PENGELOLAAN HUTAN BERBASIS MASYARAKAT (PHBM) SEBAGAI UPAYA PENGAKUAN HAK MASYARAKAT ADAT AMINAH FakrilasIIukumUnivcrsitas Diponcgorc, Jl.lmamtsardjo,SH.No. i Senarang
Abstract The community basedforest management as d recognition of ghts ()f i digenous people's elJbrt, communiy basedforestmanagemeit is afom of cooperdtion bebreen PT.Perhutani,people inforest, and stakeholdexThe conceptis basedon the rdluer of Pancasila, among others; the value of the Godhead (religion norulity), human values (humanistic)and socialvalues (nalionalistic,democraticand socialjustke./. Thecommunitybasedforestmanagemcn4im inplementationcan befelt to produce a double benefit, among others accommodatedall interests.PT.Perhutani,forest society, is able to reduce conlict[ ofintercst. Theco]nmunitl bdsedfotest munagement can be regarded as afonn afrecognized o.findigenous rights elforts, although limited to the recogtrilk)n offorest resourcesmandgenenl righl.t. Neyertheless,cdn be incleasi gJbrest society weUare Kqat)ord: Society, Costum, Fot?st
I. PENDAHULUAN
pengakuan kcbcradaan masyarakat adatdi dalamkonstitusikita maka keberadaalr Kebcradaan masyarakat adatmerupakan masyarakat adaldiakuidalamUU No.19 hakasasiyangtelahdijamindalamdcklarasi Tahun2004 tentarg Kchutanan,dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentangHakpemyataan bahwadalamhal penguasaan HakMasyarakatAdat, sehinggakeberadaan hutanolehncgaratetapmemperhatikan hak danhal-hah1a harusdJaku.Dengankaa lain m a s )a r a k a l h u k u ma d a t .s e p a n i a n g rnasyarakat adatmempunyai yang kedudukan kenyataannyamasih ada dan diakui setaradengansemuamasyarakat lain,dan keberadaannya, sertatidak bertentangan yang memprmyai kedudukan samadi hadapan dengankepentingan nasional. hukum.Di Indonesiakebemdzurn masyarakat Eksistensihak masyarakatadat adatdijaminolehkonstitusiyakni di dalam meskipun sudahdiakuidi dalamketentuan Pasal28 I ayat(3) Undang-Undang Dasar pemturanperundang-undangan. akantetapi NegaraRepublik lndonesia1945,yang padatataranpEksisseringkalirnasihterjadi menlatakanbahwa"Identitasbudayadanhak pelanggaran. Sqjakduluhinggaraar ini j uraan masyarakattmdisionil dihormatisolaras masyamkat disekitarhutanmenggantMgkan dengan perkembanganzaman dan hidupdankehidupannya padaFoduksi dan peradaban". jasahutan,masyarakat sekitarhutandengan Sebuahkenyataansebagianbcsar gaya hidup subsistem-nya semakinhari masyarakat adat(hadisionil)Indonesiascjak semakinterpinggi*anakibatadanyascbuah zaman dahulu kehidupannyabanyak pergeseran pemahaman, yakni ketika bergartungpadahutan,dan denganadanya hubungan antarahutandanmasyarakat dilihat Pengeload llutun Berba\is MosyarukaterlRlq
SebasaiUpala PetEakuanHek.....(Aninah)
2l
sebagai faktorekonomibelaka.Kondisirnr mendorongpemerintahuntuk melakukan petrgelolaansumberdaya hutan secara sentralistik, s€hingga masyarakat sekitarhutan salgat sedikit,bahtan samasekalitidak mempunyaiaksespadasumberdayahutan yangadadi sekitamya. Akibatnyasudahdapatdiduga,keadaan masyarakat sekitarhutantarafhidupnyasangat memprihatinkan, terbatasnya aksespada surnberdaya hutan,terbatasnya kesuburan dan luaslahanyangdimiliki,tingkatpendidikan dan keterampilanyang relatif rendahmerupakan faktor-faktoryang menjadipenyebabnya. Kondisiyangdemikiancendcrung menjadi sebuahancamanbagikclcstariankawasan hutan(Sutaryono, 2008:I 4). Kerusakanhutan sebetulnyahanya sebagiankecil yang diakibatkanoleh perambalmn hutandanperladangan beryindah yang dilakukanoleh masyarakatadat (tradisionil). Pada zamar orde baru, masyarakatadat yang menetapdi hutan perusaksumber senantiasa dituduhsebagai dayahutannasional.Padahal kalaudi lihat bahwasebenamyakerusakanhutanjustru yang disebabkan olehkebijakan-kebijakan pemerintah dikeluarkan oleh dalam pengelolaan hutanyangcendenrng erkstraktif darrm€ngejarpertumbuhanckonomisccam cepat.Kemncuansemakindiperparah karena pemtumn perundangkadang-kadang banyak udangan yangsalingbertentangan dengan dikeluarkanoleh beberapadepartemen (sekanngkementerian) yangberbedadan dengan secarabersamaandikeluarkan peraturanperundangan, beberapa scpcrti: Undang-Undang No.I I TahunI 967tentang KetentuanKetentuanPokokPedambangan (tru Pertambangan), Undang-Undang No.I Tahun1967Penanaman ModalAsingdanUU No.6 Tahun1968tentangPenaman Modal DalamNegeri.Padatahun1970disahkan PeraturanPemerintah No.21Tahun1970 tentangHak Pengusahaan Hutan(HPH)dan PemungutanHasil Hutan (HPPH),serta PeraturanPemcrintahNo.33Tahun1970
Hutan.Undang-undang tentang Perencanaan danPeraturan Pemerintah tgrsebutsecara bersama-sama menciptakan kerangka bagi eksploitasiekonomi sumberdaya alam hdoncsia secara olchpensahaansisremaril perusahaan besar(RachelWrangham, 2003). Padaemotonomidaemhkerusakan hutan juga dapatdiperparahdenganadanya penambahan wcwenzlng yangcukupbcsar. yangmanakewenangan terscbut digunakan sebagai dasardibuatnyaPeraturan Daerah yangpadaakhimyabern-rj uanmeningkatkan Penghasilan Asli Daerahyang tidaksedikit menggunakan ckploitasi sumberdayahutan sebagaialtematifnya. Scbagaicontoh penyebab makinparalmya kerusakan hutandi era otonomidacrahini termasukdengan pemberian ijin HPHHskalakecil,lPK dan sebagainya tanpaperhihmgan ketelsediaannya sumberdaya hutanyang matang(Rachcl Wrangham,2003).Laju kcrusakanhutan makinpamhdi eraotonomidaemh,kcrusakan hutanmencapai 2,5jutaHa,/tahun. Bandingkan dengandataserupaerapcme ntahanorde baruyang"hanya"I ,6jutaHttahm (Sudarta PH,SuamMerdekaEdisi 22 April 2001.7. Pengelolaan HutanberbasisMasyarakat (PHBM)sebagai suatukonscppcngelolaan hutanyang di dalamnyasaratdengan perwujudan pengakuan hakmasyarakat ada! diharapkan akandapatmenjadisolusibagi ancamankelestariankawasanhuta . juga Meskipuntemyatadalampelakanaannya tidak luputdaripelanggaran-pelanggaran, berdasarkan latarbelakangtersebutdi atas makapenulisinginmembahas tentangPHBM sebagaiupayaPengakuanhak masyarakat adat" dan disini disampaikanbeberapa pertanyaa!masalahyangakandijadikantitik tolakpembaiasan kajianini.yairuarura lain sebagai berikut: l. Bagaimanaupaya Pengakuanhak masyarakat adatdalarnporgelolaan sumber dayahutandi lndonesia? 2.ApakahKonsepPengclolaan hutanbcrbasis (PHBM)merupakan Masyarakat upaya Pensal-uan hakmasvarakat adat?
22 PRANATA HUKUM l/olune 6 Nonor I Januari 2011
II. PEMBAHASAN PengakuanHak MasyarakatAdat di Indonesia KetentuanPasal33 ayat(3) Undang " Burnidan UndangDasar1945mcnyatakan air dankekayaanalamyangtcrkandung dr dalamnya dikuasai oleh negaradan dipergunakan untuk sebesar-bcsar kemakmuranrakyat"mengharuskan adanya jawab pemcrintah tanggung dalammelakukan pembangunan padaumurnnya,dandi bidarg pengelolaan agar sumberdaya alamkhususnya dapat menunjangkesejahteraandan kemakmuranscluruhrakyatIndonesiatanpa terkecuali. upaya Untukitu negaradcngansegenap melakukanpembanguran-pembangunan di bidangpengelolaansumberdayaalam,salah satunyaadalahpengelolaan sumberdaya hutan.KetentuanPasal33 UUD 1945 tersebutdi atasmemunculkan konsephak menguasai negamtcrhadap sumberdayaalam, ketentuan Pasal2ayat(2)UU berdasarkar No.5Tahun1960tentangPemturan Dasar Pokok-PokokAgraria, "Hak Menguasar Negara"diartikansebagai: 1. Mengatur dan menyelenggarakan perubahan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaar bumi,air,danruangangkasa tersebut. 2. Menentukandan mengaturhubunganhubunganhukum antaraorang-orang denganburni,air danruangangkasa. danmcngarur hubungan3. Menenrukan hubrmganhul:umantaraomng-orang dan perbuatan-pcrbuatan hukum yang mengenai bumi,air danruangangkasa. Dalamkonseppengelolaan hutanhak penguasaan negaraberartisebagai msnguasai tersumtdalam hutanolehnegamsebagaimana Pasal4Undang-undang No.19Tahun2004 (UU Kehutanan), tentangKehutanan sehingga memberikanponguasaan terhadapscmua hutanyangadadi u rlayahRcpublilLrdoncsia pemefintah danayat(2) wewenangkepada mtuk
l. Mengafurdanmcnguussegalascsuafu yangbcrkaitandenganhutan,kawasan hutan,danhasilhutan slatuswilayah 2. Menclapk?Ln Enentuscbagai hutanataukawa-san hutanscbagal kav/asan bukankawasanhutan;dan hubrngan3. Mengaturdan menetapkan hubunganhukumantaraorangdengaD pcrbuatan-pcrbuatan hutan,sertamenganu hukummencgaikehutaaan Pengakuan terhadap masyarakat adat baru tersiratpadaayat (3) nya yaitu: 'penguasaanhutanolch negaradigrunkan kemakmuranraLJatdantetap sebcsar-besar memperhatikan hakmasyarakat hukumadat sepanjang kcnyataannya masi}r adadandiakui keberadaannya, scrtatidak beftentangan dcngankepentingannasional.Perhatian terhadap hakmasyarakat adattersebutdi atas yaitudalamPasal merupakan arnanat konstitusi 28I dalamayat(3) UUDNegaraRepublik IndonesiaTahun1945menyatakanidcntitas budayadan hak masyarakat tradisionil dihormatiselarasdcnganperkenbangan zamandanperadapanDalamPasal67 ayat(l) menyatakan hukumadatsepanjang masyarakat menurut k c n y a t a a n n ym a a s i ha d a d a r d i a k u i keberadaannya bcrhak: 1.Melahrkanpemungutan hasilhutanuntuk pemenuhan kcbutuhan hidupsehari-hari masyarakat adatyangbersangkutaD. 2. Melakukankcgiatanpengclolaan hutan berdasarkan hukumadatyangberlakudan tidakbertentangan denga[wrdang+ndang; pembcrdayaan dalamrangka 3. Mendapatkan meningkatkan kesejahteman. Pengakuan masyarakatadat merupakan halyangesensial, karena disamping mcrupakan hakasasijuga masyaral@t adatmemilikiperan hutan.akal sangatpentingdalampengelolaan rctapipengakLran disinitidakjelas.(erpcrinci danseca.atotal.Adabeberapa alasanyang tentangbetapapcntingnyaperanmasyamkat adatdalampcngclolaan hutandi masadepan, yaitu bahwa(BcstariRadendan Abdon Nababan,2003) :
PenAelonn Huta" Berbasts Md:iyarakat (PHBM) SebaAdi Uptua PenEakmn LIak..... (.4"1ituh)
23
l. Masyarakat adatmcmilikimotivasiyang kuatdanmendapatkan insentifyangpaling untuk melindungi hutan, bernilai dftlandingkanpibak lainkalenamcnyangkut adat. keberlanjutan kehidupanmasyarakat 2. Masyamkat adatmemilikipengetahuan asli dalammemeliharadan mcmanfaatkan sumberdaya hutan yang ada di dalam habitatmereka. adatmemilikihulum adatl'mtuk 3.Masyarakat ditegakkan adatmemilikikelembagaan 4. Masyarakat adatyangmengarurinteraksiharmonis antaramerekadenganekosistem hutannya. 5. Sebagiandari masyarakatadatsudah nemiliki organisasi darjaringankoja wnk membangunsolidaritas di antara komunitas-komunitas masyarakat adat, danjuga mengorganisasikan dukungan politisdanteknisdaripihak-pilakluar 6. Masyaral@t adatdilindungiUUD I 945dan diatur dalam beberapainstrumen intemasional, yangmcngharuskan negara mengal-ui. menghormari danmelindungi hak-haktradisional. DalamUndang-undang No.l9 Tahun Kehuhnan terdapar kontroversi 2004tentang terhadappengakuanhak masyarakatadat yakniantamketentuan Pasal4 tentangkonsep penguasaanhutan oleh negarayang tetap memperhatikanhak masyarakatadat dan Pasal5yangmanatersirat bahwatidakada pengakuanhak masyarakat adat.Pasal5 dijelaskanadanyapcmbedaan statushutan negamdanhutanhak,yangmanadidalam hutannegaratefinasukhulanadal.sebagai konsekuensinya kepemilikanhutan adat teNebutberadadi bawahpemerintah, schingga pengaturantentang pemanlatandan penggunaankawasanhutan terscbut s€p€nuhnya beradadi bawahkontroldan pemerintahbukanmasyarakat kekuasaan adat,masyarakatadat hanyadiberi hak pengelolaamya danpemungutan hasilhutan. Padahalkenyataannyahutanadat tersebut sudahdikuasaiolehmasyarakat adatsejak zaman nenekmoyarg merekadanbersifat
tunurtemumr\yangbiasadikenaldengaohak ulayat,halini bemrtihakmasyarakat adattidak diakuisepeNhnya. Pengakuan hakmasyarakat adattelah dijamindalamkonstihsibahkantelahdijamrn dalamDeklarasiPerserikatan Bangsa-Bangsa tcntang Hak-Hak MasyarakatAdat, sehatusnyadalarn Undang-Undang Kehutffarl terscbutmemberikanjaminan kepada mas;arakat adalscpenuinya. baikdariscgi kepemilikannyamaupunpcnglolaannya. Undang-mdang Kchutairnini.jikadilihatdari substansinya secarapolitik hu|-ummasih paradigma menganut pengelolaan hutaoyang masihdidominasioleh ncgaradan tidak mengarah sistimpengelolaan hutanberbasis masyarakat adat.Halini sebenamya s€talitiga uangdengan kebijakan pengelolaan hutanpada zamanordebarusehingga retbnnasiyang yaituyangprokcrakyatan diharapkan, belum tcrulljud. Ada bcbcrapapendapatyang lebih skeptisyaitudiscbutkan disini,hukumtelahdi gunakan salah mqljadihanyainstrumen rmtuk mengambil-alih sr.rmbo-sumber ekonomi)ang dikuasaimasyarakatadat dan kemudian p€ngusaltaannya diserahkan secam kolusifdan nepotistikkepadaperusahaan-perusahaan swastayangdimiliki olehsegelintirelitpolitik dan kroni-kroninya.Karenaditemukan berbagai kcbijakandanhukumyangsecara scpihakmenetapkan alokasidanpengelolaan hutanyangsebagianbesar beradadi dalam wilayah-wilayah adat,di bawahkel-uasaan dankontrolpemerintah. Padazarnanitu (orde baru) produkhukum merupakanproduk politik,potrethukumdiwamaiolehsistem politik.HLrkurn:nerupalan alatyangdipakai politik,oleh untukmewujudkan tujuan-hrjuan sebabitu hulormsangatsaratdenganmodelmodel elitis dan bersifatkonservatif, proses pembentukannya dikarcnakarmya tidak panisipalif. melainkan senlaljslik. otunomi politik lebihbesardibandingotonomihukum (EsmiWamsih,1999:6). Selamakurunwaktulebihdaritigadasa u arsalerakhirini lelahterjadimanipulasi
24 PRANATA HUKUM l/olume 6 Nomor I Januari 20ll
intepretasioleh pemcrintahsebagai penyelenggarakekuasaannegaxaterhadap konsepsi"hak menguasainegara",yaitu pertama, pemetint^h telah memberikan int€g€tasisempitdantunggalalashrminologi \egarc (stote). Negara semata-mata diinterprerasikan scbagaipemerintah saja. bukanpemerintah(government)datrakyat Qteople) sebagaimura dimaksud dalam terminologiregara dalamUUD 1945. Pengertianregara mempunyai4 (empat) komponenpokok,yaihrl.wllayah(tenitory), 'nky at Q)eop Ie), p emei,nt^hG over nment\ sertakedaulatan(sorveteignity).Karcnaitu, hubungan antampemeriniah danmlyat dalarn kontekspenyelenggaraan negambemdapada posisiyangsamabukandalamhubungan yang yang atauhubrmgan beFifatsuper-subordinasi (superior) bercomk atasan dar, bawahan (Rachmad Syaf^' ^t, 2OO3 :3| -32). 04l€,"ror) Sejalandengankondisitenebutdiatas bahwa Ofto Sumarwoto(2003)menegaskan kita tidak dapat mencruskankebijakar pengelolaatr linglonganhidup.Klususnya hutan,denganpendekatan Atur-dan-Awasi (ADA) at^uCommanand Control.Dengan ADA, peraturan perundanganbersifat setJallstik,top dowk, tak demokatik, kaku danbirolaatik.ADA tidakatausedikitsckali memberiinsentifkepadamasyarakatlokal, untuk mengambilinisiatif ikut merumuskan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya, pada mengawasi ADA penegakan hukum(pen-model lsimiialisasi), t€tapipenegakan hukurniu sangatlemaholeh adanyaperilaku Korupsi, Kolusi dan Nepotisme(KKN), kerusakanyang parah padalingkungahidup,khususnya hutankita, menunjukkan bahwaADA telahmengalami kegagalanSelanjuhyaaltematifyangdisanpaikan (ADS),dalamADS ialahAtur-Diri-Serdiri pemndangan, tidakberartitidaka& peraturan peraturanperundangantetap ada,bahkar disusul lebihkeras.Peraturanpcrundangan bersama-samadengan masyarakat, masyarakattidak saja diberi kesempatan
pemtumn untukikutdalamprosespenlusunan perundangan, mglainkandidoronguntuk secaru nyataikut scrtadalampengambilan peraturan keputusandalampen]rusunan perundangan (RachmadSyafa'at,2003:3I ). MenurutSatjiptoRahardjo,pcncgakan hukumsebagai kontrolsosialbisadijalankan melalui'modclkriminalisasi'dan 'model keiasama'.DalammodellaimirLalisasi, maka secaraformalbadanpcngontroladalahsuafu yanglebihtinggidaripadayang kekuasaan dikontrol dan yang bisa memaksakan pada kepatuhannya, hubungan didasarkan salingtidakpcrcaya.Sedangkan dalarnmod€l kerjasama,dua kckuasaanyang sama peringkatnya(equallevel of outhorities) untuksatutujuanyang bekedabe6ama-sa.rna sama,dan itu di dasarioleh sikapsaling percaya, badanpenegakhukumdanwakil indushisama-sama membuatahrranbarudan (Sai sruldurkontrolnya iptoRahardjo,Jumal Hulrrm Lingkungan&donesidnCenlerfor E vironnentalLaw TahunI No. l/1994). Penegakanhukum denganmodel kedasama merupakan altematifyangbaik mnk dijalankanlcbihdahuludadpadamodel kiminalisasi scbabmodelyang pertama tersebutmenurutSatjiptoRahardjolebih cocok denganparadigmakekeluargaan, musyawarah danhamoni dalamarsitektur kenegaman danhukumkita.Dibardingdengan modellaiminalisasi, dimanapenempan model pcmaksaan tersebutmerupakan kepatuhan sehinggamcnsyaratkan adanyakctcntuan hukum positif lebih dahulu selanjutnya pentaatan,yang dilakukan pemaksaal1 kadang-kadangpentaatanyang dilakukan denganpemalcaan tidaklcbihefektifdaripada yangdilakukaudengancarapersuas if yang bisamcnumbuhkankesadaran hukumyang padaakhimyaakan mcmudahkardalam pengawasan. Pendekatan Atur-Diri-Serdiri(ADS) menurutOtto Sumarwotoataupenegakan hukumdcnganpendekatan modclkerjasama menurutSatjiptoRaharjodapatdijadikan altematifdalampengelolaanhutan,karena
Pengelotun Hutan Berbasn Maryarukat (PHBM Sebosai Upola Pengolatan Hak..... (Aninoh)
25
semuahal tersebutlebih memberikan kesempatankepadamasyarakatadatunnrk lebih berperanbaik dalam pcngelolaan maupundalampengawasan. Sehingga masyarakatlebihmerasamemiliki sehingga akanlebihberhati-hatidanbenindakuntuk tidakmerusaklingl{ngan. Konsep PengelolaanHulan Berbasi$ Masyarakat SebagaiUpaya Pengakuan Hak MasyarakatAdat Paradigmapengeloanhutanberbasis masyaxakat sebenamya sudahadaberabadabadlamanyayaitu sebagaimodelkearifan pengelolaan hutan,€ngsudahseringdilakukan olehnenekmoyangkita.Padatahun1970an modelPHPMt€ryinggirkan dengankebijakan Pengelolaan HutanBerbasisNegam@HBN) ataumanajemen hutanberbasisnegara(Stale Forest Management)yang manamodcl tersebutbercirikanberpihakpadapemodal besar,pengelolaannya bersifateksploratif sehinggamenimbulkan beberapa dampak negatif yaitu kerusakanlingkungan, keterdesakan masyamkatasli, te.jadinya konflik antaramasyarakat denganpengusaha bahkan hancurnya budaya lokal (www.csfori . Di kalimaotanTimurpadatahur 1990, beberapaLembagaSwadayaMasyarakat (LSM) dan Perguruantinggi berupaya mendorongPHBM sebagaisebuahaltematif untukmengatasi degradasi hutansekaligus untukperbaikankondisisosialekonomi masyarakat sekitarhutan, kedaulatan di tangan rakyat diyakini merekaakanpunyarasa memiliki (ou)nelsh ip\ sehinggapengelolaan lebihmemperhatikankelestariandibanding PHBN (www.csf.or.id),bisa dikatakan bahwapengelolaan hutansebelumnya sclalu berbasiskepentingan,yaitu kepentingan pemerintah yalg lebilrmengejar perturnbuhan ekonomidisatupihak dan di lain pihak pihak-pihak kepentingan indiushibesar. lbhl'm 2001bersamaan perubahan situasi,dimana kewenanganuntuk membuatkepufusan, termasukdi bidang kehutanan,dialihkan
kembalike daerahdengandikeluarkanlah (SK)GubemurJawaTengah Suratkeputusan No.24l2001tentangPcngeloaan Sumber DayaHutanBcrbasisMasyarakat. KeluamyaSK tcrsebut dilatarbclakangi olehkejadianyangteiadi dibeberapawilayah hutarjatidi Jawatengah,yaitumeningkatnya pencuriankaJruolehmasyarakat disekitar hutanyangmembuatkuwalahanpetugas. (petugas Karenaterbatasnyapersonil polisi) dibandingdenganluashutanjati di setiap wilayah KesahlanPemangl(-uan Wilayah Hutan (KPH) yang ada di Jawatengah. Terlebihsctelahadanyagcjolakpolitik yang berakibat tumbangtyapemerintahan Suharto, dimanabanyaktcrjaditindakanbrutaldan anarki yang juga berakibat kepada p€mmbahan hutanschingga terjadiakselerasr kerusakan hutanyangsangatcepat. Sebagaimana diungkapoleh SugaF J.A & IrnarnF.R(2007:42-46) dinyatakan bahwa sebelunmya dalarnscharihilang120pohonjati, hilangnyapohonteBebuttidak bagiPerhutani padasaatitukehilangansampai100 masalah, pohondianggap lumrah,sclanjutnya kalau melihathutanyangrnencapai sekitar707odari wilayahKabupaten Blom.PolresBlo.amasih kelaranganpersonilsampai100oranglebih, k a r e n ap c l u g a sp o l i s iu n t u km c l a y a n i masyarakat butan hanyaurusankayu,cukup banyaklainnyayangperlupelayanan yang tcrbaik.HutanpetakEx sasaran kotadi daerah KPH Randublatung hendakdijadikanhutan kota.Idetersebut direspon olehmasyarakat maupunPemdasetempat, semuapihakingln menhutankan kembali,dengankerjasama PHBM (PengelolaanHutan Bersama Masyarakat). KonsepPHBM menurutSK Cubemur JawaTcngahNo.24l2001adalah"suatu sistempcngelolaan sumberdaya hutanyang dilakukar bemamamasyarakatdenganjiwa berbagi antara PT.Perhutani(Pcrsero), masyarakatdcsa hutan, pihak yang berkcpcntingan. bersama unmkmencapai kcberlanjutan ingsi danmanfaatsuDberdaya hutan(SDH)dapatdir{ujudkansecam optimal
26 PRANATAHUKUM Volume6 Nomor I Januari 2All
b. Taabang dan proporsional.Parapihak di dalam c. Galian perjanjianPHBM yaitu PT.Perhutani, d. Wisata Masyarakat desahutan dan pihak terkait FloradanFauna e. Pengembangan (Pemerintal(Propinsi,Kabupaten/Kota), f Pcmanfaatan sumbcr dayaaia LSM, Lembagaekonomimasyarakat, UsahaSwasta, 2. Kegiatandi luar Kawasanhutan: lembagasosialmasyarakat, a. Pembinaan masyarakatdesahutan lembagapendidikandan lembagadonor). kelembagaankclompok b. Pemberdayaan dengan Semuapihakberbagipengelolaan tanihutan keselarasan, kaidah-kaidah keseimbangan, c. Pemberdayaan lembagadesa prinsip kesesuaian. dengan keberlanjuran. d. Pengembangan ekomomi kesejahterdan dan salingmengunhngkaq salingmemperL:uat biofisik desahutan e. Perbaiakan keadilandan mlingmenduktrrg,berdasarkan: Pcngombangan hukumralJat lL demokatis,keterbukaandankcbersanaan, g. BanfuanSaranadan prasarana desa pembelajaran bersama dansalingmcmahami. hutan. kejelasanhakdankewajibal,penberdayaan Pengelolaan HutanBe$asisMasyarakat ekonomi kerakyatan, kerjasama (PHBN4) merupakan konsepmemilikibcrbasis partisipalif, kelembagaan,perencanaan ADS (atur diri kesesuaian samadenganpendekatan kesederhanaan sistcmprosedur, yang sendiri) sebagaimana dikcmuknkan oleh pengelolaandengankarakteristikhukum sosialbudaya. Otto Sumarwotodan SatjiptoRahardjo wilayahdankeanekaragaman Dalamhalini pemerintah bertindaksebagat bahwapendekatankerjasamadalanr mengelolasumberdaya hutan, PHBM fasilitator, PHBM memberikanarah pengelolaandenganmemadukanaspek berwujudscbuahkesepakatan/pcrjan;ian (Perhutani), sekelompok ekonomi, ekologi dan sosial secara antarapemerintah pihakyang masyarakat adat setempat dan proporsional(wwwcitramong.wordprcss.com) berkepentilgan sebagairnana sudahdijelaskan dengantujuannyaantamlain: pihak setrelumnya. Masing-masing dihampkan dankualitas I . Meningkatkankesejahtoraan yangsama(setam) memilikikedudukan daltun hidup pengelolaan yang mewujudkan hutan dankapasitas 2. Meningkatkankemampuan danberkelanjutan. bcrkeadila.n ekonomidansosialmasyafakat ika dilihat darilatarbelakangtimbulnya J 3. Meningkatkanperandal1tanggungjawab PHBM yangbcrawaldari ketidakmampuan desadanpihak PT.Perhutani, masyarakat dalam mcngatasimerebaknyakasus yangberkepentingan. berartibahwapcnyclcsaian secam hutan pencurian, 4. Meningkad
2j
Kondisi tersebut,sejalandengan pemyataanBardaNawawiArief(2008:34) bahwawalaupunpada umumnyapenyelesalan sengketadi luarpengadilanhanyaadadalam perdah,namundalampmkteksering sengketa juga kasus pidana diselesaikandi luar pengadilanmelaluiberbagaideskesiaparat penegakhukum ataumclaluimekanisme musyawaraVperdamaianatau lembaga pemaafanyang ada dalam masyarakat (musyawarahkeluarga,musyawarahdesa, musyawarah adatdsb). Mediasi penal yang akhirnya membuahkan hasilyangberupakescpakatan tentangPHBM mcrupakanaltematifyang patutdikembangkan sebabdapatmemiliki yangcukupbaikbagi dampakpsikologis kelangsungan hubunganyangbaik antara PT.Perhutani danmasyarakat hutansebab menurut StefanieTrankle dalam Barda NawawiArief(2008:5-6)mediasipidana benolakdariidedanprinsipkerjal wor*izg p r incipIe) sebagaiber*rt: a. Penanganan konflik (konllict handling/ Konfiktbearbeitung). Tugasmediatoradalahmembuat pampihak melupakan kerangka hukum dan m€ndorongmerekaterlibatdalamproses padaide, komunikasi, halini didasarkan balNakejalEtan telahmenimbulkankonilik interpersonal. Konflik itulahyangdiruju olehprosesmediasi. b. Berorientasipadasuatuproses(procerr Orientation, Prozessori enli erung). Mediasipenallebih berorientasipada kualitas prosesdaripadahasil, yaitu: menyadarkanpelakutindakpidanaakan kesalahannya,kebutuhan-kebutuhan konflikterpecahkan, ketenangankorban dari rasatakutdsb. c. Prosesinfomal (ir/ormal PrcceedingInformalitat). Mediasipenalmcrupakan prosesyang i n f o r m a l .t i d a k b e r s i f a b t irokraris, menghindari prosedurhukumya[g ketat. d. Atiapartisipasi aktifdanotonomparapihak (actfueahdAutonomous Participatiott-
Pafleiautononie / Subjektivierung). Para pihak (pelaku dan korban) tidak dilihatsebagai objekdariprosedurhukum pidana,tetapilebihsebagai subyekyang mempunyaitanggungjawabpribadidan kcmampuan untuk bcrbuat atas kehendaknya sendiri. Pengelolaan HutanBe6asisMasyarakat bisa dikatagorikansebagaiupayakarena bersifatprevcntifyaitu sebagaiupaya pencegahan terjaditindakpidanapencurian kalu. Hal ini disebabkan hak-hakmasyarakat scbagian telahdiakuidcngankcsetaman posrsr dalamkerjasama PIIBM dalampcngelolaan sumberdaya hutan.Merckaakanmemperoleh hasilyarg lebihbaikataumanfaatlcbihbanyak dibandingdenganmencuri.Efeklain yang dapatdi petik dalam perjanjianPHBM masyarakat akanmcmilikikesadaran akan kclcsturian dankeberlajutan sumberdaya hutan schinggamerekaakan turut menjaga sumberdaya hutanyaitudengan mcnghentikan penebangan hutanyangsemena-mena dan ilegaldanjugaotomatismasyaratjugaaka[ berperanaktif dalampengawasannya agar sumber daya hutan itu lcstari dan berkelanjutan karenakondisiyang demikian akanmempenganrhi keberlangsungan PHBM danmendapatkan hasilyaogoptimal. PHBM juga merupakan konsepyang sesuaidcngannilai-nilaiPancasila yaitunilai (morahelegius), Kerulranan nilaikemanusiaan (humanistik)dan nilai kemasyarakatan (nasionalistik, demokratikdanberkeadilan sosial).Hal terwujudkarcnadenganadanya PHBM,berartiketenangan terjaga,hubungan baikkembalimenjadilcbihharmoniskarena terdapatsuatupersetujuanyangmerupakan kesepakatan yangmasing-masing bersama pihakmerasaterpenuhinya kepentingan yang dirasakan cukupfairatauadil.Hal tersebut akanmengembalikan keserasian hubungan antarasesama manusia,antaramanusiadan linglunganhidupsebagai upayasadardari mahlukTuhanyangmempunyaikewajiban untuk memeliharalingkugan hidup scbagaimana banyakdi wajibkandi dalam semuaagamayangadadi Indonesia.
28 PRANATAHUKUM Volume6 Nomor I Januari 201I
Program PengelolaanHutanBerbasls a. memperoleh PBB Masyarakat(PHBM)juga tidakmeniadakan b. mcmperoleh ProvisiSumbcrdalahutan pemndari pemerintahdaerah,halini selaras (PSDrr) denganeraotooomidaerahyangmanaperan mcmperoleh nranfaatdarihasilkegiatan daerahlebihditingkatkandibandingpada baikberupakayudannonkayu(dalam em sebelumotonomidaerah. bentukuang/sesuai dengankontribusi Haltersebut bisa yangdiberikandalamkogiatanPHBM dilihat dari hak dan kewajibanpaxapihak didalampeqanjianPHPMini, adapun Kewajiban PcmerintahPropinsidan bakdan kewajibanmasing-masing pihakantaralain: Kabupater/Kota: l. Hak dan kcwajibanmasyarakat a. membimbingdan mcmberdayakan desa antaralain: nasyarakatdesahutan Hak-hakmasyarakatdesa: b. mengamankan sumberdaya hutan a.men).usun rcncaftrpelaksanaan c. memfasilitasikegiatanPHBM serta PHBM pelaksanaa[PHBM b. melaksanakan mendorongprosesoptimalisasidan pelaksanaan c. mengevaluasi berkembangnya PHBM,dan kegiatan. d.mempercleh marfaatdarihasilkegiatan mendkung Guna keberhasilarPHBM di sesuaidengannilai danproporsifaktor IGbupaten / KotadanPropinsidibenrukforum produksiyangdikontribusika.nnya. komunikasi PHBMmtuk memberimasukanKewajibanmasyarakat dcsa:melindungi, masukansertadisetiaptingkatandibentuk menjagadanmelestarikan tctap/ kelompokkerja sumberdaya kesekretariatan hutanuntuk keberlanjutanfungsidan LMDH (LembagaMasyarakatDesaHutan) manfaatnya, sertamemberikan kontribusi yangdibenn*berdasar pchmjukpelakanaan faktor produksi sesuai dengan PHBM.LMDH mewakilidesahutanuntuk kemampuarmya. bekerjasama denganPT.Perhutani 2. Hak dankewajibanPerhutaniantaralam: Hak-hakPT.Perhutani: III PENUTUP a.menyusunrgncanapelaksanaan PIIBM Kesimpulan pelaksanaan b. melaksanakan PHBM Adaupayapengal-uanhakmasyarakat pelaksanaan c. mengevaluasi PIIBM pengelolaan sumber d memperoleh manfaatdarihasilkegiatan adatdalamketentuan da)" huran di lndonesia akan tetapi tidakjelas sesuaidengannilai danproporsifaktor dan pengakuantersebuttidak secara ploduki yangdikontribusikainya. e. mernperoleh dukungan masyarakat desa keseluruhan,yaitu terbukti dengan hutandanpihakyangberkepentingan dimasukkannyahutan adat sebagaihutan masyamkat tidakmemiliki dalamperlindungan Sumberdayahutan negara.Sehingga hakatastanahadatmeskipDnsecamdefacto untuk berkelanjutanfungsi dan hutanadatte$ebutjika ditelusurisudah manfaatnya. merekamiliki danmerekakelolasudahsejak KewajibanPLPerhutani jaman nenekmoyangmerekaa.melhdungi,menjagadanmelestarikan Pengelolaan HutanBerbasisMasyarakat sumberdayahutanuntukkeberlanjutan adalah suatu bentuk kerjasamaantara fungsidanmanfaatnya, PT.Perhutani, MasyarakatDesaAdat dall rnemberikan produki b. konu-ibusi faktor pihal-pi.hak terkartlainnyakonscpini sesuai sesuaidengankemampuarmy4 nilai-nilaiPancasila antaralainnilaiKetuharwr c. memfasilitasidalarnprosesPIIBM. nilaikemanusiaan (hurnanistik) 3.Hakdankewajiban Pemerinrah Propinsi (moralrelegi-:s), (nasionalistik, dan rilai kemasyamkatan danKabupater/Kota antamlain demokatik dan berkeadilansosial),yang Hak-hakrDeliDuti: PengeloaanHutan Rerba'is Masyarckat (PlIBIt SebagaiUpaya PensakuanHak..... (Aninah)
29
Jawana Adam& ImamFujiRahardjo, mana penerapannyadapat dirasakan Sugayo Dialog HutahJdra (Me gurai Malaw menghasilkan manlaal ganda,anBralain Filosofis PH Blul), PustakaPelajar, t€rakomodasikarmya s€muakepentingarf baik Yogyakarta,2007. kepentingan Pf .Perhutani, Pemsrintah Daerah PemberdayaanSete gah Hati Sularyono, rnaupunrnasyat"katsehingga denganPHBM (Sub Ordinasi Masyarakat Dalam dapatmeredam konflik kepentingao. Pengelolaan Hutan), LaperaPustaka pihak Dengandemikianmasing-masing ULanra danSTPN.Yogyakarta. 2008. merasamemilikisumberdaya hutan,maka secaraotornatis menimbulkafl tanggungjawab masing-rnasingpihakuntuk senantiasameqjaga Artikel: kelestarian sumberdayahutandarikerusakan. EsmiWarasih,ParadigmaKekuasaandan Transformasi Sosial, Deskripsi PHBM dapatdikatakansebagaiwujudupaya Te lang Hukum di IndonesiaDalam pengakuanhak masyarakatadatmeskipun Agenda GIobaIisasi Ekonomi, Makalah hanyaterbataspadapengakuanhak atas Orasillmiah PadaAcara DicsFakultas pengelolaan surnb€r dayahutansaja-Meskipun HukumKe 43,Scmarang, 1999. demikianPHBM dapatmcningkatkan Rachel Wrangham, Diskursus Kebijakan kesejahteraanmasyarakatdisekitar hutan YangBerubahdan MasyarakalAdat, sehinggatuntutanmasyarakatterhadap 1960-1999, dalamlda Aju Pradnja pengakuan hakmasyarakat adatscpenuhnya Resosudanno & CarolJ.PierceColfcr (termasukmilik hutanadaodapatdiredam (Peny), Kenana Harus Melangkah: Masyarakal, Hutan dan Perumusan Saran: Kebijakan di Indonesia,YayasanObor KonsepPHBM perludi integrasikanke Indonesia, Jakarta, 2003. dalamkebijakanhukumtentangpengelolaan Satjipto Rahardjo. Tinjatlon Sosiologis hutan secaranasionalsehinggakonsep Hukun Lingkungan di Indonesia, tersebutbarusdituangkatrdalamperaturan JumalHukumLingkLrngan ICEL,Tahun yanglebihtinggi (uodang-undang) sehingga I No.l/1994 mempunyai dayaberlakusecara nasional tidak hanya sekedardituangkandalam SK PeraturanPerundang-undangan: Gubemw. Undang-Undang Dasar1945 Undang-Undang No.5Tahun1960tcntang Pcraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria DAFIAR PUSTAKA Undang-Undang No.6Tahun1968tentang Buku: Penaman Modal DalamNegeri Barda Nawawi Arief, SH, Mediasi Penal No.I 9 Tahur2004tentang Undang-Undang Pe*ara Dil ar Pengadilar, Pustaka Kehutamn MagisterSernarang, 2008. Peraturan PemcdntahNo.2l Tahun1970 Ida Aju Pradnja Resosudarmo& Carol J. tentang HakPengusahaan Hutan(HPID Pierce Colfer (Peny),Kenana Harus danPemungutan HasilHutan(HPPH) Melangkah: Masyftakal, Hutan dan Peraturan Pene ntah No.33 Tahun1970 Perumusan Kebijakan di lndonesia. tentangPerencanaan Hutan YayasanOborlndonesia,Jakarta,2003. (SK) Sumt kcputusan Gubcmur JawaTengah RachmadSyafa'a! Po litik H1lkutudah HakNo.24l200I tcntangPengcloaan Sumbcr Hak Masyaraknt AdatTerhadap Akses Daya HutanBerbasisMasyarakat. Sumber Daya Alam Dalam Negara, Masyarakat Adal dan Kearifon Lokal, In-Tra$ Publishing,Malang, 2001. 30 PRANATA EUKaM Yolune 6 Nomor I Januati 201l
