PUTUSAN NOMOR 01/PDT/2015/PT PBR
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;
Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam Tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :
1. ZAITUN, perempuan, Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Pertanian RT. 002 RW. 009, Kelurahan Selat Panjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti - Riau;
2. ZAMZIMAR, perempuan, Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Utama Gang Cipta RT.003 RW. 006 Kelurahan Rejo Sari, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru;
3. NUR’ASIAH, perempuan, Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Hang Tuah Ujung RT. 002 RW. 009, Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru;
4. RATNA WILIS, perempuan, Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Kampung Baru No. 03 RT.001 RW.023, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru;
5. SUSIANA, perempuan, Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Sail Gang Baru, RT.003 RT.023, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru;
6. VILLA SARI, perempuan, Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Pertanian RT. 002 RW. 009, Kelurahan Selat Panjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti - Riau, semuanya adalah ahli waris dari Almarhum H. AMIR UMAR, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya HOTMA RAJA B. NAIGOLAN, SH adalah Advocat pada Kantor Advokat HOTMA RAJA B. NAIGOLAN, SH & REKAN
beralamat
Hal 1 dari 28 Putusan Nomor 01/PDT/2015/PT PBR
kantor di Jl. Dewi Sartika No. 123 Cawang - Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2013, semula sebagai Para Pelawan
12 Pebruari
sekarang sebagai
Para Pembanding;
l a w a n
1. ANBIDIN, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kapur No. 12 Pekanbaru, semula sebagai Terlawan I sekarang sebagai Terbanding I;
2. KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA PEKANBARU, berkedudukan di Jalan Pepaya No. 47 Pekanbaru, semula sebagai Terlawan II sekarang sebagai Terbanding II;
3. H. ENDAR MUDA, SH, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Bata No. 20 Pekanbaru, semula sebagai Terlawan III sekarang sebagai Terbanding III;
4. DAHLAN SINAGA, bertempat tinggal di Jalan Sisingamangaraja KM 6,7 No. 45 Kelurahan Harjosari Kecamatan Medan Ampelas, Medan - Sumatera Utara, semula sebagai Terlawan IV sekarang sebagai Terbanding IV;
5. ABDUL RAHMAN TAMPUBOLON, bertempat tinggal di Jalan karya Jaga, Gang Karya XI No. 9 Kelurahan Pangkalan mansyur, Kecamatan Medan Johor, Medan - Sumatera Utara, semula sebagai Terlawan V sekarang sebagai Terbanding V;
Pengadilan Tinggi tersebut;
Telah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 9 Januari 2014 Nomor 01/Pen.Pdt./2015/PT.PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan Tingkat Banding dan pada hari yang sama penunjukan Penitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru; Hal 2 dari 28 Putusan Nomor 01/PDT/2015/PT PBR
Membaca berkas perkara dan surat surat yang berhubungan dengan perkara ini;
Tentang Duduknya Perkara :
Menimbang, Perlawanannya
bahwa
Para
Pelawan
telah
mengajukan
Surat
tertanggal 12 Februari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Pekanbaru tertanggal 12 Februari 2013 dibawah Register Nomor: 26 /Pdt.G/Plw/2013 /PN.PBR yang isinya sebagai berikut; DALAM POKOK PERKARA: PENDAHULUAN : 1.
Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011, orangtua Para pelawan (Alrnarhum) H AMRIL UMAR terkejut dengan adanya pemberitahuan dari masyarakat terkait akan dilakukannya eksekusi oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru terhadap tanah dan bangunan milik orangtua Para Pelawan atas permohonan Terlawan I;
2. Bahwa temyata diatas tanah dan bangunan milik orangtua Para Pelawan tersebut sedang terdapat sengketa Hak Milik antara Terlawan I dan Terlawan Ill melalui Pengadilan Negeri Pekanbaru ; 3. Bahwa
setelah
orangtua Para pelawan (Almarhum) H.AMRIL
UMAR
melakukan pengecekan, ternyata objek dan atau lokasi permohonan eksekusi dari Terlawan I
tersebut adalah berada diatas sebagian dari tanah dan
bangunan milik orangtua Para pelawan seluas lebih kurang 20.300 m2 yang telah dikuasai sejak tahun 1961 ; 4.
Bahwa orangtua Para pelawan (Almarhum) H.AMRIL UMAR juga memiliki Surat Dasar Kepemilikan Tanah tereksekusi tersebut yang sampai dengan saat ini berada dalam kekuasaan Terlawan IV:
5. Bahwa untuk mempertahankan Hak Milik atas tanah tersebut, orangtua Para Pelawan (Almarhum) H
AMRIL UMAR telah mengajukan Permohonan
Periawanan (Derden Verzet) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada
tanggal
29
Desember
2011,
yang
terdaftar
dalam
Register
No.191/PDT.G/2011/PN.PBR; 6.
Bahwa akan tetapi ditengah berjalannya proses persidangan, orangtua Para pelawan (Almarhum) H.AMRIL UMAR telah meninggal dunia di Selat Panjang
Hal 3 dari 28 Putusan Nomor 01/PDT/2015/PT PBR
pada tanggal 10 Juli 2012 sesuai Surat Kematian No.400/KLSK/Vll/2012/64 tanggal 13 Juli 2012; 7. Bahwa oleh karena agenda persidangan betum memasuki mediasi maupun Jawaban, sehingga untuk kepentingan persidangan, Para Petawan selaku Ahli Waris (Almarllum} H AMRIL UMAR hendak mengajukan Pertawanan tersendiri,
oteh karenanya Para petawan kemudian mencabut Perkara
No.191/Pdt.G/2011/PN.PBR
den mendaftarkan kembali Perlawanan (Derden
Verzet) ini tangsung alas nama Para pelawan. TERLAWAN I
FIKTIF DAN TIDAK ADA ATAU TIDAK PERNAH DIKENAL
IN PERSON SEBAGAIMANA TERSEBUT DI ALAMAT GUGATAN.. 8.
Bahwa Tertawan I mendalilkan dalam gugatannya beralamat di Jalan Kapur No,12 Pekanbaru. Dan oleh karena gugatan tersebut diwakili oleh seorang Advokat selaku Penerima Kuasa, sehingga Terlawan I tentunya dapat memilih untuk tldak hadir dalam setiap acara persidangan gugatannya .-
9.
Bahwa dalam rangka adanya eksekusi tersebut,
orangtua Para pelawan
(Almarhum) H AMRIL UMAR maupun Para pelawan telah pergi ke Jalan Kapur No. 12 Pekanbaru, dengan maksud untuk bertemu dengan Terlawan I, akan tetapi Terlawan I tidak dapat ditemukan dialamat tersebut, karena yang tinggal di alamat tersebut bukanlah Tergugat I; 10. Bahwa berdasarkan keterangan dari Ketua RT maupun penduduk setempat, ternyata Terlawan I tidak dikenal dan tidak pemah bertempat tinggal di alarnat tersebut. Setelah
diperiksa
di
Data
Arsip
Kependudukan
RT
maupun
kelurahan, sejak dahulu tidak pemah dikenal orang bernama ANBIDIN, tinggal dan menetap dialamat Jalan Kapur No12 Pekanbaru tersebut : 11. Bahwa oleh karena itu. patut dan layak timbul kecurigaan dan pertanyaan terhadap
keabsahan
Surat
Kuasa
dan
Gugatan
dalam
perkara
No.44/Pdt.G/2008/PN.PBR.- apakah diajukan oleh ANBIDIN selaku Terlawan I dengan cara membuat Surat Kuasa untuk maksud tersebut,atau oleh plhak lain yang memillki kepentingan terhadap Materi Gugatan tersebut ; 12. Bahwa orangtua Para pelawan (Almarhum) H AMRIL UMAR maupun
Para
pelawan diberi tahu jika Terlawan I memiliki seorang kakak kandung yang bemama Anton Wijaya, namun tidak bertempat tinggal di Jalan Kapur No.12 Pekanbaru. Namun Terlawan I pun tidak temyata tidak ada atau tidak ditemukan di tempat tinggal kakak kandungnya ;13. Bahwa oleh karena itu, Para pelawan mohon kepada Majelis Hakim yang
Hal 4 dari 28 Putusan Nomor 01/PDT/2015/PT PBR
Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk dapat memerintahkan ANBIDIN in person selaku Terlawan I
hadir dipersidangan dan memeriksa
kebenaran identitasnya serta tandatangannya apabila dalam persidangan nantinya diwakili oleh Penerima Kuasa ; 14. Bahwa apabila Terlawan I tidak bersedia hadir secara in person, maka mohon agar dinyatakan Terlawan I tidak memiliki kualitas sebagai Penggugat ; (ALMARHUM)
H
AMRIL
UMAR
MEMILIKI
TANAH
SELUAS
LEBIH
KURANG 20.300 m2 YANG TELAH DIKUASAI SEJAK 1961. 15. Bahwa Orangtua Para pelawan (Almarhum) H AMRIL
UMAR memiliki
sebidang tanah seluas 20.300 m2 yang terletak di jalan Bata No.20 Pekanbaru, dengan batas-batas sebagai berikut ; Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Basrah, ukuran 72 depa ; Sebelah Selatan berbatasan dengan Rencana Jalan, ukuran 72 depa ; Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Ebot Taher, ukuran 125 depa ; Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah M Rasyid, ukuran 125 depa ; 16. Bahwa
orangtua
Para
Pelawan
(Almarhum)
H
AMRIL UMAR telah
menguasai tanah tersebut sejak tahun 1961 dengan cara menebang hutan sendiri dan mengolahnya dengan membuka ladang. Disamping itu, terdapat bukti Surat Dasar Kepemilikan atas nama orangtua Para pelawan yang berada dalam kekuasaan Terlawan IV secara melawan hukum; 17. Bahwa awalnya orangtua Para Pelawan (Almarhum) H AMRIL UMAR memiliki hubungan kerja sama bisnis dengan Ter1awan IV, namun berakhir dengan kegagalan.
Namun sebagai akibatnya Terlawan IV menuntut ganti
rugi dan menyatakan orangtua Para Pelawan dan memiliki hutang kepada Terlawan IV; 18. Bahwa selanjutnya tanpa disangka,
Terlawan IV mempidanakan orangtua
Para Pelawan dengan tuduhan Penipuan hingga mendekam di penjara. Kemudian selama dipenjara, orangtua Para Pelawan dipaksa oleh Terlawan IV untuk membuat transaksi jual beli dan menyerahkan Surat Dasar Kepemillkan Tanah tersebut dengan iming-iming akan dibebaskan dari penjara ; 19. Bahwa oleh karena terdesak situasi,
orangtua Para Pelawan setuju untuk
melakukan jual beli dengan Terlawan IV harga tanah orangtua Para Pelawan. Dan pada akhirnya dibuatlah akte Jual Beli alas tanah tersebut, orangtua Para Pelawan dapat lepas dari penjara.
supaya
Menurut orangtua Para
Pelawan, yang dijual saat itu hanyalah tanahnya saja, sedangkan bangunan
Hal 5 dari 28 Putusan Nomor 01/PDT/2015/PT PBR
tidak dljual karena merupakan tempat tinggal orangtua Para Pelawan yang ketika itu belum selesai pembangunannya ; 20. Bahwa karena membeli secara paksa, dan merasa bukan haknya, Terlawan IV lalu segera menjual tanah dan bangunan tersebut kepada Terlawan V dengan harga yang tidak wajar, dimana kemudian Terlawan V dengan bantuan Terlawan IV menjual lagi tanah dan bangunan tersebut kepada Terlawan Ill ; 21. Bahwa
oleh karena jual bell tanah tersebut dilakukan secara paksa dan
dibawah tekanan,
maka Para Pelawan mohon kepada Majelis Hakim yang
Mulia menyatakan jual beli tersebut tidak sah karena dilakukan secara melawan hukum dan sebagai akibatnya seluruh proses jual beli antara orangtua Para Pelawan dengan Ter1awan IV, antara Terlawan IV dengan Tertawan V dan antara Terlawan V dengan Terlawan Ill harus dinyatakan batal dengan segala akibat hukumnya ; KEGANJILAN SERTIFIKAT N0.163 TANGGAL 29 AGUSTUS 1978 YANG TELAH BERUBAH MENJADI N0.2965 TANGGAL 24 MEI 2007 ATAS NAMA ANBIDIN (IN CASU TERLAWAN I). ; 22. Bahwa selanjutnya muncul gugatan dari Terlawan I kepada Terlawan Ill atas tanah dan bangunan yang telah memasuki tahap eksekusi dalam perkara No. 44/Pdt.G/2008/PN.PBR yang menjadi dasar diajukannya Perlawanan (Derden Verzet) ini;
23. Bahwa
Terfawan I mendalilkan
memiliki sebidang
tanah seluas 10.507
m2 berdasarkan Jual Bell dari : - Syarif
Rasid
dengan
luas 4.505 m2
Akta Jual Beli
No.32/SH/1978
tertanggal 13 Febuari 1978 yang dibuat oleh Camat Siak Hulu; -
Amril
Umar
dengan
luas
4.040
m2
Akta
Jual
Beli
No.32/SH/1978 tertanggal 13 Febuari 1978 yang dibuat oleh Camat Siak Hulu ; -
Binto dengan luas.1.122
m2 Surat Keterangan Ganti Rugi yang dibuat
oleh Wali Muda Rejosari Kec.Siak Hulu tertanggal 11Agustus1978 ; -
Marjono dengan luas 840 m2 Surat Keterangan No.83/SK/79 tertanggal 04 April 1979 yang dibuat oleh Wali Muda Rejosari Kec.Siak Hulu;
24. Bahwa akan tetapi Terlawan I tidak menguraikan secara jelas batas-batas maupun sempadan tanahnya baik berdasarkan masing-masing Akta Jual Beli Hal 6 dari 28 Putusan Nomor 01/PDT/2015/PT PBR
dan Surat Keterangan Ganti Rugi tersebut diatas maupun Sertifikat No.163 tanggal 29 Agustus 1978 yang telah dirubah menjadi Sertifikat No.2965 tanggal 24 Mei 2007; 25. Bahwa dengan demikian gugatan seharusnya menjadl kabur dan tidak jelas karena Terlawan I
tidak menguralkan batas-batas tanah secara jelas dan
nyata ; 26. Bahwa disamping itu, terdapat beberapa keanehan terhadap proses terbitnya Sertifikat No.163 tanggal 29 Agustus 1978 seluas 9.250 m2 yaitu : PERTAMA, DARI SEGI
SINGKATNYA PROSES WAKTU PENERBITAN
SERTIFIKAT. Bahwa karena Sertifikat terbit pada tanggal 29 Agustus 1978, maka tentunya tanah yang disertifikatkan adalah tanah yang dibeli Terlawan I pada sebelum 29 Agustus 1978 yaitu dari : - Syarif Rasid dengan luas 4.505
m2 Akta Jual Beli No.32/SH/1978
tertanggal 13 Febuari 1978 yang dibuat oleh Carnal Siak Hulu ; - Amril
Umar dengan luas 4.040
m2 Akta Jual Beli No.32/SH/1978
tertanggal 13 Febuari 1978 yang dlbuat oleh Camat Siak Hulu; - Binto dengan luas.1.122
m2 Surat Keterangan Ganti Rugi yang dibuat
oleh Wali Muda Rejosari Kec.Siak Hulu tertanggal 11 Agustus 1978 ; Total luas tanah yang dibeli Terlawan I adalah 9.667 M2,sedangkan yang disertifikatkan seluas 9.250 m2 : Bahwa keanehan tersebut nyata terlihat apabila dilakukan perbandingan antara proses waktu antara pembelian tanah dari binto pada tanggal 11 Agustus 1978, yaitu hanya memerlukan waktu sekitar 18 (delapan belas) hari untuk terbitnya Sertifikat No. 163 tersebut; Bahwa berdasarkan prosedur penerbitan Sertifikat yang berlaku, maka tidak dimungkinkan
sebuah Sertifikat
dapat terbit hanya dalam waktu 18
(delapan betas) hari saja sejak terjadinya Jual Beli, kecuali disebabkan sesuatu yang tidak. KEDUA, DARI SEGI TERDAPATNYA YANG SAMA TANGGAL Bahwa
MENJADI
DASAR
2 (DUA) BUAH AKTA JUAL BELi
TERBITNYA
SERTIFIKAT
N0.163
29 AGUSTUS 1978.
sesuai
yang kemudian
dengan diatasnya
dalil gugatan, terbit Sertifikat
Terlawan
I
membeli
No.163 tanggal
tanah
29 Agustus
1978 dari antara lain :
Hal 7 dari 28 Putusan Nomor 01/PDT/2015/PT PBR
- Syarif
Rasid dengan
tertanggal - Amril
luas 4.505
m2 Akta Jual Beli No.32/SH/1978
13 Febuari 1978 yang dibuat oleh Camat Siak Hulu ;
Umar
dengan
No.32/SH/1978 tertanggal
luas
4.040
13 Febuari
m2
Akta
Jual
Beli
1978 yang dibuat oleh Camat
Siak Hulu ; Bahwa jika ditelitl Akta Jual Beli atas nama Syarif Rasyid maupun Amril Umar karena memlliki Nomor yang sama, tanggal yang yang sama dan dibuat oleh Camat yang sama.Mungkinkah ? Bahwa atas dasar adanya keanehan tersebut, Terlawan I sama sekali tidak berani menjadikan
kedua akta jual beli tersebut sebagai bukti surat dalam
perkara No.44/Pdt.G/2008/PN.PBR karena dapat menyebabkan sertifikat No.163 tanggal 29 Agustus 1978 menjadi tidak sah dan batal demi hukum ;Bahwa Para Pelawan juga mensoomer Terlawan I untuk menghadirkan dalam persidangan ini yaitu bukti surat berupa Kedua Akta Jual Beli dengan No.32/SH/1978 tertanggal 13 Febuari 1978 yang dibuat oleh Carnal Siak Hulu sebagai bukti terjadinya jual beli tanah tersebut ; KETIGA, DARI SEGI LUAS TANAH YANG DIBELI SEBELUM TANGGAL 29 AGUSTUS 1978
SELUAS
9.667
m2
DENGAN
YANG
LUAS
TANAH DISERTIFIKATKAN SELUAS 9.250 m2. Bahwa Terlawan I mendalilkan membeli tanah sebelum terbitnya Sertifikat No.163 tanggal 29 Agustus 1978 adalah seluas total 9.667 m2. Tetapi mengapa yang disertifikatkan hanyalah seluas 9.250 m2 dengan alasan tidak memiliki uang pada saat itu. Bahwa alasan tersebut sangat aneh dan tidak masuk akal karena Terlawan I mengaku saat itu memiliki pabrik Batu bata sehingga tentunya memiliki uang yang tidak sedikit. Lagi pula jika sisa tanah seluas 417 m2 tersebut diikut sertakan dalam Serifikat No. 163. Tentunya tidak memerlukan biaya tambahan lagi. KEEMPAT,
DARI
SEGI
LUAS
TANAH
YANG
DIBELI
SELURUHNYA
SELUA10.507 m2 DENGAN LUAS TANAH DISERTIFIKATKAN SELUAS 9.250 m2. Bahwa Terlawan I mendalilkan membeli tanah seluruhnya adalah seluas total 10.507 m2. Akan tetapi menjadi suatu keanehan pula mengapa sampai saat ini, sisa tanah seluas 1.257 m2 tidak pernah disertifikatkan guna kepastian status tanah tersebut ? 27. Bahwa berclasarkan adanya keanehan-keanehan tersebut diatas, Sertlfikat
Hal 8 dari 28 Putusan Nomor 01/PDT/2015/PT PBR
No.163 tanggal 29 Agustus 1978 berikut perubahannya menjadl sertifikat No.2965 tanggal 24 Mei 2007 sudah seharusnya diragukan keabsahannya sehingga dengan demikian harus dinyatakan tldak mempunyai kekuatan hukum mengikat ; 28. Bahwa selain itu, baik Syarif Rasyid, Binto maupun Marjono tidak
pernah
dikenal oleh orangtua Para Pelawan maupun penduduk yang bertempat tinggal disekitar tanah tersebut. Sehingga dengan demikian proses jual bell antara Terlawan I dengan keliga orang tersebut sangat meragukan dan tidak jelas.Oleh
karenanya
Para
Pelawan
mensoomer
Terlawan
I
untuk
menghadirkan bukti surat berupa Akta Jual Beli dan Surat Keterangan Ganti Rugl terhadap tanah tersebut pada persidangan ini ; 29. Bahwa oleh karena Terlawan I maupun Sertlfikat No.163 tanggal 29 Agustus 1978
diragukan,
maka
Putusan
Nomor.44/Pdt.G/2008/PN.PBR Ketua
Pengadllan
Negeri
Pengadilan
Negeri
Pekanbaru
tanggal 03 Januari 2009 dan Penetapan Pekanbaru
Nomor.33/Pdt/Eks-Pts/2011/PN.PBR
tanggal 08 Desember 2011 harus dinyatakan tidak dapat dilaksanakan karena cacat hukum; 30. Bahwa untuk menjamin Perlawanan ini
tidak iilusioner apabila berhasil
dimenangkan Para pelawan dan untuk menghindari pengalihan kepada Pihak Ketiga, maka mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk meletakkan Sita Jaminan atas tanah dan bangunan terperkara . 31. Bahwa Para Pelawan telah mengalami kerugian
materil
sebagai
akibat
perbuatan Terlawan IV dan Tertawan I berupa lepasnya tanah dan bangunan tersebut yang nilainya saat ini diperkirakan adalah sebesar Rp.500.000.000.(tima ratus juta rupiah). Selain itu Para Pelawan juga mengalami kerugian immateril berupa tenaga, waktu, pikiran dan perasaan selama mengurus perkara ini terlebih dengan meninggalnya dan hilangnya nama baik orangtua Para pelawan, yang tidak dapat dinilai dengan jumlah uang namun jika dinilai dengan uang jumlahnya adalah sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah); 32. Bahwa mengingat yang kuat sebagai dapat
menurut
Perlawanan
Para pelawan didasari oleh bukti-bukti
hukum, maka
Para
Pelawan
harus
disebut
Para Pelawan yang benar dan beritlkad baik dan putusan ini dilaksanakan terlebih
dahulu
walaupun
terdapat
upaya
hukum
lainnya oleh Para Terlawan dalam perkara ini.
Hal 9 dari 28 Putusan Nomor 01/PDT/2015/PT PBR
Berdasarkan uraian Para Terlawan tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru cq Majelis Hakim Yang Mulia yang mengadili perkara lni berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut ; 1. Menerima dan mengabulkan Perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang benar dan beritikad baik. 3. Menyatakan Terlawan I tidak memiliki kualitas sebagai Penggugat/Pemohon Eksekusi karena in person fiktif dan tidak dikenal ; 4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan. 5. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 44/ PDT.G I 2008 I PN.PBR tanggal 03 Febuari 2009 dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru No.33/PDTIEKS-PTS/2011/PN.PBR
tanggal 08 Desember 2011
tidak dapat dilaksanakan karena cacat hukum ; 6. Menyatakan sebidang tanah seluas lebih kurang 20.300 m2 yang terletak di Jalan Beta No.20 Pekanbaru, dengan batas-batas sebagal berikut; Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Basrah, ukuran 72 depa; Sebelah Selatan berbatasan dengan Rencana Jalan, ukuran 72 depa ; Sebelah Timur
berbatasan dengan Tanah Ebot Taher ukuran 125 depa ;
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah M Rasyid ukuran 125 depa; Adalah Milik Para Pelawan selaku Ahli Waris (Almarhum) H AMRIL UMAR ; 7. Menyatakan Surat Tanda Kepemilikan Para Pelawan adalah sah dan berharga serta memiliki kekuatan hukum ; 8. Menyatakan Para Terlawan telah melakukan Perbuatan Melawah Hukum ; 9. Menyatakan seluruh proses Jual Beli yang dilakukan Para Terlawan adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ; 10. Menyatakan Sertifikat No. 163 tanggal 29 Agustus 1978 berikut perubahannya menjadi Sertifikat No.2965 tanggal 24 Mei 2007 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ; 11. Menghukum Para Terlawan untuk tunduk pada putusan ini; 12. Menghukum Terlawan I dan Terlawan IV untuk membayar kerugian Materil sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah); 13. Menghukum Para Terlawan
untuk
secara
tanggung
kerugian immateril sebesar Rp.10.000.000.000.14. Menyatakan
putusan
ada perlawanan,
ini dapat dilaksanakan
bantahan,
banding
maupun
renteng
membayar
(sepuluh milyar rupiah); terfebih dahulu, meskipun kasasi (Uit vorrbaar
bij
voorraad) ; Hal 10 dari 28 Putusan Nomor 01/PDT/2015/PT PBR
15. Menghukum Para timbul hingga
Terlawan
putusan
untuk
membayar
dalam perkara
biaya
ini mempunyai
perkara kekuatan
yang hukum
tetap ( In kracht van gewijsde).
ATAU
Apabila Ketua Pengadilan cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa kiranya
dan mengadili
dapat memberikan
perkara
ini berpendapat
putusan yang seadil-adilnya
lain, mohon (Ex Aequo
Et
Bono).; Menimbang,
bahwa
atas
gugatan
pertawanan dari
Para
tersebut diatas. Terlawan I telah mengajukan Jawaban tertanggal
Pelawan
14 Agustus
2013 yang lsinya antara lain sebagai berikut; TENTANG EKSEPSI a. Nebis In Idem (Exceptio Res Judicata). -
Bahwa dalil pertawanan yan.g diajukan oleh Pelawan yang menyatakan "Bahwa
Putusan
Pengadilan
Nomor. 44/Pdt.G/2008/PN.PBR tanggal
Negeri
Pekanbaru
03 Febuari 2009 jo
Putusan
Mahkamah Agung RI Nomor.557/K/PDT/2010 tertanggal 30 Juni 2010 dan atas Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor.33/PDT/EKSPTS/2011/PN.PBR tanggal 08 Desember 2011, harus dinyatakan tidak dapat dilaksanakan karena cacat hukum, sehingga diajukan kembali oleh Pelawan ; - Bahwa
substansi
dari
putusan
Nomor.44/PDT.G/2008/PN.PBR
Pengadilan
Negeri
Pekanbaru
tanggal 03 Febuari 2009 jo Keputusan
Mahkamah Agung RI Nomor.557/K/PDT/2010 tertanggal 30 Juni 2010 tersebut kasus perkara yang sama tidak dapat diperkarakan dua kali, apabila suatu kasus perkara yang pernah diajukan ke Pengadilan dan terhadapnya
telah
dijatuhkan
putusan dan
putusan tersebut
telah
memperoleh kekuatan hukum tetap maka terhadap kasus perkara itu tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkarakan kembali ; - Bahwa
Putusan
Pengadilan
44/PDT.G/2008/PN.PBR
tanggal
Negeri 03
Pekanbaru
Januari
2009 jo
Nomor. Keputusan
Mahkamah Agung RI Nomor.557/K/PDT/2010 tertanggal 30 Juni 2010 dan Hal 11 dari 28 Putusan Nomor 01/PDT/2015/PT PBR
atas Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor. 33/Pdt/EksPTS/2011/Pn.PBR tanggaal 08 Desember 2011, adalh putusan yang bersifat positif artinya "putusan sudah litis finiri disengketakan
dalam
gugatan,
oppertet yaitu masalah yang
telah
berakhir
dengan
tuntas.
Kedudukan dan status para pihak terhadap objek sengketa sudah berakhir dengan pasti • ; - Bahwa suatu perkara terkena Ne bis in idem (exception res judicata) dipertegas oleh
Putusan Mahkamah Agung
Nomor.647
K/SIP/1973
tanggal 3 Oktober 1973 yang menyatakan "ada atau tidaknya azaz nebis in idem dalam suatu putusan, tidak ditentukan oleh faktor kesamaan pihak saja terutama kesamaan objek sengketa yang telah diberi status tertentu oleh Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;-
Bahwa
untuk
Putusan
44/PDT.G/2008/PN.PBR
Pengadilan tanggal
03
Negeri
Pekanbaru
Febuari 2009 jo
Nomor. Keputusan
Mahkamah Agung RI Nomor.557/K/PDT/2010 tertanggal 30 Juni 2010, Terlawan I
telah mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua
Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pekanbaru
mengeluarkan
sehingga Ketua Pengadilan Negeri Penetapan
Nomor.33/PDT/EKS-
PTS/2011IPN. PBR 08 Desember 2011 dan telah dilakukan pemanggilan Aanmanning I dan II ; b. Obscuur Libel. - Bahwa perlawanan dari Pelawan adalah obscuur libel karena alasan hak Pelawan atas tanah sengketa tidak jelas hanya berdasarkan kepada pengusaan tanah sejak tahun 1961 serta kepentingan Pelawan yang hanya merupakan rekayasa dari Pelawan saja sehingga oleh karenanya perlawanan Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena hanya berdasarkan kepentlngan yang tidak mempunyai
alasan hukum untuk
mengajukan perlawanan hal ini sesuai dengan Jurispridensi Mahkamah Agung RI Nomor.565/K/SIP/1973
pada tanggal 21 Agustus 1979 yang
menyatakan : "Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima atas alasan, dasar gugatan tidak sempuma karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas . Bahwa berdasarkan pada hal-hal eksepsi tersebut diatas dimohon kepada KetuaI Majelis Hakim Perkara Nomor.26/PDT.GNZ/2013/PN.PBR
untuk
menjatuhkan Putusan Sela sebeium putusan akhir dija1uhkan, hal tersebut
Hal 12 dari 28 Putusan Nomor 01/PDT/2015/PT PBR
telah memenuhi azas Peradilan Cepat, sedernana dan biaya ringan dengan putusan sebagai berikut ; - Menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima; - Menyatakan Eksekusi putusan Perkara Nomor 44/PDT.G/2008/PN.PBR tanggal tanggal 03 Febuari 2009 jo
Putusan
Mahkamah Agung RI
Nomor.557/K/PDT/2010 tertanggal 30 Juni 2010 dan atas Penetapan Ketua
Pengadilan
Negeri
Pekanbaru
Nomor.33/PDTIEKS-
PTS/2010/PN.PBR tanggal 08 Desember 2011 dapat dilaksanakan ; -
Membebankan biaya perkara kepada Pelawan ;
DALAM POKOK PERKARA: 1. Bahwa segala sesuatu yang diuraikan dalam Eksepsi dianggap diulangi termasuk dalam
pokok perkara dan
merupakan satu
kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya ; 2. Bahwa Teriawan
I
menolak dengan tegas
yang dikemukakan oleh
seluruh
dalil-dalil
Pelawan dalam perlawanannya
kecuali
terhadap hal-hal yang diakui oleh Terlawan I secara tegas dalam perkara ini ; 3. Bahwa tentang perlawanan Pelawan yang mengatakan Ter1awan I fiktif dan tidak ada sebagaimana dalil dalam poin 8 sampai dengan poin 14 hal 3 dan 4 tidak
per1u kami tanggapi
hadir dalam persidangan
lagi
karena Terlawan I
telah
sehingga dalil tersebut telah terbantahkan
atas hadimya Ter1awanI pada persidangan ; 4. Bahwa Tertawan I
memiliki tanah seluas 10.507 m2 yang terletak
di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut ; Utara berbatasan dengan tanah H Sabirin ukuran 108,3 m ; Selatan berbalasan dengan tanah Jalan Bata ukuran 77 m ; Timur berbatasan dengan tanah H Sabirin ukuran 110,4 m ; Barat berbatasan dengan tanah Rasyid ukuran 119,9 m; 5. Bahwa
tanah
sebagaimana
disebutkan
diatas
Terlawan
I
memperolehnya dari : Syarif Rasid dengan luas .505 m2 Akta Jual Beli No.32/SH/1978 tertanggal 13 Febuari 1978 yang dibuat oleh Camat Siak Hulu ; Amril Umar dengan luas 4.040
m2 Akta Jual Beli
No,32/SH/1978
tertanggal 13 Febuari 1978 yang dibuat oleh Camat Siak Hulu;
Hal 13 dari 28 Putusan Nomor 01/PDT/2015/PT PBR
Marjono dengan luas 840 m2 Surat Keterangan No.83/SK/79 tertanggal 04 April 1979 yang dibuat oleh Wali Muda Rejosari Kec.Siak Hulu : Binto dengan luas 1.122 m2, Surat Keterangan Ganti Rugi yang dibuat oleh Wall Muda Rejosari Kec.Siak Hulu tertanggal 11 Agustus 1978 ; 6. Bahwa setelah Ter1awan I membeli tanah sebagaimana pada poin 4 diatas secara bertahap dari nama-nama yang termuat pada poin 5 maka Terlawan I langsung mensertifikatkan menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor.163 tanggal 29 Agustus 1978 dengan luas 9.250 m2 dahulunya termasuk Wilayah Kabupaten Kampar dan sekarang berubah menjadi wilayah Kota Pekanbaru dengan Nomor.Sertifikat Hak Milik (SHM) berubah menjadi No.2965 tanggal 24 Mei 2004 ; 7. Bahwa
pada
tahun
tahunTerlawan I
1978 sampai
dengan
1993 kurang
lebih
15
mendirikan pabrik batu bata diatas tanah tersebut
tanpa ada perlawanan dari pihak manapun juga ; 8. Bahwa untuk memastikan tanah Terlawan I
diambil dan dikuasai
oleh Ter/awan Ill maka Terlawan I memohon kepada Sadan Pertanahan Kola Pekanbaru untuk melakukan pengukuran ulang, pengukuran ulang dl!akukan pada tanggal 27 Juli 2007 ternyata telah terjadi tumpang tindih (overlap) seluas 1.296 m2 antara Sertifikat Hak Milik (SHM) 2160 atas nama Terlawan Ill dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.2965 atas nama Terlawan I; Bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) No.2160 dengan luas 2.045 m atas nama Ter1awan Ill adalah cacat hukum karena Terlawan I leblh kurang 1.296
m2 diambil begitu saja oleh Terlawan Ill padahal diatasnya telah
ada Sertifikat Hak Milik {SHM) dan sisanya 749 m2 yang belum sertifikat juga diambil oleh Terlawan Ill dengan demikian luas tanah Terlawan I yang diambil oleh Terlawan Ill adalah 2.045 m2 ; 9. Bahwa menurut Peraturan Pemerintah No.10 pendaftaran
tanah
sebagaimana
telah
diubah
Pemerintah No.24 tahun 1997 pasal 32 ayat (2) suatu
tahun 1961 tentang dengan :
Peraturan
• Dalam hal atas
bidang tanah sudah diterbitkan Sertifikat secara sah atas nama
orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertifikat itu
tidak
mengajukan
keberatan secara
tertulis
kepada
pemegang
Hal 14 dari 28 Putusan Nomor 01/PDT/2015/PT PBR
Sertifikat dan kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan Sertifikat tersebut : 10. Bahwa tanah yang sudah berhak sertifikat Hak Mllik (SHM) tidak terlalu penting diuraikan batas-batasnya karena Sertifikat Hak Milik (SHM) sudah mempunyai peta/denah sebagai Jampiran atau bagian dari Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut, Pengadilan Negeri dapat
sehingga untuk melaksanakan Eksekusi
mengetahui
pada saat
Eksekusi, dengan
demikian Perlawanan dari Pelawan tentang keganjilan dari Serifikat dari segi singkatnya proses waktu, terdapatnya dua buah Akta Jual beli, dan segi luas tanah atas nama Terlawan I harus ditolak; 11. Bahwa dalil pengakuan kepemilikan Pelawan tersebut adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum karena patut diduga hanya rekayasa dan konspirasi antara Pelawan dengan Terlawan Ill sehingga tidak ada dasar hukum untuk mengajukan Perlawanan terhadap putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan demikian Perlawanan tersebut harus ditolak karena hanya berlandaskan kepentingan Pelawan ; 12. Bahwa tidak benar Pelawan baru mengetahui adanya permohonan Eksekusi terhadap tanggal
Putusan
Perkara
03 Febuari 2009 jo
Nomor.44/PDT.G/2008/PN.PBR
Keputusan Mahkamah Agung
RI
Nomor.557/K/POT/2010 tertanggal 30 Juni 2010 dan atas Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru No.33/PDT/EKS-PTS/2011/PN.PBR tanggal 08 Desember 2011, akan sejak
perkara
ini
diajukan
tetapi
Pelawan
telah
mengetahui
di Pengadilan Negeri Pekanbaru karena
Pelawan (Alm) AMRIL UMAR adalah sebagai
saksi
dalam perkara
tersebut dan tidak pemah ada mengajukan gugatan intervensi terhadap perkara Nomor.44/PDT.G/2008/PN.PBR
tanggal 03 Febuari 2009,akan
tetapi setelah perkara tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan Aanmanning I dan II baru Pelawan melakukan perlawanan sehingga Pelawan adalah bukan Pelawan yang beritikad baik ; 13. Bahwa Perlawanan Pelawan adalah tldak mempunyai dasar hukum dan terkesan
hanya
untuk
menunda-nunda
Perkara Nomor.44/PDT.G/2008/PN.PBR
pelaksanaan
Eksekusi
tanggal 03 Febuari
2009 jo
Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor.557/K/POT/2.010 tanggal 30 Juni 2010 dan alas Penetapan
Ketua
Pengadilan
Nomor.33/PDT/EKS- PTS/2011/PN.PBR
Negeri
Pekanbaru
tanggal 08 Desember 2011,
Hal 15 dari 28 Putusan Nomor 01/PDT/2015/PT PBR
terbukti perkara ini
pada tanggal 29 Desember 2011 telah pernah
diajukan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Register Perkara No.191/PDT.G/2011/PN.PBR akan tetapi perkara tersebut dicabut kembali oleh Pelawan ; 14. Bahwa Tenawan I
menolak dengan tegas dalil penggugat dalam
gugatannya yang pada pokoknya meminta diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah objek perkara dan sudah seharusnya ditolak oleh Majelis Hakim yang terhormat karena Sita Jaminan yang dimohon letakkan oleh Penggugat sangat tidak berdasar dan beralasan hukum ; 15. Bahwa permohonan Pelawan tentang putusan yang dapat dijalankan terteblh dahulu (Uit voerbaar bij voorraad) sebagaimana diuraikan angka 7 halaman 4 gugatannya, sudah seharusnya ditolak dan dikesampingkan, karena permohonan tersebut tidak beralasan menurut hukum, serta tidak sejalan dengan Surat Edaran mahkamah Agung RI Nomor : 3 tahun 2000 tanggal 21 juli 2000 jo Nomor 4 tahun 2001, yang pada pokoknya memberikan petunjuk kepada para Hakim: a. Agar
mempertimbangkan,
memperhatikan,
dan
memtaati
dengan sungguh-sungguh syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan tuntutan putusan serta-merta dan putusan provisionil sebagaimana diuraikan dalam pasal 180 ayat (1) HIR serta pasal 332 Rv; b. Tidak menjatuhkan putusan serta merta, kecuali dalam hal : - Gugatan
didasarkan
pads
bukti
surat
tulisan tangan (handschrift) yang
tidak
dan
menurut
tandatangannya,
yang
otentik
dibantah
atau tentang
Undang-undang
surat isi tidak
mempunyai kekuatan bukti ; - Gugatan tentang utang plutang yang jumlahnya sudah pastl dan tidak terbantah ; - Gugatan tentang sews menyewa tanah, rumah, gudang dan lainlain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau,
atau
penyewa terbukti melalaikan kewajiban sebagai penyewa yang beritikad baik ; - Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gonogini) setelah putusan mengenal gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tatap : Hal 16 dari 28 Putusan Nomor 01/PDT/2015/PT PBR
- Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi pasal 332 Rv ; - Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (In kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan ; - Pokok sengketa mengenai bezitrecht ; 16. Bahwa
oleh
karena
seluruh
tidak didasarkan pada fakta beralasan menurut hukum,
dalil
Pelawan
didalam
gugatannya
hukum yang sebenarnya,
serta tidak
maka gugatan Penggugat tersebut sudah
sepatutnya ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga biaya yang
timbul
dalam perkara ini sudah seharusnya rnenjadi tanggungan
pengugat ; 17. Bahwa oleh karena gugatan pelawan dalam perkara ini tidak ada bukti yang menunjukkan para Terlawan melakukan perbuatan melawan hukum, maka beralasan hukum agar Pemohon ganti kerugian materil dan moril Pelawan sebagaimana yang didalilkan pada poin 31 hal 8 haruslah ditolak; 18. Bahwa oleh karena gugatan Pelawan adalah tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum,
maka yang dimohonkan oleh Pelawan dalam
petitum perlawannya haruslah dlnyatakan ditolak seluruhnya ; Berdasarkan segala sesuatu yang telah dlajukan dalam bagian eksepsi dan pokok Majelis
perkara
diatas
dimohonkan
kehadapan
Hakim Persidangan yang terhormat,
mengadili perkara ini
yang
Ketua/Anggota memeriksa dan
agar menjatuhkan putusan yang amamya sebagai
berikut ; DALAM EKSEPSI : 1. Menerima Eksepsi Terlawan I untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima ; DALAM POKOK PERKARA: 1. Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ; 2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;
Menimbang, atas perlawanan Para Pelawan tersebut, Terlawan Ill telah mengajukan Jawaban tertanggal 21 Agustus 2013 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut ;
Hal 17 dari 28 Putusan Nomor 01/PDT/2015/PT PBR
1. Bahwa Terlawan Ill
dengan
tegas
menolak
gugatan
Pelawan
untuk seluruhnya, kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini ; 2. Bahwa Terlawan
Ill
tidak setuju
dalil gugatan
Pelawan yang
menyatakan proses jual beli antara Ter1awan V dengan Terlawan Ill tidak sah, karena seluruh tahapan dalam jual Terlawan Ill
beli tersebut telah
lakukan sesuai aturan hukum yang ada sehingga
Terlawan Ill bingung mengapa harus dinyatakan tidak sah 3. Bahwa Terlawan Ill memperoleh haknya dari hasil jual bell antara Terlawan Ill selaku Pembell dengan Terlawan V
selaku Penjual
melalui kuasa menjual Terlawan IV berdasarkan Akta Jual Bell No. 4712007 tanggal 14 Maret 2007 dibuat di Notaris Budi Suyono, SH. Dengan demiklan Terlawan Ill sama sekali tidak memiliki hubungan dengan Pelawan atau orang tua Pelawan; 4 . Bahwa kebingungan juga muncul pads saat terjadi Terlawan
I
kepada
Terlawan
Ill
dalam
gugatan dari
perxara
Nomor
:
44/PDT/G/2008/PN.PBR yang menggugat sahnya Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2160/Desa/Kel. Rejosari tanggal 19 Agustus 2005 milik Terlawan Ill. Padahal seluruh proses jual bell dan balik nama sertifikat semula atas nama Terlawan V menjadi atas nama Terlawan Ill telah dilakukan dengan benar sesuai aturan yang ditetapkan oleh Terlawan II. 5 . Bahwa pada saat itu, baik Notaris Budi Suyono, SH. Maupun Terlawan III, Terlawan IV dan Terlawan V menyatakan tidak ada masalah
atau sengketa terhadap objek jual beli tersebut. Sehingga
Terlawan III berani melakukan jual beli. Jadi secara hukum Terlawan Ill harus dlnyatakan telah memiliki hak keperdataan yang sah atas obyek psrkara dan patut dilindungi selaku pembeli yang beritikad baik. Hal ini sesuai Yurisprudensi MARI No. 210 K/Sipf1955 tanggal 10 Januari 1957, No.
242 K/Sipf1958 tanggal 5 November 1958,
No.1230 K/Sip/1980 tanggal
29 Maret 1982 yang menyatakan
pembeli yang beritikad baik harus mendapat perlindungan hukum; 6. Bahwa justru Sertifikat Hak Milik No. 163 tanggal 29 Agustus 1978 yang diganti dengan Sertifikat Hak Milik No. 2965 Milik Terlawan I yang harusnya dicurigai dan dinyatakan tidak sah karena terdapat banyak hal yang tidak benar dalam proses jual beli maupun pembuatan sertifikatnya; Hal 18 dari 28 Putusan Nomor 01/PDT/2015/PT PBR
7. Bahwa letak, ukuran dan batas-batas sempadan masing-masing tanah yang dibeli Terlawan I dari Syarif Rasyid, Amril Umar, Marjono dan Blnto tidak dapat dijelaskan secara rinci oleh Terlawan I
dalam
dalil gugatannya, sehingga tidak ada seorang pun yang tahu apakah tanah-tanah tersebut saling bersisian atau bersempadan atau berbeda lokasi dan letaknya. Oleh karena itu gugatan Terlawan I
haruslah
dlnyatakan kabur, mengada-ada atau error in objek; 8. Bahwa pada saat Teriawan I membeli tanah sesuai dalil gugatannya dari Syarif Rasyid dengan luas 4.505 meter persegi dan dari Amril Umar 4.540 meter persegi temyata dua-duanya memakai akta jual beli yang sama persis yaitu
No. 32/SH/1978 tertanggal 13 Februari 1978 yang
dibuat oleh Camat Siak Hutu.
Tentunya itu merupakan hat yang
mustahil dan mengada-ada sehingga harusnya akta jual beli tersebut dinyatakan cacat hukum. Karena akta jual belinya cacat hukum, maka selanjutnya tentu sertifikatnya pun yaitu Sertifikat Hak Milik No.163 tanggal 29 Agustus 1978 yang diganti dengan Sertifikat Hak Milik No. 2965 menjadi cacat hukum juga; Bahwa Terlawan
berdasarkan
uraian
dan
keterangan
Ill memohon agar Majelis Hakim
tersebut
di
atas,
berkenan kiranya memberikan
keputusan :
Menolak gugatan Pelawan untuk seluruhnya;
Menyatakan Akta Jual Beli No. 32/SH/1978 tertanggal 13 Februari 1978 yang dibuat oleh Camat Siak Hulu adalah tidak sah dan tidak bernilai;
Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 163 tanggal 29 Agustus 1978 yang diganti dengan Sertitikat Hak Milik No. 2965 adalah cacat hukum sehingga tidak sah dan tidak bernilai;
Menyatakan Terlawan III sebagai pembeli yang beritikat baik;
Menyatakan sah dan berharga Akta Jual Beli No. 47/2007 tanggal 14 maret 2007 dibuat di Notaris Budi Suyono, SH antara Terlawan V dengan Terlawan III;
Menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2160/Desa/Kel. Rejosari tanggal 19 Agustus 2005 adalah sah dan berharga milik dari Terlawan III;
Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara;
Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequoet bono) ; Hal 19 dari 28 Putusan Nomor 01/PDT/2015/PT PBR
Menimbang,
bahwa alas gugatan Perlawanan dari Pelawan tersebut,
Terlawan IV telah mengajukan Jawabannya tertanggal 14 Agustus 2013, yang isinya antara lain adalah sebagai berikut : 1. Bahwa Terlawan IV membantah dan menolak secara tegas apa yang didalilkan Pelawan dalam gugatannya, kecuali diakui secara tegas dibawah ini ; 2. Bahwa benar dalil Pelawan point 17 yang menyatakan orangtua Para Pelawan ( H Amril
Umar) memiliki hubungan kerja sama bisnis dengan
Terlawan, dimana kerjasama tersebut adalah pembelian lahan kebun kelapa sawit antara Terlawan IV dengan H Amril Umar (orangtua Para Pelawan) selaku Ketua Koperasi Tenan Makmur Pekanbaru dan Ketua Team Take Over Mitra PT.Solarindo Ekatama ; 3. Bahwa kerjasama bermula pada tanggal 28 Desember 1999 dimana Terlawan IV yang mewakili beberapa orang lainnya, bermaksud membeli lahan kebun kelapa sawit kepada Koperasi Tenan Makmur Pekanbaru seluas 60 hektar atau 30 kapling yang bertokasi di Kerinci Kiri ; 4. Bahwa untuk maksud diatas, Terlawan IV telah menyerahkan uang sejumlah Rp.195.000.000.- (seratus sembilan putuh lima juta rupiah) kepada Koperasi Tenan Makmur Pekanbaru yang diterima oteh H Amril Umar selaku Ketua Koperasi Tenan Makmur Pekanbaru (orangtua Para Pelawan) dibuktlkan dengan kwitansi tanda terima tanggal 28 Desember 1999 (bukti T.IV.01) dan berdasarkan perjanjian darl Koperasi Tenan Makmur Pekanbaru, lahan tersebut akan dibagi-bagikan/diserahkan pada bulan Febuari tahun 2000 ; 5. Bahwa akan tetapi sampai dengan bulan Febuari 2000 belum juga ada realisasi pembagian iahan kebun kelapa sawit tersebut, sehingga Koperasi Tenan Makmur Pekanbaru (H Amril Umar) menjanjikan lagi bahwa lahan akan dibagikan pada bulan April tahun 2000, namun sampai dengan butan September 2000 tidak juga ada realisasi pembagian/penyerahan lahan kebun kelapa sawit tersebut, sehingga kembali Terlawan IV meminta kepastian realisasi pembagian/penyerahan lahan tersebut dan dijawab oleh H. Amril Umar selaku Ketua KTM dan Ketua Team Take Over Mitra PT.Solarindo Ekatama melalui jawaban tertulis dimana lahan akan dibagikan/diserahkan pada bulan Oktober 2000 (bukti T.IV.02) ; 6. Bahwa
oleh
karena
pada
bulan
Oktober
2000
tidak
juga
ada
realisasi pembagian lahan dimaksud, make Terlawan IV mengundurkan diri Hal 20 dari 28 Putusan Nomor 01/PDT/2015/PT PBR
sebagai Anggota Koperasi Tenan Makmur Pekanbaru (Ketua H
Amril
Umar) dan Terlawan IV meminta kembali uang sejumlah Rp.195.000.000.(seratus sebilan puluh lima juta rupiah) dikembalikan dan melalui surat tertulis (bukti T.IV.03) dijawab oleh H Amril Umar selaku Ketua KTM dan Ketua Team Take Over Mitra PT Solarindo Ekatama bahwa uang tersebut akan dikembalikan selambat-lambatnya pada tanggal 15 November 2000 dengan syarat : a. Terlawan IV mengajukan surat permohonan mengundurkan diri kepada Ketua KTM Pekanbaru ; b. Menyerahkan kembali Kartu Tanda Anggota (KTA) dan buku Koperasi ;7. Bahwa ketika pada tanggal 15 November 2000 Terlawan IV mendatangi H Amril Umar (Koperasi Tenan Makmur Pekanbaru) namun juga tidak ada pembayaran pengembalian uang Terlawan IV, dan setiap ditagih H Amril Umar selaku Ketua KTM dan Ketua Take Over Mitra PT Solarindo Ekatama selalu memberikan janji-janji, maka tanggal 29 November 2000 Ter1awan IV membuat laporan kepada Kepolisian Resort Kota Pekanbaru sebagaimana Surat Tanda Penerimaan Laporan No.Pol.B/PU1737/Xl/2000 (bukli T.IV.04) ; 8. Bahwa atas laporan tersebut H Amril Umar selaku Ketua KTM dan Ketua Team Take Over Mitra PT Solarindo Ekatama ditahan, dan keluarga H Amril Umar (orangtua Para Pelawan) menjumpai Terlawan IV untuk meminta perkaranya dicabut; 9. Bahwa
atas
permintaan
tersebut
diadakanlah
perundingan,
dan
dalam perundingan tersebut disepakatilah bahwa Pelapor (Terlawan IV) setuju laporannya dicabut dengan syarat uang sejumlah Rp.195.000.000.(seratus Sembilan puluh
lima juta
rupiah) tersebut
harus
maka kesepakatan tersebut dibuat dihadapan Notaris Warman,
dikembalikan, SH dimana
sebagai jaminan pengembalian uang sejumlah Rp.195.000.000.sembilan puluh lima juta rupiah) tersebut oleh H
(seratus
Amril Umar adalah
sebidang tanah berikut rumah dan pekarangan yang ada diatasnya, dimana dalam waktu 30 (tigapuluh) hari harus sudah dilunasi, jika tidak dilunasi dalam
waktu 30 (tigapuluh) hari maka Terlawan IV berhak mengalihkan
ataupun menjual kepada pihak lain melalui kuasa jual yang sudah ditandatangani H. Amril Umar dan istrinya bernama Aisyah; 10. Bahwa setelah lewat waktu 30 (tigapuluh) hari tidak ada juga pembayaran pengembalian uang Terlawan IV sejumlah Rp.195.000.000.- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) tersebut maka atas kuasa jual tersebut Tertawan IV Hal 21 dari 28 Putusan Nomor 01/PDT/2015/PT PBR
menjual tanah
berikut
bangunan
dan
pekarangan yang ada diatasnya
kepada Abd. Rahman Tampubolon, SE (Terlawan V) yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW, Kepala Desa Camat pada tanggal 25 Juni 2002 11. Bahwa atas jual beli tersebut Abd Rahman Tampubolon, SE (Terlawan IV} telah meningkatkan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik pada Kantor Badan Pertanahan Kota Pekanbaru, dan kira-kira pada tahun 2003 Abd Rahman Tampubolon,
SE (Tertawan V) meminta tolong kepada Tertawan IV untuk
mencarikan pembeli
tanah tersebut,
maka Terfawan IV mengiklankan
penjualan tanah tersebut melalui iklan dikoran, dan alas bantuan Terlawan IV tersebut maka tanah berikut bangunan dan pekarangan tersebut dibeli oleh H Endar Muda, SH (Terlawan Ill); 12. Bahwa tidak benar dalil Para Pelawan point 18, yang menyatakan bahwa orangtua Para Pelawan
H Amril Umar telah dlpaksa oleh Terlawan IV untuk
membuat transaksi jual beli dsn menyerahkan surat dasar kepemilikan tanah tersebut dengan iming-lming akan dibebaskan dari penjara, adalah ketika H
yang benar
Amril Umar (orangtua Para Pelawan) dilaporkan oleh
Terfawan IV kepada Kepolisian Resort Kota Pekanbaru sebagaimana Surat Tanda Penerimaan Laporan No.Pol.B/PU1737/Xl/2000
(bukti.T.IV.04) maka
keluarga H Amril Umar (orangtua Para Pelawan) menjumpai Terfawan IV untuk meminta damai dan laporannya dicabut ; 13. Bahwa Terlawan IV mau berdamai dan mencabut laporannya dengan syarat uang sejumlah Rp.195.000.000.-
(seratus sembilan puluh lima juta rupiah)
tersebut harus segera dikembalikan,dan
atas kesepakatan yang dibuat
dihadapan Notaris Warman, SH, H Amril Umar (orangtua Para Pelawan) bersedia mengembalikannya, namun pads saat itu H Amril Umar tidak ada usng,
maks disepakati sebagai
Rp.195.000.000.-
jaminsn
pengembalian uang sejumlah
(seratus sembilan puluh lima juta rupiah) tersebut adalah
sebidang tanah berikut rumah dan pekarangan yang ada diatasnya, dimana dalam waktu 30 (tigapuluh) hari harus sudah dilunasi, jika tidak dilunasi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari maka Terlawan IV berhak mengalihkan ataupun menjual kepada pihak lain melalui kuasa jual yang sudah ditandatangani H. Amril Umar istrinya yang bernama Aisyah; 14. Bahwa setelah lewat 30 (tigapuluh)
hari tidak ada juga pembayaran
pengembalian yang Terlawan IV sejumlah R.195.000.000.- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) tersebut maka atas kuasa jual tersebut Terlawan IV menjual tanah berikut bangunan dan pekarangan yang ada diatasnya kepada Hal 22 dari 28 Putusan Nomor 01/PDT/2015/PT PBR
Abd.Rahman Tampubolon, SE (Terlawan V) yang diketahui
oleh Ketua RT,
Ketua RW, Kepala Desa, dan Camat pada tanggal 25 Juni 2002 ; 15. Bahwa tidak benar dalil Para Pelawan point 19 yang menyatakan jual beli tersebut adalah karena adanya paksaan dan yang dijual adalah tanahnya saja ; 16. Bahwa dari dalil tersebut jelas telah terjadi pengakuan dari Para Pelawan bahwa telah terjadi jual beli antara orangtua Para Pelawan dengan Terlawan IV, namun yang dijual hanya tanahnya saja, akan tetapi sangat tidak mungkin dan tidak lazim suatu jual beli tanah yang ada bangunan diatasnya, yang dijual hanya tanahnya saja sedangkan bangunan tidak ikut dijual,apalagi perjanjian tersebut dibuat dihadapan Notaris Warman, SH dan dibuatkan pula Surat Kuasa Menjual kepada Terlawan IV ; 17. Bahwa
tldak benar dalil
beli tersebut terjadi kepada Ter1awan
Para Pelawan point 20, yang menyatakan jual
secara paksa dan proses jual beli dari Terlawan IV V dan Ter1awan Ill
adalah tidak benar,
dengan harga yang tidak wajar
karena sebagaimana jawaban Ter1awan
IV tersebut
diatas, bahwa jual beli tersebut dibuat dihadapan Notaris Warman, SH dan diikuti dengan kuasa jual
dari
H
Amril
Umar
kepada
Terlawan
IV
apabila dalam waktu 30 (tigapuluh) harl H Amrll Umar (orangtua Para Pelawan}
tidak
dapat mengembalikan
uang
yang
telah
diterimanya
sebesar Rp.195.000.000.- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) Tertawan IV dapat mengalihkannya kepada pihak lain ; 18. Bahwa mengenai harga jual bell antara Ter1awan IV dengan Terlawan V dan Terlawan Ill adalah tidak wajar adalah
dalil yang keliru, dimana jual beli
adalah kesepakatan kedua belah pihak yang berjanji, mengenai suatu benda dengan harga tertentu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan merupakan
undang-undang
bagi
mereka
yang
membuatnya
dan
tidak mengikat pihak ketiga (pasal 1338 KUHPerdata) ; 19. Bahwa kerugian yang dialami Para Pelawan adalah ilusionis yang tidak dapat dibuktikan,
dimana kerugian tersebut haruslah dirinci sedemikian rupa
sehingga dapat membuktikan kerugian yang benar-benar dialami oleh Para Pelawan, dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan Para Pelawan tersebut dalam pengurusan suatu perkara adalah merupakan resiko dalam pengajuan suatu gugatan/perlawanan ; 20. Bahwa dalil Pelawan point 32 tentang putusan dalam perkara ini untuk dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit voorbaar bij voorrad) haruslah ditolak karena Hal 23 dari 28 Putusan Nomor 01/PDT/2015/PT PBR
tidak sesuai dengan ketentuan pasal 191 RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor.3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang putusan serta merta dan provisionil ; 21. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, Terlawan IV mohon kepada Ketua dan Anggota
Majelis Hakim yang Mulia yang
mengadili perkara aquo untuk memberikan putusa yang amarnya berbunyi sebagai berikut : - Menolak Perlawanan Pelawan seluruhnya ; - Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;
Membaca serta memperhatikan uraian uraian tentang hal selengkap dan selebihnya yang tercantum dalam uraian turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 15 Januari
2014 Nomor 26/Pdt.Plw/2013/PN.PBR yang amar
selengkapnya berbunyi sebagai berikut: DALAM EKSEPSI -
Menolak Eksepsi dari Terlawan I;
DALAM POKOK PERKARA -
Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
-
Menolak seluruh Perlawanan dari Para Pelawan;
-
Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara perlawanan ini yang hingga hari ini dihitung sebesar Rp. 1.381.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;
Membaca
Akta
Pernyataan
Permohonan
Banding
Nomor:
26/Pdt.Plw/2013/PN.PBR yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 Januari 2014
Kuasa Hukum Para
Pelawan /Para Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus
Pengadilan
Negeri
Pekanbaru
tanggal
15
Januari
2014
Nomor
26/Pdt.Plw/2013/PN.PBR untuk diperiksa dan diputus pada peradilan tingkat banding, dan Pernyataan Banding ini telah dibertahukan dengan seksama kepada : -
Terlawan I/Terbanding I pada tanggal 29 Januari 2014;
-
Terlawan II/Terbanding II pada tanggal 10 Februari 2014;
-
Terlawan III/Terbanding III pada tanggal 11 Februari 2014;
-
Terlawan IV/Terbanding IV pada tanggal 29 Januari 2014;
-
Terlawan V/Terbanding V pada tanggal 30 September 2014; Hal 24 dari 28 Putusan Nomor 01/PDT/2015/PT PBR
sebagaimana ternyata dari Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding
Nomor:
26/Pdt.Plw/2013/PN.PBR yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru;
Membaca Tanda Terima Memori Banding Nomor 26/Pdt.Plw/2013/PN. PBR yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Maret 2014 telah diterima Memori Banding dari Para Pelawan/Para Pembanding
tanggal
28
Februari
2013
dan
memori
Banding
ini
telah
diberitahukan/disampaikan kepada : -
Terlawan I/Terbanding I pada tanggal 17 Maret 2014;
-
Terlawan II/Terbanding II pada tanggal 26 Maret 2014;
-
Terlawan III/Terbanding III pada tanggal 12 Juni 2014;
-
Terlawan IV/Terbanding IV pada tanggal 10 Maret 2014;
-
Terlawan V/Terbanding V pada tanggal 30 September 2014;
sebagaimana ternyata dari Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 26/Pdt.Plw/2013/PN.PBR yang dibuat Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru;
Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 26/Pdt.Plw/2013/PN.PBR yang dibuat Jurusita pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memerangkan bahwa sebelum berkas perkara ini dikirimkan kepada Pengadilan Tinggi telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara kepada ; -
Kuasa Hukum Para Pelawan/Para Pembanding melalui Lurah Tangkerang Utara Kecamatan Bukit Raya Seklur pada tanggal 3 Desember 2014;
-
Terlawan I/Terbanding I pada tanggal 2 Juni 2014;
-
Terlawan II/Terbanding II pada tanggal 9 Oktober 2014;
-
Terlawan III/Terbanding III pada tanggal 12 Juni 2014;
-
Terlawan IV/Terbanding IV pada tanggal 15 Oktober 2014;
-
Terlawan V/Terbanding V pada tanggal 6 Januari 2015;
sebagaimana ternyata dari Relaas Pemberitahuan memeriksa Berkas Nomor: 26/Pdt.Plw/2013/PN.PBR yang dibuat Jurusita pada Pengadilan Negeri Pekanbaru;
Tentang Pertimbangan Hukum
Menimbang,
bahwa
permohonan
banding
dari
Para
Pelawan/Para
Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta
Hal 25 dari 28 Putusan Nomor 01/PDT/2015/PT PBR
memenuhi persyaratan yang ditentukan undang undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;
Menimbang,
bahwa
Para
Pelawan/Para
Pembanding
dalam
memori
bandingnya menyatakan alasan-alasan Pembanding mengajukan permohonan banding pada pokoknya adalah sebagai berikut: -
Bahwa Majelis Hakim salah menerapkan hukum dan keliru dalam menarik kesimpulan hanya mengacu kepada putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 44/Pdt.G/2008/PN.PBR tanggal 3 Februari 2009 jo putusan Mahkamah Agung RI Nomor 577 K/PDT.2010 tanggal 27 September 2011 tanpa mempertimbangkan bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan;
-
Majelis Hakim tidak cermat dalam merangkaikan antara dalil gugatan Terlawan I/Terbanding I dan alat bukti surat berupa serifikat No. 163 tahun 1978 (vide T.I.8) dengan alat bukti surat berupa Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tk II Kampar No. 44/A/PU/1979 tanggal 16 Juli 1979 tentang izin untuk mendirikan bedeng batu bata (vide Bukti T.I-13);
-
Majelis Hakim tidak cermat dalam memeriksa keabsahan identitas Terbanding I/Terlawan I dihubungkan dengan alat bukti surat berupa fotocopy Surat keterangan No. 122/KB-VIII/2013 tanggal 13 Agustus dan fotocopy Surat Keterangan No. 119/RT02RW07/KB-VIII/2013 tanggal 13 Agustus 2013 (Vide bukti P-5 dan P-6) serta keterangan saksi Nasrul DT Kando;
Menimbang, bahwa dalam hal ini para Terlawan/para Terbanding dan tidak mengajukan Kontra Memori banding;
Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan
Negeri
Pekanbaru
tanggal
15
Januari
2014
Nomor
26/Pdt.Plw/2013/PN.PBR, memori banding dari Para Pelawan/Para Pembanding, maka Pengadilan Tinggi berpendapat : -
Bahwa alasan-alasan banding yang dikemukakan oleh Para Pelawan/Para Pembanding dalam memori bandingnya telah secara jelas diuraikan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya apa alasan Hakim Tingkat Pertama menyatakan perlawanan Para Pembanding tidak memenuhi syarat formil suatu perlawanan yaitu melanggar syarat kumulasi subjektif; Hal 26 dari 28 Putusan Nomor 01/PDT/2015/PT PBR
Menimbang, bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar menguraikan alasan-alasan dan pertimbangan hukumnya, maka Pengadilan Tinggi mengambil dan menjadikan alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding dan oleh karena itu, putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 15 Januari
2014 Nomor 26/Pdt.Plw/2013/PN. PBR dapat dipertahankan dan harus
dikuatkan;
Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pelawan/Para Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan Tingkat Pertama maupun dalam peradilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Para Pelawan/Para Pembanding;
Mengingat Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum jo.Undang Undang Nomor: 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor: 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum jo. Undang Undang Nomor: 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor: 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan
Umum, ketentuan pasal 199,pasal 293 RBG, dan ketentuan
perundang undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.
M E N G A D I L I
1. Menerima permohonan banding dari Para Pelawan/Para Pembanding; 2. Menguatkan
putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 15 Januari 2014
Nomor 26/Pdt.Plw/2013/PN. PBR yang dimohonkan banding tersebut; 3. Menghukum Para Pelawan/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan yang dalam Tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;
Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari : Selasa tanggal 3 Maret 2015 oleh kami
Ahmad
Sukandar,SH.,MH selaku Ketua Majelis dengan Nelson Samosir,SH.,MH dan Agung Wibowo,SH.,M.Hum masing masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua
Pengadilan
Tinggi
Pekanbaru
tanggal
9
Januari
2015
Nomor
01/Pen.Pdt/2015/PT PBR untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Hal 27 dari 28 Putusan Nomor 01/PDT/2015/PT PBR
banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untum umum pada hari : Selasa tanggal 10 Maret 2015 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Hakim Anggota, serta dibantu oleh Diyah Fajar Sari,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini;
Hakim Anggota
Hakim Ketua
1. Nelson Samosir,SH.,MH
Ahmad Sukandar,SH.,MH
2. Agung Wibowo,SH.,M.Hum Panitera Pengganti,
Diyah Fajar Sari, SH
Perincian Biaya Proses: 1. Meterai
: Rp
6.000.00
2. Redaksi
: Rp
5.000.00
3. Biaya Adminitrasi
: Rp 139.000.00
J u m l a h
: Rp 150.000.00 ============
(Seratus lima puluh ribu rupiah)
Hal 28 dari 28 Putusan Nomor 01/PDT/2015/PT PBR
