya:-------------------------------2. Menyatakan batal
atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kepolisian
Daerah Riau Nomor: Kep/32/I/2013 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Edi Candra dengan Pangkat BRIPTU NRP. 83030696 tanggal 21 Januari 2013 ;---------------------------------------------3. Memerintahkan
Tergugat
untuk
mencabut
Surat
Keputusan
Kepala
Kepolisian Daerah Riau Nomor: Kep/32/I/2013 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Edi Candra dengan Pangkat BRIPTU NRP. 83030696 yang dikeluarkan tanggal 21 Januari 2013; 4. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi Hak Penggugat dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;---------------------------5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;----------------------------Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam persidangan tanggal 13 Mei 2013 telah mengajukan Jawabannya adalah sebagai berikut :-------------------------------------------------------------------------------------Untuk dan atas nama tergugat dengan ini mengajukan dalil-dalil sebagai jawaban seperti tersebut dibawah ini : Bahwa tergugat menolak seluruh dalil – dalil yang dikemukakan oleh penggugat, kecuali yang dengan tegas dan jelas diakui oleh tergugat : 1. Bahwa pemberhentian tidak dengan hormat terhadap penggugat (BRIPTU EDI CANDRA) telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur
52 serta mekanisme hukum yang berlaku dalam instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia Peraturan Pemerintah RI No. 1 tahun 2003 dan Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2006 yaitu : 1)
adanya Laporan Polisi Nomor : 01 / III / 2012 / Propam Res Rohul tanggal 21 Maret 2012 an. BRIPTU EDI CANDRA telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I dan telah disidangkan di Pengadilan
Negeri
Pasir
195/Pid.B/2011/PN.PSP
Pangaraian
dengan
putusan
nomor
:
tanggal 13 September 2011 menyatakan
terdakwa BRIPTU EDI CANDRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah
melakukan
tindak
pidana
penyalahgunaan
narkotika golongan I bagi diri sendiri menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDI CANDRA, pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (in krach).------------------------2)
berdasarkan Laporan Polisi tersebut dan putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian nomor : 195/Pid.B/2011/PN.PSP tanggal 13 September 2011, Unit
P3D
/ Provos Polres Pasir Pangaraian, melakukan
pemeriksaan dengan mengumpulkan bukti-bukti yang berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh EDI CANDRA yang dihimpun menjadi 1 (satu) berkas perkara dan administrasi lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam internal Polri (PP No. 1 tahun 2003 dan Peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2006).-------------------------3)
bahwa dari hasil pemberkasan tersebut Provos Polres Rokan hulu (unit P3D), melimpahkan berkas perkara tersebut kepada Ankum terperiksa / penggugat (Kapolres Rohul), selanjutnya Ankum terperiksa meminta saran pendapat hukum ke Bidkum Polda Riau guna menentukan arah penyelesaian perkara tersebut.--------------------------------------------------
53 4)
selanjutnya atas permintaan Kapolres Rohul selaku ankum terperiksa, Bidkum Polda Riau telah mengeluarkan pendapat dan saran hukum nomor : R / 96 / II / 2012 / Bidkum tanggal 16 Februari 2012 yang intinya berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terperiksa / penggugat secara yuridis materil dan formil telah memenuhi unsur pasal 12 ayat 1 huruf (a) PP No. 1 tahun 2003, menyarankan agar terperiksa disidangkan dalam sidang komisi kode etik Polri Polres Rohul.-------------
5)
berdasarkan analisa berkas perkara dan saran pendapat hukum dari Bidkum Polda Riau, pada tanggal 29 Agustus 2012 pejabat pembentuk Komisi Kode Etik (Polres Rohul) membentuk susunan Komisi kode etik untuk menyidangkan terperiksa, dengan surat keputusan pembentukan Komisi Kode etik Nomor : Skep/03/VIII/ 2012.-------------------------------
6)
bahwa setelah dibentuknya susunan sidang Komisi Kode Etik maka pada
tanggal
8
November
terperiksa/penggugat
EDI
2012,
CANDRA
Komisi dan
yang
menyidangkan
setelah
mendengarkan
keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti lainnya di Persidangan, EDI CANDRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1) huruf (a) PP RI No. 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian anggota Polri; yaitu “ anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, apabila di pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia”.--------------------------------7)
bahwa setelah adanya putusan sidang Komisi Kode Etik terhadap terperiksa BRIPTU EDI CANDRA Nomor : Kep/ 03/XI/2012/PROPAM tanggal 8 November 2012, selanjutnya Ketua komisi kode etik
54 memberikan saran pertimbangan / rekomendasi kepada Pejabat pembentuk
komisi
kode
etik
(Kapolres),
selanjutnya
Ankum
meneruskan ke Kapolda Riau untuk diterbitkan surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat an. BRIPTU EDI CANDRA ;---------8)
bahwa
Kapolda
Riau
setelah
menerima
saran
pertimbangan
rekomendasi dari Komisi kode etik Polres Rohul, selanjutnya Kapolda Riau sebelum mengambil keputusan menerbitkan surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat, terlebih dahulu Kapolda Riau / tergugat meminta pertimbangan / saran / rekomendasi dari satuan kerja dilingkungan Polda Riau, untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam menerbitkan surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat,
selanjutnya
Kapolda
Riau/tergugat
setelah
menelaah
pertimbangan/saran tersebut, kemudian Kapolda Riau / terggugat menerbitkan surat keputusan Pemberhentian tidak dengan hormat an. BRIPTU EDI CANDRA Nomor : Kep/32/I/2013 tanggal 21 Januari 2013, hal ini sesuai dengan keputusan Kapolri No. Pol.: Kep / 74 / XI / 2003 tanggal 11 Nopember 2003 yang pada intinya menyatakan bahwa wewenang
Kapolri
didelegasikan
kepada
Kapolda
Riau
tentang
pengakhiran dinas anggota Polri yang berpangkat Aiptu kebawah yang sifatnya (PTDH) termasuk terperiksa ;----------------------------------------2.
Bahwa dalil penggugat pada poin 2 halaman 2 tidak benar dalil penggugat yang menyatakan bahwa penggugat baru menerima surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat atas diri penggugat, Nomor : Kep/32/I/2013 tanggal 21 Januari 2013 pada saat penggugat menghadapi proses hukum penyidikan oleh penyidik Polres Rohul dan ditahan dirumah tahanan Pasir Pangaraian ;------------------------------------------------------------
55 Bahwa dalil-dalil tersebut
tidaklah
ada
hubungannya dengan
surat
pemberhentian tidak dengan hormat yang dilakukan oleh penggugat karena kewajiban dari tergugat untuk menyampaikan surat keputusan tersebut ;---3.
Bahwa statement penggugat pada poin 5 dan 6 halaman 2 yang menyatakan surat keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri an. BRIPTU EDI CANDRA dilakukan oleh penggugat melalui prosedur yang salah dan sewenang-wenang dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap ;--------------------------------------------------------------Bahwa pemberhentian tidak dengan hormat yang dilakukan terhadap penggugat dalam hal ini BRIPTU EDI CANDRA Nrp 83030696 BA Sitipol Polres Rohul karena melakukan tindak pidana narkotika dan melanggar pasal 12 ayat (1) huruf (a) PP RI No. 1 tahun 2003 dan telah dilakukan proses pemberhentiannya sesuai dengan prosedur yaitu peraturan perundangundangan tentang pemberhentian anggota Polri dan dilakukan melalui sidang komisi kode etik Polri Perkap No. 8 tahun 2006 dan menurut kewenangannya Kapolda berhak memberhentikan anggota Polri yang berpangkat Aiptu ke bawah, oleh sebab itu tidak benar pemberhentian tersebut dilakukan sewenang-wenang ;--------------------------------------------Bahwa perlu penggugat pahami pemberhentian tidak dengan hormat yang dilakukan terhadap penggugat BRIPTU EDI CANDRA bukan terhadap perkara yang dihadapinya sekarang (perkara tindak pidana yang lain) yang masih dalam proses penyidikan Polres Rokan Hulu, sementara perkara yang terdahulu telah berkekuatan hukum tetap dan hukuman pidananya telah dijalani oleh penggugat sebagaimana surat pelepasan dari Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Pasir Pangaraian tanggal 18 Januari 2012 ;--------
4.
Bahwa keputusan tergugat / Kapolda Riau a quo menerbitkan obyek sengketa tidaklah bertentangan dengan azas umum pemerintahan yang baik, karena dalam penerbitan obyek sengketa tergugat telah menempuh
56 mekanisme yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan secara materil telah memenuhi unsur pasal 12 PP RI No. 1 tahun 2003 dan secara formil Perkap No. 8 tahun 2006 dan azas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana dimaksud penggugat dalam poin 7 halaman 3 justru dengan adanya penerbitan objek sengketa azas kepastian hukum terpenuhi serta azas akuntabilitas, tertib penyelenggaraan Negara karena penggugat malahan melakukan tindak pidana baru yaitu pemerasan dengan korban JULIANA SIRAIT (sedang dalam proses penyidikan) di Kec. Rambah Hilir Rohul dan tidak membuat efek jera bagi penggugat dan tidak benar tuduhan penggugat yang menyatakan penggugat telah mempergunakan wewenangnya dengan tujuan lain karena pemberhentian tidak
dengan
hormat
dilakukan
atas
perintah
undang-undang
dan
memperbaiki citra Polri di tengah masyarakat (trust building) salah satu program Polri ;------------------------------------------------------------------------5.
Tentang dalil penggugat pada poin 8 halaman 3 yang menyatakan putusan tersebut cacat hukum sebab bertentangan dengan pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI tidak dilakukan pembinaan profesi ;------------------------------------------------------Bahwa pernyataan tersebut tidaklah berdasar dan cenderung memberikan pemahaman yang salah karena pembinaan profesi yang dimaksud dalam undang-undang tersebut adalah pembinaan yang dilakukan oleh institusi Polri bagi seluruh anggota Polri dalam rangka peningkatan kemampuannya secara umum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya secara berjenjang sesuai dengan tingkatan yang ada dalam institusi Polri bukan terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana dan tidak benar sinyalemen penggugat dalam proses pemberhentiannya penggugat tidak pernah dihadapkan dimuka sidang karena berdasarkan berita acara sidang dan foto sidang komisi kode etik terperiksa (tergugat) hadir dalam persidangan dan bukan dalam perkara yang lain ;---------------------------------
57 Bahwa berdasarkan tradisi yang berlaku dilingkungan Polri pada setiap apel pagi maupun siang para pimpinan / komandan telah memberikan arahan / nasehat kepada bawahannya agar menghindari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum dan menjauhi tindak pidana terutama yang berkaitan dengan narkoba, dan sebagai tindak lanjut pembinaan tersebut para pimpinan kesatuan termasuk Kapolda Riau dan Kapolres Rohul telah memerintahkan kepada setiap personel Polri dilingkungan Polda Riau termasuk penggugat untuk membuat pernyataan untuk tidak terlibat dalam perkara narkoba dan bersedia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Polri, apabila melanggar pernyataan tersebut, dengan demikian tergugat telah melaksanakan azas-azas umum pemerintahan yang baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;---------------------------------------------------Berdasarkan fakta-fakta / alasan–alasan hukum tersebut diatas, disimpulkan bahwa proses Pemberhentian Tidak Dengan Hormat ( PTDH ) terhadap BRIPTU EDI CANDRA (penggugat) telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ditentukan dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku dan sah menurut hukum ;-------------------------------------------------------Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat, yang menyidangkan perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :-------------------------------------------------------------------------------------1)
Menolak seluruh gugatan penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;----------------------------------------
2)
Menyatakan surat keputusan Kapolda Riau Nomor : Kep/32/I/2013 tanggal 21 Januari 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari dinas Polri (PTDH) atas nama BRIPTU EDI CANDRA adalah sah menurut hukum ;
3)
Menolak tuntutan rehabilitasi dari penggugat ;------------------------------------
58 4)
Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada penggugat ;--------------------------------------------------------------------------Menimbang, terhadap Jawaban Tergugta tersebut, Penggugat telah
mengajukan Repliknya pada tanggal 20 Mei 2013 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya pada tanggal 27 Mei 2013 ;-----Menimbang,
bahwa
untuk
menguatkan
dalil-dalil
gugatannya
Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-1, P-2,P-5,P-6,P-7,P-8 dan P-11sehingga diterima sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan ini dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 adalah sebagai berikut : 1. Bukti P-1 : Fotocopy
Petikan
Surat
Keputusan
Nomor:
Pol.Skep/334/VI/2003 terntang Penggangkatan dan Penggajian Siswa Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Gelombang I Tahun 2003 tanggal 16 Juni 2003 ;-------------------------------------2. Bukti P-2 : Fotocopy
Surat
Tanda
Lulus
Sekolah
Bintara
Polri
Reg.No.Polri: IJZ/588/VI/2003-SPN tanggal 28 Juni 2003 ;------3. Bukti P-3 : Fotocopy Petikan Surat Keputusan No.Pol:Skep/380/VI/2003 4. Bukti P-4 : Fotocopy No:
Petikan
Surat
Pol.Skep/256/XII/2003
tentang
Keputusan Penempatan
Pertama
Bintara Polri Gelombang I. T.A. 2003 dilingkungan Polda Riau tanggal 30 Desember 2003 ;----------------------------------------------5. Bukti P-5 : Fotocopy
Kartu
Tanda
Anggota
Polri No.Pol:
KTAP/134/IV/2009 ;---------------------------------------------------------6. Bukti P-6 : Fotocopy
Petikan
Putusan
No. 195/Pid.B/2011/PN.PSP
tanggal 13 September 2011 ;---------------------------------------7. Bukti P-7 : Fotocopy Surat Panggilan No. SP/181XI/2012/Propam ;----8. Bukti P-8 : Fotocopy
Keputusan
Komisi
Kode
Etik Polri Nomor:
Kep/ 03/XI/2012/PROPAM tanggal 8 November 2012 ;-----------
59 9. Bukti P-9 : Fotocopy Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor: Kep/32/I/2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama BRIPTUEDI CANDRA NRP.83030696 Anggota Sitipol Polres Rohul ;----------------------10. Bukti P-10 : Fotocopy
Tanda Terima Petikan Surat Keputusan Kapolda
Riau Nomor: Kep/32/I/2013 tanggal 21 Januari 2013 tentang PTDH dari Dinas Polri An.
BRIPTU
EDI CANDRA NRP
83030696 Anggota Sitipol Polres Rohul ;-----------------------------11. Bukti P-11 : Fotocopy Klipeng Koran Riau Ekspos edisi 25 tanggal 15-12 April 2013 :--------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti T-1, T-3,T-5,T-6,T-7,T-8,T-9,T10,T-12 dan T-13 sehingga diterima sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan ini dengan diberi tanda T-1 sampai dengan T-14 adalah sebagai berikut : 1. Bukti T-1 : Fotocopy Laporan Polisi Nomor : 01/III/2012/RIAU/Propam Res Rohul tanggal 21 Maret 2012 ; 2. Bukti T-2 : Fotocopy Petikan Putusan No.195/Pid.B/2011/PN.PSP tanggal 13 September 2011 3. Bukti T-3 : Fotocopy Surat lepas Nomor: W4.Ef.PK/02.02-2010 tanggal 18 Januari 2012 ; 4. Bukti T-4 : Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan EDI CANDRA tanggal 24 Juni 2011 dan tanggal 18 Januari 2012 ; 5. Bukti T-5 : Fotocopy saran pendapat hukum terperiksa atas nama BRIPTU EDI CANDRA NRP 83030696 Anggota Sitipol Polres Rohul; 6. Bukti T-6 : Fotocopy
Surat Keputusan Nomor: Skep/03/VII/2012 tentang
Pembentukan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
60 7. Bukti T-7 : Foto
copy
Keputusan
Komisi
Kode
Etik
Polri
Nomor:
Skep/03/X/2012/Propam tentang Putusan Sidang Komisi tanggal 08 Nopember 2012 ; 8. Bukti T-8 : Fotocopy Surat Pernyataan atas nama EDI CANDRA tanggal 04 April 2006 ; 9. Bukti T-9 : Fotocopy pertimbangan Pemberhentian Tidak dengan Hormat BRIPTU EDI CANDRA NRP 83030696 Anggota Sitipol Polres Rokan Hulu ; tanggal 10 Nopember 2012, 10.Bukti T-10: Fotocopy foto sidang Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (KKEP) terperiksa BRIPTU EDI CANDRA NRP 83030696 Anggota Sitipol Polres Rokan Hulu tanggal 10 Nopember 2012 ; 11.Bukti T-11: Fotocopy Daftar Hadir Sidang KKEP an. terperiksa BRIPTU EDI CANDRA NRP 83030696 hari Kamis, 29 Maret 2012 tempat AULA Polres Rokan Hulu ; 12.Bukti T-12: Fotocopy Peraturan Pemerintah Nomor.1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Republik Indonesia -----------13.Bukti T-13: Fotocopy
Peraturan
Kepala
Kepolisian
Negara
Republik
Indonesia Nomor: POL: 8 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik
Indonesia ;-----------------------------------------------------------------------14.Bukti T-14 : Fotocopy Salinan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor: Kep/32/I/2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI atas nama BRIPTU EDI CANDRA NRP: 83030696 BA Sitipol
Polres Rokan Hulu tanggal 21
Januari 2013 ;------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dalam persidangan ini kuasa hukum Penggugat maupun kuasa hukum Tergugat tidak mengajukan saksi cukup dengan buktibukti surat yang telah diajukan pada persidangan yang lalu ;---------------------------Menimbang,
bahwa
dalam
persidangan
ini,
Penggugat
tidak
mengajukan Kesimpulannya namun Tergugat mengajukan Kesimpulannya dipersidangan pada tanggal 17 Juni 2013, yang untuk selengkapnya telah
61 termuat dalam berita acara persidangan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;------------------------------------------------------------------------------------------TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya telah mengajukan tuntutan pembatalan atau dinyatakan tidak sah Keputusan Tergugat yaitu Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor: Kep/32/I/2013 tanggal 21 Januari 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama EDI CANDRA, Pangkat Briptu, Nrp. 85030696, Jabatan Anggota Sitipol, Kesatuan Polres Rokan Hulu, oleh karena diterbitkan telah bertentangan dengan Peraturan
Perundang-Undangan
yang
berlaku
dan
Asas-Asas
Umum
Pemerintahan Yang Baik dan sangat merugikan kepentingan Penggugat ;-------Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 13 Mei 2013 dimana setelah diteliti ternyata jawaban Tergugat tersebut tidak memuat eksepsi akan tetapi langsung memuat pokok perkara yang pada pokoknya menyangkal seluruh dalil gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Penggugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur serta mekanisme hukum yang berlaku dalam instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2003 dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2006 ;----------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 20 Mei 2013 yang pada pokoknya menerangkan tetap pada dalil-dalil gugatannya, dan atas Replik tersebut, Tergugat telah menyampaikan Duplik tertanggal 27 Mei 2013 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawabannya semula ;-------------------Menimbang,.............
62 Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-11, tanpa mengajukan saksi walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu ;--------Menimbang,
bahwa
selanjutnya
untuk
menguatkan
dalil-dalil
sangkalannya, Tergugat telah menyerahkan bukti tertulis yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-14, tanpa mengajukan saksi walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu ;----------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang,
bahwa
selanjutnya
berdasarkan
jawab-jinawab
dan
pemeriksaan bukti-bukti para pihak yang diajukan selama dipersidangan, dihubungkan dengan segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :------------------------------------------ Bahwa Penggugat adalah Anggota Kepolisian Republik Indonesia Anggota Sitipol Polres Rokan Hulu dengan pangkat BRIPTU, NRP : 85030696 ;--------- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangarayan Nomor : 195/Pid.B/2011/PN.PSP tanggal 13 September 2011, Penggugat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri dan dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan telah berkekuatan hukum tetap (vide bukti P-6=T-2) ;------------------------------------------------------------------------------------------ Bahwa
berdasarkan
Keputusan
Komisi
Kode
Etik
Polri
Nomor
:
SKep/03/XI/2012/PROPAM tanggal 8 November 2012 tentang Putusan Sidang Komisi, Penggugat dijatuhi sanksi berupa : ”PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA” (vide bukti P-8) ;--------------------------------------------------------------- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor : Kep/32/I/2013 tanggal 21 Januari 2013, Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Polri (vide bukti P-9=T-14) ;-------------------------------Menimbang,..............
63 Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mengacu pada syarat-syarat sahnya Keputusan yang meliputi wewenang, prosedur dan substansi serta asas penggunaan wewenang sebagai konsep hukum publik yang mengandung unsur pengaruh, dasar / sumber hukum wewenang dan konformitas hukum sebagai standard
untuk
menguji
penggunaan
wewenang,
Majelis
Hakim
akan
memberikan penilaian hukum perihal:---------------------------------------------------------1.
Apakah penerbitan Keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa menimbulkan pengaruh yang berakibat pada dirugikannya kepentingan Penggugat ?------------------------------------------------------------------------------------
2.
Apakah Tergugat mempunyai wewenang untuk menerbitkan Keputusan yang menjadi obyek sengketa tersebut dalam perspektif dasar hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengatur wewenang Tergugat ?-----
3.
Apakah penggunaan wewenang Tergugat dalam menerbitkan Keputusan yang menjadi obyek sengketa telah memenuhi prosedur dan substansi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai standar penilaian wewenang ?--------------Menimbang, bahwa perihal ada tidaknya pengaruh yang ditimbulkan oleh
Keputusan Tergugat sehingga mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan, Majelis Hakim mempertimbangkannya dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada intinya menyatakan bahwa gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang berisi tuntutan agar suatu Keputusan Tata Usaha Negara dinyatakan batal atau tidak sah hanya dapat diajukan oleh seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, sehingga atas dasar ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dikategorikan mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk...............
64 untuk secara sah menurut undang-undang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan gugatannya dapat diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara apabila terdapat kerugian kepentingan Penggugat sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut dan terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian kepentingan Penggugat dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (causal verband);-------------------------------------------------------Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepentingan mengandung dua arti yaitu kepentingan yang menunjuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan kepentingan berproses. Kepentingan yang menunjuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum artinya adanya hubungan kausalitas secara langsung yang bersifat yuridis dan pribadi antara Penggugat dan obyek gugatan, sedangkan kepentingan berproses adalah tujuan yang hendak dicapai oleh Penggugat dengan mengajukan gugatan tersebut ;---------------------------------------Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat halaman 2 angka 3 disebutkan bahwa Penggugat lulus menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pendidikan Sekolah Polisi Negara Pekanbaru N0. Pol SKEP/01/VI/2003 dan kemudian ditempatkan di
Polres
Rokan
Hulu
berdasarkan
Petikan
Surat
Keputusan
No.Pol:
Skep/256/XII/2003 tentang Penempatan Pertama Bintara Polri Gelombang I T.A 2003 di Lingkungan Polda Riau ditetapkan di Pekanbaru tanggal 30 Desember 2003, yang dihubungkan dengan alat bukti surat bertanda P-9 dan T-14 masingmasing berupa Petikan dan Salinan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor: Kep/32/I/2013 tanggal 21 Januari 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama EDI CANDRA, Pangkat Briptu, Nrp. 83030696, Jabatan Anggota Sitipol, Kesatuan Polres Rokan Hulu, maka Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa Penggugat yang semula menjabat
sebagai
Anggota
Polri telah diberhentikan oleh Tergugat dari
jabatantersebut pada tanggal 21 Januari 2013, sehingga atas dasar fakta tersebut menunjukkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan
65 Keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa, dimana atas pemberhentian Penggugat selaku anggota Polri telah merugikan kepentingannya berupa kehilangan jabatan dengan berbagai wewenang dan tunjangan/fasilitas serta penghasilan lainnya yang melekat dalam jabatan tersebut sesuai dengan peraturan
perundang-undangan
yang
berlaku,
sehingga
Majelis
Hakim
berpendapat bahwa Penggugat mempunyai kepentingan atas diterbitkannya Keputusan Tergugat, karena itu mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak selaku Penggugat dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ;--------Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal tenggang waktu mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud didalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut ;------------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa mencermati surat keputusan yang menjadi obyek sengketa yang diterbitkan pada tanggal 21 Januari 2013 apabila dikaitkan dengan waktu pengajuan gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang didaftarkan pada tanggal 17 April 2013 dibawah register perkara
Nomor
:
17/G.TUN/2013/PTUN-PBR,
dengan
demikian
tenggang waktu pengajuan gugatan masih memenuhi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena didalam jawabannya Tergugat tidak mengajukan eksepsi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal dasar hukum wewenang Tergugat dalam menerbitkan Keputusan yang menjadi obyek sengketa untuk menentukan apakah Tergugat mempunyai wewenang untuk menerbitkan obyek sengketa a quo ;-----------------------------------Menimbang, bahwa
beberapa
ketentuan
pasal
dalam
peraturan
perundang-undangan yang mengatur tentang kewenangan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan obyek sengketa adalah sebagaimana terurai sebagai berikut : -------------------------------------------------------------------------------------
66 - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ; --------------------------------------------------------------------------------------Pasal 30 ayat (1) : Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat; Pasal 30 ayat (3) : Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah;------------------------------------------------------------ Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia : -------------------------------------------------Pasal 15 : Memberhentikan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan oleh : -----------------------------------------------------------------a. Presiden Republik Indonesia untuk pangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) atau yang lebih tinggi ; ------------------------b. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi ( AKBP ) atau yang lebih rendah ; - Panduan Teknis atas Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : Kep / 74 / XI / 2003 tentang Pokok-Pokok Penyusunan Lapis-Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri ; ---------------------------------- Bab I Umum : Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan kepercayaan dan pemberdayaan yang seluas-luasnya dalam bentuk pelimpahan beberapa / sebagian dari kewenangannya kepada Kepala Kepolisian Kesatuan Kewilayahan dan Kepala Satuan Induk Organisasi di Lingkungan Mabes Polri untuk mengatur tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri dilingkungan kesatuannya masing-masing ; --------------------------- Bab
II
PASAL
DEMI
PASAL
angka
5
PEMBERHENTIAN
SISWA,
PENGAKHIRAN DINAS DAN MEMPERTAHANKAN DALAM DINAS AKTIF ANGGOTA POLRI huruf b. Pengakhiran Dinas dan mempertahankan Dalam Dinas Aktif Anggota Polri : ----------------------------------------------------------------------
67 - Angka 12 : Pengakhiran Dinas Anggota Polri dengan kepangkatan Aiptu kebawah yang sifatnya Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) di Kewilayahan, Kapolri melimpahkan kewenangannya kepada Kapolda ;----------------------------------- Angka 13 : Surat Keputusannya diterbitkan dan ditandatangani oleh Kapolda;--------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa memperhatikan obyek sengketa berupa Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor: Kep/32/I/2013 tanggal 21 Januari 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama EDI CANDRA, Pangkat Briptu, Nrp. 85030696, Jabatan Anggota Sitipol, Kesatuan Polres Rokan Hulu diterbitkan oleh Drs. SUEDI HUSEIN, SH, pangkat Brigadir Jenderal Polisi, selaku Kepala Kepolisian Daerah Riau, apabila fakta hukum tersebut dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundangan yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa secara yuridis temporis, locus, dan substansi (isi/materi) penerbitan obyek sengketa, Tergugat dalam hal ini Kepala Kepolisian Daerah Riau berwenang menerbitkan surat keputusan obyek sengketa berdasarkan Delegasi yang merupakan pelimpahan wewenang dari Kapolri ;---------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa selanjutnya perihal apakah penggunaan wewenang Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan yang menjadi obyek sengketa dalam konteks prosedur maupun substansi telah memenuhi atau tidak peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang prosedur penerbitan obyek sengketa yang diatur pada ketentuan sebagai berikut :----------------------------------- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia :-----------------Pasal 11 : Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila :----------------------------------------------------------------a. melakukan tindak pidana ;---------------------------------------------------
68 b. melakukan pelanggaran ;----------------------------------------------------c. meninggalkan tugas atau hal lain ;----------------------------------------Pasal 12 ayat (1) huruf a : Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila : dipidana
penjara
berdasarkan
putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia ;---------------------------
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan
Disiplin Anggota Kepolisian
Negara
Republik
Indonesia :
Pasal 20 : Ankum berwenang memerintahkan diselenggarakannya sidang disiplin
terhadap
anggotanya
yang
disangka
melakukan
pelanggaran disiplin. -----------------------------------------------------------Pasal 21 : Sebelum melaksanakan Sidang Disiplin, Ankum meminta pendapat dan saran hukum dari satuan fungsi pembinaan hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia guna menentukan perlu atau tidaknya dilakukan sidang disiplin ;--------------------------------------------------------
Peraturan Kapolri No. Pol.: 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia ;--------------------------------------------------Pasal 11 ayat (1) : Sidang
Komisi
Kode Etik Polri dilakukan terhadap
pelanggaran :----------------------------------------------------------a. Kode Etik Profesi Polri sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini ;---------------------------------------------------------b. Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri serta Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2
69 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.---Pasal 12 ayat (1) : Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diputuskan dalam Sidang Komisi Kode Etik Polri. Pasal 14 ayat (1) : Pemeriksaan atas pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dilakukan oleh Komisi Kode Etik Polri.-------------------------Pasal 15 :
Anggota Polri yang diputuskan pidana dengan hukuman pidana penjara minimum 3 (tiga) bulan yang telah berkekuatan hukum tetap, dapat direkomendasikan oleh anggota sidang Komisi Kode Etik Polri tidak layak untuk tetap dipertahankan sebagai anggota Polri.-------------------
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh di persidangan apakah Tergugat dalam proses penerbitan surat keputusan obyek sengketa telah memenuhi prosedur sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tersebut di atas; Menimbang, bahwa memperhatikan bukti bertanda T-2=P-6 berupa Petikan
Putusan
Pengadilan
Negeri
Pasir
Pangarayan
Nomor
:
195/Pid.B/2011/PN.PSP tanggal 13 September 2011, Penggugat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri dan dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan telah berkekuatan hukum tetap ;----------------Menimbang,
bahwa
berdasarkan
putusan
pengadilan
tersebut,
selanjutnya Kabidkum Polda Riau atas nama Kapolda Riau sesuai surat Nomor : R/96/II/Bidkum tanggal 16 Februari 2012, memberikan saran dan pendapat hukum terhadap terperiksa an. Briptu Edi Candra Nrp. 83030696 Anggota Sitipol Polres Rohul, bahwa perbuatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur atas dugaan pelanggaran Pasal 12 ayat (1) huruf (a) PP RI No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian
Anggota
Polri
dan
telah
memenuhi
syarat/unsur
untuk
70 disidangkan dalam Komisi Kode Etik Polri sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) sub (b) dan ayat 4 Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2006 (vide bukti T-5) ;-----------Menimbang, bahwa sesuai Surat Keputusan Nomor: Skep/03/III/2012 tanggal 29 Agustus 2012 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Polri, kemudian dibentuk tim Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memeriksa pelanggaran atas nama Penggugat dengan susunan anggota Komisi Kode Etik sebagaimana terlampir dalam surat keputusan tersebut (vide bukti T-6) ;--------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Penggilan Nomor : SP/181/XI/2012/Propam tanggal 6 November 2012, Kasi Propam Polres Rokan Hulu memanggil Penggugat agar datang menghadap pada hari Kamis, tanggal 8 November 2012 guna didengar keterangannya selaku Terperiksa dalam pelaksanaan Sidang Kode Etik Profesi Polri lanjutan atas perkara dugaan pelanggaran
Peraturan
Pemerintah
RI Nomor
1
Tahun
2003
tentang
Pemberhentian Anggota Polri berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangarayan Nomor 195/Pid.B/2011/PN.PSP tanggal 13 September 2011 (vide bukti P-7) ;--------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa selanjutnya mencermati bukti T-10 dan T-11, pada hari Kamis, tanggal 8 November 2012 dilaksanakan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri atas nama Penggugat sebagai Terperiksa yang dilaksanakan di Aula Polres Rokan Hulu yang dihadiri Penggugat sebagai Terperiksa serta Pendamping Terperiksa, dimana berdasarkan Keputusan Komisi Kode Etik Polri Nomor : Skep/03/XI/2012/Propam tentang Putusan Sidang Komisi tanggal 8 November 2012, Komisi Kode Etik Polri memutuskan bahwa Penggugat diberi sanksi berupa ”Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia” (vide bukti P-8=T-7) ;----------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Kode Etik Polri Nomor : Skep/03/XI/2012/Propam tentang Putusan Sidang Komisi tanggal 8 November 2012 tersebut, seterusnya Ketua Komisi Kode Etik Polri sesuai surat
71 yang
ditujukan
kepada
Kapolres
Rokan
Hulu
dengan
Nomor
:
R/08/XI/2012/KKEP tanggal 10 November 2012, memberi saran agar terhadap Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Polri (vide bukti T-9) ;--Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat keputusan obyek sengketa yaitu Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor: Kep/32/I/2013 tanggal 21 Januari 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama EDI CANDRA, Pangkat Briptu, Nrp. 83030696, Jabatan Anggota Sitipol Polres Rokan Hulu (vide bukti P-9 = T-14) diterbitkan telah memenuhi prosedur dan mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan yang berlaku dengan alasan :-----------------------------------------------------1. Obyek sengketa diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Riau pada tanggal 21 Januari 2013 didasarkan pada ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri yaitu telah dipidana selama 7 (tujuh) bulan
penjara
berdasarkan
Putusan
Pengadilan
Negeri
Pasir
Pangarayan Nomor : 195/Pid.B/2011/PN.PSP tanggal 13 September 2011dan telah berkekuatan hukum tetap ;--------------------------------------2. Proses pemberhentian melalui tahapan prosedur/mekanisme yang diawali dengan :-----------------------------------------------------------------------a. Surat Kabidkum Polda Riau Kepada Kapolres Rohul Nomor : R/96/II/Bidkum tanggal 16 Februari 2012 perihal saran dan pendapat terperiksa an. Penggugat ;----------------------------------------------------------b. Laporan Nomor : 01/III/2012/Propam Res Rohul tanggal 27 Maret 2012 ;-------------------------------------------------------------------------------------c. Surat Keputusan Nomor: Skep/03/III/2012 tanggal 29 Agustus 2012 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Polri ;--------------------------------d. Sidang Kode Etik Polri pada tanggal 8 November 2012 ;--------------------
72 e. Surat
Keputusan
Komisi
Kode
Etik
Polri
Nomor
:
Skep/03/XI/2012/Propam tanggal 8 November 2012 tentang Putusan Sidang Komisi ;------------------------------------------------------------------------f. Surat Ketua Komisi Kode Etik Polri kepada Kapolres Rokan Hulu Nomor : R/08/XI/2012/KKEP tanggal 10 November 2012, perihal Saran Pertimbangan
Pemberhentian
Tidak
Dengan
Hormat
terhadap
Penggugat ;-----------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan surat keputusan obyek sengketa yaitu Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor: Kep/32/I/2013 tanggal 21 Januari 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama EDI CANDRA, Pangkat Briptu, Nrp. 85030696, Jabatan Anggota Sitipol, Kesatuan Polres Rokan Hulu, telah sesuai dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik ditinjau dari segi kewenangan, prosedural maupun substansi/materinya, yaitu telah memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kapolri No. Pol. : 7 Tahun 2006 tanggal 1 Juli 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kapolri No. Pol. : 8 Tahun 2006 tanggal 1 Juli 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/74/XI/2003, tanggal 10 November 2003 tentang Pokok-pokok Penyusunan lapis-lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri ;--------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan obyek sengketa telah bertindak secara sewenang-wenang dan tidak procedural dimana Penggugat tidak pernah dihadapkan kemuka sidang etika profesi polri tidak terbukti, dengan demikian
73 dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak ;---------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa Tergugat didalam menerbitkan obyek sengketa a quo tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-undang Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undangundang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka patut secara hukum gugatan Penggugat yang memohon untuk menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan obyek sengketa harus ditolak, dengan demikian seluruh petitum dalam gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak ;--------------Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;--------------Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang tidak ikut dipertimbangkan secara tegas dalam putusan ini dianggap sah dan bernilai serta terlampir dalam berkas perkara ;-------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (vrije bewijs) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;--------------------------------------------
74 Mengingat :------------------------------------------------------------------------------------------- Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;------------------------------------------------------------------------------------------- serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;---------------------------------------------------------------M E N G A D I L I :---------------------------------1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;------------------------------------------2. Menghukum
Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
123.500.- (seratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ;----------------------Demikian
diputus
dalam
Rapat
Permusyawaratan
Majelis
Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari RABU, tanggal 19 Juni 2013 oleh
kami : ADI IRAWAN, S.H
sebagai
Hakim
Ketua Majelis,
AGUS EFFENDI, S.H dan ELFIANY, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang
terbuka untuk
umum pada hari RABU, tanggal 26 Juni 2013 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh TAGOR SIHOMBING, SmHk sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat ;
HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
HAKIM KETUA MAJELIS,
Ttd
Ttd
1. AGUS EFFENDI, S.H.
ADI IRAWAN, S.H.
Ttd
2. ELFIANY, S.H., M.Kn. PANITERA PENGGANTI, Ttd TAGOR SIHOMBING, SmHk.
75
Perincian Biaya Perkara : -
Pendaftaran Gugatan
:
Rp. 30.000.-
-
ATK
:
Rp.
50.000,-
-
Panggilan-panggilan
:
Rp.
32.500,-
-
Materai
:
Rp
6.000,-
-
Redaksi
:
Rp.
5.000,-
Jumlah
:
Rp. 123.500,-
(Seratus Dua Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah)
