Panduan Pengintegrasian Gender; Dalam Program Pengelolaan Air Limbah Berbasis Kelembagaan

A

Panduan Pengintegrasian Gender; Dalam Program Pengelolaan Air Limbah Berbasis Kelembagaan

Panduan Pengintegrasian Gender Dalam Program Pengelolaan Air Limbah Berbasis Kelembagaan

ii

INDONESIA INFRASTRUCTURE INITIATIVE Dokumen ini dipublikasikan oleh Indonesia Infrastructure Initiative atau IndII (Prakarsa Infrastuktur Indonesia), proyek yang didanai Pemerintah Australia dengan tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui peningkatan relevansi, kualitas, dan besarnya investasi di bidang infrastruktur. Pendapat dalam laporan ini belum tentu mencerminkan pendapat Kemitraan Australia Indonesia atau Pemerintah Australia. Komentar atau pertanyaan mohon disampaikan kepada Direktur IndII, Tel +62 (21) 7278 0538, faks +62 (21) 7278 0539. Situs web: www.indii.co.id. Foto –foto oleh Eko Setyo Utomo dan Ruth Eveline, Ilustrasi oleh Tri Qowie KH Panduan Pengintegrasian Gender; Dalam Program Pengelolaan Air Limbah Berbasis Kelembagaan

KATA PENGANTAR

Versi lengkap dari manual ini telah dipersiapkan oleh Ruth Eveline, konsultan gender dalam kontrak dengan Prakarsa Infrastruktur Indonesia (IndII), yang didanai oleh Pemerintah Australia sebagai bagian dari Kegiatan W322-01. Dokumen ini merupakan versi ringkas dari manual tersebut. Manual versi pendek ini merupakan rekomendasi dan permintaan dari pemangku kepentingan dan peserta workshop baik dari Pusat maupun Daerah. Manual dikerjakan oleh gender officer IndII dengan dukungan dari Gaynor Dawson (IndII’s International Gender Specialist), Ibu Rina Agustin (Ditjen Cipta Karya ) dan Pokja Pengarusutamaan Gender Kementerian Pekerjaan Umum.

Indonesia Infrastructure Initiative (IndII).

Jakarta, 17 September 2013


iii

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR

iii

DAFTAR ISI

iv

DAFTAR LAMPIRAN

vi

DAFTAR ISTILAH

vii

BAB 1: PENDAHULUAN

01

1.1

Program Pengelolaan Air Limbah Berbasis Kelembagaan

01

1.2

Mengapa Panduan Integrasi Gender ini Penting dan Diperlukan?

01

1.3

Siapa Saja yang Menggunakan Panduan Ini?

01

BAB 2: PANDUAN UMUM

iv

03

2.1

Konsep Gender

Contoh Ketimpangan atau Kesenjangan Gender:

03

Seperti Apakah Kesetaraan Gender itu dan Bagaimana Mencapainya?

04

2.2

Pelayanan Kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

04

BAB 3: PANDUAN KHUSUS

05

3.1

Relasi Peran Pemerintah, Masyarakat dan Kontraktor

05

3.2

Integrasi Gender Dalam Siklus Program

06

3.3

Tahap Program dan Aspek Kesetaraan Gender

07

BAB 4: TAHAP PERSIAPAN DAN PERENCANAAN

09

4.1

Penyusunan Proposal untuk Memperoleh Dana

dari Pemerintah Pusat dan Institusi Donor

09

4.2

Analisis Dampak Lingkungan dan Izin Lingkungan

09

4.3

SurveI Data Awal (Baseline Survey) 09

4.4.

Penyusunan Kebijakan Daerah

10

4.5

Penganggaran Sosialisasi

10

4.6

Sosialisasi dan Konsultasi Awal (Sosialisasi Tahap I)

10

4.7

Meningkatkan Permintaan

12

4.8

Keputusan Penyambungan Saluran Air Limbah

13

4.9

Keputusan Mengenai Tarif

13


BAB 5: TAHAP PELAKSANAAN, PEMELIHARAAN DAN KEBERLANJUTAN MANFAAT

15

5.1

Sosialiasi Saat Pemasangan Pipa (Sosialisasi Tahap II)

15

5.2

Pengumpulan Retribusi

15

5.3

Pemantauan Lapangan

15

5.4

Sosialisasi untuk Pemeliharaan oleh Masyarakat (Sosialisasi Tahap III)

16

5.5

Mekanisme Pengaduan

17

5.6

Pemanfaatan Hasil Pengolahan Air Limbah

17

BAB 6: MANAJEMEN SUMBERDAYA MANUSIA DI LEMBAGA PENGELOLA AIR LIMBAH

19

BAB 7: PERAN, TANGGUNGJAWAB DAN KOORDINASI ANTAR LEMBAGA

21

7.1

Pembagian Peran dan Tanggung Jawab Lembaga

21

7.2

Koordinasi Antar Lembaga

24

BAB 8: PEMANTAUAN DAN EVALUASI

25

8.1 Indikator Kuantitatif dan Pengumpulan Data Kuantitatif 8.2 Indikator Kualitatif dan Pengumpulan Data Kualitatif 8.3 Alat Bukti Indikator dan Format Pengumpulan Data 8.4 Pelaporan 8.5 Penghargaan dan Peringatan LAMPIRAN

25 26 27 27 28

1.0 2.0 3.0 4.0 5.0

29 30 33 34 36

Surat Komitmen Integrasi Gender Contoh Format Rencana Aksi Gender Untuk sAIIG Format Pemantauan Konsultasi masyarakat dan Sosialisasi Pertanyaan Survei Data Awal Teknik Perhitungan Nilai untuk Sistem Penghargaan dan Peringatan

29


v

DAFTAR LAMPIRAN LAMPIRAN 1: Surat Komitmen Integrasi Gender LAMPIRAN 2: Format Rencana Aksi Gender LAMPIRAN 3: Format Pemantauan Konsultasi Masyarakat LAMPIRAN 4: Pertanyaan Untuk Survei Awal (Baseline Survey) LAMPIRAN 5: Tehnik Perhitungan Nilai Untuk Sistem Penghargaan

vi


DAFTAR ISTILAH Gender

Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.

Peran Gender

Tugas dan tanggungjawab yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh pandangan masyarakat dan kebiasaan, yang dipengaruhi oleh sosial, budaya, agama, usia, kelas dan lain-lain. Peran gender dapat berubah sesuai kebutuhan dan perkembangan zaman.

Indikator Sensitif Gender Indikator yang menyajikan secara langsung perbedaan situasi antara laki-laki atau perempuan. Responsif Gender

Aksi lanjutan dari rasa peka/sensitif gender, yaitu upaya mengubah ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender dengan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di dalam kebijakan/program dan dalam berbagai aspek kehidupan.

Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional.

Ketidaksetaraan Gender

Kondisi timpang yang dialami oleh salah satu jenis kelamin (perempuan atau laki-laki) karena tidak bisa berpartisipasi dalam memperoleh akses, melakukan kontrol dan menikmati manfaat pembangunan. Ketimpangan kondisi ini disebabkan karena situasi gendernya.

Kesetaraan Gender

Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.


vii

Keadilan Gender

Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.

Analisis Gender

Analisis Gender adalah proses dan perangkat untuk menganalisis data dan informasi secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan untuk mengidentifikasi kedudukan, peran dan tanggungjawab, akses, kontrol, manfaat dalam proses pembangunan, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Analisa Gender

Analisa Gender adalah proses yang dibangun secara sistematik untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/ peran laki-laki dan perempuan, akses dan kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor-faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa.

Data Terpilah

Data yang terpilah menurut jenis kelamin, yang menggambarkan status dan kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi, politi, hukum dan sosial budaya.

viii


BAB 1: PENDAHULUAN 1.1 Program Pengelolaan Air Limbah Berbasis Kelembagaan Program pengelolaan air limbah berbasis kelembagaan adalah program yang menekankan peran dan tanggung jawab pemerintah terutama dalam perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pemeliharaan jaringan air limbah (termasuk komitmen anggaran yang berkesinambungan). Program ini memiliki skala dan sistem yang lebih besar dan lebih kompleks dibandingkan program sanitasi berbasis masyarakat, namun tetap perlu melibatkan masyarakat.

1.2 Mengapa Panduan Integrasi Gender ini Penting dan Diperlukan? • Masyarakat tidak homogen, terdiri dari perempuan dan laki-laki serta berbagai kelompok lainnya dengan latar belakang sosio-ekonomi yang berbeda. Mereka memiliki hak, peran, pengalaman, masalah dan kebutuhan yang berbeda yang harus diperhitungkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program air limbah. • Minat dan partisipasi perempuan dan laki-laki dalam bidang air limbah masih rendah dan perlu ditingkatkan untuk mendukung efektifitas dan keberlanjutan program. • Panduan ini membantu operasionalisasi kebijakan dan dokumen pembangunan nasional.

1.3 Siapa Saja yang Menggunakan Panduan Ini? • Pemerintah Pusat di antaranya adalah Direktorat Jenderal Cipta Karya/Kementerian PU dan Kementerian Dalam Negeri. • Pemerintah dan lembaga di daerah di antaranya adalah Dinas Pekerjaan Umum, PDAM, PDPAL, dan jajaran SKPD terkait seperti Bappeda, Dinas Kesehatan, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Badan Lingkungan Hidup. • Anggota DPRD, untuk memastikan agar integrasi gender dilakukan dalam penyusunan kebijakan dan anggaran pengelolaan air limbah di Kota/Kabupaten. • Kontraktor dan konsultan yang terlibat dalam program Pengelolaan Air Limbah.


1

2


BAB 2: PANDUAN UMUM 2.1 Konsep Gender Gender merupakan hubungan peran, tanggung jawab dan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh sosial budaya, dan dapat berubah sesuai waktu dan zaman, dengan dukungan dari masyarakat itu sendiri. Dalam banyak aspek, konstruksi gender membentuk ketimpangan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan, serta kesenjangan dalam menikmati manfaat pembangunan. Apa contoh kesenjangan gender dan apa hubungannya dengan ketidaksetaraan dan ketidakadilan? Kesenjangan gender adalah ketidakseimbangan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Misalnya, perempuan, karena peran gendernya, dianggap tidak perlu terlibat dalam pertemuan masyarakat dan pengambilan keputusan berkaitan dengan pembangunan. Undangan pertemuan mengenai air limbah biasanya ditujukan kepada laki-laki sebagai Kepala Keluarga dan diadakan pada malam hari. Perempuan tidak ikut datang padahal banyak fakta sebagai berikut: • Dengan sambungan saluran air limbah, perempuan menginginkan lingkungan sehat bagi keluarga. • Perempuan ingin mendapatkan informasi langsung supaya mereka mengetahui semua informasi dan bisa langsung menanyakan. Perempuan ingin tahu cara mengajukan keluhan dan merawat saluran pembuangan limbah secara sederhana jika terjadi kemampetan. • Pembayaran tarif akan dibebankan pada keuangan rumah tangga yang dikelola perempuan. Mereka perlu terlibat untuk menimbang, berpendapat dan berhitung. Akibatnya, aspirasi dan kebutuhan perempuan tidak tersampaikan dan terabaikan dalam program pembangunan.

Perempuan sering tidak dilibatkan dalam pertemuan masyarakat Panduan Pengintegrasian Gender; Dalam Program Pengelolaan Air Limbah Berbasis Kelembagaan

3

Seperti apakah kesetaraan gender itu dan bagaimana mencapainya? Kesetaraan gender adalah situasi di mana laki-laki dan perempuan dapat sama-sama berpartisipasi dalam pembangunan dan memperoleh kesempatan dan hak terhadap akses, kontrol dan manfaat pembangunan di segala bidang. Upayanya dapat berupa memperkuat partisipasi perempuan dan melibatkan laki-laki untuk lebih aktif dalam menyelesaikan masalah ketimpangan gender.

2.2 Pelayanan Kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Pelayanan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) perlu diadakan khususnya perempuan, lansia, penyandang disabilitas, dan anak-anak yang lebih lama tinggal di rumah, rentan terkena dampak dari sanitasi yang buruk. Upaya khusus perlu dilakukan untuk memberikan kesempatan pada MBR mengklaim haknya, berpartisipasi dalam pengelolaan air limbah, dan melakukan pengaduan. Layanan dalam pengelolaan air limbah, dapat berupa: 1) Layanan pada MBR dan perempuan kepala keluarga di wilayah padat dan kumuh dengan tarif awal dan bulanan yang terjangkau. 2) Memberikan subsidi silang, di mana tarif bagi MBR lebih rendah dari pada industri dan kelompok masyarakat mampu.

4

Kotak 2. Situasi Sanitasi Rumah tangga Berpenghasilan Rendah “Ini jambannya. Semua orang di kampung ini ke sini. Kalau ada orang, ya pulang dulu nanti ke sini lagi. Perempuan pakai kain untuk penutup. Kalau terdesak, kami sudah tidak memikirkan malu lagi. Untuk mandi, cuci, buang air dan sikat gigi, kami pakai air sungai yang ditambah kaporit. Kadang kami minum juga, tapi digodok dulu.“ (Evi, 45 tahun, Lima Ulu, Palembang)


BAB 3: KERANGKA Bab ini menjelaskan mengenai tiga kerangka yang akan diterapkan dalam bab berikutnya.

3.1 Relasi Peran Pemerintah, Masyarakat dan Kontraktor Relasi peran antara pemerintah, masyarakat dan kontraktor digambarkan dalam grafik yang berikut.

Pemerintah - Mempromosikan pentingnya pengelolaan air limbah kepada masyarakat. - Menyediakan akses sambungan air limbah dan memastikan ada pelayanan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (termasuk perempuan kepala keluarga). - Mengupayakan kesetaraan gender dalam program pengelolaan air limbah. - Bekerjasama dengan kontraktor untuk memastikan kualitas konstruksi jaringan air limbah. - Memantau dan memastikan pemeliharaan saluran dan anggaran tersedia untuk keberlanjutan manfaat.

5

Masyarakat

Kontraktor

- Melakukan klaim atas hak memperoleh akses pada pengelolaan air limbah - Memantau pekerjaan konstruksi - Membayar tarif - Memelihara fasilitas pengolahan air limbah di wilayahnya. - Mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan. - Menikmati lingkungan yang bersih dan sehat

- Melaksanakan konstruksi sesuai spesifikasi, standar dan kualitas yang telah ditetapkan - Mendengar dan merespon keluhan masyarakat (perempuan dan laki-laki) dengan memperbaiki konstruksi.


3.2 Integrasi Gender dalam Siklus Program Integrasi gender dalam siklus program dapat dilihat dalam siklus berikut:

Perspektif Kesetaraan Gender

Integrasi Gender Dalam Tahap Persiapan & Perencanaan

Indikator Sensitif Gender Sebagai Alat

Integrasi Gender Dalam Pemantauan dan Evaluasi

Kesetaraan Gender di Dalam Manajemen SDM di Lembaga Pengelola Air Limbah Peran dan Koordinasi Antar Lembaga Dalam Melakukan Integrasi Gender

Integrasi Gender Dalam Tahap Pelaksanaan

Integrasi Gender Dalam Tahap Pemeliharaan dan Keberlanjutan Manfaat

6 Daftar Periksa Gender dan Rangkuman Peran Lembaga


3.3 Tahapan Program Tahapan program yang tercakup dalam manual ini teringkas dalam matriks berikut:

Tahap Program Tahap Persiapan dan Perencanaan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Penyusunan Proposal untuk Memperoleh Pendanaan 1 Analisis Dampak Lingkungan dan Izin Lingkungan (AMDAL) Survei Data Awal Penyusunan Kebijakan Lokal Penganggaran Sosialisasi Sosialisasi dan Konsultasi Awal (Sosialisasi Tahap I) Keputusan Penyambungan Saluran Air Limbah Meningkatkan Permintaan Tarif

Tahap Pelaksanaan, Pemeliharaan & Keberlanjutan Manfaat 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Sosialisasi & Konsultasi Awal (Sosialisasi Tahap II) Pengumpulan Retribusi Pemantauan Lapangan Sosialisasi untuk Pemeliharaan oleh Masyarakat Mekanisme Pengaduan Pemanfaatan Hasil Pengolahan Air Limbah

Kelembagaan 1. Manajemen Sumberdaya Manusia dalam Lembaga Pengelolaan Air Limbah 2. Peran, Tanggungjawab dan Koordinasi Antar Lembaga

Tahap Pemantauan dan Evaluasi 1. Indikator, Pengelolaan Data dan Pelaporan 2. Peringatan dan Penghargaan

1 Pengajuan proposal program pengelolaan air limbah ditujukan untuk memperoleh dukungan dana dari lembaga donor yang disalurkan melalui pemerintah pusat, misalnya pada program hibah sanitasi yang ditawarkan oleh Indonesia Infrastructure Initiative (IndII- proyek yang didanai oleh Pemerintah Australia). Panduan Pengintegrasian Gender; Dalam Program Pengelolaan Air Limbah Berbasis Kelembagaan

7

8


BAB 4: TAHAP PERSIAPAN DAN PERENCANAAN Dalam tahap ini ada beberapa langkah yang bisa dipertimbangkan:

4.1 Penyusunan Proposal untuk Memperoleh Pendanaan Tahapan ini dikhususkan bagi Pemerintah Kota/Kabupaten yang hendak mengusulkan proposal program ke Pemerintah Pusat atau Lembaga Donor. Maka integrasi gender yang diharapkan adalah: • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mengirimkan proposal pengajuan program hibah pengelolaan air limbah kepada Dirjen Cipta Karya – Kementerian PU, dan menyertakan surat pernyataan komitmen untuk menerapkan aspek gender. Format surat pernyataan komitmen tercantum dalam Lampiran 1. • Setelah terpilih, Bappeda menyusun Rencana Aksi Gender (GAD) dan struktur pengelola program yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan program, dikirimkan ke Direktorat Jenderal Cipta Karya. Format Rencana Aksi Gender tercantum dalam Lampiran 2.

4.2 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Pemrakarsa dan konsultan AMDAL memiliki kesempatan untuk mengintegrasikan gender dalam proses AMDAL adalah sebagai berikut: • Memberikan pengumuman/ informasi di media massa yang menjangkau kelompok perempuan dan laki-laki yang terkena dampak AMDAL. • Melibatkan laki-laki dan perempuan dan mintakan pendapat, tanggapan dan kekhawatiran tentang rencana program dalam konsultasi publik. • Bila perlu, adakan pertemuan terpisah antara laki-laki dan perempuan yang terkena dampak untuk mengumpulkan pendapat yang terpilah dan detail. • Perempuan dan laki-laki yang terkena dampak wajib dilibatkan sebagai anggota Komisi Penilai Amdal. • Menyiapkan dan menyediakan data tentang dampak positif dan dampak negatif yang mungkin akan dialami oleh perempuan, laki-laki, anak-anak, penyandang disabilitas dan lansia. • Melibatkan responden perempuan dan laki-laki yang terkena dampak dalam survei dan wawancara. • Perempuan dan laki-laki yang terkena dampak memiliki akses untuk membaca laporan tersebut dan berkesempatan memberikan komentar.

4.3 Survei Data Awal (Baseline Survey) Survei awal dilaksanakan untuk mengetahui tentang kondisi sosial ekonomi calon pelanggan sebelum menerima sambungan air limbah dan dilaksanakan oleh tim konsultan atas permintaan lembaga donor atau lembaga pemerintah terkait. Aspek gender yang perlu diintegrasikan oleh konsultan pada tahap ini adalah:


9

• Mengolah data secara terpilah menurut jenis kelamin, penyandang disabilitas, anak-anak dan lansia. Jenis informasi dan pertanyaan dapat dilihat di Lampiran 4. • Mengumpulkan data kualitatif melalui wawancara, diskusi kelompok terfokus dan observasi untuk melengkapi data kuantitatif. • Membuat laporan deskriptif kuantitatif dan kualitatif yang terpilah menurut jenis kelamin. • Melibatkan perempuan sebagai enumerator supaya memperoleh kesempatan pekerjaan berbayar dan bisa menggali data dari koresponden perempuan.

4.4 Penyusunan Kebijakan Daerah Pada saat pembuatan kebijakan daerah tentang pengelolaan air limbah, maka perlu: • DPRD, lembaga pengelola air limbah dan instansi terkait bekerjasama mengadakan konsultasi publik sepanjang penyusunan rancangan kebijakan dengan melibatkan laki-laki dan perempuan dari berbagai perwakilan. • Memasukkan perspektif gender dalam substansi kebijakan, misalnya dalam aspek pemberdayaan masyarakat, perempuan dan laki-laki harus diperlakukan secara setara.

4.5 Penganggaran Sosialisasi Pemerintah perlu meningkatkan anggaran dan frekuensi sosialisasi agar perempuan dan lakilaki dapat memperoleh informasi yang sama. Untuk meningkatkan anggaran sosialisasi, maka:

10

• Lembaga pengelola air limbah perlu melakukan sosialisasi dan pendekatan ke kalangan anggota DPRD. • Badan Pemberdayaan Perempuan Tingkat Kota/Kabupaten memberikan pendampingan kepada Dinas PU/PDAL/PDPAL untuk merumuskan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).

4.6 Sosialisasi dan Konsultasi Awal (Sosialisasi Tahap I) Sosialisasi awal penting untuk meningkatkan pemahaman dan minat untuk mendapatkan sambungan air limbah. Topik pembahasan yang diusulkan dapat dilihat dalam Kotak 3. Kotak 3. Topik Pembahasan dalam Sosialisasi dan Konsultasi Awal: • • • • • • •

Bahaya air limbah dan manfaatnya bila dikelola Pola hidup bersih sehat Cara memperoleh sambungan Biaya dan tarif Jadwal, lokasi dan perencanaan lainnya Proses konstruksi jaringan air limbah Informasi dan negosiasi mengenai rencana perbaikan jalan dll.

Lembaga pengelola air limbah perlu: • Mengundang laki-laki dan perempuan baik dalam sosialisasi hal teknis maupun manfaat Panduan Pengintegrasian Gender; Dalam Program Pengelolaan Air Limbah Berbasis Kelembagaan

program dengan proporsi seimbang mencapai 50% atau minimal perempuan 40%. • Melibatkan petugas laki-laki dan perempuan dari instansi terkait dalam proses sosialisasi. • Memilih waktu sosialisasi yang tepat agar laki-laki dan perempuan dapat sama-sama hadir. Konsultasikan waktu sosialisasi dengan kelompok perempuan supaya mereka bisa berpartisipasi, bisa pula menggunakan pertemuan rutin mereka. Jika perlu, adakan pertemuan yang terpisah antara laki-laki dan perempuan. Kotak 4. Pertemuan dengan Kelompok Perempuan Pertemuan terpisah dengan kelompok perempuan di Kota Bandung

• Melakukan sosialisasi di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah padat dan kumuh. • Menggunakan bahasa setempat yang mudah dipahami dengan penjelasan yang sederhana. 11

Pertemuan: salah satu media sosialisasi Perempuan, laki-laki, lansia dan bahkan penyandang disabilitas (cacat) berhak mendapat informasi dan memutuskan untuk memiliki sambungan air limbah Panduan Pengintegrasian Gender; Dalam Program Pengelolaan Air Limbah Berbasis Kelembagaan

Kegiatan sosialisasi juga bisa menggunakan media sosialisasi lain diantaranya: • Memanfaatkan gambar dan film yang dapat membuka pikiran masyarakat. • Menggunakan brosur dan mendistribusikan kepada kelompok laki-laki dan perempuan di semua tingkat sosial ekonomi. • Bekerjasama dengan media massa seperti koran, TV dan radio lokal yang memiliki cakupan pemirsa yang luas, untuk mempromosikan tentang pentingnya mengelola air limbah. • Menggunakan gambar, film, iklan, talk-show dan lain-lain dan mempresentasikan laki-laki dan perempuan secara seimbang. • Memberikan kesempatan yang sama kepada kader perempuan dan laki-laki untuk melakukan sosialisasi kepada tetangganya • Bekerja sama dengan lembaga terkait dalam melakukan sosialisasi, misalnya dengan Dinas Kesehatan, Badan Lingkungan Hidup, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan untuk melibatkan kader penyuluh KB, serta PKK. • Melakukan sosialisasi mengenai Pola Hidup Bersih Sehat (PHBS) kepada anak-anak di sekolah

4.7 Meningkatkan Permintaan

12

Lembaga pengelola air limbah dapat mengambil langkah-langkah berikut: • Melibatkan perempuan dan laki-laki secara setara dalam sosialisasi dengan metode yang cocok. • Melibatkan kader masyarakat (perempuan dan laki-laki) sebagai penggerak untuk meningkatkan minat masyarakat • Mengundang laki-laki dan perempuan untuk studi kunjungan ke permukiman yang memiliki pengelolaan air limbah memadai untuk menunjukkan bukti manfaat dan keberhasilan. • Segera menutup galian dan memperbaiki jalan setelah instalasi pipa saluran air limbah dipasang atau berkoordinasi dengan Bina Marga Tingkat Kota/Kabupaten bila tugas dan anggaran perbaikan jalan berada di bawah lembaga ini.

Saryanti, penyandang disabilitas di Kota Surakarta merupakan kader PKK yang

menjadi penggerak sanitasi masyarakat


4.8 Keputusan Penyambungan Saluran Air Limbah Lembaga Pengelola Air Limbah menyusun prosedur pemasangan sambungan yang memungkinkan perempuan bisa memutuskan memperoleh sambungan, misalnya membolehkan istri menandatangani form pendaftaran pemasangan sambungan air limbah.

4.9 Keputusan Mengenai Tarif DPRD dan Lembaga Pengelola Air Limbah perlu: • Melakukan kajian dan konsultasi dengan pelanggan laki-laki dan perempuan tentang perhitungan tarif yang adil bagi masyarakat. • Bila perlu, adakan pertemuan yang terpisah antara pelanggan laki-laki dan perempuan. • Mempertimbangkan pemberlakuan tarif flat, tarif sosial atau tarif rendah untuk kelompok rentan dan membuat kriteria serta mengidentifikasi warga yang memenuhi kriteria tersebut. • Jika ada rencana kenaikan tarif, adakan pertemuan dengan pelanggan yang dihadiri perempuan dan laki-laki.

Kotak 9. Pertemuan Mengenai Tarif Diskusi mengenai penetapan tarif saluran air limbah di Kota Bandung ini dihadiri oleh lakilaki dan perempuan. Penting untuk mendengar pendapat perempuan dan laki-laki mengenai keinginan

dan

kemampuan

membayar

sambungan awal dan iuran bulanan.


13

14


BAB 5: TAHAP PELAKSANAAN, PEMELIHARAAN DAN KEBERLANJUTAN MANFAAT 5.1 Sosialisasi Saat Pemasangan Pipa Saluran Air Limbah (Sosialisasi Tahap II) Lembaga Pengelola Air Limbah perlu: • Memberikan informasi profil perusahaan kontraktor kepada tokoh masyarakat dan pelanggan (perempuan dan laki-laki). • Menghimbau kontraktor untuk menyampaikan informasi teknis pemasangan pipa dan/atau mendampingi kontraktor di lapangan dalam melakukan hal ini. • Bersama kontraktor memberikan kesempatan kepada perempuan dan laki-laki untuk memantau proses instalasi pipa dan memberikan tanggapan mengenai permasalahan teknis selama konstruksi dan dampak sosialnya. • Memberitahu pelanggan perempuan dan laki-laki tentang jadwal perbaikan jalan dan fasilitas publik lainnya yang rusak karena pemasangan pipa. • Pada tahap ini, kontraktor perlu berkonsultasi dan memberi informasi teknis kepada calon pelanggan perempuan dan laki-laki tentang pemasangan pipa.

5.2 Pengumpulan Retribusi Lembaga pengelola air limbah perlu: • Mempertimbangkan untuk mengumpulkan retribusi pengelolaan air limbah dengan metode penjemputan supaya hemat biaya dan waktu, khususnya bagi perempuan. Misalnya, melibatkan pengurus RT/RW dan pengurus PKK dalam pengumpulan retribusi dan memberikan kompensasi dengan jumlah uang yang disepakati.

5.3 Pemantauan Lapangan Lembaga pengelola air limbah perlu membudayakan turun lapangan secara rutin dan yang bisa dilakukan adalah: • Berdiskusi dengan masyarakat (laki-laki dan perempuan) untuk mengetahui situasi lapangan, serta menampung keluhan dan ide masyarakat. • Memantau jaringan pengelolaan air limbah di wilayah permukiman dan secara cepat menyelesaikan persoalan teknis dan non teknis.


15

5.4 Sosialisasi untuk Pemeliharaan Saluran Air Limbah oleh Masyarakat (Sosialisasi Tahap III) Lembaga pengelola air limbah: • Melakukan sosialisasi kepada pelanggan (laki-laki dan perempuan) tentang cara-cara merawat dan memelihara, mencegah kerusakan dan kemampetan pada saluran air limbah. • Melakukan dengan jadwal yang rutin di seluruh masyarakat yang dilayani. • Memberikan pelatihan tentang cara memelihara sambungan air limbah secara sederhana misal pengecekan bak kontrol dengan cara membuka Inspection Chamber-IC dan Manhole dan melancarkan sumbatan. • Melibatkan kader RT/RW dan PKK untuk mengingatkan masyarakat.

16

Sampah padat sering ditemukan di dalam saluran air limbah yang macet. Masyarakat (laki-laki dan perempuan) perlu diberitahu mengenai cara-cara yang sederhana dalam mengecek saluran dan melancarkan sumbatan


5.5 Mekanisme Pengaduan Lembaga pengelola air limbah: • Menyusun prosedur pelayanan pelanggan yang efektif, termasuk prosedur pengaduan yang mudah bagi perempuan. Melakukan cara-cara yang praktis dan mudah seperti menempelkan stiker nomor telepon pengaduan di rumah pelanggan, memasang kotak saran di Kantor Kelurahan atau menentukan pelanggan laki-laki dan perempuan yang bertanggungjawab untuk menyampaikan keluhan kepada pengelola air limbah. • Memberikan informasi kepada perempuan dan laki-laki tentang cara menyampaikan pengaduan. • Mencatat pengaduan dan memantau respon terhadap keluhan pelanggan perempuan dan laki-laki.

5.6 Pemanfaatan Hasil Pengolahan Air Limbah Lembaga pengelola air limbah perlu: • Mengajak perempuan dan laki-laki sekitar area pengolahan limbah untuk menanam tanaman yang dipelihara dengan menggunakan air hasil olahan. Ini dilakukan untuk mempromosikan bukti bahwa air limbah berbahaya bila diolah dapat memberikan manfaat untuk manusia dan lingkungan. • Menghindari penambahan zat penjernih atau zat disinfektan, seperti kaporit atau klorin, ke dalam air hasil olahan IPAL sebelum dialirkan ke sungai.


17

18


BAB 6: MANAJEMEN SUMBERDAYA MANUSIA DI LEMBAGA PENGELOLA AIR LIMBAH Lembaga pengelola air limbah perlu: • Menetapkan standar, kriteria dan prosedur perekrutan dan pengembangan karir dengan prinsip kesetaraan gender • Memberikan kesempatan yang setara bagi perempuan dan laki-laki dalam menjabat pekerjaan teknis, seperti Teknisi (Engineer) dan Operator IPAL. • Memberlakukan evaluasi berbasis kinerja (performance-based evaluation) untuk pengembangan karir dan pangkat pegawai. • Memberikan kesempatan yang setara kepada pegawai perempuan dan laki-laki untuk peningkatan kapasitas. Kotak 21. Perempuan Juga Menyukai Pekerjaan di Bidang Teknik

19

Amalia Ulfah, A.Md (23 tahun) staf lapangan PDPAL Banjarmasin


20


BAB 7: PERAN, TANGGUNGJAWAB DAN KOORDINASI ANTAR LEMBAGA 7.1 Pembagian Peran dan Tanggungjawab Lembaga-lembaga Berikut ini adalah pembagian peran dan tanggungjawab yang dapat diterapkan dalam program pengelolaan air limbah.

Institusi

Peran dan Tanggungjawab

Pemerintah Pusat Kementerian PU

• Ditjen Cipta Karya bekerjasama dengan Sekretariat Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender (PUG) Cipta Karya mempromosikan dan mendorong pelaksanaan panduan integrasi gender di kalangan Kementerian PU dan lembaga terkait di daerah. • Ditjen Cipta Karya bekerjasama dengan Sekretariat Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Subdit Evaluasi Kinerja Bina Program dalam melakukan pemantauan dan evaluasi upaya integrasi gender dalam program pengelolaan air limbah oleh pemerintah daerah. • Dalam pelaksanaan Hibah Sanitasi dan sAIIG dari IndII – Pemerintah Australia, CPMU Cipta Karya memeriksa Surat Komitmen dan Rencana Aksi Gender yang diajukan dalam proposal oleh Pemerintah Daerah.

Kementerian Dalam Negeri

• Mempromosikan dan mendorong pelaksanaan panduan integrasi gender dalam pengelolaan air limbah melalui Surat Keputusan atau Surat Edaran kepada Pemerintah Daerah. • Mengawasi penyusunan Perda dan memeriksa dokumen Perda yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah, serta menghimbau pemerintah Kota/Kabupaten agar memasukkan integrasi gender dalam Perda.

2 Pengajuan proposal beserta Surat Komitmen Integrasi Gender dan Rencana Aksi Gender ditujukan khususnya untuk program pengelolaan air limbah yang didukung dengan pendanaan dari pihak donor seperti program sAIIG dan Hibah Sanitasi dari Indonesia Infrastructure Initiative (IndII- proyek yang didanai oleh Pemerintah Australia). Panduan Pengintegrasian Gender; Dalam Program Pengelolaan Air Limbah Berbasis Kelembagaan

21

Institusi


Pemerintah Daerah Tingkat I (Propinsi) dan Tingkat II (Kota/Kabupaten) Dinas PU/ PDPAM/ PDPAL/ BLUD PAL sebagai Lembaga Pengelola Air Limbah

• Bekerjasama dengan Bappeda dalam menyusun dan mengajukan proposal Hibah Sanitasi kepada Direktorat Jenderal Cipta Karya yang dilengkapi dengan Surat Komitmen Integrasi Gender dan Rencana Aksi Gender. 2 • Merencanakan, melaksanakan dan memantau pelayanan pengelolaan air limbah yang memberikan perhatian pada kesetaraan gender. • Bekerjasama dengan masyarakat (perempuan dan laki-laki) dalam perencanaan, sosialisasi dan pemeliharaan jaringan air limbah. • Menyusun standar dan prosedur yang memungkinkan integrasi gender diterapkan dalam pelayanan kepada masyarakat dan dalam kelembagaan (termasuk mengenai pengelolaan sumberdaya manusia). • Memantau proses dan kualitas pemasangan pipa saluran air limbah yang dilaksanakan oleh kontraktor.

22

• Memastikan adanya perapihan paska konstruksi, termasuk perbaikan jalan dan fasilitas yang rusak akibat konstruksi. Bappeda

• Bekerjasama dengan Dinas PU/PDAM/PDPAL/BLUD PAL dalam menyusun dan mengajukan proposal Hibah Sanitasi kepada Direktorat Jenderal Cipta Karya yang dilengkapi dengan Surat Komitmen Integrasi Gender dan Rencana Aksi Gender.

Dinas Kesehatan

• Membantu, mendukung dan memberikan pendampingan kepada Dinas PU dan badan pengelola air limbah dalam melakukan sosialisasi tentang perilaku hidup bersih sehat di wilayah program pengelolaan air limbah dan di sekolahsekolah. • Melibatkan Puskesmas (khususnya sanitarian) dan posyandu dalam sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengelolaan air limbah. • Melibatkan dan melatih kader perempuan dan laki-laki untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat. • Memastikan agar laki-laki lebih terlibat dalam penyuluhan tentang perilaku hidup bersih sehat.


Kantor/Badan Pemberdayaan Perempuan

• Memberikan pendampingan kepada Dinas PU/PDAM/ PDPAL/BLUD PAL dan lembaga terkait yang bergabung dalam Pokja Sanitasi dalam pengenalan konsep gender dan kesetaraan gender, analisis gender, serta Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dalam program pengelolaan air limbah dan program sanitasi pada umumnya. • Melibatkan kader penyuluh Keluarga Berencana (KB) sebagai tenaga penyuluh masyarakat di tingkat Kelurahan dan Kecamatan.

Badan Lingkungan Hidup

• Mendorong dan memastikan agar pemrakarsa dan konsultan AMDAL melibatkan perempuan dan laki-laki secara setara dalam seluruh tahap AMDAL. • Membantu, mendukung dan memberikan pendampingan kepada Dinas PU/PDAM/PDPAL/BLUD PAL dalam melakukan sosialisasi tentang bahaya pencemaran lingkungan dan pentingnya pengelolaan air limbah. • Melibatkan kader lingkungan (perempuan dan laki-laki) dalam kegiatan sosialisasi.

Lembaga Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

23 • Mengupayakan penyusunan Peraturan Daerah mengenai pengelolaan air limbah di daerah.

(Perda)

• Menggunakan panduan integrasi gender ini sebagai acuan menyusun draft Perda. • Melibatkan masyarakat (perempuan dan laki-laki) dan kelompok masyarakat (termasuk kelompok perempuan) dalam penyusunan Perda. • Mempertimbangkan dan memutuskan mengenai peningkatan anggaran sosialisasi yang memungkinkan laki-laki dan perempuan memperoleh informasi yang sama mengenai pengelolaan air limbah.


Lembaga Non Pemerintah

Institusi


PKK Tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kota/ Kabupaten

• Membantu sosialisasi tentang perilaku hidup bersih sehat dan pengelolaan air limbah kepada masyarakat (laki-laki dan perempuan). • Membantu memelihara dan mendorong masyarakat (lakilaki dan perempuan) untuk memelihara jaringan pengelolaan air limbah, dengan tidak memasukkan sampah padat dan membersihkan bak kontrol.

Fasilitator Masyarakat dan/ atau Lembaga Swadaya Masyarakat

• Memastikan pemberdayaan dan pendampingan masyarakat yang melibatkan perempuan dan laki-laki secara setara. • Memastikan agar perempuan dan laki-laki berunding dan mengambil keputusan bersama-sama dalam pertemuan masyarakat yang difasilitasi.

Unit Pendukung Tim Konsultan (Pendataan)

24

• Memastikan adanya pengumpulan data dan analisis data terpilah berdasarkan jenis kelamin dalam survei awal (baseline survey) sebelum program hibah sanitasi dilaksanakan. • Menyusun kuesioner survei awal yang membantu mengenali situasi, permasalahan dan kebutuhan laki-laki dan perempuan. • Mengumpulkan data kualitatif terpilah menjelaskan data kuantitatif terpilah.

yang

dapat

• Menggunakan analisis gender dalam interaksi antara data kuantitatif dan kualitatif. • Memastikan bahwa ada kesempatan yang setara untuk lakilaki dan perempuan menjadi pendata (enumerator).


Kontraktor

• Melaksanakan konstruksi jaringan air limbah sesuai spesifikasi, standar dan kualitas yang ditetapkan dan meminimalkan dampak negatif yang merugikan rumah tangga dan lingkungan. • Menyelesaikan konstruksi dengan rapi, misalnya menutup kembali galian tanah secepatnya dan merapikan jalan untuk mengurangi dampak dan kerugian bagi masyarakat. • Merespon komplain dari pengelola air limbah dalam masa garansi dengan memperbaiki konstruksi sesuai yang ditetapkan.

7.2 Koordinasi Antar Lembaga: Kelompok Kerja Sanitasi • Pemerintah Daerah dan DPRD membuat kebijakan untuk memperkuat keberadaan dan operasionalisasi Pokja Sanitasi serta menjamin penganggarannya. • Badan Pemberdayaan Perempuan tingkat Kota/Kabupaten harus terlibat aktif dalam Pokja Sanitasi dan memberikan pendampingan mengenai aspek gender dalam program pengelolaan air limbah dan program sanitasi pada umumnya. • Perlu ada perwakilan organisasi masyarakat, termasuk organisasi perempuan, dalam keanggotaan Pokja Sanitasi. • Persoalan sosial dan gender dalam sanitasi perlu sering dibahas dalam pertemuan Pokja Sanitasi.


25

26


BAB 8: PEMANTAUAN DAN EVALUASI Untuk melakukan pemantauan dan evaluasi maka: • Direktorat Jenderal Cipta Karya melakukan pemantauan dan evaluasi tentang integrasi gender yang dilakukan oleh pemerintah Kota/Kabupaten dalam program pengelolaan air limbah. • Lembaga pengelola air limbah bertugas mengumpulkan data dan melaporkan upaya integrasi gender dan keberhasilannya kepada Direktorat Jenderal Cipta Karya. • Direktorat Jenderal Cipta Karya harus mempertimbangkan indikator kuantitatif dan kualitatif yang sensitif gender untuk melihat partisipasi, akses kontrol dan manfaat program bagi lakilaki dan perempuan.

8.1 Indikator Kuantitatif dan Pengumpulan Data Kuantitatif Indikator kuantitatif adalah angka untuk mengukur pencapaian dan merefleksikan aspek kuantitas dari perubahan. Rumusan indikator kuantitatif yang mungkin dibuat adalah:

A. Indikator untuk Mengukur Penerima Manfaat (lihat Lampiran 4): Indikator untuk Mengukur Akses - % perempuan dan % laki-laki yang terlibat dalam sosialisasi awal Tahap I, Tahap II, Tahap III. - % kader perempuan dan % kader laki-laki yang mendapatkan pelatihan untuk menjadi penyuluh sanitasi atau pengelolaan air limbah. Indikator untuk Mengukur Kontrol - % perempuan dan % laki-laki yang terlibat dalam penyusunan kebijakan daerah. - Jumlah pelanggan perempuan dan laki-laki yang ditunjuk untuk bertugas menampung keluhan. - Jumlah perempuan dan jumlah laki-laki yang mengadu (mengajukan komplain) atas sambungan air limbah. - % keluhan yang direspon maksimal dalam 2x24 jam. - % kader perempuan dan % kader laki-laki yang menjadi penyuluh sanitasi atau pengelolaan air limbah. - % perempuan dan % laki-laki yang memberikan saran, pendapat, tanggapan dan kekhawatiran mengenai rencana program pengelolaan air limbah dalam proses AMDAL. - % perempuan dan % laki-laki yang terkena dampak yang menjadi anggota Komisi Penilai AMDAL.


27

Indikator untuk Mengukur Manfaat - Jumlah perempuan dan laki-laki yang memperoleh sambungan air limbah. - Jumlah anak perempuan dan laki-laki (di bawah 18 tahun) yang memperoleh sambungan air limbah. - Jumlah perempuan dan laki-laki lansia yang memperoleh sambungan air limbah. - Jumlah penyandang disabilitas yang memperoleh sambungan air limbah. - % rumah tangga berpenghasilan rendah yang memperoleh sambungan saluran air limbah. - % perempuan kepala keluarga dari rumah tangga berpenghasilan rendah yang memperoleh sambungan saluran air limbah. - Perbedaan jumlah biaya bulanan per rumah tangga berpenghasilan rendah (+/-) antara sebelum dan sesudah menyambung ke saluran air limbah. - Perbedaan jumlah waktu kerja perempuan di rumah (+/-) antara sebelum dan sesudah menyambung ke saluran air limbah. - Tingkat kepuasan perempuan dan laki-laki terhadap sistem pengelolaan air limbah dalam skala 1—5.

B. Indikator untuk Kelembagaan

28

- % perempuan dan % laki-laki yang menjadi enumerator (surveyor) dalam survey awal (baseline survey). - % perempuan dan % laki-laki yang menjabat pekerjaan teknis. - % perempuan dan % laki-laki yang memperoleh pelatihan, studi banding dan/atau pendidikan lanjutan. - % perempuan dan % laki-laki yang menjabat sebagai Kepala Bidang/Sub Bidang. - % perempuan dan & % laki-laki yang menjadi anggota Pokja Sanitasi - Jumlah lembaga/organisasi yang menunjuk perwakilan perempuan dalam Pokja Sanitasi.

8.2 Indikator Kualitatif dan Pengumpulan Data Kualitatif Indikator kualitatif perlu ditetapkan untuk menjelaskan/mengurai pendapat, persepsi dan pengalaman perempuan dan laki-laki tentang subjek tertentu. Datanya dapat dikumpulkan melalui wawancara, diskusi kelompok terfokus dan observasi. Indikator kualitatif dapat dirumuskan sebagai berikut: Indikator untuk Mengukur Akses - Perempuan dan laki-laki sama-sama memperoleh informasi yang lengkap mengenai program pengelolaan air limbah - Perempuan dan laki-laki mengajukan pertanyaan dan mengemukakan pendapat di dalam pertemuan sosialisasi.


Indikator untuk Mengukur Kontrol - Perempuan memberikan pengaruh pada perencanaan dan pelaksanaan program pengelolaan air limbah berbasis institusi. - Perempuan dan laki-laki bekerjasama melakukan kampanye mengenai pentingnya pengelolaan air limbah atas inisiatif sendiri. - Perempuan (istri) dan laki-laki (suami) berunding dan mengambil keputusan dalam penyambungan saluran air limbah. - Perempuan dan laki-laki terlibat dalam pemeliharaan pengelolaan air limbah (misalnya: mengumpulkan retribusi, membersihkan saluran air limbah, mempromosikan kepada masyarakat agar tidak membuang sampah untuk menghindari kemacetan pada saluran air limbah). - Dokumen Perda mengenai Pengelolaan Air Limbah di Kota X mengatur mengenai integrasi gender. - Dokumen ANDAL dan RPL-RKL memuat data terpilah mengenai dampak yang dialami oleh laki-laki, perempuan, anak-anak, penyandang cacat dan manula, serta rencana penanganannya. Indikator untuk Mengukur Manfaat - Manfaat yang dirasakan oleh perempuan dan laki-laki setelah penyambungan saluran air limbah dalam jangka pendek dan panjang. - Beban perempuan berubah (menjadi lebih ringan/lebih berat) dengan adanya pengelolaan air limbah. - Perempuan, laki-laki dan anak-anak mengalami perubahan perilaku bersih dan sehat. - Kelompok berpenghasilan rendah memiliki pandangan yang positif tentang pentingnya pengelolaan air limbah dan perbaikan kondisi sanitasi.

8.3 Alat Bukti Indikator dan Format Pengumpulan Data • Ditjen Cipta Karya perlu mengembangkan alat-alat atau format pengumpulan data yang disesuaikan dengan variabel dalam indikator • Lembaga pengelola air limbah perlu merencanakan dan menetapkan metode pengumpulan, penyimpanan dan pengolahan data • Alat bukti indikator bisa berupa rekaman data seperti laporan pertemuan dengan masyarakat, catatan harian perugas lapangan, daftar hadir pertemuan, notulensi, laporan-laporan teknis dan sosial dari kegiatan, gambar dan film kegiatan, catatan observasi, rekaman wawancara dan transkrip verbatimnya.

8.4 Pelaporan Direktorat Jenderal Cipta Karya perlu: • Mengumpulkan laporan data kuantitatif dan kualitatif dari lembaga pengelola air limbah di kota/kabupaten. • Mengembangkan sistem dan mekanisme pelaporan dengan integrasi gender, yaitu dengan menetapkan: Panduan Pengintegrasian Gender; Dalam Program Pengelolaan Air Limbah Berbasis Kelembagaan

29

• • • • •

Apa saja yang harus dilaporkan? Bagaimana format laporannya? Siapa yang menyusun laporan? Kepada siapa harus melaporkan? Kapan laporan harus dibuat dan bagaimana frekuensi pelaporan?

• Mengidentifikasi cara merespon bila: • Laporan tidak melaporkan tentang upaya integrasi gender dan masalah sosial lainnya; • Laporan mengungkapkan bahwa belum ada upaya yang memadai untuk mengatasi isu gender dan masalah sosial terkait.

8.5 Penghargaan dan Peringatan Direktorat Jenderal Cipta Karya perlu: • Menetapkan sistem peringatan dan penghargaan untuk mengintegrasikan gender dalam program pengelolaan air limbah. • Penghargaan dianugerahkan kepada Walikota/Bupati, lembaga pengelola air limbah atau Pokja Sanitasi yang menunjukkan komitmen pengintegrasian gender. • Surat peringatan diberikan kepada pemerintah Kota/Kabupaten yang belum menggunakan perspektif gender dan kemiskinan dalam program. Matriks penilaian terhadap pemerintah daerah dalam pelaksanaan panduan ini tercantum dalam Lampiran 5. 30


LAMPIRAN LAMPIRAN 1: Surat Komitmen Integrasi Gender Perihal: Pernyataan Komitmen tentang Kesetaraan Gender dalam Program sAIIG Kepada Yth. Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia Di Jakarta

Dengan hormat, Berkaitan dengan ketentuan pengelolaan program sAIIG, maka dengan ini kami Pemerintah Kabupaten/Kota …………………………………, berkomitmen dan bersedia untuk melaksanakan pendekatan kesetaraan gender dalam perencanaan dan pelaksanaan program sAIIG di Kabupaten/Kota kami. Komitmen ini akan kami buktikan melalui Rencana Aksi Gender yang akan kami kirimkan setelah mendapat persetujuan sebagai penerima program sAIIG. Selanjutnya, kami akan mengacu pada pedoman pengelolaan proyek. Demikian kami sampaikan untuk mendapatkan persetujuannya.

Bupati/ Walikota Kabupaten/kota …………………………………………………………………………….

(Nama dan Tanda Tangan)


31

LAMPIRAN 2: Contoh Format Rencana Aksi Gender untuk sAIIG Pemerintah Kota: XXX No

Kegiatan

Periode: Januari-Desember 2013

Langkah-langkah

Indikator

Penanggungjawab

Jadwal dan

Pencapaian yang

Lokasi

Direncanakan 1.

Sosialisasi Tahap

• Mengadakan per-

50 % perempuan

Tim dari Bidang

Bulan

I - Konsultasi

temuan yang dapat

dan 50% laki-laki

Pengembangan Usaha

Maret, Juni,

awal dengan

dihadiri oleh laki-laki

menghadiri sosialisasi

dan Bidang Pelayanan

September di

masyarakat

dan perempuan.

awal

Pelanggan - Dinas PU/

Kelurahan A,

PDAM/PDPAL/ BLUD

B, C

mengenai

• Memberikan

perencanaan

pelatihan kepada

pengelolaan air

kader masyarakat

limbah

(laki-laki dan

PAL

perempuan) untuk membantu sosialisasi. 2

Bidang Teknik - Dinas

Disesuaikan

II – Pemasangan

dengan masyarakat

laki-laki dan

PU/PDAM/PDPAL/

dengan jadwal

Pipa Saluran Air

(laki-laki dan

50% perempuan

BLUD PAL

konstruksi.

Limbah

perempuan)

memperoleh

Sosialisasi Tahap

• Berkonsultasi

mengenai aspek

32

teknis pemasangan pipa • Menampung dan merespon tanggapan

- 50% pelanggan

informasi teknis. - 80% keluhan mengenai masalah teknis direspon - 80% jalan yang

dan keluhan

rusak menjadi

pelanggan (laki-laki

normal kembali.

dan perempuan) mengenai masalah teknis yang berdampak sosial. 3.

Bidang Operasi dan

Setiap bulan

III – Serah terima

pelatihan sederhana

perempuan dan

Pemeliharaan - Dinas

(untuk wilayah

dan pelatihan

mengenai cara

50% pelanggan laki-

PU/PDAM/PDPAL/

dengan

pemeliharaan

memelihara

laki memperoleh

BLUD PAL

jaringan yang

saluran air limbah

saluran air limbah

informasi mengenai

sudah ada)

secara sederhana

kepada pelanggan

cara-cara

dan setiap

perempuan dan laki-

memelihara saluran

konstruksi

laki

air limbah.

baru selesai

Sosialisasi Tahap

• Memberikan

50% pelanggan

dilaksanakan


4.

Penyusunan

• Mengadakan

- 30 % perempuan

Ketua Pokja Sanitasi

Pertemuan

Kota

inisiasi pada

Peraturan Daerah

pertemuan

dan 70 % laki-laki

(Perda)

koordinasi antara

terlibat di dalam

bulan Maret

DPRD dan Pokja

penyusunan draft

2013 di kantor

Sanitasi

Perda

DPRD

• Mengadakan konsultasi publik • Menggunakan panduan integrasi

- Dokumen Perda yang final memuat upaya integrasi gender.

gender sebagai acuan menyusun draft Perda. • Mengadakan finalisasi dan uji coba. 5.

Pemasangan sambungan

Tim dari Bidang

Sepanjang

form pendaftaran

memutuskan

Pengembangan Usaha

waktu program

penyambungan

menyambung ke

dan Bidang Pelayanan

jaringan air limbah.

Pelanggan - Dinas PU/

• Membagikan

• Menghimbau agar suami-

- 360 KK

- Jumlah perempuan

istri mengambil

dan laki-laki yang

keputusan secara

memperoleh

bersama.

sambungan air

• Membolehkan perempuan

limbah. disabilitas yang

form pendaftaran.

memperoleh

informasi tambahan jika salah satu

PAL

- Jumlah penyandang

menandatangani • Menyampaikan

PDAM/PDPAL/ BLUD

sambungan air limbah. - % rumah tangga

suami/istri tidak

berpenghasilan

menyetujui

rendah yang

pemasangan

memperoleh

sambungan air

sambungan saluran

limbah.

air limbah. - % perempuan kepala keluarga dari rumah tangga berpenghasilan rendah yang memperoleh sambungan saluran air limbah. - % perempuan yang memutuskan menyambung ke jaringan air limbah.


33

6.

....

....

....

7.

....

....

....

8.

....

....

....

9.

....

....

... .

Kota/Kabupaten ………………………………………………………….

(Nama and Tandatangan Walikota/Bupati)

34


LAMPIRAN 3: Format Pemantauan Konsultasi Masyarakat dan Sosialisasi

No

Konsultasi Publik

Tempat

Waktu

Kelompok Sasaran

• Judul kegiatan

Daftar hadir:

• Tujuan rapat

• Jumlah perempuan …

• Topik pembahasan

• Jumlah laki-laki …… • Nama kelompok/ organisasi………

1.

Contoh

Contoh

Contoh

Contoh

Rapat Sosialisasi Program

Kec……………

17 September 2012

Total Kehadiran: 30 org

sAIIG

Kelurahan……….

pk 16.00 WIB

• Perempuan = 15 orang

Tujuan…

RW/RT…………….

• Laki-laki = 15 orang • PKK RT…..

Topik…. 2.

Rapat Koordinasi

Kec………………….

26 September 2012

Total Kehadiran: 25 org

Pelaksanaan Program

Kelurahan………. RW/RT

pk 09.00 WIB

• Perempuan = 13 orang

Tujuan…

• Laki-laki = 12 orang

Topik…

PKK RT…..

3.

35


LAMPIRAN 4: Pertanyaan Survei Data Awal (Baseline Survey)

Informasi yang terkumpul harus terpilah menurut jenis kelamin. Informasi tersebut dapat diperoleh melalui pertanyaan berikut:

Informasi rumah tangga

• • •

Siapakah kepala rumah tangga? Laki-laki atau perempuan? Berapa jumlah anggota rumah tangga (dewasa, anak, manula, penyandang disabilitas?) Berapakah pendapatan rumah tangga per bulan? Berapakah pengeluaran rumah tangga per bulan?

Kondisi sanitasi saat survei dilaksanakan

• •

• • •

Apakah rumah memiliki jamban/ toilet? Jika tidak memiliki jamban/ toilet, mengapa? dimana melakukan BAB? Dimana mencuci baju dan mencuci piring? Bagaimana keamanan jalan menuju ke jamban/ toilet dan tempat mencuci? Berapa lama waktu yang dibutuhkan menuju jamban/ toilet dan tempat mencuci? Jika memiliki jamban / toilet, siapa yang menggunakannya? Siapa yang bertanggung jawab memelihara dan membersihkannya? Bagaimana dan ke mana menyalurkan air limbah? Mengapa demikian? Siapa yang bertanggungjawab membuang air limbah?

36

Pengetahuan dan pengambil keputusan dalam penyambungan air limbah

• •

Apakah anda pernah mendengar tentang program penyambungan saluran air limbah? Jika iya, siapakah dari rumah tangga yang diundang mengikuti pertemuan untuk memperoleh informasi? Siapa yang mengambil keputusan untuk menentukan fasilitas sanitasi di rumah?

Permintaan penyambungan saluran air limbah

•

• •

Menurut anda, apa saja permasalahan tentang air limbah di lingkungan sekitar rumah? Apa dampaknya bagi kesehatan keluarga? Apakah anda khawatir mengenai permasalahan tersebut? Siapa yang paling menanggung masalah tersebut? Jika menyambung ke pengelolaan air limbah, apakah masalah tersebut dapat diatasi? Bila tidak, mengapa? Seberapa penting penyambungan ke saluran air limbah untuk rumah tangga anda? Skala 1-4: Sangat penting, Penting, Kurang penting, Tidak penting. Menurut anda, apa saja keuntungan bagi rumah tangga bila menyambung ke pengelolaan air limbah?


Perspektif tentang biaya dan keuntungan bila menyambung ke pengolahan air limbah

• • • • • •

Berapa rupiah pengeluaran untuk pembuangan air limbah sekarang? Per hari? Per bulan? Siapa yang diminta persetujuannya untuk membayar pengeluarannya? Apakah rumah tangga mampu menanggung tarif yang sudah ditetapkan Badan pengelola air limbah? Mengapa? Berapa rupiah rumah tangga mampu membayar sambungan awal saluran air limbah? Berapa rupiah rumah tangga mampu membayar iuran bulanannya? Siapa yang akan membayar (mengeluarkan uang) untuk pengeluaran tersebut? Berapa perubahan biaya (dihemat/ ditambah) bila menyambung ke jaringan pengelola air limbah dibandingkan bila tidak menyambung? (Asumsi: dalam sosialisasi program pengelolaan air limbah, Badan Pengelola Air Limbah telah mengumumkan perkiraan biaya yang akan dikenakan kepada masyarakat).

37


LAMPIRAN 5: Teknik Penghitungan Nilai untuk Sistem Penghargaan dan Peringatan. Teknik penghitungan nilai ini dapat dibuat sesuai dengan kebutuhan dan situasi. Matriks Perhitungan Nilai 1. Sosialisasi dan Sasaran Pilihan

Skor

Tidak ada sosialisasi.

0

Sosialisasi kepada laki-laki saja.

1

Sosialisasi kepada < 30% perempuan.

2

Sosialisasi kepada 30% - 40% perempuan.

3

Sosialisasi kepada > 40% perempuan.

4

Catatan: Format yang sama dapat digunakan untuk Sosialiasi Tahap I, II, III.

2. Pelaksanaan Sosialisasi and Konsultasi dengan Masyarakat Pilihan

38

Skor

Tidak ada sosialisasi.

0

Semua sosialisasi dilaksanakan pada malam hari.

1

Badan pengelola air limbah berkonsultasi dengan perempuan mengenai jadwal dan lokasi sosialisasi yang cocok.

2

Jadwal dan lokasi sosialisasi dipilih sesuai dengan kebutuhan perempuan dan laki-laki.

3

Perempuan dan laki-laki sama-sama dipilih sebagai kader masyarakat dalam mempromosikan program pengelolaan air limbah.

4

Catatan: Format yang sama dapat digunakan untuk Sosialiasi Tahap I, II, III.


3. Kebijakan Daerah Mengenai Sanitasi Pilihan

Skor

Tidak ada kebijakan daerah mengenai sanitasi.

0

Ada kebijakan daerah tetapi penyusunannya tidak melibatkan masyarakat.

1

Perempuan dan laki-laki terlibat dalam konsultasi publik untuk penyusunan kebijakan daerah.

2

Kebijakan daerah memasukkan peraturan umum mengenai keterlibatan perempuan dan laki-laki dalam pembangunan sanitasi.

3

Kebijakan daerah memasukkan peraturan spesifik dan teknis mengenai keterlibatan perempuan dan laki-laki dalam pembangunan sanitasi.

4

4. Pemantauan Lapangan oleh Petugas Pilihan

Skor

Tidak ada kunjungan reguler ke lokasi pelayanan.

0

Kunjungan lapangan dilakukan kurang dari sekali dalam 6 (enam) bulan.

1

Kunjungan lapangan dilakukan lebih dari sekali dalam 6 (enam) bulan dan petugas dari Badan Pengelola Air Limbah berdiskusi dengan pelanggan laki-laki saja.

2

Kunjungan lapangan dilakukan oleh petugas lakilaki sebanyak lebih dari sekali dalam 6 (enam) bulan dan petugas tersebut berdiskusi dengan pelanggan perempuan dan laki-laki.

3

Kunjungan lapangan dilakukan oleh petugas perempuan dan laki-laki sebanyak lebih dari sekali dalam 6 (enam) bulan dan petugas tersebut berdiskusi dengan pelanggan perempuan dan laki-laki.

4


39

5. Pengaduan Pelanggan Pilihan

Skor

Tidak ada sistem pengaduan formal.

0

Ada sistem pengaduan dengan pencatatan keluhan yang memilah antara keluhan dari perempuan dan lakilaki, serta rekaman respon atas pengaduan.

1

Sistem pengaduan yang ditetapkan oleh badan pengelola air limbah cocok bagi pelanggan perempuan dan laki-laki. Mereka juga mengetahui tentang bagaimana cara melakukan pengaduan.

2

Perempuan menyampaikan kepuasannya atas kemudahan dalam mengajukan pengaduan/keluhan kepada badan pengelola air limbah.

3

Perempuan menyampaikan kepuasannya atas kecepatan respon dari badan pengelola air limbah terhadap pengaduan/keluhan yang diajukannya.

4

6. Dukungan untuk Rumah tangga Berpenghasilan Rendah

40

Pilihan

Skor

Tidak ada pertimbangan yang memungkinkan rumah tangga berpenghasilan rendah untuk memperoleh sambungan air limbah.

0

Lembaga pengelola air limbah berkonsultasi dengan rumah tangga berpenghasilan rendah mengenai kapasitas membayar.

1

Ada sistem yang membantu rumah tangga berpenghasilan rendah dalam memperoleh sambungan air limbah.

2

Ada sistem yang membantu rumah tangga berpenghasilan rendah memperoleh sambungan air limbah dan tetap dapat melakukan pembayaran bulanan.

3

Ada PERDA yang mengatur mengenai dukungan pelayanan kepada rumah tangga berpenghasilan rendah dan aturan tersebut dilaksanakan.

4


7. Pengumpulan Retribusi Pilihan

Skor

Pelanggan harus membayar melalui kantor lembaga pengelola air limbah (Dinas PU/PDAM/PDPAL/BLUD PAL).

0

Lembaga pengelola air limbah berkonsultasi dengan pelanggan laki-laki mengenai lokasi pembayaran yang diinginkan.

1

Lembaga pengelola air limbah berkonsultasi dengan pelanggan perempuan mengenai lokasi pembayaran yang diinginkan.

2

Lembaga pengelola air limbah berkonsultasi dengan pelanggan perempuan dan laki-laki mengenai lokasi pembayaran yang diinginkan dan sistem pembayaran yang paling cocok.

3

Ada sistem pengumpulan retribusi yang memungkinkan perempuan dan laki-laki melakukan pembayaran secara lokal atau di manapun yang cocok bagi mereka.

4

8. Pemanfaatan Air Hasil Olahan Pilihan

41 Skor

Pelanggan harus membayar melalui kantor lembaga 0 pengelola air limbah (Dinas PU/PDAM/PDPAL/BLUD PAL). Lembaga pengelola air limbah berkonsultasi dengan 1 pelanggan laki-laki mengenai lokasi pembayaran yang diinginkan. Lembaga pengelola air limbah berkonsultasi dengan 2 pelanggan perempuan mengenai lokasi pembayaran yang diinginkan. Lembaga pengelola air limbah berkonsultasi dengan 3 pelanggan perempuan dan laki-laki mengenai lokasi pembayaran yang diinginkan dan sistem pembayaran yang paling cocok. Ada sistem pengumpulan retribusi yang memungkinkan 4 perempuan dan laki-laki melakukan pembayaran secara lokal atau di manapun yang cocok bagi mereka.


9. Sumberdaya Manusia dalam Lembaga Pengelolaan Air Limbah Pilihan

Skor

Tidak ada pertimbangan kesetaraan gender di dalam perekrutan, peningkatan kapasitas dan promosi.

0

Perempuan dan laki-laki memperoleh kesempatan setara untuk berpartisipasi dalam program peningkatan kapasitas.

1

Perempuan dan laki-laki memperoleh kesempatan setara untuk menjabat posisi apapun, termasuk di bidang teknik.

2

Perempuan direkrut untuk menjabat pekerjaan teknik sesuai kriteria yang dibutuhkan, selama dua tahun terakhir.

3

Perempuan menjabat posisi senior di lembaga pengelola air limbah.

4

10. Koordinasi Antar Lembaga: POKJA Sanitasi Pilihan 42

Skor

Tidak ada Pokja Sanitasi di Kota/Kabupaten.

0

POKJA beroperasi dan menjalankan pertemuan reguler.

1

Kelompok perempuan (misalnya: PKK, LSM, dan lainlain) menjadi anggota POKJA Sanitasi.

2

Badan Pemberdayaan Perempuan aktif dalam Pokja Sanitasi.

3

POKJA berdiskusi mengenai isu gender dan sosial lainnya pada pertemuan-pertemuan dalam setahun terakhir.

4


11. Pengumpulan dan Pelaporan Data Terpilah Gender dan Kelompok Rentan Pilihan

Skor

Tidak ada data yang dikumpulkan mengenai penerima manfaat.

0

Pengumpulan data mengenai penerima manfaat dilakukan berdasarkan Kepala Keluarga (KK) saja.

1

Ada pengumpulan data terpilah menurut jenis kelamin dan analisisnya.

2

Ada pengumpulan data terpilah menurut jenis kelamin dan data mengenai kelompok rentan (rumah tangga berpenghasilan rendah, penyandang disabilitas, manula, anak-anak dan lain-lain), serta analisisnya.

3

Ada pelaporan mengenai data dan analisis terpilah menurut jenis kelamin dan mengenai kelompok rentan yang diajukan ke Ditjen Cipta Karya.

4

Penilaian dan Pembandingan Pengukuran nilai berikut ini dapat membantu Ditjen Cipta Karya dalam memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah yang paling menonjol dalam upaya integrasi gender, dan sebaliknya memberikan peringatan dan bimbingan kepada pemerintah daerah yang upayanya masih lemah. Cara menggunakan matriks pengukuran nilai di atas adalah dengan menjumlahkan semua skor untuk setiap pemerintah daerah dan kemudian bandingkan pencapaiannya. Pembandingan antara pemerintah daerah juga dapat dilakukan untuk salah satu upaya yang dipilih, misalnya sosialisasi. Pencapaian pemerintah lokal dapat diakui dalam tiga tingkatan prestasi: Pemula, Madya and Utama. Berdasarkan 11 matriks yang ada, maka bentangan nilai untuk setiap kategori prestasi adalah sebagai berikut.

Kategori

Bentangan Nilai

Pemula

11 - 22

Madya

23 - 33

Utama

34 - 44


43

44


inside back cover

Indonesia Infrastructure Initiative Ratu Plaza Office Tower 20th Floor Jl. Jenderal Sudirman No.9 Jakarta 10270 Tel: +62-21 72780538 Fax: +62-21 72780539 www.indii.co.id

Panduan Pengintegrasian Gender; Dalam Program Pengelolaan Air Limbah Berbasis Kelembagaan

Recommend Documents