P U T U S A N Nomor : 02 /PID.SUS.K/2012/PT-MDN.“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “ PENGADILAN TINGGI MEDAN,
yang memeriksa dan mengadili
perkara-perkara Tipikor dalam peradilan tingkat banding, bersidang dengan Hakim Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tertanggal 16 Januari 2012, Nomor : 02/PID.SUS.K/2012/PT-MDN.- telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara terdakwa : Nama lengkap
: Drs. PORMAN MANULLANG, M.Pd.
Tempat lahir
: Sidikalang
Umur/tgl.lahir
: 50 Tahun / 30 Juli 1960
Jenis kelamin
: Laki-Laki.
Kebangsaan
: Indonesia.
Tempat tinggal
: Jln.D.I. Panjaitan Gang Waduk No. 02, Kelurahan Aek Nauli, Kec. Siantar, Kota Pematang Siantar
Agama
: Kristen
Pekerjaan
: PNS pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kec. Jorlang Hataran, Kabupaten Simalungun
Pendidikan
: S-2
Terdakwa tidak ditahan ;
PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; Telah membaca : 1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mengajukan Terdakwa kedepan persidangan, dengan dakwaan sebagai berikut : PRIMAIR : -- Bahwa terdakwa Drs. PORMAN MANULLANG, Mpd pada Bulan Desember 2008 sampai dengan bulan September 2009 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, bertempat di Gedung Sekolah Dasar (SD) Negeri Plus 091473 Tiga Balata, Kec. Jorlang Hataran, Kabupaten Simalungun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat
2
yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : •
Bahwa pada tahun 2008, SD Negeri Plus No. 091473, Tiga Balata, Kecamatan Jorlang Hataran ditetapkan sebagai penerima dana Subsidi Rintisan SD Bertaraf Internasional (Tahun Pertama) yang sumber dana kegiatannya berasal APBN dan Sharing APBD minimal 20 % dari dana APBN dan pada tanggal 17 Desember 2008 dana sebesar Rp. 500. 000. 000 (lima ratus juta rupiah) masuk ke Rekening Nomor : 220. 02. 03. 001304 – 9 dengan nama pemilik rekening : SDN Plus 091473 Tiga Balata, sedangkan dana Sharing APBD minimal 20 % dari dana APBN tidak terealisasi.
•
Bahwa terdakwa Drs. PORMAN MANULLANG, Mpd adalah Kepala Sekolah SD Negeri Plus 091473, Tiga Balata, Kecamatan Jorlang Hataran, Kabupaten Simalungun yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Simalungun Nomor : 821.2 / 5302 / 2006 tanggal 26 April 2006 perihal pengangkatan Drs. PORMAN MANULLANG Sebagai Kepala Sekolah SD N Plus 091473 Tiga Balata, Kec. Jorlang Hataran, Kab. Simalungun.
•
Bahwa peruntukan dana subsidi rintisan SD – BI (Tahun Pertama) sebesar Rp. 500. 000. 000 (lima ratus juta rupiah) sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Subsidi Rintisan Sekolah Dasar Bertaraf Internasional dari Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan Taman Kanak – Kanak dan Sekolah Dasar 2008 adalah sebagai berikut :
No
Jumlah Biaya (Rp)
Jenis Kegiatan APBN
1
APBD 85.000.000
TOTAL
Pengembangan Prasarana
140.000.000
225.000.000
a. Pembangunan / Rehabilitasi
+90.000.000
90.000.000
+50.000.000
50.000.000
ruang Laboratorium Bahasa dan Komputer b. Rehab Penunjang
Ringan
ruang
lainnya
(UKS,
Kamar Mandi, WC, Tempat Ibadah) c. Penataan Sekolah
Lingkungan dan
Penguatan
+60.000.000
60.000.000
3
Peran Masyarakat d. Pembangunnan
tugu
/
Gapura SD – BI dengan
+25.000.000
25.000.000
Arsitektur Lokal 2
Pengembangan Sarana a. Pengadaan
alat
peraga
350.000.000
350.000.000
+50.000.000
+50.000.000
+240.000.000
+240.000.000
+60.000.000
+60.000.000
pendidikan dan sarana UKS b. Pengadaan
Sarana
Lab.
(Bahasa dan Komputer) c. Pengadaan buku Pengayaan dan Refrensi anak SD 3
Peningkatan
Mutu
10.000.000
15.000.000
25.000.000
15.000.000
15.000.000
Pembelajaran a. Studi banding dalam rangka Pengembangan Sekolah b. Administrasi Penyelenggaraan Program JUMLAH
•
10.000.000 500.000.000
10.000.000 100.000.000
600.000.000
Bahwa kegiatan pengembangan sarana dan pra sarana dan peningkatan mutu sebagaimana tersebut diatas dilaksanakan secara swakelola dan sebagai pelaksana pekerjaan adah tim Pengembang Sekolah bertaraf Internasional yang dibentuk oleh Kepala Sekolah bersama dengan Komite Sekolah sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan pada penggunaan dana subsidi rintisan sekolah dasar bertaraf internasional tahun anggaran 2008 yang dikeluarkan oleh direktorat jenderal manajemen pendidikan dasar dan menengah / direktorat pembinaan taman kanak – kanak dan sekolah dasar tahun 2008, namun oleh terdakwa Drs. PORMAN MANULANG, Mpd selaku Kepala Sekolah yang bertindak sebagai penanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan / pekerjaan tidak membentuk Tim Pengembang Sekolah, dan kegiatan / pekerjaan tersebut dilaksanakan sendiri oleh terdakwa Drs. PORMAN MANULANG, Mpd antara lain sebagai berikut : Pengadaan Peralatan Laboratorium bahasa SD Negeri Plus 091473 sebesar Rp. 150. 000. 000 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan CV. Global Pratama Jaya dilakukan berdasarkan kontrak Nomor : 421. 2 / 020 / SD. 1 / 2009, tanggal 6 Februari 2009, tanpa melibatkan komite sekolah dan tidak ada membentuk Tim Pengembang sekolah sebagai pelaksana pekerjaan
4
serta dilakukan tanpa melalui Proses tender dan tidak memiliki Harga Perkiraan Sendiri dan spesifikasi barang yang jelas ; Pengadaan Peralatan Komputer SD Negeri Plus 091473 sebesar Rp. 150. 000. 000 (saratus lima puluh juta rupiah) dengan CV. Eka Pratama Sempurna berdasarkan kontrak Nomor : 421. 2 / 020 / SD. 1 / 2009, tanggal 9 Februari 2009 tanpa melibatkan komite sekolah dan tidak ada membentuk Tim Pengembang sekolah sebagai pelaksana pekerjaan serta tanpa melalui Proses tender dan tidak memiliki Harga Perkiraan Sendiri dan spesifikasi barang yang jelas ; Pekerjaan Rehabilitaasi Gedung Sekolah SD Negeri Plus 091473 dengan biaya sebesar Rp. 139. 383. 375 (seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) tanpa melibatkan komite sekolah maupun tidak ada dibentuk Tim Pengembang Sekolah ; Pelaksanaan Pengadaan buku – buku referensi dan pengayaan SD sebesar Rp. 50. 000. 000 (lima puluh juta rupiah) dengan CV. Pratama Ilmu dilakukan berdasarkan Surat Perintah Kerja (Tanpa nomor dan tanggal) tanpa melibatkan Komite Sekolah dan tidak membentuk Tim Pengembang sekolah untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. •
Bahwa atas pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh terdakwa Drs, PORMAN MANULLANG, Mpd tersebut sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Pengadaan Peralatan Laboratorium bahasa SD Negeri Plus 091473 sebagaimana kontrak Nomor : 421. 2 / 020 / SD. 1 / 2009, tanggal 6 Februari 2009 pembayaran sesuai dengan kwitansi pembayaran nomor : 008 / KW / 02 / 09 tanpa tanggal sebesar Rp. 150. 000. 000 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada CV. Global Pratama Jaya, berdasarkan bukti – bukti yang diperoleh ternyata nilai pengadaan peralatan laboratorium bahasa seharusnya adalah sebesar Rp. 146. 025. 000 (seratus empat puluh enam juta dua puluh lima ribu rupiah) sehingga terdapat kelebihan bayar sebesar Rp. 3. 975. 000 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ; 2. Pelaksanaan Pengadaan Peralatan Komputer SD Negeri Plus 091473 sebagaimana kontrak Nomor : 421. 2 / 020 / SD. 1 / 2009, tanggal 9 Februari 2009, pembayaran sesuai dengan kwitansi pembayaran nomor : 007 / KW / 02 / 09 tanpa tanggal sebesar Rp. 150. 000. 000 (saratus lima puluh juta rupiah) kepada CV. Eka Pratama Sempurna, berdasarkan bukti
5
– bukti yang diperoleh ternyata nilai pengadaan peralatan komputer SD Negeri Plus 091473 adalah sebesar Rp. 125. 938. 000 (seratus dua puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) sehingga terdapat kelebihan bayar sebesar Rp. 24. 062. 000 (dua puluh empat juta enam puluh dua ribu rupiah) ; 3. Pelaksanaan Pengadaan buku – buku referensi dan pengayaan SD sebagaimana Surat Perintah Kerja (Tanpa nomor dan tanggal) pembayaran sesuai dengan kwitansi pembayaran nomor : 007 / KW / 02 / 09 tanpa tanggal sebesar Rp. 50. 000. 000 (lima puluh juta rupiah) kepada CV. Pratama Ilmu ; 4. Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Sekolah SD Negeri Plus 091473 yang dikerjakan secara swakelola oleh tersangka Drs. PORMAN MANULLANG, Mpd dengan pertanggungjawaban nilai pekerjaan sebesar Rp. 139. 383. 375 (seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah), namun bukti – bukti pembelian bahan bangunan yang dijadikan sebagai bukti pembelian bahan bangunan yang dijadikan bukti pertanggungjawaban pengeluaran oleh Kepala Sekolah tidak benar dan merupakan bukti pengeluaran yang dibuat – buat oleh tersangka Drs. PORMAN MANULLANG, Mpd, dihubungkan dengan perhitungan tenaga ahli dari Dinas Perhitungan Tenaga Ahli dari Dinas Tata Ruang dan Permukiman Pertambangan dan Energi Kabupaten Simalungun ternyata bahan dan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk melaksanakan rehabilitasi SD Negeri Plus 091473 tersebut tidak sesuai dengan standar perhitungan yang ada dan berdasarkan perhitungan tenaga ahli dari Dinas Perhitungan Tenaga Ahli dari Dinas Tata Ruang dan Permukiman Pertambangan dan Energi Kabupaten Simalungun nilai pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi gedung sekolah tersebut adalah sebesar Rp. 93. 465. 738, 15 (sembilan puluh tiga juta empat ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah koma lima belas sen) sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran / pertanggungjawaban sebesar Rp. 45. 927. 636, 85 (empat puluh lima juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah koma delapan puluh lima sen). •
Bahwa perbuatan terdakwa Drs. PORMAN MANULANG, Mpd sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, dilakukan tidak sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan pada penggunaan dana subsidi rintisan sekolah dasar bertaraf internasional tahun anggaran 2008 yang dikeluarkan oleh Direktorat
6
Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah / Direktorat Pembinaan Taman Kanak – Kanak dan Sekolah Dasar tahun 2008 serta bertentangan dengan Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang / jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor : 95 Tahun 2007. - Pasal 9 ayat (3) tugas pokok pengguna barang / jasa dalam pengadaan barang / jasa adalah : a. menyusun perencanaan pengadaan barang / jasa ; b. mengangkat panitia / pejabat pengadaan barang / jasa ; c. menetapkan paket – paket pekerjaan disertai ketentua mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat ; d. menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS) , jadual, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan ; e. menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia / pejabat pengadaan sesuai kewenangannya ; f. menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang / jasa sesuai ketentua yang berlaku ; g. menyiapkan dan melaksanakan perjanjian / kontrak dengan pihak penyedia barang / jasa ; h. melaporkan pelaksanaan / penyelesaian pengadaan barang / jasa kepada pimpinan instansinya ; i. mengendalikan pelaksanaan perjanjian / kontrak ; - pasal 13 ayat (1) Pengguna barang / jasa wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. - Pasal 10 ayat (1) panitia pengadaan wajib dibentuk untuk semua pengadaan dengan nilai di atas Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). •
Bahwa atas pelaksanaan kegiatan pengadaan sarana laboratorium bahasa yang dilaksanakan oleh CV. Global Pratama Jaya terdakwa menerima uang sebesar Rp. 6. 000. 000 (enam juta rupiah) dan kegiatan pengadaan sarana laboratorium komputer yang dilaksanakan oleh CV. Eka Pratama sempurna terdakwa menerima uang sebesar Rp. 6. 000. 000 (enam juta rupiah), sehingga terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 12. 000. 000 (dua belas juta rupiah)
7
atas pelaksanaan kegiatan pengadaan sarana laboratorium bahasa dan kegiatan pengadaan sarana laboratorium komputer tersebut. •
Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut negara dirugikan sebesar 73.964.636, 85 (tujuh puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh empat ribu enam ratus tiga puluh enam delapan puluh lima sen) sesuai dengan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan surat Nomor : SR – 5077 / PW02 / 5 / 2010, perihal Laporan Hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara PPKN atas dugaan tindak pidana korupsi terhadap kegiatan rehabilitasi SD Plus 091473 Tiga Balata, Kecamatan Jorlang Hataran, Kabupaten Simalungun bersumber dari dana Subsidi rintisan Sekolah Bertaraf Internasional Sekolah Dasar (SBI – SD) Block Grant Tahun 2008 diperoleh hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 73. 964. 636, 85 ( Tujuh puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh empat ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah delapan puluh lima sen) dengan perhitungan sebagai berikut :
1.Pekerjaan Rehabilitasi : 1) Jumlah Pertanggung jawaban pengeluaran dana Rehabilitasi sebesar 2) Pengeluaran yang wajar untuk Pekerjaan Fisik Dilapangan sebesar 2. Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer 1) Jumlah Pertanggung jawaban Pengeluaran Dana 2) Pengeluaran yang wajar untuk pengadaan peralatan Laboratorium komputer 3. Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa 1) Jumlah Pertanggung jawaban Pengeluaran Dana 2) Pengeluaran yang seharusnya untuk pengadaan peralatan Laboratorium Bahasa Jumlah Kerugian Keuangan Negara
Rp 139.393.375,00
Rp
93.465.738,15
Rp 45.927.636,85
Rp 150.000.000,00
Rp 125.938.000,00
Rp 24.062.000,00
Rp 150.000.000,00 Rp 146.025.000,00
Rp 3.975.000,00
Rp 73.964.636,85
-------- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
8
Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. SUBSIDAIR : -------- Bahwa terdakwa Drs. PORMAN MANULLANG, Mpd pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan primair di atas, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : •
Bahwa pada tahun 2008, SD Negeri Plus No. 091473, Tiga Balata, Kecamatan Jorlang Hataran ditetapkan sebagai penerima dana Subsidi Rintisan SD Bertaraf Internasional dan Sharing APBD minimal 20 % dari dana APBN dan pada tanggal 17 Desember 2008 dana sebesar Rp. 500. 000. 000 (lima ratus juta rupiah) masuk ke Rekening Nomor : 220. 02. 03. 001304 – 9 dengan nama pemilik rekening : SDN Plus 091473 Tiga Balata, sedangkan dana Sharing APBD minimal 20 % dari dana APBN tidak ada tersedia.
•
Bahwa terdakwa Drs. PORMAN MANULLANG, Mpd adalah Kepala Sekolah SD Negeri Plus 091473, Tiga Balata, Kecamatan Jorlang Hataran, Kabupaten Simalungun yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Simalungun Nomor : 821.2 / 5302 / 2006 tanggal 26 April 2006 perihal pengangkatan Drs. PORMAN MANULLANG Sebagai Kepala Sekolah SD N Plus 091473 Tiga Balata, Kec. Jorlang Hataran, Kab. Simalungun.
•
Bahwa peruntukan dana subsidi rintisan SD – BI (Tahun Pertama) sebesar Rp. 500. 000. 000 (lima ratus juta rupiah) sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Subsidi Rintisan Sekolah Dasar Bertaraf Internasional dari Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan Taman Kanak – Kanak dan Sekolah Dasar 2008 adalah sebagai berikut :
9
No
Jumlah Biaya (Rp)
Jenis Kegiatan APBN
1
APBD 85.000.000
TOTAL
Pengembangan Prasarana
140.000.000
225.000.000
a. Pembangunan / Rehabilitasi
+90.000.000
90.000.000
+50.000.000
50.000.000
ruang Laboratorium Bahasa dan Komputer b. Rehab
Ringan
ruang
Penunjang lainnya (UKS, Kamar Mandi, WC, Tempat Ibadah) c. Penataan Sekolah
Lingkungan dan
+60.000.000
60.000.000
+25.000.000
25.000.000
Penguatan
Peran Masyarakat d. Pembangunnan
tugu
/
Gapura SD – BI dengan Arsitektur Lokal 2
Pengembangan Sarana a. Pengadaan
alat
peraga
350.000.000
350.000.000
+50.000.000
+50.000.000
+240.000.000
+240.000.000
+60.000.000
+60.000.000
pendidikan dan sarana UKS b. Pengadaan
Sarana
Lab.
(Bahasa dan Komputer) c. Pengadaan buku Pengayaan dan Refrensi anak SD 3
Peningkatan
Mutu
10.000.000
15.000.000
25.000.000
15.000.000
15.000.000
Pembelajaran a. Studi banding dalam rangka Pengembangan Sekolah b. Administrasi Penyelenggaraan Program JUMLAH
•
10.000.000 500.000.000
10.000.000 100.000.000
600.000.000
Bahwa kegiatan pengembangan sarana dan pra sarana dan peningkatan mutu sebagaimana tersebut diatas dilaksanakan secara swakelola dan sebagai pelaksana pekerjaan adah tim Pengembang Sekolah bertaraf Internasional yang dibentuk oleh Kepala Sekolah bersama dengan Komite Sekolah sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan pada penggunaan dana subsidi rintisan sekolah dasar bertaraf internasional tahun anggaran 2008 yang dikeluarkan oleh
10
direktorat jenderal manajemen pendidikan dasar dan menengah / direktorat pembinaan taman kanak – kanak dan sekolah dasar tahun 2008, namun oleh terdakwa Drs. PORMAN MANULANG, Mpd selaku Kepala Sekolah yang bertindak sebagai penanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan / pekerjaan tidak membentuk Tim Pengembang Sekolah, dan kegiatan / pekerjaan tersebut dilaksanakan sendiri oleh terdakwa Drs. PORMAN MANULANG, Mpd antara lain sebagai berikut : Pengadaan Peralatan Laboratorium bahasa SD Negeri Plus 091473 sebesar Rp. 150. 000. 000 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan CV. Global Pratama Jaya dilakukan berdasarkan kontrak Nomor : 421. 2 / 020 / SD. 1 / 2009, tanggal 6 Februari 2009, tanpa melibatkan komite sekolah dan tidak ada membentuk Tim Pengembang sekolah sebagai pelaksana pekerjaan serta dilakukan tanpa melalui Proses tender dan tidak memiliki Harga Perkiraan Sendiri dan spesifikasi barang yang jelas ; Pengadaan Peralatan Komputer SD Negeri Plus 091473 sebesar Rp. 150. 000. 000 (saratus lima puluh juta rupiah) dengan CV. Eka Pratama Sempurna berdasarkan kontrak Nomor : 421. 2 / 020 / SD. 1 / 2009, tanggal 9 Februari 2009 tanpa melibatkan komite sekolah dan tidak ada membentuk Tim Pengembang sekolah sebagai pelaksana pekerjaan serta tanpa melalui Proses tender dan tidak memiliki Harga Perkiraan Sendiri dan spesifikasi barang yang jelas ; Pekerjaan Rehabilitaasi Gedung Sekolah SD Negeri Plus 091473 dengan biaya sebesar Rp. 139. 383. 375 (seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) tanpa melibatkan komite sekolah maupun tidak ada dibentuk Tim Pengembang Sekolah ; Pelaksanaan Pengadaan buku – buku referensi dan pengayaan SD sebesar Rp. 50. 000. 000 (lima puluh juta rupiah) dengan CV. Pratama Ilmu dilakukan berdasarkan Surat Perintah Kerja (Tanpa nomor dan tanggal) tanpa melibatkan Komite Sekolah dan tidak membentuk Tim Pengembang sekolah untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. •
Bahwa atas pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh terdakwa Drs, PORMAN MANULLANG, Mpd tersebut sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Pengadaan Peralatan Laboratorium bahasa SD Negeri Plus 091473 sebagaimana kontrak Nomor : 421. 2 / 020 / SD. 1 / 2009, tanggal 6 Februari 2009 pembayaran sesuai dengan kwitansi pembayaran nomor :
11
008 / KW / 02 / 09 tanpa tanggal sebesar Rp. 150. 000. 000 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada CV. Global Pratama Jaya, berdasarkan bukti – bukti yang diperoleh ternyata nilai pengadaan peralatan laboratorium bahasa seharusnya adalah sebesar Rp. 146. 025. 000 (seratus empat puluh enam juta dua puluh lima ribu rupiah) sehingga terdapat kelebihan bayar sebesar Rp. 3. 975. 000 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ; 2. Pelaksanaan Pengadaan Peralatan Komputer SD Negeri Plus 091473 sebagaimana kontrak Nomor : 421. 2 / 020 / SD. 1 / 2009, tanggal 9 Februari 2009, pembayaran sesuai dengan kwitansi pembayaran nomor : 007 / KW / 02 / 09 tanpa tanggal sebesar Rp. 150. 000. 000 (saratus lima puluh juta rupiah) kepada CV. Eka Pratama Sempurna, berdasarkan bukti – bukti yang diperoleh ternyata nilai pengadaan peralatan komputer SD Negeri Plus 091473 adalah sebesar Rp. 125. 938. 000 (seratus dua puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) sehingga terdapat kelebihan bayar sebesar Rp. 24. 062. 000 (dua puluh empat juta enam puluh dua ribu rupiah) ; 3. Pelaksanaan Pengadaan buku – buku referensi dan pengayaan SD sebagaimana Surat Perintah Kerja (Tanpa nomor dan tanggal) pembayaran sesuai dengan kwitansi pembayaran nomor : 007 / KW / 02 / 09 tanpa tanggal sebesar Rp. 50. 000. 000 (lima puluh juta rupiah) kepada CV. Pratama Ilmu. 4. Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Sekolah SD Negeri Plus 091473 yang dikerjakan secara swakelola oleh tersangka Drs. PORMAN MANULLANG, Mpd dengan pertanggungjawaban nilai pekerjaan sebesar Rp. 139. 383. 375 (seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah), namun bukti – bukti pembelian bahan bangunan yang dijadikan sebagai bukti pembelian bahan bangunan yang dijadikan bukti pertanggungjawaban pengeluaran oleh Kepala Sekolah tidak benar dan merupakan bukti pengeluaran yang dibuat – buat oleh tersangka Drs. PORMAN MANULLANG, Mpd, dihubungkan dengan perhitungan tenaga ahli dari Dinas Perhitungan Tenaga Ahli dari Dinas Tata Ruang dan Permukiman Pertambangan dan Energi Kabupaten Simalungun ternyata bahan dan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk melaksanakan rehabilitasi SD Negeri Plus 091473 tersebut tidak sesuai dengan standar perhitungan yang ada dan berdasarkan perhitungan tenaga
12
ahli dari Dinas Perhitungan Tenaga Ahli dari Dinas Tata Ruang dan Permukiman Pertambangan dan Energi Kabupaten Simalungun nilai pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi gedung sekolah tersebut adalah sebesar Rp. 93. 465. 738, 15 (sembilan puluh tiga juta empat ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah koma lima belas sen) sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran / pertanggungjawaban sebesar Rp. 45. 927. 636, 85 (empat puluh lima juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah koma delapan puluh lima sen). •
Bahwa perbuatan terdakwa Drs. PORMAN MANULANG, Mpd sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, dilakukan tidak sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan pada penggunaan dana subsidi rintisan sekolah dasar bertaraf internasional tahun anggaran 2008 yang dikeluarkan oleh direktorat jenderal manajemen pendidikan dasar dan menengah / direktorat pembinaan taman kanak – kanak dan sekolah dasar tahun 2008 serta bertentangan dengan Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang / jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor : 95 Tahun 2007. - Pasal 9 ayat (3) tugas pokok penggunna barang / jasa dalam pengadaan barang / jasa adalah : a. menyusun perencanaan pengadaan barang / jasa ; b. mengangkat panitia / pejabat pengadaan barang / jasa ; c. menetapkan paket – paket pekerjaan disertai ketentua mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat ; d. menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS) , jadual, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan ; e. menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia / pejabat pengadaan sesuai kewenangannya ; f. menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang / jasa sesuai ketentua yang berlaku ; g. menyiapkan dan melaksanakan perjanjian / kontrak dengan pihak penyedia barang / jasa ; h. melaporkan pelaksanaan / penyelesaian pengadaan barang / jasa kepada pimpinan instansinya ;
13
i. mengendalikan pelaksanaan perjanjian / kontrak ; - pasal 13 ayat (1) Pengguna barang / jasa wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. - Pasal 10 ayat (1) panitia pengadaan wajib dibentuk untuk semua pengadaan dengan nilai di atas Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
•
Bahwa atas pelaksanaan kegiatan pengadaan sarana laboratorium bahasa yang dilaksanakan oleh CV. Global Pratama Jaya terdakwa menerima uang sebesar Rp. 6. 000. 000 (enam juta rupiah) dan kegiatan pengadaan sarana laboratorium komputer yang dilaksanakan oleh CV. Eka Pratama sempurna terdakwa menerima uang sebesar Rp. 6. 000. 000 (enam juta rupiah), sehingga terdakwa telah menerima keuntungan sebesar Rp. 12. 000. 000 (dua belas juta rupiah) atas pelaksanaan kegiatan pengadaan sarana laboratorium bahasa dan kegiatan pengadaan sarana laboratorium komputer tersebut.
•
Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut negara dirugikan sebesar 73.964.636, 85 (tujuh puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh empat ribu enam ratus tiga puluh enam delapan puluh lima sen) sesuai dengan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan surat Nomor : SR – 5077 / PW02 / 5 / 2010, perihal Laporan Hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara PPKN atas dugaan tindak pidana korupsi terhadap kegiatan rehabilitasi SD Plus 091473 Tiga Balata, Kecamatan Jorlang Hataran, Kabupaten Simalungun bersumber dari dana Subsidi rintisan Sekolah Bertaraf Internasional Sekolah Dasar (SBI – SD) Block Grant Tahun 2008 diperoleh hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 73. 964. 636, 85 ( Tujuh puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh empat ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah delapan puluh lima sen) dengan perhitungan sebagai berikut :
1. Pekerjaan Rehabilitasi :
14
1) Jumlah
Pertanggung
pengeluaran
dana
jawaban Rehabilitasi
sebesar
Rp 139.393.375,00
2) Pengeluaran
yang
wajar
untuk
Pekerjaan Fisik Dilapangan sebesar 2. Pengadaan
Peralatan
Laboratorium
Rp
93.465.738,15
Rp 45.927.636,85
Komputer 1) Jumlah
Pertanggung
jawaban
Pengeluaran Dana 2) Pengeluaran
yang
wajar
untuk
Rp 150.000.000,00
pengadaan peralatan Laboratorium komputer 3. Pengadaan
Peralatan
Laboratorium
Rp 125.938.000,00
Rp 24.062.000,00
Bahasa 1) Jumlah
Pertanggung
jawaban
Pengeluaran Dana 2) Pengeluaran yang seharusnya untuk
Rp 150.000.000,00
pengadaan peralatan Laboratorium Bahasa Rp 146.025.000,00 Jumlah Kerugian Keuangan Negara
Rp 3.975.000,00 Rp 73.964.636,85
Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Surat Tuntutan
Jaksa
Penuntut
Umum yang menuntut Terdakwa agar
dijatuhi pidana sebagai berikut : 1.
Menyatakan Terdakwa Drs. PORMAN MANULANG, Mpd. terbukti bersalah
melakukan tindak pidana : “ tindak
pidana korupsi “
15
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Surat Dakwaan Subsidair ; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. PORMAN MANULANG, Mpd dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 100. 000 (seratus juta rupiah) Subsidair selama 2 (dua) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 73. 964. 636, 85 (tujuh puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh empat ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah koma delapan puluh lima sen) dan jika terpidana Drs. PORMAN MANULANG, Mpd tidak membayar uang pengganti paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan ; 3. Menyatakan barang bukti berupa : Buku Tabungan pada Bank Sumut dengan Nomor Rekening 220. 02. 03. 001304 - 9 dengan nama pemilik rekening: SDN Plus 091473 Tiga Balata ; --------------------------------------------------------------------------------Laporan Dana Subsidi Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional Sekolah Dasar (SBI-SD) Block Grant Tahun 2008 ; Laporan HASIL AUDIT OPERASIONAL Atas Peningkatan Mutu, Relevansi Dan Daya Saing Wajar DIKNAS 9 Tahun Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2008 oleh BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA Nomor : LHA – 3158 / PW0 / 2 / 2009 tanggal 21 juli 2009 ; Hasil pemeriksaan saksi Ahli dari DINAS TARUKIM TAMBEN KABUPATEN SIMALUNGUN atas pelaksanaan REHABILITASI SD
16
PLUS TIGA BALATA KECAMATAN JORLANG HATARAN KABUPATEN SIMALUNGUN tanggal 18 Mei 2010 ; Kwintansi pembayaran Studi Banding, Pelaporan, Ongkos-ongkos tertanggal 24 Desember 2008 sebesar Rp. 10. 000. 000 (Sepuluh Juta Rupiah) yang diterima Drs. Porman Manullang dari REVIMASNITA SIDABUTAR (Bendahara) ; Kwintansi
pembayaran
Rehab
Laboratorium
Bahasa,
Rehab
Laboratorium Komputer, Rehab Kantor Kepala Sekolah, Perbaikan Pintu Gerbang, Rehab Gedung Perpustakaan tertanggal 05 Januari 2009 sebesar Rp. 140. 000. 000 (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah) yang diterima Drs. Porman Manullang dari REVIMASNITA SIDABUTAR (Bendahara) ; Kwintansi pembayaran Pembayaran Buku Referensi tertanggal 27 Januari 2009 sebesar Rp. 50. 000. 000 (Lima Puluh Juta Rupiah) yang diterima Drs.Porman Manullang dari REVIMASNITA SIDABUTAR (Bendahara) ; Kwintansi pembayaran Pembayaran Perangkat Komputer tertanggal 04 Februari 2009 sebesar Rp. 105. 000. 000 (Seratus lima puluh Juta Rupiah) yang diterima Drs. Porman Manullang dari REVIMASNITA SIDABUTAR (Bendahara) ; Kwintansi pembayaran Pelunasan Perangkat Komputer dan Uang Muka Peralatan Laboratorium tertanggal 10 Februari 2009 sebesar Rp. 65. 000. 000 (Enam Puluh Lima Juta Rupiah) yang diterima Drs.Porman Manullang dari REVIMASNITA SIDABUTAR (Bendahara) ; Kwintansi pembayaran Pelunasan Peralatan Laboratorium tertanggal 20 Februari 2009 sebesar Rp. 130. 000. 000 (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) yang diterima Drs. Porman Manullang dari REVIMASNITA SIDABUTAR (Bendahara) ; 1 (Satu) buah buku tabungan Bank Sumut An.SD N Plus 091473 Tiga Balata ; Laporan Dana Subsidi Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional Sekolah Dasar (SBI-SD) tahun 2008 ; Poto Copy Surat Setoran Pajak CV.EKA PRATAMA SEMPURNA sebesar Rp. 2. 080. 000, tertanggal 27 Maret 2009 ; Poto Copy Surat Keputusan Bupati Simalungun Nomor : 821.2 / 5302 / 2006 tanggal 26 April 2006 perihal pengangkatan
Drs.PORMAN
17
MANULLANG Sebagai Kepala Sekolah SD N Plus 091473 Tiga Balata Kec.Jorlang Hataran Kab.Simalungun ; Agar tetap terlampir dalam berkas perkara. 4. Menyatakan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah) ;
3. Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 18 Oktober 2011 Nomor : 01/Pid.B/2011/PN-Sim yang amarnya berbunyi sebagai berikut : 1. Menyatakan Terdakwa Drs. PORMAN MANULLANG, Mpd telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI” ; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. PORMAN MANULLANG, Mpd dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan 1 (satu) bulan kurungan ; 3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 73. 964. 636, 85 (tujuh puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh empat ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah koma delapan puluh lima sen) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 2(dua) bulan. 4. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; 5. Menyatakan barang bukti berupa : Buku Tabungan pada Bank Sumut dengan Nomor Rekening 220. 02. 03. 001304 - 9 dengan nama pemilik rekening: SDN Plus 091473 Tiga Balata ; Laporan Dana Subsidi Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional Sekolah Dasar (SBI-SD) Block Grant Tahun 2008 ; Laporan HASIL AUDIT OPERASIONAL Atas Peningkatan Mutu, Relevansi Dan Daya Saing Wajar DIKNAS 9 Tahun Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2008 oleh BADAN
18
PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA Nomor : LHA – 3158 / PW0 / 2 / 2009 tanggal 21 juli 2009 ; Hasil pemeriksaan saksi Ahli dari DINAS TARUKIM TAMBEN KABUPATEN SIMALUNGUN atas pelaksanaan REHABILITASI SD PLUS TIGA BALATA KECAMATAN JORLANG HATARAN KABUPATEN SIMALUNGUN tanggal 18 Mei 2010 ; Kwintansi pembayaran Studi Banding, Pelaporan, Ongkos-ongkos tertanggal 24 Desember 2008 sebesar Rp. 10. 000. 000 (Sepuluh Juta Rupiah) yang diterima Drs. Porman Manullang dari REVIMASNITA SIDABUTAR (Bendahara) ; Kwintansi
pembayaran
Rehab
Laboratorium
Bahasa,
Rehab
Laboratorium Komputer, Rehab Kantor Kepala Sekolah, Perbaikan Pintu Gerbang, Rehab Gedung Perpustakaan tertanggal 05 Januari 2009 sebesar Rp. 140. 000. 000 (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah) yang diterima Drs. Porman Manullang dari REVIMASNITA SIDABUTAR (Bendahara) ; Kwintansi pembayaran Pembayaran Buku Referensi tertanggal 27 Januari 2009 sebesar Rp. 50. 000. 000 (Lima Puluh Juta Rupiah) yang diterima Drs. Porman Manullang dari REVIMASNITA SIDABUTAR (Bendahara) ; Kwintansi pembayaran Pembayaran Perangkat Komputer tertanggal 04 Februari 2009 sebesar Rp. 105. 000. 000 (Seratus lima Juta Rupiah) yang diterima Drs. Porman Manullang dari REVIMASNITA SIDABUTAR (Bendahara) ; Kwintansi pembayaran Pelunasan Perangkat Komputer dan Uang Muka Peralatan Laboratorium tertanggal 10 Februari 2009 sebesar Rp. 65.000.000 (Enam Puluh Lima Juta Rupiah) yang diterima Drs.Porman Manullang dari REVIMASNITA SIDABUTAR (Bendahara) ; Kwintansi pembayaran Pelunasan Peralatan Laboratorium tertanggal 20 Februari 2009 sebesar Rp. 130. 000. 000 (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) yang diterima Drs. Porman Manullang dari REVIMASNITA SIDABUTAR (Bendahara) ; 1 (Satu) buah buku tabungan Bank Sumut An.SD N Plus 091473 Tiga Balata.
19
Laporan Dana Subsidi Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional Sekolah Dasar (SBI-SD) tahun 2008 ; Poto Copy Surat Setoran Pajak CV.EKA PRATAMA SEMPURNA sebesar Rp. 2. 080. 000, tertanggal 27 Maret 2009 ; Poto Copy Surat Keputusan Bupati Simalungun Nomor : 821.2 / 5302 / 2006 tanggal 26 April 2006 perihal pengangkatan
Drs.PORMAN
MANULLANG Sebagai Kepala Sekolah SD N Plus 091473 Tiga Balata Kec.Jorlang Hataran Kab.Simalungun. Agar tetap terlampir dalam berkas perkara. 6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,(lima ribu rupiah).
4. Akta
Permintaan Banding
Nomor : 01/Akta.Pid/2011/PN-Sim.-
diperbuat dan ditanda tangani oleh : ILHAM PURBA, SH.-
yang
Panitera
pada Pengadilan Negeri Simalungun, menerangkan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2011, Terdakwa melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan tersebut diatas, permintaan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum, pada tanggal 25 Oktober 2011 ;
5. Akta
Permintaan Banding
Nomor : 01/Akta.Pid/2011/PN-Sim.-
diperbuat dan ditanda tangani oleh : ILHAM PURBA, SH.-
yang
Panitera
pada Pengadilan Negeri Simalungun, menerangkan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2011, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap
putusan tersebut diatas, permintaan banding
mana
telah
diberitahukan dengan sempurna kepada Terdakwa, pada tanggal 25 Oktober 2011 ; 6. Memori Banding yang diperbuat dan ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum bertanggal 07 Desember 2011, serta diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 08 Desember 2011, Memori Banding mana telah diberitahukan dan salinannya telah diserahkan kepada Terdakwa melalui kuasa hukumnya pada tanggal 09 Desember 2011 ;
7. Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara, bertanggal 29 Nopember 2011, No. W2.Dp.HN.01.10/3829/2011.- yang diperbuat dan
20
ditanda tangani oleh ILHAM PURBA, SH.- Panitera pada Pengadilan Negeri Simalungun, menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan
akan
haknya
untuk
mempelajari berkas
perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, terhitung mulai tanggal 01 Desember 2011 s/d tanggal 09 Desember 2011 ;
Menimbang,
bahwa permintaan banding oleh Penasehat Hukum
Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum diajukan
dalam
tenggang waktu dan
dilakukan dengan cara-cara serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh Undang Undang, oleh karena itu secara juridis formal permintaan banding tersebut dapat diterima ; Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat Banding setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara, meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, termasuk salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun tertanggal 18 Oktober 2011, Nomor : 01/Pid.B/2011/PN-Sim.- berikut dengan semua suratsurat yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dari Pengadilan tingkat Pertama, maka akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini ; Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyusun dakwaannya secara Subsidaritas, maka harus terlebih dahulu dibuktikan Dakwaan Primair, apabila Dakwaan Primair tidak terbukti, baru Dakwaan Subsidair yang dibuktikan ; Menimbang,
bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat Pertama telah
keliru menafsirkan Dakwaan Subsidaitas dianggap sebagai Dakwaan Alternatif, sehingga dapat dipilih dakwaan mana yang lebih tepat ; Dakwaan Subsidaritas yang harus dibuktikan adalah Dakwaan Primair terlebih dahulu, maka Majelis Hakim Pengadilan tingkat Banding akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu, yaitu terdakwa Drs. Porman Manullang, MPd didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 18 Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perobahan atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memuat unsur-unsur sebagai berikut : Untuk pasal 2 ayat (1) memuat unsur-unsur :
21
1.
Setiap orang
2.
Secara melawan hukum
3.
Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau rang lain, atau suatu koorporasi
4.
Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara
Untuk pasal 18 – nya memuat hukuman tambahan yang dapat dikenakan / dijatuhkan kepada Terdakwa ; Menimbang, dipersalahkan
apakah Terdakwa Drs. Porman Manullang, MPd. dapat
melanggar
ketentuan
dalam
Dakwaan
Primair,
akan
dipertimbangkan sebagai berikut ; Ad. 1. Unsur : “setiap orang” ; Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang”
adalah orang
perseorangan dan / atau koorporasi ; Menimbang,
bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai
Terdakwa dalam perkara ini adalah Drs. Porman Manullang, MPd. selaku Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kecamatan Jorlang Hataran, Kabupaten Simalungun, dengan jabatan sebagai Kepala Sekolah SDN Plus 091473 Tiga Balata, Kecamatan Jorlang Hataran, Kabupaten Simalungun, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Simalungun Nomor : 821.2/5302/2006.tanggal 26 April 2006 ; Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) tersebut tidak ditentukan adanya suatu syarat, misalnya syarat Pegawai Negeri yang harus menyertai “Setiap Orang” yang melakukan tindak pidana Korupsi yang dimaksud (lihat R. Wiyono, SH., Pembahasan Undang Undang Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua , halaman 31) ; Menimbang, bahwa Terdakwa dengan identitasnya sebagaimana tersebut diatas, tidak ada keberatan dari siapaun juga tentang dirinya sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, dipercaya oleh atasannya (Bupati) untuk menduduki jabatan Kepala Sekolah SDN Plus 091473 Tiga Balata, Kecamatan Jorlang Hataran, Kabupaten Simalungun,
berarti
Terdakwa dalam kondisi sehat Jasmani dan Rohani, sehingga mampu bertanggung
22
jawab secara hukum atas segala perbuatannya, termasuk perbuatan yang didakwakan kepadanya ; Menimbang,
bahwa Terdakwa dalam perkara ini diajukan sebagai
Terdakwa, termasuk orang perorangan dan unsur tersebut merupakan unsur bersifat alternatif, sehingga akan dipilih mana yang lebih tepat dikenakan kepada Terdakwa, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ; Ad. 2 unsur : “Secara Melawan Hukum” ; Menimbang,
bahwa “secara melawan hukum” dapat dipersamakan
dengan istilah “dengan tidak berhak”, “tanpa hak”, dengan melampaui kekuasaan, tanpa memperhatikan cara-cara yang ditentukan dalam Undang Undang ; Menimbang,
bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) menyebutkan
bahwa yang dimaksud dengan “Secara Melawan Hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut diangggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana : Dengan adanya kata “maupun” dalam penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum secara alternatif, yaitu : a. Ajaran sifat melawan hukum formil, atau b. Ajaran sifat melawan hukum materiil. Roeslan Saleh mengemukakan “menurut ajaran melawan hukum”, yang disebut melawan hukum materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis ; Sebaliknya ajaran melawan
hukum formil
berpendapat
bahwa
“melawan
hukum”
adalah
bertentangan dengan hukum tertulis saja ; Jadi menurut ajaran materiil disamping memenuhi syarat formil, yaitu memenuhi semua unsur yang disebut dalam rumusan delik, perbuatan harus benar-benar dirasakan masyarakat sebagai tidak boleh atau tidak patut ; Dalam kepustakaan Hukum Pidana, terdapat 2 (dua) fungsi dari ajaran sifat melawan hukum materiil, yaitu : a. Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif, yaitu suatu perbuatan, meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak
23
ditentukan sebagai melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum ; b. Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif, yaitu suatu perbuatan, meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat, perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum ; Oleh karena penjelasan Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) mencakup perbuatan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundangundangan, maka dapat diketahui bahwa ajaran sifat melawan hukum materiil yang diikuti oleh Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif ; ( perhatikan R. WIYONO, SH., Pembahasan Undang Undang Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua, halaman 32, 33 ) ; Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 28 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang menyebutkan “Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat” dengan penjelasan “Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan Hakim seesuai dengan hukum ddan rasa keadilan masyarakat” (Peraturan ini telah dituangkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) ; Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentan Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dimaksud dengan Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia ; Dengan demikian tidaklah keliru bila Majelis Hakim Pengadilan tingkat Banding menggunakan pengertian sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif ;
24
Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa dapat memenuhi unsur “secara melawan hukum”, akan dipertimbangkan sebagai tersebut dibawah ini ; Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri Plus No. 091437, pada tanggal 17 Desember 2008 mendapatkan dana dari APBN sebesar Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) yang masuk ke Rekening No. 222.02.03.001304-9 nama pemilik SDN Plus 091437, yaitu merupakan dana BOS Block Grant (Bantuan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional) Tahun 2008 ; Menimbang,
bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli 1. SAHAT
ANTONY NAPITUPULU. ST. dan 2. ELIFER SUDUNG SIAHAAN, keterangannya saling bersesuaian, yaitu : Bahwa benar ahli dalam melakukan pemeriksaan atas pekerjaan Rehabilitasi SD Plus Tiga Balata, Kecamatan Jorlang Hataran, Kabupaten Simalungun yang bersumber dari Dana Block Grant APBN T.A. 2008 sebesar Rp.139.393.375.00 (seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah), memiliki kendala dalam pelaksanaan pemeriksaan tersebut, yakni : Tidak mempedomani Keppres 80 Tahun 2003 dan Pedoman Pelaksanaan Subsidi Rintisan Sekolah Dasar Bertaraf Internasional BAB. IV huruf I Pelaporan ; Tidak mempunyai gambar pelaksanaan (perencanaan) dan realisasi pelaksanaan ; Tidak mempunyai management Bahwa Terdakwa Drs. Porman Manullang. MPd. tidak melakukan prosedur tender dan tidak memiliki perkiraan sendiri dan spesifikasi barang yang jelas dalam
melaksanakan
kegiatan
pengembangan
sarana
dan
prasarana
peningkatan mutu ; Menimbang,
bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi : 1. FRIDA
SARAGIH ; 2. PARDAMEAN SINAGA ; LASMARIA RUMAHORBO ; 4. HERLINA LUMBANGAOL, masing-masing keterangannya saling bersesuaian , yaitu : Bahwa sepengetahuan saksi, yang bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan kegiatan dana bantuan/subsidi Rintisan Sekolah Dasar Bertaraf Internasional (SBI-SD) tahun 2008 pada SD N Plus 091473 Tiga Balata adalah Terdakwa Drs. Porman Manullang, MPd. karena
25
selama pelaksanaannya, Kepala Sekolah yakni Drs. Porman Manullang, MPd. melaksanakan sendiri dan tidak pernah melakukan sosialisasi kepada guru-guru tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan tersebut maupun terhadap kegiatan tersebut ; Atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ; Menimbang,
bahwa
berdasarkan
keterangan
saksi
SAUDARA
SILALAHI sebagai Kepala Tukang menerangkan bahwa saksi mendapat upah sebesar Rp.38.000.000.- (tiga puluh delapan juta rupiah) yang diterima langsung dari Terdakwa Drs. Porman Manullang, MPd. dan Terdakwa yang membeli bahanbahan bangunannya ; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ASRIL, S.Pd. bekerja di Dinas Pendidikan dan saksi Dra. Magadalena Purba sebagai Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Jorlang Hataran, Kabupaten Simalungun, juga saksi JARINSEN SARAGIH, S.Pd. selaku Kasubdis Diknas pada Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun, masing-masing menyatakan tidak pernah menerima Laporan, baik lisan maupun tertulis dari Kepala Sekolah SD Plus N 091473 Jorlang Hataran, yaitu Terdakwa Drs. Porman Manullang, M.Pd. tentang pelaksanaan Program SBI (Block Grant) pada sekolah tersebut ; Menimbang,
bedasarkan keterangan saksi BAHASTIAN SITINJAK
yang diberikan pekerjaan oleh Terdakwa untuk mengerjakan : Merehab pintu Kamar Mandi sebanyak 8 (delapan) unit ; Merehab gerbang depan sebanyak 2 (dua) unit ; Membuat lemari pengaman TV ; Membuat jerajak lokal 6 (enam) daun jerajak jendela ; Membuat pintu kipas pada ruang Perpustakaan ; Kesemua pekerjaan tersebut mendapat upah sebesar Rp.13.450.000.- (tiga belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan langsung oleh Terdakwa kepada saksi ; Menimbang,
bahwa berdasarkan keterangan saksi H. JUNAHAR
SOELTAN selaku Direktur CV. Eka Pratama Sempurna, penyedia peralatan Laboratorium Bahasa yang menjual barang-barang kepada CV. GLOBAL PRATAMA JAYA, saksi RIMMAR SIRINGO-RINGO selaku Direkturnya (saksi hanya meminjam Perusahaan), mengadakan kontrak dengan Terdakwa untuk
26
pengadaan peralatan Laboratorium Komputer SD Negeri Plus Tiga Balata, Kabupaten Simalungun dengan Nomor Kontrak 421.2/020/SD.1/2009.- dan ternyata saksi menerima uang pembayaran langsung dari Terdakwa Drs. PORMAN
MANULLANG,
M.Pd.
namun
dalam
kwitansi
pembayaran,
dibayarkan oleh Bendahara ; Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas terlihat bahwa Terdakwa dalam melaksanakan pekerjaan kegiatan dana bantuan/subsidi Rintisan Sekolah Dasar Bertaraf Internasional (SBI-SD) tahun 2008 pada SD N Plus 091473 Tiga Balata tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa dalam keterangannya telah mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya, karena tidak mengikuti ketentuan yang diharuskan dalam penggunaan dana Block Grant tersebut, namun hal tersebut semata-mata karena ketidak-tahuan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa memohon diberikan hukuman yang seadil-adilnya, karena Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ; Dengan demikian unsur “Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi ; Ad. 2 unsur : “Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau suatu Koorporasi” ;
Menimbang,
bahwa yang dimaksud dengan “Memperkaya” adalah
suatu perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya atau menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya, atau orang yang sudah kaya bertambah kaya ; Menimbang, bahwa timbul pertanyaan apakah setelah Terdakwa selesai melakukan kegiatan dana bantuan / subsidi Rintisan Sekolah Dasar Bertaraf Internasional (SBI*SD) tahun 2008 pada SD N Plus 091473 Tiga Balata tersebut bertambah kaya ? untuk ini akan dipertimbangkan seperti tersebut dibawah ini ; Manaimbang,
bahwa diperhatikan keterangan saksi ahli SALPINUS
PARDOSI yang telah menghitung kerugian Negara mencapai Rp.73.964.636,85 (tujuh puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh empat ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah delapan puluh lima sen), dari alat-alat bukti yang ada, tidak ada yang menunjukkan penggunaan kerugian Negara tersebut untuk apa, apakah dipergunakan untuk Terdakwa, juga tidak jelas ; Sedang dalam keterangannya, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa telah menerima sebagian komisi dari masing-masing perusahaan, yaitu :
27
a. Pengadaan sarana laboratorium yang dilaksanakan CV. GLOBAL PRATAMA JAYA, terdakwa menerima komisi Rp.5.000.000- (lima juta rupiah) sebagai uang pengganti perongkosan ; b. Pengadaan sarana laboratorium bahasa yang dilaksanakan CV. EKA PRATAMA SEMPURNA terdakwa menerima komisi Rp.5.000.000- (lima juta rupiah) sebagai ganti perongkosan ; c. Dalam pengadaan buku yang dilaksanakan CV. PRATAMA ILMU, terdakwa menerima komisi Rp.5.000.000- (lima juta rupiah) sebagai ganti perongkosan ; Sehingga jumlah seluruhnya Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) ; Namun uang tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk Diklat guru-guru untuk penunjang pengetahuan Komputer dan Bahasa selama 2 (dua) hari yang dilaksanakan pada SD N Plus 091473 Tiga Balata ; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi A de Charge yaitu : 1.
CICILIA ROPITARIA MARBUN dan 2. ROSLAN SIHALOHO, masing-
masing keterangannya saling bersesuaian antara lain : 1. Terdakwa sebagai Kepala Sekolah SD N Plus Tiga Balata lebih kurang sudah 3 (tiga) tahun, dan pernah menerima dana BOS, telah dipergunakan dengan baik ; 2. Bahwa saksi dengan guru-guru lainnya pernah mengikuti pelatihan Komputer yang dilatih selama 2 (dua) kali pertemuan dan guru-guru menerima Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) per orang ; dan dana pelatihan tersebut bersumber dari dana Block Grant ; 3. Bahwa selama Terdakwa menjadi Kepala Sekolah SD N Plus tersebut, berkelakuan baik dan hak-hak para guru diberikan dengan baik ; 4. Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya kerugian Negara dalam kegiatan Dana Block Grant tersebut, karena menurut saksi, semua kegiatan berjalan dengan baik, contoh : rehab gedungnya bagus ; Selanjutnya untuk saksi ROSLAN SIHALOHO mengatakan bahwa saksi tidak mengetahui dana Block Grant tersebut turun dan gaya hidup Terdakwa juga biasa-biasa saja ; Menimbang,
bahwa
dari
pertimbangan
diatas,
maka
unsur
“MELAKUKAN PERBUATAN MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KOORPORASI” tidak terpenuhi ;
28
Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dari Pasal 2 ayat (1), maka unsur-unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi ; Dengan demikian terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana disebut dalam Dakwaan Primair, dan kepadanya harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut ; Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan Dakwaan Subsidair, untuk ini Pengadilan tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui alasan-alasan dan pertimbangan hukum sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan tingkat Pertama, karena sudah tepat dan benar, maka alassan-alasan dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Pengadilan tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ; Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka cukup alasan bagi Pengadilan tingkat Banding untuk mengubah putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 18 Oktober 2011 Nomor : 01/Pid.B/2011/PN-Sim.- yang dimintakan banding tersebut, sebatas mengenai pertimbangan hukum, dan redaksi amar putusan seperlunya ; Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum yang menghendaki agar Terdakwa dihukum sesuai Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, untuk ini Majelis Hakim Pengadilan tingkat Banding berpendapat lain dengan memerhatikan rasa keadilan maupun kemanusiaan, bahwa Terdakwa juga memiliki tanggungan keluarga, sudah lanjut usia, apalagi Terdakwa selama menjadi Kepala Sekolah, bertingkah laku baik, sehingga pantas kepada Terdakwa dihukum setimpal dengan kesalahannya, sebagaimana yang telah dijatuhkan Pengadilan tingkat Pertama tersebut, karena sudah tepat dan adil ; Dengan demikian
Memori
Banding
dari
Jaksa
Penuntut
Umum
tidak
perlu
dipertimbangkan lebih lanjut ; Menimbang,
bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tetap
dijatuhi hukuman, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan ; Mengingat Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 18 Undang Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perobahan atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999
tentang
29
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini ; MENGADILI : -
Menerima permintaan banding dari Pembanding
Penasehat Hukum
Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ; - Mengubah putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 18 Oktober 2011, nomor : 01/Pid.B/2011/PN-Sim.- yang dimintakan banding tersebut, sebatas mengenai pertimbangan hukumnya dan redaksi amar putusan seperlunya, sehingga amar selengkanya berbunyi sebagai berikut : 1. Menyatakan Terdakwa Drs. Porman Manullang, M. Pd. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair ; 2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ; 3. Menyatakan Terdakwa Drs.PORMAN MANULLANG, Mpd. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI” ; 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. PORMAN MANULLANG, Mpd dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan 1 (satu) bulan kurungan ; 5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 73. 964. 636, 85 (tujuh puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh empat ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah koma delapan puluh lima sen) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 2(dua) bulan. 6. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; 7. Menyatakan barang bukti berupa : - Buku Tabungan pada Bank Sumut dengan Nomor Rekening 220. 02. 03. 001304 - 9 dengan nama pemilik rekening: SDN Plus 091473 Tiga Balata ;
30
- Laporan Dana Subsidi Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional Sekolah Dasar (SBI-SD) Block Grant Tahun 2008 ; - Laporan HASIL AUDIT OPERASIONAL Atas Peningkatan Mutu , Relevansi Dan Daya Saing Wajar DIKNAS 9 Tahun Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2008 oleh BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA Nomor : LHA – 3158 / PW0 / 2 / 2009 tanggal 21 juli 2009 ; -Hasil pemeriksaan saksi Ahli dari DINAS TARUKIM TAMBEN KABUPATEN SIMALUNGUN atas pelaksanaan REHABILITASI SD PLUS TIGA BALATA KECAMATAN JORLANG HATARAN KABUPATEN SIMALUNGUN tanggal 18 Mei 2010 ; Kwintansi pembayaran Studi Banding, Pelaporan, Ongkos-ongkos tertanggal 24 Desember 2008 sebesar Rp. 10. 000. 000 (Sepuluh Juta Rupiah) yang diterima Drs. Porman Manullang dari REVIMASNITA SIDABUTAR (Bendahara) ; Kwintansi
pembayaran
Rehab
Laboratorium
Bahasa,
Rehab
Laboratorium Komputer, Rehab Kantor Kepala Sekolah, Perbaikan Pintu Gerbang, Rehab Gedung Perpustakaan tertanggal 05 Januari 2009 sebesar Rp. 140. 000. 000 (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah) yang diterima Drs. Porman Manullang dari REVIMASNITA SIDABUTAR (Bendahara) ; Kwintansi pembayaran Pembayaran Buku Referensi tertanggal 27 Januari 2009 sebesar Rp. 50. 000. 000 (Lima Puluh Juta Rupiah) yang diterima Drs. Porman Manullang dari REVIMASNITA SIDABUTAR (Bendahara) ; Kwintansi pembayaran Pembayaran Perangkat Komputer tertanggal 04 Februari 2009 sebesar Rp. 105. 000. 000 (Seratus lima Juta Rupiah) yang diterima Drs. Porman Manullang dari REVIMASNITA SIDABUTAR (Bendahara) ; Kwintansi pembayaran Pelunasan Perangkat Komputer dan Uang Muka Peralatan Laboratorium tertanggal 10 Februari 2009 sebesar Rp. 65.000.000 (Enam Puluh Lima Juta Rupiah) yang diterima Drs. Porman Manullang dari REVIMASNITA SIDABUTAR (Bendahara) ;
31
Kwintansi pembayaran Pelunasan Peralatan Laboratorium tertanggal 20 Februari 2009 sebesar Rp. 130. 000. 000.- ( Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) yang diterima Drs. Porman Manullang dari REVIMASNITA SIDABUTAR (Bendahara) ; 1 (Satu) buah buku tabungan Bank Sumut An.SD N Plus 091473 Tiga Balata. Laporan Dana Subsidi Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional Sekolah Dasar (SBI-SD) tahun 2008 ; Poto Copy Surat Setoran Pajak CV.EKA PRATAMA SEMPURNA sebesar Rp. 2. 080. 000, tertanggal 27 Maret 2009 ; Poto Copy Surat Keputusan Bupati Simalungun Nomor : 821.2 / 5302 / 2006 tanggal 26 April 2006 perihal pengangkatan
Drs.PORMAN
MANULLANG Sebagai Kepala Sekolah SD N Plus 091473 Tiga Balata Kec.Jorlang Hataran Kab.Simalungun. Agar tetap terlampir dalam berkas perkara ; 8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah) ;
DEMIKIANLAH diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Medan,
pada hari : S E N I N , tanggal :
05 M A R E T 2012, oleh Kami : DJOKO SEDIONO, SH.MH. Hakim Karier pada Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua Majelis, DR. MANGASA MANURUNG, SH.M.Kn dan ROSMALINA SITORUS, SH.MH. masingmasing selaku Hakim Ad Hock Tipikor pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Hakim Anggota, putusan
mana
diucapkan dalam persidangan yang
terbuka untuk umum pada hari : S E L A S A tanggal : 13 MARET
2012,
oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut diatas, serta : H A R S O N O, SH. Plt. Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Tinggi Medan, sebagai Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun kuasanya.-
HAKIM .......................
32
HAKIM-HAKIM ANGGOTA :
HAKIM KETUA MAJELIS,
DR. MANGASA MANURUNG, SH.M.Kn.
DJOKO SEDIONO, SH.MH.
ROSMALINA SITORUS, SH.MH. PANITERA PENGGANTI,
H A R S O N O, SH.
33
Untuk salinan sesuai dengan aslinya. PANITERA,
TJATUR WAHJOE B. SP, SH.M.Hum. NIP. 1963 0517 199103 1 003.
