Peluang Hukum Keberadaan dan Perlindungan/Pengakuan Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumber daya Alam Mumu Muhajir Epistema Institute Rangkasbitung, 27 Maret 2013
Hubungan Masyarakat Adat dan Negara • • •
Kehadiran negara memaksa terjadinya perubahan peran masyarakat adat (semangat anti-kolonialisme) Hak menguasai negara vs penguasaan MA Dalam sistem hukum nasional: Awal kemerdekaan 1945-1960 sebagai “hukum golongan” hukum golongan yang akan menghilang karena perkembangan dan atau tertuang dalam kodifikasi Tahun 1960 - 1965: menempatkan hukum adat sebagai “landasan hukum nasional” Sumber hukum (misal UUPA) Orde baru sebagai sumber hukum, tapi istilah hukum adat tdk disebut jelas, hanya asas yang diambil, implementasinya menyingkirkan hukum adat, kuatnya kodifikasi (UU Kehutanan 1967, Pertambangan 1967, UU Pemda 1975, UU Desa 1979) Reformasi OTDA, hukum golongan vs hukum nasional? Menempatkan “pengakuan” atas hak masyarakat adat dalam sistem hukum nasional (hak asasi vs hak hukum)
Perlindungan konstitusional Pasal 18B Ayat (2)
• Tata pemerintahan • Dalam implementasinya ada di Kemendari • Pengakuan bersyarat (masih hidup, sesuai perkembangan masyarakat, sesuai NKRI, diatur UU)
Pasal 28I Ayat (3)
• Hak asasi Manusia • Dalam implementasinya ada di Kemenhukham, Komnas HAM, Peradilan, dll
Pasal 32 Ayat (1) dan (2)
• Kebudayaan dan bahasa daerah • Dalam implementasinya berada di wilayah Mendiknas, Menbudpar
Pengaturan keberadaan & perlindungan Masyarakat adat • • • • • • • • • •
TAP MPR IX/2001 UU 33/1999 Pelrindungan identitas budaya dan hak masyarakat adat (mis, hak ulayat tanah) UU 32/2004 paling banyak menjadi rujukan bagi adanya pengakuan UU 41/1999 pengakuan keberadaan hutan adat (tapi siapa penguasanya) dan masyarakat adat dengan syarat UU 7/2004 pengakuan bersyarat lewat Perda UU 18/2004 perkebunan; hak ulayat diakui, tapi harus dilepaskan jika untuk kepentingan nasional UU 27/2007 pesisir/pulau kecil tdk ada pengakuan bersyarat untuk keberadaan masyarakat adat blm ada peraturan pelaksana UU 32/2009 LH tidak ada pengakuan bersyarat; Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 5/1999 Dll peraturan pelaksana
Perlindungan keberadaan......(lanjutan) • Bentuk hukum Perda SK Bupati/Gubernur Perjanjian/kesepakatan antar pihak Perijinan • Isi Keberadaan Hak atas sumber daya alam (hak ulayat, hutan adat, lubuk larangan) Hukum adat (?)
Karakter peraturan pengakuan... • Bersyarat • Umumnya hanya berlaku di hutan atau nonhutan • Sektoral • Tidak berlaku untuk kawasan yang sudah ada ijinnya
Peluang dan tantangan....1 •
•
Aturan Kehutanan Kebijakan Percepatan pengukuhan kawasan hutan Permenhut P.44/Menhut-II/2012 memberi ruang bagi hak-hak tanah yang dipunyai masyarakat, fasilitas umum dan fasilitas sosial dikeluarkan dari kawasan hutan Hutan Adat? UU kehutanan mengakui keberadaannya, tapi penguasanya tidak jelas; Masyarakat adat dapat memanfaatkan hutan adat yang berfungsi konservasi dan lindung, tapi bagaimana caranya? Perda provinsi (Surat Edaran No. S.75/Menhut-II/2004)? (Bupati usul,wilayah hutan, rekomendasi Gubernur) Kerjasama/kesepakatan Pengakuan diam-diam (program pemerintah (kebun rakyat, perhutanan masyarakat perdesaan berbasis konservasi, dll)
Peluang dan tantangan...2 • Kehutanan masyarakat? HKm, HTR, Hutan Desa: tdk bisa di kawasan konservasi, prosedur rumit dan lambat, hanya soal akses bukan “hak” Hutan desa sudah mulai dipakai sebagai cara untuk melindungi dan memanfaatkan hutan adat tidak perlu perda pengakuan masyarakat adat • Aturan Lingkungan hidup/kearifan lokal? (UU 32/2009 dll) Sudah ada pedoman rincinya (pedoman tata cara iventarisasi pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup); berlaku di hutan dan non-hutan; pengakuannya tdk hanya “keberadaan”, tetapi juga hak, budaya; ditetapkan dengan Perda • Aturan Ketataruangan (UU 26/2007) Lewat penetapan kawasan strategis (sosial budaya), kawasan perdesaan implementasi? Mengatur hutan adat dalam bentuk Perda (mis, Perda RTRW Kabupaten Kerinci No.24/2012, Jambi) hanya di luar kawasan hutan • Inisiatif pembentukan UU/peraturan perundang-undangan RUU PPMA/RPP Hutan Adat Usulan ratifikasi konvensi ILO 169
Inisiatif yang sedang dikerjakan • Penyelesaian konflik dan percepatan pengukuhan kawasan hutan Urusan tenurial hutan ditangani formal oleh Kemenhut (Direktorat Pengukuhan, Penatagunaan dan Tenurial Kawasan Hutan) Desakan dari UKP4 dan KPK (MoU 14 K/L) Pemda mulai berani mempertanyakan pelaksanaan OTDA WGT; Tim tenurial kehutanan (awalnya inisiatif dari CSO) dll
Jalan Jati Mulya IV No. 23 Jakarta 12540 Telepon: 021-78832167; Faksimile: 021-7823957 E-mail:
[email protected] Website: www.epistema.or.id
