PTUN-Pbr DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

P U T U S A N Nomor : 24/G/2016/PTUN-Pbr “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara antara: ----------------------------------------------------------------------------------------PT.

PRIMA

MARINDO

NUSANTARA,

Badan

Hukum

Indonesia,

Berkedudukan di Pekanbaru, dalam hal ini diwakili oleh DESRIANTO,

ST,

Kewarganegaraan

Indonesia,

Bertempat Tinggal Jalan Bulakan Balai Kandi RT.001 RW.003 Kelurahan Bulakan Balai Kandi Kecamatan Payakumbuh

Barat

Kota

Payakumbuh

Provinsi

Sumatera Barat, Pekerjaan Direktur Utama PT. PRIMA MARINDO

NUSANTARA

berdasarkan

Akta

Pernyataan Keputusan Rapat PT. PRIMA MARINDO NUSANTARA No. 54 tanggal 06 November 2012 yang dibuat oleh Notaris B. ANDY WIDYANTO, SH., dan perubahan terakhir dengan Akta No. 02 tanggal 06 April 2015 yang dibuat oleh Notaris ARLISA MARTINI, SH., MKn., dalam hal ini memberi Kuasa kepada : ----1. EVA NORA, S.H., M.H.;-----------------------------------2. HAFIZ ERMAN, S.H.;--------------------------------------3. MARISHA, S.H., M.H.;-------------------------------------4. ALDIAN HARIKHMAN, S.H., M.H.;---------------------5. AKHIRUDDIN HARAHAP, S.H., M.H.;------------------

Halaman 1 dari 95 halaman Putusan Nomor : 24/G/2016/PTUN-Pbr.

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Kesemuanya Advokat,

warganegara

Pada

Law

Indonesia,

Firm

“EVA

Pekerjaan NORA

&

ASSOCIATES”, Beralamat di Kompleks Sentra Nangka Mas Blok C No. 6 Jalan Tuanku Tambusai Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 033/SK/EADV/VI/2016 tanggal 03 Juni 2016;--------------------------Selanjutnya disebut sebagai …..…........ PENGGUGAT; MELAWAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) bidang Pembangunan dan Peningkatan Dinas Bina Marga Provinsi Riau; Berkedudukan di Jalan SM. Amin No. 92 PekanbaruRiau, dalam hal ini memberi kuasa kepada:---------------1.

IKHWAN RIDWAN, SH., M.Si., Jabatan Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Riau;---------

2.

TELISMANTO, SH., MH, Jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM Biro Hukum dan Hak Azazi Manusia;----------------------------------------------

3.

YAN DHARMADI, SH., MH, Jabatan Kepala Sub Bagian Litigasi pada Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Riau;------------------------------------------------

4.

APRIANSYAH, SH, Jabatan Staf Sub Bagian Litigasi pada Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Riau;------------------------------------------------

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Riau, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 560/SK-100/VII/2016, tanggal 28 Juli 2016;----Selanjutnya disebut sebagai.................... TERGUGAT; Halaman 2 dari 95 halaman Putusan Nomor : 24/G/2016/PTUN-Pbr.


PT. MODERN WIDYA TEHNICAL, Berkedudukan di Graha Multi Modern, Jalan Cikini Raya No. 44 Menteng Jakarta Pusat, diwakili oleh Ir. Ricky selaku Direktur Utama PT. MODERN WIDYA TEHNICAL;--------------------------------Memberikan Kuasa kepada NENGAH SUJANA, SH., MH, A. MULIAWAN WIDJAJA, SH., FATHONI, SH., ABDULLAH SUBUR, SH., MH., AHMAD BAYHAKI, SH., YUNIANTO, SH., JEMY RONALD VITO, SH., POPY

NURJANAH,

NUGROHO,

SH.,

SH., ERIZAL,

YUDHO SH,

SUKMO

Kesemuanya

warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum “NENGAH SUJANA & REKAN LAW FIRM”, Alamat di ITS Tower Lantai 7, Nifarro Park, Jalan Raya Pasar Minggu No. 18 Jakarta Selatan 12510, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Agustus 2016;-----------------------------------------------------Selanjutnya disebut sebagai……..….…TERGUGAT II INTERVENSI;-----------------------------------------------------Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; --------------------------------------------

Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 8 Juni 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada

tanggal

8

Juni

2016

dengan

Register

Perkara

Nomor : 24/G/2016/PTUN-Pbr, yang telah diperbaiki secara formal pada tanggal 28 Juli 2016;----------------------------------------------------------

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 24/PEN-MH/2016/PTUN-Pbr

tertanggal



9 Juni 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini; ---------------------------------------

Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 24/G/2016/PTUN.Pbr, tertanggal 9 Juni 2016 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;-----------------------------------------

-

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 24/PEN-PP/2016/PTUN-Pbr

tertanggal

10

Juni

2016

Tentang

Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan; ----------------------------------------

Telah

membaca

Surat

Penetapan

Hakim

Ketua

Majelis

Nomor : 24/PEN-HS/2016/PTUN-Pbr tertanggal 28 Juli 2016 Tentang Penetapan Hari Persidangan; ------------------------------------------------------

Telah membaca Putusan Sela Nomor : 24/G/2016/PTUN.Pbr. tanggal 4 Agustus 2016 tentang diterimanya permohonan pihak ketiga atas nama PT. MODERN WIDYA TECHNICAL dan mendudukannya sebagai Tergugat II Intervensi;------------------------------------------------------------------

-

Telah membaca bukti surat dari para pihak; -------------------------------------

-

Telah membaca dan mempelajari semua berkas persidangan perkara ini; -------------------------------------------------------------------------------------------

-

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan; TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang,

bahwa

Penggugat

telah

mengajukan

gugatan

tertanggal 8 Juni 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 8 Juni 2016 dengan Register Perkara Nomor: 24/G/2016/PTUN-Pbr, yang telah diperbaiki secara formal pada tanggal 28 Juli 2016, Penggugat telah menggugat Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut: ------------------------------------



I.

OBJEK GUGATAN Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Pejabat

Pembuat

Komitmen

(PPK)

bidang

pembangunan

dan

peningkatan Dinas Bina Marga Provinsi Riau No. 620/SPPBJBBM/TING-SPSP/21/2016 Perihal: Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Peningkatan Jalan Sepahat-Sei. Pakning (DAK) tanggal 26 April 2016;-------------------------------------------------------------------------------II. TENGGANG WAKTU GUGATAN Bahwa objek gugatan diterbitkan TERGUGAT pada tanggal 26 April 2016, dengan mana pada tanggal 08 Juni 2016 telah diajukan dan didaftarkan gugatan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan) hari sejak terbitnya surat keputusan tersebut;-------------------III. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA 1.

Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, mendefenisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah: -------------------------------------------------------------------“Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”



2.

Bahwa berdasarkan defenisi tersebut diatas, maka objek gugatan adalah sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (beschikking) dan langsung berlaku sejak dikeluarkannya oleh pejabat yang membuat (einmalig);--------------------------------------------

3.

Bahwa objek gugatan Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bidang pembangunan dan peningkatan Dinas Bina Marga Provinsi Riau

No.

620/SPPBJB-BM/TING-SPSP/21/2016

Perihal:

Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Peningkatan Jalan Sepahat-Sei.

Pakning

(DAK)

tanggal

26

April

2016

yang

dikeluarkan oleh TERGUGAT, Pejabat/Badan Tata Usaha Negara berdasarkan kewenangan yang ada padanya jelas sudah bersifat konkrit, individual dan final dengan dasar uraian sebagai berikut: A. Bahwa objek gugatan aquo bersifat konkrit karena yang disebutkan dalam objek gugatan tersebut tidak abstrak, tetapi berujud dan nyata secara tegas menyebutkan bahwa PT. MODERN WIDYA TEHNICAL adalah yang ditunjuk dan ditetapkan sebagai pemenang pekerjaan pengadaan kegiatan peningkatan jalan Sepahat-Sei. Pakning (DAK) pada Dinas Bina Marga Provinsi Riau tahun anggaran 2016;-------------------B. Bahwa objek gugatan aquo bersifat individual karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi berujud dan nyata secara tegas menyebutkan PT. MODERN WIDYA TEHNICAL;------------------C. Bahwa objek gugatan aquo telah bersifat final pada tingkat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), setelah Kelompok Kerja (POKJA) menyampaikan hasil pelelangan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai dasar dibuatkannya objek gugatan, karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi/pejabat tertentu tekait pengadaan barang/jasa, baik



bersifat horizontal maupun vertikal, dengan demikian surat keputusan TERGUGAT tersebut telah bersifat final dan telah menimbulkan akibat hukum;----------------------------------------------D. Bahwa objek gugatan aquo telah menimbulkan akibat hukum, mengikat sejak dikeluarkannya keputusan tersebut terhadap PT.

MODERN

WIDYA

TEHNICAL

sebagai

pelaksana

pengadaan kegiatan Peningkatan Jalan Sepahat-Sei. Pakning (DAK) pada Dinas Bina Marga Provinsi Riau tahun anggaran 2016;----------------------------------------------------------------------------4.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka objek gugatan Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bidang pembangunan dan

peningkatan

Dinas

Bina

Marga


Provinsi

Perihal

:

Riau

No.

Penunjukan

Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Peningkatan Jalan Sepahat-Sei. Pakning (DAK) tanggal 26 April 2016 yang dikeluarkan oleh TERGUGAT, Pejabat/Badan Tata Usaha Negara berdasarkan kewenangan yang ada padanya, telah memenuhi syarat sebagai objek gugatan dalam perkara aquo, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;----------------------------------------------------------------------IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN Bahwa PENGGUGAT merasa dirugikan karena sebagai peserta lelang, PENGGUGAT sesungguhnya telah ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Panitia Lelang peningkatan jalan Sepahat-Sei. Pakning (DAK) tahun anggaran 2016, sebagaimana pengumuman pemenangan lelang pada aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan juga pemberitahuan via email kepada PENGGUGAT pada tanggal 7 April 2016 serta berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP)



paket terkait pada saat itu, sehingga PENGGUGAT rugi secara materil dengan telah mempersiapkan peralatan maupun fasilitas kontraktor untuk pelaksanaan pekerjaan pengadaan kegiatan peningkatan jalan Sepahat-Sei. Pakning (DAK) pada Dinas Bina Marga Provinsi Riau tahun anggaran 2016;----------------------------------------------------------------V. POSITA/ALASAN GUGATAN 1. Bahwa PENGGUGAT adalah peserta lelang dengan metode pelelangan umum pascakualifikasi untuk pengadaan kegiatan peningkatan jalan Sepahat-Sei. Pakning (DAK) pada Dinas Bina Marga Provinsi Riau tahun anggaran 2016;---------------------------------2. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2016 telah diumumkan pelelangan umum dengan pascakualifikasi paket peningkatan jalan SepahatSei. Pakning (DAK) pada Dinas Bina Marga Provinsi Riau tahun anggaran 2016 di Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Riau;------------------------------------------------------------------------3. Bahwa berdasarkan pengumuman tersebut PENGGUGAT turut berpartisipasi dalam pelelangan paket peningkatan jalan SepahatSei. Pakning (DAK) pada Dinas Bina Marga Provinsi Riau tahun anggaran 2016 dengan mengajukan/memasukan penawaran sesuai jadwal pada LPSE Povinsi Riau pada tanggal 26 Maret 2016, batas akhir upload dokumen penawaran;--------------------------------------------4. Bahwa adapun penawaran PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 40.395.391.000,- (empat puluh milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dari Nilai Hasil Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp. 45.000.000.000,- (empat puluh lima milyar rupiah), sehingga penawaran PENGGUGAT memenuhi persyaratan berdasarkan hasil evaluasi untuk mengikuti pembuktian kualifikasi, sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010



tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahan dan aturan turunannya;-----------------------------------------------------------5. Bahwa pada tanggal 5 April 2016 oleh Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Riau Kelompok Kerja (POKJA) 04/Dis.BM/L, melalui emai mengundang PENGGUGAT untuk hadir pada hari Rabu, 6 April 2016 di Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Riau Gedung Menara Lancang Kuning Komp. Perkantoran Gubernur Riau Lt. 6 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Pekanbaru, guna pembuktian kualifikasi kegiatan peningkatan jalan Sepahat-Sei. Pakning (DAK) tahun anggaran 2016;----------------------------------------6. Bahwa atas undangan tersebut PENGGUGAT hadir dan saat itu juga telah dilakukan pembuktian kualifikasi dengan memperlihatkan keaslian seluruh dokumen,

yang kemudian pada tanggal 7 April

2016, Panitia Lelang telah menetapkan PENGGUGAT sebagai pemenang lelang sebagaimana pemberitahuan yang disampaikan Panitia Lelang melalui email dan pengumuman pada aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE);---------------------------------------7. Bahwa dengan adanya penetapan dan pengumuman pemenang tersebut,

seharusnya

PENGGUGAT

tinggal

menunggu

diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), apabila tidak ada sanggahan;---------------------------------------------------8. Bahwa sebagaimana Instruksi Kepada Peserta (IKP) huruf G angka 34.7

pada

Dokumen

0505/POKJA/DOK.L/T.01/APBD/2016

Pengadaan tanggal

18

Maret

No. 2016

mengatakan:-------------------------------------------------------------------------“SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang, apabila tidak ada sanggahan atau hari setelah semua sanggahan dijawab.”



9. Bahwa memperhatikan Instruksi Kepada Peserta (IKP) tersebut seharusnya pada tanggal 15 April 2016 telah diterbitkan Surat Penunjukan

Penyedia

Barang/Jasa

(SPPBJ)

terhadap

PENGGUGAT karena sepengetahuan PENGGUGAT tidak ada sanggahan atas hasil lelang yang mana PENGGUGAT sebagai pemenang lelangnya;--------------------------------------------------------------10. Bahwa pada faktanya Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Riau Kelompok Kerja (POKJA) 04/Dis.BM/L pada tanggal tersebut diatas (15 April 2016) dilakukan evaluasi ulang kembali untuk paket peningkatan jalan Sepahat-Sei. Pakning (DAK) pada Dinas Bina Marga Provinsi Riau tahun anggaran 2016, tanpa dasar yang jelas, yang baru diketahui PENGGUGAT pada hari Rabu, 20 April 2016 berdasarkan email dari Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Riau Kelompok Kerja (POKJA) 04/Dis.BM/L menggunakan

account

[email protected]

dengan

judul

(LPSE)

Perubahan Jadwal Lelang;-------------------------------------------------------11. Bahwa adapun perubahan jadwal lelang tersebut dapat diterangkan dengan tabel sebagaimana dibawah ini:--------------------------------------

Tahap

Sebelum

Sesudah

Alasan

Evaluasi

15 April 2016

15 April 2016

Perlunya

Penawaran

08:01 – 19

08:01 – 20

penambahan

April 2016

April 2016

waktu untuk

23:59

18:00

memasukan hasil evaluasi

Evaluasi

15 April 2016

16 April 2016

Perlunya

Dokumen

09:0 – 19 April

09:00 – 20

penambahan

Kualifikasi

2016 23:59

April 2016

waktu untuk

18:00




Penetapan

20 April 2016

20 April 2016

Perlunya

Pemenang

12:01 – 20

08:01 – 20

penambahan

April 2016

April 2016

waktu untuk

23:59

23:59


Pengumuman

20 April 2016

20 April 2016

Perlunya

Pemenang

16:01 – 20

20:01 – 20

penambahan

April 2016

April 2016

waktu untuk

23:59

23:59


12. Bahwa perubahan jadwal diatas, tidak termasuk jadwal tahap pembuktian kualifikasi, namun dalam tahap lelang pada aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) terdapat tahapan pembuktian kualifikasi dengan jadwal mulai 19 April 2016 09:00 sampai 20 April 2016 16:00;-----------------------------------------------------13. Bahwa terhadap tahap pembuktian kualifikasi, yang pada aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dijadwalkan mulai 19 April 2016 09:00 sampai 20 April 2016 16:00, PENGGUGAT tidak pernah diundang untuk mengikuti/hadir pada tahap pembuktian kualifikasi tersebut sebagaimana undangan terdahulu yang pernah disampaikan melalui email tanggal 05 April 2016;-------------------------14. Bahwa selanjutnya, berdasarkan hasil evaluasi ulang kembali, diterangkan alasan PENGGUGAT tidak menjadi pemenang lelang karena sebagai berikut:-----------------------------------------------------------“pada surat pernyataan yang terlampir tidak asli (menggunakan materai yang sama, terlihat dari nomor seri materai dan kesamaan tanda tangan (scan)). Hal ini tidak sesuai dengan BAB III INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) Point 4.1 c. Berbunyi

“membuat

dan/atau

menyampaikan

dokumen



dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memnuhi persyaratan dalam dokumen pengadaan”;--------------------------15. Bahwa adapun alasan tersebut menjadi rancu, dimana pada tahap pembuktian kualifikasi yang PENGGUGAT hadiri pada tanggal 6 April 2016 atas undangan melalui email dari Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Riau Kelompok Kerja (POKJA) 04/Dis.BM/L, telah PENGGUGAT perlihatkan keaslian dokumen, kemudian dilakukan evaluasi ulang dengan menjadwalkan kembali pembuktian kualifikasi pada tanggal 19 April 2016, namun PENGGUGAT tidak diundang, dan baru diketahui PENGGUGAT berdasarkan pemberitahuan melalui email pada tanggal 20 April 2016, dimana pada tanggal tersebut adalah jadwal pengumuman pemenang lelang;------------------------------------------------------------------16. Bahwa adanya perubahan jadwal pembuktian kualifikasi pada aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dengan jadwal 19 April 2016 09:00 sampai 20 April 2016 16:00, seharusnya PENGGUGAT diundang guna pembuktian dokumen, namun hal tersebut tidak ada, dan anehnya jadwal tersebut berubah yang kemudian diketahui PENGGUGAT setelah adanya pemberitahuan berdasarkan email tertanggal 20 April 2016;--------------------------------17. Bahwa adapun alasan tersebut diatas, jelas panitia menerangkan alasannya

berdasarkan

pembuktian

kualifikasi

sebelum

dilakukannya evaluasi ulang kembali yang telah PENGGUGAT hadiri dengan

memperlihatkan

keaslian

dokumen

dan

tidak

ada

permasalahan pada saat itu;----------------------------------------------------18. Bahwa oleh demikian, apa yang menjadi alasan tersebut diatas adalah tidak benar dan tidak berdasar;----------------------------------------



19. Bahwa pada tanggal 20 April 2016, diumumkan kembali pemenang lelang paket peningkatan jalan Sepahat-Sei. Pakning (DAK) tahun anggaran

2016

dengan

pemenang

PT.

MODERN

WIDYA

TEHNICAL, yang kemudian oleh TERGUGAT diterbitkannya objek gugatan tanggal 26 April 2016;-------------------------------------------------20. Bahwa memperhatikan hal-hal tersebut, dengan adanya evaluasi ulang, serta PENGGUGAT tidak menjadi pemenang lelang diatas, merujuk kepada Instruksi Kepada Peserta (IKP) dalam Dokumen Pengadaan No. 0505/POKJA/DOK.L/T.01/APBD/2016 tanggal 18 Maret 2016, terdapat kejanggalan proses pelelangan; ------------------21. Bahwa sebagaimana Instruksi Kepada Peserta (IKP) huruf H angka 36.4

dan

36.5

pada

Dokumen

0505/POKJA/DOK.L/T.01/APBD/2016

tanggal

Pengadaan 18

Maret

No. 2016,

mengatakan:-------------------------------------------------------------------------“setelah pelelangan dinyatakan gagal, maka POKJA ULP memberitahukan

kepada

seluruh

peserta.

Setelah

pemberitahuan adanya pelelangan gagal, maka Pokja ULP atau Pokja ULP pengganti (apabila ada) meneliti dan menganalisis terjadinya pelelangan gagal, untuk menentukan langkah selanjutnya, yaitu melakukan: a. Evaluasi ulang; b. Penyampaian ulang dokumen penawaran; c. Pelelangan ulang; atau d. Penghentian proses lelang.”;-----------------------------------22. Bahwa sebagaimana faktanya telah dilakukan evaluasi ulang kembali, sehingga dengan memperhatikan Instruksi Kepada Peserta (IKP) tersebut tehadap pelelangan tersebut sesungguhnya telah gagal;----------------------------------------------------------------------------------23. Bahwa andaikanpun pelelangan tersebut gagal dan dilakukan evaluasi ulang seharusnya Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa



Provinsi

Riau

Kelompok

Kerja

(POKJA)

04/Dis.BM/L

memberitahukan hal tersebut kepada seluruh peserta termasuk PENGGUGAT, namun faktanya pernyataan gagal pelelangan tersebut

tidak

pernah

diberitahukan

kepada

PENGGUGAT

dan/peserta lainnya, baik dengan surat atau melalui email;-------------24. Bahwa kemudian, pada tanggal 19 Mei 2016, PENGGUGAT telah mengirim surat pengaduan kepada Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha dengan surat No. 026/PMN-SP/V/2016, yang berisi hal-hal yang menurut PENGGUGAT adanya persengkokolan dalam proses lelang yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, mohon mengembalikan status PENGGUGAT sebagai pemenang paket sebagaimana mestinya demi keadilan dan terwujudnya kepastian hukum, namun sampai dengan masuknya gugatan ini pengaduan tersebut belum ditindaklanjuti;-----------------------------------25. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, yang menjadi alasan PENGGUGAT mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut:------A. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku dan Instruksi Kepada Peserta (IKP) pada Dokumen Pengadaan No. 0505/POKJA/DOK.L/T.01/APBD/2016 tanggal 18 Maret 2016;---Bahwa dengan adanya kegiatan evaluasi ulang tanpa dasar yang jelas, setelah penetapan dan pengumuman pemenang PENGGUGAT sebagai pemenang lelang, yang tidak ada dalam tahapan jadwal lelang dengan penunjukan dan pengumuman PENGGUGAT

sebagai

pemenang

lelang

dan

tidak

disertakannya PENGGUGAT dalam proses lelang setelah dilakukannya evaluasi ulang kembali, serta perubahan waktu yang dilakukan dan diberitahukan kemudian setelah tahapan



pembuktian kualifikasi atau dengan kata lain tidak diberikannya alokasi waktu, sudah merupakan bentuk pelanggaran terhadap Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terdapat didalam Pasal 59 ayat 2 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang mengatakan:-------------------------“Penyusunan

jadwal

pelaksanaan

Pengadaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan alokasi waktu yang cukup untuk semua tahapan proses Pengadaan, termasuk waktu untuk:-------------------------------a. pengumuman Pelelangan/Seleksi;-----------------------------b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi atau Dokumen Pengadaan;--------------------------------------------c. pemberian penjelasan;--------------------------------------------d. pemasukan Dokumen Penawaran;----------------------------e. evaluasi penawaran;-----------------------------------------------f. penetapan pemenang; dan--------------------------------------g. sanggahan dan sanggahan banding;”-------------------------Bahwa dengan dasar yang tidak jelas dilakukannya evaluasi ulang kembali yang tidak adanya pemberitahuan pelelangan dinyatakan gagal, sebagaimana ketentuan Instruksi Kepada Peserta (IKP) huruf H angka 36.4 dan 36.5 pada Dokumen Pengadaan No. 0505/POKJA/DOK.L/T.01/APBD/2016 tanggal 18 Maret 2016, yang mengatakan:---------------------------------------“setelah pelelangan dinyatakan gagal, maka POKJA ULP memberitahukan

kepada

seluruh

peserta.

Setelah

pemberitahuan adanya pelelangan gagal, maka Pokja ULP atau Pokja ULP pengganti (apabila ada) meneliti dan



menganalisis

terjadinya

pelelangan

gagal,

untuk

menentukan langkah selanjutnya, yaitu melakukan: a. Evaluasi

ulang;

b.

Penyampaian

ulang

dokumen

penawaran; c. Pelelangan ulang; atau d. Penghentian proses lelang secara khusus;---------------------------------------adalah bentuk pelanggaran yang dilakukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Riau Kelompok Kerja (POKJA) 04/Dis.BM/L, sehingga proses lelang senyatanya telah cacat prosedur;------------------------------------------------------------------------Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 64 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan mengenai pencabutan

keputusan,

adalah

sangat

beralasan

hukum

terhadap objek gugatan yang terbit melalui proses lelang yang tidak sesuai (cacat prosedur) dicabut dan diterbitkan keputusan baru;------------------------------------------------------------------------------B. Proses

pelelangan

paket

peningkatan

jalan Sepahat-Sei.

Pakning (DAK) tahun anggaran 2016 bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;----------------------------Bahwa tidak adanya dasar yang jelas dilakukannya evaluasi ulang kembali, seperti pemberitahuan pelelangan gagal yang tidak dilakukan sebagaimana Instruksi Kepada Peserta (IKP) dalam Dokumen Pengadaan No. 0505 / POKJA / DOK.L / T.01 / APBD / 2016 tanggal 18 Maret 2016, sudah memperlihatkan bahwasannya tidak adanya keterbukaan informasi dari panitia lelang, Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Riau Kelompok Kerja (POKJA) 04/Dis.BM/L kepada peserta lelang secara umum dan khusus kepada PENGGUGAT;--------------------



Bahwa demikian, sangat jelas dan nyata apa yang telah dilakukan panitia lelang, Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Riau Kelompok Kerja (POKJA) 04/Dis.BM/L tersebut, telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik antara lain asas keterbukaan, asas masyarakat

untuk

mendapatkan

akses

yang melayani

dan

memperoleh

informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara; -------------------------------------------------------------------------26. Bahwa memperhatikan alasan-alasan PENGGUGAT mengajukan gugatan tersebut diatas, telah memenuhi Ketentuan Pasal 53 Ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Jo. UndangUndang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negera yang berbunyi:-----------------------------------------------------------------------“Alasan-alasan

yang

dapat

digunakan

dalam

gugatan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:---------------------a. Keputusan

Tata

Usaha

Negara

yang

digugat

itu

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;---------------------------------------------------------------------b. Keputusan

Tata

Usaha

Negara

yang

digugat

itu

bertentangan dengan azas-azas umum pemerintah yang baik.”;-----------------------------------------------------------------------27. Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT beralasan hukum, PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim menyatakan batal atau tidak sah serta mewajibkan TERGUGAT mencabut Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bidang pembangunan dan peningkatan Dinas Bina Marga Provinsi Riau No. 620/SPPBJB-BM/TING-



SPSP/21/2016

Perihal

:

Penunjukan

Penyedia

Barang/Jasa

Kegiatan Peningkatan Jalan Sepahat-Sei. Pakning (DAK) tanggal 26 April 2016;----------------------------------------------------------------------------VI. PERMOHONAN PENUNDAAN 1. Bahwa ternyata objek gugatan telah dilaksanakan oleh pemenang lelang

PT.

MODERN

WIDYA

TEHNICAL

dengan

±

30%

keterlaksanaan, sehingga terdapat keadaan mendesak untuk dilakukannya

penundaan

pelaksanaan

pekerjaan

pengadaan

kegiatan peningkatan jalan Sepahat-Sei. Pakning (DAK) pada Dinas Bina Marga Provinsi Riau tahun anggaran 2016, yang apabila objek sengketa telah dilaksanakan bahkan hampir selesai ataupun telah selesai sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka akan sangat sulit untuk dikembalikan/dipulihkan seperti keadaan semula, sehingga akan sia-sia bila setelah putusan dalam perkara ini ternyata pekerjaan dimaksud telah dilaksanakan bahkan hampir selesai ataupun telah selesai;-----------------------------------------2. Bahwa juga menjadi pertimbangan untuk dilakukannya penundaan dengan adanya kerugian materil yang dialami PENGGUGAT karena telah mempersiapkan peralatan maupun fasilitas kontraktor untuk pelaksanaan pekerjaan pengadaan kegiatan peningkatan jalan Sepahat-Sei. Pakning (DAK) pada Dinas Bina Marga Provinsi Riau tahun anggaran 2016 sebagai pemenang lelang sebelum dievaluasi ulang dan ditunjuknya PT. MODERN WIDYA TEHNICAL, maupun terhadap PT.

MODERN WIDYA TEHNICAL yang terlanjur

melaksanakan, yang apabila tidak dilakukannya penundaan dengan putusan, dan telah terlaksana, dirasa sangat tidak efektif dan efesien serta berpotensi menimbulkan kerugian negara, sebagaimana



diisyaratkan ketentuan Pasal 65 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mengatakan:-----------------“Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan: a. kerugian negara; b. kerusakan lingkungan hidup; dan/atau c. konflik sosial.” ;---------------------------------------------------------------3. Bahwa adapun pekerjaan pengadaan kegiatan peningkatan jalan Sepahat-Sei. Pakning (DAK) pada Dinas Bina Marga Provinsi Riau tahun anggaran 2016 tidak terdapat adanya kepentingan umum dalam rangka pembangunan yang mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut, mengingat pekerjaan tersebut merupakan peningkatan jalan aspal yang telah ada, dan masih layak untuk dilalui kendaraan ataupun digunakan masyarakat umum;---------------4. Bahwa, fakta diatas telah memenuhi Ketentuan Pasal 67 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan;-------------------------------------(2) Penggugat

dapat

mengajukan

permohonan

agar

pelaksanaan Keputusan tata usaha Negera itu ditunda selama pemeriksaan perkara sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;------------------------------(3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa;------------------------------5. Bahwa oleh karenanya PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar diterbitkannya penetapan

yang

berisi

perintah

kepada

TERGUGAT

agar



menangguhkan/menunda

pelaksanaan

objek

gugatan

sampai

perkara aquo berkekuatan hukum tetap;-------------------------------------VII. PETITUM/TUNTUTAN Bahwa

berdasarkan

posita/alasan

gugatan

sebagaimana

telah

PENGGUGAT uraikan diatas, maka dengan ini PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:------------------------DALAM PENUNDAAN 1. Mengabulkan permohonan penangguhan/penundaan pelaksanaan objek sengketa yang diajukan PENGGUGAT;------------------------------2. Memerintahkan

TERGUGAT

untuk

menangguhkan/menunda

pelaksanaan Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bidang pembangunan dan peningkatan Dinas Bina Marga Provinsi Riau No. 620/SPPBJB-BM/TING-SPSP/21/2016

Perihal

:

Penunjukan

Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Peningkatan Jalan Sepahat-Sei. Pakning (DAK) tanggal 26 April 2016;----------------------------------------DALAM POKOK PERKARA 1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;------------------------2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bidang pembangunan dan peningkatan Dinas Bina Marga Provinsi Riau No. 620/SPPBJB-BM/TING-SPSP/21/2016 Perihal: Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Peningkatan Jalan Sepahat-Sei. Pakning (DAK) tanggal 26 April 2016;----------------------3. Memerintahkan

TERGUGAT

untuk

mencabut

Surat

Pejabat

Pembuat Komitmen (PPK) bidang pembangunan dan peningkatan Dinas Bina Marga Provinsi Riau No. 620/SPPBJB-BM/TINGSPSP/21/2016 Perihal: Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Kegiatan



Peningkatan Jalan Sepahat-Sei. Pakning (DAK) tanggal 26 April 2016;-----------------------------------------------------------------------------------4. Memerintahkan TERGUGAT untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Perihal: Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Peningkatan Jalan Sepahat-Sei. Pakning (DAK) tanggal 26 April 2016 terhadap PENGGUGAT;-------------------------------------------5. Menghukum TERGUGAT membayar biaya biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;----------------------------------------------------------Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat mengajukan Jawaban dipersidangan pada tanggal 18 Agustus 2016 yang pada pokoknya mengemukakan dalil – dalil sebagai berikut ; ---I.

DALAM EKSEPSI 1. Bahwa Tergugat berketetapan kepada dalil-dalil dan segala alasan

ya n g

dikemukakan

dalam

e kse p si

a ta s

gugatan

Penggugat secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan diuraikan dalam Eksepsi dan Jawaban ini tanpa ada yang dikecualikan;---------------------------------------------------------------------2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan a quo, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya;--------------------Bahwa Tergugat menganggap Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru tidak memiliki kompetensi absolut untuk melakukan pemeriksaan gugatan a quo, Dimana Objek Gugatan tersebut telah melebur dalam suatu perbuatan hukum perdata, hal mana sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor: 07 Tahun 2012, tanggal 12 September 2012, Tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman



Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (“SEMA No.7/2012”) - (Vide T-1), yang antara lain dalam Rumusan Hasil Rapat Pleno Pada Kamar Candra pada huruf A No.2, mengenai Pengertian Teori Melebur (Opplosing Theory), sepakat merumuskan”; ----------------“Untuk memastikan suatu KTUN dianggap melebur dalam perbuatan hukum perdata adalah apabila secara factual KTUN yang disengketakan dan diminta uji kebasahannya ternyata:------a. Jangkauan

akhir

dari

KTUN

diterbitkan

(tujuannya)

dimaksudkan untuk melahirkan suat perbuatan hukum perdata. Termasuk didalamnya adalah KTUN-KTUN yang diterbitkan

dalam

rangka

mempersiapkan

atau

menyelesaikan suatu perbuatan hukum perdata;-----------------b. Apabila Tergugat dalam menerbitkan KTUN objek sengketa akan menjadi subjek atau pihak dalam perikatan perdata sebagai kelanjutan KTUN objek sengketa tersebut;-------------c. KTUN yang berkaitan ijin cerai…dstnya”;---------------------------Bahwa oleh karena Objek Gugatan telah melebur dalam suatu perbuatan hukum perdata, maka Objek Gugatan dalam perkara a quo adalah suatu perbuatan hukum perdata yang tidak termasuk (bukan merupakan) Keputusan Tata Usaha Negara, hal mana sesuai dengan Ketentuan Pasal 2 angka 1 UndangUndang No.5 Tahun 1986 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan undang-Undang No.51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negata (“UU.TUN”),

yang

menyatakan sebagai berikut:-----------------------------------------------“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:-------------------------------------



Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;”---------------------------------------------------------------Bahwa oleh karena Objek Gugatan dalam perkara a quo tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 angka 1 UU.TUN di atas, maka secara absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan PENGGUGAT dalam perkara No.24/G/2016/PTUN.Pbr. a quo;-----------------------------------------------------------------------------3. Bahwa gugatan a quo sangat tergesa-gesa (premature), karena belum memenuhi

mekanisme atau prosedur yang berlaku

berdasarkan Peraturan Presiden ( PERPRES ) Nomor 54 Tahun 2010 pada Pasal 117 ( Vide T-2 ) tentang Pengaduan, dimana mengingat salah satu dasar pertimbangan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang menjadi objek gugatan Penggugat adalah telah sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan Peraturan Presiden ( PERPRES ) Nomor 54 Tahun 2010 (on the right track), bahwa masih ada tahapan selanjutnya berdasarkan Peraturan Presiden ( PERPRES ) Nomor 54 Tahun 2010 pada Pasal 117 tentang Pengaduan yang berbunyi:----------------------------------------

Dalam

hal

Penyedia

Barang/Jasa

atau

masyarakat

menemukan indikasi penyimpangan prosedur, KKN dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan /atau pelanggaran

persaingan

yang

sehat

dapat

mengajukan

pengaduan atas proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa;------- Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada APIP ( Aparat Penyidik Internal Pemerintah ) K/L/D/I



yang bersangkutan dan/atau LKPP, disertai bukti-bukti kuat yang terkait langsung dengan materi pengaduan;------------------- APIP

( Aparat Penyidik Internal Pemerintah

) K/L/D/I dan

LKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kewenangannya menindaklanjuti pengaduan yang dianggap beralasan;---------------------------------------------------------------------- Hasil tindak lanjut pengaduan yang dilakukan oleh APIP ( Aparat Penyidik Internal Pemerintah ) sebagaimana dimaksud pada

ayat

(3),

Lembaga/Kepala

dilaporkan

kepada

Daerah/Pimpinan

dilaporkan kepada instansi yang persetujuan

Menteri/Pimpinan

institusi, berwenang

Menteri/Pimpinan

dan

dapat dengan

Lembaga/Kepala

Daerah/Pimpinan Institusi, dalam hal diyakini terdapat indikasi KKN yang akan merugikan keuangan Negara, dengan tembusan kepada LKPP dan BPKP;------------------------------------

Instansi yang berwenang dapat menindaklanjuti pengaduan setelah Kontrak ditandatangani dan terdapat indikasi adanya kerugian Negara;-------------------------------------------------------------

Sementara Penggugat tidak melaksakan tahapan tersebut, seharusnya APIP lah yang melakukan pemeriksaan terhadap Pengaduan Penggugat, tidak seharusnya Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa Perkara a quo yang berimplikasi yuridis gugatan a quo menjadi kabur (obscuur libel) karena tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap sehingga sepatutnya gugatan a quo harus dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);-----------------------------4. Bahwa Gugatan Penggugat salah mengenai orang ( Obscure Libel ) dikarenakan Objek Gugatan adalah Surat Pejabat Pembuat



Komitmen ( PPK) Bidang Pembangunan dan Peningkatan Dinas Bina Marga Provinsi Riau ( Tergugat ) Nomor 620/SPPBJBBM/TING-SPSP/21/2016

perihal

Penunjukan

Penyedia

Barang/Jasa Kegiatan Peningkatan Jalan Sepahat-Sei Pakning ( DAK ) tanggal 26 April 2016, sementara Penggugat dalam Pokok Perkara Gugatannya berbicara Proses Tugas Pokok dan Fungsi dari Kelompok Kerja 4 Dinas Bina Marga Provinsi Riau pada Unit Layanan Pengadaan ( ULP ) Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Riau sama sekali dalam Pokok Perkara Penggugat tidak ada satupun yang menjadi Kewenangan Tergugat, sehingga terjadi ketidakcocokan antara Objek Gugatan dengan isi Pokok Perkara dimana Proses Pelelangan itu adalah Domain tugas dari Kelompok Kerja 4 Dinas Bina Marga Provinsi Riau pada Unit Layanan Pengadaan ( ULP ) Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Riau sampai pada tahap Pengumuman Pemenang Lelang dan tidak ada sama sekali Tergugat ikut dalam Penyelengaraan Proses lelang tersebut, dan dari Proses tersebut sampai pada tahap Pengumuman Pemenang lelang pihak Kelompok Kerja 4 Dinas Bina Marga Provinsi Riau pada Unit Layanan Pengadaan ( ULP ) Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Riau mengumumkan pemenang Lelang pada Tanggal 20 April 2016 yang dilakukan dengan menggunakan system online di Internet SPSE pada Situs LPSE Provinsi Riau sehingga dapat secara otomatis diterima oleh Peserta Lelang melalui Surat Elektronik yang dimiliki oleh seluruh Peserta tersebut, dan pada saat masa Sanggah hasil Lelang ( Evaluasi ulang ) yang dimulai pada Tanggal 21 April 2016 sampai dengan 25 April 2016 dan pada



masa Sanggah tersebut tidak terdapat Sanggahan dari seluruh Peserta lelang, dan atas dasar hal tersebut barulah menjadi Domain Tergugat yang mana hasil Pengumuman pemenang Lelang dari Kelompok Kerja 4 Dinas Bina Marga Provinsi Riau pada Unit Layanan Pengadaan ( ULP ) pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Riau ditindaklanjuti oleh Tergugat mengeluarkan Surat Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK) Bidang Pembangunan dan Peningkatan Dinas Bina Marga Provinsi Riau ( Tergugat ) Nomor 620/SPPBJB-BM/TINGSPSP/21/2016

perihal

Penunjukan

Penyedia

Barang/Jasa

Kegiatan Peningkatan Jalan Sepahat-Sei Pakning ( DAK ) tanggal 26 April 2016 yang mana merupakan Objek Gugatan Penggugat, oleh karenanya terjadi ketidaksingkronan antara Objek Gugatan Penggugat dengan

Pokok Perkara

Gugatannya, sehingga

Gugatan Penggugat salah mengenai orang dan sudah sepatutnya Gugatan Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;---------------------------------------------------------------------------Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, telah terbukti bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru secara absolut tidak berwenang

memeriksa dan mengadili gugatan PENGGUGAT a

quo, maka oleh karena itu Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru agar kiranya berkenan terlebih dahulu memeriksa dan

mengadili

perkara a quo, dengan memberikan Putusan Sela, sebagai berikut : 1.

Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT;-----------------

2.

Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;------------------------------

3.

Menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru



secara absolut tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan

PENGGUGAT

dalam

perkara

No.24/G/2016/PTUN.Pbr. a quo;----------------------------------------4.

Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;-----

II. DALAM POKOK PERKARA 1.

Bahwa mencermati gugatan a quo yang tidak cermat, tidak lengkap, dan tidak jelas (obscuur libel), maka menurut hemat Tergugat

sudah

sepatutnya

gugatan

a quo

semestinya

dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);------------------------------------2.

Bahwa Tergugat berketetapan kepada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas gugatan Penggugat secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan diuraikan dalam Pokok Perkara ini tanpa ada yang dikecualikan.

3.

Bahwa Gugatan Penggugat dalam gugatannya pada dalil Nomor 1,2,3,4,5,dan 6 adalah rentetan proses Pelaksanaan kegiatan Pelelangan kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Jalan Sepahat-Sei Pakning ( yang mana proses tersebut telah melalui Mekanisme Peraturan Perundangan-undangan berlaku yaitu Peraturan Presiden ( PERPRES ) Nomor 54 Tahun 2010 dan tidak terbantahkan oleh Tergugat maupun Penggugat, yang menjadi persoalan oleh Penggugat adalah Objek Gugatan Surat Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK) Bidang Pembangunan dan Peningkatan Dinas Bina Marga Provinsi Riau ( Tergugat ) Nomor 620/SPPBJB-BM/TING-SPSP/21/2016

perihal

Penunjukan

Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Peningkatan Jalan Sepahat-Sei Pakning ( DAK ) tanggal 26 April 2016, sementara Penggugat



dalam Pokok Perkara Gugatannya berbicara Proses Tugas Pokok dan Fungsi dari Kelompok Kerja 4 Dinas Bina Marga Provinsi Riau pada Unit Layanan Pengadaan ( ULP ) Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Riau sangat tidak logis antara Objek Gugatan dengan Pokok Perkara didalam gugatannya, dan objek ini sudah benar sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan tidak ada satupun yang dilanggar oleh Tergugat dikarenakan Proses Penggugat di Gugurkan pada tahap Evaluasi ulang dikarenakan terjadi Sanggahan oleh salah satu peserta Lelang dan setelah dibuktikan bahwa benar telah terjadi kesalahan Administrasi Penggugat berupa menggunakan materi pada neraca, dan surat-surat pernyataan dengan menggunakan nomor seri yang sama pada setiap lembaran dokumen yang berbeda sehingga terjadi ketidaksesuaian antara Dokumen Penawaran yang diupload dengan Dokumen Penawaran yang dibawa pada saat Pembuktian Kualifikasi, dan hal ini adalah proses pada tahap Pelelangan yang merupakan Kewenangan Kelompok Kerja 4 Dinas Bina Marga Provinsi Riau pada Unit Layanan Pengadaan ( ULP ) Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Riau dan bukan kewenangan Tergugat serta Objek gugatan Penggugat sama sekali tidak ada hubungannya dengan p r o se s

Pelelangan,

Tergugat

h a n ya

meneruskan

sesuai

kewenangan Tergugat yaitu hasil Pengumuman pemenang Lelang dari Kelompok Kerja 4 Dinas Bina Marga Provinsi Riau pada Unit Layanan Pengadaan ( ULP ) pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Riau ditindaklanjuti oleh Tergugat mengeluarkan Surat Pejabat Pembuat Komitmen



( PPK) Bidang Pembangunan dan Peningkatan Dinas Bina Marga Provinsi Riau ( Tergugat ) Nomor 620/SPPBJB-BM/TINGSPSP/21/2016

perihal

Penunjukan

Penyedia Barang/Jasa

Kegiatan Peningkatan Jalan Sepahat-Sei Pakning ( DAK ) tanggal 26 April 2016 dikarenakan setelah Pengumuman pemenang lelang diumumkan hasil Evaluasi ulang tidak ada satupun Sanggahan dari peserta lelang sampai berakhirnya masa Sanggah;----------------------------------------------------------------4.

Bahwa Dalil Gugatan Penggugat pada poin 7 dalam Pokok Perkaranya adalah Keliru dan tidak beralasan Hukum, bahwa setelah dilakukan Pengumuman Pemenang Lelang ( Evaluasi awal ) pada Tanggal 7 April 2016 oleh Kelompok Kerja 4 Dinas Bina Marga Provinsi Riau pada Unit Layanan Pengadaan ( ULP ) Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Riau dan bukan oleh Tergugat yang mana Penggugat adalah sebagai Pemenang, akan tetapi pada masa sanggah hasil lelang ( Evaluasi awal ) Tanggal 8 April sampai dengan 12 April 2016 Pokja 4 Dinas Bina Marga Provinsi Riau pada Unit Layanan Pengadaan ( ULP ) Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Riau menerima satu sanggahan hasil Lelang dari salah satu peserta Lelang yaitu dari PT. TATA INTI SEPAKAT joint Operation, yang diterima melalui SPSE pada tangggal 10 April 2016 00:34 ( Vide T – 3 ) . Adapun salah satu dari materi sanggahan tersebut adalah menggunakan materi pada neraca, dan surat-surat pernyataan dengan menggunakan nomor seri yang sama pada setiap lembaran dokumen yang berbeda sehingga terjadi ketidaksesuaian antara Dokumen



Penawaran yang diupload dengan Dokumen Penawaran yang dibawa pada saat Pembuktian Kualifikasi;------------------------------Dalam menanggapi sanggahan tersebut diatas, Kelompok Kerja 4 Dinas Bina Marga Provinsi Riau pada Unit Layanan Pengadaan ( ULP ) Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Riau menjawab dalam Surat Jawaban Sanggah ( Vide T-4 ) sebagai berikut:------------------------------------------------1) Telah ditemukan kesalahan dalam melaksanakan evaluasi penawaran pada proses lelang baik untuk evaluasi teknis maupun evaluasi kualifikasi;--------------------------------------------2) Sesuai dengan Dokumen Pengadaan BAB III poin 4.1 “Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:” yang dilanjutkan dengan huruf c “membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pengadaan ini.” Maka dapat disimpulkan bahwa manipulasi data yang dilakukan oleh Perusahaan Pemenang telah terbukti dengan segala bukti seperti pindaian materai yang berseri sama ( Vide T-5 );-------3) Selanjutnya

dinyatakan

bahwa

Perusahaan Pemenang

( Penggugat ) diberikan sanksi dibatalkan sebagai Pemenang sesuai dengan Dokumen Pengadaan point 4.2 “Peserta yang terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada angka 4.1 dikenakan sanksi sebagai berikut:” yang dilanjutkan dengan huruf a.”sanksi administratif, seperti digugurkan dari proses pelelangan atau pembatalan penetapan pemenang;”



4) Dengan ini dijelaskan bahwa Kelompok Kerja 4 Dinas Bina Marga Provinsi Riau pada Unit Layanan Pengadaan ( ULP ) Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Riau menyatakan pelelangan gagal sesuai dengan Dokumen Pengadaan BAB III poin 33.4 yang berbunyi “Apabila sanggahan dinyatakan benar maka Kelompok Kerja 4 Dinas Bina Marga Provinsi Riau pada Unit Layanan Pengadaan ( ULP ) Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Riau ULP menyatakan pelelangan gagal.” Dan setelah dilakukan penelitian mendalam maka akan dilakukan Evaluasi Ulang untuk proses pelelangan kegiatan ini;-----------Dengan jawaban tersebut, maka Sanggahan yang disampaikan dinyatakan benar. Proses selanjutnya dilakukan Evaluasi Ulang terhadap Proses Pelelangan Kegiatan Peningkatan Jalan Sepahat-Sei. Pakning (DAK);----------------------------------------------5.

Bahwa Dalil Gugatan Penggugat pada poin 8 dalam Pokok Perkaranya adalah keliru, bahwa Penggugat tidak memahami dalam proses tersebut terjadi Sanggahan dari salah satu Peserta Lelang yaitu oleh PT.Putra Hari Mandiri- PT.Tata Inti Sepakat dan diterima oleh Kelompok Kerja 4 Dinas Bina Marga Provinsi Riau pada Unit Layanan Pengadaan ( ULP ) Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Riau melalui Aplikasi SPSE Provinsi Riau pada tanggal 10 April 2016 pada pukul 00 : 34 wib, yang pada intinya salah satu peserta Lelang dalam sanggahnya menyatakan Dokumen Kualifikasi yang diberikan Penggugat memiliki Materai yang sama, atas dasar surat tersebut Kelompok Kerja 4 Dinas Bina Marga Provinsi Riau pada Unit Layanan Pengadaan ( ULP ) Biro



Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Riau memeriksa ulang yang asli yang diberikan Penggugat dan ditemukan bahwa ada perbedaan antara Dokumen yang di aupload di system SPSE Provinsi Riau dengan Dokumen yang diberikan pada Pembuktian Kualifikasi hal itulah yang menjadi dasar ditemukannya kesamaan terhadap bukti materai tersebut; 6.

Bahwa Dalil Gugatan Penggugat pada poin 9, 10 dan point 11 dalam Pokok Perkaranya adalah menyesatkan, pada masa sanggah hasil Lelang ( Evaluasi awal ) yang dimulai dari Tanggal 8 April 2016 sampai dengan 12 April 2016 pada tahap tersebut Kelompok Kerja 4 Dinas Bina Marga Provinsi Riau pada Unit

Layanan

Pengadaan

(

ULP

)

Biro

Administrasi

Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Riau menerima satu sanggahan dari PT. Putra Hari Mandiri – PT. Tata Inti Sepakat Joint Operation yang diterima melalui SPSE Provinsi Riau pada Tanggal 10 April 2016 terhadap hal tersebut Kelompok Kerja 4 Dinas Bina Marga Provinsi Riau pada Unit Layanan Pengadaan ( ULP ) Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Riau menerima dan memeriksa Sanggah tersebut dan sesuai dengan Dokumen Pengadaan BAB III IKP huruf f angka 33.4 dan huruf h angka 36.4 dan 36.5 tindakan yang dilakukan Kelompok Kerja 4 Dinas Bina Marga Provinsi Riau pada Unit Layanan Pengadaan ( ULP ) Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat

Daerah

Provinsi

Riau

adalah

menyatakan

Sanggahan Benar dan Pelelangan dinyatakan gagal dan atas pandangan gagal tersebut dilakukan Evaluasi ulang setelah dilakukan

penelitian

dan

analisis

penyebab

terjadinya



Pelelangan

Gagal

dilakukanlah

Evaluasi

ulang

terhadap

Pelelangan tersebut;---------------------------------------------------------7.

Bahwa Dalil Gugatan Penggugat pada poin 12 dalam Pokok Perkaranya adalah keliru, bahwa dalam proses Evaluasi ulang dibutuhkan Pembuktian Kualifikasi kepada para peserta yang belum pernah dilakukan Pembuktian Kualifikasi;----------------------

8.

Bahwa Dalil Gugatan Penggugat pada poin 13 dan poin 16 dalam Pokok Perkaranya tidak beralasan Hukum dan sangat menyesatkan, mengenai undangan pada pembuktian kualifikasi Evaluasi ulang pihak Kelompok Kerja 4 Dinas Bina Marga Provinsi Riau pada Unit Layanan Pengadaan ( ULP ) Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Riau merasa tidak perlu mengundang Penggugat dikarenakan telah dilakukan Pembuktian Dokumen Kualifikasi Penggugat pada pembuktian Kualifikasi awal terdahulu;-----------------------------------

9.

Bahwa Dalil Gugatan Penggugat pada poin 14, 15 , 17 dan poin 18 dalam Pokok Perkaranya secara terang benderang mengakui bahwa Penggugat sah dinyatakan gugur dikarenakan terbukti atas sanggah yang dilakukan oleh salah satu pihak peserta lelang dan telah di periksa dan diselidiki oleh Kelompok Kerja 4 Dinas Bina Marga Provinsi Riau pada Unit Layanan Pengadaan ( ULP ) Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Riau Adapun salah satu dari materi sanggahan tersebut adalah menggunakan materi pada neraca, dan surat-surat pernyataan dengan menggunakan nomor seri yang sama pada setiap lembaran dokumen yang berbeda sehingga terjadi ketidaksesuaian antara Dokumen Penawaran yang diupload dengan

Dokumen

Penawaran

ya n g

dibawa

pada

sa a t



Pembuktian Kualifikasi dan Kelompok Kerja 4 Dinas Bina Marga Provinsi Riau pada Unit Layanan Pengadaan ( ULP ) Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Riau memeriksa ulang yang asli yang diberikan Penggugat dan ditemukan bahwa ada perbedaan antara Dokumen yang di aupload di system SPSE Provinsi Riau dengan Dokumen yang diberikan pada Pembuktian Kualifikasi hal itulah yang menjadi dasar ditemukannya kesamaan terhadap bukti materai tersebut (Vide T-5);-----------------------------------------------------------------------10. Bahwa Dalil Gugatan Penggugat pada poin 19 dalam Pokok Perkaranya hanya menerangkan proses hasil Evaluasi ulang yang telah bersesuaian dengan Prosedur dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;-------------------------------------11. Bahwa Dalil Gugatan Penggugat pada poin 20 dalam Pokok Perkaranya adalah tidak benar, bahwa Kelompok Kerja 4 Dinas Bina Marga Provinsi Riau pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Riau

melakukan

p r o se s

Pelelangan

sudah

berdasarkan

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Presiden ( PERPRES ) Nomor 54 Tahun 2010 dan sesuai urutan proses pelelangan;------------------------------------------------------------12. Bahwa Dalil Gugatan Penggugat pada poin 21 dan poin 22 dalam Pokok Perkaranya adalah bentuk pengakuan proses tersebut benar adanya, bahwa benar Kelompok Kerja 4 Dinas Bina Marga Provinsi Riau pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Riau telah melakukan pemberitahuan dalam hal perubahan jadwal atau pemberitahuan Lelang ulang melalui system SPSE



Provinsi Riau secara otomatis kepada seluruh peserta Lelang tanpa terkecuali ( Vide T-6 ), dan sesuai dengan Dokumen Pengadaan BAB III IKP huruf f angka 33.4 dan huruf h angka 36.4 dan 36.5 tindakan yang dilakukan Kelompok Kerja 4 Dinas Bina Marga Provinsi Riau pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Riau adalah menyatakan Sanggahan Benar dan Pelelangan dinyatakan gagal dan atas pandangan gagal tersebut dilakukan Evaluasi ulang setelah dilakukan penelitian dan analisis penyebab terjadinya Pelelangan Gagal dilakukanlah Evaluasi ulang terhadap Pelelangan tersebut;-------------------------------------13. Bahwa Dalil Gugatan Penggugat pada poin 23 dalam Pokok Perkaranya adalah tidak benar, bahwa Kelompok Kerja 4 Dinas Bina Marga Provinsi Riau pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Riau dalam hal perubahan jadwal ataupun pemberitahuan Lelang ulang telah mengirim dan secara otomatis terkirim melalui Sistem SPSE Provinsi Riau, perlu ditekankan disin i untuk menjadi Pertimbangan Majelis Hakim terhormat yang memeriksa Perkara a quo bahwa proses Pelelangan tersebut mengunakan system Elektronik melalui system SPSE Provinsi Riau yang bisa di buka oleh siapa saja dan sudah sepatutnya perlu dipertanyakan pernyataan Penggugat “ tidak pernah diberitahukan kepada Penggugat dan Peserta lainnya “ ini adalah suatu pernyataan keliru dan sangat menyesatkan, bahwa dari awal proses Pelelangan ini jelas jelas menggunakan system Elektronik dimana seluruh Dokumen Pengadaan di auplode ke system SPSE Provinsi Riau;------------------------------------------------



14. Bahwa Dalil Gugatan Penggugat pada poin 24 dalam Pokok Perkaranya

adalah

tidak

beralasan

Hukum

dan

su d a h

seharusnya ditolak, bahwa Penggugat telah mengirim Surat Pengaduan kepada Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha dengan Nomor Surat 026/PMN-SP/V/2016, sampai pada saat ini atas tindaklanjut dari Surat Penggugat ke Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tergugat tidak pernah sama sekali di Panggil atau disurati oleh pihak Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha sehinga secara fakta Hukum bahwa tidak ada sama sekali proses tersebut menyalahi aturan Perundang-undangan yang berlaku;-------------------------------------15. Bahwa Dalil Gugatan Penggugat pada poin 25 huruf a dan b dalam Pokok Perkaranya adalah keliru, bahwa yang dibahas oleh Penggugat adalah Kewenangan Kelompok Kerja 4 Dinas Bina Marga Provinsi Riau pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Riau bukan kewenangan Tergugat yang mana antara Objek Gugatan Penggugat kepada Tergugat dengan Pokok Perkara tidak bersesuaian,

dalam hal melakukan proses Pelelangan

Kelompok Kerja 4 Dinas Bina Marga Provinsi Riau pada Unit Layanan Pengadaan ( ULP ) Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Riau telah mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan tidak ada satupun yang dilanggar oleh Kelompok Kerja 4 Dinas Bina Marga Provinsi Riau pada Unit

Layanan

Pembangunan

Pengadaan Sekretariat

(

ULP

Daerah

)

Biro

Provinsi

Administrasi Riau

karena

Eavaluasi ulang tersebut sangat beralasan Hukum dengan



adanya Proses Penggugat di Gugurkan pada tahap Evaluasi ulang dikarenakan terjadi Sanggahan oleh salah satu peserta Lelang dan setelah dibuktikan bahwa benar telah terjadi kesalahan Administrasi Penggugat berupa menggunakan materi pada neraca, dan surat-surat pernyataan dengan menggunakan nomor seri yang sama pada setiap lembaran dokumen yang berbeda sehingga terjadi ketidaksesuaian antara Dokumen Penawaran yang diupload dengan Dokumen Penawaran yang dibawa pada saat Pembuktian Kualifikasi, dan hal ini adalah proses pada tahap Pelelangan yang merupakan Kewenangan Kelompok Kerja 4 Dinas Bina Marga Provinsi Riau pada Unit Layanan Pengadaan ( ULP ) Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Riau, dan mengenai Pernyataan Penggugat yang menyatakan Kelompok Kerja 4 Dinas Bina Marga Provinsi Riau pada Unit Layanan Pengadaan ( ULP ) Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Riau telah bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik antara lain asas keterbukaan adalah pernyataan yang sangat keliru dan mengada-ada, apakah Penggugat lupa bahwa proses pelelangan ini merupakan system elektronik melalui situs SPSE Provinsi Riau melalui Internet dan bisa di akses oleh siapa saja, sehingga dengan system elektronik tersebut membuktikan bahwa asas keterbukaan yang disampaikan Penggugat telah dilakukan oleh Kelompok Kerja 4 Dinas Bina Marga Provinsi Riau pada Unit Layanan Pengadaan ( ULP ) Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Riau dan Tergugat dimana system Elektronik tersebut bisa diakses oleh siapa saja dan bukan hanya Penggugat saja sehingga



sudah memenuhi unsur asas keterbukaan, asas yang melayani Masyarakat

untuk

mendapatkan

a kse s

dan

memperoleh

informasi yang benar,jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan Pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara;--------------------------------------------------------------------------16. Bahwa Dalil Gugatan Penggugat pada poin 26 dalam Pokok Perkaranya adalah tidak beralasan Hukum, bahwa Objek Gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Presiden (PERPRES ) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan proses Pelelangan telah bersesuaian dengan Peraturan Presiden ( PERPRES ) Nomor 54 Tahun 2010 dan sesuai dengan Dokumen Lelang dan Objek gugatan Penggugat sama sekali tidak bertentangan dengan azas-azas umum Pemerintahan yang baik dan tidak ada satupun Peraturan Perundang-undangan

yang

berlaku

yang

dilanggar

oleh

Kelompok Kerja 4 Dinas Bina Marga Provinsi Riau pada Unit Layanan Pengadaan ( ULP ) Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Riau dan Tergugat;----------------------17. Bahwa Dalil Gugatan Penggugat pada poin 27 dalam Pokok Perkaranya adalah sangat mengada-ada, disini sangat terlihat jelas bahwa Penggugat tidak Konsisten dalam Gugatannya, dalam

Pokok Perkara

Penggugat keseluruhannya

hanya

berbicara kewenangan Kelompok Kerja 4 Dinas Bina Marga Provinsi Riau pada Unit Layanan Pengadaan ( ULP ) Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Riau bukan kewenangan Tergugat, tapi disatu sisi Penggugat



memohon

u n tu k

membatalkan

a ta u

tidak

sa h

se r t a

memawajibkan Tergugat mencabut Surat Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ) Bidang Pembangunan dan Peningkatan Dinas Bina Marga Provinsi Riau Nomor : 620/SPPBJBBM/TING-SPSP/21/2016

perihal

penunjukan

Penyedia

Barang/Jasa kegiatan Peningkatan Jalan Sei Pahat-Sei Pakning ( DAK ) tanggal 26 April 2016 adalah sangat keliru, dimana kewenangan Tergugat menindaklanjuti kewenangan Kelompok Kerja 4 Dinas Bina Marga Provinsi Riau pada Unit Layanan Pengadaan ( ULP ) Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Riau dan Tergugat, yang mana terhadap dua kewenangan tersebut berbeda satu sama lain;-----------------------DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN Bahwa Permohonan Penggugat dalam Gugatannya yang bermohon kepada Majelis Hakim mengenai permintaan Penangguhan Pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat yaitu Surat Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ) Bidang Pembangunan dan Peningkatan Dinas Bina Marga Provinsi Riau Nomor

:


perihal

penunjukan

Penyedia Barang/Jasa kegiatan Peningkatan Jalan Sei Pahat-Sei Pakning ( DAK ) tanggal 26 April 2016 sangat bertentangan dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan di pertegas dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pasal 67 Undangundang Nomor 5 Tahun 1986;-----------------------------------------------------------Dimana Pasal 67 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 berbunyi:-----------1. Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat;---------------------------------------



2.

Penggugat

dapat

mengajukan

permohonan

agar

Pelaksanaan

Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan Hukum tetap;----------------------3.

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya;-----------------------------------------------------------------------------

4.

Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):-------a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang

mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat

dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;----------------------------------------------------------------------b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka Pembangunan mengharuskan mengharuskan dilaksanakannya Keputusan tersebut;--------------------------------------------------------------Berdasarkan ketentuan Undang-undang yang telah diuraikan diatas

jelas

bahwa

Gu g a ta n

ti d a k

menunda

a ta u

menghalangi

dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, bahwa Keputusan Tergugat adalah untuk kepentingan Umum yang mana dalam rangka kegiatan Peningkatan Jalan Sei Pahat-Sei Pakning ( DAK ) u n tu k

kepentingan

umum/

masyarakat,

dan

mengenai

peryataan

Penggugat yang menyatakan bahwa apabila Tergugat melaksanakan Surat Keputusan Tergugat yaitu Surat Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ) Bidang Pembangunan dan Peningkatan Dinas Bina Marga Provinsi Riau Nomor

:


perihal

penunjukan

Penyedia Barang/Jasa kegiatan Peningkatan Jalan Sei Pahat-Sei Pakning ( DAK ) tanggal 26 April 2016 secara Hukum mengakibatkan kerugian yang lebih besar bagi Penggugat adalah suatu peryataan yang mengada-ada



dan sangat keliru, karena kepentingan Penggugat terhadap objek sudah tidak ada dan objek adalah jelas-jelas kepentingan terhadap Masyarakat banyak yang mana kegiatan Peningkatan Jalan Sei Pahat-Sei Pakning (DAK) tersebut sangat membantu Masyarakat dalam hal fasilitas Jalan Umum dan Jalan yang mana bukan kepentingan Bisnis dan Usaha semata Penggugat, terhadap hal tersebut seharusnya Penggugat menyadari bahwa apabila berkeinginan untuk melaksanakan Program Pemerintah barang tentu kedepannya harus mempersiapkan diri untuk mengikuti proses-proses Pelelangan yang benar dan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku sehingga tidak digugurkan kembali dikarenakan tidak sesuai Prosedur yang telah ditentukan;---------------------------------------------------------Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, mohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru yang memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan a quo kiranya berkenan memutus dalam amar putusannya sebagai berikut:------------------------------------------------------------------------------DALAM PENUNDAAN : 1. Menolak Permohonan Penundaan Penggugat tersebut;--------------------DALAM EKSEPSI : 1. Menyatakan

bahwa

Pengadilan

Tata

Usaha

Negara

(PTUN)

Pekanbaru tidak memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo;-----------------------------------------2. Menyatakan

bahwa

Pengadilan

Tata

Usaha

Negara

(PTUN)

Pekanbaru menolak gugatan a quo untuk seluruhnya atau setidaktidaknya menyatakan tidak dapat menerima gugatan a quo untuk seluruhnya atas dasar gugatan a quo yang kabur (obscuur libel), karena tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap (niet ontvankelijk verklaard);---------------------------------------------------------------------------------



3. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;--------------------------------4. Menyatakan menolak pembatalan dan/atau pencabutan Keputusan Tergugat yang menjadi objek gugatan dalam gugatan a quo dan menyatakan bahwa Keputusan Tergugat tetap sah berlaku;---------------DALAM POKOK PERKARA : 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----------------------2. Mengabulkan permohonan Tergugat untuk seluruhnya;---------------------3. Menyatakan Keputusan Tergugat dalam gugatan a quo tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tetap dapat ditindaklanjuti;------------------------------------------------------------------4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara;---------Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 28 Juli 2016 telah masuk Permohonan Intervensi atas nama

PT. MODERN WIDYA

TEHNICAL tertanggal 28 Juli 2016;---------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela No : 24/G/2016/PTUN-Pbr tertanggal 4 Agustus 2016 yang pada pokoknya mengabulkan Permohonan Pemohon Intervensi dan mendudukkannya sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara No.24/G/2016/PTUN-Pbr ;--------------------------------------------Menimbang, bahwa setelah ditetapkan sebagai Pihak Tergugat II Intervensi maka terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat II Intervensi dalam persidangan telah mengajukan Jawabannya tertanggal tanggal 18 Agustus 2016, yang pada pokoknya mengemukakan dalil – dalil sebagai berikut :-----------------------------------------------------------------------------



I. DALAM EKSEPSI A.

Eksepsi Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru secara Absolut Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Gugatan Perkara A quo;-------Mengenai Objek Gugatan 1. Bahwa yang menjadi Objek Gugatan perkara

PENGGUGAT dalam

a quo adalah Surat Nomor: 620/SPPBJ-BM/TING-

SPSP/21/2016, tanggal 26 April 2016, Perihal : Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Peningkatan Jalan Sepahat-Sei. Pakning (DAK) (Bukti TII-1);------------------------------------------------Penunjukan TERGUGAT II INTERVENSI

sebagai

Penyedia

Barang/Jasa dalam Kegiatan Peningkatan Jalan Sepahat–Sei. Pakning (DAK) sebagaimana dimaksud dalam Objek Sengketa tersebut adalah berdasarkan Surat Penetapan Kelompok Kerja (POKJA) Layanan Pengadaan 04Dis.BM/L, Nomor Penetapan Pemenang: 15.05.2/PENT/POKJA04/ Dis.BM/L/2016 tanggal 20 April 2016 (Bukti TII-2);-------------------------------------------------------2. Telah

menjadi

diterbitkannya

fakta Objek

hukum,

sebagai

Gugatan

tersebut,

tindak

lanjut

maka

dari

kemudian

TERGUGAT dan TERGUGAT II INTERVENSI telah membuat dan

menandatangani

SURAT

PERJANJIAN

KERJA

KONSTRUKSI HARGA SATUAN Kegiatan Peningkatan Jalan Sepahat-Sei. Pakning (DAK) Nomor: 620/SPHAS-BM/TINGSPSP/114/2016 tanggal 3 Mei 2016 (Bukti TII-3);--------------------Dengan demikian Objek Gugatan tersebut telah melebur dalam suatu perbuatan hukum perdata, hal mana sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor: 07 Tahun 2012, tanggal 12 September 2012, Tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar



Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (“SEMA No.7/2012”) - (Bukti TII-4), yang antara lain dalam Rumusan Hasil Rapat Pleno Pada Kamar Candra pada huruf A No.2, mengenai Pengertian Teori Melebur (Opplosing Theory), sepakat merumuskan ”Untuk memastikan suatu KTUN dianggap melebur dalam perbuatan hukum perdata adalah apabila secara factual KTUN yang disengketakan dan diminta uji kebasahannya ternyata:------------------------------------------------------d. Jangkauan

akhir

dari

KTUN

diterbitkan

(tujuannya)

dimaksudkan untuk melahirkan suat perbuatan hukum perdata. Termasuk didalamnya adalah KTUN-KTUN yang diterbitkan

dalam

rangka

mempersiapkan

atau

menyelesaikan suatu perbuatan hukum perdata;-----------------e. Apabila Tergugat dalam menerbitkan KTUN objek sengketa akan menjadi subjek atau pihak dalam perikatan perdata sebagai kelanjutan KTUN objek sengketa tersebut;-------------f. KTUN yang berkaitan ijin cerai…dstnya.”;--------------------------3. Bahwa oleh karena Objek Gugatan telah melebur dalam suatu perbuatan hukum perdata, maka Objek Gugatan dalam perkara a quo adalah suatu perbuatan hukum perdata yang tidak termasuk (bukan merupakan) Keputusan Tata Usaha Negara, hal mana sesuai dengan Ketentuan

Pasal 2 angka 1 Undang-Undang

No.5 Tahun 1986 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan undang-Undang No.51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negata (“UU.TUN”),

yang menyatakan

sebagai berikut:----------------------------------------------------------------“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:-------------------------------------



1. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;”-----------------------------------------------------------4. Bahwa oleh karena Objek Gugatan dalam perkara a quo tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 angka 1 UU.TUN di atas, maka secara absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan PENGGUGAT dalam perkara No.24/G/2016/PTUN.Pbr. a quo;-----------------------------------------------------------------------------Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, telah terbukti bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru secara absolut tidak berwenang

memeriksa dan mengadili gugatan PENGGUGAT a

quo, maka oleh karena itu Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru agar kiranya berkenan terlebih dahulu memeriksa dan

mengadili

perkara a quo, dengan memberikan Putusan Sela, sebagai berikut : 1.

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi;-----

2.

Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;------------------------------

3.

Menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru secara absolut tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan

PENGGUGAT

dalam

perkara

No.24/G/2016/PTUN.Pbr. a quo;----------------------------------------4.

Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;-----

atau apabila Pengadilan berpendapat lain;----------------------------------Maka TERGUGAT II INTERVENSI dengan ini mengajukan eksepsieksepsi lainnya dan Jawaban Dalam Pokok Perkara, sebagai berikut



B. Gugatan PENGGUGAT Tidak Berdasarkan Hukum 1. Sebagaimana telah diuraikan pada huruf A di atas, bahwa berdasarkan Layanan

Surat

Penetapan

Pengadaan

Kelompok

04Dis.BM/L,

Kerja

Nomor

(POKJA) Penetapan

Pemenang: 15.05.2/PENT/POKJA04/ Dis.BM/L/2016 tanggal 20 April 2016, TERGUGAT II INTERVENSI telah ditetapkan sebagai pemenang lelang dalam Kegiatan Peningkatan Jalan Sepahat– Sei. Pakning (DAK) milik TERGUGAT (Vide Bukti TII-2);----------2. Telah menjadi fakta hukum, bahwa terhadap penetapan TERGUGAT II INTERVENSI sebagai pemenang lelang sampai dengan diterbitkannya Objek Gugatan, PENGGUGAT tidak pernah mengajukan sanggahan (keberatan) sebagaimana diatur dalam ketentuan Huruf F. PENETAPAN LELANG angka 33.Sanggahan butir 33.1 dan 33.2, Dokumen Pengadaan No.0505/POKJA/DOK.L/T.01/APBD/2016 tanggal 18 Maret 2016 (“Dokumen Pengadaan”) jo. Pasal 81 ayat (1 dan 2) Peraturan Presiden R.I No.54 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Presiden R.I. No.4 Tahun 2015

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

(“PerPres“), yang selengkapnya TERGUGAT II INTERVENSI kutip sebagai berikut:----------------------------------------------------------

Huruf F. PENETAPAN LELANG, angka 33.Sanggahan Dokumen Pengadaan “33.1

Peserta

yang

memasukkan

penawaran

dapat

menyampaikan sanggahan secara electronik melalui aplikasi SPSE atas penetapan pemenang kepada Pokja ULP dalam waktu yang telah ditetapkan dengan disertai bukti terjadinya penyimpangan dan dapat



ditembuskan secara offline (di luar aplikasi SPSE) kepada

PPK,

PA/KPA

dan

APIP

sebagaimana

tercantum dalam LDP.”-----------------------------------------“33.2 Sanggahan diajukan oleh peserta apabila terjadi penyimpangan prosedur meliputi:----------------------------a. Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden R.I No.54 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

beserta

perubahan

dan

aturan

turunannya serta yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan;--------------------------------------b. Rekayasa

tertentu

sehingga

menghalangi

terjadinya persaingan usaha yang sehat;-------------dan/atau;-------------------------------------------------------c. Penyalahgunaan

wewenang

oleh

Pokja

ULP

dan/atau pejabat yang berwenang lainnya;------------

Pasal 81 ayat (1 dan 2) PerPres. “(1) Peserta pemilihan yang memasukan dokumen kualifikasi atau penawaran yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya dapat mengajukan sanggahan secara tertulis apabila menemukan:---------------------------------------------------------a. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam peraturan Presiden ini dan yang telah

ditetapkan

dalam

Dokumen

Pengadaan

Barang/Jasa;----------------------------------------------------b. adanya rekayasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat; dan/atau;-------------------



c. adanya penyalahgunaan wewenang oleh Kelompok Kerja

ULP

dan/atau

Pejabat

yang

berwenang

lainnya;-----------------------------------------------------------“(2) Surat sanggahan disampaikan kepada Kelompok Kerja ULP dan ditembuskan kepada PPK, PA/KPA, dan APIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari kerja untuk Pelelangan/Seleksi

Sederhana

dan

Pemilihan

Langsung, sedangkan untuk Pelelangan/Seleksi Umum paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang;-----------------------------------------------------------3. Bahwa oleh karena tidak ada sanggahan dari peserta lelang lainnya, i.c. PENGGUGAT terhadap

penetapan/pengumuman

pemenang lelang (Vide bukti TII-2) tersebut, maka menurut hukum PENGGUGAT secara diam-diam (stil zwijgen) dianggap telah menyetujui ditetapkannya TERGUGAT II INTERVENSI sebagai pemenang lelang, dan selanjutnya sesuai dengan ketentuan ketentuan huruf G. PENUNJUK PEMENANG angka 34.7 Dokumen Pengadaan jo. Pasal 85 ayat (1)

PerPres,

TERGUGAT menerbitkan Objek Gugatan dalam perkara a quo;-Untuk

lebih

jelasnya,

ketentuan

huruf

G.

PENUNJUK

PEMENANG angka 34.7 Dokumen Pengadaan Pasal 85 ayat (1) PerPres tersebut, TERGUGAT II INTERVENSI kutip sebagai berikut:-----------------------------------------------------------------------------

Huruf G. PENUNJUK PEMENANG

angka 34.7 Dokumen

Pengadaan:-----------------------------------------------------------------“SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang lelang, apabila Halaman 48 dari 95 halaman Putusan Nomor : 24/G/2016/PTUN-Pbr.


tidak ada sanggahan atau hari setelah semua sanggahan dijawab;”----------------------------------------------------------------------

Pasal 85 ayat (1) PerPres: (1) PPK menerbitkan SPPBJ dengan ketentuan:-----------------a. tidak ada sanggahan dari peserta;---------------------------b. sanggahan dan/atau sanggahan banding terbukti tidak benar; atau;--------------------------------------------------------c. masa sanggahan dan/atau masa sanggahan banding berakhir;”------------------------------------------------------------

Catatan SPPBJ : Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa 4. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terbukti Objek Gugatan yang telah diterbitkan oleh TERGUGAT tersebut sudah benar,

tidak

bertentangan

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan azasazas umum pemerintah yang baik;----------------------------------------Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka terbukti gugatan PENGGUGAT atas Objek Sengketa tersebut tidak benar, tidak berdasarkan

hukum,

sehingga

cukup

beralasan

dan

sudah

sepatutnya apabila Gugatan Penggugat dalam perkara a quo ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;----------C. PENGGUGAT Tidak Mempunyai Kepentingan Yang Dirugikan 1. Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannnya angka IV romawi halaman 3 sampai dengan 4, mendalilkan kerugian yang dialaminya sebagai berikut:-------------------------------------------------“…, sehingga PENGGUGAT rugi secara materiil dengan telah mempersiapkan peralatan maupun fasilitas kontraktor untuk pelaksanaan pekerjaan pengadaan kegiatan peningkatan jalan



Sepahat-Sei Pakning (DAK) pada Dinas Bina Marga Provinsi Riau tahun anggaran 2016”;-------------------------------------------------

Dalil

PENGGUGAT

mengenai

adanya

kepentingan

PENGGUGAT yang dirugikan tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada, karena faktanya PENGGUGAT bukanlah pihak yang ditunjuk sebagai penyedia barang/jasa dalam kegiatan peningkatan jalan Sepahat-Sei Pakning (DAK), apalagi dalam gugatannya secara

jelas

PENGGUGAT dan

nyata

tidak tentang

menguraikan/memperinci kerugian

materiil

yang

dideritanya. Jika pun benar –QUOD NON- PENGGUGAT telah mempersiapkan peralatan maupun fasilitas kontraktor dalam mengikuti lelang dalam pengadaan kegiatan peningkatan jalan Sepahat-Sei Pakning (DAK) pada Dinas Bina Marga Provinsi Riau tahun anggaran 2016 tersebut, hal mana sudah menjadi kewajiban umum yang harus dipenuhi/disiapkan setiap para peserta lelang;------------------------------------------------------------------Dengan demikian, sesungguhnya tidak ada kerugian yang nyata dan langsung yang diderita oleh PENGGUGAT sehubungan dengan diterbitkannya Objek Gugatan a quo;--------------------------2. Bahwa berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) UU.TUN dinyatakan bahwa: “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;”--------------------------------------------------------------------



3. Bahwa menurut doktrin hukum, Indroharto, S.H., dalam bukunya “Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara”, halaman 39, dijelaskan bahwa “seorang PENGGUGAT itu harus dapat menunjukkan bahwa keputusan TUN yang digugatnya itu merugikan dirinya secara langsung”;------------------Lebih lanjut, Prof. Philipus M. Hadjon, S.H., dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Hukum Administrasi Indonesia”, halaman 324, membandingkan asas “point d’interet –point d’action” dalam UU Peradilan Tata Usaha Negara dengan Algemene Wet Bestuursrecht di negeri Belanda, yaitu “sebagai perbandingan, dalam AWB (Belanda) diisyaratkan bahwa kerugian itu adalah akibat langsung dari adanya KTUN;”-------------------------------------4. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) UU Peradilan Tata Usaha Negara dan doktrin dari para Ahli Hukum Administrasi Negara sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa untuk mengajukan suatu Gugatan Tata Usaha Negara harus memiliki kepentingan yang dirugikan yang bersifat nyata dan langsung;------------------------------------------------5. Telah menjadi fakta hukum, sebagaimana diuraikan pada butir 1 di atas, maka terbukti bahwa PENGGUGAT tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan secara nyata dan langsung sebagai akibat diterbitkannya Obyek Sengketa, oleh TERGUGAT;--------Dengan demikian terbukti, gugatan PENGGUGAT dalam perkara a quo tidak memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU.TUN, sehingga

karenanya

terdapat

cukup

alasan

dan

sudah

sepatutnya apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru MENOLAK gugatan PENGGUGAT a quo;-----



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti Gugatan PENGGUGAT tersebut tidak benar, tidak berdasarkan hukum, maka oleh karena itu TERGUGAT II INTERVENSI mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili

perkara a quo, kiranya berkenan untuk menerima

Eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI tersebut, dan selanjutnya menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaktidaknya

menyatakan

tidak

dapat

diterima

(Niet

Ontvankelijk

Verklaard); -----------------------------------------------------------------------------I.

DALAM POKOK PERKARA 1.

Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam bagian Eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap pula telah termasuk dan merupakan bagian serta satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian Dalam Pokok Perkara ini;----------------------------------

2.

Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan keras seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata tentang kebenarannya;----------

3.

Bahwa benar dalil butir 6 s/d 8 gugatan PENGGUGAT yang pada intinya menyatakan “bahwa pada tanggal 7 April 2016 Panitia Lelang Peningkatan Jalan Sepahat-Sei. Pakning (DAK) tahun anggaran

2016

telah

menetapkan

PENGGUGAT

sebagai

Pemenang lelang sebagaimana pengumuman yang disampaikan panitia

lelang

melalui

pengumuman

pada

aplikasi

Sistem

Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)”;-----------------------------------Dengan demikian, Pemenang Lelang, i.c. PENGGUGAT hanya tinggal menunggu diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) yang harus diterbitkan paling lambat

6



(enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang, apabila tidak ada sanggahan;--------------------------------------------------

Hal mana sesuai dengan

ketentuan

huruf G. PENUNJUK

PEMENANG angka 34.7 Dokumen Pengadaan jo. Pasal 85 ayat (1)

PerPres,

yang untuk lebih jelasnya TERGUGAT II

INTERVENSI kutip sebagai berikut:------------------------------------------

Huruf G angka 34.7 Dokumen Pengadaan: “SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang lelang, apabila tidak ada sanggahan atau hari setelah semua sanggahan dijawab”;------------------------------------------------------------------------

-

Pasal 85 ayat (1) PerPres:------------------------------------------------(1) PPK menerbitkan SPPBJ dengan ketentuan:-------------------a. tidak ada sanggahan dari peserta;-----------------------------b. sanggahan dan/atau sanggahan banding terbukti tidak benar;atau;-----------------------------------------------------------c. masa sanggahan dan/atau masa sanggahan banding berakhir;----------------------------------------------------------------

4.

Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas dalil gugatan PENGGUGAT butir 9 yang pada intinya menyatakan bahwa “seharusnya pada tanggal 15 April 2016 diterbitkan Surat Penunjukan

Penyedia

Barang/Jasa

(SPPBJ)

kepada

PENGGUGAT, karena sepengetahuan PENGGUGAT tidak ada sanggahan atas hasil lelang yang mana PENGGUGAT sebagai pemenang” tersebut;------------------------------------------------------------Dalil

PENGGUGAT

tersebut

tidak

benar

dan

cenderung

mengaburkan fakta yang ada, karena senyatanya dan telah



menjadi fakta hukum bahwa terhadap pengumuman lelang yang dimenangkan oleh PENGGUGAT tersebut terdapat sanggahan dari peserta lelang lainnya. Di mana sanggahan tersebut telah diterima dan dibenarkan, sehingga Panitia Lelang (Unit Layanan Pengadaan Barang/jasa Provinsi Riau Kelompok Kerja [POKJA ULP] 04Dis.BM/L) menyatakan pelelangan gagal dan melakukan Evaluasi Ulang, sebagaimana diumumkan secara terbuka melalui aplikasi Lelang Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Riau (lpse.riau.go.id) (Bukti TII-5a, 5b dan 5c);--------------------------------5.

Bahwa

tidak

benar

dan

haruslah

ditolak

dalil

gugatan

PENGGUGAT butir 10 yang pada intinya menyampaikan bahwa “PENGGUGAT baru mengetahui ada evaluasi ulang pada hari Rabu tanggal 20 April 2016”. Dalil PENGGUGAT tersebut tidak masuk di akal dan sangat janggal, karena senyatanya jika disimak dengan seksama dalil PENGGUGAT pada butir 6 s/d 8 tersebut, maka seharusnya PENGGUGAT bisa lebih cermat dan mencari informasi

kenapa

PENGGUGAT

sampai

dengan

tanggal

15

April

2016

tidak menerima Surat Penunjukan Penyedia

Barang/Jasa (SPPBJ), hal ini berarti jika PENGGUGAT tidak menerima SPPBJ, secara a contrario terdapat masalah atau ada sanggahan atas pengumuman Panitia Lelang (Unit Layanan Pengadaan Barang/jasa Provinsi Riau Kelompok Kerja [POKJA ULP] 04Dis.BM/L) yang menyatakan PENGGUGAT sebagai pemenang,

bukan

malah

seolah-olah

menyatakan

baru

mengetahui ada evaluasi ulang, sedangkan evaluasi ulang tersebut telah diumumkan secara terbuka oleh Panitia Lelang (Unit Layanan Pengadaan Barang/jasa Provinsi Riau Kelompok Kerja [POKJA ULP] 04Dis.BM/L) melalui aplikasi Lelang Pengadaan



Secara Elektronik (LPSE) Riau (lpse.riau.go.id) (vide Bukti TII-5a, 5b dan 5c);-------------------------------------------------------------------------6.

Bahwa selanjutnya TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan PENGGUGAT pada butir 11 s/d 13 yang pada intinya menyatakan bahwa “Evaluasi Ulang tidak dilakukan sebagaimana mestinya seperti Jadwal Lelang Awal (Evaluasi Awal)

dan

PENGGUGAT

tidak

pernah

diundang

untuk

mengikuti/hadir pada tahapan pembuktian tersebut sebagaimana undangan terdahulu disampaikan melalui email tanggal 05 April 2016”;-------------------------------------------------------------------------------Dalil PENGGUGAT tersebut tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, cenderung menyesatkan dan memutar balikkan fakta, karena senyatanya Evaluasi Ulang telah dilakukan sesuai jadwal tahapan evaluasi (ulang) yaitu sejak tanggal 15 April 2016 08:01 – 20 April 2016 18:00 dan

untuk tahap Pembuktian Kualifikasi,

Panitia Lelang (Unit Layanan Pengadaan Barang/jasa Provinsi Riau

Kelopok

Kerja

[POKJA

ULP]

04Dis.BM/L)

telah

mengumumkan pada website lpse.riau.go.id tanggal 19 April 2016 09:00 – 19 April 2016 16:00 (Bukti TII-6), serta peserta lelang (awal) yang dinyatakan lolos

mengundang

sebagai peserta

lelang, yaitu antara lain TERGUGAT II INTERVENSI sebagai Pemenang I lelang (Bukti TII-7);---------------------------------------------Bahwa jika benar –QUOD NON- PENGGUGAT tidak diundangnya pada tahapan Evaluasi Ulang dalam Pembuktian Kualifikasi (Evaluasi Ulang), hal mana menurut TERGUGAT II INTERVENSI sangatlah tepat dan berdasarkan hukum, karena senyatanya dan telah

menjadi

memenangkan

fakta

hukum

bahwa

lelang

(awal)

yang

PENGGUGAT sebagai pemenang lelang telah



dinyatakan gagal dan menggugurkan PENGGUGAT sebagai peserta lelang, maka tidak ada kewajiban bagi Panitia Lelang (Unit Layanan Pengadaan Barang/jasa Provinsi Riau Kelompok Kerja [POKJA ULP] 04Dis.BM/L) untuk mengundang PENGUGAT, yang notabene sudah digugurkan sebagai peserta lelang;-------------------7.

Bahwa benar dalil butir 14 gugatan PENGGUGAT, yang pada intinyanya

menyatakan

“berdasarkan

hasil

Evaluasi

Ulang

(kembali), Panitia Lelang (Unit Layanan Pengadaan Barang/jasa Provinsi Riau Kelompok Kerja [POKJA ULP] 04Dis.BM/L) telah menyatakan pelelangan (evaluasi awal) gagal dan menggugurkan PENGGUGAT sebagai pemenang lelang dengan alasan sebagai berikut:------------------------------------------------------------------------------“pada surat pernyatan yang terlampir tidak asli (menggunakan materai yang sama, terlihat dari nomor seri materai dan kesamaan tanda tangan (scan)). Hal ini tidak sesuai dengan BAB III INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP) Point 4.1c. berbunyi “membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pengadaan”. (Bukti TII-8);----------------------------------------8.

Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada butir 15 s/d 18 yang pada intinya menyatakan bahwa

“alasan PENGGUGAT tidak menjadi pemenang adalah

rancu,

tidak

benar

dan

tidak

berdasar”

tersebut,

karena

senyatanya dan telah menjadi fakta hukum, bahwa dengan adanya sanggahan dari peserta lelang lainnya, telah terbukti bahwa PENGGUGAT

telah

menggunakan/membuat

dan

atau

menyampaikan dokumen yang tidak benar –melanggar ketentuan huruf A angka 4 butir 4.1 huruf c Dokumen Pengadaan-, sehingga



alasan Panitia Lelang (Unit Layanan Pengadaan Barang/jasa Provinsi Riau Kelompok Kerja [POKJA ULP] 04Dis.BM/L) yang menyatakan PENGGUGAT tidak jadi pemenang –digugurkansebagai peserta lelang tersebut adalah sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----------------------------------9.

Bahwa apa yang dilakukan oleh TERGUGAT dengan tidak memenangkan (menggugurkan) PENGGUGAT sebagai pemenang lelang tersebut sangat berdasar dan benar sebagaimana mestinya, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:---------------------------------------a) PENGGUGAT telah menyampaikan dokumen-dokumen yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pengadaan (vide Bukti TII-8), hal mana telah melanggar ketentuan angka 4 butir 4.1 huruf c Dokumen Pengadaan;------b) Berdasarkan Pengadaan:

ketentuan “peserta

angka

yang

4

butir

4.2

Dokumen

terbukti melakukan

tindakan

sebagaimana dimaksud pada angka 4.1 dikenakan sanksi sebagai berikut:--------------------------------------------------------------a. Sanksi

administratif,

seperti

digugurkan

dari

proses

pelelangan atau pembatalan penetapan pemenang;----------b. Sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam;-----------------------c. Gugatan secara perdata; dan/atau;--------------------------------d. Pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang;----------c) Telah menjadi fakta hukum seluruh Proses Evaluasi Ulang telah dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh Panitia Lelang (Unit Layanan Pengadaan Barang/jasa Provinsi Riau Kelopok Kerja [POKJA ULP] 04Dis.BM/L) dan telah diumumkan melalui aplikasi Lelang Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Riau (lpse.riau.go.id);---------------------------------------------------------------



10. Bahwa benar dalil gugatan PENGGUGAT butir 19 tersebut yang pada

intinya

menyatakan

bahwa

“PT.

MODERN

WIDYA

TEHNICAL ic. TERGUGAT II INTERVENSI telah ditetapkan sebagai pemenang lelang paket peningkatan jalan Sepahat-Sei. Pakning (DAK) tahun anggaran 2016”, hal mana sesuai dengan Surat Penetapan Kelompok Kerja (POKJA) Layanan Pengadaan 04Dis.BM/L, Nomor Penetapan Pemenang: 15.05.2 / PENT / POKJA04 / Dis.BM / L / 2016 tanggal 20 April 2016 (Vide Bukti TII2)

dan

kemudian

oleh

TERGUGAT

diberitahukan

kepada

TERGUGAT II INTERVENSI dengan Surat Nomor: 620/SPPBJBM/TING-SPSP/21/2016,

tanggal

26

April

2016,

Perihal:

Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Peningkatan Jalan Sepahat–Sei. Pakning (DAK), yang dijadikan Objek Gugatan oleh PENGGUGAT dalam perkara a quo (Vide Bukti TII-1);----------------Telah

menjadi

diterbitkannya

fakta Objek

hukum, Gugatan

sebagai tersebut,

tindak

lanjut

dari

TERGUGAT

dan

TERGUGAT II INTERVENSI telah membuat dan menandatangani SURAT PERJANJIAN KERJA KONSTRUKSI HARGA SATUAN Kegiatan Peningkatan Jalan Sepahat-Sei. Pakning (DAK) Nomor: 620/SPHAS-BM/TING-SPSP/114/2016 tanggal 3 Mei 2016 (Vide Bukti TII-3), sehingga

Objek Gugatan tersebut telah melebur

dalam suatu perbuatan hukum perdata, hal mana sesuai dengan SEMA No.7/2012 (Vide Bukti TII-4), yang antara lain dalam Rumusan Hasil Rapat Pleno Pada Kamar Candra pada huruf A No.2, mengenai Pengertian Teori Melebur (Opplosing Thery), sepakat merumuskan”;----------------------------------------------------------



“Untuk memastikan suatu KTUN dianggap melebur dalam perbuatan hukum perdata adalah apabila secara factual KTUN yang disengketakan dan diminta uji kebasahannya ternyata:--------a. Jangkauan

akhir

dari

KTUN

diterbitkan

(tujuannya)

dimaksudkan untuk melahirkan suat perbuatan hukum perdata. Termasuk didalamnya adalah KTUN-KTUN yang diterbitkan dalam rangka mempersiapkan atau menyelesaikan suatu perbuatan hukum perdata;------------------------------------------------b. Apabila Tergugat dalam menerbitkan KTUN objek sengketa akan menjadi subjek atau pihak dalam perikatan perdata sebagai kelanjutan KTUN objek sengketa tersebut;---------------c. KTUN yang berkaitan ijin cerai…dstnya;------------------------------Dengan demikian terbukti menurut hukum, bahwa Objek Gugatan dalam perkara a quo tidak termasuk (bukan merupakan) Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 UU.TUN, yang menyatakan sebagai berikut:-------“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini:--------------------------------------------------2. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;-----------------------------------------------------------------Berdasarkan

uraian

tersebut

di

atas,

terbukti

gugatan

PENGGUGAT atas Objek Gugatan dalam perkara a quo telah keliru, salah dan tidak berdasarkan hukum, maka oleh karena itu sudah sepatutnya dan terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk menolak gugatan PENGGUGAT a quo;------------------------------------------------------------



11. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan keras dalil gugatan PENGGUGAT pada butir 20 s/d 23 tersebut, yang pada intinya menyatakan bahwa “tidak dimenangkannya PENGGUGAT serta adanya evaluasi ulang menunjukan adanya kejanggalan atau proses lelang tidak dijalankan sebagaimana mestinya”, karena senyatanya dan telah menjadi fakta hukum bahwa digugurkannya PENGGUGAT sebagai pemenang adalah karena kesalahan PENGGUGAT sendiri yang tidak mematuhi dan memenuhi ketentuan yang telah ada, di mana PENGGUGAT telah membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pengadaan, hal mana telah melanggar ketentuan angka 4 butir 4.1 huruf c Dokumen Pengadaan;------------------------------------------------12. Bahwa di samping itu, atas pengumuman Pemenang Lelang Paket Peningkatan Jalan Sepahat-Sei. Pakning (DAK) tahun 2016, tanggal 20 April 2016, di mana PT. MODERN WIDYA TEHNICAL (i.c. TERGUGAT II INTERVENSI) telah ditetapkan sebagai pemenang (Vide Bukti TII-2)

dan kemudian diterbitkan Obyek

Sengketa (Vide Bukti TII-1) -yang notabene PENGGUGAT telah mengetahuinya, ternyata PENGGUGAT tidak pernah mengajukan sanggahan

dan/atau

keberatan

atas

penetapan

tersebut,

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Huruf F. PENETAPAN LELANG angka 33.Sanggahan butir 33.1 dan 33.2, Dokumen Pengadaan jo. Pasal 81 ayat (1 dan 2) PerPres;-----------------------13. Bahwa PENGGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan PENGGUGAT pada butir 25 huruf A dan B tersebut yang pada pokoknya mendalilkan alasan PENGGUGAT mengajukan gugatan dalam perkara a quo adalah:---------------------------------------------------



a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Instruksi Kepada Peserta (IKP) pada Dokumen Pengadaan Nomor:05.05/POKJA/DOKL/T.01/APBD/2016 tanggal 18 Maret 2016;----------------------------------------------------------------------------b) Proses pelelangan paket peningkatan jalan Sepahat-Sei. Pakning (DAK) tahun anggaran 2016 bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas keterbukaan;------------------------------------------------------------------Dalil-dalil/alasan PENGGUGAT tersebut adalah tidak benar, karena senyatanya sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa apa yang telah dilaksanakan oleh TERGUGAT berkaitan dengan kegiatan lelang Peningkatan Jalan Sepahat-Sei. Pakning (DAK) pada Dinas Bina Marga Provinsi Riau tahun anggaran 2016 tersebut

telah

bertentangan

dilaksanakan dengan

sebagaimana

peraturan

mestinya

tidak

perundang-undangan

yang

berlaku, i.c. Dokumen Pengadaan jo PerPres serta tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya asas keterbukaan;-----------------------------------14. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan dan petitum gugatan PENGGUGAT selain dan selebihnya, meskipun tidak dibantah/disangkal secara satu persatu, karena senyatanya dalil-dalil gugatan PENGGUGAT tersebut tidak berdasarkan hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak;-----------------------------II. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN 1.

Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan keras dalildalil PENGGUGAT dalam Gugatannya halaman 10 dan 11 pada



angka

VI

Romawi,

pada

intinya

mohon

Penundaan

atas

pelaksanaan Objek Sengketa dengan alasan sebagai berikut:-----1) Obyek gugatan telah dilaksanakan oleh pemenang lelang PT. Modern Widya Tehnical dengan ± 30% keterlaksanaan sehingga terdapat keaadan mendesak untuk dilakukannya penundaan pelaksanaan pekerjaan pengadaan kegiatan peningkatan jalan Sepahat-Sei. Pakning (DAK) pada Dinas Bina Marga Provinsi Riau tahun anggaran 2016;------------------------------------------------2) PENGGUGAT telah mengalami kerugian materiil yang dialami PENGGUGAT karena telah mempersiapkan peralatan maupun fasilitas kontraktor untuk pelaksanaan pekerjaan kegiatan peningkatan jalan Sepahat-Sei. Pakning (DAK);---------------------3) Tidak adanya kepentingan umum dalam rangka pembangunan yang mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;-------Bahwa

dalil/alasan

PENGGUGAT

mengenai

permohonan

penundaan tersebut di atas adalah tidak berdasarkan hukum dan sangat

mengada-ada serta sama sekali tidak mencerminkan

adanya “kepentingan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan PENGGUGAT secara nyata dirugikan”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Ayat (4) huruf a jo Pasal 53 ayat (1) UU.TUN, sehingga harus ditolak dengan alasan sebagai berikut:----a. Bahwa PENGGUGAT tidak mengalami kerugian secara nyata baik

langsung maupun tidak langsung, hal mana terbukti dalam

gugatannya PENGGUGAT sama sekali tidak menguraikan secara rinci dan jelas kerugian yang telah dideritanya, justru sebaliknya apabila pelaksanaan Objek Gugatan ditunda, maka yang menderita kerugian adalah TERGUGAT II INTERVENSI dan juga TERGUGAT (i.c. merupakan kerugian) karena telah



melakukan pembayaran atas progres pekerjaan yang telah dilakukan/dilaksanakan

oleh

TERGUGAT

II

INTERVENSI

dengan progress pekerjaan pada saat ini mencapai sebesar ± 50%,

sebagaimana diakui oleh PENGGUGAT sendiri dalam

gugatannya pada halaman 10 s/d 11 pada angka VI romawi butir 1 dalam Permohonan Penundaan tersebut;----------------------------b. Bahwa menurut Doktrin Hukum Indroharto, S.H., dalam bukunya yang berjudul “Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara” halaman 212 menyatakan “…di Pihak Pemohon pertama-tama harus nyata ada kerugian tertentu yang harus ditimbang. Seberapa berat atau besarnya kerugian tersebut kalau dibandingkan dengan bobot kepentingan umum untuk mana keputusan itu dikeluarkan”, dengan demikian kriteria “kerugian” dalam permohonan penundaan pelaksanaan Obyek Gugatan haruslah bersifat “Nyata”;----------------------------------------c. Bahwa

apabila

dihentikan/ditunda,

sudah

barang

tentu

kepentingan umum akan sangat terganggu dengan tidak dilaksanakannya Peningkatan Jalan Sepahat-Sei Pakning (DAK), karena senyatanya dan

jelas bahwa maksud

diadakannya

lelang paket peningkatan jalan Sepahat-Sei Pakning (DAK) tentunya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas jalan Sepahat-Sei. Pakning demi kepentingan umum;----------------------Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sudah sepatutnya dan

cukup

beralasan

menurut

hukum

apabila

Permohonan

Penundaan yang dimohonkan oleh PENGGUGAT dalam perkara a quo, DITOLAK oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;----------------------------------------------------------------------------



Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, ternyata terbukti gugatan PENGGUGAT tersebut tidak benar, tidak berdasarkan hukum, maka oleh karena itu TERGUGAT II INTERVENSI mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

agar kiranya

berkenan untuk memeriksa dan menyelesaikan perkara ini, dengan memutuskan sebagai berikut:------------------------------------------------------------DALAM PENUNDAAN -

Menolak Permohonaan Penundaan PENGGUGAT tersebut;--------------

DALAM EKSEPSI -

Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI untuk seluruhnya;----------------------------------------------------------------------

-

Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya, atau setidaktidaknya

menyatakan

tidak

dapat

diterima

(niet

ontvankelijke

verklaard/NO);-------------------------------------------------------------------------DALAM POKOK PERKARA : 1.

Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;-------------------------

2.

Menghukum PENGGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;----------------------------------------------------Menimbang, bahwa atas Jawaban Penggugat dan Jawaban

Tergugat II Intervensi, pihak Penggugat telah mengajukan Replik dipersidangan pada tanggal 25 Agustus 2016;--------------------------------------Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat Tergugat

dan

pihak

Tergugat

II

Intervensi

tersebut, Pihak

mengajukan

Duplik

dipersidangan pada tanggal 1 September 2016;------------------------------------Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan Bukti Surat berupa fotocopy surat yang telah diberi materai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya dan copyannya, Bukti Surat tersebut diberi tanda P-1 s/d P-12 sebagai berikut:



BUKTI SURAT PENGGUGAT; 1.

Bukti P - 1 : Fotocopy Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bidang pembangunan dan peningkatan Dinas Bina Marga Provinsi Riau No. 620/SPPBJB-BM/TINGSPSP/21/2016

Perihal

Penunjukan

Penyedia

Barang/Jasa Kegiatan Peningkatan Jalan SepahatSei

Pakning

(DAK)

tanggal

26

April

2016

(fotocopy);-----------------------------------------------------2.

Bukti P - 2 :

Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. PRIMA MARINDO NUSANTARA No. 02 tanggal 06 April 2015 yang dibuat oleh Notaris ARLISA MARTINI, SH. M.Kn (fotocopy sesuai dengan aslinya);---------------------------------------------------------

3.

Bukti P - 3 :

Fotocopy Surat PT. Prima Marindo Nusantara No. 013/PMN-SP/2016 Perihal Penawaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Sepahat-Sei tanggal 26 Maret 2016 (fotocopy);----------------------------------------------

4.

Bukti P - 4 :

Fotocopy print out sistim layanan pengadaan Provinsi Riau, Surat Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa

Provinsi

Riau

Kelompok

Kerja

(POKJA) 04/Dis.BML No. 05.05 / UND-KUAL / POKJA04 / Dis.BM / L / 2016 Perihal Undangan Pembuktian Kualifikasi Kegiatan Peningkatan Jalan Sepahat-Sei Pakning (DAK) tanggal 5 April 2016 (fotocopy);-----------------------------------------------------5.

Bukti P - 5 :

Fotocopy print out surat elektronik (email), dengan judul (LPSE) Pengumuman Pemenang Lelang, dari [email protected] kepada primamarindo nusantara



@yahoo.com tanggal

7 April 2016 pukul 16.10

(fotocopy);-----------------------------------------------------6.

Bukti P - 6 :

Fotocopy print out surat elektronik (email), dengan judul (LPSE) Perubahan Jadwal Lelang, dari [email protected]

kepada

primamarindo

[email protected] tanggal 20 April 2016 pukul 13.48 (fotocopy);---------------------------------------------7.

Bukti P - 7 :

Fotocopy print out aplikasi SPSE, info tahap lelang saat ini (fotocopy);--------------------------------------------

8.

Bukti P - 8 :

Fotocopy print out aplikasi SPSE, info penjelasan lelang (fotocopy);---------------------------------------------

9.

Bukti P - 9 :

Fotocopy Surat PT. Prima Marindo Nusantara No. 026/PMN-SP/V/2016

Perihal

Pengaduan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tanggal 19 Mei 2016 (fotocopy);----------------------------------------10.

Bukti P - 10 :

Fotocopy Instruksi Kepada Peserta (IKP) pada Dokumen Pengadaan No. 0505 / POKJA / DOK.L / T.01 / APBD / 2016 tanggal 18 Maret 2016 (fotocopy);------------------------------------------------------

11.

Bukti P - 11 :

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 18 Tahun 2012 Tentang E-Tendering beserta lampirannya (sesuai fotocopy);-------------------------------------------------------

12.

Bukti P - 12 : Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai (sesuai fotocopy);---------------------------------Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Pihak

Tergugat telah mengajukan Bukti Surat berupa fotocopy surat yang telah



diberi materai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya dan copyannya, Bukti Surat tersebut diberi tanda T-1 s/d T-10 sebagai berikut : BUKTI SURAT TERGUGAT; 1.

Bukti T - 1 :

Fotocopy Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan tugas bagi Pengadilan (sesuai fotocopy);---------------------------------------------------

2.

Bukti T - 2 :

Fotocopy Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Pasal 117 (sesuai fotocopy);---

3.

Bukti T - 3 :

Print Out Asli dari Sistim Layanan Pengadaan Pemerintah Provinsi Riau (SPSE Provinsi Riau) mengenai Sanggahan Lelang dari PT. Putra Hari Mandiri-Tata Inti Sepakat ( sesuai fotocopy);-----

4.

Bukti T - 4 :

Print out Asli dari Sistim Layanan Pengadaan Pemerintah Provinsi Riau (SPSE Provinsi Riau) mengenai Jawaban Sanggahan pada kegiatan Peningkatan Jalan Sepahat-Sei Pakning (DAK) (sesuai fotocopy);-----------------------------------------

5.

Bukti T - 5 :

Print out Asli dari Sistim Layanan Pengadaan Pemerintah Provinsi Riau (SPSE Provinsi Riau) Dokumen Pengadaan Nomor 05.05/Pokja/Dok I/T.01/APBD/2016 BAB III, Instruksi Kepada Peserta (IKP) Nomor 4 point 4.1 huruf C (sesuai fotocopy);---------------------------------------------------



6.

Bukti T - 6 : Print out Asli dari Sistim Layanan Pengadaan Pemerintah Provinsi Riau Dokumen Pengadaan Nomor 05.05/Pokja/Dok I/T.01/APBD/2016 BAB III, Instruksi Kepada Peserta (IKP) Nomor 33 point 33,4 (sesuai fotocopy);---------------------------

7.

Bukti T - 7 : Print Out Asli dari Sistim Layanan Pengadaan Pemerintah Provinsi Riau (SPSE Provinsi Riau) Dokumen Sumary Lelang (sesuai fotocopy);-----

8.

Bukti T - 8 : Print out Asli dari Sistim Layanan Pengadaan Pemerintah Provinsi Riau (SPSE Provinsi Riau) Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Peningkatan Jalan

Sepahat-Sei

Pakning

(DAK)

(sesuai

fotocopy);--------------------------------------------------9.

Bukti T - 9 : Fotocopy Pasal 1618 KUHPerdata BAB VIII mengenai Perseroan Perdata (sesuai fotocopy);

10.

Bukti T - 10 : Print out Asli dari Sistim Layanan Pengadaan Pemerintah Provinsi Riau (SPSE Provinsi Riau) Dokumen Sumary Report (sesuai fotocopy);-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Pihak

Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy surat yang telah diberi materai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, dan copyannya, bukti surat tersebut diberi tanda Bukti T.II Int-1 sampai dengan T.II Int-9 sebagai berikut;------------------------------------------------------------------BUKTI SURAT TERGUGAT II INTERVENSI 1.

Bukti T. II Int - 1 :

Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bidang pembangunan dan peningkatan Dinas Bina Marga Provinsi (Tergugat) kepada

PT.

Modern

Widya

Tehnical



(Tergugat II Intervensi) Nomor : 620 / SPPBJ-BM / TING-SPSP / 21 / 2016, tanggal 26 April 2016, Perihal Penunjukan Penyedia

Barang

/

Jasa

Kegiatan

Peningkatan Jalan Sepahat-Sei Pakning (DAK) (Objek Gugatan) ( fotocopy sesuai dengan aslinya);-----------------------------------2.


Surat Penetapan Pemenang Pelelangan Nomor:15.05.2/PENT/POKJA04/Dis.BM/L/ 2016,

tanggal

20

April

2016,

yang

diterbitkan oleh Kelompok Kerja Layanan Pengadaan 04/Dis.BM/L (sesuai fotocopy); 3.


Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan

Kegiatan

Peningkatan

Jalan

Sepahat-Sei Pakning (DAK) Nomor : 620 / SPHAS-MB / TING-SPSP / 114 / 2016, tanggal Pembuat

3

Mei

2016,

Komitmen

antara

Pejabat

(PPK)

bidang

pembangunan dan peningkatan Dinas Bina Marga

Provinsi

(Tergugat)

sebagai

Pengguna dengan PT. Modern Widya Tehnical (Tergugat II Intervensi) sebagai Penyedia

(Kontrak)

(fotocopy

sesuai

dengan aslinya);-----------------------------------4.


Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 07 Tahun 2012, tanggal 12 September 2012, Tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar

Mahkamah

Agung

Sebagai



Pedoman

Pelaksanaan

Pengadilan

(SEMA

Tugas

No.7/2012

Bagi (sesuai

fotocopy);-------------------------------------------5.


Jadwal Lelang (sesuai fotocopy);--------------

6.

Bukti T. II Int - 5a :

History

Perubahan

Jadwal,

Tahap

:

Pembuktian Kualifikasi (sesuai fotocopy);--7.


Surat

Elektronik

(Email)

dari

Pokja

04/Dis.BM/L kepada para peserta lelang, i.c. Tergugat II Intervensi, tanggal 9/6/2016 (sesuai fotocopy);---------------------------------8.


Surat

Unit

Layanan

Barang/Jasa Kerja

Provinsi

(POKJA)

Intervensi,

Riau,

kepada

Nomor

Pengadaan

:

Kelompok

Tergugat

II

05.05.2/UND-

KUAL/POKJA04/Dis.BM/L/2016,

tanggal

18 April 2016, Undangan : Pembuktian Kualifikasi Kegiatan Peningkatan Jalan Sepahat-Sei

Pakning

(DAK)

(sesuai

fotocopy);-------------------------------------------9.


Hasil Evaluasi Lelang (Peserta Lelang) (sesuai fotocopy);----------------------------------

10.


Berita Acara Hasil Pelelangan Kelompok Kerja Layanan Pengadaan 04/Dis.BM/L Kegiatan Peningkatan Jalan Sepahat-Sei Pakning

(DAK)

Provinsi

Riau

Sumber Tahun

Dana

Anggaran

APBD 2016

(sesuai fotocopy);----------------------------------



Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat maupun Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi, walaupun sudah diberikan kesempatan untuk itu;---------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Kesimpulan secara tertulis tanggal 6 Oktober 2016;--------------Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat didalam berita acara persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----------------------------------------------------Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan apaapa lagi dalam persidangan, dan akhirnya mohon Putusan dalam sengketa ini; ----------------------------------------------------------------------------------------------TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam pokok perkara tersebut di atas;---------------------Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini dan dimohonkan batal atau tidak sah adalah : Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bidang pembangunan dan peningkatan Dinas Bina Marga Provinsi

Riau

No.


Perihal:

Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Peningkatan Jalan SepahatSei. Pakning (DAK) tanggal 26 April 2016

(selanjutnya disebut obyek

sengketa) (vide Bukti T II Int-1);---------------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam Eksepsi dan jawabannya telah mengajukan eksepsi, oleh karenanya sebelum mempertimbangkan perihal pokok perkara dalam sengketa a quo, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal eksepsi-eksepsi;-----------------------------------------



DALAM EKSEPSI ; ------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Eksepsi-eksepsi dari Tergugat sebagaimana termuat dalam jawabannya tertanggal 18 Agustus 2016 yang selengkapnya sebagaimana terurai pada bagian Tentang Duduk Perkara tersebut di atas pada pokoknya adalah sebagai berikut :----------------------------------------------1. Eksepsi tentang kompetensi absolut yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang memeriksa, memutus dan mengadili perkara a quo karena Obyek sengketa telah melebur dalam perbuatan perdata (opplosing theory) sesuai dengan SEMA RI No. 7 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012.; --------------------------------------2. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat premature karena Penggugat belum menempuh tahapan pengaduan ke APIP atas proses pemilihan penyedia barang/jasa yang terdapat indikasi penyimpangan prosedur, KKN, atau pelanggaran persaingan yang sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 117 Perpres 54 Tahun 2010; --------------------------------------3. Eksepsi Bahwa Gugatan Penggugat salah orang karena yang menjadi Tergugat adalah PPK Bidang Pembangunan dan Peningkatan Dinas Bina Marga Provinsi Riau yang hanya menindak lanjuti pengumuman pemenang sebagai hasil kerja POKJA 4 Dinas Bina Marga Provinsi Riau pada ULP pada Biro Administrasi Pembangunan SETDA Provinsi Riau sedangkan dalam pokok perkara didalilkan adalah dalam proses lelang sampai tahap pengumuman pemenang yang menjadi domain tugas POKJA 4.;------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Eksepsi-eksepsi dari Tergugat II Intervensi sebagaimana termuat dalam eksepsi dan jawabannya tertanggal 16 Agustus

2016 yang selengkapnya sebagaimana terurai pada bagian

Tentang Duduk Perkara tersebut di atas pada pokoknya adalah sebagai



berikut :----------------------------------------------------------------------------------------1. Eksepsi tentang kompetensi absolut yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang memeriksa, memutus dan mengadili perkara a quo karena Obyek sengketa telah melebur dalam perbuatan perdata (opplosing theory) sesuai dengan SEMA RI No. 7 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012.; --------------------------------------2. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat tidak berdasar hukum karena Penggugat tidak pernah mengajukan sanggahan setelah pengumuman pemenang lelang oleh POKJA 4 sehingga secara diam-diam Penggugat (stil zwijgen) dianggap telah menyetujui ditetapkannya Tergugat II Intervensi sebagai pemenang lelang; ---------------------------------------------3. Eksepsi Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan karena Penggugat bukanlah orang yang ditunjuk sebagai penyedia barang/jasa dan Penggugat tidak dapat menguraikan kerugian materiil yang nyata yang dideritanya;----------------------------------------------Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut diatas tidak dituangkan secara lengkap karena telah termuat selengkapnya dalam Tentang Duduk Perkaranya diatas;-------------Menimbang, bahwa atas Eksepsi-eksepsi tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya memohon agar Eksepsi-eksepsi tersebut dikabulkan dan mohon agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;----------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa atas Eksepsi-eksepsi tersebut Penggugat telah menyampaikan

tanggapan

dalam

Repliknya

yang

pada

pokoknya

menyatakan tetap pada gugatannya dan menolak dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menanggapinya dalam Dupliknya yang pada pokoknya tetap pada



eksepsi dan jawabannya; -----------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim akan merujuk pada ketentuan Pasal 77 Undang-undang Nomor 5

tahun 1986 Tentang

Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :-------------------------------------1. Eksepsi tentang kewenangan absolute Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolute, Pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;--------------------------2. Eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan diajukan sebelum disampaikan

jawaban

atas pokok

sengketa dan eksepsi

harus

diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;------------------------------------3. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama-sama dengan pokok sengketa ; -----------------------------Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 77 di atas terhadap eksepsi - eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis Hakim setelah memperhatikan materi dari eksepsi-eksepsi tersebut maka yang terlebih dahulu harus dipertimbangkan adalah berkenaan dengan eksepsi mengenai kewenangan kompetensi absolute yang pada pokoknya yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara

Pekanbaru

tidak

berwenang

memeriksa,

memutus

dan

menyelesaikan perkara a quo, kemudian baru mempertimbangkan eksepsi lain-lain yang diajukan Tergugat dan Tergugat II intervensi yaitu eksepsi tentang gugatan Penggugat premature, gugatan Penggugat salah orang, gugatan Penggugat tidak berdasar hukum dan Penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan.;------------------------------------------------------------Halaman 74 dari 95 halaman Putusan Nomor : 24/G/2016/PTUN-Pbr.


Menimbang,

bahwa

selanjutnya

Majelis

Hakim

akan

mempertimbangkan eksepsi Tergugat pada angka 1 diatas dan eksepsi Tergugat II Intervensi pada angka 1 diatas yaitu sama-sama mendalilkan eksepsi mengenai kewenangan kompetensi absolut yang pada pokoknya yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang memeriksa, memutus dan mengadili perkara a quo; -------------Menimbang, bahwa setelah mempelajari eksepsi kompetensi absolut dan jawaban atas eksepsi tersebut Majelis Hakim menilai yang menjadi permasalahan hukum tersebut di atas adalah apakah sengketa a quo merupakan sengketa perdata atau Sengketa Tata Usaha Negara? Hal mana akan berakibat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berwenang

atau

tidak

berwenang

memeriksa,

memutus

dan

menyelesaikan perkara a quo;-----------------------------------------------------------Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan hukum diatas maka

Majelis

Hakim

akan

mempertimbangkan

terlebih

dahulu

permasalahan hukum apakah obyek sengketa a quo merupakan KTUN yang melebur/merupakan perbuatan perdata?;-------------------------------------Menimbang bahwa setelah memperhatikan dalil-dalil para pihak, obyek sengketa serta peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah Majelis Hakim berpendapat bahwa masalah pengadaan barang dan jasa pemerintah sangat dominan berada dalam lingkup hukum publik yang bertujuan agar penyelenggaraan pemilihan penyedia pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak hanya dilakukan secara sempit/tertutup antara penyedia barang jasa dengan pemerintah dalam ikatan hukum pihak privat guna memperoleh penyedia barang/jasa yang memenuhi kualifikasi dan dengan harga yang ekonomis. Namun demikian meskipun pemilihannya berada pada lingkup hukum



publik namun tetap membutuhkan hukum privat yang menyediakan sarana ganti rugi yang mumpuni untuk lebih menjaga kepentingan pemerintah agar tidak dirugikan dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah. Berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa kegiatan pengadaan barang/jasa

pemerintah pada tahap pelelangan

hingga penerbitan SPPBJ merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sedangkan sengketa yang timbul menurut hal-hal yang diatur oleh kontrak maka menjadi wewenang peradilan perdata, oleh karenanya eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kewenangan absolute pengadilan haruslah ditolak;--------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa gugatan Penggugat premature sebagaimana eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada angka 2 diatas;----------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa pengaduan kepada APIP bukanlah suatu kewajiban/keharusan tetapi merupakan hak bagi peserta pengadaan barang/jasa yang dapat digunakan atau tidak, hal tersebut dengan jelas terlihat dalam frasa “dapat” dalam bunyi Pasal 117 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagai berikut:-----------------------------------------------------------------------------------------“dalam hal Penyedia Barang/Jasa atau masyarakat menemukan indikasi

penyimpangan

Pengadaan

prosedur,

Barang/Jasa

KKN

Pemerintah

dalam

pelaksanaan

dan/atau

pelanggaran

persaingan yang sehat dapat mengajukan pengaduan atas proses pemilihan Penyedia barang/jasa”.;---------------------------------------------Menimbang,

bahwa

oleh

karena

Penggugat

yang

telah

digugurkan/tidak diikutsertakan dalam proses pelelangan ulang, dengan demikian Penggugat

dapat menggunakan atau tidak menggunakan



tahapan atau prosedur yang berlaku berdasarkan Pasal 117 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dimaksud;-----------------------------------------Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim, Pengaduan kepada APIP atas kesalahan dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan lembaga untuk menilai ada atau tidaknya kesalahan aparat pemerintah dalam bingkai penegakan kewajiban dan larangan bagi aparat pemerintah dan bukan merupakan lembaga quasi peradilan yang diberi wewenang untuk menyelesaikan sengketa dalam internal pemerintah sebagaimana dimaksud sebagai upaya administratif. Berdasarkan hal diatas maka dalil Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat Prematur harus di tolak;----------------------------------------------------Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi tentang Gugatan Penggugat salah orang sebagaimana didalilkan dalam eksepsi Tergugat pada angka ke 3 diatas;----------------------------------Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil-dalil Para Pihak, obyek sengketa serta peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah maka terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa meskipun dalam gugatan Penggugat lebih dominan membahas tentang kesalahan Panitia Lelang namun tidak berarti gugatan Penggugat salah orang karena untuk menilai apakah Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) atau tidak? maka Perlu digantungkan dengan penilaian atas keputusan-keputusan panitia lelang yang melandasi terbitnya obyek sengketa, oleh karenanya dalil eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut harus dinyatakan ditolak ;------------------------------------------------------------------



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi tentang Gugatan Penggugat tidak berdasar hukum karena Penggugat tidak mengajukan sanggahan terhadap penetapan pemenang dan pengumuman pemenang lelang atas nama Tergugat II Intervensi sehingga gugatan Penggugat tidak berdasar hukum sebagaimana didalilkan dalam eksepsi Tergugat II Intervensi pada angka ke 2 diatas;----Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan sanggahan terhadap penetapan pemenang dan pengumuman pemenang lelang Tergugat II Intervensi (PT. Modern Widya Tehnical) yang merupakan pemenang dalam pelelangan ulang, dan oleh karena Penggugat dalam proses pelelangan ulang tidak diikutsertakan/telah digugurkan sebagai peserta lelang ulang dengan demikian Penggugat sudah kehilangan hak dan kewajiban untuk mengikuti tahapan atau prosedur pelelangan untuk mengajukan sanggahan tersebut;-------------------------------------------------------Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim, karena Tergugat telah menerbitkan objek sengketa yang menurut Penggugat tidak sesuai (cacat prosedur) sedangkan Penggugat sebagai peserta yang telah ditetapkan sebagai pemenang sebelum dilakukannya evaluasi ulang dan tidak diikutsertakan/telah digugurkan dalam proses pelelangan ulang, dengan demikian telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sehingga Penggugat dapat mengajukan gugatan ke PTUN berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan hal diatas maka dalil Tergugat II Intervensi yang menyatakan gugatan Penggugat tidak berdasar hukum harus di tolak;-------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi tentang Penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan



sebagaimana didalilkan dalam eksepsi Tergugat II Intervensi pada angka ke 3 diatas;-----------------------------------------------------------------------------------Menimbang,bahwa

terhadap

eksepsi

tersebut

Majelis

Hakim

berpendapat bahwa Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan oleh terbitnya obyek sengketa karena Penggugat merupakan pemenang lelang yang kemudian dibatalkan penetapan pemenangnya dan kemudian dilakukan evaluasi ulang hingga pada akhirnya Tergugat II Intervensi menjadi pemenang lelang dan diterbitkan SPPBJ atas nama Tergugat II Intervensi oleh karenanya terdapat nilai yang dilindungi oleh hukum oleh karenanya Penggugat berkepentingan untuk mengajukan gugatan, dengan demikian maka dalil eksepsi Tergugat II intervensi tersebut harus ditolak;-Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah dipertimbangkan dan kesemuanya telah dinyatakan ditolak maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah dinyatakan ditolak seluruhnya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkaranya;-----------------------------------------------DALAM POKOK PERKARA; ---------------------------------------------------------Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya telah terurai dalam Tentang Duduk Perkaranya diatas;--------------------------------------------Menimbang,

bahwa

di

dalam

gugatannya

Penggugat

telah

mendalilkan bahwa penerbitan obyek sengketa a quo oleh Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Baik sebagaimana telah terurai pada



duduk pekara di atas, sehingga memenuhi ketentuan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; ----------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa setelah memperhatikan jawab-jinawab dalam persidangan antara Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi inti pokok permasalahan dalam sengketa a quo yang harus diuji kebenarannya adalah apakah penerbitan obyek sengketa a quo oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan

perundang-undangan

yang

berlaku

sehingga

harus

dipertahankan atau sebaliknya telah melanggar peraturan perundangundangan yang berlaku sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah; --Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan hukum di atas, Majelis Hakim akan menguji permasalahan hukum apakah Tergugat berwenang menerbitkan obyek sengketa a quo atau tidak? dan apakah Penerbitan obyek sengketa a quo oleh Tergugat telah memenuhi peraturan perundang-undangan dari segi prosedural dan segi substansial?:-------------Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguji permasalahan Hukum di atas Majelis Hakim akan menghubungkan fakta-fakta hukum yang ada dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan;--------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan proses pengadaan barang dan jasa yang berlaku pada saat obyek sengketa diterbitkan, antara lain adalah :-----------------------------------------------------------------------------------1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahan-perubahannya, khususnya Halaman 80 dari 95 halaman Putusan Nomor : 24/G/2016/PTUN-Pbr.


pada

Perpres 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, khususnya pada ketentuan Pasal 80, Pasal 81, Pasal 83, Pasal 84 dan Pasal 85;------------------------2. Peraturan

Kepala

Lembaga

Kebijakan

Pengadaan

Barang/Jasa

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2012 Tentang E-Tendering pada Pasal 3 s/d 6 dan Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2012 Tentang E-Tendering pada angka romawi II angka 2 huruf c s/d huruf g ;----------------------------3. Bab III. Instruksi Kepada Peserta (IKP) pada Dokumen Pengadaan No. 0505/POKJA/DOK.L/T.01/APBD/2016 tanggal 18 Maret 2016 untuk pengadaan Kegiatan Peningkatan Jalan Sepahat-Sei. Pakning (DAK) , Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, pada Kelompok Kerja Layanan Pengadaan 04/Dis.BM/L(POKJA 04/Dis.BML) pada Dinas Bina Marga Provinsi Riau {Standard Dokumen Pengadaan Secara Elektronik Pekerjaan Konstruksi, Metode e-lelang (Umum/Pemilihan Langsung) 1 dengan pascakualifikasi};------------------------------------------------------------- Huruf F angka 31.1, angka 32, angka 33.2, angka 33.3, angka 33.4;  Huruf G angka 34.7;--------------------------------------------------------------- Huruf H angka 36.4 dan angka 36.5 huruf a;-------------------------------Bahwa demi singkatnya putusan ini maka bunyi ketentuan pasal-pasal diatas tidak dimuat secara utuh dalam pertimbangan hukum ini namun pada pokoknya ketentuan diatas mengatur tentang syarat-syarat dan tahapan, sanggahan, tahap jawaban atas sanggahan, pelangan dinyatakan gagal apabila sanggahan dinyatakan benar, dan selanjutnya dapat dilakukan evaluasi ulang, kemudian atas hasil evaluasi ulang dilakukan penetapan pemenang dan pengumuman melalui aplikasi LPSE oleh Pokja ULP, dan tahapan penerbitan SPPBJ oleh PPK;-----------------------------------Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memperhatikan ketentuan Halaman 81 dari 95 halaman Putusan Nomor : 24/G/2016/PTUN-Pbr.


peraturan perundang-undangan diatas, Majelis hakim akan mecermati bukti surat dan keterangan para pihak dalam persidangan untuk memperoleh fakta hukum;----------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa setelah mencermati obyek sengketa, bukti-bukti surat dan keterangan Para Pihak, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :-----------------------------------------------------------------------------1.

Bahwa PENGGUGAT adalah peserta lelang dengan metode pelelangan umum pascakualifikasi untuk pengadaan kegiatan peningkatan jalan Sepahat-Sei. Pakning (DAK) pada Dinas Bina Marga Provinsi Riau tahun anggaran 2016 dengan mengajukan penawaran di Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Riau dan telah melakukan pembuktian kualifikasi (Vide Keterangan Penggugat, Vide Bukti P-3, Bukti P-4 dan Bukti P-8);-----

2.

Bahwa Selanjutnya Panitia Lelang telah menetapkan PENGGUGAT sebagai pemenang dan mengumumkan melalui aplikasi LPSE (Vide Bukti P-5 Pengakuan Penggugat dalam gugatannya);--------------------

3.

Bahwa pada masa sanggah hasil lelang ( Evaluasi awal ) Tanggal 8 April sampai dengan 12 April 2016 Pokja 4 Dinas Bina Marga Provinsi Riau pada Unit Layanan Pengadaan ( ULP ) Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Riau menerima satu buah sanggahan hasil Lelang dari salah satu peserta Lelang yaitu dari PT. TATA INTI SEPAKAT joint Operation, yang diterima melalui SPSE pada tangggal 10 April 2016 Pukul 00:34. Adapun salah satu dari materi sanggahan tersebut adalah menggunakan meterai pada neraca, dan surat-surat pernyataan dengan menggunakan nomor seri yang sama pada setiap lembaran dokumen yang berbeda sehingga terjadi ketidaksesuaian antara



Dokumen Penawaran yang diupload dengan Dokumen Penawaran yang dibawa pada saat Pembuktian Kualifikasi( Vide Bukti T-3, Bukti T-10, Bukti T II Int-6 dan Pengakuan Tergugat dan Tergugat II Intervensi);---------------------------------------------------------------------------4.

Dalam menanggapi sanggahan tersebut diatas, Kelompok Kerja 4 Dinas Bina Marga Provinsi Riau pada Unit Layanan Pengadaan (ULP ) Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Riau menjawab dalam Surat Jawaban Sanggah ( Vide Bukti T-4 ) sebagai berikut:---------------------------------------------------------------------1) Telah ditemukan kesalahan dalam melaksanakan evaluasi penawaran pada proses lelang baik untuk evaluasi teknis maupun evaluasi kualifikasi;------------------------------------------------2) Sesuai dengan Dokumen Pengadaan BAB III poin 4.1 “Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:” yang dilanjutkan dengan huruf c “membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pengadaan ini.” Maka dapat disimpulkan bahwa manipulasi data yang dilakukan oleh Perusahaan Pemenang telah terbukti dengan segala bukti seperti pindaian materai yang berseri sama ( Vide Bukti T-5 );--------------------------------------------------------------3) Selanjutnya

dinyatakan

bahwa

Perusahaan

Pemenang

(Penggugat ) diberikan sanksi dibatalkan sebagai Pemenang sesuai dengan Dokumen Pengadaan point 4.2 “Peserta yang terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada angka 4.1 dikenakan sanksi sebagai berikut:” yang dilanjutkan dengan



huruf a.”sanksi administratif, seperti digugurkan dari proses pelelangan atau pembatalan penetapan pemenang;”----------------4) Dengan ini dijelaskan bahwa Kelompok Kerja 4 Dinas Bina Marga Provinsi Riau pada Unit Layanan Pengadaan ( ULP ) Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Riau menyatakan

pelelangan

gagal

sesuai

dengan

Dokumen

Pengadaan BAB III poin 33.4 yang berbunyi “Apabila sanggahan dinyatakan benar maka Kelompok Kerja 4 Dinas Bina Marga Provinsi Riau pada Unit Layanan Pengadaan ( ULP ) Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Riau ULP menyatakan pelelangan gagal.” Dan setelah dilakukan penelitian mendalam maka akan dilakukan Evaluasi Ulang untuk proses pelelangan kegiatan ini;--------------------------------------------(vide Bukti T-4 dan Bukti T-10);-------------------------------------------------5.

Bahwa Sanggahan dinyatakan benar maka proses pelelangan dinyatakan gagal dan selanjutnya telah dilakukan Evaluasi Ulang terhadap Proses Pelelangan Kegiatan Peningkatan Jalan SepahatSei. Pakning (DAK)(Bukti T II Int-7);--------------------------------------------

6.

Bahwa untuk melakukan evaluasi ulang Pokja 4 melakukan perubahan jadwal lelang (Vide Bukti P-6, Bukti T II Int-5 dan sebagaimana Keterangan Penggugat dalam gugatannya):--------------

7.

Bahwa selanjutnya evaluasi ulang dilaksanakan oleh Pokja 4 (Vide bukti T-7, Bukti T II Int- 2 dan T II Int 8) dengan tanpa mengundang Penggugat karena Penetapan Pemenang atas nama Penggugat telah dinyatakan batal oleh karenanya kepesertaan Penggugat telah gugur(Vide Keterangan Tergugat dan Tergugat II Intervensi);----------

8.

Bahwa selanjutnya sebagai hasil evaluasi ulang (Vide bukti T-7, Bukti T II Int- 2 dan T II Int 8) maka Pokja 4 membuat Berita acara



Hasil Pelelangan (Vide Bukti T II Int-9) kemudian menetapkan dan mengumumkan melalui aplikasi LPSE bahwa PT. MODERN WIDYA TEHNICAL (ic. TERGUGAT II INTERVENSI) sebagai pemenang lelang paket peningkatan jalan Sepahat-Sei. Pakning (DAK) tahun anggaran 2016 sebagaimana dalam Surat Penetapan Kelompok Kerja (POKJA) Layanan Pengadaan 04Dis.BM/L, Nomor Penetapan Pemenang: 15.05.2/PENT/POKJA04/Dis.BM/L/2016 tanggal 20 April 2016 (Vide Bukti T II Int-2 dan Pengakuan Tergugat dan Tergugat II Intervensi);---------------------------------------------------------------------------9.

Bahwa selanjutnya Tergugat menerbitkan SPPBJ yaitu Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Pembangunan Dan Peningkatan Dinas Bina Marga Provinsi Riau No. 620/SPPBJBBM/TING-SPSP/21/2016

Perihal:

Penunjukan

Penyedia

Barang/Jasa Kegiatan Peningkatan Jalan Sepahat-Sei. Pakning (DAK) tanggal 26 April 2016 (obyek sengketa) (vide Bukti T II Int1);---------------------------------------------------------------------------------------10.

Bahwa selanjutnya Tergugat dan Tergugat II intervensi telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja ( Vide Bukti T II Int-3) dan pekerjaan Peningkatan Jalan Sepahat-Sei. Pakning (DAK) sudah dijalankan dan pelaksanaannya telah mencapai +95% (Vide : Keterangan Tergugat dalam Kesimpulannya);------------------------------Menimbang, bahwa setelah memperhatikan ketentuan perundang-

undangan diatas dan memperhatikan fakta-fakta hukum diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan segi kewenangan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo untuk menjawab permasalahan hukum apakah Tergugat berwenang menerbitkan obyek sengketa a quo atau tidak?:------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memperhatikan fakta Halaman 85 dari 95 halaman Putusan Nomor : 24/G/2016/PTUN-Pbr.


hukum dari segi kewenangan

yaitu : pada angka 9 diatas yang pada

pokoknya menyatakan bahwa obyek sengketa a quo berupa SPPBJ yaitu Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bidang pembangunan dan peningkatan Dinas Bina Marga Provinsi Riau No. 620/SPPBJB-BM/TINGSPSP/21/2016 Perihal: Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Peningkatan Jalan Sepahat-Sei. Pakning (DAK) tanggal 26 April 2016 (vide Bukti T II Int-1) diterbitkan oleh Tergugat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bidang pembangunan dan peningkatan Dinas Bina Marga Provinsi Riau;---------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan menghubungkan fakta hukum tersebut dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait yaitu Pasal 85 ayat (1) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Jo. Perpres Nomor 70 tahun 2012 yang berbunyi :-------------------------------------(2) PPK menerbitkan SPPBJ dengan ketentuan:-----------------------------------a. tidak ada sanggahan dari peserta;---------------------------------------------b. sanggahan dan/atau sanggahan banding terbukti tidak benar; atau;-masa sanggahan dan/atau masa sanggahan banding berakhir;”----c. masa sanggahan dan/atau masa sanggahan banding berakhir.;------Menimbang, bahwa apabila fakta hukum di atas yang menyatakan obyek sengketa a quo merupakan surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ), dikaitkan dengan ketentuan pada

peraturan

perundang-undangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo telah sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya berdasar peraturan perundang-undangan; --Menimbang,

bahwa

selanjutnya

Majelis

Hakim

akan

mempertimbangkan apakah Penerbitan Obyek sengketa a quo oleh Tergugat telah memenuhi persyaratan dalam perundang-undangan dari



segi prosedural? ----------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa untuk menguji dan menilai segi prosedur dan substansi penerbitan obyek sengketa, Majelis Hakim akan mendasarkan pada ketentuan hukum berkaitan prosedur penerbitan obyek sengketa a quo yaitu :-------------------------------------------------------------------------------------1. Pasal 85 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Jo. Prerpres Nomor 70 Tahun 2012 yang pada pokoknya berbunyi : “PPK menerbitkan SPPBJ dengan ketentuan:a. tidak ada sanggahan dari peserta; b. sanggahan dan/atau sanggahan banding terbukti tidak benar; atau; c. masa sanggahan dan / atau masa sanggahan banding berakhir;”----------------------------------------------------------------------------------2. ketentuan

huruf G. PENUNJUK PEMENANG angka 34.7 Dokumen

Pengadaan

yang pada pokoknya berbunyi : “SPPBJ harus diterbitkan

paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang lelang, apabila tidak ada sanggahan atau hari setelah semua sanggahan dijawab;”-------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa selanjutnya fakta hukum angka 8 dan angka 9 diatas

yang menyatakan obyek sengketa a quo merupakan surat

penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ) keputusan yang diterbitkan setelah Pengumuman Pemenang lelang yang dilakukan oleh pejabat pengadaan dan ternyata tidak terdapat sanggahan atas hasil penetapan dan pengumuman pemenang (pada evaluasi ulang), dikaitkan dengan ketentuan pada

peraturan

perundang-undangan di atas maka Majelis

Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur segi prosedural;-------------------------------------------------------------------------------



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji apakah Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dari segi materiil/ substansial atau tidak?;-Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menguji segi materiil obyek sengketa sangat terkait erat dengan penilaian (baik secara prosedural maupun secara materiil) atas Surat Penetapan dan Pengumuman Pemenang atas nama Tergugat II Intervensi (hasil evaluasi ulang), keputusan

pembatalan

Penetapan

pemenang

dan

Pengumuman

Pemenang atas nama Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu

akan

mempertimbangkan

apakah

penerbitan

keputusan

pembatalan penetapan pemenang dan pengumuman pemenang atas nama Penggugat yang dilakukan oleh Panitia telah sesuai dengan peraturan

perundang-undangan

atau

tidak?

dan

selanjutnya

akan

mempertimbangkan apakah penerbitan penetapan dan pengumuman pemenang atas nama Tergugat II Intervensi yang dilakukan oleh Panitia pengadaan (Pokja 4) telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak?;------------------------------------------------------------------------------------Menimbang,

bahwa

untuk

memecahkan

permasalahan-

permasalahan hukum diatas dengan memperhatikan fakta hukum angka 2 s/d angka 4 diatas yang kemudian Majelis Hakim menilai bahwa pada pokoknya pembatalan pemenang lelang atas nama Penggugat dan keputusan melakukan evaluasi ulang berawal dari tindakan Penggugat sendiri

yang

memanipulasi

mengupload/mengunggah

dokumen

dokumen

elektronik

kualifikasi/penawaran

dengan (yang

dipersyaratkan) dengan mengunakan surat yang seolah telah bermeterai dan bertandatangan, padahal gambar meterai dan tanda tangan itu



merupakan hasil scan/pindai yang kemudian digunakan untuk beberapa dokumen, hal mana diketahui bahwa nomor seri meterai yang sama dan letak awal dan akhir goresan serta bentuk tanda tangan yang sama dari berbagai dokumen, hal mana diperkuat dengan keterangan kuasa Penggugat dipersidangan yang menyatakan bahwa setelah itu untuk kepentingan pembuktian kualifikasi maka asli dari dokumen-dokumen tersebut kemudian dilakukan “pemeteraian kemudian” yang kemudian saat ini aslinya berada pada Tergugat(Vide Keterangan Kuasa Penggugat);-----Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim memperhatikan fakta hukum angka 3 s/d angka 4 diatas yang kemudian Majelis Hakim simpulkan bahwa pada pokoknya atas tindakan Penggugat menimbulkan sanggahan, selanjutnya setelah panitia memeriksa kemudian Panitia mengeluarkan jawaban yang pada pokoknya Penggugat telah melanggar ketentuan Bab III IKP dokumen pengadaan khususnya angka 4.1, dan angka 4.2 serta diberikan sanksi pembatalan penetapan dan pengumuman pemenang atas nama Penggugat oleh karenanya pelelangan dinyatakan gagal serta perlu diadakan evaluasi ulang.;------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas fakta-fakta hukum

diatas

dan

dikaitkan

dengan

ketentuan

pada

:D Dokumen

Pengadaan:-----------------------------------------------------------------------------------

Angka 4.2 “Peserta yang terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada angka 4.1 dikenakan sanksi sebagai berikut:” huruf a.”sanksi administratif, seperti digugurkan dari proses pelelangan atau pembatalan penetapan pemenang;”;------------------------------------



Angka 36.4 yang pada pokoknya menyatakan bahwa setelah pelelangan dinyatakan gagal maka Pokja ULP memberitahukan kepada seluruh peserta;-----------------------------------------------------------





Angka 36.5 setelah pemberitahuan adanya pelelangan gagal maka pokja

ULP

meneliti

dan

menganalisis

p e n ye b a b

terjadinya

pelelangan gagal, untuk menentukan langkah selanjutnya yaitu : a evaluasi ulang.;---------------------------------------------------------------------maka Majelis Hakim menilai bahwa penerbitan keputusan pembatalan penetapan pemenang atas nama Penggugat dan keputusan melakukan evaluasi ulang yang dilakukan oleh panitia /Pokja 4 adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.;-------------------------------------Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan fakta hukum angka 5 s/d angka 8 diatas yang kemudian Majelis Hakim simpulkan bahwa pada pokoknya Kemudian panitia melakukan evaluasi ulang dan menetapkan

pemenang

atas

nama

Tergugat

II

Intervensi

serta

mengumumkannya.;------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas seluruh faktafakta hukum diatas dan dikaitkan dengan ketentuan pada angka 31.1 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pokja ULP melakukan penetapan pemenang maka Majelis Hakim menilai bahwa penerbitan keputusan penetapan pemenang dan pengumuman pemenang atas nama Tergugat II Intervensi yang dilakukan oleh Panitia pengadaan/Pokja 4 adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.;--------------------------Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memperhatikan fakta hukum angka 8, 9 dan 10 diatas yang kemudian Majelis Hakim simpulkan bahwa

pada pokoknya Setelah pengumuman pemenang atas nama

Tergugat II intervensi dilaksanakan ternyata tidak terdapat sanggahan setelahnya dan kemudian Tergugat menerbitkan obyek sengketa ;-----------Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas fakta-fakta hukum diatas dan dikaitkan dengan ketentuan pada Pasal 85 ayat (1) Halaman 90 dari 95 halaman Putusan Nomor : 24/G/2016/PTUN-Pbr.


Perpres 70 tahun 2012 serta peraturan perundang-undangan terkait maka Majelis Hakim menilai bahwa penerbitan keputusan obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat adalah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.;------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mencantumkan dalil tentang Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang telah dilanggar oleh Tergugat dan jajarannya yaitu asas keterbukaan yang pada pokoknya bahwa Panitia Pengadaan tidak melakukan pemberitahuan pelelangan gagal

kepada peserta lelang secara umum dan khusus

kepada PENGGUGAT, hal mana asas asas keterbukaan merupakan prinsip

yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan

memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara; -------------------------Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penerbitan obyek sengketa bertentangan dengan asas keterbukaan atau tidak? Maka Majelis Hakim memperhatikan fakta hukum angka 3 s/d angka 8 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kepesertaan Penggugat telah gugur dengan dibatalkannya penetapan pemenang dan pengumuman pemenang atas nama Penggugat yang disebabkan karena Penggugat melanggar ketentuan IKP Dokumen pengadaan angka 4.1 dan 4.2

oleh karenanya Penggugat tidak diundang

untuk evaluasi ulang dan selain itu juga semua informasi terkait pelelangan maupun evaluasi ulangnya telah diumumkan dengan cara diunggah dan dapat diakses oleh pihak-pihak secara terbuka (Vide Keterangan Tergugat), selanjutnya Majelis Hakim menilai bahwa Panitia pengadaan tidak melanggar asas keterbukaan;-----------------------------------------------------



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga menghubungkan dengan proses panjang yang kompleks dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang telah dilalui hingga kemudian menjadi sengketa tata usaha negara serta pelaksanaan pekerjaan jalan SepahatSei. Pakning (DAK) sudah dijalankan dan pelaksanaannya telah mencapai + 95% oleh karenanya dalam menguji hal tersebut di atas Majelis Hakim mendasarkan pada asas kemanfaatan dan menggunakan kewenangannya untuk berorientasi pada menyelesaikan suatu sengketa sebagaimana termuat dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengadilan berwenang memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara,

oleh

karenanya

Majelis

Hakim

dalam

perkara

a

quo

mengutamakan keadilan substansiil daripada keadilan formil untuk mencapai kemanfaatan dalam proses penyelesaian sengketa a quo.;-------Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas yang menyatakan bahwa penerbitan obyek sengketa dari segi kewenangan, substansi dan prosedural telah sesuai dengan peraturan perundangundangan dan tidak bertentangan dengan asas keterbukaan maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi obyek dalam sengketa a quo telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;--------------------------Menimbang,

bahwa

oleh

karena

tindakan

Tergugat

dalam

menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa a quo telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan AAUPB khususnya asas keterbukaan, maka dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat tidak terbukti kebenarannya, dan



sebaliknya dalil-dalil bantahan Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah terbukti kebenarannya dan oleh karenanya cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak petitum-petitum Penggugat yang memohon agar obyek sengketa a quo dinyatakan batal atau tidak sah dan menolak

petitum

Penggugat

yang

memohon

agar

pengadilan

memerintahkan Tergugat untuk mencabut obyek sengketa a quo serta menolak

petitum

Penggugat

yang

memohon

agar

pengadilan

memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa

kegiatan peningkatan jalan Sepahat-Sei. Pakning (DAK)

tanggal 26 April 2016 atas nama Penggugat; ---------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan menolak petitum-petitum Penggugat yang memohon agar obyek sengketa a quo dinyatakan batal atau tidak sah maka terhadap permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa yang dimohonkan Penggugat tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karenanya haruslah ditolak;-Menimbang, bahwa dengan gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim, maka Penggugat merupakan pihak yang kalah dan berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini; ---------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Petitum Penggugat telah dipertimbangkan dan semuanya telah dinyatakan ditolak maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Mejelis Hakim berdasarkan kewenangannya sebagai-mana diatur dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun



1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa terhadap dalil-dalil Para Pihak dan bukti-bukti telah dipertimbangkan dalam putusan ini dan terhadap dalil-dalil Para Pihak dan bukti-bukti yang tidak relevan haruslah dikesampingkan, namun untuk keperluan Banding dan Kasasi maka tetap menjadi bagian yang tidak terpisakan dengan putusan ini; ------Mengingat, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----------MENGADILI DALAM PENUNDAAN;------------------------------------------------------------------- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Obyek Sengketa yang dimohonkan Penggugat;-----------------------------------------DALAM EKSEPSI; ------------------------------------------------------------------------- Menolak

Eksepsi

Tergugat

dan

Tergugat

II

Intervensi

untuk

seluruhnya;-------------------------------------------------------------------------------DALAM POKOK PERKARA ; ----------------------------------------------------------1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; ------------------------------2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 297.000,- ( dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);---------------------Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Tata

Usaha

Negara Pekanbaru pada Hari Senin



Tanggal 17 Oktober 2016, oleh kami GUGUM SURYA GUMILAR, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, FAISAL ZAD, S.H. dan HARI SUNARYO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Kamis, Tanggal 20 Oktober 2016 oleh

Majelis Hakim diatas dengan dibantu oleh DEWI

MONA SARI, A.Md. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi.;-----------------------------------------HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

1. FAISAL ZAD, S.H.

GUGUM SURYA GUMILAR, S.H.

TTD 2. HARI SUNARYO, S.H. PANITERA PENGGANTI, TTD DEWI MONA SARI, A.Md.

Perincian Biaya Perkara Nomor : 24/G/2016/PTUN.PTK : 1. Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,2. Biaya ATK : Rp. 50.000,3. Surat Panggilan : Rp. 200.000,4. Meterai : Rp. 12.000,5. Redaksi : Rp. 5.000,Jumlah Rp. 297.000,Terbilang : dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah;-------------



PTUN-Pbr DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents