PROVINSI J A W A T E N G A H N O M O R -S'TAHUN D E N G A N R A H M A T T U H A N Y A N G M A H A E S A

BUPATI BATANG PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN

BATANG

N O M O R8 - S ' T A H U N 2 0 1 5 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA BUPATI Menimbang

DESA ESA

BATANG,

: a. b a h w a d e n g a n d i u n d a n g k a n n y a U n d a n g - U n d a n g N o m o r 6 T a h u n 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 T a h u n 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan D a n Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan D a n Belanja Negara, m a k a perlu adanya pengaturan mengenai pengeloiaan k e u a n g a n d a n aset desa di Kabupaten Batang; b. b a h w a b e r d a s a r k a n p e r t i m b a n g a n s e b a g a i m a n a d i m a k s u d d a l a m h u r u f a, p e r l u m e m b e n t u k P e r a t u r a n D a e r a h tentang Pengeloiaan Keuangan D a n Aset Desa;

Mengingat

:

1.

P a s a l 1 8 a y a t (6) U n d a n g - U n d a n g D a s a r N e g a r a Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 1965 Nomor 52, T a m b a h a n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3.

U n d a n g - U n d a n g N o m o r 17 T a h u n 2 0 0 3 tentang K e u a n g a n Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 -1-

Republik

4.

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2014 Nomor 7, T a m b a h a n L e m b a r a n Negara N o m o r 5679);

5.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Taliun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, T a m b a h a n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten D a e r a h Tingkat II Pekalongan d a n Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengeloiaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2005 Nomor 140, T a m b a h a n L r m b a r a n Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2014 Nomor 123, T a m b a h a n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 T a h u n 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 T a h u n 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2015 Nomor 157, Tambalian Lembai-an Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 T a h u n 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 168, T a m b a h a n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2015 Nomor 88, Tambahan L e m b a r a n N e g a r a R e p u b l i k I n d o n e s i a N o m o r 5 6 9 4 );

-2-

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAK3LAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

BATANG

Dan BUPATI

BATANG

MEMUTUSKAN: Menetapkan:

PERATURAN DAERAH DAN ASET DESA.

TENTANG

BAB I KETENTUAN

PENGELOLAAN

KEUANGAN

U M U M

Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah iniyang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Batang. 2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia j^ang m e m e g a n g k e k u a s a a n p e m e r i n t a h a n negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia T a h u n 1945. 3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah m e n u r u t asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimanan dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia T a h u n 1945. 4. Pemerintaii Daerali adalah Bupati sebagai unsur penj^elenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 5. Bupati adalah Bupati Batang. 6. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Batang. 7. D e w a n Perwakilan Rakj^at D a e r a h yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rak\'at D a e r a h yang b e r k e d u d u k a n sebagai unsur Penyelenggara pemerintah Daerah. 8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggai'aan u r u s a n pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 9. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten Batang yang dipimpin oleh Camat. 10. C a m a t adalah C a m a t di w i l a y a h K a b u p a t e n Batang. 11. Desa adalah desa d a n desa adat atau yang disebut dengan n a m a lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat h u k u m yang m e m i l i k i b a t a s w i l a y a h 3^ang b e r w e n a n g u n t u k m e n g a t u r d a n m e n g u r u s urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, h a k asal usul, dan/atau h a k tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintalian Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di wilayah Kabupaten Batang. 12. P e m e r i n t a h a n D e s a a d a l a h p e n y e l e n g g a r a a n u r u s a n p e m e r i n t a h a n d a n kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. -3-

13. 14. 15.

16.

17. 18.

19.

20. 21. 22.

23.

24.

25.

26. 27.

28.

29.

30.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai u n s u r penyelenggara Pemerintahan Desa. Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Kabupaten Batang. Badan Permusj-awaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga j^ang m e l a k s a n a k a n fungsi p e m e r i n t a h a n y a n g anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keteru'akilan wilayah d a n ditetapkan secara demokratis. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa d a n u n s u r masyarakat yang diselenggarakan oleh B a d a n P e r m u s y a w a r a t a n Desa u n t u k menyepakati hal yang bersifat strategis. Perangkat Desa adalah u n s u r p e m b a n t u Kepala Desa yang terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan D a n Pelaksana Teknis . Pelaksana T e k n i s Pengeloiaan K e u a n g a n Desa y a n g selanjulnj^'a disingkat PTPKD adalah u n s u r perangkat desa yang m e m b a n t u Kepala Desa u n t u k m e l a k s a n a k a n pengeloiaan k e u a n g a n desa. Sekretaiis Desa adalali Sekretaris Desa di wilayah Kabupaten Batang yang dalam hal ini bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengeloiaan k e u a n g a n desa. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya. Bendahara adalah u n s u r staf sekretariat desa yang membidangi u r u s a n administrasi k e u a n g a n u n t u k m e n a t a u s a h a k a n k e u a n g a n desa. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan u a n g serta segala sesuatu berupa u a n g d a n barang yang berhubungan dengan pelaksanaan h a k dan kewajiban Desa. Pengeloiaan K e u a n g a n Desa adalah k e s e l u r u h a n kegiatan j^ang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungj a w a b a n k e u a n g a n desa. Pemegang Kekuasaan Pengeloiaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan n a m a lain yang karena jabatannya m e m p u n y a i kewenangan menj'-elenggarakan k e s e l u r u h a n pengeloiaan k e u a n g a n desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut R P J M Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa u n t u k jangka w a k t u 6 (enam) tahun. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa a d a l a h p e n j a b a r a n dari R P J M D e s a u n t u k j a n g k a w a k t u 1 (satu) t a h u n . Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan u s a h a yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan D e s a y a n g d i p i s a h k a n g u n a m e n g e l o l a aset, j a s a pelaj^-anan, d a n u s a h a lainnya u n t u k sebesar-besamya kesejahteraan mas5^arakat Desa. D a n a Desa adalah d a n a yang d i p e r u n t u k k a n bagi Desa y a n g ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiaj'-ai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdaj^aan masj^arakat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan D a n Belanja Daerah Kabupaten Batang. Anggaran Pendapatan D a n Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah Anggaran Pendapatan D a n Belanja Desa di wilayah Kabupaten Batang. -4-

31. 32. 33. 34. 35. 36.

37.

38.

39.

40.

41. 42. 43. 44.

45. 46.

47.

48. 49.

Pendapatan Asli Desa yang selanjutnya disebut PADesa adalah Pendapatan Asli Desa di wilayah Kabupaten Batang. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa y a n g m a s u k ke A P B D e s a melalui rekening kas desa. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas desa. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa. Defisit Anggaran Desa adalah selisih k u r a n g antara pedapatan desa dengan belanja desa. Rekening Kas U m u m Negara yang selanjutnya disingkat R K U N adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara U m u m Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral. Rekening Kas U m u m Daerah yang selanjutnya disingkat R K U D adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati u n t u k m e n a m p u n g seluruh penerimaan daerah dan membaj^ar seluruh p e n g e l u a r a n d a e r a h p a d a b a n k 3^ang d i t e t a p k a n . Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang PemerintahanDesa yang menampLmg seluruh penerimaan Desa dan digunakan u n t u k memba3^ar seluruh pengeluaran Desa pada B a n k yang ditetapkan. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan d a n pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli a t a u diperoleh atas beban A P B D e s a a t a u perolehan h a k lainnya yang sah^ Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak d a n barang tidak bergerak. T a n a h Desa adalah t a n a h yang dimiliki dan dikuasai Desa. T a n a h Kas Desa adalah salah satu sumber pendapatan asli desa antara lain t a n a h bengkok, titisara, lungguh, t a n a h pengarem-arem, k e b u n desa. Pengeloiaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamaman, pemeliharaan, penghapusan, pemindah-tanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Inventarisasi adalah kegiatan u n t u k melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan kekayaan milik Desa. Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan m e r u m u s k a n rincian kebutuhan K e k a y a a n D e s a u n t u k m e n g h u b u n g k a n p e n g a d a a n b a r a n g yang t e l a h a d a dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar m e l a k u k a n tindakan yang a k a n datang. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Kekayaan Desa yang tidak dipergunakan d a l a m b e n t u k sewa, p i n j a m pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun serah guna/bangun guna serah dengan tidak mengubah status Kekayaan Desa. Sewa adalah pemanfaatan Kekayaan Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu untuk menerima imbalan uang tunai. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan Kekayaan Desa an tar Pemerintah Desa dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan

-5-

50.

51.

52.

53. 54. 55. 56.

dan setelah jangka walctu tersebut berakhir h a r u s diserahkan kembali kepada Pemerintah Desa yang bersangkutan. Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Kekayaan Desa oleh pihak lain dalam jangka w a k t u tertentu dalam rangka peningkatan p e n e r i m a a n D e s a b u k a n pajalc d a n s u m b e r pembiaj^aan l a i n n y a . Bangun guna serah adalah pemanfa.atan Kekayaan Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, k e m u d i a n didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka w a k t u tertentu yang telah disepakati u n t u k selanjutnya diserahkan kembali t a n a h beserta bangunan. d a n / a t a u sarana berikut fasilitasnya setelah b e r a k h i m y a jangka waktu. Bangun serah giina adalah pemanfaatan Kekayaan Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan. bangunan dan/atau sarana b e r i k u t fasilitasnya, d a n setelah selesai p e m b a n g u n a n n y a diserahkan u n t u k didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka w a k t u tertentu yang disepakati. P e r a t u r a n D e s a a d a l a h P e r a t u r a n P e r u n d a n g - u n d a n g a n yang d i t e t a p k a n oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan fmal. Hari adalah hari kerja. Menteri Keuangan j"ang selanjutnya disebut sebagai Menteri adalah M e n t e r i 3'ang m e n y e l e n g g a r a k a n u r u s a n p e m e r i n t a h a n b i d a n g k e u a n g a n negara. B A B II KEUANGAN

DESA

Bagian Kesatu U m u m Pasal 2 P e l a k s a n a a n Hale d a n k e w a j i b a n Desa d a l a m K e u a n g a n D e s a sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 22 m e n i m b u l k a n pendapatan, belanja, pembiaj'-aan, d a n pengeloiaan K e u a n g a n Desa. Bagian Kedua Asas Pengeloiaan Keuangan

Desa

Pasal 3 (1) K e u a n g a n d e s a d i k e l o l a b e r d a s a r k a n a s a s - a s a s t r a n s p a r a n , a k u n t a b e l , partisipatif serta dilalcukan dengan tertib dan disiplin anggaran. (2) P e n g e l o i a a n k e u a n g a n d e s a s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1), d i k e l o l a d a l a m m a s a 1 (satti) t a h u n a n g g a r a n y a k n i m u l a i t a n g g a l 1 J a n u a r i s a m p a i dengan tanggal 3 1 Desember. Bagian Ketiga Kekuasaan Pengeloiaan Keuangan

Desa

Pasal 4 (1) K e p a l a D e s a a d a l a h p e m e g a n g k e k u a s a a n p e n g e l o i a a n k e u a n g a n d e s a d a n mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. -6-

(2) K e p a l a D e s a s e b a g a i p e m e g a n g k e k u a s a a n p e n g e l o i a a n k e u a n g a n d e s a s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1), m e m p u n y a i k e w e n a n g a n : a. m e n e t a p k a n k e b i j a k a n t e n t a n g p e l a k s a n a a n A P B D e s a ; b. m e n e t a p k a n P T P K D ; c. m e n e t a p k a n p e t u g a s y a n g m e l a k u k a n p e m u n g u t a n p e n e r i m a a n d e s a ; d. m e n y e t u j u i p e n g e l u a r a n atas k e g i a t a n y a n g d i t e t a p k a n d a l a m A P B D e s a ; dan e. m e l a k u k a n t i n d a k a n y a n g m e n g a k i b a t k a n p e n g e l u a r a n a t a s beban APBDesa. (3) K e p a l a D e s a d a l a m m e l a k s a n a k a n p e n g e l o i a a n k e u a n g a n d e s a , d i b a n t u oleh PTPKD. (4) K e p a l a D e s a d a l a m p e l a k s a n a a n k e w e n a n g a n m e n e t a p k a n kebijakan p e l a k s a n a a n A P B D e s a s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a aj'-at (2) h u r u f a , difasilitasi oleh B u p a t i melalui perangkat daerah y a n g m e n a n g a n i bidang keuangan. Pasal 5 (1) P T P K D s e b a g a i m a n a d i m a k s u d d a l a m P a s a l 4 a j - a t (3) b e r a s a l d a r i u n s u r Perangkat Desa, terdiri dari: a. S e k r e t a r i s D e s a ; b. K e p a l a S e k s i ; d a n c. K e p a l a U m s a n K e u a n g a n s e b a g a i B e n d a h a r a . (2) P T P K D s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1) d i t e t a p k a n d e n g a n K e p u t u s a n Kepala Desa. Pasal 6 (1) S e k i - e t a r i s D e s a s e b a g a i m a n a d i m a k s u d d a l a m P a s a l 5 a y a t (1) h u r i i f a bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengeloiaan keuangan desa (2) S e k r e t a r i s Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengeloiaan k e u a n g a n d e s a s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1) m e m p u n y a i t u g a s : a. m e n y u s u n d a n m e l a k s a n a k a n K e b i j a k a n P e n g e l o i a a n A P B D e s a ; b. m e n y u s u n R a n c a n g a n P e r a t u r a n D e s a t e n t a n g APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; c. m e l a k u k a n p e n g e n d a l i a n t e r h a d a p p e l a k s a n a a n k e g i a t a n y a n g t e l a h ditetapkan dalam APBDesa; d. m e n y u s u n p e l a p o r a n d a n p e r t a n g g u n g j a w a b a n p e l a k s a n a a n APBDesa; dan e. m e l a k u k a n v e r i f i k a s i t e r h a d a p b u k t i - b u k t i p e n e r i m a a n d a n p e n g e l u a r a n APBDesa. Pasal 7 (1) K e p a l a S e k s i s e b a g a i m a n a d i m a k s u d d a l a m P a s a l 5 a y a t (1) h u m f b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. (2) K e p a l a S e k s i s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1) m e m p u n y a i t u g a s : a. m e n y u s u n r e n c a n a p e l a k s a n a a n k e g i a t a n y a n g m e n j a d i tamggung jawabnya; b. m e l a k s a n a k a n k e g i a t a n d a n / a t a u b e r s a m a L e m b a g a Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa; c. m e l a l c u k a n t i n d a k a n p e n g e l u a r a n y a n g m e n y e b a b k a n atas beban anggaran belanja kegiatan; d. m e n g e n d a l i k a n p e l a k s a n a a n k e g i a t a n ; -7-

e. m e l a p o r k a n p e r k e m b a n g a n p e l a k s a n a a n k e g i a t a n k e p a d a K e p a l a D e s a ; dan f. m e n y - i a p k a n d o k u m e n a n g g a r a n a t a s b e b a n p e n g e l u a r a n p e l a k s a n a a n kegiatan. Pasal 8 (1) B e n d a h a r a s e b a g a i m a n a d i m a k s u d d a l a m P a s a l 5 a y a t (1) h u r u f c d i j a b a t oleh Staf U r u s a n Keuangan. (2) B e n d a l i a r a s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1) m e m p u n y a i t u g a s : menerima, menyimpan, menj^etorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa. B A B III SUMBER PENDAPATAN

DESA

Bagian Kesatu Pendapatan Desa dari APBN ParagrafI Dana Desa Pasal 9 G u n a membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah mengalokasikan dana desa yang ditransfer melalui R K U D . Paragraf II Pengalokasian Dana Pasal

Desa

10

(1) B u p a t i m e n e t a p k a n D a n a D e s a s e t i a p D e s a . (2) D a n a D e s a s e t i a p D e s a s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1) d i h i t u n g secara berkeadilan berdasarkan: a. A l o k a s i d a s a r ; d a n b. A l o k a s i y a n g d i h i t u n g d e n g a n m e m p e r h a t i k a n j u m l a h p e n d u d u k , a n g k a k e m i s k i n a n , luas wilayah, d a n tingkat k e s u l i t a n geografis setiap desa. (3) T i n g k a t k e s u l i t a n g e o g r a f i s s e t i a p D e s a s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (2} h u r u f b d i t u n j u l c k a n o l e h I n d e k s K e s u l i t a n G e o g r a f i s D e s a yang ditentukan oleh indikator yang terdiri dari atas: a. K e t e r s e d i a a n p r a s a r a n a n p e l a y a n a n dasar; b. K o n d i s i i n f r a s t r u k t u r ; d a n c. A k s e s i b i l i t a s / t r a n s p o r t a s i . (4) B u p a t i m e n y u s u n d a n m e n e t a p k a n I n d e k s K e s u l i t a s n G e o g r a f i s Desa b e r d a s a i ' k a n f a k t o r s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (3). (5) D a t a j u m l a h p e n d u d u k , a n g k a k e m i s k i n a n , l u a s w i l a y a h , d a n i n d e k s b e r s u m b e r d a r i K e m e n t e r i a n y a n g bervi^enang d a n / a t a u l e m b a g a yang menyelenggarakan u r u s a n pemerintahan di bidang statistik. (6) T a t a C a r a p e m b a g i a n d a n p e n e t a p a n r i n c i a n D a n a D e s a s e t i a p Desa ditetapkan dengan peraturan Bupati. (7) B u p a t i m e n y a m p a i k a n p e r a t u r a n B u p a t i s e b a g i m a n a d i m a k s u d a y a t (6) kepada M e n t e r i dengan t e m b u s a n kepada Menteri D a l a m Negeri dan -8-

Menteri Desa, Pembangunan G u b e r n u r dan Kepala Desa.

Daerah Tertinggal D a n Transmigrasi,

serta

Pasal 11 (1) T a t a c a r a p e n g h i t u n g a n d a n p e n e t a p a n r i n c i a n D a n a D e s a s e t i a p D e s a ditetapkan dengan Peraturan Bupati. (2) P e r a t u r a n B u p a t i s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1), p a l i n g s e d i k i t mengatur mengenai: a. t a t a c a r a p e n g h i t u n g a n D a n a D e s a setiap D e s a ; b. p e n e t a p a n r i n c i a n D a n a D e s a ; c. m e k a n i s m e d a n t a h a p a n p e n y a l u r a n D a n a D e s a ; d. prioritas p e n g g t m a a n D a n a Desa; e. p e n y u s u n a n d a n p e n j ^ a m p a i a n l a p o r a n r e a l i s a s i p e n g g u n a a n Dana Desa; d a n f. s a n k s i b e r u p a p e n u n d a a n p e n y a l u r a n d a n p e m o t o n g a n D a n a D e s a . Pasal

12

Dalam hal terdapat pembentukan atau penetapan Desa baru yang mengakibatkan bertambahnya j u m l a h Desa, pengalokasian Dana Desa dilakukan dengan cara sebagai berikut: a. P a d a t a h u n a n g g a r a n berikutnya apabila Desa tersebut ditetapkan sebelum tanggal 30 J u n i t a h u n anggaran berjalan; atau b. P a d a t a h u n k e d u a s e t e l a h p e n e t a p a n Desa apabila Desa tersebut ditetapkan setelah tanggal 30 J u n i t a h u n anggaran berjalan. Paragraf III Penyaluran Pasal

13

(1) P e m e r i n t a h K a b u p a t e n m e n y a l u r k a n D a n a D e s a s e t i a p D e s a . (2) P e n y a l u r a n s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1) d i l a k u k a n s e t e l a h pemindahbukuan dari R K U N ke RKUD. (3) P e n y a l u r a n s e b a g a i m a n a d i m a k s u d a y a t (1) d i l a k u k a n d e n g a n cara p e m i n d a h b u k u a n dari R K U D ke Rekening Kas Desa. Pasal

14

(1) P e n y a l u r a n s e b a g a i m a n a d i m a k s u d P a s a l 1 3 d i l a k u k a n s e c a r a b e r t a h a p pada t a h u n anggaran berjalan dengan ketentuan: a. T a h a p I p a d a b u l a n A p r i l s e b e s a r 4 0 % ( e m p a t p u l u h p e r s e r a t u s ) ; b. T a h a p I I p a d a b u l a n A g u s t u s sebesar 4 0 % ( e m p a t p u l u h perseratus); d a n c. T a h a p I I I p a d a b u l a n O k t o b e r s e b e s a r 2 0 % ( d u a p u l u h p e r s e r a t u s ) . (2) P e n y a l u r a n D a n a D e s a s e t i a p t a h a p s e b a g a i m a n a d i m a k s u d d a l a m P a s a l 1 3 a y a t (3) d i l a k u k a n p a l i n g l a m a 1 4 ( e m p a t b e l a s ) h a r i k e r j a s e t e l a h diterima Kas Daerah. Pasal

15

(1) B u p a t i m e m o a s u n d a n m e n e t a p k a n P e r a t u r a n D a e r a h t e n t a n g APBD Kabupaten dan Peraturan Bupati tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian D a n a Desa setiap Desa. (2) P e r a t u r a n D a e r a h d a n P e r a t L i r a n B u p a t i s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1) d i s a m p a i k a n k e p a d a M e n t e r i C q . D i r e k t u r J e n d e r a l Perimbangan -9-

Keuangan paling lambat minggu keempat b u l a n Maret sebagai dasar penyaluran D a n a Desa. (3) D a l a m h a l P e r a t u r a n D a e r a l i s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1) b e l u m ditetapkan, B u p a t i m e n g i r i m k a n Peraturan B u p a t i tentang D a n a Desa. Pasal

16

(1) B u p a t i m e l a k s a n a k a n p e n y a l u r a n D a n a D e s a d a r i R K U D k e R K D . (2) P e n y a l u r a n D a n a D e s a d a i - i R K U D k e R K D t a h a p I d i l a k u k a n s e t e l a h Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa mengenai APBDesa kepada Bupati. (3) P e n y a m p a i a n P e r a t u r a n D e s a s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (2) p a l i n g lambat pada bulan Maret. (4) P e n y a l u r a n D a n a D e s a s e b a g a i m a n a d i m a k s u d a y a t (1) d i l a k u k a n s e s u a i dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ParagrafIV Penggunaan Pasal

17

(1) D a n a D e s a d i g u n a k a n u n t u k m e m b i a y a i p e n y e l e n g g a r a a n pemerintsdian, pembangunan, pemberdayaan masyai-akat dan kemasyarakatan. (2) D a n a D e s a s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1) d i p r i o r i t a s k a n u n t u k membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. (3) P e n g g u n a a n D a n a D e s a m e n g a c u p a d a R e n c a n a P e m b a n g u n a n Jangka Menengali Desa d a n Rencana Keija Pemerintah Desa. (4) P e n g g u n a a n Dana Desa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) diiaksanakan sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi d a n mengacu pada pedoman u m u m penggunaan D a n a Desa. Pasal

18

Bupati menetapkan pedoman teknis kegiatan yang didanai dari Dana sesuai pedoman u m u m yang ditetapkan oleh Menteri. Pasal

Desa

19

(1) D a n a D e s a d a p a t d i g u n a k a n u n t u k m e m b i a y a i k e g i a t a n y a n g tidak termasuk dalam prioritas penggunaan D a n a Desa sebagaimana dimaksud d a l a m P a s a l 1 7 a y a t (4) s e t e l a h m e n d a p a t p e r s e t u j u a n B u p a t i . (2) P e r s e t u j u a n B u p a t i s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1) d i b e r i k a n p a d a saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa. (3) D a l a m m e m b e r i k a n p e r s e t u j u a n s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1), Bupasti memastikan pengalokasian Dana Desa u n t u k kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi. Pasal

20

(1) K e p a l a D e s a b e r t a n g g u n g j a w a b a t a s p e n g g u n a a n D a n a D e s a . (2) P e m e r i n t a h k a b u p a t e n d a p a t m e l a k u k a n p e n d a m p i n g a n a t a s p e n g g u n a a n D a n a Desa. (3) T a t a cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diiaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. -10-

Paragraf V Pelaporan Pasal 21 (1) B u p a t i m e n y a m p a i k a n laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa kepada Menteri Cq. D i r e k t u r Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan M e n t e r i D a l a m Negeri, Menteri Desa, P e m b a n g u n a n Daerah Tertinggal, D a n Transmigrasi dan Gubernur paling lambat minggu keempat bulan Maret tahun anggaran berikutnya. (2) L a p o r a n r e a l i s a s i p e n y a l u r a n d a n k o n s o l i d a s i p e n g g u n a a n Dana Desa s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1) d i s u s u n s e s u a i d e n g a n f o r m a t y a n g ditetapkan oleh Menteri. (3) P e n y a m p a i a n l a p o r a n k o n s o l i d a s i s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (3) d i l a k u k a n setiap t a h u n . Pasal

22

(1) K e p a l a D e s a m e n y a m p a i k a n l a p o r a n r e a l i s a s i p e n g g u n a a n Dana Desa kepada b u p a t i setiap semester. (2) P e n y a m p a i a n laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana d i m a k s u d p a d a a y a t (1) d i l a k u k a n d e n g a n k e t e n t u a n : a. s e m e s t e r I p a l i n g l a m b a t m i n g g u k e e m p a t b u l a n J u l i t a h u n anggaran berjalan; dan b. s e m e s t e r II paling lambat m i n g g u keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya. (3) B u p a t i d a p a t m e m f a s i l i t a s i p e r c e p a t a n penyampaian laporan realisasi penggunaan D a n a Desa oleh Kepala Desa. (4) L a p o r a n R e a l i s a s i p e n g g u n a a n D a n a D e s a s e m e s t e r I m e n j a d i p e r s y a r a t a n penyaluran D a n a Desa dari R K U D ke R K D tahap II t a h u n anggaran berjalan. (5) L a p o r a n r e a l i s a s i p e n g g i m a a n D a n a D e s a s e m e s t e r I I m e n j a d i p e r s y a r a t a n penyaluran D a n a Desa dari R K U D ke R K D tahap I tahun anggaran berikutnya. (6) L a p o r a n r e a l i s a s i p e n g g u n a a n D a n a D e s a d i s u s u n s e s u a i d e n g a n f o r m a t yang ditetapkan oleh Menteri. Pasal

23

Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana d i m a k s u d d a l a m P a s a l 2 2 a y a t (2), B u p a t i d a p a t menunda penyaluran D a n a Desa sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan D a n a Desa. Paragraf V I Pemantauan Dan Evaluasi Pasal

24

Bupati m e l a k u k a n p e m a n t a u a n dan evaluasi atas SiLPA D a n a

Desa.

Pasal 25 (1) D a l a m h a l p e m a n t a u a n d a n e v a l u a s i a t a s S i L P A D a n a D e s a s e b a g a i m a n a d i m a k s u d d a l a m P a s a l 2 4 d i t e m u k a n S i L P A D a n a D e s a l e b i h d a r i 3 0 % (tiga puluh perseratus), Bupati : a. m e m i n t a p e n j e l a s a n k e p a d a Kepala D e s a m e n g e n a i S i L P A D a n a D e s a tersebut; d a n / a t a u b. m e m i n t a a p a r a t p e n g a w a s fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan. (2) S i L P A D a n a D e s a l e b i h d a r i 3 0 % ( t i g a p u l u h p e r s e r a t u s ) s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1), d i h i t u n g d a r i D a n a D e s a y a n g d i t e r i m a D e s a p a d a tahun anggaran berjalan. (3) S i L P A D a n a D e s a w a j i b d i a n g g a r k a n k e m b a l i d a n d i g u n a k a n s e s u a i d e n g a n peruntukannya pada tahun anggaran berikutnya. Pasal 26 (1) B u p a t i d a p a t m e n u n d a p e n y a l u r a n D a n a D e s a , d a l a m h a l : a. K e p a l a D e s a t i d a k m e n y a m p a i k a n P e r a t u r a n D e s a m e n g e n a i A P B D e s a s e b a g a i m a n a d i m a k s u d d a l a m P a s a l 1 6 a y a t (2); b. t e r d a p a t S i L P A D a n a D e s a lebih d a r i 3 0 % (tiga p u l u h perseratus); dan/atau c. t e r d a p a t u s u l a n d a r i a p a r a t p e n g a w a s d a e r a h . (2) P e n y a l u r a n D a n a D e s a y a n g d i t u n d a s e b a g i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1) h u r u f a d i l a k u k a n setelah Kepala Desa m e n y a m p a i k a n Peraturan Desa mengenai A P B D e s a d a n realisasi penggunaan D a n a Desa semester II kepada Bupati. (3) P e n u n d a a n p e n y a l u r a n D a n a D e s a s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar SiLPA D a n a Desa t a h u n anggaran sebelumnya. (4) D a l a m h a l S i L P A D a n a D e s a l e b i h b e s a r d a r i j u m l a h D a n a D e s a y a n g a k a n disalurkan pada tahap I, m a k a penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan. (5) P e n u n d a a n p e n y a l u r a n D a n a D e s a s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (3) dilakukan sampai dengan penyaluran Dana Desa tahap II. (6) D a l a m h a l p e n u n d a a n p e n y a l u r a n D a n a D e s a s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1) b e r l a n g s u n g s a m p a i d e n g a n a k h i r t a h u n a n g g a r a n b e r j a l a n , B u p a t i melaporkan penundaan tersebut kepada Menteri Cq, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. (7) B u p a t i w a j i b menganggarkan kembali Dana Desa yang ditunda p e n y a l u r a n n y a s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (6) u n t u k d i p e r h i t u n g k a n dalam penyaluran pada taliun anggaran berikutnya. Pasal 27 (1) B u p a t i m e l a k u k a n p e m o t o n g a n p e n y a l u r a n D a n a D e s a d a l a m h a l s e t e l a h dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana d i m a k s u d d a l a m P a s a l 2 6 a y a t (3), m a s i h t e r d a p a t S i L P A D a n a D e s a l e b i h dari 3 0 % (tiga p u l u h per seratus) p a d a t a h u n a n g g a r a n berjalan. (2) P e m o t o n g a n p e n y a l u r a n D a n a D e s a s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya. (3) B u p a t i m e l a p o r k a n p e m o t o n g a n p e n y a l u r a n D a n a D e s a sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri cq. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. -12-

Bagian Kedua Pendapatan Desa Dari APBD ParagrafI Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Pasal 28 (1) P e m e r i n t a h k a b u p a t e n m e n g a l o k a s i k a n b a g i a n d a r i h a s i l p a j a k dan retribusi daerah kabupaten kepada Desa paling sedikit 1 0 % (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten. (2) P e n g a l o k a s i a n b a g i a n d a r i h a s i l p a j a k d a n r e t r i b u s i d a e r a h sebagaimana d i m a k s u d p a d a a y a t (1) d i l a k u k a n b e r d a s c i r k a n k e t e n t u a n : a. 6 0 % { e n a m p u l u h p e r s e r a t u s ) d i b a g i s e c a r a m e r a t a k e p a d a s e l u r u h Desa; dan b. 4 0 % ( e m p a t p u l u h p e r s e r a t u s ) d i b a g i s e c a r a p r o p o r s i o n a l r e a l i s a s i penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing. (3) P e n g a l o k a s i a n b a g i a n d a r i h a s i l p a j a k d a n r e t r i b u s i d a e r a h k a b u p a t e n k e p a d a D e s a s e b a g a i m a n a d i m a l c s u d p a d a a y a t (1) d i t e t a p k a n d e n g a n peraturan Bupati. (4) K e t e n t u a n m e n g e n a i t a t a c a r a p e n g a l o k a s i a n b a g i a n d a r i h a s i l p a j a k d a n retiibusi daerali kabupaten kepada Desa diatur dengan peraturan Bupati. Paragraf II Alokasi Dana Desa Pasal 29 (1) P e m e r i n t a h k a b u p a t e n mengalokasikan dalam A P B D alokasi dana desa setiap t a h u n anggaran. (2) A l o k a s i d a n a d e s a s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1) d i a l o k a s i k a n paling sedikit 1 0 % (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi k h u s u s . (3) A l o k a s i d a n a d e s a s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (2) d i b a g i k e p a d a setiap Desa dengan m e m p e r t i m b a n g k a n : a. k e b u t u h a n p e n g l i a s i l a n t e t a p k e p a l a D e s a d a n p e r a n g k a t D e s a ; b. j u m l a h p e n d u d u k D e s a , a n g k a k e m i s k i n a n D e s a , l u a s w i l a y a h D e s a , d a n tingkat k e s u l i t a n geografis Desa; c. p e l u n a s a n P a j a k B u m i D a n B a n g u n a n ; d a n d. j u m l a l i a n g g o t a B P D . (4) K e t e n t u a n mengenai pengalokasian alokasi dana desa sebagaimana d i m a k s u d p a d a a y a t (2) d a n p e m b a g i a n a l o k a s i d a n a d e s a k e p a d a setiap d e s a s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (3) d i a t u r d e n g a n p e r a t u r a n B u p a t i . (5) P e r a t u r a n b u p a t i s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (4) w a j i b d i s a m p a i k a n paling lambat bulan Oktober tahun anggaran berjalan kepada menteri yang menyelenggarakan u r u s a n pemerintahan dibidang keuangan dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang p e m e r i n t a h a n d a l a m negeri d a n menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintalian di bidang pembangunan desa, pembemgunan kawasan perdesaan, dan pemberdayaan masyarakat desa untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya.

-13-

(6) D a l a m h a l p e m e r i n t a h k a b u p a t e n t i d a k m e n g a l o k a s i k a n a l o k a s i d a n a d e s a paling sedikit 1 0 % (sepuluh perseratus) sebagaimana d i m a k s u d pada ayat (2), m e n t e r i y a n g m e n y e l e n g g a r a k a n u r u s a n pemerintahan dibidang keuangan dapat m e l a k u k a n p e n u n d a a n d a n / a t a u pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi dana alokasi k h u s u s yang seharusnya disalurkan ke Desa. (7) K e t e n t u a n m e n g e n a i t a t a c a r a p e n g a l o k a s i a n a l o k a s i d a n a d e s a d i a t u r dengan Peraturan Bupati. (8) K e t e n t u a n m e n g e n a i t a t a c a r a p e n u n d a a n d a n / a t a u p e m o t o n g a n d a n a perimbangan sebagaimana dimaksud pada a y a t (6) d i a t u r dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan u r u s a n pemerintahan di bidang keuangan yang ditetapkan setelah dikoordinasikan dengan menteri yang menyelenggarakan u m s a n pemerintahan dalam negeri d a n menteri yang menyelenggaralcan u m s a n p e m e r i n t a h a n di bidang p e m b a n g u n a n desa, p e m b a n g u n a n k a w a s a n perdesaan, d a n pemberdayaan m a s y a r a k a t desa. Paragraf III Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi D a n

APBD

Pasal 30 (1) P e m e r i n t a i i P r o v i n s i d a n K a b u p a t e n dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi m a u p u n A P B D kepada Desa. (2) B a n t u a n k e u a n g a n s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1) d a p a t b e r s i f a t u m u m dan khusus. (3) B a n t u a n k e u a n g a n y a n g b e r s i f a t u m u m s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (2) p e m n t u k a n d a n p e n g g u n a a n n y a d i s e r a h k a n s e p e n u h n y a k e p a d a D e s a penerima bantuan dalam rangka membantu pelalcsanaan tugas pemerintah daerah di Desa. (4) B a n t u a n k e u a n g a n y a n g b e r s i f a t k h u s u s s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (2) p e m n t u k a n d a n p e n g e l o l a a n n y a d i t e t a p k a n o l e h p e m e r i n t a h k a b u p a t e n dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdaj'-aan masyarakat. Pai'agraf I V Pendapatan Lain-Lain Pasal 31 (1) K e l o m p o k p e n d a p a t a n l a i n - l a i n t e r d i r i a t a s j e n i s H i b a h d a n S u m b a n g a n dari pihak ketiga yang tidak mengikat dan Lain-lain pendapatan Desa yang sah. (2) H i b a h d a n s u m b a n g a n d a r i p i h a k k e t i g a y a n g t i d a k m e n g i k a t s e b a g a i m a n a d i m a k s u d d a l a m a5'^at ( 1 ) a d a l a h p e m b e r i a n b e m p a u a n g . (3) L a i n - l a i n p e n d a p a t a n D e s a y a n g s a h s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1), antara Iain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga d a n b a n t u a n p e m s a h a a n y a n g berlokasi di desa.

-14-

Paragraf V Penyaluran Pendapatan Desa yang Bersumber Dari APBD Pasal 32 (1) P e n y a l u r a n a l o k a s i d a n a d e s a d a n b a g i a n d a r i h a s i l p a j a k d a e r a h d a n retribusi daerah k a b u p a t e n dari k a b u p a t e n ke Desa dilalcukan secara bertahap. (2) K e t e n t u a n l e b i h l a n j u t m e n g e n a i t a t a c a r a p e n y a l u r a n a l o k a s i d a n a d e s a dan Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten diatur dalam peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Menteri. (3) P e n y a l u r a n b a n t u a n k e u a n g a n y a n g b e r s u m b e r d a r i A n g g a r a n P e n d a p a t a n dan Belanja Daerah Provinsi dan A P B D ke Desa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan pertmdang-undangan. Bagian Ketiga Pencairan Anggaran Desa

Pencairan Anggaran Desa dalam kepala Desa dan bendahara Desa.

Pasal 33 rekening

kas

Desa

ditandatangani

oleh

BAB IV APBDesa Pasal 34 (1) R a n c a n g a n p e r a t u r a n D e s a t e n t a n g A P B D e s a d i s e p a k a t i b e r s a m a o l e h kepala Desa dan B P D paling lambat bulan Oktober t a h u n berjalan. (2) R a n c a n g a n p e r a t u r a n D e s a t e n t a n g A P B D e s a s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1) d i s a m p a i k a n o l e h k e p a l a D e s a k e p a d a b u p a t i m e l a l u i c a m a t p a l i n g l a m b a t 3 (tiga) h a r i s e j a k d i s e p a k a t i u n t u k d i e v a l u a s i . (3) B u p a t i d a p a t m e n d e l e g a s i k a n e v a l u a s i r a n c a n g a n p e r a t u r a n D e s a t e n t a n g APBDesa kepada camat. (4) P e r a t u r a n D e s a t e n t a n g A P B D e s a d i t e t a p k a n p a l i n g l a m b a t t a n g g a l 3 1 Desember t a h u n anggaran berjalan. Pasal 35 (1) A P B D e s a , t e r d i r i a t a s : a. P e n d a p a t a n D e s a ; b. B e l a n j a D e s a ; (2) (3) (4) (5) (6)

dan

c. P e m b i a j ^ a a n D e s a . Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada a j ^ a t (1) huruf a diklasifikasikan m e n u r u t kelompok dan jenis. B e l a n j a D e s a s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1) h u r u f b d i k l a s i f i k a s i k a n m e n u r u t kelompok, kegiatan, dan jenis. P e m b i a y a a n s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1) h u r u f c d i k l a s i f i k a s i k a n m e n u r u t kelompok dan jenis. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama BPD. S e s u a i d e n g a n h a s i l m u s y a w a r a h s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (5), Kepala Desa m e n e t a p k a n APBDesa setiap t a h u n dengan P e r a t u r a n Desa. -15-

(7) K e t e n t u a n m e n g e n a i Peraturan Bupati.

Pedoman

APBDesa

diatur

lebih

lanjut

dalam

Bagian Kesatu Pendapatan Desa Pasal 36 (1) P e n d a p a t a n D e s a s e b a g a i m a n a d i m a k s u d d a l a m P a s a l 3 5 a y a t { l ) h u r u f a , meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan h a k desa d a l a m 1 (satu) t a h u n anggaran y a n g t i d a k p e r l u dibayar k e m b a l i oleh desa. (2) P e n d a p a t a n D e s a s e b a g a i m a n a d i m a k s u d d a l a m P a s a l 3 5 a y a t (2) t e r d i r i atas kelompok: a. P A D e s a ; b. T r a n s f e r ; d a n c. P e n d a p a t a n l a i n - l a i n . (3) K e l o m p o k P A D e s a s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (2) h u r u f a , t e r d i r i atas jenis: a. H a s i l u s a h a ; b. H a s i l aset; c. S w a d a y a , p a r t i s i p a s i d a n G o t o n g r o y o n g ; d a n d. L a i n - l a i n P A D e s a , (4) H a s i l u s a h a d e s a s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (3) h u r u f a a n t a r a l a i n hasil B U M D e s a , t a n a h kas desa. (5) H a s i l a s e t s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (3) h u r u f b a n t a r a l a i n t a m b a t a n p e r a h u , pasar desa, tempat p e m a n d i a n u m u m , j a r i n g a n irigasi. (6) S w a d a y a , p a r t i s i p a s i d a n g o t o n g r o y o n g s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (3) h u r u f c a d a l a h m e m b a n g u n d e n g a n k e k u a t a n s e n d i r i y a n g m e l i b a t k a n peran serta m a s y a r a k a t berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang. (7) L a i n - l a i n P A D e s a s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (3) h u r u f d a n t a r a l a i n hasil p u n g u t a n desa, Pasal 37 (1) K e l o m p o k t r a n s f e r s e b a g a i m a n a d i m a k s u d d a l a m P a s a l 3 6 a y a t (2) h u r u f b , terdiri atas jenis: a. D a n a d e s a ; b. B a g i a n d a r i h a s i l p a j a k d a e r a h k a b u p a t e n d a n r e t r i b u s i d a e r a h ; c. A l o k a s i d a n a d e s a ; d. B a n t u a n K e u a n g a n d a r i a n g g a r a n p e n d a p a t a n d a n belanja daerah Provinsi; dan e. B a n t u a n K e u a n g a n A P B D . (2) B a n t u a n K e u a n g a n d a r i a n g g a r a n p e n d a p a t a n d a n b e l a n j a d a e r a h P r o v i n s i d a n A P B D s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1) h u r u f d d a n h u r u f e d a p a t bersifat u m u m d a n k h u s u s . (3) B a n t u a n K e u a n g a n b e r s i f a t k h u s u s s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a j ^ a t (2) dikelola dalam APBDesa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 7 0 % (tujuh p u l u h perseratus) dan paling b a n y a k 3 0 % (tiga p u l u h perseratus). (4) p e n d a p a t a n l a i n - l a i n s e b a g a i m a n a d i m a k s u d d a l a m P a s a l 3 6 a y a t (2) h u r u f 0 terdiri atas jenis: a. H i b a h d a n S u m b a n g a n d a r i p i h a k k e t i g a y a n g t i d a k m e n g i k a t ; d a n b. L a i n - l a i n p e n d a p a t a n D e s a y a n g s a h . -16-

Pasal 38 (1) P e n g e l o i a a n D a n a D e s a s e b a g a i m a n a d i m a k s u d d a l a m P a s a l 3 7 A y a t (1) h u r u f c, d a l a m A P B D d i i a k s a n a k a n s e s u a i d e n g a n k e t e n t u a n p e r a t u r a n perundang-undangan di bidang pengeloiaan keuangan daerah. (2) P e n g e l o i a a n D a n a D e s a d a l a m A P B D e s a d i i a k s a n a k a n s e s u a i dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengeloiaan keuangan Desa. Pasal 39 (1) H i b a h d a n s u m b a n g a n d a r i p i h a k k e t i g a y a n g t i d a k m e n g i k a t s e b a g a i m a n a d i m a k s u d d a l a m P a s a l 3 7 a y a t (4) h u r u f a a d a l a h p e m b e r i a n b e r u p a u a n g dari pihak ketiga. (2) L a i n - l a i n p e n d a p a t a n D e s a y a n g s a h s e b a g a i m a n a d i m a k s u d d a l a m P a s a l 3 7 a y a t (4) h u r u f b , a n t a r a l a i n p e n d a p a t a n s e b a g a i h a s i l k e r j a s a m a dengan pihak ketiga d a n b a n t u a n p e m s a h a a n yang berlokasi di desa. Pasal 40 (1) S e g a l a p u n g u t a n b a i k b e m p a u a n g , b e n d a d a n / a t a u b a r a n g y a n g s i f a t n y a m e m b e b a n i m a s y a r a k a t 3^ang d i l a k u k a n o l e h P e m e r i n t a h D e s a hams ditetapkan dengan Peraturan Desa. (2) J e n i s - j e n i s P u n g u t a n D e s a a n t a r a l a i n : a. p u n g u t a n y a n g b e r a s a l d a r i i u r a n s e s u a i d e n g a n m a t a p e n c a h a r i a n masj'arakat Desa berdasarkan kemampuan ekonomi; b. p u n g u t a n y a n g b e r a s a l d a r i p e m s a h a a n y a n g b e r a d a d i D e s a s e s u a i dengan klasifikasi; c. p u n g u t a n y a n g b e r a s a l d a r i t r a n s a k s i p e r a l i h a n h a k y a n g belum dipungut oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten sesuai Peraturan Pemndang-undangan; e. p u n g u t a n - p u n g u t a n l a i n y a n g d i t e t a p k a n l e b i h l a n j u t o l e h B u p a t i . (3) S e l a i n j e n i s - j e n i s p u n g u t a n s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (2) d a p a t d i l a k u k a n P i m g u t a n Desa u n t u k kegiatan sosial t e r t e n t u y a n g bersifat mendesak dengan Keputusan Kepala Desa atas persetujuan BPD. (4) D e s a d a p a t m e n e n t u k a n j e n i s - j e n i s h a s i l u s a h a d a n h a s i l a s e t s e n d i r i disesuaikan dengan potensi d a n k e m a m p u a n desa. (5) S w a d a y a a d a l a l i p e n d a p a t a n d e s a y a n g d i p e r o l e h d a r i k e m a m p u a n s u a t u kelompok masj-arakat dengan kesadaran d a n inisiatif sendiri u n t u k memenuhi kebutuhan jangka pendek m a u p u n jangka panjang yang dirasakan dalam masyarakat. (6) H a s i l p a r t i s i p a s i m a s y a r a k a t d a n g o t o n g - r o y o n g a d a l a h s u m b a n g c i n t e n a g a warga desa d a l a m b e n t u k kerjasama timbal balik yang bersifat sukarela dengan Pemerintah Desa u n t u k m e m e n u h i kebutuhan yang bersifat ensidental m a u p u n berkelangsungan dalam rangka meningkatkan kerja sama bersama. (7) K e t e n t u a n l e b i h l a n j u t m e n g e n a i p e n e r i m a a n p e n d a p a t a n d e s a d i a t u r dalam Peraturan Bupati. Pasal 41 S e l u m h pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa.

Bagian Kedua Belanja Desa Pasal 42 (1) B e l a n j a d e s a s e b a g a i m a n a d i m a k s u d d a l a m P a s a l 3 5 a y a t (1) h u r u f b , meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan k e w a j i b a n desa d a l a m 1 (satu) t a h u n a n g g a r a n y a n g t i d a k a k a n diperoleh p e m b a y a r a n n y a k e m b a l i oleh desa. (2) B e l a n j a d e s a s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1) d i p e r g u n a k a n d a l a m rangka m e n d a n a i penyelenggaraan kewenangan Desa. (3) B e l a n j a d e s a s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1) d i p r i o r i t a s k a n u n t u k m e m e n u h i k e b u t u h a n pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Pro\dnsi, d a n P e m e r i n t a h . (4) K e b u t u h a n p e m b a n g u n a n s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (3), t i d a k terbatas pada k e b u t u h a n primer, pelayanan dasar, lingkungan d a n pemberdayaan masyai'akat desa. Pasal 43 (1) B e l a n j a Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan: a. p a l i n g s e d i k i t 7 0 % ( t u j u h p u l u h p e r s e r a t u s ) d a r i j u m l a h a n g g a r a n belanja Desa digunalcan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan b. p a l i n g b a n y a k 3 0 % (tiga p u l u h p e r s e r a t u s ) d a r i j u m l a h a n g g a r a n b e l a n j a Desa digunakan untuk: 1. p e n g h a s i l a n t e t a p d a n t u n j a n g a n k e p a l a D e s a d a n p e r a n g k a t D e s a ; 2. operasional P e m e r i n t a h Desa; 3. t u n j a n g a n d a n operasional B a d a n P e r m u s y a w a r a t a n Desa; d a n 4. i n s e n t i f r u k u n tetangga d a n r u k u n warga. (2) P e r h i t u n g a n b e l a n j a D e s a s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1) d i l u a r pendapatan yang bersumber dari hasil pengeloiaan tanah bengkok atau sebutan lain. (3) H a s i l p e n g e l o i a a n t a n a h b e n g k o k a t a u s e b u t a n l a i n s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (2) d a p a t d i g u n a k a n u n t u k t a m b a h a n t u n j a n g a n k e p a l a D e s a d a n Perangkat Desa selain penghasilan tetap dan tunjangan kepada Desa s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1) h u r u f b a n g k a 1 . (4) K e t e n t u a n l e b i h l a n j u t m e n g e n a i h a s i l p e n g e l o i a a n t a n a h b e n g k o k a t a u s e b u t a n l a i n s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (2) d i a t u r d e n g a n p e r a t u r a n bupati. Pasal 44 (1) K l a s i f i k a s i B e l a n j a D e s a s e b a g a i m a n a d i m a k s u d d a l a m p a s a l 3 5 a y a t h u r u f b, terdiri a t a s k e l o m p o k : a. P e n y e l e n g g a r a a n P e m e r i n t a h a n D e s a ; b. P e l a k s a n a a n P e m b a n g u n a n D e s a ; c. P e m b i n a a n K e m a s y a r a k a t a n D e s a ; d. P e m b e r d a y a a n M a s y a r a k a t Desa; d a n e. B e l a n j a T a k T e r d u g a .

-18-

(1)

(2) K e l o m p o k b e l a x i j a s e b a g a i m a n a d i m a l c s u d p a d a a y a t (1) d i b a g i d a l a m kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa. (3) K e g i a t a n s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (2) t e r d i r i a t a s j e n i s b e l a n j a : a. P e g a w a i ; b. B a r a n g d a n J a s a ; d a n c. M o d a l . Pasal 45 (1) J e n i s b e l a n j a p e g a w a i s e b a g a i m a n a d i m a k s u d d a l a m P a s a l 4 4 a y a t (3) h u r u f a, d i a n g g a r k a n u n t u k p e n g e l u a r a n p e n g h a s i l a n tetap d a n t u n j a n g a n bagi Kepala Desa d a n Perangkat Desa serta t u n j a n g a n B P D . (2) B e l a n j a P e g a w a i s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a j ^ a t (1) d i a n g g a r k a n d a l a m kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan pembayaran penghasilan tetap d a n tunjangan. (3) B e l a n j a p e g a w a i s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (2) p e l a k s a n a a n n y a dibayarkan setiap b u l a n . Pasal 46 (1) B e l a n j a B a r a n g d a n J a s a s e b a g a i m a n a d i m a k s u d d a l a m P a s a l 4 4 a y a t (3) h u m f b digunakan u n t u k pengeluaran pembelian dan/atau pengadaan b a r a n g 3^ang n i l a i m a n f a a t n y a k u r a n g d a r i 1 2 ( d u a b e l a s ) b u l a n . ( 2 ) B e l a n j a b a r a n g d a n / a t a u j a s a s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a ayat ( 1 ) a n t a r a lain: a. a l a t t u l i s k a n t o r ; b. b e n d a pos; 0. bahan/material; d. p e m e l i h a r a a n ; e. cetak/penggandaan; f. s e w a k a n t o r d e s a ; g. s e w a p e r l e n g k a p a n d a n p e r a l a t a n k a n t o r ; h. m a k a n a n dan m i n u m a n rapat; i. p a k a i a n d i n a s d a n a t r i b u t n y a ; j. perjalanan dinas; k. u p a l i kerja; 1. h o n o r a r i u m n a r a s u m b e r / a h l i ; m . operasional Pemerintah Desa; n. operasional BPD; o. i n s e n t i f R u k u n T e t a n g g a / R u k u n W a r g a ; d a n p. p e m b e r i a n b a r a n g p a d a m a s y a r a k a t / k e l o m p o k m a s y a r a k a t . (3) I n s e n t i f R u k u n T e t a n g g a / R u k u n W a r g a s e b a g a i m a n a d i m a l c s u d p a d a a y a t (2) h u r u f o a d a l a h b a n t u a n u a n g u n t u k o p e r a s i o n a l l e m b a g a Rukun Tetangga/Rukun Warga dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan mas^^arakat desa. (4) P e m b e r i a n b a r a n g p a d a m a s y a r a k a t / k e l o m p o k m a s y a r a k a t sebagaimana d i m e d c s u d p a d a a y a t (2) h u m f p d i l a k u k a n u n t u k m e n u n j a n g p e l a k s a n a a n kegiatan. Pasal 47 Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa diatur dengan peraturan Bupati.

-19-

Pasal 48 ( 1 ) B e l a n j a M o d a l s e b a g a i m a n a d i m a k s u d d a l a m P a s a l 4 4 a y a t ( 3 ) h u r u f c, digunakan u n t u k pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang a t a u b a n g u n a n y a n g nilai m a n f a a t n y a lebih dari 12 (dua belas) bulan, (2) P e m b e l i a n d a n / a t a u p e n g a d a a n b a r a n g a t a u b a n g u n a n sebagaimana d i m a k s u d p a d a a y a t (1) d i g u n a k a n u n t u k k e g i a t a n penyelenggaraan kewenangan desa. Bagian Ketiga Pembiayaan Desa Pasal 49 (1) P e m b i a j - a a n D e s a s e b a g a i m a n a d i m a k s u d d a l a m P a s a l 3 5 a y a t (1) h u r u f c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan m a u p u n pada tahun-tahun anggaran berikutnya. (2) P e m b i a y a a n D e s a s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1) t e r d i r i a t a s kelompok: a. P e n e r i m a a n P e m b i a y a a n ; d a n b. P e n g e l u a r a n P e m b i a y a a n . (3) P e n e r i m a a n P e m b i a y a a n s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (2) h u r u f a , mencakup: a. S i L P A t a h u n s e b e l u m n y a ; b. P e n c a i r a n D a n a C a d a n g a n ; d a n c. H a s i l p e n j u a l a n k e k a y a a n d e s a y a n g d i p i s a h k a n . (4) S i L P A sebagaimana dimaksud pada a y a t (1) h u r u f a a n t a r a lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, d a n sisa d a n a kegiatan lanjutan. (5) S i l P A s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (4) m e r u p a k a n penerimaan pembiayaan yang digtmakan imtuk: a. m e n u t u p i defisit a n g g a r a n a p a b i l a r e a l i s a s i p e n d a p a t a n l e b i h k e c i l d a r i pada realisasi belanja; b. m e n d a n a i p e l a k s a n a a n k e g i a t a n l a n j u t a n ; d a n c. m e n d a n a i k e w a j i b a n l a i n n y a y a n g s a m p a i d e n g a n akhir tahun anggaran b e l u m diselesaikan. (6) P e n c a i r a n d a n a c a d a n g a n s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a j ^ a t (3) h u r u f b digunakan u n t u k menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Desa dcdam tahun anggaran berkenaan. (7) H a s i l p e n j u a l a n k e k a y a a n d e s a y a n g d i p i s a h k a n s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (3) h u r u f c d i g u n a k a n u n t u k m e n g a n g g a r k a n h a s i l p e n j u a l a n kekayaan desa yang dipisahkan. Pasal 50 (1) P e n g e l u a r a n P e m b i a y a a n s e b a g a i m a n a d i m a k s u d d a l a m P a s a l 4 9 a y a t (2) h u r u f b, t e r d i r i d a r i : a. P e m b e n t u k a n D a n a C a d a n g a n ; d a n b. P e n y e r t a a n M o d a l D e s a . (2) P e m e r i n t a h Desa dapat membentuk dana cadangan sebagaimana d i m a k s u d p a d a a.ya.t ( 1 ) h u r u f a u n t u k m e n d a n a i k e g i a t a n y a n g p e n j ^ e d i a a n dananj'-a t i d a k dapat sekaligus/sepenuhnya d i b e b a n k a n d a l a m satu t a h u n anggaran. -20-

(3) P e m b e n t u k a n d a n a c a d a n g a n sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan p e r a t u r a n desa. (4) P e r a t u r a n d e s a s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (3) p a l i n g s e d i k i t memuat: a. p e n e t a p a n t u j u a n p e m b e n t u k a n d a n a c a d a n g a n ; b. p r o g r a m d a n k e g i a t a n y a n g a k a n d i b i a y a i d a r i d a n a c a d a n g a n ; c. b e s a r a n d a n r i n c i a n t a h u n a n d a n a c a d a n g a n y a n g h a r u s d i a n g g a r k a n ; d. s u m b e r d a n a c a d a n g a n ; d a n e. t a h u n a n g g a r a n p e l a k s a n a a n d a n a c a d a n g a n . (5) P e m b e n t u k a n d a n a c a d a n g a n s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (2) d a p a t bersumber-dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah d i t e n t u k a n secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan. (6) P e m b e n t u k a n d a n a c a d a n g a n sebagaimana dimaksud pada ayat (1) h u r u f a ditempatkan pada rekening tersendiri. (7) P e n g a n g g a r a n d a n a c a d a n g a n t i d a k m e l e b i h i t a h u n a k h i r m a s a j a b a t a n Kepala Desa. Pasal 51 (1) D a l a m k e a d a a n d a r u r a t d a n / a t a u K e a d a a n L u a r B i a s a ( K L B ) , p e m e r i n t a h Desa dapat m e l a k u k a n belanja yang belum tersedia anggarannya. (2) K e a d a a n d a r u r a t d a n / a t a u K e a d a a n L u a r B i a s a ( K L B ) sebagaimana d i m a k s u d p a d a a y a t (1) m e r u p a k a n k e a d a a n y a n g s i f a t n y a t i d a k b i a s a atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak. (3) K e a d a a n d a r u r a t s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1) y a i t u a i n t a r a l a i n d i k a r e n a k a n bencana a l a m , sosial, k e r u s a k a n s a r a n a d a n prasarana. (4) K e a d a a n L u a r B i a s a ( K L B ) s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1) k a r e n a Keadaan Luar Biasa /wabah. (5) K e a d a a n d a r u r a t d a n K e a d a a n L u a r B i a s a ( K L B ) s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (3) d a n a y a t (4) d i t e t a p k a n d e n g a n K e p u t u s a n B u p a t i . (5) K e g i a t a n d a l a m k e a d a a n d a r u r a t s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (2) dianggarkan dalam belanja tidak terduga. BAB PENGELOLAAN

V KEUANGAN

DESA

Pasal 52 (1) P e n g e l o i a a n k e u a n g a n D e s a m e l i p u t i : a. p e r e n c a n a a n ; b. p e l a k s a n a a n ; c. p e n a t a u s a h a a n ; d a n d. pelaporan, (2) K e p a l a D e s a a d a l a h p e m e g a n g k e k u a s a a n p e n g e l o i a a n k e u a n g a n Desa s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1). (3) D a l a m m e l a k s a n a k a n k e k u a s a a n p e n g e l o i a a n k e u a n g a n D e s a s e b a g a i m a n a dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasakan sebagian k e k u a s a a n n y a kepada perangkat Desa. Pasal 53 (1) P e n y e l e n g g a r a a n kewenangan desa berdasarkan h a k asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa didanai oleh APBDesa. (2) P e n y e l e n g g a r a a n k e w e n a n g a n l o k a l b e r s k a l a d e s a s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a acyat ( 1 ) s e l a i n d i d a n a i o l e h A P B D e s a , j u g a d a p a t d i d a n a i o l e h -21-

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan APBD. (3) P e n y e l e n g g a r a a n kewenangan desa yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai oleh Anggaran Pendapatan d a n Belanja Negara. (4) D a n a a n g g a r a n p e n d a p a t a n d a n b e l a n j a n e g a r a s e b a g a i m a n a dimaksud p a d a a y a t (3) d i a l o k a s i k a n p a d a b a g i a n a n g g a r a n kementerian/lembaga dan disalurkan melalui pemerintah daerah kabupaten. (5) P e n y e l e n g g a r a a n kewenangan desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai oleh APBD. Pasal 54 Ketentuan lebih lanjut Peraturan Bupati.

mengenai

pengeloiaan

keuangan

Bagian Kesatu Perencanaan Keuangan

(1) (2) (3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

desa diatur

dalam

Desa

Pasal 55 Sekretaris Desa men3'-usun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada a y a t (2) d i s a m p a i k a n o l e h K e p a l a D e s a k e p a d a B P D u n t u k d i b a h a s d a n disepakati bersama. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (3) p a l i n g l a m b a t b u l a n O k t o b e r tahun berjalan. Pasal 56 Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa j^ang telah disepakati b e r s a m a s e b a g a i m a n a d i m a k s u d d a l a m P a s a l 5 5 a y a t (3) d i s a m p a i k a n o l e h K e p a l a D e s a k e p a d a B u p a t i m e l a l u i C a m a t p a l i n g l a m b a t 3 (tiga) h a r i s e j a k disepakati u n t u k dievaluasi. Bupati menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana d i m a k s u d pada ayat (l)paling l a m a 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. D a l a m hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas w a k t u s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (2) P e r a t u r a n D e s a t e r s e b u t b e r l a k u dengan sendirinya. D a l a m hal Bupati menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan u m u m dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling l a m a 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Pasal 57 (1) A p a b i l a h a s i l e v a l u a s i t i d a k d i t i n d a k l a n j u t i o l e h K e p a l a D e s a s e b a g a i m a n a d i m a k s u d d a l a m P a s a l 5 6 a y a t (4) d a n K e p a l a D e s a t e t a p m e n e t a p k a n Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati. (2) P e m b a t a l a n Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. (3) D a l a m h a l P e m b a t a l a n s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (2) K e p a l a D e s a -22-

hanya dapat m e l a k u k a n pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraa n Pemerintah Desa. (4) K e p a l a D e s a m e m b e r h e n t i k a n p e l a k s a n a a n P e r a t u r a n D e s a P a l i n g l a m a 7 ( t u j u h ) h a r i k e r j a s e t e l a h p e m b a t a l a n s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (3) dan selanjutnya Kepala Desa bersama B P D mencabut peraturan desa dimaksud. Pasal 58 (1) B u p a t i d a p a t m e n d e l e g a s i k a n e v a l u a s i R a n c a n g a n P e r a t u r a n D e s a t e n t a n g APBDesa kepada Camat. (2) C a m a t m e n e t a p k a n h a s i l e v a l u a s i R a n c a n g a n A P B D e s a sebagaimana d i m a k s u d p a d a ayat ( 1 ) p a l i n g l a m a 2 0 ( d u a p u l u h ) h a r i k e r j a s e j a k diterunanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. (3) D a l a m h a l C a m a t t i d a k m e m b e r i k a n h a s i l e v a l u a s i d a l a m b a t a s w a k t u s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (2) P e r a t u r a n D e s a t e r s e b u t b e r l a k u dengan sendirinya. (4) D a l a m h a l C a m a t m e n y a t a k a n h a s i l e v a l u a s i R a n c a n g a n P e r a t u r a n D e s a tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan u m u m dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling l a m a 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. (5) A p a b i l a h a s i l e v a l u a s i t i d a k d i t i n d a k l a n j u t i o l e h K e p a l a D e s a s e b a g a i m a n a d i m a k s u d a y a t (4) d a n K e p a l a D e s a t e t a p m e n e t a p k a n Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati. (6) K e t e n t u a n l e b i h l a n j u t m e n g e n a i p e n d e l e g a s i a n evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat diatur dalam Peraturan Bupati. Bagian Kedua Pelaksanaan Keuangan

Desa

Pasal 59 (1) S e m u a p e n e r i m a a n d a n p e n g e l u a r a n d e s a d a l a m r a n g k a p e l a k s a n a a n k e w e n a n g a n desa d i i a k s a n a k a n melalui rekening k a s desa. (2) S e m u a p e n e r i m a a n d a n p e n g e l u a r a n d e s a s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1) h a r u s d i d u k u n g o l e h b u k t i y a n g l e n g k a p d a n s a h . Pasal 60 (1) P e m e r i n t a h d e s a d i l a r a n g m e l a k u k a n p u n g u t a n s e b a g a i p e n e r i m a a n d e s a selain yang ditetapkan dalam peraturan desa. (2) B e n d a h a r a d a p a t m e n j d m p a n u a n g d a l a m K a s D e s a p a d a j u m l a h t e r t e n t u d a l a m r a n g k a m e m e n u h i k e b u t u h a n operasional p e m e r i n t a h desa. (3) P e n g a t u r a n j u m l a h u a n g d a l a m k a s d e s a s e b a g a i m a n a d i m a k s u d pada a y a t (2) d i t e t a p k a n d a l a m P e r a t u r s m B u p a t i . Pasal 6 1 (1) P e n g e l u a r a n d e s a y a n g m e n g a k i b a t k a n b e b a n A P B D e s a tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa. (2) P e n g e l u a r a n d e s a s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1) t i d a k t e r m a s u k u n t u k belanja pegawai yang bersifat mengikat d a n operasional perkantoran yang ditetapkan d a l a m peraturan kepala desa. (3) P e n g g u n a a n biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian -23-

Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala

Desa.

Pasal 62 (1) P e l a k s a n a K e g i a t a n m e n g a j u k a n p e n d a n a a n u n t u k m e l a k s a n a k a n k e g i a t a n harus disertai dengan d o k u m e n antara lain Rencana Anggaran Biaya. (2) R e n c a n a A n g g a r a n B i a y a s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1) d i v e r i f i k a s i oleh Sekretaris Desa d a n di s a h k a n oleh Kepala Desa. (3) P e l a k s a n a K e g i a t a n b e r t a n g g u n g j a w a b terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggLmgjawaban pelaksanaan kegiatan di desa. Pasal 63 (1) B e r d a s a r k a n r e n c a n a a n g g a r a n b i a y a s e b a g a i m a n a d i m a k s u d d a l a m P a s a l 6 2 a y a t (1) p e l a k s a n a k e g i a t a n m e n g a j u k a n S u r a t P e r m i n t a a n P e m b a y a r a n (SPP) k e p a d a K e p a l a D e s a . (2) S u r a t P e r m i n t a a n P e m b a y a r a n ( S P P ) s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1) tidak boleh dilalcukan sebelum barang dan/atau jasa diterima. Pasal 64 P e n g a j u a n S u r a t P e r m i n t a a n P e m b a y a i ' a n (SPP) s e b a g a i m a n a P a s a l 6 3 ayat ( 1 ) t e r d i r i a t a s : a. S u r a t P e r m i n t a a n P e m b a y a r a n (SPP); b. P e r n y a t a a n t a n g g u n g j a w a b b e l a n j a ; d a n c. L a m p i r a n b u k t i t r a n s a k s i .

dimaksud dalam

Pasal 65 (1) D a l a m p e n g a j u a n p e l a k s a n a a n p e m b a y a r a n s e b a g a i m a n a d i m a k s u d d a l a m Pasal 64, Sekretaris Desa berkewajiban untuk: a. m e n e l i t i k e l e n g k a p a n permintaan pembayaran di ajukan oleh pelaksana kegiatan; b. m e n g u j i k e b e n a r a n p e r h i t u n g a n t a g i h a n a t a s b e b a n A P B d e s y a n g tercantum dalam permintaan pembayaran; c. m e n g u j i k e t e r s e d i a n d a n a u n t u k k e g i a t a n d i m a k s u d ; d a n d. m e n o l a k p e n g a j u a n p e r m i n t a a n p e m b a y a r a n o l e h p e l a k s a n a k e g i a t a n apabila tidak m e m e n u h i persyaratan yang ditetapkan. (2) B e r d a s a r k a n S u r a t P e r m i n t a a n P e m b a y a r a n ( S P P ) y a n g t e l a h d i v e r i f i k a s i Sekretaris Desa sebagaimana d i m a k s u d p a d a a y a t (1), K e p a l a Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembaj^aran. (3) P e m b a y a r a n y a n g t e l a h d i l a l c u k a n s e b a g a i m a n a p a d a a y a t (2) s e l a n j u t n y a bendahara m e l a k u k a n pencatatan pengeluaran. Pasal 66 B e n d a h a r a desa sebagai w a j i b p u n g u t p a j a k p e n g h a s i l a n (PPh) d a n p a j a k lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 67 (1) P e r u b a h a n P e r a t u r a n D e s a t e n t a n g A P B D e s a d a p a t d i l a k u k a n a p a b i l a terjadi: a. k e a d a a n y a n g m e n y e b a b k a n h a m s d i l a k u k a n p e r g e s e r a n a n t a r j e n i s belanja; -24-

b. k e a d a a n y a n g m e n y e b a b k a n S i l P A t a h u n s e b e l u m n y a h a r u s d i g u n a k a n dalam t a h u n berjalan; c. t e r j a d i p e n a m b a h a n d a n / a t a u p e n g u r a n g a n d a l a m p e n d a p a t a n d e s a pada t a h u n berjalan; dan/atau d. terjadi p e r i s t i w a k h u s u s , seperti b e n c a n a a l a m , k r i s i s politik, k r i s i s ekonomi, d a n / a t a u k e r u s u h a n sosial y a n g berkepanjangan; e. p e r u b a l i a n m e n d a s a r a t a s k e b i j a k a n P e m e r i n t a h d a n Pemerintah Daerah. (2) P e r u b a h a n A P B D e s a h a n y a d a p a t d i l a k u k a n 1 ( s a t u ) k a l i d a l a m 1 ( s a t u ) tahun anggaran. (3) T a t a c a r a p e n g a j u a n p e r u b a h a n A P B D e s a a d a l a h s a m a d e n g a n t a t a c a r a penetapan APBDesa. Pasal 68 (1) D a l a m h a l B a n t u a n k e u a n g a n d a r i A P B D P r o v i n s i d a n A P B D s e r t a h i b a h dan b a n t u a n pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa disalurkan setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa, perubahan diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan APBDesa. (2) P e r u b a h a n A P B D e s a s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a j ^ a t (1) d i i n f o r m a s i k a n kepada BPD. Bagian Ketiga Penatausahaan Keuangan

(1) (2)

(3) (4)

Desa

Pasal 69 Penatausahaan d i l a k u k a n oleh Bendaliara Desa. B e n d a h a r a Desa wajib m e l a k u k a n pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta m e l a k u k a n t u t u p b u k u setiap a k h i r b u l a n secara tertib. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungj awaban. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada aj^at (3) d i s a m p a i k a n setiap b u l a n kepada Kepala Desa d a n paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 70 Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran P a s a l 6 9 a y a t (2), m e n g g u n a k a n : a. b u k u k a s u m u m ; b. b u k u K a s P e m b a n t u P a j a k ; d a n c. b u k u B a n k .

sebagaimana

dimaksud

dalam

Bagian Keempat Pelaporan Keuangan Desa Pasal 71 laporan realisasi

(1) K e p a l a D e s a m e n y a m p a i k a n pelaksanaan APBDesa kepada Bupati, berupa: a. l a p o r a n s e m e s t e r p e r t a m a ; d a n b. l a p o r a n s e m e s t e r a k h i r t a h u n . (2) L a p o r a n s e m e s t e r p e r t a m a s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1) h u r u f a berupa laporan realisasi APBDesa. (3) L a p o r a n r e a l i s a s i p e l a k s a n a a n A P B D e s a s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t -25-

(1} h u r u f a d i s a m p a i k a n p a l i n g l a m b a t p a d a a k h i r b u l a n J u l i t a h u n berjalan, (4) L a p o r a n s e m e s t e r a k h i r t a h u n s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1) h u r u f b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Bagian Kelima Pertanggungjawaban Keuangan Desa Pasal 72 (1) K e p a l a D e s a menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan A P B D e s a kepada B u p a t i setiap a k h i r t a h u n anggaran. (2) L a p o r a n p e r t a n g g u n g j a w a b a n r e a l i s a s i p e l a k s a n a a n A P B D e s a sebagaimana d i m a k s u d p a d a a y a t (1) t e r d i r i d a r i p e n d a p a t a n , b e l a n j a , d a n p e m b i a y a a n . (3) L a p o r a n p e r t a n g g u n g j a w a b a n r e a l i s a s i p e l a k s a n a a n A P B D e s a sebagaimana d i m a k s u d p a d a a y a t (2) d i t e t a p k a n d e n g a n P e r a t u r a n D e s a . (4) P e r a t u r a n Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi p e l a k s a n a a n A P B D e s a s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (3) d i l a m p i r i : a. f o r m a t L a p o r a n P e r t a n g g u n g j a w a b a n Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan; b. f o r m a t L a p o r a n K e k a y a a n M i l i k D e s a per 3 1 D e s e m b e r T a h u n A n g g a r a n berkenaan; dan c. f o r m a t L a p o r a n P r o g r a m P e m e r i n t a h d a n P e m e r i n t a h D a e r a h y a n g m a s u k ke desa. Pasal 73 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana d i m a k s u d d a l a m p a s a l 7 2 a y a t (1) m e r u p a k a n b a g i a n t i d a k t e r p i s a h k a n d a r i laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Pasal 74 (1) L a p o r a n r e a l i s a s i d a n l a p o r a n p e r t a n g g u n g j a w a b a n r e a l i s a s i p e l a k s a n a a n APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis d a n dengan media informasi yang m u d a h diakses oleh masyarakat. (2) M e d i a i n f o r m a s i s e b a g a i m a n a d i m a l c s u d p a d a a y a t (1) a n t a r a l a i n p a p a n p e n g u m u m a n , radio komunitas, dan media informasi lainnya. Pasal 75 (1) L a p o r a n r e a l i s a s i d a n l a p o r a n p e r t a n g g u n g j a w a b a n r e a l i s a s i p e l a k s a n a a n A P B D e s a s e b a g a i m a n a d i m a k s u d d a l a m P a s a l 7 1 a y a t (1} d i s a m p a i k a n kepada Bupati melalui Camat. (2) L a p o r a n p e r t a n g g u n g j a w a b a n r e a l i s a s i p e l a k s a n a a n A P B D e s a sebagaimana d i m a k s u d p a d a aj^at (1), d i s a m p a i k a n p a l i n g l a m b a t 1 ( s a t u ) b u l a n s e t e l a h akhir tahun anggaran berkenaan. Pasal 76 Format Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, B u k u Pembantu Kas K e g i a t a n , R e n c a n a A n g g a r a n Bia3^a d a n S u r a t P e r m i n t a a n P e m b a y a r a n s e r t a Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa pada semester pertama dan semester akhir tahun serta Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana d i m a k s u d d a l a m P a s a l 5 5 P a s a l 6 2 a y a t (1) d a n (3), P a s a l 6 4 h u r u f a d a n h u r u f b , P a s a l 7 1 d a n P a s a l 7 2 t e r c a n t u m d a l a m L a m p i r a n 3^ang m e r u p a k a n b a g i a n t i d a k terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. -26-

Pasal 77 Ketentuan mengenai tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban D a n a Desa dari anggaran pendapatan d a n belanja negara, alokasi d a n a desa d a n bagi hasil pajak dan retribusi daerah diatur lebih lanjut dengan PeraturanBupati. Pasal 78 Ketentuan lebih lanjut mengenai pengeloiaan keuangan Desa diatur dalam Peraturan Bupati. Bagian Keenam Pembinaan D a n Pengawasan Pengeloiaan Keuangan Desa

Pemerintaii Kabupaten wajib pengeloiaan k e u a n g a n desa.

Pasal 79 membina

dan

mengawasi

pelaksanaan

BAB VI ASET DESA

(1)

(2)

(3) (4) (5)

(6)

Pasal 80 Aset Desa dapat berupa t a n a h kas Desa, t a n a h ulayat, pasar Desa, pasar hewan, t a m b a t a n perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, h u t a n milik Desa, m a t a air milik Desa, pemandian u m u m , dan aset l a i n n y a milik Desa. A s e t l a i n n y a m i l i k D e s a s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1) a n t a r a l a i n : a. k e k a y a a n D e s a y a n g dibeli a t a u d i p e r o l e h a t a s b e b a n Anggaran Pendapatan d a n Belanja Negara, Anggaran Pendapatan d a n Belanja Daerah Provinsi, APBD, serta APBDesa; b. k e k a y a a n D e s a y a n g d i p e r o l e h d a r i h i b a h d a n s u m b a n g a n a t a u y a n g sejenis; c. k e k a y a a n Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. hasil k e r j a s a m a Desa; d a n e. k e k a y a a n D e s a y a n g b e r a s a l d a r i p e r o l e h a n l a i n n y a y a n g s a h . Kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerali berskala lokal Desa yang ada di Desa dapat dihibahkan kepemilikannyakepada Desa. Kekayaan milik Desa yang berupa t a n a h disertifikatkan atas n a m a Pemerintah Desa. Kekayaan milik Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah dikemhalikan kepada Desa, kecuali y a n g s u d a h d i g u n a k a n u n t u k fasilitas umum. B a n g u n a n milik Desa harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan d a n d i t a t a u s a h a k a nsecara tertib.

Pasal 8 1 (1) A s e t d e s a s e b a g a i m a n a d i m a k s u d d a l a m P a s a l 8 0 m e n j a d i m i l i k d e s a . (2) A s e t d e s a s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1) d i b u k t i k a n d e n g a n d o k u m e n k e p e m i l i k a n y a n g s a h atas n a m a desa.

-27-

PENGELOLAAN

B A B \ni KEKAYAAN MILIK

DESA

Bagian Kesatu U m u m Pasal 82 (1) P e n g e l o i a a n kekayaan milik Desa diiaksanakan berdasarkan asas kepentingan u m u m , fungsional, kepastian h u k u m , k e t e r b u k a a n , efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, d a n kepastian nilai ekonomi. (2) P e n g e l o i a a n kekayaan milik Desa dilakukan untuk meningkatkan k e s e j a h t e r a a n d a n tai-af h i d u p m a s y a r a k a t D e s a serta m e n i n g k a t k a n pendapatan Desa. (3) B i a y a p e n g e l o i a a n K e k a y a a n D e s a d i b e b a n k a n p a d a A P B D e s a . (4) P e n g e l o i a a n k e k a y a a n m i l i k D e s a s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (2) dibahas oleh Kepala Desa bersama B P D berdasarkan tata cara pengeloiaan kekayaan milik Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati, Pasal 83 (1) K e k a y a a n m i l i k D e s a d i b e r i k o d e b a r a n g d a l a m r a n g k a p e n g a m a n a n . (2) K e k a y a a n m i l i k D e s a d i l a r a n g d i s e r a l i k a n a t a u d i a l i h k a n k e p a d a p i h a k l a i n sebagai pembaj'-aran tagihan atas Pemerintah Desa. (3) K e k a y a a n m i l i k D e s a d i l a r a n g d i g a d a i k a n a t a u d i j a d i k a n j a m i n a n u n t u k mendapatkan pinjaman. Pasal 84 (1) P e n g e l o i a a n k e k a y a a n m i l i k D e s a m e r u p a k a n r a n g k a i a n k e g i a t a n m u l a i dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kekayaan milik Desa. (2) P e r e n c a n a a n k e b u t u h a n k e k a y a a n d e s a d i s u s u n d a l a m r e n c a n a k e r j a d a n APBDesa setelah m e m p e r h a t i k a n ketersediaan barang milik Desa yang ada. Bagian Kedua Tata Cara Pengeloiaan Kekayaan Milik

Desa

Pasal 85 sebagai pemegang kekuasaan pengeloiaan

(1) K e p a l a D e s a Desa. (2) D a l a m m e l a l c s a n a l c a n kepala Desa dapat perangkat Desa.

(1) P e n g e l o i a a n masyarakat (2) P e n g e l o i a a n berpedoman

kekayaan

milik

k e k u a s a a n s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a ayat ( 1 ) , menguasakan sebagian kekuasaannya kepada

Pasal 86 kekayaan milik Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan Desa dan m e n i n g k a t k a n pendapatan Desa. kekayaan milik Desa diatur dengan peraturan Desa dengan pada Peraturan Daerah.

Pasal 87 (1) P e n g e l o i a a n k e k a y a a n m i l i k D e s a y a n g b e r k a i t a n d e n g a n p e n a m b a h a n -28-

dan

pelepasan aset ditetapkan dengan peraturan Desa sesuai dengan kesepakatan m u s y a w a r a h Desa. (2) K e k a y a a n m i l i k p e m e r i n t a h d a e r a h b e r s k a l a l o k a l D e s a d a p a t d i h i b a h k a n sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 88 F a s i l i t a s u m u m s e b a g a i m a n a d i m a k s u d d a l a m P a s a l 8 0 a y a t (5) fasilitas u n t u k k e p e n t i n g a n u m u m .

(1) P e n g e l o i a a n k e k a y a a n d e s a sebagai S u m b e r Pendapatan (2) B i a y a p e n g e l o i a a n K e k a y a a n (3) H a s i l p e n g e l o i a a n k e k a y a a n

Pasal 89 dilakukan oleh Pemerintah Desa dan hasilnya Desa dan ditetapkan melalui APBDesa. Desa dibebankan pada APBDesa, desa wajib disetor ke Kas Desa.

Pasal 90 Ketentuan lebih lanjut mengenai pengeloiaan dengan Peraturan Bupati.

PENGADAAN,

merupakan

PEMANFAATAN,

kekayaan

B A B VIII DAN PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu Pengadaan Kekayaan

milik

Desa

KEIiAYAAN

diatur

DESA

Desa

Pasal 9 1 (1) K e k a y a a n D e s a d a p a t b e r a s a l d a r i : a. m e m a n f a a t k a n t a n a h n e g a r a a t a u b e k a s t a n a h h a k a d a t m e l a l u i permohonan hak; b. pembelian; c. m e m b a n g u n b a n g u n a n m i l i k d e s a ; d. p e m b e r i a n a t a u b a n t u a n d a r i P e m e r i n t a h P r o v i n s i ; e. p e m b e r i a n a t a u b a n t u a n d a r i P e m e r i n t a h K a b u p a t e n ; f. p e m b e r i a n a t a u s u m b a n g a n , h i b a h , w a k a f d a r i m a s y a r a k a t b a i k berupa barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak; g. c a r a - c a r a l a i n y a n g s a h . (2) K e k a y a a n d e s a s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1) m e n j a d i m i l i k D e s a . Bagian Kedua P e m a n f a a t a n Keka3^aan

Desa

Pasal 92 Jenis P e m a n f a a t a n Keka3^aan Desa berupa : a. sewa; b. p i n j a m p a k a i ; c. k e r j a s a m a p e m a n f a a t a n ; d. b a n g u n s e r a h g u n a d a n b a n g u n g u n a s e r a h ; Pasal 93 (1) P e m a n f a a t a n K e k a \ ' a a n D e s a b e r u p a s e w a s e b a g a i m a n a d i m a k s u d d a l a m Pasal 92 h u r u f a d i l a k u k a n atas dasar: a. m e n g u n t u n g k a n D e s a ; b. j a n g k a w a k t u p a l i n g l a m a 3 (tiga) t a h u n s e s u a i d e n g a n j e n i s k e k a y a a n desa dan dapat diperpanjang; dan -29-

c.

penetapan tarif sewa ditetapkan dengan K e p u t u s a n Kepala setelah mendapat persetujuan BPD; (2) S e w a s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1) d i l a k u k a n d e n g a n perjanjian sewa menyewa, yang sekurang-kurangnj^a memuat: a. p i h a k - p i h a k y a n g t e r i k a t d a l a m p e r j a n j i a n ; b. o b y e k p e r j a n i j i a n s e w a m e n y e w a ; 0. jangka w a k t u ; d. h a k d a n k e w a j i b a n p a r a p i h a k ; e. p e n y e l e s a i a n p e r s e l i s i h a n ; f. k e a d a a n d i l u a r k e m a m p u a n p a r a p i h a k ( f o r c e m a j e u r e ) ; d a n g. p e n i n j a u a n p e l a k s a n a a n p e r j a n j i a n .

(1)

(2) (3)

(4) (5)

Desa surat

Pasal 94 Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 h u r u f b hanya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa. P i n j a m p a k a i s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1) k e c u a l i t a n a h d a n bangunan. Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud p a d a a y a t (1) d a n a y a t (2) d i i a k s a n a k a n o l e h K e p a l a D e s a s e t e l a h m e n d a p a t persetujuan BPD. Jangka w a k t u pinjam pakai paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang. Pinjam pakai dilakukan dengan surat perjanjian pinjam pakai yang sekurang-kurangnya memuat: a. p i h a k - p i h a k y a n g t e r i k a t d a l a m p e r j a n j i a n ; b. o b y e k p e r j a n i j i a n p i n j a m p a k a i ; c. j a n g k a w a k t u ; d. h a k d a n k e w a j i b a n p a r a p i h a k ; e. p e n y e l e s a i a n p e r s e l i s i h a n ; f. k e a d a a n d i l u a r k e m a m p u a n p a r a p i h a k ( f o r c e m a j e u r e ) ; d a n g. p e n i n j a u a n p e l a k s a n a a n p e r j a n j i a n .

Pasal 95 (1) P e m a n f a a t a n K e k a y a a n D e s a b e r u p a s e b a g a i m a n a d i m a k s u d d a l a m P a s a l 92 H u r u f c d i l a k u k a n atas dasar: a. m e n g o p t i m a l k a n d a y a gLina d a n h a s i l g u n a k e k a y a a n D e s a ; b. m e n i n g k a t k a n p e n d a p a t a n d e s a ; (2) K e r j a s a m a p e m a n f a a t a n K e k a j - a a n D e s a s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1) t e r h a d a p t a n a h d a n / a t a u b a n g u n a n d i t e t a p k a n d e n g a n Keputusan Bupati. (3) K e r j a s a m a P e m a n f a a t a n K e k a y a a n D e s a d i i a k s a n a k a n d e n g a n k e t e n t u a n sebagai berikut: a. t i d a k t e r s e d i a a t a u t i d a k c u k u p t e r s e d i a d a n a d a l a m A P B D e s u n t u k m e m e n u h i biaya operasional /pemeliharaan/perbaikan Kekayaan Desa; b. p e n e t a p a n m i t r a k e r j a s a m a p e m a n f a a t a n b e r d a s a r k a n musyawarah mufakat antara Kepala Desa dan BPD; c. d i t e t a p k a n o l e h K e p a l a D e s a s e t e l a h m e n d a p a t p e r s e t u j u a n B P D ; d. t i d a k d i b o l e h k a n m e n g g a d a i k a n / m e m i n d a h t a n g a n k a n kepada pihak lain; d a n e. j a n g k a w a k t u p a l i n g l a m a 3 ( t i g a ) t a h u n s e s u a i d e n g a n j e n i s k e k a y a a n desa dan dapat diperpanjang. (4) K e r j a s a m a p e m a n f a a t a n K e k a j - a a n D e s a d i l a k u k a n d e n g a n s u r a t p e r j a n j i a n -30-

kerjasama sekurang-kurangnya memuat: a. P i h a k - p i h a k y a n g t e r i k a t d a l a m p e r j a n j i a n ; b. O b y e k p e r j a n j i a n p i n j a m p a k a i ; c. J a n g k a w a k t u ; d. H a k d a n k e w a j i b a n p a r a p i h a k ; e. P e n y e l e s a i a n p e r s e l i s i h a n ; f. K e a d a a n d i l u a r k e m a m p u a n p a r a p i h a k ( f o r c e m a j e u r e ) ; g. P e n i n j a u a n p e l a k s a n a a n p e r j a n j i a n .

dan

Pasal 96 Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa bangun serah guna dan bangun guna serah sebagaimana d i m a k s u d d a l a m Pasal 92 h u r u f d d i l a k u k a n atas dasar: a. P e m e r i n t a h Desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan desa u n t u k kepentingan pelayanan u m u m ; b. t i d a k t e r s e d i a d a n a d a l a m A n g g a r a n P e n d a p a t a n B e l a n j a D e s a untuk penyediaan b a n g u n a n d a n fasilitas; Pasal 97 (1) H a s i l p e m a n f a a t a n k e k a y a a n D e s a s e b a g a i m a n a d i m a k s u d d a l a m P a s a l 9 1 , Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, dan Pasal 96 m e r u p a k a n penerimaan/pendapatan Desa. (2) P e n e r i m a a n d e s a s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1) w a j i b s e l u r u h n y a disetorkan pada rekening Desa.

(1)

(2)

(3) (4) (5)

Pasal 98 Kekayaan Desa yang berupa tanah Desa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan h a k kepemilikan kepada pihak lain, kecuali diperlukan u n t u k kepentingan u m u m . Pelepasan h a k kepemilikan tanah desa sebagaimana d i m a k s u d pada ayat (1) d i l a k u k a n setelah mendapat ganti rugi sesuai harga yang m e n g u n t u n g k a n desa dengan m e m p e r h a t i k a n harga pasar d a n Nilai dual Objek Pajak (NJOP). Penggantian ganti rugi berupa uang harus digunakan u n t u k membeli tanah lain yang lebih baik dan d i u t a m a k a n berlokasi di Desa setempat. Pelepasan h a k kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d i t e t a p k a n d e n g a n P e r a t u r a n D e s a . P e r a t u r a n D e s a s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (4) d i t e r b i t k a n s e t e l a h m e n d a p a t p e r s e t u j u a n B P D d a n m e n d a p a t ijin tertulis dari B u p a t i d a n Gubernur. Bagian Ketiga Pengembangan Kekayaan

Desa

Pasal 99 (1) P e m e r i n t a h Desa dengan persertujuan BPD dapat melakukan pengembangan kekayaan desa melalui APBDesa atau kerjasama dengan pihak ketiga. (2) P e n g e m b a n g a n kekayaan desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diiaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pasal

100

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan, pemanfaatan dan kekayaan milik Desa diatur dengan Peraturan Bupati. -31-

pengembangan

BAB IX PELAPORAN KEKAYAAN

DESA

Pasal 101 (1) K e p a l a D e s a m e n y a m p a i k a n l a p o r a n h a s i l p e n g e l o i a a n k e k a y a a n d e s a kepada B u p a t i m e l a l u i C a m a t setiap akhir t a h u n anggaran d a n / a t a u sewaktu-waktu apabila diperlukan. (2) L a p o r a n h a s i l p e n g e l o i a a n k e k a y a a n d e s a s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1) m e r u p a k a n b a g i a n d a r i l a p o r a n p e r t a n g g u n g j a w a b a n p e l a k s a n a a n APBDesa. Pasal 102 Ketentuan lebih lanjut Peraturan Bupati.

mengenai

pelaporan kekayaan Desa

diatur

B A B X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEKAYAAN

dengan

DESA

Pasal 103 (1) B u p a t i m e l a k u k a n p e m b i n a a n d a n p e n g a w a s a n p e n g e l o i a a n K e k a y a a n Desa. (2) P e m b i n a a n s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1) d e n g a n m e n e t a p k a n kebijakan teknis pengeloiaan dan melindungi Kekayaan Desa. (3) B u p a t i m e l a k u k a n p e n g a w a s a n p e n g e l o i a a n k e k a y a a n d e s a m e l a l u i a u d i t yang dilakukanoleh Inspektorat Kabupaten selaku Aparat Pengawas Intern P e m e r i n t a h (APIP). BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 104 (1) K e k a y a a n D e s a s e b a g a i a k i b a t d a r i p e n g g a b u n g a n D e s a , m a k a K e k a y a a n Desa dari Desa yang digabung diserahkan menjadi milik Desa baru. (2) P e n y e r a h a n K e k a y a a n D e s a s e b a g a i m a n a dimak:sud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang ditanda tangani oleh masing-masing Kepala Desa dan B P D bersangkutan dan diketahui oleh Bupati. Pasal 105 (1) P e m b a g i a n K e k a y a a n D e s a s e b a g a i a k i b a t p e m e k a r a n D e s a , d i i a k s a n a k a n berdasarkan musj^awarah antar Desa; (2) P e m b a g i a n K e k a y a a n D e s a s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1) d i f a s i l i t a s i oleh Camat; (3) D a l a m h a l h a s i l m u s y a w a r a h y a n g d i f a s i l i t a s i o l e h C a m a t s e b a g a i m a n a d i a m k s u d a y a t (2) t i d a k t e r c a p a i , p e m b a g i a n K e k a j ^ a a n D e s a d i t e t a p k a n dengan keputusanBupati. (4) K e p u t u s a n B u p a t i s e b a g a i m a n a dimaksud pada ayat (3) harus mempertimbangkan pemerataan dan Keadilan, manfaat, transparansi serta sosial b u d a y a m a s y a r a k a t setempat. Pasal 106 Tata cara penggabungan kekayaan desa sebagaimana d i m a k s u d dalam Pasal 104 d a n pembagian k e k a y a a n desa sebagaimana dimgdcsud d a l a m Pasal 105, diatur lebih lanjut dengan PeraturanBupati. -32-

B A B XII KETENTUAN PENUTUP P a s a l 107 Pada saat Peraturan Daerah inimulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten B a t a n g N o m o r 9 T a h u n 2008 t e n t a n g S u m b e r P e n d a p a t a n D e s a (Lembaran D a e r a h K a b u p a t e n B a t a n g T a h u n 2 0 0 8 N o m o r 9 S e r i : E N o m o r 3) d i c a b u t d a n dinyatakan tidak berlaku. P a s a l 108 Peraturan Daerah mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Batang.

Peraturan Kabupaten

Ditetapkan diBatang - o ^. ^ pada tanggal okcroiseJ? 7,0IS

30 Oktober 2015

BBUPATI U P A T r S ABATANG TANG,

ttd YOYOK O Y O K RRIYO I Y O SUDIBYO SUDIBYO Diundangkan di Batang

50

p a d a t a n g g a l 30 Oktober O k T o ^2015 eK 20\

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BBATANG, SEKRETARIS DABRAfibKABUPATEN ATANG, ttd NASIKHIN NASIKHIN

LEMBARAN

DAERAH

NOREG PERATURAN (8/2015)

KABUPATEN DAERAH

B A T A N G T A H U N 2 0 1 5 N O M O R 8S

KABUPATEN

Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum Pembina Tingkat I NIP. 19650803 199210 1 001

-33-

B A T A N G , PROVINSI JAWA

TENGAH

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG N O M O R 8T A H U N 2015 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DESA I.

UMUM. B a h w a Peraturan Daerah ini ditetapkan atas berlakunya UndangUndang Nomor 6 T a h u n 2014 tentang Desa.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan D a n Belanja Negaradan petunjuk teknis pengeloiaan keuangan desa y a n g dijabarkan d a l a m P e r a t u r a n M e n t e r i D a l a m Negeri N o m o r 113 T a h u n 2014 tentang Pengeloiaan Keuangan Desaserta dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangtman Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini adalah terkait k e u a n g a n d a n aset desa. K e u a n g a n desa m e r u p a k a n s u m b e r pendapatan desa yang dapat berupa pendapatan asli desa, bagi hasil pajak d a n retribusi daerah, bagian dari dana perimbangan, bantuan keuangan, hibah dan s u m b a n g a n j^ang tidak mengikat dari pihak ketiga. S u m b e r pendapatan tersebut secara k e s e l u r u h a n digunakan u n t u k m e n d a n a i s e l u r u h k e w e n a n g a n yang menjadi tanggung j a w a b desa. D a n a tersebut digtinakan u n t u k m e n d a n a i penyelenggaraan kewenangan desa, j'-ang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, p e m b e r d a y a a n m a s y a r a k a t d a n k e m a s y a r a l c a t a n . S u m b e r p e n d a p a t a n 3^ang digunakan untuk melaksanakan kewenangan dimaksud termasuk yang bersumber dari APBN. Peraturan Daerah ini disusun dalam rangka mewxijudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 T a h u n 2014 tentang Desa, antara lain kepastian h u k u m , tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan u m u m , keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas d a n efisiensi, kearifan lokal, k e b e r a g a m a n serta partisipasi. D a l a m m e l a k s a n a k a n p e m b a n g u n a n Desa, d i u t a m a k a n nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan p e r d a m a i a n d a n keadilan sosial. Peraturan D a e r a h i n i menjadi pedoman bagi P e m e r i n t a h Kabupaten Batang, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam m e w u j u d k a n tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 T a h u n 2014 tentang Desa, y a k n i terwujudnya Desa y a n g m a j u , m a n d i r i , d a n sejahtera t a n p a h a r u s k e h i l a n g a n jati diri.

II.

PASAL D E M I

PASAL.

Pasal 1 C u k u p jelas.

-34-

Pasal 2 Cukup Pasal 3 Cukup Pasal 4 Cuku Pasal 5 Cuku Pasal 6 Ayat

Pasal Pasal

Pasal Pasal

jelas. jelas p jelas. p jelas.

(1) C u k u p Jelas A y a t (2) Apabila Kepala Desa berhalangan dan Sekretaris Desa diberikan tugas sebagai Penguasa Pengelola Keuangan, m a k a tugas koordinator pelaksanaan teknis pengeloiaan keuangan Desa dilimpahkan kepada Kepala Seksi dan/ atau Kepala U r u s a n Keuangan, 7 C u k u p jelas. 8 A y a t (1) D a l a m h a l K e p a l a U r u s a n K e u a n g a n t i d a k m e m p u n y a i staf, m a k a Kepala U r u s a n Keuangan atau perangkat desa lainnya dapat ditunjuk menjadi bendahara. A y a t (2) C u k u p jelas 9 C u k u p jelas. 10 A y a t (1) C u k u p jelas. A y a t (2) huruf a Yang dimaksud dengan "alokasi dasar" adalah alokasi minimal Dana Desa yang diterima kabupaten berdasarkan perhitungan tertentu, antara lain p e r h i t u n g a n y a n g dibagi secara m e r a t a kepada setiap Desa huruf b C u k u p jelas A y a t (3) T a t a cara pembagian d a n penetapan rincian D a n a Desa setiap Desa d i l a k u k a n sebagai b e r i k u t : a. B e r d a s a r k a n rincian Dan Desa Kabupaten, Bupati m e n g h i t u n g d a n m e n e t a p k a n Rincian D a n a Desa setiap Desa; b.

Rincian D a n a Desa setiap Desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan j u m l a h penduduk, angka k e m i s k i n a n , luas wilaj^ah, d a n t i n g k a t k e s u l i t a n geografis setiap Desa. -35-

c.

d.

e.

f

Rincian D a n a Desa setiap Desa y a n g berdasarkan Alokasi Dasar adalah 9 0 % dari D a n a Desa Kabupaten yang dibagi rata setiap Desa. R i n c i a n D a n a Desa setiap Desa y a n g berdasarkan Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan j u m l a h penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa, d i t u n g dengan bobot sebagai berikut: 1) 2 5 % ( d u a p u l u h l i m a p e r s e r a t u s ) u n t u k j u m l a h p e n d u d u k Desa. 2) 3 5 % (tiga p u l u h l i m a p e r s e r a t u s ) u n t u k angka k e m i s k i n a n Desa. 3) 1 0 % ( s e p u l u h p e r s e r a t u s ) u n t u k l u a s w i l a y a h D e s a ; dan 4) 3 0 % (tiga p u l u h p e r s e r a t u s ) u n t u k t i n g k a t k e s u l i t a n goegrafis Desa. A n g k a k e m i s k i n a n Desa d a n tingkat k e s u l i t a n geografis Desa ditunjukkan oleh j u m l a h p e n d u d u k m i s k i n Desa dan IKG Desa, Penghitungan rincian menggunakan formula sebagai berikut : W = (0,25

X

Zl) + (0,35

X

Z2) + (0,10 x Z3) + (0,30 x Z4)

Keterangan : W

g.

= D a n a Desa setiap Desa y a n g d i h i t u n g berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan,luas wilayah, d a n tingkat k e s u l i t a n geografis setiap Desa, Z l = rasio j u m l a h p e n d u d u k setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten. Z2 = rasio j u m l a h p e n d u d u k m i s k i n setiap Desa terhadap total p e n d u d u k m i s k i n Desa Kabupaten. Z 3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten. Z 4 = rasio I K G setiap Desa terhadal total I K G Desa Kabupaten. Data j u m l a h penduduk, angka kemiskinan, dan luas wilaj'-ali D e s a s e b a g a i m a n a d i m a k s u d pada ayat (1) b e r s u m b e r d a r i k e m e n t e r i a n 3'ang bervi^enang d a n / a t a u lembaga yang menyelenggarakan u r u s a n pemerintahan di bidang statistik

A y a t (4) C u k u p jelas A y a t (5) C u k u p jelas Pasal 11 C u k t i p jelas, Pasal

12 Pembentukan atau penetapan Desa baru yang mengakibatkem bertambahnya j u m l a h Desa dapat berupa : a. P e m e k a r a n d a r i 1 (satu) D e s a m e n j a d i 2 (dua) D e s a a t a u l e b i h ; -36-

Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal

Pasal

Pasal Pasal Pasal

b. P e n g g a b u n g a n b a g i a n D e s a d a r i D e s a y a n g b e r s a n d i n g m e n j a d i 1 (satu) Desa; c. P e r u b a h a n s t a t u s k e l u r a h a n m e n j a d i D e s a ; a t u a d. P e n e t a p a n desa adat. Contoh : Apabila Desa A ditetapkan menjadi Desa hasil pemekaran pada bulan April tahun 2014, Dana Desa u n t u k Desa tersebut mulai dialokasikan pada tahun anggaran 2015. Apabila Desa B ditetapkan menjadi Desa hasil pemekaran pada bulan Oktober tahun 2014, Dana Desa u n t u k Desa B tersebut mulai dialokasikan T a h u n Anggaran 2016. 13 C u k u p jelas. 14 C u k u p jelas. 15 C u k u p jelas. 16 C u k u p jelas. 17 Pada p r i n s i p n y a Dana Desa -dialokasikan dalam A P B N u n t u k membiayai kewenangan yang menjadi tanggung jawab Desa. N a m u n , untuk mengoptimalkan penggunaan Dana Desa sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang, penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan d a n p e m b e r d a y a a n mas3^arakat, antara lain p e m b a n g u n a n pelaj^'anan dasar p e n d i d i k a n , k e s e h a t a n , dan infrastruktur. Dalam rangka pengentasan mas3^arakat miskin, Dana Desa juga dapat digunakan untuk m e m e n u h i k e b u t u h a n primer pangan, sandang, dan papan masy'-arakat. P e n g g u m a a n D a n a D e s a u n t u k k e g i a t a n 3'ang t i d a k p r i o r i t a s dapat dilakukan sepanjang kegiatan pembangunan dan pemberdaj'^aan mas3'arakat telah terpenuhi.. 18 P e d o m a n teknis kegiatan m e m u a t antara lain spesifikasi teknis d a r i m a s i n g - m a s i n g k e g i a t a n 3^ang a k a n dibia3^ai d a r i D a n a D e s a sesuai dengan kondisi dan k e b u t u h a n Desa. 19 C u k u p jelas. 20 C u k u p jelas. 21 A y a t (1) C u k u p jelas. A y a t (2) C u k u p jelas A y a t (3) Yang dimaksud dengan "laporan konsolidasi" adalah laporan gabungan atas realisasi penyaluran d a n penggunaan Dana D e s a d a r i s e l u r u h D e s a 3'ang a d a d i k a b u p a t e n .

-37-

Pasal 22 Ayat

Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal

Pasal Pasal

(1) Penyampaian laporan kepala Desa kepada b u p a t i d i k o o r d i n a s i k a n oleh camat setempat. A y a t (2) C u k u p jelas. Ayal (3) Yang dimaksud dengan "laporan konsolidasi" adalah laporan gabungan atas realisasi penyaluran dan penggunaan Dana-Desa dari selumh Desa yang ada di kabupaten, A y a t (4) C u k u p jelas. 23 C u k u p jelas. 24 C u k u p jelas. 25 C u k u p jelas. 26 C u k u p jelas. 27 Contoh pengenaan sanksi administrasi daiam k e t e n t u a n ini sebagai berikut: Pada taliun Anggai-an 2015, Desa A mendapat D a n a Desa sebesar Rp. 100.000.000,-. Pada akhir T a h u n Anggaran 2015 terdapat SiLPA D a n a Desa lebih dari 3 0 % j^aitu Rp. 35.000.000,-. Pada T a h u n Anggaran 2016, Desa A mendapart D a n a Desa sebesar Rp. 150.000.000,-. Penyaluran Dana Desa tahap I T a h u n anggaran 2016 yang seharusnya sebesar Rp. 60.000.000,- (40% x Rp. 150.000.000,-), pembayarannya ditunda sebesar SiLPA T a h u n Anggaran 2015 sebesar Rp. 35.000.000,-. Sehingga D a n a Desa yang disalurkan p a d a t a h a p I h a n y a s e b e s a r Rp. 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , - a t a u (Rp. 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , - Rp. 35.000.000,-) Pada penyaluran tahap II, a k a n disalurkan sebesar 4 0 % ditambah dengan Dana Desa yang ditunda penyalurannya pada tahap I, sehingga t o t a l n y a Rp. 9 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , - a t a u (Rp. 6 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , - + Rp. 35.000.00,-) Penyaluran tahap III tetap sebesar Rp. 30.000.000,- a t a u (20% x Rp. 150.000.000,-) Apabila pada akhir T a h u n Anggaran 2016 masih terdapat SiLPA D a n a Desa lebih dari 3 0 % dari D a n a Desa yang diterima, m a k a u n t u k T a h u n Anggaran 2017 Bupati akan memotong penyaluran D a n a Desa A sebesar SiLPA T a h u n Anggaran 2016. Pemotongan penyaluran Dana Desa T a h u n Anggaran 2017 dilaporkan kepada Menteri Keuangan sebagai dasar Menteri u n t u k melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa Kabupaten Batang pada T a h u n Anggaran 2018. 28 C u k u p jelas. 29 C u k u p jelas. -38-

Pasal 30 Cukup Pasal 3 1 Cukup Pasal 32 Cukup Pasal 33 Cukup Pasal 34 Cukup Pasal 35 Cukup Pasal 36 Angka Angka Angka

Angka Angka Angka Angka Pasal 37 Cukup Pasal 38 Cukup Pasal 39 Cukup Pasal 40 Cukup Pasal 41 Cukup Pasal 42 Aj^at(l)

jelas jelas. jelas jelas. jelas. jelas. 1 Cukup 2 Cukup 3 Tanah dalam 4 Cukup 5 Cukup 6 Cukup 7 Cukup

jelas. jelas. kas Desa atau biasa disebut Bengkok, kelompok PADesa.

termasuk

jelas. jelas. jelas. jelas.

jelas. jelas. jelas. jelas jelas.

Cukup jelas. A3^at(2) Cukup jelas. Ayat(3) D a i a m penetapan belanja Desa dapat dialokasikan insentif k e i L i d a r u k u n t e t a n g g a (RT) d a n r u k u n w a r g a (RW) d e n g a n pt l i m b a n g a n bahwa RT dan RW walaupun sebagai lerr^haga kemas3'-arakatan,RTdanRW membantu p r ' . i k ' s a n a a n tugas pelaj'-anan p e m e r i n t a h a n , p e r e n c a n a a n pt . . i b a n g u n a n , k e t e r t i b a n , d a n p e m b e r d a j - a a n masyarakat D< . 1 .

-39-

Ayat(4) Yang dimaksud dengan "tidak terbatas" adalah kebutuhan pembangunan di luar pelayanan dasar yang dibutuhkan mas3'-aralcat D e s a . Yang dimaksud dengan "kebutuhan primer" kebutuhan pangan, sandang, dan papan.

adalah

Yang dimaksud dengan "pelayanan dasar" adalah antara lain pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Pasal 43 C u k u p jelas. Pasal 44 C u k u p jelas. Pasal 45 C u k u p jelas. Pasal 46 C u k u p jelas. Pasal 47 C u k u p jelas. Pasal 48 C u k u p jelas. Pasal 49 C u k u p jelas. Pasal 50 C u k u p jelas. Pasal 51 C u k u p jelas. Pasal 52 C u k u p jelas. Pasal 53 C u k u p jelas. Pasal 54 C u k u p jelas. Pasal 55 C u k u p jelas. Pasal 56 C u k u p jelas. Pasal 57 C u k u p jelas. Pasal 58 C u k u p jelas. Pasal 59 C u k u p jelas. Pasal 60 C u k u p jelas. Pasal 6 1 C u k u p jelas. Pasal 62 C u k u p jelas. Pasal 63 C u k u p jelas. Pasal 64 C u k u p jelas. -40-

Pasal 65 C u k u p jelas. Pasal 66 C u k u p jelas. Pasal 67 C u k u p jelas. Pasal 68 C u k u p jelas. Pasal 69 C u k u p jelas. Pasal 70 C u k u p jelas. Pasal 71 C u k u p jelas. Pasal 72 C u k u p jelas. Pasal 73 C u k u p jelas. Pasal 74 C u k u p jelas. Pasal 75 C u k u p jelas. Pasal 76 C u k u p jelas. Pasal 77 C u k u p jelas. Pasal 78 C u k u p jelas. Pasal 79 C u k u p jelas. Pasal 80 Ayat(l) Cukup jelas. Ayat(2) Cukup jelas. Ayat(3) Cukup jelas. Ayat(4) C u k u p jelas Ayat(5) y a n g d i m a k s u d k a n dengan fasilitas u m u m sarana pelayanan dasar fisik s u a t u l i n g k u n g a n y a n g d i p e r u n t u k k a n bagi mas3''aralcat u m u m d a l a m m e l a k u k a n a k t i v i t a s k e h i d u p a n keseharian, contoh : jalan, a n g k u t a n u m u m , s a l u r a n air, j e m b a t a n , hedte, alat p e n e r a n g a n u m u m , j a r i n g a n listrik, banjir kanal, trotoar, tempat p e m b u a n g a n s a m p a h dll. Ayat(6) C u k u p jelas Pasal 8 1 C u k u p jelas. Pasal 82 C u k u p jelas. Pasal 83 C u k u p jelas. -41-

Pasal 84 C u k u p jelas. Pasal 85 C u k u p jelas. Pasal 86 C u k u p jelas. Pasal 87 C u k u p jelas. Pasal 88 C u k u p jelas. Pasal 89 C u k u p jelas. Pasal 90 C u k u p jelas. Pasal 9 1 C u k u p jelas. Pasal 92 C u k u p jelas. Pasal 93 C u k u p jelas. Pasal 94 C u k u p jelas. Pasal 95 Culcup jelas. Pasal 96 C u k u p jelas. Pasal 97 C u k u p jelas. Pasal 98 C i i k u p jelas. Pasal 99 Cukup Pasal 100 Cukup Pasal 101 Cukup Pasal 102 Cukup Pasal 103 Culcup Pasal 104 Cukup Pasal 105 Cukup Pasal 106 Cukup Pasal 107 Cukup Pasal 108 Cukup

jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG

-42-

N O M O R8

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NOMOR

BATANG

8 TAHUN 2015

TENTANG PENGELOAAN KEUANGAN DAN ASET

DESA

FORMAT RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDESA, RENCANA ANGGARAN BIAYA, B U K U KAS PEMBANTUAN KEGIATAN DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN SERTA PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA, PENATAUSAHAAN, LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBDESA SEMESTER, SERTA LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDESA RANCANGAN PERATURA.N DESA TENTANG

RANCANGAJN

,^BDesa

P E R A T U R A N

N O M O R

D E S A T A H U N

T E N T A N G A N G G A R A N P E N D A P A T A N D A N BELANJA T A H U N A N G G A R A N D E N G A N

RAHNLAT T U H A N Y A N G MA.HA

D E S A

ESA

K E P A L A D E S A

Menimbang

: a.

b. c.

Mengingat

: 1. 2.

3.

B a h w a s e s u a i d e n g a n k e t e n t u a n P a s a l .... P e r a t u r a n D a e r a h K a b u p a t e n B a t a n g N o m o r ... T a h u n 2 0 1 5 t e n t a n g K e u a n g a n D a n A s e t D e s a , F C e p a l a D e s a menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa); Bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja D e s a ( A P B D e s a ) s e b a g a i m a n a d i m a l c s u d p a d a h u r u f a, t e l a h dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa; B a h w a berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada h u r a f a dan h u r u f b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa T a h u n Anggaran U n d a n g - U n d a n g N o m o r 6 T a h u n 2 0 1 4 t e n t a n g D e s a ( L e m b a r a n .Negara t a h u n R e p u b l i k I n d o n e s i a T a h u n 2 0 1 4 N o m o r 7, T a m b a h a n L e m b a r a n Negara R e p u b l i k Incionesia N o m o r 5495) Peraturan Pemerintah Nomor 43 T a h u n 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan U n d a n g U n d a n g Nomor 6 t a h u n 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2014 Nomor 213, T a m b a h a n L e m b a r a n Negara Republik Indonesia Nomor 5539); PeraUiran Pemerintah Nomor 60 T a h u n 2014 tentang D a n a Desa Yang B e r s u m b e r D a r i A n g g a i a n P e n d a p a t a n d a n B e l a n j a Negai-a ( L e m b a r a n Negara Republik Indonesia T a h u n 2 0 1 4 N o m o r 168, T a m b a h a n L e m b a r a n Negara Republik Indonesia Nomor 5558); PeralTiran M e n t e r i D a l a m Negeri N o m o r 113 T a h u n 2 0 1 4 tentang Pengeloiaan Keuangan Desa;

-43-

5. 6.

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor T a h u n 2015 tentang Keuangan D a n Aset Desa (Lembaran daerah Kabupaten B a t a n g T a h u n 2 0 1 5 Nomor ); Dst... Dengan Kesepalcatan B e r s a m a BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MEMUTUSK,\

Menetapkan

:

RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN

ANGGARAN

Pasal 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa T a h u n Anggaran 1.

Pendapatan Desa

2.

Belanja Desa

dengan rincian sebagai berikut: Rp

a. B i d a n g Penyelenggaraan P e m e r i n t a h Desa

Rp

b. B i d a n g P e m b a n g u n a n

Rp

c. B i d a n g P e m b i n a a n K e m a s j ' a r a k a t a n

Rp.

d. Bidang Pemberdayaan M a s y a r a k a t

Rp.

e. B i d a n g T a k T e r d u g a

R]^

J u m l a h Belanja

Rp

Surplus/Defisit 3.

Rp.

Pembiayaan Desa a. P e n e r i m a a n P e m b i a y a a n

Rp.

b. P e n g e l u a r a n P e m b i a y a a n

Rp.

Selisih Pembiayaan ( a - b )

Rp.. Pasal 2

U r a i a n l e b i h l a n j u t m e n g e n a i .Anggaran P e n d a p a t a n d a n B e l a n j a D e s a s e b a g a i m a n a d i m a k s u d Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa

Rincian S t r u k t u r .Anggaran

Pendapatan

dan

Belanja Desa. Pasal 3 Lampiran-lampiran sebagaimana d i m a k s u d dalam pasal 2 m e r u p a k a n bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini. Pasal 4 Kepala Desa

m e n e t a p k a n Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan

Peraturan Desa ini. Pasal 5 Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. .Agar s e t i a p o r a n g

dapat

mengetahui, memerintahkan pengundangan

Peraturan Desa

L e m b a r a n Desa d a n Berita Desa oleh Sekretaris Desa. Ditetapkan di Telah di Evaluasi Bupati/walikota

Pada tanggal

a.n. Camat

KEPALA DESA ttd

(

)

-44-

ini

daiam

Lampiran Peraturan Desa Nomor Tahun Tentang

AnggEiran Pendapatan Belanja Desa.

FORMAT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN

KODE REKENI NO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 1

2 2 1 2 2

1 1 1 1

2 2 2 2

3 4 4 4

1 1

3 3

1

1

3 2

ANGGARAN (Rp.)

2 PENDAPATAN Pendapatan Asli Desa Hasil Usaha Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong Lain-lain Pendapatan AsU Desa yang sah

3

Pendapatan Lain lain Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat Lain-lain Pendapatan Desa vang sah JUMLAH

2 2 2 2

PENDAPATAN

BELANJA Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan 1 Desa Penghasilan Tetap dan Tunjangan 1 1 1 1 1 Belanja Pegawai; - Penghasilan Tetap Kepala Desa d a n Perangkat - Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat - Tunjangan BPD

2 2

DESA

URAIAN

Peridapatan Transfer Dana Desa Bagian dari hasil pajak Ssretribusi daerah kabupaten/ kota Alokasi Dana Desa Bantuan Keuangan 1 Bantuan Provinsi 2 Bantuan Kabupaten / Kota

Operasional Perkantoran 1 2 1 2 2 Belanja Barang dan Jasa - Alat Tulis Kantor - Benda POS - Pakaian Dinas dfan Atribut - Pakaiem Dinas - Alat dan B a h a n Kebersihan -45-

dan

KETERANG 1 AN 4

2

2 2

2 2

Operasional B P D 1 3 2 Belanja Barang dan Jasa 1 3 - ATK - Penggandaan - Konsiimsi Rapat - dst Operasional RT/ R W 1 4 1 4 2 Belanja Barang dan Jasa - ATK - Penggandaeui - Konsumsi Rapat - dst

i

Bidang Pelaksanaan PembangiinanDesa Perbailcan S a l u r a n Irigasi 1 1 2 Belanja Baraiig dan jasa - Upah Keija - Honor - dst B elanja Modal 1 3 - Semen - Material - dst

2 2 2

2 2 2

2

2

2 2

Pengaspalan jalan desa 2 2 2 2 2 Belanja Barang dan Jasa : - Upah Kerja - Honor - dst 2 2 3 Belanja Modal: - Aspal - Pasir - dst

2

1

- Perjalanan Dinas - Pemeliharaan - Air, Listrik.dasn Telepon - Honor - dst 1 2 3 Belanja Modal - Komputer - Meja dan Kursi - Mesin TIK - dst

2

2 3

2 2

3 3

2

3

\

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan 1 Ketertiban B elanja Barang dan Jasa: 1 2 - Honor Pelatih - Konsumsi - Balian Pelatihan -46-

- dst 2

3 2

2 2

4 4

2

4

Kegiatan

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan 1 Perangkat 1 2 Belanja Barang dan Jasa: - Honor pelatih - Konsumsi - Balian pelatihan - dst

2

4 2

Kegiatan :

Bidang Tak Terduga Kegiatan Kejadian Luar Biasa 1 1 2 Belanja Barang dan Jasa: - Honor tim - Konsumsi - Obat-obatan - dst

2 2 2

5 5 5

2

5 2 JUML.A.H SURPLUS/

BELANJA DEFISIT

3 i 3\ 3 \ 1 3 !1 2 3 i 1 3

PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan SILPA Pencairan Dana Cadangan Hasil KekavaanDesaYangdipisahkan JUMLAH ( R P )

3\ 3 i 2 1 312 2 1

Penqeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Desa JUMLAH ( RP)

i I

1

i

DISETUJUI OLEH KEPALA DESA TTD (

-47-

B . f o r m a t R e n c a n a A n g g a r a n B i a y a (RAB) RENCANA DESA

ANGGARAN BIAYA

KECAlvIATAN TAHUN ANGa^RAN

1. B i d a n g : 2. Kegiatan : 3. W a k t u P e l a k s a n a a n : Rincian Pendanaan NO. 1

URAL\ 2

VOLUME 3

HARGA SATUAN (Rp.) 4

JUMLAH (Rp-i

j i

5

J U M L A H (Rp.) , tanggal Disetujui/mengesahkan Kepala Desa

Pelaksana Kegiatan

Cara pengisian : 1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa. 2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBDesa. 3. kolom 1 diisi dengan nomor urut 4. kolom 2 diisi dengan uraian berupa rincian kebutuhan dalam kegiatan. 5. kolom 3 diisi dengan volume dapat berupa jumlah orang/barang. 6. kolom 4 diisi dengan harga satuan yang merupakan besaran untuk memhayar orang/barang 7. kolom 5 diisi dengan jumlah perkalian antara kolom 3 dengan kolom 4.

-48-

C. F O R M A T B U K U K A S P E M B A N T U

KEGIATAN BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN DESA KECAMATAN TAHUN ANGGARAN

1. B i d a n g : 2. K e g i a t a n : No.

Tangga 1

1

2

Uraian

P e n e r i m a a n (Rp.) Dari Swadaya Bendahar Masyarak a at 4 5

Pengeluaran(Rp.) Nomor Bukti 6

Belanja Barang dan Jasa 7

Belanj a Modal 8

Jumlah Pengembalian ke Bendahara

Saldo Kas (Rp.)

9

10

Pindahan J u m l a h dari halaman sebelumnya Jumlah Total Penerimaan

Total

Pengeluaran

Total Pengeluaran + Saldo Desa .Tanggal Pelaksana Cara 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. S. 9. 10. 11. 12.

pengisian: Bidang diisi berdasarkan klasifikasi kelompok. Kegiatan diisi sesuai dengan yang ditetapkan dalam APBDesa. K o l o t 7 i 1 diisi dengan nomor umt. Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi. Kolom 3 diisi dengan uraian transaksi. Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah yang diterima bendaliara. Kolom 5 d.iisi dengan jumlah nipiah yang diterima. dari masyarakat. Kolom 6 diisi dengan nomor bukti transaksi. Kolom 7 diisi dengan jenis pengeluaran belanja barang dan jasa. Kolom 8 diisi dengan jenis pengeluaran belanja modal. Kolom 9 diisi dengan jiimlah nipiah yang dikemhalikan kepada bendahara. Kolom W diisi dengan. jumlah saldo kas dalam nipiah.

-49-

Kegiatan

Kas

D. F o r m a t S u r a t P e r m i n t a a n P e m b a y a r a n

(SPP)

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN DESA

{ SPP

KECAMATAN T A H U N A N G G . \ R A N ...

1. B i d a n g : 2. Kegiatan : 3. Walctu Pelalcsanaan : Rincian Pendanaan NO.

UR-MAN

PAGU ANGGARAN

PENCAIRAN S.D. Y G LALU (Rp.)

(Rp.)

JUMLAH

i

(Rp.)

JUMLAH SAMPAI SAAT INI (Rp.)

SISA DANA (Rp.)

, tanggal

Telah dilalcukan verifikasi Sekretaris Desa

Semjui u n t u k dibaj'arkan Kepala Desa

PERIvIINTAAN SEKARANG

Pelaksana Kegiatan

Telah dibayar lunas Bendahara

Petunjuk pengisian: 1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa. 2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBDesa. 3. Kolom 1 dengan nomor urut. 4. Kolom 2 diisi dengan rincian penggunaan dana sesuai rencana kegiatan. 5. Kolom 3 diisi dengan rincian pagu dana sesuai dengan rencana kegiatan. 6. Kolom 4 diisi dengan rincian jumlah anggaran yang telah dibayar sebelumnya. 7. Kolom 5 diisi dengan rincian yang dimintakan untuk dibayar. 8. Kolom 6 diisi dengan jumlah permintaan dana sampai saat ini. 9. Kolom 7 disi dengan sisa anggaran.

-50-

E. Format Pernyataan Tanggungjawab

Belanja

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB KECMiATAN TAHUN ANGGARAN

DESA

BELANJA

1. B i d a n g 2. Kegiatan : NO.

PENERIMA

URAIAN

1

2

3

i i

1JUMLAH

JUMLAH (Rp.) 4

(Rp.)

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagai terlampir, u n t u k kelengkapan administrasi dan pemerikasaan sesuai peraturan perundangundangan. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenamya. ....,tanggal Pelaksana Kegiatan

Cara

pengisiaiv

1. Bidang 2. Kegiatan 3. Kolom

diisi dengan diisi dengan 1 diisi dengan

kode rekening kode rekening nomor penerima

5. Kolom 3 diisi dengan

uraian

kolom 4 diisi dengan

7. baris jumlah

jumlah

diisi jumlah

sesuai

klasifikasi

dengan

urutan

kelompok

belanja

desa.

kegiatan

dalam

APBDesa

urut

4. Kolom 2 diisi dengan 6.

berdasarkan

pembayaran keperluan

yang ada di bukti

belanja

belanja keselunihan

-51-

belanja

i

F. F o r m a t P e n a t a u s a h a a n 1. B u k u K a s U m u m BUKU KAS U M U M KECAMATAN TAHUN ANGGARAN

DESA

No.

Tgl.

1

2

KODE

REKENING 3

URAIAN 4

JUMLAH

PENERIMAAN (Rp.) 5

PENGELUARAN (Rp.) 6

NO BUKTI

Rp. , tanggal

MENGETAHUI KEPALA DESA,

BENDAHARA

DESA,

Cara Pengisian : Kolom. Idiisi dengan nomor urut penerima kas atau pengeluaran kas Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan kas atau pengeluaran kas Kolom. 3 diisi dengan kode rekening peneri.maa.n kas atau pengeluaran. kas Kolom 4 diisi dengan uraian transaksi penerimaan kas atau pengeluaran kas Kolom 5 diisi denga.n jumlah ru.pia.h penerimaan ka.s Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas Kolom 7 diisi dengan nomor bukti transaksi Kolom 8 diisi dengan penjumlahan komulatif pengeluaran kas Kolom. 9 diisi dengan saldo kas. Catatan : sebelum ditandatangani Kepala Desa wajib

d ip e r i k s a d a n d ip a r a f o l e h S e k r e t a r i s D e s a .

-52-

7

JUMLAH PENGELUARAN KOMULATIF 8

SALDO 9

2. B u k u K a s P e m b a n t u Pajak BUKU KAS PEMBANTU PAJAK KECAMATAN TAHUN ANGGARAN

DESA

No.

TANGGAL

URAIAN

1

2

3

PEMOTONGAN

i^PA 4

JUMLAH , tanggal MENGETAHUI KEPALA DESA,

BENDAHARA

DESA,

Cara Pengisian : Kolom. Idiisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran Kolom. 3 diisi d.enga.n uraian pen.enm.a.an kas aia.u pengeluaran kas Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas. Kolom. 5 diisi d.enga.n jumlah rupiah pengeluaran. kas. Kolom 6 diisi dengan saldo buku kas bendahara.

-53-

PENYETORAN (Rp-J

SALDO (Rp.) 5

3. B u k u B a n k D e s a DESA

BUKU BANK DESA K E C A M A T A N .... T A H U N A N G G A R A N ....

PEMASUKAN No.

TANGGAL TRANSAKSI •••2

•

URAIAN TRANSAKSI

BUKTI TRANSAKSI

3

• 4

SETORAN (Rp.)

BUNGA BANK (Rp.) .6

BULAN BANK CABANG REK. NO. PENGELUARAN BIAYA PENARJKAN PAJAK ADMINISTRASI (Rp.) (Rp.) (Rp.) 8 9

T O T A L T R A N S A K S I B U L A N TNI TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF , tanggal BENDAHARA DESA,

MENGETAHUI KEPALA DESA, Cara Pengisian : Kolom Idiisi dengan nomor urut pemasukan dan pengeluarandengan Kolom. 2 diisi denga.n tanggal transaksi Bank. Kolom 3 diisi dengan uraian transaksipemasukan dan pengeluaran. Kolom 4 diisi dengan. bukti transaksi. Kolom 5 diisi dengan pemasukan jumlaix setoran. Kolom. 6 diisi dengan pemasukan jumlah hunga. hank.. Kolom 7 diisi dengan pengeluaran jumlah penarikan. Kolom. 8 diisi dengan pengeluaran jumlah pajak. Kolom 9 diisi dengan pengeluaran biaya administrasi. Kolom 10 diisi dengan saldo Bank.

Bank.

-54-

SALDO 10

:

G. F o r m a t Desa

Laporan Realisasi

Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan

d a n Belanja

1. L a p o r a n R e a l i s a s i p e l a k s a n a a n A n g g a r a n P e n d a p a t a n d a n B e l a n j a (Semester Pertama)

Desa

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA S E M E S T E R PERTAMA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN

KODE REKENI NG

URAIAN

JUMLAH ANGGAR AN (Rp.)

1

2 PENDAPATAN Pendapatan Asli Desa Hasil Usaha Swadaj'-a, Partisipasi d a n Gotong Royong Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah

3

1 1 1 1

1 1 1 1 2

1

1 3

1 1 1

2 2 1 2 2

1 1 1 1

2 2 2 2

1 1

3 3

1

3 2

3 4 4 4

1

Pendapatan Transfer Dana Desa Bagian dari hasil pajak Ssretribusi daerah kabupaten/ kota Alokasi Dana Desa Bantuan Keuangan 1 Bantuan Provinsi 2 Bantuan Kabupaten / Kota

2 2 2 2

LEBIH/ KURAN G (Rp.)

KET.

4

i

Pendapatan Lain lain Hibali dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat Lain-lain Pendapatan D e s a 3^ang s a h JUMLAH

JUMLA H REALIS ASI (Rp.)

PENDAPATAN

BELANJA Bidang Penyelenggaraan 1 Pemerintahan Desa Penghasilan Tetap dan 1 1 Tunjangan 1 1 1 Belania Pegawai:

-55-

i

- Penghasilan Kepala Desa Perangkat

Tetap dan

- Tunjangan Kepala dan Perangkat

Desa

- Tunjangan

BPD

2 2

Operasional Perkantoran 1 2 1 2 2 Belanja Barang dan Jasa - Alat Tulis Kantor - Benda POS - Pakaian Dinas dfan Atribut - Pakaian Dinas - Alat dan Bahan Kebersihan - Perjalanan Dinas - Pemeliharaan - Air, Listrik,dasn Telepon - Honor - dst

2

1 2 3 Belanja Modal - Komputer - Meja dan Kursi - Mesin TIK - dst

2 2

Operasional BPD 1 3 1 3 2 Belanja Barang dan Jasa - ATK - Penggandaan - Konsumsi Rapat - dst

2 2

Operasional RT/ R W 1 4 1 4 2 Belanja Barang dan Jasa - ATK - Penggadaan - Komsumsi Rapat - dst

2

2

2 2

2

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Perbaikan Saluran Irigasi 2 1 2 1 2 Belanja Barang dan jasa - Upah Kerja - Honor - dst 2 1 3 Belanja Modal - Semen - Material -56-

- dst 2 2

Pengaspalan jalan desa 2 2 2 2 2 Belanja Barang dan Jasa - U p a h Kerja - Honor -dst

2

2 2 3 Belanja - Aspal - Pasir - dst

o

2 3

2

3

2

3

2

3

2

3 2

2

4

2

4

2

4

Modal:

Kegiatan

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kegiatan Pembinaan 1 Ketentraman dan Keteruban 1 2 Belanja Barang dan Jasa: - Honor Pelatih - Konsumsi - B a h a n Pelatihan - dst

Bidang Pemberdayaan Mas3''aralcat Kegiatan Pelatihan Kepala 1 Desa dan Perangkat 1 2 Belanja Barang d a n Jasa: - Honor pelatih - Konsumsi - Bahan pelatihan - dst

2

4 2

2 2

5 5 1

2

5

Bidang Tak Terduga Kegiatan Kejadian Luar Biasa 1 2 Belanja Barang d a n Jasa: -Honor tim - Konsumsi - Obat-obatan -57-

- dst 2

5 2

Kegiatan JUMLAH

BELANJA

SURPLUS/DEFISIT 3 3 3 3

1 1 1 1 2

3

1 3

3 2 3 2 1 3

2 2

PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan SILPA Pencairan Dana Cadangan Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan JUMLAH ( R P ) Pengeluaran Pemhiayaan Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Desa JUMLAH ( R P )

DISETUJUI KEPALA DESA

OLEH

TTD (

-58-

)

2.

Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Semester A k h i r Tahun)

LAPORAN REALISASI P E L A K S A N A A NANGGARAN B E L A N J A D E S A S E M E S T E R A K H I R TAHUN P E M E R I N T A H D E S A TAHUN ANGGARAN

KODE REICENI NG

URAIAN

1

2 PINDAHAN SALDO (SEMESTER PERTAMA ) PENDAPATAN Pendapatan Asli Desa Hasil Usaha Swadaya, Partisipasi dan Gotong Roj'ong Lain-lain Pendapatan Asli Desa y a n g sah

1 1 1 1

1 1 1 1 2

1

1 3

1 1 1

2 2 1 2 2

1 1 1 1

2 2 2 2

1 1

3 3

1

3 2

3 4 4 4

1

Pendapatan Transfer Dana Desa Bagian dari hasil pajak Ssretribusi daerah kabupaten/ kota Alokasi Dana Desa Bantuan Keuangan 1 Bantuan Provinsi 2 Bantuan Kabupaten / Kota

2 2

1

JUMLAH REALIS A SI (Rp.)

i

PENDAPATAN

BELANJA Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Penghasilan Tetap dan Tunjangan 1 1 1 Belanja Pegawai: 1 1

-59-

LEBIH/ KURAN G (Rp.)

DAN

KET.

4

I

Pendapatan Lain lain Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat Lain-lain Pendapatan Desa vang sail JUMLAH

2 2

JUMLAH ANGGAR AN (Rp.) 3

PENDAPATAN

1

- Penghasilan Kepala Desa Perangkat

Tetap dan

- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat - Tunjangan

BPD

2 2

Operasional Perkantoran 1 2 1 2 2 Belanja Barang dan Jasa - Alat Tulis Kantor - Benda POS - Pakaian Dinas dfan Atribut - Palcaian Dinas - Alat dan Bahan Kebersihan - Perjalanan Dinas - Pemeliharaan - Air, Listrikjdasn Telepon - Honor - dst

2

1 2 3 Belanja Modal - Komputer - Meja dan Kursi - Mesin TIK - dst

2 2

2 2

i

Operasional BPD 1 3 1 3 2 Belanja Barang dan Jasa 1 - ATK - Penggandaan - Konsumsi Rapat - dst Operasional RT/ R W 1 4 1 4 2 Belanja Barang dan Jasa - ATK - Penggadaan - Konsumsi Rapat - dst

2

2

2 2

2 2

2

2

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Perbaikan Saluran Irigasi 1 1 2 Belanja Barang dan jasa - Upah Kerja - Honor - dst 1 3 Belanja Modal - Semen -60-

- Material - dst 2 2

Pengaspalan jalan desa 2 2 2 2 2 Belanja Barang dan Jasa - Upah Kerja - Honor - dst

2

2 2 3 Belanja -Aspal - Pasir -dst

2

2 3

2

3

2

3

2

3

2

3 2

2

4

2

4

2

4

Modal:

Kegiatan

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kegiatan Pembinaan 1 Ketentraman dan Ketertiban 1 2 Belanja Barang dan Jasa: - Honor Pelatih - Konsumsi - Bahan Pelatihan - dst

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan Pelatihan 1 Kepala Desa dan Perangkat B elanja Barang d a n 2 1 Jasa: - Honor pelatih - Konsumsi - Bahan pelatihan •

- dst 2

4 2

2 2

5 5 1

i

2

5

i

Bidanq Tak Terduga Kegiatan Kejadian Luar Biasa 1 2 Belanja Barang d a n Jasa: - Honor tim

-61-

- Konsumsi - Obat-obatan - dst 2

5 2

Kegiatan JUMLAH SURPLUS

3 3 3 3

1 1 1 1 2

3

1 3

3 2 1

3

2

3

2 2

BELANJA /

DEFISIT

PEMBIAYAAN Penerimaan Pemhiayaan SILPA Pencairan Dana Cadangan Hasil Kekayaan Desa Yang di pisahkan J U M L A H ( R P) Peyxgeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Desa J U M L A H { R P)

DISETUJUI KEPALA DESA

OLEH

TTD (

-62-

)

H. LAPORAN P E R T A N G G U N G J A W A B A N REALISASI PELAKSANAAN

APBDESA

E^-ANCANGAN P E R A T U R A N D E S A NOMOR TAHUN T E N T A N G LAPORAN PERTANGGUNGJAWAB.AN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN D E N G A N RAKNLAT T U H A N YANG M A H A ESA KEPALA DESA Menimbang

:

B a l i w a s e s u a i d e n g a n k e t e n t u a n P a s a l .... P e r a t u r a n D a e r a h K a b u p a t e n B a t a n g N o m o r ... T a h u n 2 0 1 5 t e n t a n g K e u a n g a n D a n A s e t D e s a . , K e p a l a D e s a w a j i b menyusun P e r a t u r a n D e s a t e n t a n g L a p o r a n P e r t a n g g u n g j a w a b a n Reaii.sasi Pelaksanaan Anggaran .Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa T a h u n Anggaran:

Mengingat

: 1.

U n d a n g - U n d a n g Nomor 6 T a h u n 2 0 1 4 tentang Desa (Lembaran Negara t a h u n R e p u b l i k I n d o n e s i a T a h u n 2 0 1 4 N o m o r 7, T a m b a h a n L e m b a r a n Negara R e p u b l i k Indonesia Nomor 5495) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan U n d a n g U n d a n g N o m o r 6 t a h u n 2 0 1 4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2 0 1 4 Nomor 213, T a m b a h a n L e m b a r a n Negara Republik Indonesia Nomor 5539); P e r a t u r a n P e m e r i n t a h N o m o r 6 0 T a h u n 2 0 1 4 t e n t a n g Dana. D e s a Y a n g Bersumber Dari Anggaran Pendapataii d a n Belanja Negara (Lembaran Negara R e p u b l i k I n d o n e s i a T a h u n 2 0 1 4 N o m o r 1 6 8 , T a m b a h a n L e m b a r a n .Negara Republik Indonesia Nomor 5558); Peraturaii M e n t e r i D a l a m Negeri N o m o r 113 T a h u n 2 0 1 4 tentang Pengeloiaan K e u a n g a n Desa; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor Tahun 2015 tentang K e u a n g a n D a n Aset Desa (Lembai-an daerali Kabupaten Batang T a h u n 2 0 1 5 Nomor ); Dst....

2.

3.

4. 5. 6.

Dengan Kesepakatan

Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MEMUTUSKAN Menetapkan

:

RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANA^^N ANGGARAN ANGGAR.A.N PENDAPAT.AN D A N B E L A N J A D E S A TAHUN ANGG.ARAN 20 MENJADI PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERT.'INGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 20

-63-

Pasal 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa T a h u

Anggaran

dengan rincian sebagai berikut:

1. P e n d a p a t a n D e s a

Rp

2. Belanja Desa a. B i d a n g P e n y e l e n g g a r a a n P e m e r i n t a h De a

Rp

b. B i d a n g P e m b a n g u n a n

Rp

c. B i d a n g P e m b i n a a n K e m a s j ^ a r a k a t a n

Rp

d. B i d a n g P e m b e r d a y a a n M a s y a r a k a t

Rp

e. B i d a n g T a k T e r d u g a

Rp

J u m l a h Belanja

Rp

Surplus/Defisit

Rp

= = = = = = = = = =====

3. P e m b i a y a a n D e s a a. P e n e r i m a a n P e m b i a y a a n

Rp

b. P e n g e l u a r a n P e m b i a y a a n

Rp

Selisih Pembiayaaii ( a - b )

Rp

Pasal 2 Uraian lebih lanjut mengenai

hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

sebagaimana

d i m a k s u d P a s a l 1, t e r c a n t u m d a l a m l a m p i r a n P e r a t t i r a n D e s a i n i t e r d i r i d a r i : 1. L a m p i r a n I

: Laporan Pertanggungjawaban RealisasiPelaksanaan APBDesaTahun Anggaran

2. L a m p i r a n II

: L a p o r a n Program Sektoral d a n Program D a e r a h y a n g m a s u k ke desa.

;

Pasal 3 Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 m e r u p a k a n bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini. Pasal 4 P e r a t u r a n D e s a i n i m u l a i berlakr.! p a d a tanggal d i u n d a n g k a n . Agar setiap o r a n g dapat

mengetahui, memerintahkan pengundangan

L e m b a r a n Desa d a n berita Desa oleh Sekretaris Desa. Ditetapkan di Pada tanggal . KEPALA DESA

-64-

Peraturan Desa

ini

dalam

Lampiranl Peraturan Desa Nomor : Tentang : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelalcsanaan APBDesa Tahun Anggaran LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN

KODE REKENIN G

URAIAN

1

2

1 1 1 1 1

i i2 js

1 1 1 1 1 1

1 1 1

2 !

1 1 1 1

2 2 2 2

1 1

3 3

1

1

3

2

2 2

i1 j2 j3 4 4 1 4 2

PENDAPATAN Pendapatan Asli Desa Hasil Usaha Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah Pendapatan Transfer Dana Desa Bagian dari hasil pajak 8&retribusi daerah kabupaten/ kota Alokasi Dana Desa Bantuan Keuangan Bantuan Provinsi Bantuan Kabupaten / Kota Pendapatan Lain lain Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat Lain-lain Pendapatan Desa yang sah JUMLAH

2 2

1

2

1

1

2

1

1 1

PENDAPATAN

BELANJA Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Penghasilan Tetap dan TunjcUigan Belanja Pegawai: - Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat -Tunjangan

Kepala

Desa

-65-

ANGGARA N

REALISA SI

(Rp.) 3

(Rp.) 4

APBDesa

LEBIH/ KURAN G (Rp.) 5

KET.

6

i

dan Perangkat

i

- TLinjangan BPD

i

2 2

1 2 1 \ 2

Operasional Perkantoran Belanja Barang dan Jasa - Alat Tulis Kantor - Benda POS - Pakaian Dinas dfan Atribut - Pakaian Dinas - Alat dan Bahan Kebersihan - Perjalanan Dinas - Pemeliharaan - Air, Listi-ik,dasn Telepon - Honor - dst

2

1

2 3

Belanja Modal - Komputer - Meja dan Kursi - Mesin TIK - dst

2 2

1 1

3 3 2

Operasional BPD Belania Barang dan Jasa - ATK - Penggandaan - Konsumsi Rapat - dst

2 2

1 1

4 4 2

Operasional RT/ R W Belanja Barang dan Jasa - ATK - Penggadaan - Komsumsi Rapat - dst

2

2

2 2

2 2

1 1 2

2

2

1 3

2 2

2 2

2 2 2

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Perbaikan S a l u r a n Irigasi Belanja Barang dan jasa - U p a h Kerja - Honor - dst Belanja Modal - Semen - Material - dst Pengaspalan jalan desa Belanja Bai-ang d a n Jasa : -66-

2

2 3

2

- Upah Kerja - Honor - dst Belanja Modal: -Aspal - Pash' - dst \

2

2

3

2

3

2

3

1

2

3

1 2

2

3

2

2

4

2

4

1

2

4

1 2

Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Belanja Barang dan Jasa: - Honor Pelatih - Konsumsi - Bahan Pelatihan - dst

Bidang Pemberdayaan Masvarakat Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Belanja Barang dan Jasa: - Honor pelatih - Konsumsi -Bahan pelatihan - dst

2

4

2 2

5 5

1

2

5

1 2

2

5

2

3 3

J

2 Bidang Tak Terduga Kegiatan Kejadian Luar Biasa Belanja Barang dan Jasa: -Honor tim - Konsumsi - Obat-obatan - dst

JUMLAH

BELANJA

SURPLUS

/ DEFisrr

PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan -67-

3 3 3

1 1 1

1 2 3

3 2 3 2

1

2

2

3

SILPA Pencairan Dana Cadangan Hasil Kekayaan Desa Yang di pisahkan JUMLAH ( R P ) Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Desa J U M L A H ( R P) - Pembiayaan Netto (PENERIMAAN PEMBIAYAAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN ) - SILPA tahun berjalan (SELISIH ANTARA PEMBIAYAAN NEI'IO DENGAN HASIL SURPLUS/DEFISIT) TANGGAL TTD

(KEPALA DESA

-68-

)

Lampiranll Peraturan Desa Nomor : Tentang : Laporan Kekayaan Milik Desa S a m p a i Dengan 3 1 Desember 20...

LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA S A M P A I D E N G A N 3 1 D E S E M B E R 20... URAIAN

TAHUN N ( T a h u n Periode Pelaporan)

I. A S E T D E S A A. A S E T L A N C A R 1. K a s D e s a a. U a n g k a s d i B e n d a h a r a b. R e k e n i n g K a s D e s a 2. P i u t a n g a. P i u t a n g S e w a T a n a h b. P i u t a n g S e w a G e d u n g c. d s t 3. Persediaan a. K e r t a s S e g e l b. M a t e r a i C. d s t JUMLAH ASET LANCAR B. A S E T TIDAK

T A H U N N-1 (Tahun Sebelumnya)

Desa

LANCAR

1. I n v e s t a s i P e r i n a n e n -Penyertaan Desa 2. Aset -

Modal

Pemerintah

Tetap

Tanali

- Peralatan dan Mesin - Gedung dan

bangunan

- Jalan, Jaringan dan Instalasi - dst 3. D a n a - Dana

Cadangan Cadangan

4. Aset tidak lancar L a i n n y a JUMLAH ASET TIDAK J U M L A H A S E T (A + B)

LANCAR

II. K E W A J I B A N J A N G K A P E N D E K JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA

PENDEK

J U M L A H KEKAYAAN BERSIH( I - II) TANGGAL TTD (KEPALA DESA -69-

)

Penjelasan

tabel:

1. Aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah, 2. Uang kas adalah uang milik Pemerintah Desa, baik yang disimpan di Bendahara Desa maupun di rekening kas desa. 3. Piutang Desa adalah tagihan uang desa kepada pihak yang mengelola kekayaan desa, antara lain berupa tanaJ% gedung yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun anggaran sejak ditetapkannya kerjasama tersebut. 4. Persediaan adalah suatu kekayaan berupa barang milik pemerintah desa yang dinilai dengan uang baik berupa uang kertas maupun surat berharga dalam periode normal, antara lain kerias segel, materai, deposito, giro. 5. Aset Desa tidak lancar meliputi penyeriaan modal pemerintah desa dan aset tetap milik desa antara lain tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan instalasi. 6. Dana cadangan adalah dana yang disisikan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. 7. Kewajiban adalah utang yang timbul karena adanya pinjaman oleh Pemerintah. 8. Kekayaan

bersih

adalah

selisih

antara

aset dan kewajiban

pemerintah

desa.

Catatan : Terkait dengan angka 7, bahwa dalam APBDesa k h u s u s n y a pada tidak dibuka peluang u n t u k pinjaman.

-70-

pembiayaan

Lampiranlll Peraturan Desa Nomor : Si.mj^ij/i'Zol^ Tentang : Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk Ke Desa P R O G R A M S E K T O R A L DAN P R O G R A M D A E R A H YANG M A S U K K E D E S A Tanggal Desa Kecamatan Kabupaten No.

: : : :

Jenis Kegiatan

Lokasi Kegiatan

Rincian Kegiatan

Volume

Sumber Dana

Satuan

Jumlah (Rp)

S u b T o t a l J e n js K e g i a t a n

(1)

Rp.

S u b Total Jenis Kegiatan

(2)

Rp.

S u b Total Jenis Kegiatan

(3)

Rp.

Sub Total Totald s/d4)

Rp. Rp.

(4)

tanggal, Kepala

Desa

(

)

BUPATI BATANG,

BUPATI

BATANG,

ttd YOYOK RIYO SUDIBYO

-71-