PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PERPAJAKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2009

Laporan Praktek Kerja Lapangan Mandiri

UPAYA MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK REKLAME PADA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG O L E H

MUHAMMAD DOLI SYAHPUTRA HARAHAP NIM : 062600020 Diajukan untuk Menyelesaikan Salah Satu Syarat Menamatkan Studi Pada Prodip III Administrasi Perpajakan

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PERPAJAKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2009 Muhammad Doli Syahputra Harahap : Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Reklame Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang, 2009.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunianya, penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) tentang “Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Hotel Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Deli Serdang”. Laporan praktik kerja lapangan mandiri ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam melaksanakan studi pada Program Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. Pada kesempatan ini pula, penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan, saran dan nasehat, dan bimbingan yang telah diberikan dalam menyelesaikan studi maupun dalam rangka penyusunan Laporan Praktik Kerja Lapangan Mandiri kepada : 1. Bapak Prof.DR. M.Arief Nasution, MA, selaku Dekan FISIP USU. 2. Bapak Drs. M. Husni Thamrin Nasution, M.si, selaku Ketua Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan FISIP USU. 3. Bapak Agus Suriady S.Sos,M.si,selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan dengan penuh kesabaran dan nasehatnya dalam penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan Mandiri ini. 4. Ibu Popy Maya Syafira,SP.MM sebagai Supervisior lapangan yang telah membantu penulis dalam melaksnakan Praktik Kerja Lapangan Mandiri ini serta memberi data-data mengenai pajak daerah di kota medan. Muhammad Doli Syahputra Harahap : Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Reklame Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang, 2009.

5. Bapak dan Ibu dosen serta staf pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, khususnya jurusan Administrasi Perpajakan, yang telah memberikan penulis berbagai disiplin Ilmu mulai tingkat pertama hingga laporan ini selesai. 6. Terimakasih kepada kedua orang tua ku yang tercinta dan tersayang Drs, Zubair Ahmad Harahap dan Sasmawati Siregar yang selalu ku banggakan dan selalu mendoakan, memberi nasehat, bimbingan, semangat, materi dan tuntunan kepada penulis. Buat papa dan mama sorry ya kalau selama ini Doli sering bandel-bandel dan makasih banget atas semua kasih sayang yang diberikan buat Doli semuanya adalah yang terbaik Insyaalah Doli janji bakal buat mama dan papa senang nantinya. 7. Buat Abang dan kaka terima kasih atas bantuan baik moril dan materil 8. kawan-kawan gank udunk qwuh yang selalu setia menemaniku qw Fitra udunk yang makin jelek, iqbal 32, iqbal 10 yang makin kurus, yudi chandra, edi syahputra, yan farta, ayuk, ida, maya, riris, beby, lasmi, ana, riza, ucup, rolan, tika woy kapan kita kemana. 9. Kawan-kawan Administrasi Perpajakan kelas A 06, dian petot, rere, shela,dona, mela, deli, aris, silvi, nia, icut,nuzul, arief, eva, waddah, irma pane, bulan, dedy, dian anggraini, dan yang lainnya yang tak bisa disebutkan satu persatu.

Muhammad Doli Syahputra Harahap : Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Reklame Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang, 2009.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, dan ini semua tidak terlepas dari keterbatasan waktu, bahkan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karna itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun demi kesempurnaan laporan Praktik Kerja Lapangan Mandiri ini sehingga dapat memberi manfaat bagi penulis, mahasiswa, dan masyarakat dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang perpajakan.

Medan, juni 2009 Penulis

(M.Doli Syahputra Harahap )


DAFTAR ISI Halaman

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

BAB I

BAB II

: PENDAHULUAN A. Latar Belakang PKLM …………………………………..

1

B. Tujuan dan Manfaat PKLM ……………………………..

8

C. Ruang Lingkup PKLM ………………………………….

10

D. Metode PKLM …………………………………………...

11

E. Metode Pengumpulan Data ……………………………....

12

F. Sistematis Laporan PKLM ………………………………..

13

: Gambaran Umum Objek Lokasi PKLM A. Sejarah Singkat Dinas PKD Deli Serdang ……………..

21

B. Struktur Organisasi Dinas PKD Deli Serdang ………..

24

C. Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi………………….

27


BAB III

: GAMBAR DATA PAJAK REKLAME A. Pengertian Pajak Reklame…………………………………

42

B. Proses Perolehan Izin Reklame…………………………...

44

C. Tata Cara Perolehan Izin Reklame……………………….

46

D. Cara Perhitungan dan Penetapan Pajak Reklame………… 49 E. Penetapan Lokasi, Kelas Jalan, Luas Reklame, Juga Sudut Pandang…………………………………………. F. Sanksi - Sanksi………………………………………………

BAB IV

BAB V

51 51

: ANALISA DAN EVALUASI A. Perkembangan Pajak Reklame……………………………

53

B. Realisasi Penerimaan Pajak Reklame……………………

54

C. Permasalahan Yang Dihadapi…………………………

56

D. Upaya Peningkatan Pemasukan Pajak Reklame……...

57

: KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan…………………………………………………… 58 B. Saran…………………………………………………………..

60

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN


BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG PRAKTEK KERJA LAPANGAN MANDIRI Dalam menghadapi era globalisasi dan peningkatan usaha pembangunan maka pemerintah terus meningkatkan penerimaan negara, selain sektor Migas dan Non Migas, sebagai sektor penerimaan negara. Berdasarkan hal ini guna meningkatkan pemasukan bagi APBN dan APBD, maka penggalian sumber-sumber penerimaan baru dapat diarahkan pada pemanfaatan potensi daerah yang memberikan kelebihan atau keuntungan secara ekonomis kepada masyarakat. Berdasarkan kutipan di atas maka daerah mempunyai susunan pemerintahan yang disebut dengan pemerintah daerah dan kepala daerah diberi hak dan wewenang untuk Mengurus rumah tangganya sendiri. Pemerintah daerah sebagasi suatu bentuk organisasi adalah sebuah lembaga yang memiliki wewenang untuk menjalankan roda pemerintahan di lingkungan wilayah dan juga memiliki tugas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Memandang tugas-tugas yang di emban oleh pemerintah daerah amatlah kompleks terutama sekali dalam hal meningkatkan kesehahteraan masyarakatnya, maka untuk hal yang demikianlah dibutuhkan sebagai penunjang masyarakatnya, maka untuk hal yang demikianlah dibutuhkan sebagai penunjang terlaksananya sistem pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Pembangunan daerah di sektor pajak dan retribusi daerah yang merupakan sumber penerimaan daerah adalah salah satu faktor penunjang pembangunan, yang


merupakan

kewajiban

bagi

masyarakat

bersama

untuk

mengelola

serta

meningkatkannya, sejalan dengan rencana pembangunan yang sedang dilakukan. Berdasarkan Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemrintah Pusat dan Daerah serta Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang mengatakan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari : a. Pendapatan Asli Daerah, yaitu : 1. Hasil Pajak daerah 2. Hasil Retribusi daerah 3. Hasil Perusahaan milik daerah, dan hasilo pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. 4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang asli b. Dana Perimbangan c. Pinjaman Daerah d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah Berdasarkan kutipan di atas maka pelaksanaan pembangunan daerah dapat terlaksana apabila keuangan daerah cukup memadai. Agar daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya maka kepadanya perlu diberikan sumber-submer pembiayaan yang cukup. Tetapi mengingat bahwa tidak semua sumber-sumber pendapatan dapat diberikan kepada


daerah, maka kepala daerah diwajibkan untuk menggali segala sumber-sumber keuangannya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber-sumber pembiayaan tersebut diperoleh dari salah satu unsur yang disebut dengan “Pajak”. Pajak merupakanb sumber penerimaan negara yang sangat penting artinya bagi pelaksanaaan dan peningkatan pembangunan daerah, sehingga dengan demikian pengelolaan dektor pajak juga harus timbal balik bagi semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat daerah. Sektor perpajakan amatlah luas, baik itu jenis dan macamnya. Salah satu sektor Perpajakan adalah perihal pajak adalah Pajak Reklame. Dalam hubungan dengan pajak reklame yang diatur dalam peraturan daerah (PERDA) No. 9 tahun 2005 tentang pajak reklame. Azhari (dalam perpajakan Indonesia) mengatakan bahwa pajak reklame merupakan benda, alat, corak ragamnya untuk tujuan komersial, digunakan untuk memeperkenalkan, menganjurkan, atau mempromosikan suatu barang untuk dilihat, dibaca, didengar dan dirasa dari suatu tempat oleh umum. Di satu bidang sesuai dengan tujuan pemberlakuan Pajak sebagai modal dasar atau sumber pendapatan daerah selain pajak maka Retribusi sarang burung walet di luar habitat alami juga harus dapat memberikan karena pada kenyataannya ditemui suatu keadaan bahwa di suatu sisi pemberlakuan Pajak, temrasuk Pajak Reklame sedemikian ketatnya tanpa diikuti dengan peningkatan pembangunan daerah itu sendiri.


Pelaksanaan PKLM ini dilaksanakan oleh penulis untuk membahas masalah faktual atau nyata yang terdapat pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdan mengenai Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Reklame. Kita dapat melihat dari setiap sudutjalan di Kabupaten Deli Serdang dipenuhi dengan reklame, seperti papan rekalme yang terlihat di jalan atau di depan rumah. Reklame papan ini banyak digunakian sebagai pamplet nama dalam membuka praktek, toko, perusahaan dan kantor. Reklame kain/spanduk yang banyak terlihat di jalan atau disudut jalan, reklame selebaran yang di tempel pada dinding, pohon, pagar, bangunan. Dengan melihat perkembangan penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Deli Serdang sekarang sudah lebih baik karena setiap tahunnya mengalami peningkatan yang melebihi target yang telah ditentukan. Jadi berdasarkan hal ini Pajak Reklame di Kabupaten Deli Serdang harus lebih ditingkatkan lagi. Dinas pengelola Keuangan Daerah PemkabDeli Serdang menargetkan, pajak reklame tahun 2009 mencapai 1 Miliyar, atau mengikat dibandingkan relisasi 2008 sebesar 800 juta. Namun peningkatan target tersebut dinilai belum sebanding dengan potensi yang ada. Sehingga DPRD setempat mengharapkan pajak reklame ditingkatkan. “Saya kira kenaikan target itu belum signifikan, soalnya masih cukup banyak potensi yang belum tergali dengan baik. Kita kan bisa lihat di setiap kecamatan begitu banyak bermunculan reklame dari bermacam produk. Jadi tidaklah wajar jika kenaikan target pada 2009 hanya sekitar 200 juta,” kata anggota DPRD Deli Serdang Akhiruddin Lc. Untuk dia meminta kepada Dinas Pengelola Keuangan Daerah Muhammad Doli Syahputra Harahap : Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Reklame Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang, 2009.

kembali mendata ulang seluruh wajib pajak reklame. Apalagi pajak reklame salah satu PAD yang cukup potensial untuk terus digali. Menurutnya, dinas terkait juga harus lebih serius menangani masalah tersebut. Salah satunya lebih menignkatkan sosialisasi kepada Wajib Pajak Jika sosialisasi dan menggali potensi terus dilakukan maka target yang ditetapkan akan jauh meningkat. Selain itu Dinas Pengelola Keuangan Daerah harus menutup semua submer kebocoran yang mungkin terjadi. Jika Dinas yang mengelola PAD tersebut benarbenar bekerja masksimal, sya yakin akan targetnya akan lebih besar. Kabid Pendapatan Dinas Pengelola Kekayaan Daerah Deli Serdang Drs. Ferry Syahriza mengaku bahwa pada Oktober 2008 pihaknya telah membentuk tim penegakan hukum yang beranggotakan unsur kepolisian, kejaksaan POM TNI dan Muspika untuk menagihtunggakan Pajak Reklame. Hasilnya, sekitar 70% wajib pajak yang selama ini menunggak telah membayar kewajibannya. Itu sebabnya, dari target Rp. 800.000.000 bisa tercapai sebesar Rp. 800,35 (104%). Dan pada Maret mendatang kita akna lebih intensif melakukan sosialisasi. Pergantian nama Dinas Pendapatan Daerah Deli Serdang menjadi Dinas Pengelola Keuangan Daerah (PKD) ternyata dimanfaatkan segelintir oknum untuk mengeruk keuntungan pribadi. Setidaknya, hal itu terungkap saat digelar razia pajak papan reklame di kawasan Jalan Letda Soedjono yang masuk dalam kawasan Pemkab Deli Serdang, Jumat (30/10). Pelaksana Kadispenda Deli Serdang H Prayitno SH didampingi Kasubdis Penagihan dan Bimbingan Masyarakat T Ani Husna Ssos dan beberapa Kasubdis Muhammad Doli Syahputra Harahap : Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Reklame Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang, 2009.

terkait selaku pengelola dan kordinator pendapatan daerah melakukan berbagai kegiatan sosialisasi kepada para wajib pajak sejak Juli September 2007. Sosialisasi dilakukan melalui pertemuan tatap maka langsung dengan wajib pajak di beberapa lokasi pertemuan, pemasangan spanduk diberbagai lokasi strategis dan melalui media cerak. Sosialisasi yang dilakukan dengan berbagai media ini untuk lebih menyadarkan masyarakat wajib pajak guna memenuhi kewajibannya membayat pajak tepat waktu, ungkjap Prayitno. Jenis-jenis pajak yang disosialisasikan yaitu sarang burung walet, hiburan, restoran, hotel, reklame, kuburan mewah, dan pajak bumi bangunan. Dijelaskan, Perda Nomor 2 Tahun 1999 tentang pajak hiburan tahun 2007 ditargetkan Rp 67.500.000, sampai keadaan 10 September 2007 terealisasi Rp 52.260.000, atau 77,42%. Termasuk dalam kategori jenis pajak hiburan adalah pertunjukan kesenian, sirkus, pameran seni, pameran busana, kontes kecantikan, pagelaran musik dan tari, diskotik, karaoke, club malam, billiard, permaianan ketangkasan, permainan anak-anak, panti pijat, mandi uap, pertandingan olah raga, taman rekreasi, kolam renang, kolam pancing, dan lain-lain sejenis hiburan lainnya yang diselenggarakan oleh perotangan maupun badan yang dipertontonkan dan dinikmati setiap orang yang dipungut bayaran, besarnya pajak hiburan 10% dari hasil penjualan tiket. Untuk lelbih mengefektifkan peroleh pajak kepada semua penyelenggara hiburan untuk merespon dan memporporasi tiket sebelum dijual kepada masyarakat. Pada No 20 tahun 2003 tentang pajak pengelolahan, pengusahaan dan pemanfaatan sarang burung walet dihabitat tahun 2007 ditargetkan Rp Muhammad Doli Syahputra Harahap : Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Reklame Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang, 2009.

275.000.000. realisasi keadaan 10 September 2007 Rp 71.574.000. atau 26,03%. Untuk sarang burung walet dikenakan ijin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet. Terhadap hasil produksi/hasil panen dikenakan pajak sebesar 30% dari nilai jual untuk hasil panen dihabitat alam dan 10% dari nilai jual untuk hasil panen dari di luar habitat alami. Perda No 2 tahun 2003 tentang pajak hotel, target tahun 2007 Rp 160.000.000. realisasi s.d Agusuts 2007 Rp 88.606.000. atau 55,38%. Upaya yang lebih dilakukan Dispenda adalah pendataan potensi langsung ke kecamatankecamatan, penagihan langsung ke wajib pajak, mengimbau wajib pajak untuk membayarkan pajaknya ke Dispenda. Perda No 3 tahun 2003 tentang pajak restoran, target tahun 2007 Rp 423.000.000 realisasi s/d Agustus 2007 Rp 240.246.000. atau 56,80%. Hambatan yang terjadi untuk merealisasikan pajak hotel dan restoran disebabkan kurangnya partisipasi wajib pajak untuk mau menerima petugas pajak yang mendata pajak restoran dan hotelnya, terkait pula dengan kurangnya kesadaran wajib pajak memenuhi kewajibannya membayarkan pajak yang telah ditetapkan, disamping kurang optimalnya pengenaan pajak terhadap wajib pajak sehingga potensi pajak reklame kurang maksimal. Perda No 18 Tahun 2003 tentang pajak reklame mengatur tetnang izin dan tarif pajak termasuk di dalamnya reklame papan/billboard, rekalame, kain, stiker, selebaran, rekalame berjalan termasuk pada kendaraan, reklame udara, suara, peragaan, reklame file/slide. Nilai sewa reklamenya tergantung pada lokasi


pemasangan, lama pemasangan, nilai dan jenis reklame. Tarif pajak ditetapkan paling tinggi 25% dari nilai sewa rekalme. Berdasarkan hal yang telah diuraikan tersebut maka penulis memilih tugas akhir dengan judul “Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Reklame Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Deli Serdang”.


B. Tujuan dna Manfaat Praktek Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Praktek Kerja Lapangan Mandiri merupakan salah satu persyaratan yang wajib dilaksanakan oleh mahasiswa perpajakan, dalam menyelesaikan pendidikan program studi Diploma III Administrasi Perpajakan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sumatera Utara. 1. Adapun tujuan dari penulis melakukan PKLM ini adalah : a) Untuk memperoleh data dan informasi mengenai pajak reklame. b) Untuk mengetahui masalah-masalah yang terjadi dalam menangani pajak reklame. c) Untuk mengetahui upaya-upaya dalam meningkatkan pajak reklame. d) Untuk mengetahui target dan realisasi pajak reklame. 2. Manfaat Prakterk Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) a. Bagi Mahasiswa 1. Agar menciptakan disiplin dan tanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. 2. Menambah wawasan dan pengetahuan di bidang perpajakan khususnya tentang pajak reklame. 3. Untuk meningkatkan pendekatan sosial dan komunikasi mengenai gambaran dunia kerja. 4. Sebagai kemampuan untuk berfikir serta daya nalar mahasiswa sehingga dapat melakukan pengkajian suatu masalah ilmiah.


b. Bagi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Deli Serdang 1. Sebagai sarana untuk menarik tenaga kerja yaitu untuk melihat kemampuan mahasiswa yang bersangkutan dengan tanggung jawab dan kerja sama yang baik. 2. Dapat memperoleh ide-ide baru dengan dilaksanakannya Praktek Kerja Lapangan Mandiri. c. Bagi Program Diploma Administrasi Perpajakan 1. Membuka

interaksi antar

mahasiswa,

dosen

dan

instansi

pemerintah. 2. Meningkatkan hubungan kerja sama yang baik antara pihak Dinas Pendapatan Daerah Deli Serdang. 3. Mempromosikan

sumber

daya

manusia

Program

Studi

Administrasi Perpajakan. d. Bagi Masyarakat 1. Diharapkan masyarakat tahu apa yang dimaksud dengan pajak reklame. 2. Dengan adanya tugas akhir ini diharapkan masyarakat dapat menghitung pajak reklame sendiri. 3. Diharapkan dapat meningkatkan masyarakat yang sadar akan pajak untuk meningkatkan pembangunan daerah.


C. Ruang Lingkup Praktek Kerja Lapangan Mandiri Adapun yang menjadi ruang lingkup yang paling mendasar dalam melakukan Praktek Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Deli Serdang adalah : a. Masalah dalam pemanfaatan Pajak Reklame yang digunakan dalam pembangunan. b. Upaya-upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pemasukan pajak reklame. c. Sanksi yang diterapkan terhadap wajib pajak tidak membayar pajak reklame tidak tepat waktu. d. Target yang akan dicapai dalam penerimaan pajak reklame pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Deli Serdang.

D. Metode Praktek Kerja Lapangan Mandiri (PLKM) Untuk melengkapi dan mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam PKLM ini adalah sebagai berikut : 1. Tahap Persiapan Dalam tahap ini penulis akan melakukan berbagai persiapan dimulai dawri penentuan tempat Praktek Kerja Lapangan Mandiri (PKLM), mencari bahan untuk melengkap pembuatan proposal tentang judul yang diajukan.


2. Studi Literatur Penulis mencari data dan informasi dengan membukan landasan teori, menelaan buku-buku, perundang-undangan perpajakan, peraturan pemerintah, informasi dari majalah yang berhubungan dengan kegiatan Praktek Kerja Lapangan Mandiri (PKLM). 3. Observasi Lapangan Yaitu dengan melakukan peninjauan kembali atau pengamatan secara langsung pada objek PKLM untuk mengetahui sistem-sistem yang berlaku di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Deli Serdang serta mempelajari laporan-laporan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. 4. Pengumpulan Data Dalam hal ini penulis mengumpulkan data yang berhubungan dengan pembahasan pada Praktek Kerja Lapangan Mandiri. 5. Analisa dan Evaluasi Data Setelah data yang diperlukan data yang berhubungan dengan pembahasan pada Praktek Kerja Lapangan Mandiri.


E. Metode Pengumpulan Data Dalam hal ini penulis mengumpulkan data yang diperlukan melalui : 1. Metode Wawancara Yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung kepada pihakpihak pegawai yang dianggap mampu memberikan masukan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan laporan, menguraikan masalah penelitian, wawancara diharapkan dapat menyampaikan semua pertanyaan dengan jelas untuk merespon semua pertanyaan dan mencatat semua informasi yang diperlukan. 2. Metode Observasi Yaitu studi yang dilakukan dengan pengamatan langsung dalam kegiatan yang dilakukan pencatatan terhadap tiap gejala yang menjadi objek penelitian. 3. Metode Dokumentasi Dalam metode ini penulis meminta dokumen yang berhubungan dengan objek, struktur organisasi dan dokumen lainnya yang dianggap sebagai bukti dalam melengkapi laporan Praktek Kerja Lapangan Mandiri (PKLM).


F. Sistematika Penulisan Laporan Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan laporan PKLM ini maka penulis membaginya ke dalam IV bab pembahasan yang terdiri dari : BAB I

: PENDAHULUAN Pada bab ini diberikan gambaran mengenai keseluruhan isi dari laporan ini. Bab ini terdiri dari latar belakang PKLM, perumusan masalah, tujuan dan manfaat PKLM, ruang lingkup PKLM, metode PKLM, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan laporan PKLM.

BAB II

: GAMBARAN UMUM OBEJK LOKASI PKLM Pada bab ini diberikan keterangan umum mengenai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang di dalam bab ini juga diuraikan mengenai sturktur organisasi, tugas dan fungsi dari dinas pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Deli Serdang.

BAB III

: GAMBARAN DATA PAJAK REKLAME Pada bab ini dibahas mengenai segala hak yang berkaitan dengan Pajak Reklame, mulai dari ketentuan umum, objek dan subjek, cara perhitungan, dan tata cara juga penetapannya.


BAB IV

: ANALISIS DAN EVALUASI DATA Dalam bab ini menganalisa mengenai data yang diperoleh, upayaupaya permasalahannya, langkah yang ditempuh kemudian melakukan evaluasi, sehingga tercapai tujuan dan manfaat PKLM.

BAB V

: KESIMPULAN DAN SARAN Dalam bab ini penulis menguraikan kesimpulan mengenai hal-hal yang telah dikemukakan dan beberapa saran yang menjadi bahan masukan untuk mengatakan permasalahan PKLM.


BAB II GAMBARAN UMUM DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG

A. Sejarah Singkat Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang yang dikenal sekarang ini, sebelum proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 merupakan daerah pemerintahan yang berbentuk Kerajaan (kesultanan) Deli yang berpusat di kota Medan, dan kesultanan Serdang berpusat di perbaungan (38 Km di kota Medan menuju Tebing Tinggi). Dalam masa pemerintahan Republik Indonesia Serikat (RIS), keadaan Sumatera Timur Mengalami pergolakan yang dilakukan secara Spontan menuntut agar NST yang dianggap sebagai prakarsa Van Mook (Belanda) dibubarkan dan wilayah Sumatera Timur kembali masuk Negara Republik Indonesia se-Sumatera Timur yang dibentuk Front Nasional. Negara-negara bagian dan daerah-daerah istimewa lain di Indnesia kemudian bergabung dengan NRI, sedangkan Negara Indonesia Timur (NIT) dan Negara Sumatera Timur (NST) tidak bersedia. Akhirnya pemerintahan NRI meminta kepada Republik Indonesia Serikat (RIS) untuk mencari kata sepakat dan mendapat mandat penuh dari NST dan NIT untuk bermusyawarah dengan NRI tentang pembentukan negara Kesatuan dengan NRI tentang pembentukan negara kesatuan dengan hasil antara lain Undang-Undang Muhammad Doli Syahputra Harahap : Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Reklame Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang, 2009.

Dasar Sementara Kesatuan yang berasal dari UUD RIS diubah sehingga sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar tersebut terbentuklah kabupaten Deli Serdang seperti tercatat dalam sejarah bahwa sumatera Timur dibagi atas 5(lima) afdeling, salah satu diantaranya adalah Deli Serdang. Afdeling ini dipimpin oleh Asisten Residen beribukota Medan serta terbagi atas 4 (empat) Onder Afdeling yaitu Beneden Deli beribukota Medan, Bovan Deli beribukota di Pancur Batu, Serdang beribukota Lubuk Pakam, Padang Bedagei beribukota Tebing tinggi dan masing-masing dipimpin oleh seorang Kontelir. Selanjutnya dengan Keputusaan Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera timur dibagi menjadi 6 Kabupaten ini terdiri atas 6 (enam) Kedewanan yaitu Deli Hulu, Deli Hilir, Sewrdang Hulu, Serdang Hilir, Bedagei, Padang/Kota Tebing tinggi, pada waktu itu berkedudukan di Perbaunagan. Kemudian dengan hukum Besluit wali Negara tanggal 21 Desember 1949 wilayah tersebut adalah Deli serdang dengan ibukota medan meliputi Lubuk pakam, Deli hilir, Deli hulu, Serdang, padang, dan bedagai. Pada tanggal 14 November 1956, kabupaten Deli Serdang ditetapkan menjadi daerah otonomi, dan namanya berubah menjadi daerah kabupaten Deli Serdang sesuia dengan undang-undang No.22 tahun 1948 yaitu Undang-Undang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1956. untuk merealisasinya dibentuklah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Dewan Pertimbangan Daerah (DPD). Muhammad Doli Syahputra Harahap : Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Reklame Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang, 2009.

Namun demi tahun terus lalu merubah perjalanan sejarah dan setelah melalui berbagai usaha penelitian dan seminar-seminar oleh pakar sejarah dan pejabat Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tanggal 1 Juli 1946. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1948, ibukota Kabupaten Deli Serdang dipindahkan dari Kota Medan ke Lubuk Pakam dengan lokasi diperkantoran di Tanjung Garbus yang diresmikan oleh Gubernur Sumatera Utara tanggal 23 Desember 1983. Demikian pula pergantian pimpinan di daerah ini pun telah terjadi beberapa kali. Tercatat dalam sejarah bahwa Bupati pertama di Kabupaten Deli Serdang adalah Moenar S. Hamidjoyo, kemudian Sampoerna Kolopaking, setelah itu Wan Oemaroeddin Baros ) 1 Februari 1951 s/d 1 April 1958), Abdullah Eteng (1 April 1958 s/d 11 Januari 1963, Abdul Kadir Kendal Keliat (11 Januari 1963 s/d 11 November 1970), H. Baharoeddin Siregar (11 November 1970 s/d 17 April 1978), Abdul Muis Lubis (17 April 1978 s/d 3 Maret 1979), H. Tenteng Ginting (3 Maret 1979 s/d 3 Maret 1984), H. Wasiman (3 Maret 1984 s/d 3 Maret 1989), H. Ruslan Mansyur (3 Maret 1989 s/d 3 Maret 1994), H. Maymaran NS (3 Maret 1994 s/d 3 Maret 1999, dan sejak tahun 1999 hingga saat ini Bupati Deli Serdang dijabat oleh Drs. H. Abdul Hafid, MBA. Demikian pula halnya di legislatif, pimpinan di lembaga ini pun silih berganti dari ketua Dewan menjabat oleh Bonar Ginting, H. Mahmud Hasan, T.A. Muhaid Arief, dan Kapten M. Selamat.


Kemudian para periode berikutnya terpilih menjadi Ketua Dewan adalah Letkol Gus Masinan, BA (1971 s/d 1982), H. M. Rizan (1982 s/d 1987), T. Abunawar Alhaj (1987 s/d 1992), H. Iping Safei dilanjutkan oleh Usman DS (1992 s/d 1997), Kolonel Drs. H. Nusrin Siregar (1997 s/d 1999), dan sejak tahun 1999 sampai saat ini Ketua DPRD Kabupaten Deli Serdang dijabat oleh Naik Tarigan, BBA. Sedangkan sekretaris Wilayah Daerah (saat ini berubah nama menjadi sekretaris Daerah) Kabupaten Deli Serdang juga sudah silih berganti, mulai dari H. Baharoeddin Siregar, Mbra Barus, Mabai Tarigan, H. Abdul Muis Lubis, Mohd. Zaini Dahlan, SH, Drs. H. Semangat Merdeka Tarigan. Sementara untuk Kepala Dinas Pendapatan Daerah di Ketuai oleh H. Amir Nasution yang menjabat pada tahun 1974-1976, Nolong Sembiring (1978-1980), Raja Bana Barus SH (1980-1985), Drs. S. M. Tarigan (1985-1990), Drs. A. Reaja Thamrin Siregar (1991-1994), Drs. H. M. Jali Siregar (1995-1996), Drs. H. M. Idris Siregar MBA (1997-1999), Drs. Khairullah SIP. MAP (1999-2002), Oka Arya Zulkarnain SH. MM (2002-2004), dan Drs. Sunarno MAP untuk tahun 2005, dan pada tahun 2005-2009 dijabat oleh Drs. H. Amri Tambunan kemudian beliau terpilih kembali untuk menjabat kedua kali (2009-2014)

B. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Di dalam suatu instansi baik pemerintah maupun swasta, masalah struktur organisasi merupakan suatu hal penting, karena dengan adanya sturuktur-sturuktur organisasi yang jelas akan tercermin pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas Muhammad Doli Syahputra Harahap : Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Reklame Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang, 2009.

pula sehingga dapat merupakan alat untuk mempermudah mencapai tujuan yang diinginkan. Apabila struktur organisasinya baik, maka segala aktivitas dan hubungan antara bagian-bagian yang ada dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Ini memang perlu karena setiap anggota organisasi akan dapat mengetahui kepada siapa dia harus mempertanggungjawabkan pekerjaannya dan dari siapa menerima pemerintah (tugas) yang harus dikerjakannya. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang, di dalam struktur organisasinya telah ditetapkan tugas-tugas dan tanggung jawab yang jelas dari tiap-tiap bagian dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang memakai sistem organisasi garis. Pada sistem ini dimana masing-masing orang dalam organisasi bartanggungjawabkan pekerjaannya hanya kepada satu orang dan tidak seorang pemimpin pun yang berhak untuk memeriksa bawahan pimpinan yang lain, karena tiap masing-masing bagian telah mempunyai bawahan sendiri-sendiri yang memberikan pertanggungjawaban langsung kepadanya. Melihat dari gambar strutktur organisasinya, maka dapat dijelaskan tugas dan tanggung jawab dari masing-masing bagian yang diuraikan sebagai berikut : 1. Kepala Bagian Tata Usaha -

Memonitori tugas-tugas yang diberikan kepada Kassubbag dan Staf dalam rangkan memberikan Pelayanan Administrasi kepada satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang.


-

Sebagai Ketua Panitia Pembelian Barang Dinas Pendapatan Kabupaten Deli Serdang.

-

Mengerjakan tugas yang diperintahkan oleh atasan.

-

Mencari pola kebijaksanaan Ketatausahaan untuk disarankan kepada atasan.

2. Kepala Sub Bagian Kepegawaian -

Menyusun daftar urut kepangkatan

-

Mengusulkan kenaikan gaji berkala

-

Mengelola absensi pegawai

-

Mempersiapkan surat teguran/peringatan/ penggilan terhadap indisipliner

-

Mempersiapkan surat-surat mutasi di Dinas Pendapatan derah Deli Serdang

-

Mengkoordinir pekerjaan DP-3

3. Kepala Sub bagian keuangan -

Melaksanakan

pengelolaan

keuangan

Dinas

Pengelolaan

Keuangan

Deli Serdang -

Memeriksa keabsahan semua bukti-bukti pengeluaran keuangan sebelum ditandatangani oleh Kepala Dinas

-

Melaksanakan pemerikasaan SPP, SPJ, dan pembayaran gaji serta laporan keuangan lainnya sebelum ditanda tangani oleh kepala Dinas.

4. Kepala Sub Bagian Umum -

Melaksanakan urusan surat menyurat

-

Melaksanakan tata kearsipan

-

Membuat surat Perjalanan Dinas


-

Melaksanakan hubungan masyarakat

-

Melaksanakan perawatan inventaris dinas

5. Kepala Sub bagian perlengkapan -

Melaksanakan pengadaan barang keperluan dinas

-

Melaksanakan pendisatribusian barang-barang

-

Melaksanakan pengendalian penggunaan barang dinas

-

Mengurus STNK kendraan dinas roda empat maupun roda dua

6. Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) -

Menerima Pajak/retribusi Daerah maupun penerimaan lainnya dari WP/WR -

Menerima penyetoran pendapatan daerah yangdikelola instansi kerja terkait

-

Menyetor semua hasil peneriamaan ke kas derah

-

Menandatangani sutrat setoran yang telah di validasi

-

Menandatanagani

buku

pembantu

penerimaan

sejenis

dan

mendistribusikannya kepada unit kerja yang ditetapkan -

Menandatangani surat setoran ke kas daerah

-

Menandatanagani buku kas umum

-

Menandatanagani daftar laporan penerimaan dan penyetoran ke kas daerah dan mendistribusikannya kepada unit kerja yang telah ditetapkan

7. Bendaharawan Rutin -

Menerima, menyimpan, membayar utang, dan mempertanggung jawabkan penegeluaran uang rutin

-

Mengerjakan DIK, DIP, SPP, SPJ rutin dan pembangunan Muhammad Doli Syahputra Harahap : Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Reklame Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang, 2009.

8. Bendaharawan Pembangunan -

Menerima, menyimpan dan membayarkan utang, dan mempertanggung jawabkan pengeluaran uang pembangunan

-

Mengerjakan DIP, SPP, SPJ pembangunan

9. Bendaharawan Upah pungut -

Mengurus pengeluaran upah pungut pajak/retribusi dan PBB dari kas derah

-

Menerima, menyimpan dan membayarkan upah pungut kepada yang berhak

-

Mengerjakan SPJ upah pungut sesuai ketentuan yang berlaku

10. Bendaharawan Gaji -

Mengambil dan membayar gaji/Rapel gaji

-

Membukukan penerimaan dan pengeluaran gaji ke buku

-

Mempertanggung jawabkan pembayaran gaji

-

Menyetorkan potongan-potongan resmi gaji kepada yang berhak

11. Bendaharawan barang -

Menerima, menyimpan dan menyerahkan barang-barang dinas kepada yang berhak

-

Mencatat pemasukan dan pengeluaran barang pada kartu barang

12. a. Kepala sub dinas Pendapatan dan dokumentasi -

Mengkoordinasikan tugas-tugas kepala seksi dan staf

-

Memberikan masukan dan saran kepada kepala Dinas tentang tekhnik operasional pendataan

-

Mengerjakan tugas yangdiperintahkan oleh atasan


b. Kepala Seksi Pendidikan dan Pendaftaran -

Melakukan pendaftaran subjek pajak/retribusi daerah

-

Melakukan pendataan objek pajak daerah

-

Melakukan

pemeriksaan

atas

wajib

pajak/retribusi

yang

tidak

mengembalikan formulir pendaftaran dan pendataan -

Menyusun Daftar Induk wajib Pajak/Wajib Retribusi

-

Memeriksa kelengkapan formulir pendaftaran dan pendataan yang dikembalikan WP/WR

-

Mengembalikan Formulir pendataan yang teah lengkap ke Seksi ke Pengelola Data untuk di proses

c. Kasi Pengelola Data dan Informasi -

Mengelola data-data objek pajak sesuai SPTPD/SPTRD

-

Menerbitkan kartu dan tiap-tiap jenis pungutan

-

Menerbitkan kartu NPWPD

-

Menerbitkan Surat Pengukuhan sebagai WP/WR

-

Menerbitkan Surat Wajib Pungut untuk Pengusaha

-

Mengirimkan Kartu Data ke Seksi Pemeriksaan Perhitungan Subdis Penetapan dan Distribusi

d. Kasi Dokumentasi dan Penyajian Data -

Menerima pengambilan Kartu Data dari Subdis Penetapan dan Distribusi

-

Menyimpan dan memelihara data-data tentang pendataan dan dokumentasi


-

Menyiapkan daftar tentang WP/WR yang akan didata ulang sesuai dengan nomor urut dan tanggalnya.

e. Kasi Pajak Daerah dan Distribusi Daerah -

Memonitor pelaksanaan pemungutan pajak/retribusi

-

Memberikan masukan kepada Kepala Sub Dinas untuk keberhasilan pelaksanaan tugas pendaftaran / pendataan

-

Menampung

semua

keluhan

serta

memanage

persoalan

tentang

pajak/retribusi daerah untuk mencari solusi yang cepat dan tepat -

Menjalin hubungan kerja yang baik dengan instansi pengelola pajak dan retribusi daerah bekerja sama dengan Seksi Pemantauan dan Pengendalian Operasional

13. a. Kepala Sub Dinas Penetapan dan Distribusi -

Mengkoordinasikan tugas-tugas Kepala Seksi dan Staf

-

Menandatangani Surat Ketetapan dan Daftar Ketetapan

-

Melaksanakan tugas yang diperintahkan atasan

b. Kepala Seksi Pemeriksaan dan Perhitungan -

Memeriksa kelengkapan Kartu Data yang diterima

-

Menerbitkan nota perhitungan

-

Menandatangani nota perhitungan

-

Menyerahkan Nota Perhitungan ke Seksi Penerbitan Surat Ketetapan


c. Kepala Seksi Penerbitan Surat Ketetapan -

Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak/Retribusi

-

Menerbitkan Surat Setoran Pajak/Retribusi

-

Menerbitkan SK Pajak/Retribusi lainnya

-

Menerbitkan Daftar Ketetapan Pajak/Retribusi

-

Menerbitkan izin yang dikelola oleh Dinas Pendapatan

-

Menyimpan semua arsip-arsip tentang penetapan secara baik dan teratur

-

Menyerahkan semua surat ketetapan maupun izin yang diterbitkan kepada Seksi Legalisasi dan Distribusi

d. Kepala Seksi Legalisasi dan Distribusi -

Menerima surat ketetapan dan yang diterbitkan

-

Melegalisasi surat-surat tersebut dengan membubuhkan stempel dinas

-

Mencatat ke dalam dafatar SKP dan daftar izin yang diterima

-

Memepesiapkan tanda terima untuk penyerahan Surat Ketetapan maupun Izin yang berlaku

-

Menyerahkan surat setoran kepada BKP

-

Mendistribusikan SKP dan surat Keputusan lainnya kepada WP/WR

e. Kepala Seksi PBB dan BPHTB -

Menerima SPPT dan DHKP dari KP PBB melalui camat

-

Mendistribusikan SPPT dan DHKP ke Kecamatan melalui Camat se-Kab. Deli Serdang untuk BK 1

-

Mendistribusikan ke Kecamatan melalui KUPTD untuk BK 2 s/d 5


-

Menerima laporan mingguan tentang pembayaran dari Kantor Pos kecamatan-kecamatan

-

Menerima laporan repak secara mingguan dari kantor pos koordinator Tebing Tinggi

-

Menerima STTS dari kantor pos kecamatan

-

Melakukan pencocokan STTS ke buku DHKP PBB

-

Membuat laporan bulanan ke tingkat-tingkat

-

Melakukan koordinasi secara teratur dengan KP-PB mengenai PBB dan DPHTB

-

Memberi saran kepada atasan tentang pemungutan PBB di Kecamatan

-

Mempersiapkan teknis dan administrasi pemberian perangsang kepada petugas pelaksana yang berprestasi

14. a. Kepala Sub Dinas Pembukuan dan Pelaporan -

Mengkoordinasikan tugas-tugas Kepala Staf

-

Melegalisasi surat-surat berharga yang menjadi kewenangan Dispenda

-

Melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh atasan

b. Kepala Seksi pembukuan dan verifikasi -

Membukukan semua ketetapan yang telah diterbitkan

-

Mengarsipkan seluruh dokumen yang telah dicatat

-

Memverifikasikan semua tanda setoran yang telah divalidasi dengan mengadakan pencocokan terhadap BPPS


-

Mengadakan perhitungan antara daftar Surat Ketetapan yang diterbitkan dengan Surat Setoran yang divalidasi

-

Menerbitkan daftar tunggakan sejenis penerimaan

c. Kepala Seksi Legalisasi dan Pembukuan Surat-surat Berharga -

Mempersiapkan legalisasi surat-surat berharga

-

Mencatat dan membukukan surat-surat berharga secara benar dan menurut nomor dan tanggalnya

-

Menatausahakan benda-benda berharga yang diterima dari UKT

-

Membukukan penerimaan dan pengeluaran benda-benda berharga

-

Menerbitkan surat keterangan fiskal

-

Menerbitkan surat pengantar untuk Ferporasi

-

Menyusun surat berharga yang telah habis masa berlakunya

-

Mengirimkan daftar tersebut kepada Subdis Pendataan dan dokumentasi untuk peremajaan dan maupun daftar ulang

d. Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan -

Mengadakan evaluasi mengenai penerimaan pendapatan daerah

-

Menyiapkan daftar realisasi pendapatan daerah

-

Menyiapkan target dan realisasi pendapatan daerah

-

Menyiapkan laporan tentang penerimaan pendapatan daerah baik secara bulanan, triwulan maupun tahunan


e. Kepala Seksi Sumber Lain-lain -

Memonitor penerimaan pendapatan lain-lain di luar PBB BPHTB, Pajak/Retribusi Daerah

-

Menjajaki penerimaan pendapatan lain-lain untuk dijadikan sumber penerimaan yang baru

15. a. Kepala Sub Dinas Penagihan dan Bimbingan Masyarakat -

Mengkoordinasikan

tugas-tugas

kepada

Seksi

dan

Staf

dalam

melaksanakan tugas penagihan Pendapatan Daerah -

Mengkoordinasikan tugas-tugas Pembinaan dan Bimbingan Masyarakat dengan segenap aparat yang terkait

-

Melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh atasan

b. Kepala Seksi Penagihan dan Perhitungan -

Memonitoring Penyetoran WP/WR melalui buku Pembantu Penerima sejenis

-

Mencocokkannya dengan daftar SKP yang diterbitkan

-

Memlihara buku kendali WP/WR

-

Memelihara Daftar Surat Penagihan dan Surat Teguran

-

Mengirim/Menyampaikan Surat Peringatan/Surat Teguran kepadaWP/WR

-

Menerbitkan Surat Paksa setelah 21 (dua puluh satu) hari Surat Teguran tidak diindahkan

-

Mengirim dan menyampaikan Surat Paksa kepada WP/WR


-

Menerbitkan surat perintah melakukan Penyitaan setelah 14 (empat belas) hari Surat Paksa tidak diindahkan oleh WP/WR

-

Menerbitkan surat kesemaptan terakhir setelah 14 (empat belas) hari Surat Perintah melakukan Penyitaan tidak diindahkan oleh WP/WR

-

Membuat Daftar Surat Permintaan Pelaksanaan Lelang untuk WP/WR yang belum melunasi kewajibannya setelah 14 (empat belas) hari setelah tanggal Surat Kesempatan Terakhir

-

Merencanakan hari, tanggal dan jam pelelangan yang disetujui Kepala Dinas Pendapatan dan Permintaan Penegasan pada Kantor Lelang Negara

-

Menyiapkan berkas Penyitaan WP/WR yang bersangkutan Pengumuman Lelang

c. Seksi Pertimbangan dan Keberatan -

Menerima Surat Keberatan dari WP/WR

-

Membuat Nota Dinas untuk Penelitian kembali dan kalau perlu mengadakan pemeriksaan

-

Menyampaikan Laporan Hasil Penelitian atau Pemeriksaan kepada Kepala Dinas Pendapatan untuk diteliti dan dipertimbangkan

-

Menyampaikan berkas keberatan WP/WR disertai Pertimbangan Kepala Dinas Pendapatan kepada Bupati

-

Menyiapkan Surat Penolakan Keberatan

-

Menyiapkan Surat Keputusan Pengurangan/Penghapusan Pajak


d. Kepala Seksi Pelayanan Angsuran dan Restitusi -

Menerima Surat Permohanan Angsuran dari WP/WR

-

Memeriksa dan menyetujui pembayaran secara angsuran

-

Menyiapkan Surat Perjanjian Angsuran dengan persetujuan Kepala Dinas Pendapatan Daerah

-

Mendistribusikan Surat Perjanjian Angsuran kepada WP/WR dan unit kerja lain yang terlibat

-

Menerima Surat Permohonan Restitusi meneliti dan menghitung Restitusi Pajak/Retribusi

-

Mempersiapkan semua administrasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

-

Menyiapkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak Daerah (DPD-43)

-

Memelihara Daftar Persetujuan Angsuran BK-14

-

Memelihara Daftar Perjanjian Angsuran BK-13

-

Memelihara Buku Register Permohonan Angsuran BK-12

e. Kepala Seksi Pembinaan dan Bimbingan Masyarakat -

Menghimpun data-data Permasalahan di lapangan

-

Mempelajari Perda-Perda tentang Pemungutan Pendapatan Daerah

-

Menyiapkan Saran Pembinaan dan Penyuluhan

-

Mensosialisasikan Perda-Perda tentang Pajak Retribusi Daerah

-

Menjalin kerja sama dengan Aparat Kelurahan dan Desa dalam hal pensosisialisasian Perda-Perda pemungutan


16. a. Kepala Sub Dinas Perencanaan dan Pengendalian Operasional -

Mengkoordinasikan tugas-tugas Kepala Seksi dan Staf

-

Mengadakan koordinasi dengan Unit Kerja Pengelola Retribusi Daerah

-

Mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan Bagian Hukum dalam pembuatan maupun perubahan Perda-Perda

b. Kepala Seksi Penyusunan Program dan Pengembangan -

Mengelola data dan informasi tentang sumber Penerimaan dan Pendapatan Daerah

-

Menghimpun data dan informasi menjadi bahan penyusunan program kerja

-

Menerima masukan-masukan untuk digunakan sebagai pendukung penyusunan program kerja

-

Mengembangkan jangkauan peraturan-peraturan tentang pemungutan yang belum tergali

-

Menyusun program kerja Dinas untuk setiap Tahun Anggaran

-

Menyusun Rencana Penerimaan Pendapatan Daerah untuk dimasukkan ke APBD

c. Kepala Seksi Pemantauan dan Pengendalian -

Menghimpun data-data tentang Pemungutan Pendapatan Daerah

-

Pemantau pelaksana pemungutan Pendapatan Daerah agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan


-

Melakukan pembinaan penggunaan sarana dan prasarana pemungutan Pendapatan Daerah

-

Mengadakan koordinasi dengan semua unit kerja yang mengelola Pendapatan Daerah

d. Kepala Seksi Analisa dan Evaluasi -

Menghimpun data dan informasi tentang sumber Pendapatan Daerah

-

Mengadakan analisa terhadap perangkat perundang-undangan maupun dampak pemberlakuan peraturan Daerah tentang Pendapatan Derah

-

Mengadakan inventarisasi kendala dan masalah atas pelaksanaan peraturan Daerah untuk dicarikanj solusi yang tepat

e. Kepala Seksi Peraturan Perundang-undangan dan Pengkajian Pendapatan -

Menghimpun data dan informasi mengenai Sumber-sumber Pendapatan Daerah

-

Mengadakan pengkajian potensi Pendapatan Daerah yang belum tergali

-

Menyusun konsep Peraturan Daerah Pajak Daerah dengan bekerjasama dengan Bagian Hukum Kantor Bupati

-

Mengadakan telaahan terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ada untuk diadakan perbaikan-perbaikan sesuai tuntutuan keadaan

Perihal gambar Struktur Organisasi Dinas dan Pendaatan Daerah Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Perda No. 46 tahun 2000 dapat dilihat pada hal berikut


Untuk tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab dari tiap-tiap satuan organisasi yang sudah ditetapkan dalam surat keputusan Bupati. Adapun kegiatan yang dilakukan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ini adalah : 1. Penyiapan konsep kebijakan daerah dan pelaksanaan kewenangan daerah serta pelaksanaan tugas-tugas dalam bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah. 2. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan jangka menengah dan jangka tahunan. 3. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk pembangunan kapasitas pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. 4. Pemberian perizinan tertentu dan pelaksanaan pelayanan umum. 5. Menyiapkan konsep standart dan ketentuan yang diberikan wewenang untuk menyusun dan menetapkan. 6. Pelayanan dam bimbingan terhadap wajib pajak.


C. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Darah Susunan organisasi Bagian Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Serdang Bedagai terdiri dari : 1. Kepala Dinas. 2. Sekretariat yang terdiri dari : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan. c. Sub Bagian Perencanaan Program dan Akuntabilitas. 3. Kepala Bidang Pendapatan terdiri dari : a. Seksi Pendapatan Asli Daerah. b. Seksi Penetapan dan Penagihan Pendapatan Asli Daerah. 4. Kepala Bidang Anggaran terdiri dari : a. Seksi Perencanaan Anggaran b. Seksi Pengendalian Anggaran 5. Kepala Bidang Pembendaharaan dan Kas Darah terdiri dari : a. Seksi Pembendaharaan. b. Seksi Kas Daerah 6. Kepala Bidang Akuntansi dan Kekayaan terdiri dari : a. Seksi Akuntansi Daerah b. Seksi Kekayaan Daerah.


7. Kepala Bidang Bagi Hasil Pajak dan Penerimaan Lain-lain terdiri dari : a. Seksi Bagi Hasil Pajak Pusat dan Penerimaan Lain-lain. b. Seksi Hasil Pajak Provinsi dan Penerimaan Lain-lain. 8. Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional terdiri dari : a. Seksi Operasional, Koordinasi dan Pengawasan. b. Seksi Pengolahan Data 9. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas. 10. Kelompok Jabatan Fungsional.

D. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan tugas jabatan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Kabupaten Deli Serdang maka Dinas Pendapatan mempunyai fungsi sebagai berikut: 1. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program peningaktan pendapatan hasil daerah serta pengembangan, pemantauan dan pengendalaian operasional pajak pendapatan daerah. 2. Pelaksanaan pendafataran, pendataan, registrasi dan pemeriksaan objek pajak. 3. Pelaksanaan pemeriksaan dokumen pajak untuk penyediaan data. 4. Melaksanakan koordinasi tugas bagi hasil pendapatan pajak/Retribusi pusat dan lain-lain, serta bagi hasil pendapatan pajak/tertribusi propinsi dan lain-lain. 5. Pelayanan dan bimbingan terhadap masyarakat dan wajib pajak. Muhammad Doli Syahputra Harahap : Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Reklame Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang, 2009.

6. Perencanaan pengadaan kebutuhan internal maupun administrasi dinas penyempurnaan

peningkatan

pengelolaan

dan

pengendalian

atas

pelaksanaan sesuai dengan ketentuan dan standart yang ditetapkan. 7. Melaksanakan pengendalian dan operasional pada bidang pendapatan, pengelolaan, keuangan dan asset. 8. Sebagai koordinator Unit Pelaksanaan Tugas Dinas.

1. Sekretaris Bagian sekretaris mempunyai tugas pokok yang melaksanakan urusan umum dan perlengkapan peralatan keuangan, kepegawaian dan organisasi, serta memberikan pelayanan administrasi pimpinan dan selurh unit kejra di lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Serdang Bedagai. Untuk melaksanakan tugasnya, bagian sekretaris mempunyai tugas fungsi. Melaksanakan kegiatan sekretaris meliputi kegiatan menerima petunjuk/arahan sesuai disposisi atasan, pembina administrasi keuangan, kepegawaian, memelihara perlengkapan, penyusunan program kerja. Bagian Sekretaris ini terdiri dari : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas : Menyusun rencana dan program kerja tahunan sub bagian, urusan surat masuk dan keluar, pendistribusian, kearsipan, melaksanakan kebersihan lingkungan kantor dan bertanggung jawab atas keamanan kantor. Mempersiapkan rencana pengadaan, penempatan, dan pemerataan pegawai, mutasi dan pengembangan Muhammad Doli Syahputra Harahap : Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Reklame Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang, 2009.

karir pegawai administrasi serta merencanakan formasi pegawai, menyusun daftar kepegawaian, menyempaikan saran pertimbangan kepada atasan tentang langkahlangkah yang perlu diambil dengan ketentuan yang berlaku. b.

Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas : Menghimpun data untuk bahan penyusunan anggaran rutin dan pembangunan, pengolahan keuangan, meneliti dan menguji kebenaran setiap dokumen, pembayaran gaji, menghimpun perundang-undangan, menyusun laporan kerja, perlengkapan, juga inventarisasi barang milik negara di lingkungan Dinas Pendapatan.

c. Sub Bagian Perencanaan dan Akuntabilitas mempunyai tugas : Melaksanakan program monitoring, potensi dan pengolahan data serta pembuatan laporan bulanan, triwulan, dan tahunan. Menerima petunjuk/arahan sesuai dengan diposisi atasan. Menyelenggarakan sosialisasi dan evaluasi pembina serta pemberdayaan, pengadilan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Kepala Bidang Pendapatan Sub Bidang Pendapatan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam bidang pendapatan. Untuk melaksanakan tugasnya sub dinas pendapatan ini mempunyai tugas dan fungsi terdiri dari : Muhammad Doli Syahputra Harahap : Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Reklame Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang, 2009.

a. Seksi Pendapatan Asli Daerah Melaksanakan pendapatan seluruh potensi Pendapatan Asli Daerah, membuat laporan

pertanggungjawaban

atas

pelaksanaan

tugas

dan

fungsi,

melaksanakan pemutahiran data Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan perkembangan di lapangan. b. Seksi Penetapan dan Penagihan Pendapatan Asli Daerah Memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan tertib. Membuat Surat Pemberitahuan Pajak Darah (SPTPD), rekapitulasi Sura Pemberitahuan Pajak Daerah membuat Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Retribusi Daerah, melaksanakan penagihan berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSPRD).

3. Kepala Bidang Anggaran Bidang anggaran mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan untuk menyusun

pedoman

teknis

dalam

pengembangan

dan

peningkatan

serta

menkoordinasikan pelaksanaan kegiatan anggaran keuangan di luar sekretaris. Bidang Anggaran terdiri dari : a. Seksi Perencanaan Anggaran mempunyai tugas : Menyiapkan anggaran kas masing-masing, menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dengan ketentuan yang berlaku. Muhammad Doli Syahputra Harahap : Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Reklame Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang, 2009.

b. Seksi Pengendalian Anggaran mempunyai tugas : Mempersiapkan dan menerbitkan surat penyediaan dana (SPD) berdasarkan anggaran kas satuan kerja perangkat daerah. Membuat register, dan membuat laporan pertanggungjawaban. 4. Kepala Bidang Pembendaharaan dan Kas Daerah Mengumpulkan, megolah dan menyajikan bahan untuk penyusunan pedoman teknis dalam pengembangan pembinaan kegiatan pembendaharaan dan kas daerah. Pemberian masukan yang perlu kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. Bidang pembendaharaan dan kas daerah terdiri dari : a. Seksi pembendaharaan mempunyai tugas : Melakukan pengujian atas seluruh penagihan yang diajukan satuan perangkat kerja daerah, menerbitkan surat perintah pencairan dan (SP2PD) pencatatan register surat penolakan penerbitan surat perintah pencairan dana, mencetak dan membuat daftar gaji pegawai dan menyiapkan laporan realisasi gaji pegawai setiap bulannya. b. Seksi Kas Daerah mempunyai tugas : Mengelola dan mengendalikan kas daerah dan bank daerah, melaksanakan pembayaran tagihan yang diajukan SKPD berdasarkan buku penerimaan dan pengeluaran, melakukan pencatatan pada buku bank dan buku pajak, melaksanakan rekonsiliasi bank, menyampaikan seluruh bukti asli penerimaan dan bukti asli pengeluaran dan melampirkan sobekan buku kas penerimaan dan pengeluaran setiap hari kepada seksi akuntansi. Muhammad Doli Syahputra Harahap : Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Reklame Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang, 2009.

5. Kepala Bidang Akuntansi dan Kekayaan Mengkoordinir dan melaksanakan pengadaan barang daerah, pelaksanaan pendistribusian utang daerah, pelaksanaan administrasi barang daerah dan pembuatan laporan barang daerah. Bidang Akuntansi dan Kekayaan terdiri dari : a. Seksi Akuntansi Daerah mempunyai tugas : Menyusun dan menyiapkan laporan bulanan, semester dan laporan keuangan pemda dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Melaksanakan akuntansi penerimaan kas dan laporan keuangan, melakukan pembinaan tentang sistem prosedeur akuntansi, menyiapkan dan mempersiapkan seluruh bukti yang sah. b. Seksi Kekayaan Daerah mempunyai tugas : Mengajukan usulan rencana kebutuhan barang serta asset yang menjadi milik pemerintah, membuat berita acara pemeriksaan, penerimaan, penolakan, pengeluaran barang-barang serta memeriksa dan meneliti barang-barang yang dikeluarkan gudang. Melakukan pengawasan, menyusun kode lokasi, menyimpan seluruh bukti, melaksanakan prosedur akuntansi asset dengan melakukan pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi, penghapusan, pemindatanganan, perubahan klasifikasi dan penyusun terhadap asset.

6. Kepala Bidang Bagi Hasil Pajak dan Penerimaan Lain-lain Muhammad Doli Syahputra Harahap : Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Reklame Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang, 2009.

Melaksanakan koodinasi tugas pada ksi penatausahaan bagi hasil pendapatan pajak/Retribusi pusat dan lain-lain, serta bagi hasil pendapatan pajak/Retribusi propinsi lain-lain. Melaksankan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. Bidang bagi hasil pajak dan penerimaan lain-lain terdiri dari : a. Seksi Bagi Hasil Pajak Pusat dan Penerimaan lain-lain mempunyai tugas : Melakukan monitoring pemungutan pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan,

perkotaan,

pertambangan

BPHT.

Melaksanakan

kegiatan

intensifikasi dan akstensifikasi, menyampaikan saran dan pertimbangan, dan mendistribusikan. b. Seksi Bagi Hasil Pajak Propinsi dan Penerimaan Lain-lain mempunyai tugas : Menyampaikan saran, mencatat, dan mengkoordinasikan bagi hasil pajak propinsi serta langkah-langkah yang perlu diambil sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

7. Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional Melaksankaan penyuluhan dalam bidang pendapatan asli daerah (PAD), mengolah keuangan dan aset, membuat perencanaan tugas dan operasional sebagai koordinator Unit Pelaksana Tugas Dinas (UPTD) dan melaksanakan kebijakan yang didirikan atasan. Bidang pengendalian dan operasional terdiri dari : a. Seksi Operasional, Koordinasi dan Pengawasan mempunyai tugas : Muhammad Doli Syahputra Harahap : Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Reklame Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang, 2009.

Menganalisa

mengevaluasi,

monitoring

tentang

sistem

pemungutan

pendapatan asli daerah (PAD) dan PBB, melaksanakan pendataan, penyuluhan, sosialisasi dan merencanakan program operasional. b. Seksi Pengolahan Data mempunyai tugas : Mengumpulkan dan mengola data tentang pendapatan, keuangan, dan asset, membuat laporan realisasi, mengestimasikan kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang mengolah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan lainnya. 8. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Unit pelaksanaan teknis dinas mempunyai tugas dalam pembentukan kedudukan, tugas pokok dan fungsi serta susunan organisasi.

9. Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga terampil, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok. Struktur organisasi dapat dilihat pada lampiran yang tertera di halaman belakang.


BAB III GAMBARAN DATA PAJAK REKLAME

A. Pengertian Pajak Reklame Azhari A.Samudera, (dalam perpajakan Indonesia, 1995:225) mengatakan bahwa Pajak reklame adalah benda, alat, atau perbuatan, yang menurut bentuk, susunan, dan atau corak ragamnya dimaksudkan untuk mencari keuntungan (sales promotion) dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa seseorang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum. Berdasarkan hal ini ketentuan umum sesuai dengan keputusan Bupati Kabupaten Serdang Bedagai dasar hukum yang melandasi Pajak Reklame adalah sebagai berikut : 1. Peraturan Pemerintah RI No. 65 Tahun 2001 tentang pajak Daerah. 2. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai No.09 Tahun 2005 tentang Pajak Reklame. 3. Undang-undang RI No. 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 4. Undang-undang RI No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perubahan atas Undang-undang RI No. 18 tahun 1997.


5. KEPMENDAGRI No. 43 tahun 1999 tentang sistem dan prosedur Administrasi pajak Reklame pajak daerah dan penerimaan pendapatan.

1. Pengelompokan Pajak Reklame a. Menurut Penyelenggaraannya : Reklame meliputi : Reklame Papan/Bilboard/Megatron, Reklame Kain, Reklame Melekat (stiker), Selebaran, Reklame Berjalan termasuk pada kendaraan, Udara, Suara, Film/Slide, Reklame Peragaan dan atau Pameran. b. Menurut yang dikecualikan dari Pajak Reklame : 1. Penyelenggaraan reklame melalui Televisi, Radio, Warta Harian, Warta Bulanan, Imajinasi dan sejenisnya. 2. Penyelenggaraan reklame oleh Pemerintahan Pusat Daerah. c. Menurut Sifatnya : 1. Pajak reklame Subjektif adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame atau badan. 2. Pejak reklame Objektif adalah semua penyelenggara reklame yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan. Yang dimaksud orang pribadi adalah Wajib Pajak yang menyelenggarakan reklame. Sedangkan badan meliputi : Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara dan Daerah, Lembaga Dana Pensiun, Organisasi Sejenisnya, BUT (Badan Usaha Tetap) serta bentuk usaha lainnya.


2. Penetapan Pajak Reklame Penetapan pajak reklame yang sudah ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Serdang Bedagai menurut Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai No. 09 Tahun 2005 bahwa dalam jangka waktu 5 tahun sesudah saat terutangnya pajak, kepala Daerah dapat menerbitkan : 1. SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar) Surat ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SPKDB) diterbitkan apabila : Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari paling lama jangka waktu 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. Apabila Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis juga dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2% sebulan dihitung dari paling lama jangka waktu 24 bulan dihitung sejak saat terutang pajak. 2. SKPDKBT (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Terutang) Diterbitkan apabila : Ditentukan data baru data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100%. 3. SKPDN (Surat Ketetapan Pajak Dalam Negeri) Diterbitkan apabila : jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kridit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kridit pajak. Muhammad Doli Syahputra Harahap : Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Reklame Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang, 2009.

B. Proses Perolehan Izin Reklame Proses perolehan izin reklame dilakukan oleh Dinas pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Deli Serdang mempunyai ketentuan sebagai berikut : 1. Pengusaha Advertising membuat surat permohonan kepada kantor Dinas pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Serdang Bedagai mempunyai ketentuan sebagai berikut : 2. Memproses surat tersebut apakah layak atau tidak mendapatkan surat rekomendasi kepada yang bersangkutan. 3. Mensurvei ke lapangan apakah lokasi reklame tersebut tidak mengganggu : Tidak keberatan masyarakat setempat, pemasangannya tidak menggangu jaringan listrik, dan pipa air minum, tidak pada tikungan atau persimpangan jalan yang dapat mengganggu, menghambat atau menutupi pandangan pengemudi kendaraan. 4. isi atau materai reklame tidak mengandung Suku Agama dan Ras (SARA) dan mengganggu keteretiban umum. 5. Membayar Pajak Reklame sesuai dengan Perda Nomor 09 Tahun 2005. 6. rekomendasi ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 7 April 2006 s/d 7 April 2007). Berdasarkan hasil survey, ternyata lokasi yang dimohon tidak memungkinkan untuk dipasang, maka Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang , akan menerbitkan surat penolakan dan Muhammad Doli Syahputra Harahap : Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Reklame Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang, 2009.

menyarankan kepada Wajib pajak untuk mencari lokasi lain yang memungkinkan untuk pemasangan papan reklame. Setelah dikeluarkannya surat rekomendasi izin pemasangan reklame untuk orang pribadi atau badan dikeluarkannya persetujuan Bupati Kabupaten Deli Serdang atas permohonan pemasangan reklame oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang untuk memeriksa apakah sesuai dengan persyaratan atau tidak, jika telah memenuhi persyaratan maka Dispenda memberikan izin yang berlaku selama satu tahun sejak tanggal yang ditentukan.

C. Tata Cara Perolehan Izin Reklame Setiap

penyelenggaraan

reklame

harus

terlebih

dahulu

mengajukan

permohonan izin dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang sebagai berikut : 1. Pas photo 3x4. 2. Foto copy KTP yang masih berlaku. 3. Materai @ Rp 3.000. 4. Bukti pelunasan pembayaran PBB tahun berjalan 5. Proposal rencana pemasangan reklame, sket/denah lokasi reklame, foto copy rekalame, surat pernyataan. 6. Surat pernyataan dari pemohon, tidak keberatan izin dicabut apabila melanggar ketentuan. Muhammad Doli Syahputra Harahap : Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Reklame Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang, 2009.

7. Surat keterangan fiskal. Permohonan izin tersebut diajukan dengan mencantumkan data yaitu : Nama dan alamat Wajib Pajak, ukuran reklame, jenis, lama pemasangan, lokasi pemasangan. Permohonana yang diajukan tersebut kemudian diproses oleh kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang meliputi oleh : keamanan dan ketertiban umum, kesopanan, kesusilaan, keagamaan, keindahan, kesehatan lingkungan hidup. Permohonan yang diajukan tersebut kemudian diproses oleh Dinas Pendapatan dengan melakukan survey ke lokasi yang dimohon, untuk melihat secara langsung apakah lokasi yang dimohon layak untuk dipasang reklame atau tidak. Permohonan izin reklame ditolak apabila : 1. Tidak memenuhi ketentuan yang telah ditentukan. Tempat penyelenggaraan reklame yang dimohonkan tidak pada lokasi yang diperbolehkan yang ditetapkan. 2. Pembongkaran reklame harus dilakukan oleh pemegang izin/penyelenggara reklame dalam waktu 14 hari terhitung mulai dari tanggal berakhir dan atau dicabut izin. 3. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan tersebut pembongkaran dan penyingkiran tidak dilakukan oleh penyelenggaraan reklame, maka kepala Dinas

atas

nama

Kepala

Daerah

akan

melaksanakan

pembongkaran/penyingkiran, dan biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada penyelenggara. Muhammad Doli Syahputra Harahap : Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Reklame Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang, 2009.

Izin diterbitkan oleh Kepala Dinas setelah permohonan iazin melunasi pajak reklame ke Dinas Pendapatan dengan mengajukan bukti pelunasan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). Yang masa berlakunya izin paling lama untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dari izin dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan daerah. Penyelenggara

reklame

perorangan

atau

badan

hukum

yang

menyelenggarakan reklame bertanggung jawab atas pengurus izin adalah : 1. Untuk perorangan adalah orang yang bersangkutan atau kausanya. 2. Untuk badan adalah pengurus atas kuasanya. Azhari A. Samudera, (dalam perpajakan Indonesia, 1995:232) mengatakan bahwa pemegang izin benda-benda, alat-alat yang dipergunakan untuk selalu dalam keadaan baik, menghapus atau menghilangkan dan meniadakan reklame secepatnya setelah jangka waktunya berakhir atau setelah izinnya dicabut. Dari defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa apabila penyelenggaraan reklame menempatkan atau membuat tanda-tanda seperti yang ditetapkan oleh kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Kepala Dinas atas nama kepala daerah berwenang menempatkan atau tanda dimaksud yang biayanya dibebankan kepada penyelenggara reklame. Jika reklame yang dipasang tidak mempunyai izin dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Daerah maka izin reklame dapat dicabut dan tidak berlaku serta tidak mempunyai kekuatan hukum lagi apabila :


1. Pemegang izin tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya. 2. Reklame yang dipasang tidak sesuai dengan izin yang diberikan. 3. Naskah reklame tidak dipenuhi sebagaimana mestinya. 4. Menurut pertimbangan Kepala Dinas atas nama kepala daerah, ternyata tidak pada saat berlangsungnya penyelenggaraan reklame tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan syarat-syarat tentang keindahan, kesehatan maupun lingkungan hidup. 5. Masa berlakunya izin telah berakhir. Jika prosedur yang tertera di atas tidak dapat dilaksanakan dan dipatuhi maka tujuan dalam mewujudkan negara yang indah, tertib, aman dan tentram tidak dapat terlaksana dengan baik. Hal ini juga berkaitan dengan kerjasama masyarakat sangat diperlukan.

D. Cara Perhitungan Dan Penetapan Pajak Reklame Contoh : Data reklame

:

Jenis reklame

: Papan Nama Gudang Garam

Ukuran

:2m

Sudut pandang

: 1 sisi

Lokasi

: Jl. Negara Kab. Serdang Bedagai

Ketentuan : LUAS NJOP REKLAME X TARIF Muhammad Doli Syahputra Harahap : Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Reklame Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang, 2009.

Keterangan : Luas

: Ukuran reklame yang akan dipasang

NJOP Reklame

: Nilai Jual Objek Pajak yang akan dipasang

Tarif

: Tarif yang akan dikenakan atas Nilai Objek Pajak (NJOP) yang akan dipasang.

Cara penghitungan : 1. Nilai pembuatan : 1.000.000 X 25%

= 250.000

Biaya pemeliharaan : 1.000.000 X 15% 2. Nilai strategi

= 150.000

: 250.000 X 100%

Jumlah nilai pembuatan dan nilai strategis

= 250.000 + = 650.000

3. Pajak reklame Papan Nama Gudang Garam 1 tahun = Rp. 650.000 Maka pajak reklame sebesar Rp. 650.000 inilah yang akan disetorkan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Daerah Kab.

Deli Serdang dan

menetapkan pajak daerah terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). E. Penempatan Lokasi, Kelas Jalan, Luas Reklame, Juga Sudut Pandang Keputusan Kepala Daerah Kab. Deli Serdang tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame : Muhammad Doli Syahputra Harahap : Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Reklame Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang, 2009.

1. Penempatan Lokasi a. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Deli Serdang berwenang untuk mengeluarkan daftar tambahan sebagai pemasangan. Lokasi dan raus jalan serta sudut pandang sesuai dengan kriteria dan ketentuan yang berlaku. b. Setiap daftar tambahan titik lokasi baru dan ruas jalan, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Deli Serdang harus melaporkannya kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Daerah. Ketentuan ini berdasarkan Keputusan Bupati Kab. Serdang juga Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Deli Serdang berdasarkan penempatannya masing-masing reklame yang mempunyai prosedur ynag berlaku dan tidak sembarangan dalam menempatkan untuk daerah pemasangannya tujuannya supaya masyarakat mudah dalam memahami karena penempatannya sudah diatur dengan baik. Mengenai lokasi, kelas jalan, luas reklame, dan sudut pandang. F. Sanksi-Sanksi Bagi wajib pajak yang jika menyapaikan keterangan mengenai peraturan pajak reklame tidak benar atau memberi keterangan tidak sesuai dengan adanya Peraturan Daerah No. 09 Tahun 2005 maka dikenakan sanksi-sanksi sebagai berikut : 1. Wajib pajak tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebedar 2% (dua persen) setiap bulannya.


2. Wajib pajak yang karena kealpaan tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan ketaranga yang tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah, dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang. 3. Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang. Tindak pidana yang dimaksud di atas tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak.


BAB IV ANALISA DAN EVALUASI DATA

A. Perkembangan Penerimaan Pajak Reklame Reklame sebagai salah satu sarana untuk memesa dan mempromosikan reklame kepada setiap wajib pajak baik orang pribadi atau badan, berfungsi sebagai pemberitahuan atau mengajak masyarakat untuk mengetahui reklame yang tertera baik di jalan ataupun di tempat lain. Jika penataan yang dilakukan dengan selain untuk dilihat juga menarik maka menambah keindahan daearah Kabupaten Deli Serdang Bedagai. Jadi setiap pemasangan reklame harus mendapatkan izin penyelenggaraan dan pemasangan dari Bupatai Kabupaten Deli Serdang melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah. Dalam upaya meningkatkan pemasukan Pajak Reklame, dengan mematuhi dan membayar Pajak Reklame tepat pada waktu yang telah ditentukan, ini dapat membantu pemasukan pajak daerah juga penerimaan pajak reklame. Pemasukan pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama di Kabupaten Serdang Bedagai. Hal ini bermanfaat bagi proses pembiayaan pembangunan berbagai pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan pelayanan masyarakat ini juga unsur yang penting dalam meningkatkan pemasukan pajak reklame dengan memenuhi target pemerimaan yang lebih baik. Dalam perkambangannya penerimaan pajak reklame di Kabupaten Serdang Bedagai sudah lebih baik dari tahun sebelumnya karena mengalami Muhammad Doli Syahputra Harahap : Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Reklame Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang, 2009.

peningkatan melebih target yang telah ditetepkan. Jadi hal ini dapat menambah pemasukan pajak reklame, untuk itu harus ada kerjasama dari semua pihak agar terlaksana dengan baik.

B. Realisasi penerimaan Pajak Reklame Kabupaten Serdang Bedagai termasuk tidak begitu luas di Propinsi Sumatera Utara, termasuk tingkat perekonomian kadang dapat lebih baik, kadang buruk sesuai dengan keadaan masyarakat. Karena mempunyai faktor penghambat yaitu sarana yang belum memadai. Hal ini yang menjadi penghambat keapda masyarakat untuk mengetahui lebih banyak tentang informasi mengenai pajak reklame. Jadi dalam mempromosikan sesuatu juga seimbang dimana kadang baik terkadang tidak baik. Ini diharapkan menjadi morivasi bagi aparat, agar dapat meningkatkan penerimaan bagi kas daerah dari sisi penerimaan pajak reklame. Sarana yang ada di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Asset

Daerah harus ditambah supaya dalam

pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar. Untuk itu kita dapat melihat bagaimana target realisasi penerimaan pajak reklame Kabupaten Serdang Bedagai yang terus mengalami peningkatan dari tahun 2006 s/d 2007, yaitu sebagai berikut :


TABEL TARGAET REALISASI PENERIMAAN PAJAK REKLAME KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN ANGGARAN 2006 S/D 2007 No

Tahun

Target

Penerimaan

Persentase

1

2006

200.000.000

217.192.008

108.60%

2

2007

310.000.000

359.061.500

115.83%

Sumber data : Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Dari data tabel tersebut menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak rekalame tahun 2006 melebihi target sebesar Rp. 17.192.008 dengan persentase 108.60%, sedangkan untuk tahun 2007, realisasi penerimaan pajak reklame melebihi target sebesar Rp. 49.061.500 dengan persentase 115.83%. Dari jumlah penerimaan pajak reklame setiap bulan dan setiap tahun yang didasari pada prediksi adanya perbaikan ekonomi masyarakat, disini dapat kita lihat bahwa realisasi tahun 2006 dan 2007 penerimaan pajak reklame meningkat pesat. Jadi dalam hai ini penerimaan walaupun target meningkat dengan jumlah penerimaan yang baik halnya ini harus dapat dijaga dan ditingkatkan lagi, khususnya dari segi pajak reklame.

C. Permasalahan yang Dihadapi 1. Permasalahan yang dihadapi merupakan salah satu hal biasa ditemui dalam hal pelaksanaan suatu pekerjaan manusia sering menemukan hambatan-


hambatan, demikian juga halnya dengan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kab. Serdang Bedagai, dalam melaksanakan pajak reklame ada terdapat berupa kendala. Adapun kendala-kendala yang dapat menghambat perkembangan penerimaan pajak reklame, yaitu : 2. Terbatasnya jumlah personil dalam melaksanakan tugas, sementara volume wilayah kerja cukup luas. 3. Belum terpenuhnya sarana dan prasarana pendukung kelancaran pelaksanaan tugas. 4. Sanksi dan penegakan hukum yang masih lemah terhadap wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya. 5. Sulitnya menjumpai wajib pajak khususnya di luar daerah. Ini juga menjadi kendala dalam pajak reklame untuk menambah pemasukan pajak reklame karena banyaknya wajib pajak yang sulit dijumpai dimana daerah wilayahnya, ada yang tidak menetap di daerah tersebut hanya untuk tinggal sementara akhirnya pegawai dinas sulit untuk melaksanakan tugasnya disebabkan fasilitas tidak memadai.

D. Upaya Meningkatkan Pemasukan Pajak Reklame Dalam pelaksanaan masalah-masalah dalam perpajakan reklame, berupa upaya yang dilakukan untuk lebih meningkatkan pemasukan pajak reklame dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Deli Serdang, antara lain :


1. Memberitahukan keapda wajib pajak dan pengusaha agar membuat papan nama reklame dalam mempromosikan produk and perusahaan agar tercapainya tujuan dalam mencari keuntungan dan menambah pemasukan kas keuangan pada perusahaan juga produk yang akan dibuat sesuai dengan target yang diinginkan. 2. Melakukan pembongakaran terhadap reklame yang terpasang tidak sesuai dengan peraturan yang ada dan tidak sesuai dengan izin yang telah diberikan. Stelah adanya surat pemberitahuan kepada wajib pajak yang telah berakhir masa izin berlakunya penyelenggaraan atas reklame yang dipasang dan mengurus kembali surat permohonan izin penyelenggaraan reklame yang baru. 3. Penyediaan sarana dan prasarana kerja yang leblih baik antara lain kendaraan operasional dan media pemungutan. 4. Melakukan pengawasan dan pengendalian secara sistematik dan terus menerus agar tidak terjadi penyimpangan pelaksanaan pemungutan. 5. Mengoptimalkan pajak reklame khususnya reklame non produk. 6. Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Serdang Bedagai No. 09 Tahun 2005 dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah, dapat mengenakan sanksi administrasi berupa denda maupun tindak pidana kurungan. Hal ini agar dilakukan wajib pajak mau melaporkan izin penyelenggaraan dan membayar pajak terhutan atas penyelnggara.


Dalam meningkatkan pemasukan pajak reklame harus mempunyai kerjasama dalam meningkatkan penerimaan pajak reklame yang baik oleh semua pihak baik Wajib Pajak (WP), ataupun instansi terkait.


BAB V KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan Dari uraian masalah yang telah dikemukakan oleh penulis dari hasil data yang diperoleh dari hasil data yang diperoleh dari Dinas Pengelolaan Kabupaten Deli Serdang, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Pajak Reklame adalah pelayanan yang telah disediakan dengan pembayaran dihotel dengan pajak dikenakan relevan sesuai bentuk dan ukuran dan jenisnya 2.Pemungutan pajak reklame ada 2 (dua) cara yaitu Self assessment System dan official assessment system 3. Jumlah Wajib Pajak yang sudah terdaftar 179 Wajib Pajak 4. Pemungutan pajak Reklame 5 tahun terakhir (2005-2009) sangat efektif menurut kriteria penilaian terhadap efektifitas pemungutan pajak hotel berdasarkan peraturan menteri dalam negri Nomor : 690.900-327 tahun 1994, tentang kriteria penilaian dan kinerja keuangan. Terbukti dari dari pencapaian realisasi yang melebihi target yang telah ditetapkan (diatas 100 %) dengan rata-rata pencapaian realisasi selama 3 (tiga) tahun sebesar 100,12 % hal ini didukung oleh penetapan target yang realistis yang juga didukung oleh kinerja yang cukup maksimal dari aparat petugas pajak yang ada di Dinas Pengelolaan Keeuangan Daerah kabupaten deli Serdang.


5, Pajak Reklame mampu memberi kontribusi yang besar bagi PAD Kabupaten Deli Serdang dimana selama 5 (lima) tahun anggaran terakhir kemampuan pajak Reklame dalam memberi kontribusi bagi PAD Kabupaten Deli Serdang rata-rata hanya 5,3 % menurut ukuran kemampuan keuangan daerah yang digunakan oleh tim peneliti Fisipol Universitas Gajah Mada bekerjasama dengan Litbang Depdagri tahun 1991 masuk dalam kata gori sangat kurang 6.Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, untuk itu perlu ditingkatkan

penerimaannya

agar

pemerintahan

daerah

dapat

menyelenggarakan Pemerintahan dan Pembangunan secara berdayaguna dan berhasil guna 7. Upaya peningkatan penerimaan pajak hotel dapat ditempuh dengan dua cara yaitu ekstentifikasi dan intensifikasi. 8. selain dengan ekstensifikasi dan intensifikasi dinas pendapatan daerah kota medan perlu menciptakan iklim perpajakan yang baik dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak hotel. 9. Faktor penghambat penerimaan pajak hotel banyak datang dari unsur-unsur antara lain pihak subjek pajak, pihak wajib pajak, bahkan dari pihak Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang itu sendiri.


2. Saran Saran Penulis untuk meningkatkan penerimaan pajak hotel : 1. Peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah harus menjujung tinggi azas keadilan. Ciptakanlah aparat pajak atau instansi Pemerintah yang terkait. 2. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang perlu meningkatkan

kesadaran

wajib

pajak

dalam

memenuhi

kewajiban

perpajakannya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku dengan cara mengadakan sosialisasi atau penyuluhan mengenai peraturan daerah yang berlaku saat ini dalam hal sangsi atau denda apabila tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku. 3. Pihak Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang juga perlu

mengadakan penyuluhan kepada

masyarakat

agar

masyarakat

mengetahui dan memahami bahwa pajak yang dipungut dari mereka digunakan untuk membiayai pembangunan di daerah dan juga untuk membiayai penyediaan sarana dan prasarana umum. 4. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang harus lebih sering lagi mengadakan promosi di tempat-tempat kunjungan wisata yang ada di Kabupaten Deli Serdang dan mempromosikan kepada masyarakat

bahwa Kabupaten Deli

Serdang aman untuk dikunjungi.


DAFTAR PUSTAKA

Kurniawan, Panca, dan purwanto, Agus, 2004, Pajak daerah dan Retribusi di indonesia, Bayumedia, Malang.

Muqodim, 1999, Perpajakan, Buku satu,Edisi2, UII Press, Yogyakarta.

Prakaso, Kesit Bambang,2003, Pajak dan Retribusi Daerah, UII Press, Yogyakarta.

Samudera, Azhari A.2005, Perpajakan di indonesia Keuangan, Pajak dan Retribusi,Hecca Mitra Utama, Jakarta.

Siahaan, Marihot P.2005, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Waluyo, Drs.MM. Akt,2005, Perpajakan Indonesia, Buku Satu, Edisi 5, Salemba Empat, Jakarta.


PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PERPAJAKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2009

Recommend Documents