PROGRAM PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PENGELOLAAN HUTAN BERBASIS MASYARAKAT (PHBM) Proses Penyusunan Rencana Program Pelaksanaan Program Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) di tingkat Desa Tonjong ternyata menghadapi berbagai macam kendala dan masalah. Adanya kendala dan masalah baik yang dihadapi pengurus LMDH maupun masyarakat miskin di sekitar hutan mengakibatkan program kerja tidak terlaksana sesuai rencana. Sehingga manfaat dan hasil yang dicapai dari pelaksanaan kerjasama pengelolaan sumberdaya hutan antara pihak Perum Perhutani dan masyarakat (LMDH) belum dapat dirasakan secara maksimal baik oleh pengurus maupun masyarakat. Berdasarkan adanya berbagai masalah yang muncul dan terungkap dari hasil wawancara, diskusi kelompok, FGD tingkat masyarakat selanjutnya pengkaji bersama pihak-pihak terkait (pengurus LMDH, aparat desa, Perum Perhutani dan masyarakat) sepakat mengadakan pertemuan untuk menyusun rencana program aksi. Pada pertemuan penyusunan rencana program aksi yang berlangsung pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2006 pukul 14.00 – 16.00 WIB dihadiri oleh pengurus LMDH dan perwakilan masyarakat, aparat desa serta pihak Perum Perhutani. Pertemuan ini bertujuan sebagai salah satu upaya untuk Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Desa Tonjong. Pada pertemuan FGD tingkat masyarakat yang dihadiri oleh masyarakat miskin sekitar hutan yang melakukan usaha pengelolaan lahan sekitar hutan, berhasil mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi masyarakat, faktor penyebab, potens i dan alternatif pemecahan masalah. Hasil pertemuan tersebut kemudian disampaikan pada saat pertemuan FGD dalam rangka menyusun rencana program aksi. Pada saat pertemuan penyusunan rencana program aksi muncul kesadaran semua pihak bahwa untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut tidak bisa dilakukan secara parsial, tetapi diperlukan dukungan semua pihak sehingga alternatif pemecahan masalah dan rencana program aksi dapat dirumuskan dengan
91 lebih komprehensif dan dapat memecahkan masalah. Secara keseluruhan pertemuan tersebut menyimpulkan bahwa diperlukan strategi penguatan kapasitas LMDH sebagai sarana aspirasi dan partisipasi warga masyarakat serta penguatan kapasitas individu masyarakat miskin itu sendiri. Identifikasi Masalah, Penyebab dan Potensi Berdasarkan hasil wawancara, diskusi kelompok, FGD tingkat masyarakat dan FGD dalam rangka penyusunan program rencana aksi, dapat diidentifikasi bahwa masalah, penyebab dan potensi yang dirasakan adalah sebagai berikut : 1. Kondisi kepengurusan LMDH yang tidak aktif Permasalahan utama yang dihadapi dalam upaya pengelolaan hutan bersama masyarakat adalah kondisi kepengurusan LMDH yang saat ini tidak aktif. Padahal LMDH merupakan wadah aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam program tersebut. Penyebab utama dari ketidakaktifan pengurus tersebut adalah kurangnya
komitmen
ketua
LMDH
dalam
memajukan
LMDH
dan
ketidakaktifannya yang disebabkan kesibukan dalam melakukan aktifitas pekerjaan dan kepengurusan dalam koperasi. Hal ini seharusnya tidak terjadi jika Ketua LM DH dapat menggerakkan potensi yang dimiliki kepengurusan LMDH, dimana kepengurusan LMDH Desa Tonjong telah melibatkan berbagai unsur yang terkait dengan kegiatan pengelolaan sumberdaya hutan yaitu aparat desa, organisasi lokal (LPM dan BPD dan perwakilan masyarakat di sekitar hutan. Ketidakaktifan kepengurusan LMDH juga disebabkan oleh tidak terlaksananya setiap program kerja yang telah disusun bersama antara LMDH (masyarakat dan Perum Perhutani). Adanya kendala dan hambatan yang dihadapi pengurus dalam upaya untuk merealisasikan program membuat semangat pengurus menjadi berkurang. Hal tersebut seharusnya tidak tidak terjadi jika semua pihak yang terlibat dapat menjalankan peran dan tanggungjawab sesuai dengan komitmen bersama yang telah dirumuskan dalam program kerja yang dituangkan dalam Rencana Strategi Lima Tahun (Renstra).
92 Penyebab lain dari ketidakaktifan pengurus juga dikarenakan belum adanya penerapan AD/ART LMDH sebagaimana mestinya. Padahal dalam AD/ART tersebut sudah jelas mengatur adanya hak, kewajian serta sanksi baik bagi pengurus maupun anggota LMDH. Ketidakaktifan pengurus LMDH juga disebabkan belum dimanfaatkannya jaringan mitra kerja LMDH secara optimal. Karena dalam pelaksanaan pengelolaan sumberdaya hutan melalui program PHBM, LMDH merupakan mitra kerja Perum Perhutani, sehingga seharusnya adanya potensi baik pendanaan dan pembinaan yang dilakukan oleh Perum Perhutani seharusnya bisa dimanfaatkan oleh pengurus LMDH. Selain itu, adanya forum komunikasi LMDH tingkat kecamatan seharusnya juga dapat dimanfaatkan oleh pengurus LMDH sebagai sarana evaluasi dan studi banding bagi pengembangan LMDH. 2. Rendahnya kapasitas individu masyarakat miskin Permasalahan utama yang dihadapi individu masyarakat miskin adalah berkaitan dengan rendahnya kapasitas mereka. Penyebab utama rendahnya kapasitas
individu
masyarakat
miskin
adalah
dikarenakan
rendahnya
pengetahuan dan keterampilan yang mereka miliki. Tingkat pendidikan yang rendah dan keterbatasan keterampilan juga mempengaruhi kapasitas mereka. Namun demikian, adanya solidaritas diantara warga masyarakat mendukung bagi mereka untuk dapat memanfaatkan potensi yang ada diantaranya adalah potensi lahan sekitar hutan yang bisa dimanfaatkan sumber penghasilan bagi mereka. Selain itu, melalui LMDH dan Program PHBM diharapkan muncul adanya berbagai program kerja yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat yang menjadi sasaran utama dari program tersebut. Rendahnya kapasitas individu masyarakat miskin juga disebabkan oleh rendahnya kepemilikan aset dan sumber pandapatan mereka. Mata pencaharian masyarakat miskin sebagai buruh tani menyebabkan rendahnya penghasilan mereka sehingga tidak dapat untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan pemupukan aset. Adanya potensi lahan hutan merupakan kesempatan yang sangat berarti bagi masyarakat dalam meningkatkan sumber pendapatan. Selain itu, melalui program pengembangan usaha ekonomis produktif (UEP) dari
93 LMDH diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Alternatif Pemecahan Masalah Berdasarkan identifikasi masalah, penyebab dan potensi seperti diungkapkan di atas, maka selanjutnya disusun beberapa alternatif pemecahan masalah antara lain sebagai berikut : 1. Reorganisasi kepengurusan Upaya reorganisasi kepengurusan dilakukan dengan melakukan pemilihan ketua baru dan beberapa penyesuaian dalam kepengurusan. Kegiatan ini dilakukan dengan pertimbangan tidak aktifnya ketua sebagai motor penggerak kepengurusan. Selain itu, perlu juga diadakan beberapa penyesuaian personel kepengurusan dengan mengganti beberapa personel yang tidak bisa berperan secara aktif baik dikarenakan kesibukan maupun kondisi tempat tingga l yang jauh sehingga tidak bisa menjangkau masyarakat miskin di sekitar hutan. Pemilihan personel ketua dan bebepara pengurus baru dilakukan berdasarkan persyaratan untuk menjadi pengurus dan ketua sebagaimana tertuang dalam AD/ART yaitu : a. Anggota LMDH “Wana Bhakti” Desa Tonjong, b. mempunyai sifat-sifat kepemimpinan, c. jujur, d. bersedia dipilih, e. berdedikasi tinggi, f. sehat jasmani dan rohani, g. tidak terlibat dalam tindak pidana. Selain beberapa persyaratan tersebut, ditambahkan juga beberapa persyaratan dimana ketua dan pengurus adalah benar-benar dari masyarakat yang berdomisili di sekitar hutan, ataupun orang-orang yang berdomisili di wilayah lain di Desa Tonjong dengan syarat memiliki dedikasi dan komitmen yang tinggi bagi pengembangan masyarakat miskin di sekitar hutan.
94 Dengan adanya reorganisasi kepengurusan LMDH Desa Tonjong diharapkan selanjutnya dapat melaksanakan program kerja yang belum terlaksana sebelumnya dan mengembangkan program kerja yang sudah terlaksana agar menjadi lebih baik lagi. Diharapkan peran LMDH sebagai wadah masyarakat dalam Program PHBM dapat lebih baik lagi dalam upaya memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di sekitar hutan. 2. Bimbingan dan pendampingan pengurus LMDH Bimbingan dan pendampingan pengurus LMDH dilakukan dalam upaya untuk senantiasa
meningkatkan
kemampuan
dan
semangat
pengurus
dalam
mengembangkan LMDH. Bimbingan dan pendampingan tersebut dilakukan oleh KSS PHBM dan Binling dan PLPS/LSM Pendamping dari KPH Balapulang. Bimbingan dan pendampingan dapat dilakukan terutama dengan melakukan pembenahan administrasi LMDH seperti kepengurusan, buku anggota, kartu anggota dan lain- lain. Dan yang lebih penting lagi pendampingan diperlukan dalam membantu LMDH menyusun dan merealisasikan program kerja khususnya yang berhubungan dengan birokrasi pada Perum Perhutani sehingga dapat dibantu untuk lebih disederhanakan/dipermudah. Bimbingan dan pendampingan juga dapat dilakukan dengan membantu pengurus dan anggota untuk menggali potensi usaha ekonomis produktif yang dapat dikembangkan oleh LMDH. 3. Pembahasan ulang program kerja Upaya pembahasan ulang program kerja dilakukan berdasarkan pertimbangan beberapa program kerja yang tidak bisa dilaksanakan karena beberapa kendala yang dihadapi pengurus. Dengan adanya penyesuaian diharapkan lebih mudah untuk dilaksanakan dan program kerja Tahun 2005 dapat dilaksanakan kembali pada Triwulan IV Tahun 2006 (Oktober-Desember) atau dilaksanakan mulai Tahun 2007. Berdasarkan hasil pertemuan penyusunan program rencana aksi diputuskan adanya penyesuaian beberapa program kerja antara lain yaitu :
95 - Kegiatan Pamswakarsa direncanakan mulai dilaksanakan Bulan Oktober 2006 dengan jumlah pertugas dikurangi dari 20 orang menjadi 12 orang. Sedangkan dana yang bersumber dari Perum Perhutani sejumlah Rp. 600.000,00 tidak dibagikan secara langsung tetapi dalam bentuk barang (kambing) yang dibagikan dengan cara arisan. Untuk 3 bulan awal (Oktober-Desember) disepakati kambing tersebut menjadi milik bersama LMDH dan menjadi aset usaha dari LMDH. Selanjutnya selama Tahun 2007 (12 Bulan) dibagikan kepada petugas dengan cara arisan. Pelaksanaan patroli pengamanan hutan juga dilakukan penjadwalan dengan kegiatan yang lebih mudah dan tidak memberatkan. - Kegiatan penjarangan yang tidak bisa dilaksanakan pada Tahun 2005 akan direncanakan dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan penjarangan untuk Tahun 2006. Kegiatan tersebut direncanakan dilaksanakan antara Bulan Oktober-Desember 2006. - Kegiatan penggemukan kambing direncanakan mulai dilaksanakan pada awal Tahun 2007 dengan mengajukan proposal ke Perum Perhutani. Dengan telah dilaksanakan kegiatan Pamswakarsa selama 3 bulan dan adanya modal usaha (swadaya) LMDH berupa 3 ekor kambing yang diperoleh dari kegiatan Pamswakarsa diharapkan proposal yang diajukan dapat disetujui pihak Perum Perhutani. Dana yang diperoleh dari Perum Perhutani selanjutnya dapat digunakan untuk mengembangkan kegiatan penggemukan kambing sehingga dapat lebih banyak sesuai target program yaitu 12 ekor. - Kegiatan tumpangsari yang selama ini dilakukan masyarakat masih terus dikembangkan selama masih menghasilkan. Sementara untuk lokasi hutan yang tanamannya mulai besar dan tinggi, akan diupayakan adanya budidaya penanaman tanaman jarak. 4. Sosialisasi, pembahasan dan penerapan AD/ART Kegiatan sosialisasi AD/ART dilakukan karena selama ini tidak semua pengurus belum mengetahui AD/ART sehingga belum mengetahui peran tanggung jawab serta hak dan kewajibannya sebagai pengurus maupun anggota. Kegiatan ini dilakukan melalui media pertemuan pengurus bulanan yang dilakukan secara bertahap diawali dengan adanya sosialisasi AD/ART
96 yang selama ini masih merupakan format awal dari Perum Perhutani. Tahap selanjutnya dilakukan pembahasan AD/ART disesuaikan dengan kebutuhan dan aspirasi dari seluruh pengurus dan anggota. Selanjutnya setelah dibahas dan disepakati bersama maka AD/ART tersebut dapat mulai diterapkan dan menjadi aturan main bersama yang mengatur hubungan diantara pengurus dan anggota LMDH. 5. Optimalisasi jaringan mitra kerja Optimalisasi jaringan mitra kerja dilakukan dengan memperkuat komitmen dan kerjasama dengan Perum Perhutani. Sehingga diantara kedua belah pihak dapat memberikan peran dan tanggung jawabnya sebagaimana telah tercantum dalam Surat Perjanjian Kerjasama. Selain itu, LMDH juga harus memulai memanfaatkan adanya Forum Komunikasi LMDH tingkat Kecamatan sebagai upaya untuk meningkatkan kerjasama dan saling studi banding dalam upaya mengembangkan LMDH. 6. Pelatihan keterampilan usaha tani Kegiatan pelatihan keterampilam usahatani didasari adanya kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya khususnya mengenai pertanian. Dengan adanya kegiatan tersebut diharapkan adanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan para petani (masyarakat miskin di sekitar hutan) dalam mengolah dan meningkatkan hasil pertaniannya. Selain itu, diperlukan juga pelatihan keterampilan pengolahan hasil usahatani mereka agar hasil yang mereka dapatkan menjadi bernilai guna. 7. Pengembangan kegiatan tumpangsari Selama ini kegiatan tumpangsari dilakukan oleh masyarakat di sekitar hutan dengan melakukan pengolahan lahan sekitar hutan sengan tanaman palawija seperti : singkong, jagung, kacang tanah dan lain- lain. Dari tanaman palawija tersebut masyarakat mendapatkan hasil yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari- hari. Akan tetapi, kegiatan yang dilakukan masyarakat ini tidak akan dapat bertahan lama seiring dengan perkembangan tanaman pokok hutan yaitu jati. Karena jika tanaman jatinya semakin tinggi dan besar maka produktifitas tanaman tumpangsari menjadi berkurang.
97 Untuk itu pada kesempatan pertemuan penyusunan program dicarikan upaya alternatif bagi pengembangana kegiatan tumpangsari. Dan alternatif
yang
disepakati adalah dengan berupaya untuk melakukan ujicoba dengan budidaya penanaman tanaman jarak. 8. Pengembangan program UEP Program usaha ekonomis produktif merupakan salah satu program kerja LMDH dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan bagi masyarakat miskin sekitar hutan. Program usaha ekonomis produktif yang dimiliki LMDH adalah usaha penggemukan kambing. Usaha ini dipilih karena merupakan kegiatan yang mudah dan cepat berkembang di Desa Tonjong karena adanya potensi sumber makanan bagi kambing. Usaha penggemukan kambing juga merupakan usaha yang biasa dilakukan oleh masyarakat sehingga dapat dengan mudah dilakukan. Sedangkan pengembangan program usaha ekonomis produktif yang akan dilakukan oleh LMDH bersama masyarakat adalah usaha pengolahan hasilhasil pertanian masyarakat. Di antaranya adalah usaha pengolahan hasil tanaman singkong dalam bentuk keripik singkong dan opak dari singkong. Kegiatan ini diawali dengan pelatihan keterampilan pengolahan singkong yang dilakukan pengurus LMDH dengan bekerjasama dengan dinas terkait. Melalui usaha ini diharapkan masyarakat dapat meningkatkan pendapatannya. Selanjutnya gambaran tentang identifikasi masalah, penyebab, potensi dan alternatif pemecahan masalah dalam pengembangan kelembagaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Desa Tonjong dalam dilihat pada tabel berikut ini :
98
99 Program Aksi Berdasarkan hasil identifikasi masalah, penyebab, potensi dan alternatif pemecahan masalah, maka selanjutnya disusun program aksi bagi Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) di Desa Tonjong adalah sebagai berikut : 1. Program Penguatan Kapasitas LMDH Program penguatan kapasitas LMDH dilakukan dengan langkah-langkah kegiatan antara lain : a. Pemilihan ketua LMDH baru Upaya pemilihan ketua baru LMDH dilakukan karena ketua lama tidak bisa aktif lagi dalam menggerakkan LMDH. Dengan adanya kegitan ini diharapkan dapat terpilih ketua LMDH baru yang memenuhi kriteria, berkualitas dan memiliki komitmen yang tinggi pada pengembangan LMDH dan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin di sekitar hutan. Berdasarkan keputusan dalam pertemuan penyusunan rencana program diputuskan bahwa kriteria figur calon ketua LMDH baru adalah yang memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam AD/ART. Selain itu juga diharapkan figur yang muncul adalah yang benar-benar berasal dari masyarakat miskin sekitar hutan, atau kalaupun tidak berasal dari masyarakat miskin sekitar hutan tapi harus memiliki komitmen tinggi dalam mengembangkan LMDH. Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah terpilihnya ketua LMDH baru dengan kepemimpinan yang didukung oleh pihak perum perhutani, aparat desa, pengurus dan anggota LMDH. Dengan adanya dukungan tersebut maka diharapkan perkembangan LMDH dan realisasi program kerja dapat tercapai dengan mudah. Sasaran pelaksanaan kegiatan ini adalah pengurus dan anggota LMDH yang didukung oleh aparat desa dan pihak Perum Perhutani. Kegiatan ini diharapkan dapat dilaksanakan paling lambat pada Bulan September 2006.
100 b. Pertemuan rutin pengurus dan anggota Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk mempererat hubungan kekerabatan dan kerjasama diantara pengurus dan anggota. Melalui pertemuan rutin tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk menyusun langkah-langkah pelaksanaan program kerja dan mencarikan solusi pemecahan masalah secara bersama-sama jika terdapat masalah/hambatan/ kendala dalam melaksanakan program kerja. Kegiatan pertemuan pengurus dan anggota ini direncanakan dilaksanakan secara rutin setiap sebulan sekali dengan tempat secara bergantian di rumah-rumah anggota pengurus LMDH Desa Tonjong. Dalam setiap kegiatan pertemuan rutin juga direncanakan akan dia wali dengan pengajian atau siraman rohani yang berkaitan dengan pelestarian hutan. Indikator keberhasilan dari kagiatan ini adalah adanya peningkatan kekerabatan dan kerjasama diantara pengurus dan anggota LMDH. Selain itu juga adanya peningkatan keberhasilan pengurus dan anggota dalam merealisasikan program kerja. Sasaran pelaksana dari kegiatan ini adalah pengurus dan anggota LMDH Desa Tonjong dan setiap 2/3 bulan sekali pertemuan juga mengundang pihak Perum Perhutani. Kegiatan ini diharapkan dapat dilaksankaan 1 bulan sekali secara berkelanjutan. c. Bimbingan dan pendampingan dari pihak terkait Kegiatan bimbingan dan pendampingan bagi pengurus LMDH dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian LMDH dalam mengembangkan LMDH serta menyusun dan merealisasikan program. Kegiatan ini dilakukan oleh Perum Perhutani dalam hal ini oleh KSS PHBM dan Binling/LSM Pendamping. Kegiatan ini dilaksanakan setiap 3 bulan sekali. Kegiatan pendampingan ini bisanya dilakukan dengan pembenahan administrasi seperti pengurus, buku anggota dan lain- lain. Selain itu, pendampingan juga dapat dilakukan dengan membantu pengurus LMDH
101 dalam merealiasikan program, khususnya kegiatan-kegiatan yang terkait dengan Perum Perhutani. Indikator keberhasilan kegiatan ini adalah meningkatnya kemandirian LMDH. Jika LMDH telah mandiri dan bisa merealisasikan semua program kerja, maka kegiatan pendampingan lama-kelamaan bisa dikurangi bahkan tidak perlu lagi pendampingan karena dianggap sudah mandiri. 2. Program Penguatan Kapasitas Individu Masyarakat Miskin Program penguatan kapasitas individu masyarakat miskin dilakukan dengan langkah-langkah kegiatan antara lain : a. Pelatihan keterampilan usahatani dan pengolahan hasil pertanian Kegiatan pelatihan dan keterampilan sangat diperlukan bagi masyarakat miskin di sekitar hutan dalam upaya untuk meningkatkan kapasitas mereka sehingga dapat lebih berdaya dan mandiri dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat mengenai usaha tani dan pengolahan hasil usaha taninya sehingga lebih bernilai secara ekonomis. Secara teknis kegiatan ini dilakukan oleh pengurus LMDH bekerjasama dengan dinas terkait seperti Dinas Pertanian dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Kegiatan ini dilakukan dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat oleh Dinas Pertanian tentang pengolahan usahatani sehingga produktifitasnya dapat meningkat. Kegiatan juga dapat disempurnakan dengan memberikan pelatihan tentang pengolahan hasil pertanian
tersebut
yang
dilakukan
oleh
Dinas
Perindustrian
dan
Perdagangan. Berkaitan dengan potensi lahan disekitar hutan di Desa Tonjong maka tanaman yang produktifitasnya tinggi adalah tanaman singkong. Selanjutnya pengolahan hasil singkong dapat dikembangkan dengan usaha pembuatan keripik singkong dan opak singkong. Indiktor keberhasilan dari kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan dan keterampilan dari masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan usaha tani dan pengolahan hasil pertanian. Dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan maka masyarakat dapat melakukan usaha baru yaitu
102 pembuatan keripik singkong dan opak singkong. Dengan adanya usaha baru masyarakat tersebut maka diharapkan dapat juga meningkatkan pendapatan warga masyarakat di sekitar hutan. b. Pemberian modal bergulir bagi kegiatan usaha ekonomis produktif Selama ini program usaha ekonomis produktif yang biasa dilakukan oleh masyarakat dan saat ini sudah diprogramkan oleh LMDH adalah usaha penggemukan kambing. Selain adanya usaha tersebut, LMDH juga diharapkan
dapat
mengembangkan
potensi-potensi
usaha
ekonomis
produktif yang dapat dikembangkan bagi masyarakat miskin di sekitar hutan. Dengan adanya program pelatihan keterampilan usaha tani dan pengolahan hasil usaha tani diharapkan pula masyarakat memiliki usaha baru dalam pembuatan keripik singkong dan opak singkong. Untuk itu diharapkan juga adanya pemberian modal bergulir bagi warga masyarakat untuk kegiatan tersebut. Sehingga tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan kesempatan dan peluang usaha bagi warga masyarakat miskin di sekitar hutan. Untuk melaksanakan kegiatan ini tentunya perlu adanya kerja keras dari pengurus dalam melakukan kerjasama dan mengajukan proposal kegiatan UEP baik pada Perum Perhutani maupun pihak instansi terkait seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan lain- lain. Indikator keberhasilan kegiatan ini adalah munculnya usaha baru bagi masyarakat
sehingga
diharapkan
dapat
meningkatkan
modal
dan
kepemilikan aset bagi masyarakat. Sehingga sasaran kegiatan ini adalah warga masyarakat miskin sekitar hutan yang menjadi anggota LMDH. Selanjutnya
gambaran
tentang
program
aksi
bagi
pengembangan
kelembagaan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) di Desa Tonjong dalam dilihat pada tabel berikut ini :
