PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENGELOLAAN AIR BERSIH BERBASIS MASYARAKAT

85

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENGELOLAAN AIR BERSIH BERBASIS MASYARAKAT Pengelolaan sumber daya alam berbasis komunitas (Community Based Resources Management) ini peranan prakarsa, kreatifitas dan partisipasi masyarakat dalam keseluruhan menjadi sangat sentral. Untuk maksud tersebut diperlukan kapasitas masyarakat dan pemerintahan lokal dalam melakukan identifikasi kebutuhan, identifikasi sumber daya, merumuskan program dan mengelola serta mendayagunakan sumber daya lokal (Soetomo, 2006). Pengembangan kapasitas kelembagaan berbasis masyarakat merupakan program bottom-up, berupa program pemberdayaan dan partisipasi masyarakat yang berupa aksi kolektif. Pedoman umum kebijakan berlandaskan prinsipprinsip: partisipatif bersama antara komunitas dengan melibatkan pemerintah komunitas, Badan Perwakilan Kominitas, dan pemangku kepentingan lainnya; keseimbangan; keterkaitan sosial, ekonomi dan ekologis; sinergis, tranparansi (Kolopaking dan Tonny, 2007). Menurut Huraerah (2007) bahwa memberdayakan masyarakat terkait dengan konsep-konsep kemandirian (self-help), partisipasi (participation), jaringan kerja (net working) dan pemerataan (equity). Disamping itu, untuk mendorong

tumbuhnya

kreativitas

serta

kapasitas

masyarakat

dalam

melaksanakan usaha secara mandiri melalui institusionalisasi, pendampingan pemerintah

seringkali

juga

dibutuhkan

dalam

pengembangan

kapasitas

pengetahuan dan ketrampilan. Adapun perspektif pengembangan masyarakat bisa dengan pendekatan perubahan kelembagaan, dimana solusi yang diajukan terhadap permasalahan berfokus pada pembentukan, perubahan, pengembangan kelembagaannya sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat (Jim Ife, 2003).

86

Harapan dan Dukungan Yang Diinginkan oleh Anggota, Pengurus dan Stakeholders. Dari beberapa hasil wawancara maupun diskusi dengan anggota, pengurus, pemerintahan desa, tokoh masyarakat serta berbagai pihak stakeholders yang peduli dengan pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat di Desa Bumijawa, maka banyak harapan dan dukungan akan mewujudkan pengelolaan air bersih berbasis masyarakat yang mampu mensinergikan antara fungsi sosial, ekonomi dan ekologis. Keberadaan Kelompok Pemakai Air Bersih (Pokmair) Sayom, yang hampir berjalan delapan tahun, melalui proses tiga kali masa kepengurusan, dan diselingi masa transisi. Melihat sisi kelebihan maupun kelemahan, sebagaimana harapan dan keinginan sebagian besar anggota, pengurus, tokoh masyarakat dan pemerintahan desa bersepakat untuk mengembangkan kapasitas pengelolaan air bersih

berbasis

masyarakat,

melalui profesionalitas pengelolaan dengan

melakukan revitalisasi kelembagaan dan kepengurusan, membuat aturan hukum yang kuat oleh pemerintahan desa, meningkatkan kesadaran akan jaringan air bersih dengan sistim gravitasi bagi anggota dengan perilaku hemat air melalui penyuluhan oleh dinas terkait, mengembangkan jejaring kerjasama dengan stakeholders dalam rangka mengembangkan fungsi sosial, ekonomi dan ekologis. Menurut anggota Pokmair Sayom (Bp. Muchroni, 58 tahun): ..... yang penting ke depan, bahwa jaringan sumber air Sayom yang ada sekarang, merupakan aset yang tak ternilai harganya, kalau dikelola dengan baik bisa memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama dikelola oleh generasi muda yang berpendidikan tinggi, potensial dan mampu atau mampu memberikan pekerjaan bagi yang lainnya dengan mendapatkan honor yang layak, seperti PDAM ala Desa, sebelumnya pemerintahan desa harus membuat aturan hukum, pembenahan pengelolaannya sambil menata jaringan yang sudah tidak teratur. Hal ini juga ditegaskan oleh Bapak Djoko, 53 tahun (Anggota Pokmair): ..... padahal kalau kepengurusan dalam mengelola secara profesional, didukung aturan hukum yang kuat dari pemerintahan desa, masyarakat pasti mendukung, yang penting dapat terpenuhi kebutuhan air bersih dengan lancar dan adil, ada forum secara berkala. minimal tiga bulanan

87

antara anggota dan pengurus yang difasilitasi Kepala Desa, dan ini berjalan bersamaan penataan jaringan, agar semua jaringan induk bisa steril dan langsung ke bak induk, Insya Allah kebutuhan air bersih masyarakat bisa terpenuhi secara keseluruhan. Berdasarkan hasil wawancara mendalam, diskusi kelompok dengan para stakeholders berkaitan dengan peran yang bisa dilakukan dalam pengembangan kapasitas kelembagaan pengelolaan air bersih, maka dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 9. Hasil Analisis Peran Stakeholders dalam Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Air Bersih Berbasis Masyarakat No.

Stakeholders

Peran yang bisa dilakukan

1.

Pemerintahan Kecamatan, melalui Kasi PMD dan LH

Memfasilitasi usulan tentang kebutuhan pengelola air bersih melalui Kepala Desa, tentang program kegiatan pengembangan kapasitas kelembagaan pengelolaan air bersih masyarakat baik yang menyangkut fisik maupun non fisik ke Pemerintah Kabupaten Tegal.

2.

Asper Perhutani

Membantu penuh program pelestarian dan pengamanan wilayah sekitar sumber air Sayom, Putri dan Lemper yang ada di wilayah hutan negara, terutama berkaitan dengan program penghijauan bersama masyarakat.

3.

UPTD Tanbunhut

Membantu penuh, dengan menyusun program tahunan penanaman di sekitar sumber-sumber air yang di wilayah Kecamatan Bumijawa. khususnya di Desa Bumijawa, termasuk rehabilitasi embung air “rancah buyur” sebagai lokasi resapan air yang dapat menghidupkan sumur-sumur di wilayah RW I, II dan III.

4.

UPTD Puskesmas

Memberikan pendampingan program Sanitasi dan pengelolaan air bersih oleh masyarakat, termasuk secara rutin memeriksa kelayakan air bersih yang dikonsumsi masyarakat di lokasi sumber-sumber air Desa Bumijawa.

5.

Kepala Desa

a. Membentuk Tim Perumus Rancangan Perdes dan AD/ART Kelembagaan Pengelolaan Air Bersih Masyarakat; b. Menetapkan, mensosialisasikan dan melaksanakan Perdes bersama BPD; c. Menyusun skala prioritas dalam forum Musrenbangdes, termasuk program kegiatan pengembangan kapasitas kelembagaan pengelolaan air bersih

6.

BPD

a. Menyusun rancangan materi Perdes Pengelolaan air bersih masyarakat;

88

b. Menetapkan, mensosialisasikan, mengawal pelaksanaan Perdes bersama Kepala Desa; 7.

LKMD

a. Membantu penyusunan rancangan Perdes dan AD/ART; b. Membantu pelaksanakan Perdes ; c. Membantu pelaksanaaan program-program kegiatan pengembangan kapasitas kelembagaan pengelolaan air bersih masyarakat

8.

TP. PKK Desa

a. Membantu penyusunan Perdes dan AD/ART; b. Melaksanakan sosialisasi Perdes dan AD/RT yang telah ditetapkan dalam setiap forum pertemuan PKK tingkat RT sampai tingkat Desa.

9.

BKM Satria Desa

a. Mengakomodir kepentingan masyarakat dalam rehabilitaasi jaringan air bersih dan sumber air bersih melalui Perencanaan Jangka Menengah-Program Penanggulangan Kemiskinan (PJM-Pronangkis) Desa Bumijawa; b. Memberikaan kesempatan penyertaan modal dalam meningkatkan pelayanan air bersih masyarakat, seperti pengadaan alat meteran, atau modal keuangan; c. Membantu menyusun Perdes dan AD/ART

9.

Karang Taruna

a. Membantu menyusun Perdes dan AD/ART b. Mengintegrasikan program Karang Taruna dengan pengurus air bersih masyarakat, baik dari segi tenaga maupun pemikirannya.

10.

Tokoh Masyarakat

a. Ikut memberikan masukan materi penyusunan Perdes dan AD/ART; b. Ikut melaksanakan sosialisasi Perdes dan AD/ART yang telah ditetapkan; c. Mendukung program-program kegiatan pengembangan kapasitas kelembagaan pengelolaan air bersih dengan pendekatan ketokohannya.

11.

12.

Pengurus Sayom

Pokmair

Masyarakat/Anggota

a. Membantu menyusun materi Perdes dan AD/ART; b. Melaksanakan Perdes a. Memberikan masukan materi Perdes dan AD/ART; b. Memberikan masukan tentang usulan-usulan program pengembangan kapasitas kelembagaan pengelolaan air bersih, berdasarkan potensi, permasalahan dan kebutuhan yang dirasakan masyarakat; c. Melaksanakan dan mengamankan Perdes dan AD/ART serta program-program kegiatan penembangan kapasitas pengelolaan air bersih .

Sumber Data: Hasil Olah Data Wawancara Mendalam dan Diskusi Kelompok serta FGD.

89

Bentuk Kelembagaan Pengelolaan Air Bersih Berbasis Masyarakat Dari hasil tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa adanya dukungan dari semua pihak, baik dari masyarakat maupun stakeholders untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat dengan potensi sumberdaya air yang dimiliki, adanya dukungan finansial dari masyarakat yang mampu secara ekonomi, serta adanya kesadaran memberikan kemudahan akses air bersih bagi masyarakat yang tidak mampu, dengan mengembangkan kelembagaan pengelolaan air bersih berbasis masyarakat yang profesional dan mandiri. Kelembagaan pengelolaan air bersih harus mempunyai kekuatan hukum yang kuat dari Pemerintahan Desa Bumijawa yang diwujudkan dalam Peraturan Desa dengan mengakomodir kepentingan semua golongan masyarat, baik dalam akses maupun kontrol. Bentuk kelembagaan, berdasarkan ketentuan yang sudah tertuang dalam perencanaan Peraturan Desa (Perdes) maupun Anggaran Dasar dan Anggaran Tumah Tangga (AD dan ART)

tentang Pengelolaan Air Bersih Berbasis

Masyarakat, dimana impelementasinya berwujud Badan Pengelola Air Bersih Masyarakat atau Lembaga Pengelola Air Bersih Masyarakat. Adapun struktur kepengurusan terdiri dari Pengurus Harian dan beberapa bidang atau seksi sesuai dengan kebutuhan di tingkat pelayanan air bersih masyarakat dengan mengedepankan efektifitas dan efisien kerja pengurus secara profesional. Di dalam pengelolaannya, pengurus bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Desa sebagai penangung jawab dan Badan Penasehat yang terdiri dari perwakilan anggota, perwakilan lembaga desa yang jumlahnya ganjil, maksimal lima orang, dengan membuat laporan secara tertulis maupun melalui pertemuan rutin bulanan. Sedangkan kontrol anggota terhadap pengelolaan air bersih, secara langsung setiap waktu bisa disampaikan melalui perwakilannya yang ada di Badan Penasehat, ataupun melalui forum pertemuan yang sudah diagendakan secara rutin (semesteran, tahunan) antara anggota dan pengurus serta penanggung jawab dengan Badan Penasehat, sekaligus sebagai forum evaluasi baik terhadap pengurus maupun anggota yang menyangkut hak dan kewajibannya.

90

Dari sisi kepengurusan atau sumberdaya manusia dalam mengelola kelembagaan, harus yang mempunyai kemampuan pengalaman manajerial dan kepemimpinan yang kuat, mempunyai latar belakang pendidikan minimal SMA/SMK, mempunyai kepercayaan yang tinggi dari masyarakat. Kompensasi yang diperoleh oleh pengelola atau pengurus, yaitu dengan mendapatkan honor/penghasilan bulanan yang layak secara bertahap minimal sesuai dengan ketentuan Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten Tegal Tahun 2009, yaitu sebesar enam ratus ribu rupiah. Sistim pengelolaan jaringan air bersih ke rumah tangga dengan memfungsikan kembali sistim meteran, dimana bagi anggota/konsumen yang masih memiliki meteran bisa dipasang kembali oleh pengurus, bagi yang tidak memiliki bisa membeli pengadaan meteran secara langsung maupun dengan sistim kredit melalui BKM Satria Desa Bumijawa. Ketentuan tarif meteran akan di atur secara terperinci dalam AD/ART sesuai dengan kemampuan masyarakat melalui kriteria pemanfaatannya, seperti untuk keperluan rumah tangga, usaha ekonomi produktif, sosial-keagamaan (mesjid, mushola, pendidikan, perkantoran). Adapun bagi masyarakat miskin, melalui subsidi silang dengan memfungsikan aspek sosial, melalui hidran umum yang dikendalikan dengan jadwal waktu, atau melalui sistim meteran dengan tarif 50 persen dari ketentuan umum yang berlaku. Segala pemanfaatan kekayaan hasil pengelolaan keuangan akan diatur secara terperinci dan transparan di dalam AD/ART, dengan memberikan peluang pengembangan kelembagaan pengelolaan air bersih berbasis masyarakat sebagai Badan Usaha Milik Desa, dengan memperhatikan adanya kesempatan akses dan kontrol masyarakat. Kontrol masyarakat bisa melalui forum perwakilan maupun secara langsung yang juga diatur secara formal, baik melalui AD/ART maupun ketentuan pengurus/pengelola air bersih masyarakat. Identifikasi Potensi, Masalah dan Kebutuhan Anggota Berdasarkan

hasil

wawancara

mendalam,

diskusi

kelompok

yang

dilanjutkan dengan Focus Group Discussion (FGD), maka peneliti mendapatkan data tentang sebab akibat, menganalisis dan mencari alternatif pemecahannya

91

melalui rancangan program atau kegiatan pengembangan kapasitas kelembagaan pengelolaan air bersih berbasis masyarakat. Adapun tahapan-tahapannya sebagai berikut: Identifikasi Potensi Potensi pembangunan masyarakat adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan terhadap masyarakat yang berkembang dari waktu ke waktu dalam upaya peningkatan kesejahteraan. Potensi ini merupakan faktor intern, seperti sumber daya alam, kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan sosial yang ada (Sumardjo dan Saharuddin, 2007). Dalam rangka pengembangan kapasitas kelembagaan pengelolaan air bersih berbasis masyarakat di Desa Bumijawa, berdasarkan hasil PL I, PL II dan wawancara, diskusi dengan anggota, pengurus serta stakeholders yang terkait yang dilanjutkan FGD selama penelitian atau KPM, maka menghasilkan identifikasi potensi-potensi yang dapat dimanfaatkan, antara lain: 1. Natural Capital (sumber daya alam) yang berupa sumber daya air yang ada di Desa Bumijawa dan sekitarnya sangat potensial, seperti sumber air Bulakan dimanfaatkan PDAM Kota Tegal dan desa sekitarnya, sumber air Kali Pesing dimanfaatkan oleh perusahan kemasan air minum swasta, sumber air Kalisela yang pada saat penelitian berlangsung sedang dibangun “water boom” oleh pihak swasta. Hal ini merupakan potensi untuk menjadi sumber dana bagi pemerintahan desa dalam pemberdayaan masyarakat, sedangkan PDAM Kota Tegal bisa menjadi mitra dalam pendampingan teknis pengelolaan air bersih berbasis masyarakat. Sedangkan sumber air Sayom dan Putri yang selama ini dimanfaatkan melalui jaringan pipanisasi ke pemukiman dan pada saat akhir penelitian ini, juga memfungsikan kembali sumber air Lemper dengan memasang kembali jaringan pipa langsung ke Bak Induk Desa, sehingga dengan debet air yang ada pada saat musim kemaraupun mampu dimanfaatkan secara merata ke anggota Pokmair Sayom, khususnya di RW II, sebagian RW I, RW III, RW IV dan RW VII (lokasi sumber air Sayom dan Putri), dengan

92

ketentuan adanya penataan jaringan dan kelembagaannya agar lebih profesional. 2. Human Capital (sumber daya manusia) di Desa Bumijawa berdasarkan komposisi status pendidikan anggota, potensial dimanfaatkan seperti 12,43 persen berpendidikan diploma dan sarjana, sedangan SLTA ada 17,03 persen. Melihat kenyataan di lapangan, bahwa adanya pengelolaan air bersih oleh Kelompok

Pemakai Air Bersih (Pokmair) Sayom yang dikelola dengan

kekuatan sumber daya manusia yang ada, ternyata sampai sekarang mampu bertahan, walaupun dengan segala kelemahan dan kelebihannya. 3. Adanya bangunan fisik, berupa Bak Induk di Sumber Air Sayom, Sumber Air Putri, Sumber Air Lemper beserta jaringan pipanisasi sampai kepemukiman masyarakat serta adanya Bak Penampung Induk yang mampu menampung 250 m3. Disamping itu, banyak anggota Pokmair Sayom yang masih mempunyai atau menyimpan alat meteran air bersih yang sewaktu-waktu siap dipasang, apabila memfungsikan sistim meteran kembali. 4. Adanya kelembagaan sosial masyarakat yang mengelola jaringan air bersih, yaitu Kelompok Pemakai Air Bersih (Pokmair) Sayom yang berdiri sejak tahun 2000 dan sampai sekarang masih berjalan, dalam prosesnya pernah mengalami periode pengelolaan dengan menggunakan sistem meteran. Hal inilah merupakan potensi, dengan mensinergikan kelebihan pengalaman masingmasing periode kepengurusan dan dengan menyesuaikan perkembangan kebutuhan anggotanya yang dipadukan dengan adanya kekuatan hukum dari pemerintahan desa, maka dapat menjadi kelembagaan lokal yang potensial untuk berkembang menjadi pengelolaan yang lebih profesional

(kualitas

pengelolaan maupun pelayannya). Hal ini seperti disampaikan oleh Bapak Basuki (Mantan ketua Pokmair Sayom periode tahun 2000-2003): Saya optimis, kalau jaringan air bersih ditertibkan kembali dan diberlakukan sistem meteran, tetapi bersamaan itu juga pemerintahan desa harus membuat Perdesnya, kemudian AD/ART yang pernah ada disesuaikan dengan perkembangan sekarang dan harus lebih profesional, merupakan aset potensial yang tidak hanya dapat memberikan peluang kerja dan pengabdian

93

pada pemuda yang berpendidikan tetapi belum mendapatkan kesempatan bekerja, juga dapat menambah aset penghasilan desa melalui iuran bulanan. Diperkuat oleh pernyataan Bapak Supriyanto, 48 tahun (Mantan Pengurus Pokmair Sayom): Walaupun keadaan sekarang, pengelolaan air bersih oleh Pokmair Sayom kurang berkembang dengan baik atau kurang memuaskan anggotanya, tetapi juga sayang kalau sampai diambil oleh PDAM, karena merupakan aset milik Desa yang tak ternilai harganya, karena saya yakin masyarakat masih mampu untuk melakukan perubahan dalam pengelolaan yang lebih profesional dengan membuat aturan hukum yang kuat dari pemerintahan desa serta menempatkan orang-orang yang “pinter, bener, kober” (“pandai, benar dipercaya, bersedia penuh keikhlasan). 5. Financial Capital, adanya kemampuan masyarakat yang dapat digali melalui kemandirian dengan mengintensifkan iuran bulanan yang dibarengi dengan peningkatan kualitas pelayanan, karena kenyataan pada periode kepengurusan Pokmair Sayom tahun 2000-2003, mampu menghasilkan kas sampai Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah dan mampu memberikan konstribusi dua juta rupiah per-tahun kepada pemerintah desa. Hal ini seperti disampaikan Sdr. Drs. Nurokhim, 39 tahun (Ketua BKM Satria): Pada saat kepengurusan Bapak Basuki (tahun 2000-2003), ternyata Pokmair Sayom berdasarkan laporan pertanggungjawaban tertulis, dari hasil iuran wajib bulanan anggota, sampai ada kekayaan/kas sebesar Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah, bahkan mampu memberikan honor pengurus dan konstribusi ke pemerintah desa per-tahun dua juta rupiah. Potensi-potensi tersebut di atas, selama ini belum dikembangkan secara optimal, karena belum mampu menjawab perkembangan kebutuhan anggota, seperti distribusi air bersih yang adil dan merata, kemandirian serta keberlanjutan sumber daya air, apalagi dengan belum adanya respon aturan hukum berupa Peraturan Desa tentang pengelolaan air bersih berbasis masyarakat yang berdampak dengan tidak adanya ketegasan aturan terhadap anggota dan penertiban jaringan air bersih ke pemukiman.

94

Identifikasi Masalah dan Kebutuhan Masalah pembangunan masyarakat adalah suatu kesenjangan antara kondisi yang ideal dengan kondisi yang ada pada saat ini. Kondisi yang ideal bisa berupa kondisi yang diharapkan atau diidam-idamkan atau dicita-citakan, tetapi bisa juga sesuatu yang sebenarnya bisa dicapai tetapi karena sesuatu hal ternyata belum diwujudkan (Sumarjo dan Saharuddin, 2007). Kebutuhan pembangunan masyarakat adalah suatu kondisi ketegangan psikologis pada warga masyarakat disebabkan adanya suatu ketidakseimbangan psikologis antara harapan dan kenyataan atau karena adanya masalah pembangunan. Apabila suatu kebutuhan pembangunan sudah dapat dirasakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pembangunan tersebut, sehingga kreatifitas, inisiatif dan semangat masyarakat untuk memenuhi kebutuhan yang dirasakan (felt needs) tersebut akan benar-benar menjadi kebutuhan internal pembangunan masyarakat (Sumarjo dan Saharuddin, 2007). Berdasarkan analisis dari data dan informasi melalui observasi, wawancara dan diskusi kelompok dengan anggota dan pengurus Pokmair Sayom, tokoh masyarakat, serta stakeholders yang terkait mengenai kapasitas kelembagaan, kapasitas pengurus, kapasitas anggota dan faktor

kebijakan dan intervensi

program pemerintahan yang mendukung pengelolaan air bersih berbasis masyarakat

pada

bulan Oktober

sampai

Nopember

2008.

Selanjutnya

melaksanakan diskusi kelompok terfokus atau FGD (Focus Group Discussion) yang dihadiri Kades, BPD, LKMD, Pengurus Pokmair Sayom, Ketua Karang Taruna, Ketua BKM, Tokoh Masyarakat pada tanggal 18 Nopember 2008, secara bersama-sama mengidentifikasi dan menyusun skala prioritas permasalahan dan kebutuhan berkaitan dengan pengembangan kapasitas kelembagaan pengelolaan air bersih berbasis masyarakat di Desa Bumijawa. Adapun surat undangan pelaksanaan FGD dapat dilihat pada lampiran lima halaman 144 dan daftar hadir pelaksanaannya pada lampiran enam, halaman 145. Dalam pelaksanaan FGD, di awali dengan pemaparan hasil kajian di lapangan berupa hasil analisis tersebut di atas, termasuk memaparkan beberapa

95

permasalahan dan kebutuhan anggota/konsumen air bersih Sayom, dengan harapan mendapat tanggapan dan masukan dari peserta. Mereka sangat antusias untuk memberikan masukan dan ide-ide pemikiran agar permasalahan pokok mengenai kebutuhan air bersih masyarakat untuk keperluan rumah tangga melalui pengelolaan air bersih yang selama ini dilakukan oleh Pokmair Sayom lebih diberdayakan dan profesional. Pada awalnya, terjadi pertentangan antara mana yang harus dilakukan, antara penambahan debet air bersih, melalui usaha pembangunan sarana air bersih dan jaringan baru dari sumber air Tini (sumber air baru, untuk menambah debet air yang sudah ada), yang diharapkan akan mendapatkan dari APBD Tahun 2009, dengan mengabaikan program pengembangan kapasitas kelembagaannya, cukup dilakukan oleh lembaga Pokmair Sayom yang ada sekarang. Disisi lain, mendasari permasalahan dan kebutuhan yang banyak dikemukakan baik oleh para anggota/konsumen air bersih Sayom, maupun tokoh masyarakat, dengan alasan dan fakta-fakta yang sudah terjadi di masyarakat selama ini, walaupun adanya penambahan debet air bersih dan pembangunan dan perbaikan sarana air bersih, mulai dari sumber air Sayom, Putri, dan yang terakhir Lemper, ternyata hanya dapat mengatasi dalam jangka pendek, selanjutnya terjadi kembali distribusi air bersih yang tidak merata. Hal ini juga dikuatkan dengan adanya perhitungan debet air dari ke tiga sumber air bersih yang dilakukan peneliti bersama dengan UPTD Puskesmas Bumijawa, di saat musim kemarau saja seharusnya mencukupi kebutuhan air bersih masyarakat, maka prioritas utama dan mendesak yaitu mengembangkan kapasitas kelembagaan air bersih berbasis masyarakat dengan jangka waktu, sebelum proyek penambahan debet air bersih melalui sumber air Tini selesai, yang diperkirakan akan dimulai pada bulan Pebruari 2009. Dari hasil FGD tersebut, diperoleh hasil identifikasi masalah, kebutuhan dan analisa prioritas seperti pada tabel berikut ini:

96

Tabel 10. Hasil Identifikasi Masalah, Sebab-sebab, Kebutuhan dan Analisa Prioritas Program Prio-

Topik

Perincian

ritas

Masalah

Masalah

1.

Tidak adanya aturan tertulis yang tegas yang mengatur hak, kewajiban dan sangsi bagi pengurus dan anggota.

Sebab – Sebab

Kebutuhan

a. Tidak adanya payung hukum yang kuat

1) Kepengurusan, hanya a) Adanya payung berdasarkan Surat hukum dari Tugas Kades pemerintahan desa (Peraturan 2) Kepengurusan Desa/Perdes) periode sekarang, tidak pernah melihat b) Penerapan sangsi yang AD/ART dari tegas, tanpa pandang kepengurusan yang bulu, bagi anggota lama. yang merusak jaringan dan melalaikan kewajiban

b. Tidak tertibnya administrasi keanggotaan dan keuangan.

1) Banyaknya pemakai/pemanfaat jaringan air bersih yang tidak terdaftar secara resmi

a) Pendataan ulang sekaligus penertiban anggota/konsumen

b) Keterbukaan pengelolaan 2) Tidak lancarnya keuangan, baik tertulis iuran wajib bulanan maupun melalui anggota laporan dalam forum pertemuan 3) Tidak adanya laporan rutin pengelolaan keuangan

2.

Kurang a. Kurang menjalin 1) Keterbatasan struktur a) Bantuan pembinaan teknis administrasi, terjalinnya kemitraan dan kelembagaan kerjasama dengan jejaring dengan pengelolaan dan stakeholders stakeholders yang pinjaman dana lunak terkait. dari stakeholders yang terkait

3.

Kurangnya pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan air bersih

a. Tidak teraturnya 1) Jaringan dengan a) Perbaikan dan atau jaringan induk sistem gravitasi, rehabilitasi jaringan dan atau jaringan tetapi tidak induk serta jaringan ke anggota memfungsikan yang ke meteran dan atau anggota/konsumen. stop kran di setiap b) Pola distribusi air anggota bersih yang adil dan 2) Perbaikan jaringan merata, dengan sistim yang dilakukan oleh sementara individu atau menggunakan stop kelompok, tanpa kran, melalui bak sepengetahuan penampung kelompok pengurus kecil (10-20 anggota) b. Tidak

1) Sistim jaringan pipa a) Memperoleh jaringan induk yang langsung air bersih yang lancar,

97

berfungsinya bak penampung Desa c. Berkurangnya debet air bersih di musim kemarau

d. Tidak adanya tempat pelayanan anggota dalam melaksanakan iuran wajib bulanan 4.

Keterbatasan Kapasitas Anggota

a. Kurang optimalnya partisipasi anggota dalam kemandirian

ke bak penampung tidak difungsikan.

a) Penambanahan debet 1) Kurangnya air bersih, dengan pemeliharaan sumber penambahan sumber air dengan air melalui usulan ke ekosistemnya. pemerintahan daerah 1) Tidak berfungsinya bangunan eks sekretariat Pokmair Sayom, karena telah disewa kepada pedagang pasar

a) Adanya Sekretariat Pengelola Air Bersih

1) Kurangnya memahami jaringan air bersih pedesaan dengan sistem gravitasi

a) Pengetahuan tentang jaringan air bersih pedesaan dengan sistem gravitasi oleh stakeholders yang terkait.

2) Tidak adanya forum pertemuan secara berkala antara pengurus, anggota dan pemerintahan desa 3) Ketidakpuasan terhadap pelayanan pengurus dalam mengatur distribusi air yang adil dan merata, pengelolaan keuangan yang transparan dan penerapan sangsi yang tegas bagi anggota yang tidak membayar iuran bulanan. 5.

Keterbatasan Kapasitas Pengurus

a. Keterbatasan ketrampilan pengelolaan air bersih dengan sistem jaringan pipanisasi pedesaan.

b. Lemahnya

melalui bantuan bak penampung induk

1) Pengurus ditunjuk, tidak berdasarkan kapasitas ketrampilan dan pengalaman

b) Mendapatkan laporan perkembangan pengelolaan dan adanya kesempatan memberikan masukan informasi ke pengurus c) Adanya ketegasan pengurus dalam mengatur distribusi air bersih secara adil dan merata, membuat laporan keuangan baik lesan maupun tertulis dalam forum pertemuan, penerapan sangsi bagi anggota yang tidak membayar iuran bulanan a) Pengurus yang “pinter, kober dan bener” ( pandai; bersedia dan selalu menyempatkan tenaga, pikiran, waktu; dapat dipercaya)

2) Tidak adanya pendampingan dan pembinaan teknis secara berkesinambungan dari stakeholders terkait.

b) Adanya pendampingan teknis dari stakeholders terkait secara berkelanjutan

3) Kepengurusan

c) Kepengurusan yang

98

profesionalitas pengurus

berdasarkan formalitas Surat Tugas Kades, tanpa didukung adanya kepastian mendapatkan finansial (honor) yang layak

profesional dan dasar hukum yang kuat.

Sumber: Hasil Olah Data dari wawancara, diskusi kelompok dan FGD, 2008

Penyusunan Rencana Program Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Menindaklanjuti pelaksanaan diskusi kelompok terfokus atau Focus Group Discussion (FGD), setelah bersama-sama melakukan kegiatan mengidentifikasi dan menyusun skala prioritas permasalahan dan kebutuhan tersebut di atas, kemudian dilanjutkan menyusun rancangan program pengembangan kapasitas kelembagaan pengelolaan air bersih berbasis masyarakat. Selanjutnya dengan menggunakan pendekatan Participatory Rural Appraisal (PRA) dilaksanakan penyusunan program pengembangan kapasitas kelembagaan pengelolaan air bersih berbasis masyarakat dalam upaya pengelolaan yang lebih profesional yang mensinergikan faktor sosial, ekonomi dan ekologis sehingga kebutuhan air bersih masyarakat untuk keperluan rumah tangga dapat terpenuhi secara adil dan merata serta mandiri, berkelanjutan. Adapun program yang akan dilaksanakan, yaitu : 1. Program Penguatan Struktur Kelembagaan Pengelolaan Air Bersih Berbasis Masyarakat Latar Belakang Sejak berdirinya Kelembagaan Pengelolaan Air Bersih Masyarakat yaitu Kelompok Pemakai Air Bersih (Pokmair) Sayom tahun 2000, walaupun didukung dengan adanya kebijakan program pemerintah dalam pembangunan dan perbaikan sarana air bersih dari sumber air “Sayom”, “Putri”, “Lemper”, ternyata sampai saat penelitian dan penyusunan KPM, masih terjadi distribusi air bersih yang tidak merata, dimana anggota yang posisi rumahnya lebih dekat dengan jaringan maka distribusi air akan selalu lancar sedangkan yang posisinya paling akhir atau tidak

99

menguntungkan selalu kekurangan air bersih. Hal ini berdampak pada krisis kepercayaan pada pengurus Pokmair di setiap periode. Kelompok Pemakai Air Bersih (Pokmair) Sayom yang telah berjalan selama delapan tahun, melalui proses pengelolaan melewati tiga kali pergantian kepengurusan, dengan satu kali masa transisi. Dalam proses masa kepengurusan, hampir disetiap periodenya mengalami permasalahan yang berkaitan dengan keterbatasan kapasitas kelembagaannya, baik yang menyangkut sarana dan prasarana; anggaran; norma/aturan; jejaring kerjasama. Adapun dalam pengelolaan air bersih di Desa Bumijawa, tidak mampu mensinergikan aspek sosial, ekonomi dan ekologis karena yang lebih dominan pada penekanan aspek sosial. Hal ini dibuktikan dengan adanya iuran bulanan, baik yang kaya dan miskin maupun penggunaan banyak/sedikit sama saja tiga ribu rupiah. Disisi lain aspek ekonomi dimana pemeliharaan dan perbaikan jaringan itu mahal dan memerlukan biaya tinggi kurang diperhatikan yang seharusnya mampu menggali swadaya melalui iuran bulanan dengan sistim meteran sesuai dengan penggunaannya. Sedangkan aspek ekologis juga kurang mendapatkan perhatian, baik yang menyangkut kebiasaan hemat air maupun keberlangsungan ekosistem di sekitar sumber air Sayom, Putri maupun Lemper. Tujuan Program Tujuan secara umum adalah menguatkan struktur kelembagaan pengelolaan air bersih masyarakat agar lebih profesional dengan mensinergikan aspek sosial, ekonomi dan ekologis. Sasaran Program Sasaran Program adalah Pengurus dan Anggota Pokmair Sayom. Kegiatan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan yang diusulkan untuk dapat mencapai tujuan program terinci seperti pada tabel 11 berikut ini:

Tabel 11 Rencana Kegitan-kegiatan dalam Pelaksanaan Program Penguatan Struktur Kelembagaan Pengelolaan Air Bersih Berbasis Masyarakat No

Masalah

Kegiatan

1.

Lemahnya  Penyusunan dan Dasar hukum Penetapan Perdes pengelolaan air dan AD/ART bersih oleh Pokmair Sayom

Tujuan

 Adanya kekuatan hukum yang kuat tentang kelembagaan pengelolaan air bersih berbasis masyarakat yang lebih profesional

Pelaksana

Metode

 BPD

 Diskusi  Pemerintahan desa  Curah Pendapat  Tatap Muka melalui

 Kepala Desa

Dinas Instansi Pendukung

Waktu Pelaksanaan

Sumber Dana

JanuariApril 2009

ADD

Januari – April 2009

ADD dan Swadaya.

AprilDesember 2009

ADD

forum pertemuan

 Pengurus

 Terbentuknya struktur kelembagaan pengelolaan air bersih yang sesuai dengan Perdes dan AD/ART 2.

Kurang tertibnya administrasi keanggotaan

 Pemetaan dan Registrasi ulang anggota

 Dapat memperhitungkan kebutuhan air bersih, antara jumlah debet air yang ada dengan jumlah anggota

 Perangkat Desa  Pengurus pengelola air bersih

 Tertib administrasi keanggotaan/konsumen air bersih 3.

Kurangnya menjalin jejaring kemitraan dengan stakeholders

Penyusunan program kemitraan; penerapan sistim meteran, penghijauan, pendampingan .

FGD, 18 Nopember 2008

Dapat melaksanakan program kemitraan dengan stakeholders yang saling menguntungkan

 Kepala Desa  Pengurus

 Wawan muka

 Pemerintahan Desa

 Tatap Muka  Pemetaan keanggotan berdasarkan wilayah pemukiman

 Pendampingan  Dinas Kesehatan., teknis, Administrasi, Asper Perhutani, Keuangan UPTD Tanbunhut,BKM  Tatap muka melalui Satria forum pertemuan

101

2. Program Peningkatan Partisipasi Anggota dalam Kemandirian Latar Belakang Penggunaan sistim meteran jaringan air bersih melalui pipa yang ada di Desa Bumijawa dilakukan pada awal pengelolaan oleh Pokmair Sayom, dengan biaya terendah per meter kubik dua ratus rupiah dan dengan tarif bulanan minimal sebesar tiga ribu rupiah. Hal ini dapat meningkatkan partisipasi dana kemandirian anggota, termasuk membiasakan perilaku hemat air bagi anggota. Seiring dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk, termasuk bertambahnya anggota, tetapi kurang diantisipasi dengan adanya penurunan debet air (terutama di musim kemarau), sehingga menimbulkan krisis air bersih. Keterbatasan kemampuan pengurus dalam mengatasinya, mengakibatkan ketidak puasan anggota, sehingga secara umum sistim meteran tidak difungsikan lagi, apalagi banyak anggota/kelompok yang memperbaiki atau mengubah jalur jaringan, yang justru merugikan anggota lainnya. Hal tersebut di atas, mengakibatkan jaringan air bersih semakin tidak teratur, rusaknya sistim gravitasi karena anggota tidak menggunakan sistim meteran, sehingga bagi anggota yang distribusi airnya lancar semakin tak terkendali, sementara anggota/kelompok yang posisinya tidak menguntungkan semakin tidak kebagian distribusi air. Kejadian ini berlangsung dalam kurun waktu lima tahunan, dimana banyak anggota merasakan kurangnya pelayanan pengurus dengan pengelolaan yang tidak profesional, sehingga terjadi krisis kepercayaan, begitupun juga terjadi pada anggota dimana rendahnya partisipasi dalam kemandirian, bisa dilihat dari kewajiban iuran bulanan hanya masuk maksimal tiga puluh persen, termasuk menurunnya perilaku hemat air karena tarif bulanan tidak tergantung jumlah pemakaian, tetapi dengan sistim rata-rata tiga ribu rupiah per bulan. Karena pengelolaan air bersih sangat membutuhkan dana kemandirian guna keperluan biaya pemeliharaan dan perbaikan jaringan serta biaya operasional pengelolaannya, sehingga perlu adanya upaya meningkatkan partisipasi anggota dalam kemandirian melalui iuran wajib bulanan, maka diperlukan program

102

sosialisasi pelaksanaan Perdes dan AD/ART sehingga memberikan kesadaran untuk melaksanakan kewajiban sebagai anggota, mengikuti penyuluhan/KIE tentang jaringan air bersih pedesaan melalui sistim gravitasi, dan terjadwalnya pelaksanaan pertemuan rutin bulanan antara anggota dan pengurus. Tujuan Meningkatnya partisipasi anggota dalam bentuk dana, pikiran, tenaga, proses pengambilan keputusan, dukungan sehingga akan meningkatkan kebiasaan hemat air, keswadayaan melalui kewajiban iuran bulanan serta kepedulian pada pelestarian sumberdaya air. Sasaran Sasaran program ini ialah seluruh anggota Pokmair Sayom dan atau yang memanfaatkan jaringan pipanisasi air bersih dari sumber air Sayom, Putri, Lemper. Kegiatan dan Tahap Pelaksanaan Kegiatan yang diusulkan untuk dapat mencapai tujuan program terinci seperti pada tabel 12 berikut ini:

Tabel 12. Rencana Kegiatan-kegiatan dalam Pelaksanaan Program Peningkatan Partisipasi Anggota dalam Kemandirian No

Masalah

1.

Kurang partisipasi anggota dalam kemandirian

Kegiatan

Tujuan

 Sosialisasi dan Pelaksanaan Perdes dan AD/ART tentang Pengelolaan Air Bersih Berbasis Masyarakat.

 Memahami dan

 Penyuluhan/KIE tentang Jaringan Air Bersih Pipa Pedesaan melalui Pengelolaan Air Bersih Berbasis Masyarakat

 Meningkatkan

 Pertemuan rutin bulanan antara anggota dan pengurus

 Meningkatkan

FGD, 18 Nopember 2008

memperoleh hak serta melaksanakan kewajiban sebagai anggota

Pelaksana

Metode

 BPD  Kepala Desa  LKMD  Pengurus

 Ceramah  Tanya Jawab  Diskusi  Rapat tingkat

Pengelola Air Bersih

 Kepala Desa

pengetahuan dan kesadaran tentang pemanfaatan jaringan air besih pipa pedesaan dengan sistim gravitasi untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat dengan mensinergikan aspek sosial, ekonomi dan ekologis. partisipasi dalam forum pertemuan anggota dan pengurus maupun iuran wajib bulanan

 Pengurus

pemerintahan desa

Dinas Instansi Pendukung

 Pemerintahan

Waktu Pelaksanaan

Sumber Dana

April‘09

ADD

April-Mei ‘09

ADD

desa

 Pemerintah Kecamatan

 Ceramah  Diskusi  Tanya Jawab

 Pemerintahan

 Diskusi  Tanya Jawab  Musyawarah

 Pemerintahan  Januari-

Desa  Pemerintahan Kecamatan  Dinas Kesehatan

Desa

Desember

Swadaya

104

3. Program Peningkatan Ketrampilan Pengelolaan Air Bersih bagi Pengurus Latar Belakang Sistim jaringan air bersih melalui pipa yang ada di Desa Bumijawa pada awal pengelolaan oleh Pokmair Sayom, ialah sistim gravitasi, dengan menggunakan meteran. Distribusi air mengalir ke anggota/konsumen, langsung melalui jaringan induk sesuai dengan posisi rumah atau pemukiman dan apabila berputar terus langsung ke bak penampung induk desa. Seiring dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk, termasuk bertambahnya anggota, tetapi kurang diantisipasi dengan adanya penurunan debet air (terutama di musim kemarau), sehingga menimbulkan krisis air bersih. Keterbatasan kemampuan pengurus dalam mengatasinya, mengakibatkan ketidak puasan anggota, sehingga secara umum sistim meteran tidak difungsikan lagi. Kejadian ini berlangsung dalam kurun waktu lima tahunan, dimana banyak anggota merasakan kurangnya pelayanan pengurus dengan pengelolaan yang tidak profesional, sehingga terjadi krisis kepercayaan. Kesemuanya karena keterbatasan kapasitas pengurus, maka perlunya program pelatihan manajemen dalam mengelola air bersih pedesaan, program pendampingan teknis, studi banding bagi pengurus untuk mewujudkan pengelolaan air bersih berbasis masyarakat yang profesional, mandiri dan berkelanjutan. Tujuan Meningkatnya kapasitas pengurus dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan melalui kelembagaan pengelolaan air bersih berbasis masyarakat yang mensinergikan aspek sosial, ekonomi dan ekologi. Sasaran Sasaran program ini ialah Pengurus Pengelola Air Bersih/Pokmair Sayom Kegiatan dan Tahap Pelaksanaan Kegiatan yang diusulkan untuk dapat mencapai tujuan program terinci seperti pada tabel 13 berikut ini:

Tabel 13. Rencana Kegiatan-kegiatan dalam Pelaksanaan Program Peningkatan Ketrampilan Pengelolaan Air Bersih bagi Pengurus No

Masalah

1.

Kurangnya ketrampilan managemen dalam mengelola jaringan air bersih masyarakat

Kegiatan

 Pendampingan Teknis

 Pelatihan UPS Air Bersih

 Studi Banding

Tujuan

Pelaksana

Metode

 Meningkatkan

 UPTD

 Pendampingan  Pemerintah

ketrampilan manajemen dalam mengelola jaringan air bersih masyarakat

 Kepala Desa

 Adanya pengelolaan air

 Pemerintah

bersih berbasis masyarakat yang lebih profesional dengan mensinergikan aspek sosial, ekonomi dan ekologis

 Mampu menerapkan sistim pengelolaan/manajemen air bersih berbasis masyarakat (Administrasi, maupun teknis) yang sudah berhasil di suatu wilayah

Sumber : Hasil Olah Data FGD, 18 Nopember 2008

Dinas Instansi Pendukung

Waktu Pelaksanaan

Sumber Dana

Juni 2009

ADD

Kecamatan

Puskesmas

APBD II

 Dinas Kesehatan

Kecamatan

Pengurus

 Ceramah  Badan PM dan Desa  Diskusi Kab. Tegal  Tanya Jawab

Studi Banding

Pemerintahan Desa

Agustus 2009

ABPD

Oktober 2009

Swadaya

106

4. Program Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Air bersih dan Jaringannya Latar Belakang Keberadaan sumber air yang selama ini dimanfaatkan, yaitu sumber air Sayom dan sumber air Putri, dan pada saat penelitian berlangsung pengurus bekerjasama dengan Kepala Desa, memanfaatkan sumber air Lemper (Selama ini, setelah terkena bencana alam awal tahun 2007, tidak dimanfaatkan) dengan memasang jaringan pipa baru yang langsung dimasukan ke bak penampung Induk Desa, berdasarkan perhitungan jumlah debet air tersebut saat musim kemaraupun sebenarnya mampu memenuhi kebutuhan air bersih seluruh anggota, termasuk dengan memperhitungkan pemakaian masyarakat RW VII (lokasi sumber air), tetapi pada kenyataan kebutuhan air bersih tidak bisa terpenuhi atau distribusi air tidak merata. Pada awal pembentukan kelompok pengelola air bersih oleh masyarakat, bahwa jaringan menggunakan sistim gravitasi dengan menerapkan kepada semua anggota memakai meteran, tetapi pada perkembangan selanjutnya alat meteran tidak difungsikan, sehingga pemakaian tidak terkendali. Hal inilah diantaranya penyebab distribusi air bersih tidak merata, mengingat kondisi alam yang tidak datar, ada posisi konsumen yang diuntungkan disisi lain ada yang dirugikan, apalagi dalam perjalanannya banyak anggota atau kelompok yang memperbaiki bahkan membuat jaringan baru tanpa sepengetahuan pengurus yang cenderung merugikan anggota/konsumen lainnya. Dengan adanya program penguatan kelembagaan melalui perangkat lunak, seperti Perdes, AD/ART, termasuk revitalisasi pengelolaannya yang lebih profesional, sehingga adanya ketegasan aturan dan penegakkan disiplin dalam memanfaatkan jaaringan air bersih, maka perlu kiranya dibarengi dengan penertiban jaringan secara keseluruhan dengan sistem gravitasi sekaligus memfungsikan kembali bak penampung induk yang dapat menampung 250 m3.

107

Tujuan Program Tujuan secara umum, agar seluruh jaringan induk dan jaringan ke konsumen/anggota/kelompok dapat tertata dengan tertib tanpa ada kebocoran dan dapat dideteksi melalui denah/gambar jaringan melalui sistim gravitasi, serta memfungsikan kembali bak penampung induk Desa. sehingga dapat menampung sumber air lemper untuk dapat mengatasi kelompok-kelompok masyarakat yang mengalami distribusi air tidak lancar. Sasaran Program Seluruh Sumber Air Sayom, Putri, Lemper dan jaringan induk serta jaringan yang ke konsumen/anggota/pengguna (bukan anggota). Kegiatan dan Tahap Pelaksanaan Kegiatan yang diusulkan untuk dapat mencapai tujuan program terinci seperti pada tabel 14 berikut ini:

Tabel 14. Rencana Kegiatan-kegiatan dalam Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Air Bersih serta Jaringannya No

Masalah

Kegiatan

Tujuan

Pelaksana

Metode

1.

Tidak teraturnya jaringan induk dan jaringan ke konsumen atau anggota

 Penataan dan rehabilitasi jaringan Induk dan jaringan ke anggota melalui penggunaan sistim meteran

 Sterilisasi jaringan

 Pengurus

 Pengerjaan

induk dari penggunaan jaringan liar (tanpa sepengetahuan pengurus) dan merugikan jaringan lainnya

Pengelola air bersih

 Kepala Desa

secara swadaya

Dinas Instansi Pendukung

 Pemerintahan Desa

 Pemasangan  Bak Penampung Induk jaringan baru dari Desa dapat berfungsi sumber air kembali, yang dapat Lemper yang mengatasi pemerataan pola distribusi air bersih langsung dialirkan ke bak penampung desa  Pola distribusi air bersih yang adil dan merata, untuk menambah melalui bak penampung debet air. atau jaringan khusus kelompok-kelompok

Maret – Desember ‘09

ADD, Swadaya

Karya

 LKMD MaretDesember 2009

masyarakat dengan menggunakan sistim gravitasi yang hemat air, melalui kelompokkelompok kecil. Tidak berfungsinya Bak Penampung Induk Desa.

Sumber Dana

 PU Cipta

 Jaringan air bersih

2.

Waktu Pelaksanaan

 Pengurus Pengelola air bersih

 Kepala Desa

 Pengerjaan  Pemerintahan secara swadaya Desa

Desember ‘08

ADD dan Swadaya.

kecil (10-20 anggota) 3.

4.

Berkurang-nya debet air di musim kemarau

Tidak adanya kantor sekretariat Pengelola Air Bersih

 Memenuhi kebutuhan air  Kades bersih masyarakat, untuk  BPD mengantisipasi meningkatnya  LKMD konsumen/anggota (jumlah penduduk).  Pengurus  Penghijauan  Terpeliharanya Pengelola air sekitar sumber air ekosistem di sekitar bersih dengan tanaman sumber air  Karang Taruna karet bulu atau tanaman keras lainnya.

 Proyek

 Pemdes

 PL

 PU Cipta Karya

 Rehab ringan dan  Adanya Kantor Pengecatan eks Sekretariat Pengelola Kantor  Adanya sarana Sekretariat koordinasi antar Pokmair Sayom pengurus dan antara pengurus dengan anggota.

 Penugasan

 Pemdes

 Kerja bakti

 UPT Pasar

 Pembangunan sarana air bersih dan jaringannya melalui sumber “Tini”

 Adanya tempat pelayanan iuran bulanan Sumber : Hasil Olah Data FGD, 18 Nopember 2008

 Pengurus Pengelola air bersih

 Swadaya

 Kerja Bakti  Pekan Penghijauan

 Tanbun-hut  Asper Perhutani

Desember 2008Desember 2009

Swadaya

Sepanjang musim hujan

Swadaya, dana Dinas (APBD)

April 2009

Kas Pokmair dan ADD

APBD

 Dinas Kesehatan

 Gerakan Peduli sumber Air

110

Evaluasi Pelaksanaan Program Evaluasi pelaksanaan program tersebut di atas, diperlukan untuk pengumpulan informasi bahan bagi penyempurnaan dan melakukan koreksi terhadap kesalahan yang telah dilakukan. Dengan demikian evaluasi dilakukan bukan hanya pada saat program telah berakhir, melainkan dapat juga dilakukan pada saat program sedang berjalan. Kegiatan evaluasi sebelum program dilaksanakan, berarti melakukan penilaian terhadap desain program yang dibuat dan kelayakan program, yang dimungkinkan dapat dilakukan perbaikan dan penyempurnaan desain program; evaluasi pada saat program berjalan, untuk menilai pelaksanaan yang sedang dilaksanakan, termasuk penggunaan teknik dan metode pelaksanannya, sehingga lebih awal kelemahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan program; evaluasi setelah program untuk menilai keberhasilan atau kegagalan keseluruhan program, sekaligus dapat digunakan untuk bahan penyusunan laporan akhir dari pelaksanaan program dan sekaligus sebagai pertanggungjawaban profesional atas pelaksanaan program yang bersangkutan. Hasil tindak lanjut dari FGD, mengenai implementasi penyusunan program yang sudah dilakukan, yaitu membentuk Tim Perumus Peraturan Desa (Perdes) dan Anggaran Dasar serta Anggaran Rumah Tangga tentang Pengelolaan Air Bersih Berbasis Masyarakat, yang dapat dilihat pada lampiran tujuh, halaman 146. Hasil

rancangan Perdes

diserahkan

kepada

Kepala

Desa

dan

Badan

Permusyawaratan Desa, yang kemudian untuk ditetapkan sebagai Perdes Pengelolaan Air Bersih Berbasis Masyarakat, sedangkan rancangan AD dan ART akan dipaparkan dalam Rapat tingkat Pemerintahan Desa, yang lebih lanjut akan ditetapkan dalam forum sidang tersebut. Mengenai hasil rancangan Perdes tentang Pengelolaan Air Bersih Berbasis Masyarakat dapat dilihat pada lampiran delapan, halaman 149 sampai 161.

111

Penentuan Waktu Monitoring dan Evaluasi Untuk mengetahui apakah suatu kegiatan sudah berjalan dengan baik atau belum, apakah tujuan suatu program telah tercapai apa belum, maka perlu dilakukan evaluasi

terhadap

pelaksanaannya.

Adapun penentuan waktu

monitoring dan evaluasi, disesuaikan dengan waktu pelaksanaan program tersebut di atas, dimulai dari awal hingga setelah pelaksanaan program berakhir. Penentuan Pelaku Evaluasi Adapun pelaksana evaluasi terhadap pelaksanaan program, adalah Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dan pihak-pihak yang terkait sesuai dengan kebutuhan evaluasi terhadap program bersangkutan.