ANALISIS KELEMBAGAAN PENGELOLAAN HUTAN BERBASIS MASYARAKAT (PHBM) Kapasitas Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Kegiatan pengelolaan hutan berbasis masyarakat dilakukan dengan jiwa berbagi yang meliputi berbagi dalam pemanfaatan lahan dan atau ruang, berbagi dalam pemanfaatan waktu, berbagi dalam pemanfaatan hasil dalam pengelolaan sumberdaya hutan dengan prinsip saling menguntungkan, saling memperkuat dan saling mendukung. Dalam mewujudkan visi dan missi Perum Perhutani sebagai pihak pengelola sumber daya hutan maka dalam rangka meningkatkan keberhasilan pengelolaan hutan pihak Perum Perhutani membutuhkan partisipasi aktif berbagai pihak, khususnya masyarakat yang tinggal di sekitar hutan melalui program PHBM. Keterlibatan masyarakat desa sekitar hutan dalam program PHBM diwujudkan dalam wadah Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang dibentuk oleh aparat desa dan masyarakat desa dengan difasilitasi oleh pihak Perum Perhutani. Dalam upaya untuk memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat desa di sekitar hutan, wadah LMDH sangat berperan dalam : a. memfasilitasi masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan dalam proses penyusunan rencana, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan PHBM, b. menselaraskan kegiatan pengelolaan sumberdaya hutan sesuai dengan kegiatan pembangunan wilayah dan kondisi serta karakteristik sosial masyarakat desa hutan sebagai tujuan mensejahterakan masyarakat desa hutan, c. meningkatkan tanggung jawab dan peranserta masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan terhadap pengelolaan dan keberlangsungan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan, d. meningkatkan pendapatan negara, desa dan masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan secara simultan.
55 Berdasarkan hasil penelitian, maka kapasitas Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) di Desa Tonjong dapat digambarkan sebagai berikut : 1. Kepengurusan Kepengurusan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) di Desa Tonjong dibentuk setelah melalui berbagai tahapan kegiatan, yaitu : - Tahap awal yaitu sosialisasi program PHBM yang dilaksanakan oleh Perum Perhutani yang dihadiri oleh aparat desa, LPM, BPD dan perwakilan masyarakat desa di sekitar hutan. Kegiatan ini dilakukan pada awal bulan Juli 2004 yang bertujuan untuk membuka wawasan masyarakat desa tentang program PHBM. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan DS selaku ASPER/BKPH Pengarasan yang menjelaskan : Pelaksanaan PHBM di Desa Tonjong diawali dengan kegiatan sosialisasi tentang Program PHBM yang dihadiri berbagai unsur dalam masyarakat yang terkait dengan Program PHBM. Dengan sosialisasi ini diharapkan masyarakat memahami tentang program PHBM dan peran serta tanggung jawabnya dalam program ini. Setelah kegiatan sosialisasi ini juga diharapkan masyarakat dapat membentuk LMDH tingkat Desa. Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh Ks yang merupakan PJS Kepala Desa dan Penasehat LMDH Desa Tonjong yang menyatakan ..... pembentukkan LMDH “Wana Bhakti” Desa Tonjong ..... bahwa pada awalnya dilaksanakan kegiatan sosialiasi tentang program PHBM oleh Perum Perhutani yang dilaksanakan kalau tidak salah pada sekitar Bulan Juli 2004 ...... - Kegiatan selanjutnya berupa pertemuan yang diselenggarakan aparat desa pada pertengahan Bulan Juli 2004 yang dihadiri oleh LPM, BPD dan perwakilan masyarakat desa di sekitar hutan. Kegiatan ini bertujuan untuk membentuk LMDH Desa Tonjong dan memilih kepengurusan LMDH Desa Tonjong. Kegiatan ini berhasil membentuk LMDH Desa Tonjong dengan nama LMDH “Wana Bhakti” dan menyusun kepengurusan LMDH. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Ks yang menjelaskan bahwa :
56 Pembentukkan LMDH dilakukan pertengahan Juli 2004 yang dihadiri oleh aparat desa, tokoh masyarakat (pengurus LPM dan BPD), kepada dukuh dan perwakilan masyarakat (Dukuh Pecangakan, Karanganjog, Mingkrik). - Pembentukkan LMDH “Wana Bhakti” dan kepengurusan tersebut kemudian dikukuhkan
dalam
Surat
Keputusan
Kepala
Desa
Tonjong
Nomor
140/01/8/2004 tanggal 29 Juli 2004 dan selanjutnya dengan difasilitasi pihak Perum Perhutani dikukuhkan dengan Akta Notaris Nomor : 36/L/2004 tanggal 29 Desember 2004. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tonjong Nomor 140/01/8/2004 tanggal 29 Juli 2004 tentang Pembentukkan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Susunan Keanggotaan Pengurus Lembag Masyarakat Desa Hutan (LMDH) “Wana Bhakti” antara lain : Pelindung
: Kepala Desa
Penasehat
: Kusnadi
Ketua
: Wasto
Wakil Ketua
: Rojikin
Sekretaris
: Syahroni
Bendahara
: Slamet
Seksi-seksi a. Perencanaan
: Abdul Salam
b. Sarana dan prasarana
: Toyib
c. Tanaman/pemeliharaan tanaman
: Sail
d. Budidaya hutan
: Mardi
e. Keamanan
: Siswanto
f. Membagi hasil
: Roipin
Anggota/Pembantu Umum :
- Toyibin
- Sukiman
- Duki
- Dakir
- Rosidi
- Jamal
- Sachroni
- Rohidin
57 - Sulemi
- Sutarno
- Warno
- Dakim
- Kastubi
- Suardi
Berkaitan dengan struktur kepengurusan beberapa informan menyatakan bahwa struktur kepengurusan dalam LMDH “Wana Bhakti” telah mewakili unsurunsur yang ada dalam masyarakat. Ks selaku PJS Kepala Desa Tonjong menyatakan : Pengurus LMDH diambil dari semua unsur dalam masyarakat. Dari unsur aparat bertujuan agar dapat berhubungan dengan pemerintah di tingkat kecamatan atau kabupaten. Dari unsur organisasi LPM dan BPD diharapkan dapat memimpin dan mengorganisir masyarakat. Dari unsur kepala dusun dan masyarakat sekitar hutan karena merupakan sasaran utama dari program PHBM. Wt selaku Ketua LMDH juga menyatakan bahwa : Berkaitan dengan personel kepengurusan informan menjelaskan bahwa secara umum sebenarnya personel kepengurusan sudah lengkap, artinya semua unsur yang terkait dalam pengelolan sumberdaya hutan sudah terlibat. Perwakilan dari aparat desa dan organisasi lokal sudah ada, sedangkan yang menyangkut sasaran utama program yaitu masyarakat sekitar hutan sudah terwakili dengan adanya kepala dukuh dan sebagian masyarakat yang terlibat dalam kepengurusan. Berdasarkan pernyataan kedua informan di atas, maka dapat dijelaskan bahwa struktur kepengurusan dalam LMDH “Wana Bhakti” ternyata telah mewakili unsur- unsur yang ada dalam masyarakat Desa Tonjong. Unsur-unsur yang terlibat dalam kepengurusan tersebut antara lain : - Kepala Desa sebagai pelindung dalam kepengurusan bersumber dari unsur kepemimpinan formal (aparat desa) di Desa Tonjong. Dengan keterlibatan Kepala Desa tersebut diharapkan dapat menjembatani kepentingan masyarakat desa dengan pihak pemerintah baik di tingkat kecamatan maupun kabupaten serta dengan pihak Perum Perhutani. - Unsur organisasi di tingkat lokal diwakili oleh adanya pengurus Badan Perwakilan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Unsur BPD dalam kepengurusan diwakili oleh Bapak Kusnadi (sebagai penasehat LMDH) yang juga merupakan Ketua BPD yang diharapkan dapat
58 memberikan dukungan bagi pengembangan LMDH. Sedangkan Bapak Wasto (sebagai ketua LMDH) merupakan pengurus LPM yang diharapkan dapat memimpin dan mengorganisir kepengurusan LMDH dan masyarakat desa sekitar hutan dalam upaya untuk memberdayakan masyarakat dalam Program PHBM. - Unsur masyarakat desa di sekitar hutan diwakili oleh kepala dukuh dan masyarakat desa sekitar hutan (yaitu di wilayah Dukuh Mingkrik, Karanganjok dan Pecangakan) yang menjabat sebagai seksi-seksi dan anggota/pembantu umum. Dengan posisi tersebut diharapkan mereka dapat berperan penting dan memberikan kontribusi/peranserta yang besar dalam pengelolaan sumberdaya hutan melalui program PHBM. Adanya keterlibatan semua unsur dalam masyarakat seharusnya dapat mendukung pelaksanaan kegiatan dan program kerja LMDH. Namun demikian, kenyataan dilapangan menunjukkan saat ini kondisi kepengurusan LMDH dapat dikatakan tidak aktif. Hal tersebut didasari oleh : - Pertemuan pengurus yang direncanakan dilaksanakan setiap bulan sudah tidak berjalan lagi. Pertemuan pengurus hanya dilaksanakan pada bulan-bulan awal pembentukkan pada saat perencanaan program. Tidak berjalannya kegiatan pertemuan bulanan pengurus dikarenakan kesibukan kegiatan pengurus (khususnya ketua LMDH) dan tidak adanya pendanaan untuk kegiatan tersebut. Kondisi tersebut sejalan dengan pernyataan Wt yang menyampaikan : Memang pada awal pendirian LMDH pernah beberapa kali diadakan pertemuan pengurus dalam rangka membahas rencana program kerja. Pertemuan dengan masyarakat juga pernah dilakukan pada saat persiapan kegiatan pamswakarsa. Namun sekarang pertemuan tersebut tidak bisa lagi dilaksanakan disamping karena kesibukan aktifitas saya juga karena untuk melakukan pertemuan juga kan memerlukan biaya. - Program kerja yang telah direncanakan sebagian besar tidak terlaksana karena berbagai kendala. Program kerja yang dapat dilaksanaan hanya sosialisasi dan penerangan kepada warga masyarakat tentang pelestarian hutan yang dilaksanakan pengurus melalui media pengajian dan jamiaahan. Namun demikian kegiatan tersebut hanya dilaksanakan pada awal terbentuknya LMDH. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Ks, yaitu :
59 Pengurus mengambil langkah awal untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang LMDH dan pentingnya menjaga kelestarian dan keamanan hutan dari pencurian dan pengrusakan. Sosialisasi itu dilaksanakan selama 2 (dua) bulan melalui media pengajian dan jamiahan, karena pertimbangan tidak mengeluarkan biaya. Kenyataan tersebut juga diperkuat dengan pernyataan Wt yang menyampaikan bahwa : Kegiatan awal yang dilakukan pengurus adalah melakukan sosialisasi tentang pelestarian hutan kepada masyarakat (Dukuh Mingkrik, Karanganjog dan Pecangakan). - Administrasi kepengurusan, kas organisasi dan buku anggota tidak berjalan, hal ini disebabkan tidak adanya pendanaan baik dari internal anggota dan belum bisanya pengurus dalam mengakses dana-dana yang bersumber dari pihak Perum Perhutani. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan Wt yang menyatakan bahwa : Pada awal kepengurusan telah dilakukan pendataan masyarakat yang dimungkinkan bisa menjadi anggota yang dilakukan oleh Bapak Syahroni selaku sekretaris LMDH. Berkas tersebut sekarang masih tersimpan pada sekretaris. Sedangkan mengenai buku anggota dan agenda kegiatan sekarang masih disimpan di informan dan belum diapa-apakan karena kondisi kepengurusan tidak aktif sehingga pengelolaan administrasi juga tidak berjalan. Walaupun secara umum kondisi kepengurusan LMDH tidak aktif, namun ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota pengurus, antara lain : - Aktifitas perwakilan pengurus dalam menghadiri undangan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perum Perhutani dan kegiatan rutin pertemuan Forum Komunikasi Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan setiap 2 bulan sekali. Biasanya setiap pertemuan tersebut dihadiri oleh Ks selaku penasehat LMDH. Hal ini sejalan dengan pernyataan Ks yang menyebutkan : Jangankan untuk menjalankan roda kepengurusan LMDH, untuk menghadiri undangan kegiatan Perum Perhutani ataupun Forum Komunikasi LMDH tingkat Kecamatan kadang-kadang harus diwakili oleh saya.
60 Pernyataan tersebut juga diperkuat penjelasan Wt yang menyatakan bahwa : Pak Kusnadi merupakan salah satu pengurus yang masih aktif dan sering mewakili LMDH Tonjong untuk menghadiri undangan Perum Perhutani dan pertemuan dengan LMDH-LMDH lain di kecamatan. - Aktifitas beberapa pengurus dan anggota (masyarakat desa sekitar hutan) dalam melakukan pemeliharaan dan pengamanan tanaman hutan. Aktifitas tersebut dilakukan masyarakat karena mereka juga sekaligus mengelola lahan sekitar hutan dengan tanaman palawija (singkong, pisang, kacang tanah, jagung). Masyarakat desa sekitar hutan disamping mengolah lahan sekitar hutan juga sekaligus ikut merawat dan menjaga tanaman hutan. Hal tersebut seperti diungkapkan Sl yang merupakan salah satu pengurus LMDH (seksi tanaman/pemeliharaan tanaman) dan merupakan Ketua Dukuh Karanganjog) yang menyatakan : Saya bersama sebagian masyarakat di dukuh saya masih melakukan aktifitas dalam mengolah lahan sekitar hutan. Seperti dikatakan Pak Sekdes bahwa pada awalnya yang mengolah lahan kurang lebih sekitar 60 orang. Pada awalnya mereka juga dulunya pernah dilibatkan sebagai buruh tanam oleh Perum Perhutani. Seiring tanaman makin besar diantara mereka ada yang masih mengolah khususnya dengan tanaman singkong, jagung, dll. Pernyataan tersebut juga diperkuan penjelasan Ks yang mengatakan bahwa : Melalui program PHBM Perum Perhutani telah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada masyarakat untuk mengelola lahan sekitar hutan dengan tanaman yang menghasilkan dan hasilnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai tambahan pendapatan bagi mereka. Disamping itu juga Perum Perhutani mengharapkan kepada masyarakat agar ikut menjaga dan merawat hutan. Karena masyarakat merasakan me ndapat manfaat maka mereka secara bertanggung jawab dan sukarela ikut menjaga dan merawat hutan. 2. Kepemimpinan Berdasarkan Laporan Praktek Lapangan 1 dijelaskan bahwa unsur-unsur pelapisan sosial yang ada di masyarakat Desa Tonjong, pada umumnya hampir sama dengan pelapisan sosial masyarakat lainnya yang didasarkan pada :
61 1) kepemimpinan kharismatik, 2) kekayaan yang dimiliki, 3) tingkat pendidikan formal, 4) status pekerjaan, 5) keaktifan dalam kegiatan kemasyarakatan/keagamaan. Berdasarkan unsur- unsur tersebut maka lahirlah tokoh-tokoh pemimpin yang diakui dan didukung oleh masyarakat seperti : 1) tokoh formal (kepala desa, ketua BPD, ketua LPM); 2) tokoh agama (ustadz/ kyai); 3) tokoh wanita; 4) tokoh pemuda; 5) tokoh petani; dll. Sebagai suatu kelembagaan lokal yang ada di Desa Tonjong, pemilihan pemimpin (ketua LMDH) tentunya didasarkan pada unsur- unsur tersebut diatas. Selain itu juga didasarkan pada persyaratan untuk menjadi pengurus dan ketua LMDH yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LMDH “Wana Bhakti” Desa Tonjong, yaitu : a. Anggota LMDH “Wana Bhakti” Desa Tonjong, b. mempunyai sifat-sifat kepemimpinan, c. jujur, d. bersedia dipilih, e. berdedikasi tinggi, f. sehat jasmani dan rohani, g. tidak terlibat dalam tindak pidana. Berdasarkan hasil pertemuan yang dilaksanakan pada pertengahan Bulan Juli 2004 yang digagas oleh Aparat Desa Tonjong yang bertujuan untuk membentuk LMDH dan memilih ketua dan kepengurusan LMDH Desa Tonjong, maka terpilihlah kepengurusan LMDH “Wana Bhakti” Desa Tonjong yang diketuai oleh Bapak Wasto. Terpilihnya Bapak Wasto sebagai ketua LMDH
62 didasari oleh adanya pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut diatas, antara lain : - Berdasarkan AD/ART memenuhi persyaratan untuk menjadi ketua dan pengurus LMDH. - Merupakan salah satu figur tokoh masyarakat yang telah diakui dan dipercaya kepemimpinannya oleh masyarakat, karena beliau telah berhasil dalam memimpin dan mengembangkan koperasi di tingkat dukuh di wilayahnya (Dukuh Timbang). - Memiliki tingkat pendidikan yang dianggap tinggi dalam masyarakat yang berprofesi sebagai guru yang dianggap merupakan tokoh yang berpengaruh dalam masyarakat. Pertimbangan-pertimbangan di atas juga diperkuat pernyataan Ks yang menyatakan bahwa : Pada pertemuan tersebut akhirnya terpilih Bapak Wasto sebagai ketua LMDH. Pemilihan tersebut didasari karena beliau merupakan figur tokoh masyarakat yang diakui dan dipercayai kepemimpinannya oleh masyarakat. Beliau merupakan pengurus LPM dan merupakan ketua koperasi di Dukuh Timbang. Beliau juga memiliki pendidikan yang tinggi dan pekerjaanya sebagai guru menjadikanya tokoh yang berpengaruh dalam masyarakat. Walaupun
ketua
dan
pengurus
sudah
terbentuk
dengan
kondisi
kepemimpinan ketua yang dianggap representatif dan didukung oleh semua unsur dalam masyarakat, namun kondisi LMDH tidak dapat berkembang dan berjalan dalam waktu lama. Berdasarkan informasi dari berbagai pihak (aparat desa, Perum Perhutani, anggota dan pengurus LMDH) menunjukkan bahwa semua pihak menyatakan kondisi ketidakaktifan kepengurusan LMDH disebabkan karena katidakaktifan ketua LMDH dikarenakan kesibukannya dalam melaksanakan aktifitas profesinya sebagai guru dan kesibukannya sebagai Ketua Koperasi. Beberapa pernyataan tersebut antara lain : § DS (ASPER/KBKPH Pengarasan) : setelah 2 (dua) tahun pelaksanaan kerjasama, hampir semua program kerja tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal tersebut disebabkan karena kepengurusan LMDH yang tidak aktif, khususnya Pak Wasto sebagai Ketua LMDH tidak bisa mengorganisir kegiatan karena kesibukan sebagai guru.
63 § PR (Mantri Kehutanan/KRPH Tonjong) ..... sangat disayangkan karena kondisi kepengurusan LMDH sekarang ini tidak aktif. Menurut beberapa pihak katanya sih karena Pak Wasto tidak lagi bisa konsentrasi dalam memimpin LMDH, mungkin karena kesibukan pekerjaan. § Ks (PJS Kepala Desa Tonjong) : Dengan tidak berjalannya program kerja tersebut, menjadikan semangat pengurus (ketua LMDH) menjadi berkurang dan karena kesibukan pekerjaan dan aktifitas lain mengakibatkan kondisi LMDH akhirnya menjadi tidak aktif. § Sy, Sw, Sl dan St (Pengurus LMDH) ..... kondisi kepengurusan memang tidak aktif, hanya pada awalnya semangat karena adanya harapan akan adanya manfaat yang dirasakan baik oleh pengurus maupun masyarakat. Tapi kenyataannya sampai saat ini tidak ada program kegiatan yang dilaksanakan, bahkan saat ini karena kesibukannya Pak Wasto sebagai ketua tidak lagi bisa memiliki waktu lagi untuk menggerakkan LMDH. Kondisi tersebut diakui oleh Ketua LMDH dimana beliau memang belum bisa berkonsentrasi secara penuh dalam kepengurusan LMDH. Memang saat ini kondisi kepengurusan LMDH dapat dikatakan tidak aktif lagi. Saat ini saya tidak bisa lagi berkonsentrasi dalam LMDH, karena kegiatan pokoknya sebagai guru dan karena saat ini saya banyak disibukkan dalam kegiatan mengurus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di wilayahnya (Dukuh Timbang) yang saat ini kondisinya sedang mulai berkembang dan maju karena makin banyak warga masyarakat didukuhnya maupun di luar Dukuh Timbang yang berminat menjadi anggota tersebut. Walaupun dukungan dan partisipasi pengurus dan anggota besar, namun terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam mengembangkan LMDH antara lain : - Pertemuan rutin bulanan pengurus tidak dapat dijalankan (hanya dapat dilaksanakan dalam beberapa bulan saja) karena tidak adanya dana kas LMDH yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan tersebut. Pengurus belum bisa menggali dan menggalang dana anggota serta mengakses dana-dana yang bisa diperoleh dari Perum Perhutani. - Sebenarnya pihak pengurus pernah mencoba menggerakkan masyarakat dalam upaya melakukan Pamswakarsa Patroli Pengamanan Hutan sebanyak 20 orang.
64 Tetapi, kegiatan ini akhirnya tidak terlaksana karena dana operasional yang disediakan pihak Perum Perhutani sebesar Rp. 600.000,00 dianggap tidak mencukupi untuk biaya operasional kegiatan tersebut. - Pihak pengurus pernah berrencana untuk mengajukan proposal pengajuan dana untuk kegiatan Usaha Ekonomis Produktif (UEP) kepada pihak Perum Perhutani. Namun kegiatan ini tidak bisa terlaksana karena pihak Perum Perhutani hanya bisa menyediakan dana bergulir sebesar Rp. 5.000.000,00 untuk setiap LMDH yang sudah aktif berjalan. 3. Norma/aturan Norma/aturan dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) “Wana Bhakti” diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) LMDH “Wana Bhakti” Desa Tonjong. Dalam AD/ART tersebut diatur mengenai hak dan kewajiban serta sanksi bagi pengusus dan anggota LMDH. § Hak, kewajiban, sanksi bagi pengurus LMDH Pengurus berkewajiban : - memimpin dan memajukan LMDH, - melaksanakan dengan konsekwen AD/ART dan semua keputusan Rapat Anggota, - merencanakan, mengatur dan melayani dalam pemanfaatan hutan secara adil kepada anggota, - merencanakan dan mengatur pelaksanaan kegiatan yang termasuk dalam tanggung jawabnya, - menyediakan buku daftar anggota dan pengurus, - menyampaikan semua instruksi dan keputusan pemerintah tentang pengelolaan hutan kepada anggota untuk melaksanakannya, - bertanggung jawab atas kerugian LMDH yang timbul karena kelalaian atau penyalahgunaan wewenang, - menyimpan, memelihara dan menjaga keselamatan semua milik dan kekayaan anggota,
65 - membuat laporan pertanggungjawaban secara periodik bulanan, triwulan, dan akhir tahunan serta menyusun Rencana Kerja kedepan dan anggaran LMDH, - menyelenggarakan Rapat Anggota jika dianggap perlu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Pengurus mempunyai hak dalam hal : - mendapatkan balas jasa atas jerih payah yang telah dicurahkan yang macam dan besarnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga, - memilih dan dipilih sebagai pengurus LMDH. Sanksi bagi pengurus : - pengurus LMDH yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar LMDH dapat dimintai pertanggungjawabannya dalam Rapat Anggota Tahunan/Rapat Anggota Luar Biasa/Istimewa. § Hak, kewajiban, sanksi bagi anggota LMDH Kewajiban anggota adalah : - bertanggung
jawab
atas
keselamatan,
keamanan,
kelestarian
dan
pemeliharaan seluruh tegakan pada kawasan hutan, - bertanggung jawab melaksanakan AD/ART dan semua hasil keputusan rapat anggota, - membayar iuran dan dana-dana lain yang diputuskan rapat anggota, - menjaga keselamatan dan keutuhan LMDH dari unsur-unsur perpecahan baik datang dari luar maupun dari dalam, - menghadiri rapat-rapat anggota dan pertemuan lainnya, Setiap anggota mempunyai hak yang sama yaitu : - mendapatkan pelayanan dan pemanfaatan kawasan hutan, - mendapatkan hasil usaha sesuai dengan jerih payahnya yang nilainya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga, - menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat anggota atau pertemuan lain, - mengawasi jalannya kepengurusan LMDH,
66 - memilih dan dipilih sebagai pengurus. Sanksi anggota : - anggota LMDH yang tidak mengelola lahan dalam kegiatan budidaya pertanian semusim, maka tidak mendapatkan bagian dari usaha tersebut, - jika terjadi sengketa antar anggota LMDH, maka pengurus memanggil pihak-pihak yang bersengketa untuk dimusyawarahkan guna mencapai mufakat. Karena kondisi LMDH “Wana Bhakti” Desa Tonjong saat ini dalam kondisi tidak aktif, maka pelaksanaan aturan-aturan dalam AD/ART tersebut belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. AD/ART tersebutpun dapat dikatakan belum mencerminkan seluruh aspirasi pengurus dan anggota LMDH, karena baru merupakan format yang bersumber dari Perum Perhutani dan baru dibahas/ diketahui pada tingkat pengurus (sebagian) saja. 4. Jaringan mitra kerja Dalam pelaksanaan program PHBM, Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) “Wana Bhakti” Desa Tonjong, bekerjasama dengan berbagai pihak dalam mengelola sumberdaya hutan. Kerjasama tersebut dilakukan dengan berbagai pihak, antara lain : a. Kerjasama dengan Perum Perhutani Kerjasama antara LMDH “Wana Bhakti” Desa Tonjong dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat antara Perum Perhutani KPH Balapulang dengan LMDH “Wana Bhakti” Desa Tonjong Nomor : 64/059.9/SL/BPL/2004 tanggal 29 Desember 2004. Perjanjian ini merupakan kegiatan kerjasama Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat secara menyeluruh pada petak-petak pangkuan dalam wilayah Desa Tonjong seluas 112,40 hektar. Dalam perjanjian kerjasama tersebut juga disebutkan hak dan kewajiban dari masing- masing pihak (LMDH dan Perum Perhutani) dan mekanisme berbagi dengan nilai dan proporsi berbagi yang telah ditentukan dari hasil pengelolaan sumber daya hutan.
67 § Hak dan kewajiban Perum Perhutani Perum Perhutani berhak : - menerima pengembalian modal dan hasil sharing, - menentukan cara penanaman dan pemeliharaan tanaman hutan dan tanaman pertanian (semusim dan hortikultura), - menghentikan dan mencabut secara sepihak jika LMDH melalaikan kewajiban dan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku baik sebagai akibat perorangan maupun kelompok, - mengalihkan pekerjaan yang telah dicabut kepada pihak lain setelah meminta pertimbangan kepada pengurus LMDH. Perum Perhutani berkewajiban : - memberikan kegiatan pembuatan tanaman yang berlokasi di hutan pada petak-petak wilayah administrasi desa, penjarangan sampai dengan pemeliharaan dan tebangan kepada LMDH, - memberikan lahan garapan tanaman pada LMDH, - memberikan kegiatan kepada LMDH terhadap kegiatan pengamanan hutan, pemeliharaan tanaman dan tebangan dengan pola bagi hasil, - memberikan bimbingan teknis cara bertanam, baik tanaman kehutanan maupun tanaman pertanian. § Hak dan kewajiban LMDH LMDH berhak atas : - hasil tanaman pertanian semusim, - pengelolaan dan pemilikan hasil tanaman holtikultura, kecuali pohon (kayu), - menerima pembagian hasil kayu sesuai perhitungan bagi hasil yang telah ditentukan. LMDH berkewajiban atas : - mentaati petunjuk-petunjuk teknis dan non teknis dari Perum Perhutani, - mengelola tanaman kehutanan, membersihkan bidang tanaman dan sisasisa kotoran tanaman pertanian yang ada dan menatanya dengan teratur,
68 - turut menjaga keamanan hutan baik di lokasi maupun di sekitarnya. Walaupun surat perjanjian tersebut telah diputuskan secara bersama-sama antara pengurus LMDH dengan pihai Perum Perhutani, namun dalam pelaksanaannya kerjasama tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan kondisi LMDH dan kepengurusan LMDH yang vakum (tidak aktif). Sehingga akhirnya pihak Perum Perhutani memutuskan untuk menyerahkan
kegiatan
pemeliharaan
dan
pengamanan
hutan
kepada
masyarakat miskin yang berdomisili di wilayah sekitar hutan. Perum Perhutani memberikan kesempatan kepada masyarakat miskin di sekitar hutan untuk menanam lahan kosong di sekitar hutan dengan tanaman palawija (pisang, singkong, jagung, kacang tanah) dengan catatan masyarakat harus ik ut memelihara dan menjaga keamanan tegakan pohon kayu hutan. b. Kerjasama dengan aparat desa Kerjasama yang dilakukan oleh LMDH dengan aparat desa pernah dilakukan pada awal-awal pendirian LMDH. Bentuk kerjasama yang dilakukan adalah kerjasama dalam upaya me ngakses sumber-sumber yang berasal dari pemerintah daerah. Kegiatan yang pernah dilakukan adalah bersama-sama menghubungi dan mendatangkan petugas-petugas dari Dinas Pertanian Kabupaten Brebes untuk meneliti tanaman-tanaman yang kira-kira cocok dan lebih banyak menghasilkan untuk ditanam pada lahan- lahan di sekitar hutan. c. Kerjasama dengan LMDH lainnya Kerjasama yang dilakukan LMDH “Wana Bhakti” Desa Tonjong dengan LMDH-LMDH lainnya dilakukan dalam Forum Komunikasi PHBM tingkat kecamatan yang dilakukan secara rutin setiap 2 bulan sekali. Forum ini difasilitasi oleh Perum Perhutani sebagai ajang untuk berkomunikasi dan bertukar informasi tentang perkembangan LMDH-LMDH desa-desa se Kecamatan Tonjong. Namun demikian, tingkat kehadiran LMDH “Wana Bhakti” dalam pertemuan tersebut masih sangatlah rendah, hal ini disebabkan karena tidak aktifnya LMDH dan kepengurusan LMDH. Kehadiran perwakilan LMDH “Wana Bhakti” dalam pertemuan tersebut biasanya diwakili oleh Bapak Kusnadi (Penasehat LMDH) dikarenakan ketua
69 tidak bisa hadir karena kesibukan dinas sebagai guru (biasanya pertemuan dilaksanakan pada saat jam kerja). Informasi hasil pertemuan tersebut juga hanya disampaikan pada ketua sehingga semua pengurus lainnya tidak mengetahuinya karena tidak adanya forum pertemuan pengurus LMDH “Wana Bhakti”. Kapasitas individu masyarakat miskin Yang dimaksud dengan individu masyarakat miskin adalah kepala keluarga kelompok masyarakat (orang) yang bertempat tinggal di desa yang secara geografis dan administratif berbatasan dengan kawasan atau di sekitar kawasan wilayah hutan. Pada awal pendirian LMDH “Wana Bhakti” telah terdaftar sekitar 60 orang warga masyarakat Desa Tonjong yang berada di sekitar wilayah hutan. Namun, sampai saat ini jumlah yang masih aktif dalam mengolah lahan sekitar hutan hanya berjumlah 20-25 orang saja. Masyarakat di sekitar wilayah hutan ini biasanya berada dalam kondisi miskin dan melakukan kegiatan-kegiatan sehari- hari yang berinteraksi dengan sumberdaya hutan untuk mendukung kehidupannya. Aktifitas-aktifitas yang mereka lakukan biasanya adalah mencari kayu bakar dan mengumpulkan daundaun jati untuk dijual dipasar. Secara umum kondisi kemiskinan pada masyarakat miskin di Desa Tonjong disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Rendahnya pendidikan tersebut menyebabkan mereka tidak dapat bersaing dalam lapangan pekerjaan yang tersedia. Sebagian besar diantara mereka hanya bekerja sebagai buruh pertanian maupun bangunan. Hasil pendapatan yang mereka peroleh dari pekerjaan sebagai buruh ternya ta masih rendah dan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Akibat tidak terpenuhinya kebutuhan keluarga maka sebagian besar diantara mereka berada dalam kondisi kemiskinan. Kondisi diatas diperkuat berdasarkan informasi di lapangan dari beberapa responden diantaranya yang menyatakan :
70 • Wlm Selama ini penghasilan saya sebagai buruh tani sangat kecil dan terkadang tidak mencukupi untuk membiayai keperluan keluarga. Ya maklumlah pendidikan saya cuma sampai SD saja, jadi tidak bisa mencari pekerjaan lain yang lebih bagus. Apalagi sekarang ini usaha tani dan lahan pertanian di Tonjong makin kurang, jadi penghasilan saya juga jadi ikut berkurang. • Sr Pekerjaan sebagai buruh tani itu sekarang ini hasilnya tidak tentu karena lahan pertanian sekarang banyak menjadi perumahan sehingga jadi berkurang. Apalagi jumlah tanggungan keluarga saya banyak (4 orang) jadi terkadang penghasilan saya kurang untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sementara untuk mencari pekerjaan lain susah karena saya hanya tamatan SD. Pekerjaan masyarakat sebagai buruh tani tentunya memerlukan lahan sebagai faktor produksi. Sebagai buruh tentunya mereka mengolah lahan yang bukan milik sendiri. Mereka biasanya mengolah lahan milik pemilik tanah dengan sistem mertelu (hasil pertanian 2/3 untuk pemilik lahan dan 1/3 untuk penggarap/buruh tani). Dengan sistem pembagian hasil tersebut, mengakibatkan rendahnya kondisi penghasilan buruh tani, sehingga pada akhirnya menyebabkan mereka semakin terpuruk dalam kondisi kemiskinan. Semakin rendahnya hasil pendapatan dari usaha pertanian dan kurang baiknya saluran irigasi, mengakibatkan pemilik lahan menjual sawahnya dan beralih
fungsi
menjadi
bangunan/pemukiman
penduduk.
Kondisi
ini
mengakibatkan hilangnya sumber penghasilan para buruh tani yang miskin. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah desa mengambil kebijakan kepada para buruh tani untuk mengolah/menggarap ”tanah bengkok” dengan sistem sewa Rp. 400.000,00/hektar/pertahun. Sementara untuk masyarakat miskin di sekitar wilayah hutan (Dukuh Pecangakan, Dukuh Karang Anjog, Dukuh Mingkrik), mereka diberi kesempatan untuk mengolah lahan disekitar hutan sebagai sumber penghasilan mereka.
71 Melalui Program Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM), Perum Perhutani melalui LMDH memberikan kesempatan kepada masyarakat di sekitar hutan untuk mengolah lahan- lahan di sekitar tegakan tanaman hutan dengan tanaman-tanaman palawija seperti jagung, singkong, pisang dan kacang tanah. Akan tetapi karena tidak aktifnya kepengurusan LMDH, pihak Perum Perhutani mengambil kebijakan untuk secara langsung memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengolah lahan dengan catatan mereka juga harus ikut merawat dan menjaga kelestarian tegakan tanaman hutan. Rendahnya kapasitas individu masyarakat miskin di sekitar hutan dapat digambarkan dalam tabel berikut :
72
73 Berdasarkan tabel tersebut maka secara garus besar, rendahnya kapasitas individu masyarakat miskin di sekitar hutan dapat dijelaskan sebagai berikut : a. Rendahnya pengetahuan dan keterampilan Berdasarkan hasil wawancara dan diskusi kelompok dengan masyarakat miskin di sekitar hutan menunjukan bahwa sebagian besar memiliki pendidikan yang tergolong rendah. Sebagian besar di antara mereka berpendidikan sekolah dasar dan hanya sedikit yang berpendidikan menengah keatas. Dari 10 orang responden 7 orang berpendidikan SD dan sisanya 3 orang berpendidikan SMP. Rendahnya pendidikan warga masyarakat miskin di sekitar hutan berpengaruh pada mata pencaharian mereka. Sebagian besar bekerja di bidang pertanian (buruh tani). Dari 10 orang responden 8 orang bekerja sebagai buruh tani, 1 orang sebagai buruh bangunan dan sisanya 1 orang sebagai peternak kambing. Oleh karena itu, sebagian besar di antara mereka hanya memiliki keterampilanketerampilan di bidang pertanian. Ketrampilan yang dimiliki warga masyarakat di bidang pertanian juga hanya terbatas pada penanaman, perawatan dan pemanenan tanaman yang hasilnya langsung dijual. Hal tersebut didukung pernyataan beberapa responden yaitu : • Wlm Pengetahuan dan keterampilan yang saya miliki hanya berkaitan dengan pekerjaan sebagai buruh tani, seperti memacul, menanam dan memanen padi. Dengan bekal pengetahuan dan keterampilan tersebut saya melakukan pekerjaan sebagai buruh tani dengan membantu menggarap sawah dari para pemilik tanah. • Sr Disamping memiliki pengetahuan dan keterampilan bidang pertanian, saya juga memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam pertukangan (bangunan). Pada saat setelah tanam dan menunggu panen biasanya saya mencari pekerjaan tambahan dengan pergi ke kota untuk menjadi buruh bangunan. • Mj Karena pekerjaan saya sebagai buruh tani maka pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki adalah yang berkaitan dengan pengolahan lahan dan penanaman, perawatan dan pemanenan tanaman khususnya padi. Saya juga pernah dipekerjakan Perum Perhutani menjadi buruh
74 tanam sehingga memiliki sedikit pengetahuan tentang pananaman dan perawatan pohon jati. Sementara itu melalui Program PHBM, masyarakat mengharapkan agar pihak Perum Perhutani memberikan pelatihan keterampilan pengolahan hasil pertanian agar nilai jualnya menjadi bertambah sehingga penghasilan mereka dapat meningkat. Salah seorang responden bernama Mn menyatakan bahwa : Saya mengharapkan adanya program kerja LMDH yang memberikan pelatihan wirausaha pembuatan keripik singkong atau opak singkong serta mamberikan modal usaha bagi kami sehingga dapat menerapkan keterampilan berdagangnya untuk memasarkan hasil usahanya tersebut. b. Terbatasnya sumber pendapatan Rendahnya pengetahuan dan keterampilan warga masyarakat mengakibatkan mereka hanya bisa menggantungkan sumber pendapatannya di bidang pertanian
(buruh
tani).
Rendahnya
penghasilan
sebagai
buruh
tani
mengakibatkan mereka berada dalam kondisi miskin, apalagi berkurangnya lahan pertanian di Desa Tonjong mengakibatkan makin rendahnya penghasilan mereka yang makin tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Beberapa pernyataan responden yang menjelaskan rendahnya penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhan keluarga, antara lain : • Mn Saat ini saya menjadi buruh tani dengan mengerjakan sawah yang dimiliki oleh paman saya. Dari pekerjaan sebagai buruh tani, penghasilan saya masih belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan pendidikan anak-anak. Untung saja istri saya membantu memperoleh penghasilan tambahan dari berjualan warung kecilkecilan. • Sur Karena penghasilan dari buruh tani tidak tentu dan hasil dari hewan ternak baru bisa diperoleh dalam jangka waktu lama, maka penghasilan yang saya peroleh belum cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Untuk itu, saya memanfaatkan kesempatan yang diberikan pihak Perum Perhutani untuk mengolah lahan sekitar hutan. Karena kebetulan saya juga sering ke hutan untuk mencari rumput untuk hewan ternak. Jadi sambil mencari rumput saya juga bisa merawat tanaman. Pendapatan yang saya peroleh dari tanaman yang saya tanam
75 di sekitar hutan juga lumayan dan bisa untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Untuk menambah penghasilan/pendapatan warga masyarakat, maka melalui Program PHBM pihak Perum Perhutani memberikan kesempatan kepada warga masyarakat di sekitar hutan untuk mengolah lahan- lahan sekitar hutan. Selain itu, biasanya jika tidak sedang mengolah lahan, warga masyarakat biasanya mencari sumber penghasilan lain dengan mengumpulkan kayu bakar dan daun-daun jati dari hutan, mencari pekerjaan-pekerjaan serabutan lainnya atau mencari pekerjaan di kota-kota besar dengan menjadi buruh bangunan. c. Terbatasnya kepemilikan aset Berdasarkan hasil observasi terhadap kondisi kehidupan masyarakat miskin di sekitar hutan menunjukkan bahwa warga masyarakat memiliki aset-aset yang sangat terbatas. Kondisi rumah mereka sebagaian besar semi permanen dengan kondisi antara lain : - sebagian diantara mereka hanya memiliki rumah gubug dan sebagian hanya tembok di bagian ruang tamu dan kamar sementara dapur masih gubug, - sebagian di antara mereka rumahnya berlantai tanah dan sebagian lagi berlantai keramik dalam kondisi rusak di ruang tamu dan kamar, - di ruang tamu ada meja kursi sederhana dan tidak terdapat televisi, - sebagian di antara mereka memiliki fasilitas MCK sementara sebagian lagi tidak memiliki fasilitas MCK, - dapur masih menggunakan kayu bakar, - di belakang/samping rumah ada yang memiliki kandang kambing, tetapi dengan kondisi kosong karena sudah tidak memiliki kambing lagi. - Aset-aset lainnya berupa alat-alat produksi pertanian, seperti : cangul, arit, dll.
76 Performa Kelembagaan PHBM Di dalam kelembagaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) terdapat beberapa pihak yang terlibat di dalamnya yaitu Perum Perhutani, LMDH dan masyarakat di sekitar hutan serta aparat pemerintah desa. Berdasarkan hasil penelitian performa kelembagaan PHBM dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu : 1. Program kerja Program kerja disusun dengan melibatkan berbagai unsur yang terlibat dalam kelembagaan PHBM yang tentunya didasarkan pada kondisi dan potensi pangkuan hutan dan karakteristik masyarakat setempat. Program kerja disusun dalam upaya untuk mengelola secara menyeluruh setiap tahapan kegiatan pengelolaan hutan selama 1 (satu) daur tanaman jati (40 tahun) dari tahap penanaman, penjarangan dan tebang habis tegakan pohon hutan. Akan tetapi dikarenakan kondisi hutan di Desa Tonjong merupakan tanaman muda (penanaman tahun 2000, 2001, 2003) maka dari ketiga tahapan tersebut hanya tahap penjarangan tanaman yang bisa dilaksanakan. Keterlibatan berbagai unsur terkait dalam penyusunan program kerja disampaikan beberapa informan antara lain : § DN (Asper/KBKPH Pengarasan) Pengurus dan Perum Perhutani bersama-sama menyusun Program Kerja yang dituangkan dalam Renstra. Kerjasama pengelolaan sumberdaya hutan di wilayah Desa Tonjong kemudian diformalkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama antara Perum Perhutani dan LMDH yang kemudian dikukuhkan dalam Akta Notaris. § Ks (PJS Kepala Desa Tonjong/Penasehat LMDH) Pada Bulan Desember 2004 dilaksanakan kegiatan penyusunan program kerja bersama yang dihadiri Perum Perhutani (Asper dan Mantri Kehutanan), aparat desa dan pengurus LMDH. Pada pertemuan tersebut banyak rencana program kerja yang disampaikan pengurus. Setelah disesuaikan dengan kegiatan Perum Perhutani maka program kerja yang dirumuskan antara lain : pamswakarsa, penjarangan hutan, penggemukan kambing dan tumpangsari. Program kerja tersebut sudah mewakili kepentingan kedua belah pihak dan yang terpenting diharapkan manfaat yang dirasakan amat besar dapat diperoleh masyarakat miskin yang tinggal di sekitar hutan.
77 § Wt (Ketua LMDH Desa Tonjong) Proses penyusunan program kerja dilakukan bersama-sama antara LMDH dengan Perum Perhutani. Pada saat itu beberapa program kerja banyak ditawarkan oleh pengurus akan tetapi harus juga disesuaikan dengan kepentingan Perum Perhutani, sehingga diharapkan kepentingan kedua belah pihak dapat terwakili. Program kerja yang disepakati : pamswakarsa, penjarangan hutan, penggemukan kambing dan tumpangsari. Penyusunan program kerja PHBM dilaksanakan pada awal Bulan Desember 2004 yang melibatkan Perum Perhutani dan Pengurus LMDH “Wana Bhakti”. Program kerja tersebut kemudian dituangkan dalam “Rencana Strategi Lima Tahun (Renstra) Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Tahun 2005-2009. Secara terinci program kerja 5 (lima) tahun tersebut dijelaskan dalam tabel berikut : Tabel 10 Rencana Kerjasama Pengelolaan Hutan LMDH “Wana Bhakti” Desa Tonjong Tahun 2005-2009
No. Tahun
Kegiatan
Volume
Sumber Dana
1.
2005
- Pamswakarsa - Penjarangan - Penggemukan Kambing - Tumpangsari
20 orang 9,60 hektar 12 ekor -
- Perum Perhutani - Bagi hasil - Swadaya & PUKK - Masyarakat
2.
2006
- Penjarangan - Tumpangsari
69,10 hektar - Bagi hasil - Masyarakat
3.
2007
- Penjarangan
25,60 hektar - Bagi hasil
4.
2008
- Penjarangan
9,60 hektar
5.
2009
- Penjarangan
69,10 hektar - Bagi hasil
- Bagi hasil
Sumber : Renstra LMDH “Wana Bhakti”
Walaupun program kerja telah tersusun dalam renstra dan disusun dengan melibatkan berbagai pihak LMDH dan Perum Perhutani, namun pada pelaksanaannya setelah berjalan 2 tahun (2005-2006) tidak dapat terlaksana dengan baik sesuai rencana. Hal tersebut disebabkan berbagai kendala yaitu tidak aktifnya kepengurusan LMDH dan potensi tanaman hutan di wilayah pangkuan Desa Tonjong yang masih muda sehingga belum dapat menghasilkan sesuai yang diharapkan.
78 Penjelasan tentang pelaksanaan program kerja dan kendala yang dihadapi dapat dijelaskan sebagai berikut : a) Pamswakarsa Berkaitan
dengan
kegiatan
pamswakarsa
beberapa
informan
menyatakan : § DN (Asper/KBKPH Pengarasan) Pada awal 2005 Pak Mantri pernah menyampaikan kalau Pengurus LMDH (Pak Wasto) pernah mengajukan dana pamswakarsa tetapi tidak dilanjutkan lagi karena dananya terlalu kecil katanya. § Ks (PJS Kepala Desa Tonjong/Penasehat LMDH) Upaya pengurus selanjutnya adalah merealisasikan kegiatan pamswakarsa, namun sepertinya gagal dan tidak berlanjut karena dana yang bersumber dari Perum Perhutani sepertinya tidak cukup untuk operasionalisasi kegiatan bagi 20 orang pertugas pamswakarsa. § Wt (Ketua LMDH Desa Tonjong) Berkaitan dengan pamswakarsa, saya dengan seksi keamanan pernah mengumpulkan 20 orang yang tinggal di sekitar hutan dan mereka bersedia. Selanjutnya saya menghubungi Perum Perhutani untuk menyampaikan kesediaan masyarakat. Perum Perhutani mendukung kesediaan masyarakat dan siap memberikan pengarahan tentang tata cara pengamanan hutan. Perum Perhutani juga menyediakan dana bagi masyarakat sebesar Rp. 600.000,00 perbulan. Namun, ketika informasi dari Perum Perhutani disampaikan kepada masyarakat, sebagian besar menganggap dana tersebut tidak sebanding dengan beratnya beban dan tanggung jawab. Dan akhirnya kegiatan ini tidak bisa dijalankan. § PR (Mantri Kehutanan/KRPH Tonjong) Memang pada awal pelaksanaan kegiatan (sekitar awal 2005), Pak Wasto pernah menemui saya untuk merealisasikan program pamswakarsa. Pada saat itu saya menyatakan siap mendukung dan membantu. Untuk pelaksanaan kegiatan tersebut Perum Perhutani menyediakan dana operasional sebesar Rp. 600.000,00 tentunya dengan syarat kegiatan tersebut harus dilaksanakan dahulu. Namun pada saat itu juga, menurut pemikiran dan perhitungan Pak Wasto sepertinya sangat sedikit dan sulit untuk dikelola. Dan ketika Pak Wasto menyampaikan kepada warga, sebagian juga menganggap terlalu kecil dibandingkan dengan tanggung jawabnya. Dan akhirnya kegiatan tersebut tidak dilanjutkan.
79 Untuk pelaksanaan kegiatan pamswakarsa pengamanan hutan, pihak pengurus telah menunjuk dan memilih 20 orang yang berdomisili di sekitar hutan untuk melakukan kegiatan patroli pengamanan hutan. Pendanaan kegiatan tersebut berasal dari Perum Perhutani yaitu sebesar Rp. 600.000,00 perbulan. Pada tahap selanjutnya pengurus mengumpulkan 20 orang yang telah ditunjuk guna menginformasikan tugas dan dana operasiona l kegiatan. Namun, setelah mendapat informasi tersebut sebagian besar menganggap dana tersebut terlalu kecil dibanding dengan beratnya kegiatan dan tanggung yang mereka emban, sehingga selanjutnya mereka mundur. Karena berbagai pertimbangan tersebut, selanjutnya pengurus memutuskan untuk tidak melaksanakan kegiatan tersebut dan tidak mengajukan dana pamswakarsa kepada Perum Perhutani. b) Penggemukan kambing Berkaitan dengan program kegiatan penggemukan kambing beberapa informan menyatakan : § DN (Asper/KBKPH Pengarasan) Pengurus LMDH juga pernah menanyakan bagaimana prosedur pengajuan dana PUKK, kemudian disampaikan bahwa persyaratan pengajuan dana PUKK adalah LMDHnya harus aktif dulu atau ada beberapa program kerja yang sudah dijalankan (misalnya pamswakarsa). Sela njutnya pengurus mengajukan proposal kegiatan usaha ekonomis produktif dan dana yang tersedia sebesar Rp. 5.000.000,00-an untuk pengajuan awal. Karena belum ada kegiatan yang terrealisir akhirnya pengurus tidak jadi mengajukan proposal. § Ks (PJS Kepala Desa Tonjong/Penasehat LMDH) Tidak terlaksananya kegiatan pamswakarsa mengakibatkan pengurus tidak bisa mengakses dana bergulir untuk penggemukan kambing, karena kepengurusan dianggap tidak aktif dan tidak ada program yang terealisir. § Wt (Ketua LMDH Desa Tonjong) Program kegiatan penggemukkan kambing tidak bisa dilaksanakan karena sumber dana berasal dari swadaya dan dana PUKK dari Perum Perhutani. Sementara LMDH belum ada pendanaan (kas) dan tidak bisa mengakses dana PUKK karena kondisi kepengurusan yang tidak aktif dan tidak ada program yang sudah dilaksanakan.
80 § PR (Mantri Kehutanan/KRPH Tonjong) Beberapa bulan kemudian Pak Wasto juga menemui saya dan Asper untuk menanyakan tentang prosedur dana PUKK. Kemudian dijelaskan kalau untuk mengajukan proposal dan PUKK syaratnya harus ada program yang sudah dijalankan LMDH (seperti : pamswakarsa). Dan juga paling tidak pihak LMDH harus mengajukan proposal usaha dan sudah ada kegiatan usaha yang dijalankan oleh LMDH. Kegiatan penggemukkan kambing
merupakan program Usaha
Ekonomis Produktif yang bertujuan untuk memupuk keswadayaan LMDH dan meningkatkan penghasilan tambahan bagi pengurus dan anggota LMDH. Namun demikian, pada pelaksanaannya program ini tidak dapat dilaksanakan karena belum adanya pendanaan (kas) yang dimiliki oleh LMDH “Wana Bhakti” Desa Tonjong. Sebenarnya dari pihak Perum Perhutani tersedia dana dalam bentuk Bantuan Pinjaman Dana Bergulir (PUKK) yang biasanya pada tahap awal tersedia dana Rp. 5.000.000,00 setiap LMDH. Namun, pengurus LMDH tidak dapat mengakses dana tersebut karena kondisi kepengurusan yang tidak aktif dan belum ada program kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh LMDH. c) Penjarangan Program ini bertujuan untuk mengatur jarak tanaman dengan melakukan penjarangan tanaman sehingga jaraknya menjadi lebih lebar dan teratur sehingga pertumbuhan tanaman lebih cepat. Namun program ini belum bisa direalisasikan karena tidak aktifnya kepenguran LMDH dan pertimbangan kondisi tanaman yang masih berumur muda dan belum memerlukan penjarangan. d) Tumpangsari Berkaitan dengan kegiatan tumpangsari informan DS menyatakan : Kebetulan kondisi tanaman jati di hutan di wilayah Desa Tonjong merupakan tanaman muda, sehingga lahan- lahan di sekitarnya masih bisa menghasilkan jika ditanami tanaman palawija. Sehingga kami mengambil kebijakan memperbolehkan masyarakat untuk mengolah lahan tersebut dengan tanaman yang menghasilkan, dengan catatan mereka juga harus ikut merawat dan mengamankan tanaman jati kami.
81 Sementara itu, informan Wt juga menjelaskan bahwa : Kegiatan ini telah dilakukan oleh warga masyarakat di sekitar hutan. Hal ini dikarenakan mereka sebagian besar buruh tani yang tidak memiliki lahan. Sementara itu, dalam upaya memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat sekitar hutan, pihak Perum Perhutani memperbolehkan dan memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk mengelola lahan sekitar hutan dengan tanaman yang menghasilkan. Selain itu, pihak Perum Perhutani juga mengharapkan agar masyarakat ikut juga memelihara dan menjaga keamanan hutan. Informan Sl yang merupakan masyarakat sekitar hutan yang melakukan kegiatan tumpangsari menyatakan : Seperti halnya warga masyarakat di dukuh saya, saya juga ikut mengelola lahan sekitar hutan. Hal tersebut saya lakukan selain untuk mencari tambahan penghasilan, juga sekaligus mengawasi dan mengkoordinir warga saya dalam pelaksanaan kegiatan tersebut............ Selain memberi kesempatan untuk mengolah lahan sekitar hutan, pihak Perum Perhutani (melalui Mantri Kehutanan) juga selalu mengingatkan agar warga masyarakat ikut menjaga dan merawat kelestarian hutan. Untuk itu saya juga selalu menyampaikan hal tersebut kepada warga masyarakat yang mengolah lahan sekitar hutan. Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat miskin yang berada di sekitar hutan agar memperoleh pendapatan/penghasilan dari tanaman yang mereka kelola di lahan- lahan kosong sekitar hutan. Biasanya masyarakat menanami lahan kosong sekitar hutan dengan tanaman palawija seperti singkong, pisang, kacang tanah, pisang. Biasanya mereka dapat memanen hasil tanaman mereka setiap 4 (empat) bulan sekali. Hasil panen tersebut biasanya sebagian digunakan untuk keperluan makan sehari- hari dan sebagian dijual untuk menambah penghasilan mereka untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak dan lain- lain. Selain melakukan kegiatan penanaman dan pemeliharaan tanaman palawija mereka, masyarakat juga dapat berperan serta/berpartisipasi dalam memelihara dan menjaga keamanan tegakan tanaman hutan. Hal ini mereka lakukan karena mereka juga merasa ikut bertanggung jawab dalam menjaga kelestarian dan keamanan hutan serta karena mereka juga merasa mendapatkan manfaat dari hutan tersebut.
82 2. Peranserta LMDH dan masyarakat Salah satu peranan LMDH adalah dalam rangka meningkatkan peranserta (partisipasi) LMDH dan warga masyarakat serta pihak yang berkepentingan terhadap pengelolaan sumber daya hutan. Peranserta (partisipasi) pengurus LMDH dan warga masyarakat dapat diwujudkan dalam setiap tahapan kegiatan (tahap perencanaan, pembiayaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan). Bentuk partisipasinya dapat diwujudkan dengan kehadiran dalam setiap kegiatan; ide, gagasan, usulan pendapat dalam perencanaan program; kesediaan menjadi pengurus, dan partisipasi secara tidak langsung yang dilakukan oleh warga masyarakat dala m mengolah lahan sekitar hutan dan ikut menjaga keamanan hutan. a. Peranserta pengurus LMDH Berdasarkan kenyataan di lapangan dapat dijelaskan peranserta pengurus LMDH diwujudkan hanya baru sebatas pada tahapan perencanaan (dengan menghadiri dan memberikan pendapat pada pertemuan perumusan rencana program kerja), pengorganisasian (dengan kesediaan untuk menjadi pengurus
LMDH).
Namun,
peranserta
(partisipasi)
mereka
tidak
berlangsung lama (hanya pada tahap-tahap awal pembentukkan LMDH) karena saat ini kondisi kepengurusan tidak aktif. Kondisi di atas didasarkan pernyataan informan DS selaku Asper/KBKPH Pengarasan yang menyatakan : Pada saat sosialisasi memang terlihat respon dan harapan yang besar dari masyarakat pada Program PHBM. Kesediaan beberapa orang untuk menjadi pengurus juga sangat dihargai. Apalagi pada saat penyusunan program kerja bersama (Perum Perhutani dan LMDH), terlihat semangat yang besar dari beberapa pengurus dalam mengajukan usulan program kerja. Namun pada pelaksanaannya, setelah ada kendala /hambatan semangat mereka sepertinya mulai mengendur dan menjadikan LMDH Desa Tonjong tidak aktif. b. Peranserta warga masyarakat Berdasarkan kenyataan di lapangan menunjukkan tingkat partisipasi yang tinggi dari warga masyarakat. Partisipasi tersebut diwujudkan secara tidak langsung dalam kegiatan mengelola dan mengolah lahan kosong disekitar
83 dengan tanaman palawija. Disamping itu, mereka juga ikut merawat dan menjaga keamanan tanaman tegakan kayu hutan. Partisipasi itu diwujudkan secara sadar dan sukarela karena mereka juga merasa mendapat manfaat dari hutan di sekitarnya. Kondisi di atas didasarkan pernyataan informan Ks selaku Penasehat LMDH yang menyatakan : Dalam program PHBM Perum Perhutani mengharapkan kepada masyarakat agar ikut menjaga dan merawat hutan. Karena masyarakat merasakan telah mendapat manfaat dari hutan di sekitarnya maka mereka secara bertanggung jawab dan sukarela ikut menjaga dan merawat hutan. Saya berharap agar hal ini bisa terus berlangsung karena ini sangat bermanfaat baik bagi masyarakat karena mandapat penghasilan dari tanaman mereka maupun bagi pihak Perum Perhutani karena tanaman kayu jatinya jadi terawat dan aman dari kerusakan dan pencurian. Pernyataan di atas juga didukung oleh pernyataan informan Wt selaku Ketua LMDH yang menyatakan : Justru saat ini masyarakatlah yang lebih banyak berperan dalam memelihara dan menjaga kelestarian hutan. Hal itu mereka lakukan karena mereka juga melakukan aktifitas mengolah lahan sekitar hutan dengan tanaman yang menghasilkan. Dan mudahmudahan kondisi ini bisa tetap berlangsung karena memberikan keuntungan bersama baik bagi masyarakat maupun Perum Perhutani. 3. Jaringan kerjasama Adanya jaringan kerjasama dengan pihak-pihak lain sangat bermanfaat dalam rangka pengembangan program dan kegiatan LMDH. Kerjasama yang bisa dilakukan antara lain dengan pihak-pihak pemerintah daerah dan dinasdinas terkait (Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan). Selain itu juga dapat dilakukan kerjasama dengan pihak-pihak swasta pemilik kendaraan angkutan yang dapat digunakan dalam mengangkut kayu-kayu hasil hutan. Dalam kenyataannya kondisi di lapangan menunjukkan belum terbinanya kerjasama yang intensif dan mendalam yang dilakukan LMDH “Wana Bhakti” Desa Tonjong. Kerjasama dengan pihak swasta belum pernah dilaksanakan, sedangkan kerjasama dengan pihak pemerintah atau dinas terkait pernah
84 dilakukan yaitu dengan Dinas Pertanian dalam rangka mengidentifikasi potensi-potensi tanah dan tanaman yang cocok (produktif) untuk ditanam pada lahan sekitar hutan di wilayah administratif Desa Tonjong. Kerjasama dengan Dinas Pertanian ini hanya dilakukan pada awal-awal pembentukkan LMDH dan belum ada tindak lanjut lagi. Belum terbinanya kerjasama yang intensif yang dilakukan oleh LMDH disebabkan kendala tidak aktifnya kepengurusan. Disamping itu, pertimbangan kondisi hutan dengan tanaman masih muda mengakibatkan LMDH merasa kesulitan untuk menggali kerjasama dalam pengelolaan hutan muda tersebut. Potensi Lokal 1. Lahan hutan Di pedesaan lahan merupakan aset produktif yang penting untuk mempertahankan mata pencaharian. Akses masyarakat pada lahan sangat penting bagi kesejahteraan rumah tangga, petumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan secara berkelanjutan. Akses pada lahan bagi golongan masyarakat miskin di pedesaan dapat mendorong rumah tangga miskin untuk bekerja secara produktif. Kondisi lahan pertanian di Desa Tonjong sebagai sumber mata pencaharian masyarakat saat ini mengalami pergeseran fungsi, sehingga lahan pertanian semakin berkurang. Lahan pertanian beralih fungsi menjadi areal pemukiman masyarakat (dibangun perumahan). Oleh karena itu, maka lahan di sekitar hutan menjadi salah satu alternatif potensi lokal yang bisa dijadikan sumber penghasilan masyarakat. Saat ini pengelolaan hutan di Desa Tonjong dikuasakan kepada Perum Perhutani. Sejarah kepemilikan/penguasaan hutan Desa Tonjong dulunya merupakan tempat bagi masyarakat desa yang menyediakan sumber-sumber bagi kebutuhan masyarakat akan kayu, sumber air, sumber makanan dan binatang buruan. Pada zaman penjajahan Belanda penguasaan dan pengelolaan sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Setelah Indonesia merdeka kepemilikan lahan tersebut dikuasai penuh oleh pemerintah Indonesia
85 sebagai hutan negara. Dan, pada masa selanjutnya dengan didirikannya Perum Perhutani, maka pengelolaannya dialihkan kepada Perum Perhutani. Lahan hutan di Desa Tonjong merupakan hutan negara yang pengelolaannya dilakukan oleh Perum Perhutani KPH Balapulang. Luas lahan hutan di Desa Tonjong adalah 183 hektar. Melalui Program PHBM pihak Perum Perhutani bermitra dengan LMDH “Wana Bhakti” dan masyarakat di sekitar hutan di Desa Tonjong. Tabel 11 Data Luas dan Potensi Hutan Pangkuan LMDH “Wana Bhakti” Desa Tonjong
No.
Tahun Tanam
Jenis Tanaman
Luas (Hektar)
1.
2000
Jati
78,70
2.
2001
Jati
25,60
3.
2003
Jati
78,70
Jumlah
183,00
Sumber : Renstra LMDH “Wana Bhakti” & RPH Tonjong
Berdasarkan tabel di atas menunjukkan adanya potensi lahan yang dapat dikembangkan dalam rangka pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan dalam bentuk kerjasama antara Perum Perhutani dan LMDH “Wana Bhakti” Desa Tonjong. Namun demikian, hasil dari kayu hutan baru dapat diperoleh dalam jangka waktu yang panjang (selama 40 tahun). Hasil jangka pendeknya dapat diperoleh berupa kayu hasil penjarangan yang dilakukan setiap 10 tahun sekali yang hasilnya dibagi diantara kedua belah pihak berdasarkan perhitungan yang telah ditentukan sesuai perjanjian. Pemanfaatan lahan hutan tersebut dalam jangka pendek adalah dari tanaman tumpangsari yang dikelola oleh warga masyarakat miskin di sekitar hutan. Dengan menanam tanaman palawija (pisang, singking, jagung, kacang panjang), masyarakat dapat memperoleh hasil panenan minimal 4 (empat) bulan sekali dengan hasil yang dapat digunakan untuk menambah penghasilan untuk keperluan sehari- hari warga masyarakat.
86 2. Tenaga kerja Di pedesaan sebagian besar tenaga kerja masih bertumpu pada sektor pertanian. Mereka adalah para petani (buruh tani) yang sebagian besar merupakan golongan tenaga kerja tak terampil atau semi terampil dengan tingkat pendidikan yang relatif rendah. Potensi tenaga kerja yang berasal dari warga masyarakat Desa Tonjong dapat dimanfaatkan dalam pengelolaan sumberdaya hutan dalam setiap kegiatan baik penanaman, penjarangan maupun penebangan disamping ikut membantu dalam perawatan dan pengamanan hutan sehingga dapat memperoleh hasil yang optimal. Tenaga kerja yang berasal dari warga masyarakat juga dapat dimanfaatkan dalam mengolah lahan di sekitar hutan dengan tanaman palawija. Selama ini pemanfaatan tenaga kerja dalam pengelolaan sumberdaya hutan masih sangat terbatas. Dari tahap awal sekitar 60 orang yang masih bertahan sampai saat ini hanya sekitar 20-25 orang. Padahal potensi jumlah tenaga kerja yang berasal dari warga masyarakat miskin di sekitar hutan (3 dukuh : mingkirik, karanganjog, pecangakan) masih sangatlah banyak. Modal Sosial Berdasarkan kenyataan di lapangan, terdapat perwujudan modal sosial yang ada dalam kelembagaan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) diantara berbagai pihak yaitu LMDH (masyarakat) dan Perum Perhutani. Perwujudan modal sosial tersebut ditunjukkan dari adanya solidaritas diantara warga masyarakat miskin, adanya kepercayaan (trust) Perum Perhutani kepada masyarakat miskin serta hubungan saling menguntungkan diantara kedua pihak tersebut. 1. Solidaritas Bukti dari adanya solidaritas yang ditunjukkan diantara warga masyarakat miskin yang mengolah lahan sekitar hutan antara lain ditunjukkan dari beberapa pendapat responden/informan antara lain :
87 § Wt (Ketua LMDH Desa Tonjong) Diantara warga masyarakat juga muncul rasa solidaritas diantara mereka yang didasari adanya kesamaan kondisi mereka yang miskin dan tidak memiliki lahan, juga adanya kebutuhan bersama akan lahan sekitar hutan sebagai sumber penghasilan tambahan bagi mereka. Sehingga diantara mereka saling menjaga dan membantu dalam pengolahan lahan dan hasilnya. Diantara mereka juga memiliki harapan agar Perum Perhutani tetap dan terus memberikan kesempatan agar mereka dapat ikut mengolah lahan sekitar hutan dan mereka akan bertanggung jawab untuk ikut memelihara dan menjaga kelestarian hutan. § Sr (masyarakat miskin sekitar hutan) Dalam pengolahan lahan khususnya pada saat penanaman dan pemanenan singkong biasanya memerlukan tenaga yang lebih. Biasanya saya bersama warga lainnya yang mengolah lahan sekitar hutan bergantian dan saling membantu. Tentunya bagi yang membantu diberikan sebagian dari hasil panen. § Sl (Kepala Dukuh Mingkrik/masyarakat miskin sekitar hutan) Biasanya dalam pengolahan lahan sekitar hutan diantara warganya saling kerjasama (bantu- membantu) khususnya pada saat penanaman atau pemanenan hasil tanaman. Biasanya kepada yang membantu pemilik tanaman memberikan sedikit hasil tanamannya. Hal tersebut dilakukan secara berganti- ganti. Adanya solidaritas dan kerjasama (gotong royong) diantara warga didasari adanya kesamaan nasib dan kondisi kehidupan masyarakat yang miskin. Solidaritas yang ada dalam masyarakat ditunjukan di antara warga masyarakat miskin di sekitar hutan yang ikut mengolah lahan sekitar hutan. Munculnya rasa solidaritas tersebut didasari perasaan senasib sepenanggungan berada dalam kondisi kemiskinan dan adanya kebutuhan akan lahan sebagai sumber penghasilan mereka. Diantara mereka secara bersama-sama saling menjaga dan membantu dalam pengelolaan dan pengolahan lahan di sekitar dengan berbagai tanaman palawija yang menghasilkan. Diantara mereka juga muncul adanya keinginan dan harapan bersama agar pihak Perum Perhutani terus memberikan kesempatan kepada mereka untuk dapat mengolah lahan sekitar hutan. Dikarenakan mereka ikut mendapat manfaat dari hutan, mereka juga merasa ikut bertanggung jawab dalam memelihara dan menjaga kelestarian hutan di desa mereka.
88 2. Kepercayaan (trust) Adanya perwujudan kepercayaan (trust) ditunjukkan dari adanya kepercayaan
Perum
Perhutani
kepada
masyarakat
sehingga
memberi
kesempatan kepada masyarakat untuk ikut mengolah lahan sekitar hutan. Pemberian kesempatan kepada masyarakat sebagai perwujudan peran dan tanggung jawab Perum Perhutani dalam memberdayakan dan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di sekitar hutan dengan menyediakan sumber-sumber penghasilan bagi peningkatan pendapatan masyarakat. Kenyataan di atas diperkuat dengan pernyataan PR selaku Mantri Kehutanan (KRPH Tonjong) yang menyatakan : Kebijakan Perhutani yang memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mengolah lahan sekitar hutan merupakan kebijakan sementara dimana masyarakat diberi kesempatan tersebut paling tidak selama 2-3 tahun. Akan tetapi selama ini sudah lebih dari 5 (lima) tahun mereka tetap kami beri kesempatan karena kami juga memahami kondisi mereka yang berada dalam kesusahan. Akan tetapi kami juga selalu memberi pengarahan kepada mereka agar ikut juga merawat dan menjaga kelestarian tanaman pokok (jati). Dan selama ini mereka juga mengikuti himbauan kami jadi selama ini belum terjadi masalah. Pernyataan di atas juga didukung pernyataan Wl selaku masyarakat miskin sekitar hutan yang menyatakan : Saya merasakan manfaat hutan yang diperoleh dari hasil tanaman yang saya kelola. Oleh karena itu, ketika Pak Mantri memberikan pengarahan agar ikut menjaga dan marawat hutan, maka secara sukarela dan bertanggung jawab saya menyanggupinya. 3. Hubungan saling menguntungkan Adanya kerjasama dan kepercayaan diantara masyarakat dan Perum Perhutani menimbulkan adanya hubungan saling menguntungkan diantara kedua belah pihak. Masyarakat mendapatkan manfaat (penghasilan) dari hasil tanaman yang mereka olah di lahan sekitar hutan. Sementara Perum Perhutani mendapat manfaat dimana masyarakat ikut merawat dan menjaga keamanan hutan sehingga produktifitas hasil hutan dapat lebih meningkat.
89 Kondisi di atas sesuai dengan pernyataan PR selaku Mantri Kehutanan (KRPH Tonjong) yang menyatakan : Yang terpenting dari program ini adalah adanya manfaat yang dirasakan masyarakat dari hutan yang ada disekitarnya. Dan tujuan ini bisa sedikit tercapai karena masyarakat bisa mendapatkan manfaat dari tanaman yang dikelolanya di lahan sekitar hutan. Ini merupakan kerjasama yang baik dan saling menguntungkan antara masyarakat dan Perum Perhutani. Karena bagi Perhutani peranserta masyarakat sangat dibutuhkan dalam ikut merawat dan menjaga tanaman kayu jati, sehingga diharapkan produktifitasnya lebih meningkat dengan berkurangnya pencurian dan kerusakan tanaman. Pendapat tersebut juga dibenarkan Wt selaku Ketua LMDH yang menyatakan : Saat ini masyarakat lebih banyak berperan dalam memelihara dan menjaga kelestarian hutan. Hal itu mereka lakukan karena mereka merasakan manfaat yang diperoleh dari aktifitas mengolah lahan sekitar hutan dengan tanaman yang menghasilkan. Dan mudahmudahan kondisi ini bisa tetap berlangsung karena memberikan keuntungan bersama baik bagi masyarakat maupun Perum Perhutani.
