STANDAR MINIMAL PENGINTEGRASIAN GENDER

STANDAR MINIMAL PENGINTEGRASIAN GENDER DALAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI SUMATERA BARAT

Diadaptasi dari Buku Panduan Gender IASC Kelompok Kerja Gender Sumatera Barat (KKG-SB)

Didukung oleh Oxfam Indonesia dan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Maret 2010



Didukung oleh Oxfam Indonesia dan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Maret, 2010

1

2



Didukung oleh Oxfam Indonesia dan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Maret, 2010

3

4

KATA PENGANTAR Salah satu asumsi yang membuat pertimbangan keadilan gender luput dalam kerja penanganan bencana, adalah wacana bahwa bencana bersifat ‘netral’ secara gender. Anggapan bahwa tidak ada perbedaan dampak bencana bagi laki-laki dan perempuan dan absennya analisa terhadap kelompok rentan, kenyataannya kerap mengabaikan bahwa baik perempuan maupun lakilaki memiliki pengalaman dan menghadapi dampak bencana yang berbeda. Hal ini juga berpotensi membuat respon bencana mengabaikan kebutuhan spesifik masing-masing kelompok, dimana mereka memiliki masalah dan prioritas kebutuhan yang berbeda-beda. Demikian pula halnya dengan kebutuhan khusus seperti ibu hamil, anak-anak, kelompok penyandang cacat, dan manula. Dalam konteks penanganan bencana Sumatera Barat, pertimbangan gender memang cukup mendapat perhatian dan dianggap penting untuk diintegrasikan ke dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Namun, dalam pelaksanaannya, masih terdapat inkonsistensi disana-sini. Misalnya data terpilah berdasarkan jenis kelamin tidak selalu tersedia, analisa gender tidak selalu diterapkan dalam asesmen/ penilaian kebutuhan untuk respon bencana, desain bantuan yang tidak selalu menjawab kebutuhan spesifik masing-masing kelompok masyarakat, proses pendistribusian bantuan yang tidak melibatkan / memperhatikan kondisi spesifik perempuan, anak-anak dan kelompok rentan, desain hunian sementara yang belum memenuhi standar kelayakan dan berpotensi meningkatkan kekerasan terhadap perempuan, belum tertanganinya kasuskasus kekerasan berbasis gender di lokasi-lokasi pengungsian dan hunian sementara, dan sebagainya. Kelompok Kerja Gender Sumatera Barat (KKG-SB) adalah jejaring kerja gender yang terdiri dari badan-badan pemerintah daerah (SKPD propinsi terkait) dan lebih dari 15 organisasi seperti LSM/NGO, pusat studi perempuan, dan organisasi massa yang mempunyai kepedulian pada isu gender. Fokus tugas dari kelompok kerja gender ini adalah secara khusus mendorong semua aktor agar mempertimbangkan dan secara aktif mengintegrasikan gender ke dalam kerja mereka, mendorong keterlibatan perempuan dan laki-laki serta kelompok berkebutuhan khusus ke dalam struktur pengelolaan bencana di tingkat lokal, serta melakukan fungsi koordinasi lintas sektor untuk memastikan efektifitas pengintegrasian gender ke dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera Barat .

5

Memang, masih banyak yang harus dilakukan oleh agar isu keadilan gender menjadi arus utama dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi Sumatera Barat. Buku saku ini, adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh KKG-SB sebagai pedoman untuk mengintegrasikan gender bagi semua pihak yang bekerja pada isu rehabilitasi dan rekonstruksi di Sumatera Barat. Proses penyusunannya dilatari oleh inisiatif awal antara Oxfam, GenCap-IASC, KNPP dan GWG, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan konsultatif 2 hari, yakni pada tanggal 23-24 Maret 2010. Pertemuan konsultatif ini dihadiri oleh perwakilan pemerintah maupun LSM yang tergabung dalam 5 sektor (cluster ) yang ada seperti Health, Education, Early Recovery, WASH dan Shelter, untuk menyepakati daftar isian gender yang akan digunakan sebagai standar minimal pengintegrasian gender dalam rehabilitasi dan rekonstruksi Sumatera Barat, untuk kemudian diadopsi oleh TPT-BNPB Sumatera Barat. Panduan analisa gender (gender guideline) langkah demi langkah secara lebih detail per sektor akan didiskusikan kemudian dengan seluruh aktor yang ada, melalui asistensi GenCap –IASC, sesuai dengan kebutuhan masing-masing sektor. Untuk semua pihak yang telah berkontribusi baik tenaga maupun pikiran dalam proses penyusunan standar minimal pengintegrasian gender ini, KKG-SB mengucapkan terima kasih, khususnya kepada Oxfam yang telah memfasilitasi penyelenggaraan lokakarya dan penggandaan buku saku ini. Sumatera Barat, 29 Maret 2010 Kelompok Kerja Gender Sumatera Barat

6

UCAPAN TERIMA KASIH Buku panduan ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak yang bergerak dalam kerja kemanusiaan untuk membangun kembali Sumatera Barat. Daftar isian gender yang menjadi draft awal buku ini, telah mendapat masukan teknis dari 5 sektor (cluster) yang ada, antara lain dari Early Recovery, Health, Shelter, Education, dan WASH. Namun demikian, secara khusus kami ingin mengucapkan terima kasih kepada lembaga-lembaga berikut ini atas keterlibatan mereka secara aktif untuk memberikan input terhadap draft awal panduan: Oxfam World Vision Indonesia (WVI) JEN PLAN International Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) World Health Organization (WHO) United Nation Development Programme (UNDP) Relief International Tim Pendukung Teknis BNPB Sumbar Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Sumbar Dinas Koperasi Prop. Sumbar Dinas Kesehatan Sumbar Dinas Sosial Sumbar Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Sumbar Dinas Pendidikan Sumbar Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumbar LBH Padang LPKTPA KPMM Palang Merah Indonesia Sumbar PKBI Sumbar Nurani Perempuan WCC Perkumpulan Padusi Koalisi Perempuan Indonesia Sekwil Sumbar Jemari Sakato Yayasan Tanggul Bencana Indonesia Mitra Peduli

7

PAHAM Pelangi Andalas Group WALHI IDEP Foundation-Sumbar Dan beberapa individu yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.

8

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ...................................................................................... Daftar Isi ................................................................................................ Pendahuluan • Latar Belakang ................................................................................ • Kerangka kerja (Framework) ......................................................... • Tujuan Pembuatan Buku Saku ...................................................... • Untuk Siapa Buku Saku Ini?........................................................... • Kapan Buku Saku Ini Dapat Digunakan?.......................................

11 12 13 15 15

Standar Pengintegrasian Gender dalam Koordinasi dan Manajemen Posko Kedaruratan............................................................

16

Standar Pengintegrasian Gender dalam Pendidikan Pada Masa Darurat dan Rehab Rekon ..................................................

21

Standar Pengintegrasian Gender dalam Kesehatan Pada Masa Darurat dan Rehab Rekon ................................

25

Standar Pengintegrasian Gender dalam Pemulihan Mata Pencaharian Pada Masa Darurat dan Rehab Rekon ...................

30

Standar Pengintegrasian Gender dalam Pendistribusian Barang Non Pangan Pada Masa Darurat ..............................................

34

Standar Pengintegrasian Gender dalam Pembangunan Kembali Perumahan Pada Masa Rehab Rekon ....................................

37

Standar Pengintegrasian Gender dalam Air, Sanitasi, dan Kebersihan Pada Masa Darurat dan Rehab Rekon .......................

40

9

5 9

10

PENDAHULUAN Latar Belakang Munculnya buku saku ini dilatari oleh kebutuhan akan alat panduan dan cara untuk mengukur bagaimana proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Sumatera Barat mengintegrasikan perspektif keadilan dan kesetaraan gender (KKG). Seberapa jauh kerja rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan oleh masing-masing aktor telah berkontribusi atas terciptanya KKG, apa yang harus dipenuhi agar ‘sah’ untuk dapat mengatakan bahwa proses rehabilitasi dan rekonstruksi Sumatera Barat telah berkontribusi pada penciptaan keadilan bagi laki-laki, perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan, dan bagaimana cara mengukur capaiannya. Pertanyaan-pertanyaan ini lalu mendorong munculnya kebutuhan lebih lanjut dan konsensus untuk menerapkan standar minimum dan indikator untuk mengukur kesuksesan pencapaian keadilan gender. Untuk alasan itulah buku saku ini hadir, berfungsi sebagai standar acuan minimal pengintegrasian gender di dalam aktivitas dan program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang dilakukan di Sumatera Barat. Mengacu pada prinsip bahwa keadilan gender bersifat mutlak dan tidak dapat ditawar-tawar (non negotiable), maka seluruh aktor dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi Sumatera Barat diharapkan dapat mengambil setiap langkah yang diperlukan guna memastikan bahwa gender akan selalu menjadi pertimbangan dalam setiap aktivitas dan tahapan program (mulai dari perencanaan, implementasi, penganggaran hingga evaluasi program). Hal ini juga berarti bahwa seluruh organisasi yang terlibat dalam kerja rehabilitasi dan rekonstruksi Sumatera Barat akan mendorong penguatan kapasitas dan memastikan pemahaman mereka atas isu keadilan gender. Standar Minimal, artinya bahwa aspek-aspek yang tercantum dalam daftar periksa masing-masing sektor berikut ini merupakan acuan minimum dasar yang harus dipenuhi dalam kegiatan program rehabilitasi dan rekonstruksi Sumatera Barat. Sukses tidaknya pelaksanaan standar minimal ini, bergantung pada kebijakan masing-masing aktor (organisasi dan pelaksana) rehabilitasi rekonstruksi Sumatera Barat, lewat penerimaan dan pemberlakuan buku saku ini -baik sebagian atau seluruhnya- sebagai bagian dari ‘aturan main’ di dalam pelaksanaan proses rehabilitasi dan rekonstruksi Sumatera Barat.

11

Buku saku ini, dengan demikian adalah dokumen payung yang akan menjadi panduan untuk pengintegrasian gender dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi Sumatera Barat. Keadilan dan kesetaraan gender dalam bencana berarti memastikan bahwa perlindungan dan bantuan yang diberikan pada saat situasi darurat direncanakan dan diimplementasikan dengan cara yang memberikan manfaat setara bagi laki-laki, anak laki-laki, anak perempuan, dan perempuan, melalui analisis kebutuhan dan kapasitas mereka (IASC). Kerangka Hukum :  Pasal 4 dan pasal 11 butir 2 UU Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang ratifikasi CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) yang mengamanatkan dilakukannya tindakan afirmatif (affirmative action) untuk mencegah diskriminasi terhadap perempuan.  Pasal 48 dan 55 UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengenai perlindungan terhadap kelompok rentan melalui pemberian prioritas dalam penanggulangan bencana. Dalam UU ini kelompok rentan meliputi ibu hamil atau menyusui, bayi, anak-anak, penyandang catat dan lansia. Kerangka Kerja (Framework) Secara khusus, daftar periksa (checklist) gender yang digunakan dalam buku ini mengacu pada buku panduan gender IASC : “Perempuan, anak Perempuan, Laki-laki dan Anak laki-laki: Kebutuhan Berbeda – Kesempatan Sama” dan “Panduan Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender Masa Darurat Kemanusiaan”. Alasan untuk menggunakan kedua buku itu sebagai referensi utama, adalah bahwa buku tersebut cukup komprehensif untuk mengulas pengintegrasian gender dalam pengelolaan bencana, dan telah diadopsi secara luas oleh berbagai organisasi di tingkat internasional. Meski demikian, untuk mengadopsi kebutuhan dan penyesuaian pada konteks lokal Sumatera Barat, beberapa aspek dalam daftar periksa ini telah diubahsesuaikan melalui sebuah pertemuan konsultatif dengan masingmasing sektor (cluster) yang ada, pada akhir Maret 2010.

12

Beberapa penyesuaian itu, misalnya pada sektor pendidikan dimana perubahan kurikulum diletakkan sebagai program jangka panjang, namun tidak dimasukkan sebagai prioritas dalam kegiatan kedaruratan dan rehabilitasi-rekonstruksi di Sumatera Barat (selain isu kewenangan pemerintah pusat vs daerah terkait perubahan kebijakan pendidikan nasional). Demikian pula pada isu hunian sementara (temporary shelter), masukan dari diskusi sektor, adalah meletakkan konteksnya pada rehabilitasi dan rekonstruksi Sumatera Barat, yang artinya membangun kembali perumahan permanen untuk masyarakat yang terdampak bencana melalui konsep rumah tumbuh. Maka beberapa aspek yang terkait konsep hunian sementara perlu disesuaikan pula. Namun demikian, buku saku ini masih terbuka untuk perubahan, jika kelak ada aspek yang dirasa perlu untuk ditambahkan. Adapun kerangka kerja (framework) dari buku ini, masih mengacu pada IASC, menggunakan kerangka “ADAPT-AKTK” sebagai berikut:     

Analisa perbedaan gender Desain layanan menjawab kebutuhan semua kelompok Akses setara untuk perempuan & laki-laki (dewasa maupun anak) Partisipasi setara Training/latih perempuan & laki-laki secara setara Dan,

   

Atasi Kekerasan berbasis gender (KBG) di tiap sektor program Koleksi, analisa & laporkan data terpilah kelamin & usia Targetkan tindakan berdasar analisa gender Koordinasikan aksi dengan semua pemangku kepentingan

Kerangka inilah yang selalu digunakan dalam penyusunan standar minimal gender di tiap sektor. Oleh karena itu, buku panduan gender IASC tetap harus menjadi bahan bacaan utama untuk disandingkan dengan buku saku ini. Selain itu standar pelayanan minimum penanganan korban/penyintas kekerasan berbasis gender yang saat ini sedang dibuat oleh KNPP dan PA hendaknya dipakai menjadi acuan untuk penanganan di Indonesia. Tujuan Pembuatan Buku Saku Ini Secara umum, pembuatan buku saku ini bertujuan untuk memberikan kerangka justifikasi bagi penyelenggaraan kegiatan dan program rehabilitasi rekonstruksi Sumatera Barat yang responsif gender.

13

Adapun secara khusus, buku ini bertujuan: 1. Menyediakan daftar periksa (checklist) untuk memonitor bagaimana gender terintegrasi dalam kerja-kerja rehabilitasi dan rekonstruksi Sumatera Barat (untuk memastikan pengalaman, aspirasi dan kebutuhan perempuan, anak perempuan, anak laki-laki, laki-laki dan kelompok rentan terjawab dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi yang ada) 2. Daftar periksa itu sekaligus menjadi Standar Minimal, yang akan menjadi kerangka acuan minimal pengintegrasian gender dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi Sumatera Barat pasca bencana. Mengapa Buku Saku ini dibuat? Bencana gempa bumi di Sumatera Barat berdampak signifikan terhadap kehidupan laki-laki dan perempuan. Gempa telah mengakibatkan kerusakan pada lebih dari 200.000 hunian, serta pada fasilitas kesehatan, pendidikan, pertanian dan mata pencaharian. Menyebabkan kematian pada 1.195 orang dan 1.179 lainnya terluka. Secara khusus dampak antara lain:  Data terpilah jenis kelamin untuk kematian di kota Padang, Padang Pariaman dan Pariaman menunjukkan bahwa korban jiwa perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Sebagai contoh: korban jiwa di Padang Pariaman 145 perempuan dibandingkan 115 laki-laki, di kota Padang 164 perempuan meninggal dibandingkan 108 laki-laki.  Ketersediaan data terpilah jenis kelamin dan usia sangat terbatas, jika ada, tidak selalu dianalisis untuk menjadi bahan bagi perencanaan program.  Rendahnya partisipasi anggota komunitas, khususnya perempuan dalam pengambilan keputusan dalam tanggap darurat mulai dari tingkat jorong sampai ke atas. Serta rendahnya akses laki-laki dan perempuan pada informasi tentang bantuan.  Rendahnya akses perempuan khususnya kepala keluarga perempuan dan lansia pada distribusi bantuan pada masa tanggap darurat, jenis bantuan (makanan dan non-makanan) seringkali tidak memenuhi kebutuhan kelompok khusus seperti balita dan ibu hamil.  Meningkatnya beban domestik perempuan untuk menyediakan kebutuhan dasar makanan dan air untuk rumah tangga.  Indikasi terjadinya kekerasan berbasis gender dan rendahnya ‘privacy’ laki-laki, perempuan, anak perempuan dan difabel di dalam pengungsian.  Kebutuhan khusus laki-laki akan bantuan psikososial.  Hancurnya mata pencaharian perempuan dan laki-laki khususnya di bidang pertanian dan usaha kecil.

14

Untuk Siapa Buku Saku Ini? Buku ini dirancang secara khusus sebagai acuan kerja untuk seluruh aktor-aktor yang terlibat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Sumatera Barat, yang masing-masing bertanggung jawab untuk mengintegrasikan gender dalam kerja pengelolaan bencana. Kapan Buku Saku Ini Dapat Digunakan? Standar Minimal Pengintegrasian Gender ini dapat digunakan oleh semua aktor yang terlibat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi untuk fase/ tahapan dan kegiatan-kegiatan berikut ini: (1) Asesmen sektoral baseline survey pada masa kedaruratan, rehabilitasi dan rekonstruksi, serta mitigasi bencana, (2) Pedoman internal untuk perencanaan, implementasi dan monitoring-evaluasi proyek terkait penanganan bencana, (3) Pedoman internal & bahan training untuk seluruh aktor yang bekerja untuk penanganan bencana.

15

STANDAR MINIMAL PENGINTEGRASIAN GENDER DALAM KOORDINASI & MANAJEMEN BARAK DARURAT Analisa Perbedaan Gender 1. Para pengelola dan pelaksana kegiatan penyelenggaraan barak darurat pengungsian (camp) harus memiliki informasi setidaknya tentang: • Komposisi rumah tangga berdasarkan jenis kelamin dan usia • Pembagian kerja, pengambilan keputusan dan penguasaan atas sumber daya di pos pengungsian yang didasarkan pada analisa gender (siapa mengerjakan apa, siapa berbicara dan menentukan apa, siapa memiliki dan menggunakan sumber daya apa) • Struktur organisasi sosial dan praktek budaya, termasuk kemungkinan hambatan bagi perempuan, anak perempuan, anak laki-laki dan laki-laki dalam berpartisipasi dan membuat keputusan terkait pengelolaan posko. • Tata pemerintahan masyarakat dan kemungkinan pengaruhnya yang berbeda-beda bagi perempuan, anak perempuan, anak laki-laki dan laki-laki; Kebutuhan khusus balita, perempuan dan laki-laki difabel dan lansia serta perempuan hamil dan menyusui. • Data mengenai keahlian, kapasitas dan kebutuhan perempuan, anak perempuan, anak laki-laki dan laki-laki di posko. 2. Para pengelola dan pelaksana kegiatan penyelenggaraan barak darurat pengungsian (camp) wajib memasukkan analisa gender dalam perencanaan kegiatannya dan laporan situasi secara rutin. Desain / Rancangan Layanan untuk Semua 1. Para pengelola / pelaksana program harus melibatkan perempuan, anak perempuan, anak laki-laki dan laki-laki dalam perencanaanbarak.

16

2. Para pengelola / pelaksana program harus memastikan bahwa desain barak (camp) pengungsian memiliki ruang yang memadai untuk hidup bermartabat, dengan pertimbangan luas lantai mengacu pada standar SPHERE, idealnya 45 meter persegi per orang termasuk ruangan dapur dan kebun, atau minimum 30 meter per segi per orang tanpa dapur dan kebun, dan aspek berikut ini: • Ada ruang tertutup yang memberi keleluasaan pribadi (privasi) dan atau sekat antar ruangan • Kenyamanan suhu yang memadai dengan ventilasi untuk sirkulasi udara • Memberi perlindungan dari elemen/gangguan alam • Memastikan bahwa penghuni, terutama perempuan atau kelompok dengan kebutuhan spesifik (misalnya ibu hamil, anak-anak, manula, dan orang cacat) tidak dirugikan oleh desain yang buruk, • Keamanan fisik menjadi pertimbangan utama saat perencanaan dan konstruksi posko/camp pengungsian 3. Para pengelola / pelaksana program harus berkonsultasi dengan perempuan, anak perempuan, anak laki-laki dan lakilaki dalam pembuatan kebijakan barak 4. Para pengelola / pelaksana program harus memfasilitasi ruang bagi perwakilan perempuan dan laki-laki untuk berbicara dan berbagi pandangan dan pendapat mereka dengan pengurus/ pengelola barak yang terpilih ketika bernegosiasi mengenai lokasi barak baru dengan semua pihak yang terkait. Akses untuk Semua 1. Para pengelola / pelaksana program harus memberikan informasi dan peningkatan kesadaran tentang manajemen barak dan keamanan/perlindungan secara sama untuk perempuan, anak perempuan, anak laki-laki dan laki-laki. 2. Para pengelola / pelaksana program harus menyebarluaskan informasi tentang penutupan barak melalui sarana yang paling sesuai agar bisa menjangkau semua kelompok dalam masyarakat.

17

3. Para pengelola / pelaksana program harus memastikan bahwa terdapat akses (kesempatan) yang sama terhadap layanan dan bantuan bagi perempuan, anak perempuan, anak laki-laki dan laki-laki. 4. Para pengelola / pelaksana program harus mengatasi/ menangani dengan cepat setiap hambatan bagi terciptanya akses yang setara antara perempuan, anak perempuan, lakilaki dan anak laki-laki serta mereka yang berkebutuhan khusus (penyandang cacat, manula, ibu hamil, balita). Partisipasi untuk Semua 1. Para pengelola / pelaksana program harus menjamin keterlibatan perempuan dan kelompok-kelompok dengan kebutuhan khusus (misalnya orang cacat) dalam struktur pengelolaanbarak, sekurang-kurangnya 50% dari komposisi total pengurus. 2. Para pengelola / pelaksana program harus memastikan semua pihak baik perempuan maupun laki-laki dan kelompok berkebutuhan khusus agar terlibat penuh dalam manajemen fasilitasbarak, dan juga dalam proses pembuatan keputusan untuk penutupanbarak. Training / Pengembangan Kapasitas Secara Setara 1. Para pengelola / pelaksana program harus memastikan bahwa laki-laki dan perempuan dalam jumlah yang sama mendapatkan pelatihan tentang isu-isu manajemenbarak, termasuk didalamnya seluruh kajian partisipatoris yang dilakukan bersama-sama dengan masyarakat yang terkena dampak bencana. 2. Para pengelola / pelaksana program harus memastikan ada dukungan bagi perempuan dan remaja perempuan dan lakilaki untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan mereka dan membantu partisipasi mereka sesuai kebutuhan

18

Aksi Menangani Kekerasan Berbasis Gender 1. Para pengelola / pelaksana program harus memahami bahwa perempuan, dan anak perempuan di barak memiliki faktorfaktor resiko khusus terkait kondisi biologis mereka, sehingga harus ada analisa dan penyelenggaraan fasilitas keamanan barak(misalnya penerangan yang sesuai di tempat-tempat yang sering digunakan perempuan dan anak perempuan, MCK yang terpisah antara perempuan dan laki-laki, dll) Para pengelola / pelaksana program harus memastikan bahwa ada mekanisme pengawasan secara rutin oleh perempuan dan laki-laki baik yang diselenggarakan oleh pengelola barak dan masyarakat, maupun lembaga pemerintah atas situasi keamanan dibarak (misalkan pada fasilitas air dan sanitasi, distribusi bantuan, layanan kesehatan dasar, layanan rujukan konseling dan hukum, dll)Para pengelola / pelaksana program harus memastikan keterlibatan perempuan secara langsung dalam pembuatan keputusan mengenai pengaturan keamanan lokal dibarak. 2. Para pengelola/pelaksana harus memastikan adanya mekanisme pelaporan rahasia untuk tindak kekerasan berbasis gender dan strategi peningkatan kesadaran mengenai isu keamanan dan perlindungan. 3. Para pengelola / pelaksana program harus membuat pemetaan mengenai daerah dengan resiko keamanan tinggi dan menerapkan pengawasan secara rutin (misalnya rute kesekolah, rute mengaji dan ke surau bagi anak perempuan dan anak laki-laki, rute ke kamar mandi/WC umum, dll.). Pemantauan & Evaluasi Berdasar Data Terpilah Jenis Kelamin & Usia 1. Para pengelola / pelaksana program harus secara rutin mengumpulkan, menganalisa dan melaporkan data terpilah jenis kelamin dan usia untuk mengawasi dan memastikan bahwa perempuan dan laki-laki menggunakan fasilitas barak yang diperlukan.

19

2. Para pengelola / pelaksana program harus melakukan analisa atas situasi kesenjangan atau ketidaksetaraan yang terjadi dibarak berdasarkan data terpilah jenis kelamin dan usia, dan mengembangkan serta mengimplementasikan rencana mengatasinya. Aksi Tertarget Berdasar Analisa Gender Para pengelola / pelaksana program harus memastikan bahwa ada pengaturan yang sesuai untuk menangani kelompok dengan kebutuhan khusus, termasuk perempuan, anak perempuan, anak laki-laki dan laki-lakidifabel, kepala rumah tangga tunggal, anak yang terpisah tanpa pendamping, lansia perempuan dan laki-laki. Koordinasi Aksi Dengan Semua Mitra 1. Para pengelola / pelaksana program harus memastikan untuk selalu berkomunikasi / berkoordinasi dengan sektor lain tentang isu gender, termasuk ikut serta dalam pertemuan rutin Pokja Gender. 2. Masing-masing sektor/kluster memiliki rencana aksi gender, mengembangkan dan secara rutin mengukur indikator pelaksanaannya.

20

STANDAR MINIMAL PENGINTEGRASIAN GENDER DALAM PENDIDIKAN PADA MASA DARURAT DAN REHAB REKON Analisa Perbedaan Gender 1. Para pengelola / pelaksana program pendidikan dalam masa kedaruratan dan rehab-rekon harus mengumpulkan data terpilah berdasarkan jenis kelamin, usia, kemampuan fisik, mental dan sosial di semua jenjang dan jenis pendidikan. Dalam hal ini para pengelola/pelaksana program harus melakukan analisa dan secara reguler melaporkannya, mencakup data dan analisa berikut ini, namun tidak terbatas pada: • Rasio pendaftaran anak perempuan dan laki- laki. • Tingkat pendaftaran berdasarkan jenis kelamin dan tiap tingkat kelas. • Tingkat kehadiran sekolah berdasarkan jenis kelamin. • Tingkat putus sekolah berdasarkan jenis kelamin dan kelas. • Keberadaan kebijakan “sekolah aman/ramah anak” , termasuk pencegahan kekerasan berbasis gender dan rencana mitigasi dengan langkah implementasi yang jelas. • Jumlah pelajaran, media belajar dan topik gender dalam kurikulum sekolah. • Pengukuran pencapaian berdasarkan jenis kelamin (misalnya ujian sekolah). 2. Para pengelola / pelaksana program harus memperhatikan isu gender dalam perencanaan kajian, disain alat kajian dan analisa data. 3. Para pengelola / pelaksana program harus memperhatikan jumlah / proporsi perempuan, anak perempuan, anak lakilaki dan laki-laki yang diajak berkonsultasi dalam proses pengkajian, pengawasan dan evaluasi program pendidikan pada masa darurat dan rehab rekon.

21

Desain / Rancangan Layanan Pendidikan untuk Semua 1. Para pengelola / pelaksana program pendidikan harus menjamin tersedianya kesempatan dan pemenuhan kebutuhan untuk pendidikan formal, non formal, informal dan inklusif secara setara anak perempuan, dan anak laki-laki dalam masa darurat dan rehab rekon. 2. Para pengelola / pelaksana program pendidikan harus memperhatikan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan yang aman dan ramah untuk anak laki-laki dan anak perempuan, khususnya yang memiliki kebutuhan khusus dalam masa darurat dan rehab rekon. 3. Para pengelola / pelaksana program harus memperhatikan kebutuhan khusus bagi guru dan anak didik perempuan dan laki-laki seperti psikososial, akses pada sarana dan prasarana untuk difabel, MCK terpisah antara laki-laki dan perempuan. Akses dan Lingkungan Belajar untuk Semua 1. Para pengelola / pelaksana program harus menjamin tersedianya akses bagi perempuan, anak perempuan, laki-laki dan anak laki-laki pada penyelenggaraan layanan dan fasilitas pendidikan selama masa darurat dan rehab-rekon. 2. Para pengelola / pelaksana program pendidikan harus menjamin bahwa perempuan, anak perempuan, laki-laki dan anak laki-laki merasa aman dan tidak terganggu proses belajarnya melalui penyelenggaraan layanan, fasilitas dan lingkungan pendidikan yang ramah dan menjawab kebutuhan semua. 3. Para pengelola / pelaksana program harus memperhatikan rasio guru perempuan dan laki-laki secara berimbang. Partisipasi untuk Semua 1. Para pengelola / pelaksana program harus secara reguler memastikan keterlibatan dan keterwakilan perempuan dan laki-laki dalam komite sekolah

22

2. Para pengelola / pelaksana program harus secara reguler memastikan keterlibatan perwakilan perempuan dan laki-laki dalam perencanaan, pemantauan dan evaluasi pendidikan dalam masa darurat dan rehab rekon. 3. Para pengelola / pelaksana program harus mempertimbangkan persentase anak perempuan dan laki-laki yang terlibat dalam aktivitas partisipasi anak /remaja secara berimbang. 4. Para pengelola / pelaksana program harus mempertimbangkan proporsi perempuan, anak perempuan, laki-laki dan anak lakilaki yang diberi pelatihan gender di lingkungan pendidikan. 5. Para pengelola / pelaksana program harus mempertimbangkan proporsi guru (perempuan/laki-laki) yang diberi pelatihan gender dan pelatihan lainnya. Aksi Menangani Kekerasan Berbasis Gender 1. Mencatat kasus-kasus kekerasan berbasis gender yang terjadi di lingkungan pendidikan dan secara berkala dan melaporkannya. 2. Menyediakan tempat pengaduan dan menjamin kerahasiaan korban kekerasan berbasis gender yang terjadi di lingkungan pendidikan. 3. Menangani kasus kekerasan berbasis gender yang terjadi di lingkungan pendidikan dengan memperhatikan hak-hak korban (mengacu pada buku “Panduan Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender Masa Darurat Kemanusiaan” yang disediakan oleh IASC). 4. Menjamin anak perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual tetap dapat berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan (misalnya tidak mengeluarkan anak yang menjadi korban perkosaan maupun mengalami kehamilan yang tidak diinginkan) 5. Memperbaiki dan atau menyediakan sarana dan prasarana pendidikan agar lebih responsif gender dan mengantisipasi terjadinya kasus-kasus kekerasan berbasis gender akibat desain konstruksi prasarana pendidikan dan fasilitasi MCK/ sanitasi yang kurang layak, serta secara aktif melakukan pemantauan. 23

Pemantauan & Evaluasi Berdasar Data Terpilah Jenis Kelamin & Usia 1. Para pengelola / pelaksana program pendidikan harus mencari dan mengumpulkan data terpilah berdasar jenis kelamin dan usia mengenai cakupan dampak program, melakukan analisa dan melaporkannya secara berkala 2. Para pengelola / pelaksana program harus mengembangkan rencana dan menangani setiap kesenjangan atau ketidaksetaraan yang ada di sektor pendidikan selama masa darurat dan rehab rekon. Kebijakan dan Koordinasi Pendidikan 1. Para pengelola / pelaksana program pendidikan harus berkomunikasi dan mengkoordinasikan isu gender dengan sektor lain, termasuk berpartisipasi secara rutin dalam pokja gender 2. Sektor ini memiliki rencana aksi gender, mengembangkan strategi dan secara rutin mengukur indikator pelaksanaannya.

24

STANDAR MINIMAL PENGINTEGRASIAN GENDER DALAM KESEHATAN PADA MASA DARURAT DAN REHAB REKON

Analisa Perbedaan Gender 1. Pada saat melakukan asesmen/penilaian awal dampak bencana dalam sektor kesehatan, para pengelola / pelaksana program harus memperhatikan rasio berimbang antara pencari data perempuan dan laki-laki. 2. Pada saat melakukan asesmen/penilaian awal dampak bencana dalam sektor kesehatan, para pengelola / pelaksana program harus memperhatikan rasio berimbang antara perempuan, anak perempuan, laki-laki dan anak laki-laki di komunitas terdampak yang berpartisipasi dalam penilaian/asesmen. 3. Para pengelola / pelaksana program harus menerapkan analisa gender dalam kegiatan mereka, dan menyediakan data setidaknya mencakup berikut ini: • Tingkat kematian karena sebab spesifik, terpilah berdasar jenis kelamin dan usia. • Tingkat kefatalan kasus (case fatality rate), dipilah berdasar jenis kelamin dan usia. • Rumah tangga yang dikepalai perempuan, laki-laki, dan anak (perempuan atau laki-laki). Ketersediaan layanan kesehatan, struktur sosial, termasuk posisi dalam pengambilan keputusan, serta kelompok dengan kebutuhan khusus (seperti ibu hamil dan menyusui, balita, lansia, difabel fisik dan mental), terpilah berdasar jenis kelamin dan usia. Desain / Rancangan Layanan untuk Semua 1. Para pengelola / pelaksana program harus menyediakan layanan kesehatan dan staff pelayanan kesehatan dan waktu layanan yang cukup, memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan, anak perempuan, dan laki-laki dan anak laki-laki untuk mengaksesnya.

25

2. Para pengelola / pelaksana program harus memastikan bahwa kebutuhan kesehatan perempuan, anak perempuan, lakilaki serta anak laki-laki diadopsi dalam penyusunan strategi pelayanan serta fasilitas pemberian perawatan kesehatan secara setara 3. Para pengelola / pelaksana program harus memperhatikan persentase fasilitas kesehatan dengan infrastruktur dasar, peralatan, perbekalan, persediaan obat-obatan, ruang dan staf yang berkualifikasi untuk pelayanan kesehatan alat reproduksi, termasuk pengiriman serta pelayanan perawatan kebidanan darurat (sebagaimana diindikasikan dalam Paket Pelayanan Awal Minimal/MISP) 4. Para pengelola / pelaksana program harus memperhatikan persentase dari fasilitas kesehatan, menyediakan perawatan yang menjamin kerahasiaan untuk penyintas/korban kekerasan seksual. Untuk pedoman penanganan kasus kekerasan seksual ini, tim medik hendaknya merujuk pada buku “Panduan Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender Masa Darurat Kemanusiaan” yang disediakan oleh IASC. 5. Para pengelola / pelaksana program harus memperhatikan rasio penyedia layanan kesehatan (provider), terpilah berdasarkan profesi, tingkatan (level keahlian seperti dokter, dokter spesialis, perawat terlatih dan perawat mahir) dan jenis kelamin. Akses untuk Semua 1. Para pengelola / pelaksana program harus memastikan bahwa perempuan, anak perempuan, laki-laki dan anak laki-laki memiliki akses pada hygine kits (termasuk fasilitas pembuangan di tingkat rumah tangga bagi perempuan) dalam proporsi yang berimbang sesuai kebutuhan. 2. Para pengelola / pelaksana program harus menjamin perempuan, anak perempuan, laki-laki dan anak laki-laki memiliki akses pada persediaan air yang aman dalam proporsi yang berimbang (sesuai dengan standar SPHERE, minimal 15 liter/orang/hari).

26

3. Para pengelola / pelaksana program harus menjamin bahwa perempuan, anak perempuan, laki-laki dan anak laki-laki memiliki akses pada bantuan pangan dalam proporsi yang berimbang. 4. Para pengelola/pelaksana program harus menjamin kebutuhan khusus pasangan usia subur pada alat kontrasepsi 5. Para pengelola / pelaksana program harus menjamin perempuan, anak perempuan, laki-laki dan anak laki-laki memiliki akses pada layanan kesehatan yang terjangkau (jarak, biaya, ketersediaan). Partisipasi untuk Semua 1. Para pengelola / pelaksana program harus menjamin perempuan dan laki-laki berpartisipasi dalam perancangan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi tanggap kesehatan kemanusiaan dalam proporsi yang berimbang. 2. Para pengelola / pelaksana program harus memperhatikan rasio seimbang antara staf perempuan dan laki-laki lokal yang direkrut/dipekerjakan dalam sektor kesehatan dalam masa darurat dan rehab rekon. 3. Para pengelola / pelaksana program harus memperhatikan rasio seimbang antara perempuan dan laki-laki lintas negara (internasional) yang direkrut/dipekerjakan dalam sektor kesehatan dalam masa darurat dan rehab-rekon. Training / Pengembangan Kapasitas Secara Setara 1. Para pengelola / pelaksana program kesehatan harus memperhatikan jumlah & proporsi seimbang antara perempuan, laki-laki, keluarga yang dilatih untuk dapat memberikan perawatan kesehatan. 2. Para pengelola / pelaksana program kesehatan harus memperhatikan jumlah & proporsi seimbang antara perempuan dan laki-laki yang diberi kesempatan bekerja dalam sektor kesehatan setelah mengikuti pelatihan.

27

Aksi Menangani Kekerasan Berbasis Gender 1. Para pengelola / pelaksana program kesehatan dapat menyediakan akses 24 jam pada pelayanan kekerasan berbasis gender termasuk kekerasan dalam rumah tangga 2. Para pengelola / pelaksana program harus memastikan staf mereka memahami dan mematuhi kerahasiaan medis. 3. Para pengelola / pelaksana program harus memastikan staf mereka dilatih mengenai pengananan klinis perkosaan. 4. Para pengelola / pelaksana program harus memastikan bahwa mekanisme rujukan kerahasiaan untuk kesehatan dan pelayanan psikososial untuk korban perkosaan berjalan dengan baik. 5. Para pengelola / pelaksana program harus menyediakan informasi atau kampanye bagi perempuan dan laki-laki mengenai resiko kesehatan masyarakat yang disebabkan oleh kekerasan seksual. 6. Para pengelola / pelaksana program harus memperhatikan proporsi jumlah perempuan dan laki-laki, (petugas kesehatan hingga tingkat puskesmas) yang diberikan pelatihan penanganan kekerasan berbasis gender. Pemantauan & Evaluasi Berdasar Data Terpilah Jenis Kelamin & Usia 1. Para pengelola / pelaksana program harus mengumpulkan data mengenai demografi, kematian, kesakitan serta pelayanan kesehatan secara rutin. Data ini harus dikumpulkan, dipilah serta dilaporkan berdasarkan usia dan jenis kelamin dengan menerapkan analisa gender. 2. 3. Para pengelola / pelaksana program harus melakukan pemantauan formal dan membangun mekanisme evaluasi partisipatif yang melaporkan dampak kesehatan dari krisis kemanusiaan terhadap perempuan, anak perempuan, laki-laki dan anak laki-laki.

28

Aksi Tertarget Berdasar Analisa Gender 1. Para pengelola / pelaksana program harus memperhatikan proporsi perempuan dan laki-laki, serta para pengungsi yang menjadi target pesan untuk kesehatan termasuk kesehatan reproduksi dan HIV/AIDS. 2. Para pengelola / pelaksana program harus mengembangkan strategi komunikasi dan menyoroti resiko kesehatan spesifik yang berdampak pada perempuan dan laki-laki, disamping juga para remaja perempuan dan laki-laki yang menjadi target. Koordinasi Aksi Dengan Semua Mitra 1. Para pengelola / pelaksana program kesehatan harus berkomunikasi dan mengkoordinasikan isu gender dengan sektor lain, termasuk berpartisipasi secara rutin dalam pokja gender 2. Sektor kesehatan memiliki rencana aksi gender, mengembangkan strategi dan secara rutin mengukur indikator pelaksanaannya.

29

STANDAR MINIMAL PENGINTEGRASIAN GENDER DALAM PEMULIHAN MATA PENCAHARIAN PADA MASA DARURAT DAN REHAB REKON

Analisa Perbedaan Gender 1. Para pengelola / pelaksana program pemulihan mata pencaharian harus mencari dan mengumpulkan informasi dari perempuan, anak perempuan, anak laki-laki dan laki-laki, terkait: • Tingkat keterampilan, kebutuhan, kerentanan dan tanggungjawab perempuan, remaja perempuan, laki-laki, dan remaja laki-laki yang terkena dampak, termasuk rumah tangga yang dikepalai perempuan danlansia; • Pembagian pekerjaan sesuai gender, tanggungjawab dan strategi penanganan kerawanan pangan didalam rumah tangga; • Ketidaksetaraan akses untuk memperoleh serta mengontrol sumber daya (ekonomi) • Hambatan yang harus dihadapi perempuan, anak perempuan, anak laki-laki dan laki-laki atau menyediakan waktu untuk kegiatan non ekonomi (misalnya merawat atau tanggungjawab rumah tangga yang lain) 2. Para pengelola / pelaksana program harus menggunakan analisa gender dalam perencanaan dan laporan situasi di komunitas terdampak bencana. Desain / Rancangan Layanan untuk Semua 1. Para pengelola / pelaksana program pemulihan mata pencaharian harus menjamin bahwa perempuan dan laki-laki yang menjadi sasaran di komunitas terdampak mendapatkan akses (kesempatan) yang sama tanpa diskriminasi. Proyek konstruksi yang secara tradisional hanya menargetkan lakilaki saja, harus ditinjau kembali untuk memastikan kesetaraan akses baik bagi perempuan maupun laki-laki.

30

2. Para pengelola / pelaksana program harus memastikan bahwa perempuan, anak perempuan, anak laki-laki dan laki-laki secara merata memperoleh manfaat dari alternatif sumber penghasilan (misalnya menerima kompensasi yang sama untuk pekerjaan yang sama). Dalam hal ini, pengelola/pelaksana program juga harus menjamin praktik non diskriminasi tanpa adanya situasi eksploitasi terhadap anak. Akses untuk Semua 1. Para pengelola / pelaksana program harus memastikan bahwa perempuan dan anak perempuan memiliki akses yang sama pada program sumber penghasilan serta pelayanan dukungan sumber penghasilan sebagaimana laki-laki dan anak laki-lakilaki. 2. Para pengelola / pelaksana program harus memastikan bahwa akses perempuan ,anak perempuan, anak laki-laki dan lakilaki pada program sumber penghasilan secara rutin dipantau melalui pemeriksaan di tempat, diskusi dengan masyarakat, dsb. 3. Para pengelola / pelaksana program harus menjamin bahwa hambatan terhadap terciptanya akses yang setara segera ditangani. Partisipasi untuk Semua 1. Para pengelola / pelaksana program harus menjamin perempuan dan laki-laki dapat berpartisipasi secara reguler dalam pertemuan/diskusi kosultasi dalam proporsi yang seimbang dan dengan kualitas partisipasi yang memungkinkan semua orang dapat menyampaikan pandangan dan pendapatnya. 2. Para pengelola / pelaksana program harus mendorong perawatan anak atau perawatan keluarga telah diurus melalui pembagian peran yang seimbang antara laki-laki dan perempuan, agar memungkinkan perempuan dan anak perempuan memiliki akses pada program, pelatihan dan pertemuan.

31

Training / Pengembangan Kapasitas Secara Setara 1. Para pengelola / pelaksana program harus memastikan bahwa pelatihan kejuruan dan program pendidikan non formal menjawab kebutuhan khusus perempuan, remaja perempuan, laki-laki, dan remaja laki-laki, serta melengkapi mereka dengan ketrampilan praktis yang dapat mereka pakai, termasuk ketrampilan yang non-tradisional. 2. Para pengelola / pelaksana program harus memastikan bahwa kesempatan untuk bekerja tersedia dan dapat diakses baik oleh perempuan maupun laki-laki dan kelompok yang mempunyai kebutuhan khusus. Aksi Menangani Kekerasan Berbasis Gender 1. Program dipantau untuk kemungkinan adanya dampak negatif dalam relasi kewenangan (misalnya meningkatnya KDRT sebagai reaksi pada pemberdayaan perempuan). Dengan menyediakan tempat pengaduan. 2. Para pengelola / pelaksana program harus mendorong terciptanya mekanisme pemantauan di tempat kerja, mencegah terjadinya diskriminasi atau kekerasan berbasis gender, dan menyediakan tempat pengaduan untuk penanganan lebih lanjut Pemantauan & Evaluasi Berdasar Data Terpilah Jenis Kelamin & Usia 1. Para pengelola / pelaksana program harus mencari dan mengumpulkan data terpilah berdasar jenis kelamin dan usia mengenai cakupan dampak program, melakukan analisa dan melaporkannya secara berkala 2. Para pengelola / pelaksana program harus mengembangkan rencana dan menangani setiap kesenjangan atau ketidaksetaraan yang ada.

32

Aksi Tertarget Berdasar Analisa Gender 1. Para pengelola / pelaksana program harus memastikan bahwa program pemulihan mata pencaharian dapat menjawab kebutuhan khusus dari berbagai kelompok di komunitas terdampak bencana (misalnya kepala rumah tangga perempuan, perempuan dan laki-laki remaja, perempuan dan laki-laki yang harus diungsikan, manusia lanjut usia, korban kekerasan berbasis gender). 2. Para pengelola / pelaksana program harus memantau agar program pemulihan mata pencaharian berkontribusi dalam meningkatkan rasa percaya diri (self reliance) penerima manfaat baik perempuan maupun laki-laki 3. Para pengelola / pelaksana program harus mengembangkan rencana dan menangani setiap kesenjangan atau ketidaksetaraan yang ada. Koordinasi Aksi Dengan Semua Mitra 1. Para pengelola / pelaksana program pemulihan mata pencaharian harus berkomunikasi dan mengkoordinasikan isu gender dengan sektor lain, termasuk berpartisipasi secara rutin dalam pokjagender 2. Sektor ini memiliki rencana aksi gender, mengembangkan strategi dan secara rutin mengukur indikator pelaksanaannya.

33

STANDAR MINIMAL PENGINTEGRASIAN GENDER DALAM PENDISTRIBUSIAN BARANG DASAR NON PANGAN PADA MASA DARURAT Analisa Perbedaan Gender Para pengelola / pelaksana program pendistribusian barang dasar non pangan harus mengumpulkan informasi dari perempuan, anak perempuan, laki-laki dan anak laki-laki mengenai struktur keluarga dan kebutuhan akan barang non pangan berdasarkan jenis kelamin dan usia, serta mengembangkan sistem distribusi yang sesuai Desain / Rancangan Layanan untuk Semua 1. Para pengelola / pelaksana program harus mendasarkan layanan pada kartu hak keluarga dan kartu ransum berdasarkan rumah tangga primer perempuan maupun laki-laki (KK perempuan atau KK laki-laki) 2. Para pengelola / pelaksana program harus memastikan bahwa distribusi pakaian untuk perempuan, anak perempuan, lakilaki dan anak laki-laki setidaknya terdiri dari 2 (dua) stel pakaian dengan ukuran yang sesuai. Bahan dan desain pakaian yang didistribusikan harus mempertimbangkan norma budaya, musim dan cuaca setempat. 3. Para pengelola / pelaksana program harus memastikan bahwa masing-masing orang memiliki akses pada tidur yang layak melalui penyediaan tempat tidur dan atau tikar, selimut yang menghangatkan dan pengaturan tempat tidur secara terpisah bilamana diperlukan. 4. Para pengelola / pelaksana program harus memastikan kebutuhan kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, manula, dan penyandang cacat terpenuhi dan menjadi pertimbangan dalam pendistribusian barang non pangan. 5. Para pengelola / pelaksana program harus memastikan perempuan dan anak perempuan mempunyai material sanitasi dan kotak kesehatan, termasuk sabun dan pakaian dalam.

34

6. Bilamana diperlukan, para pengelola / pelaksana program harus menyediakan pelatihan atau pembimbingan dalam penggunaan barang non pangan yang disediakan. Akses untuk Semua 1. Para pengelola / pelaksana program harus memastikan bahwa perempuan, anak perempuan, laki-laki dan anak laki-laki serta kelompok berkebutuhan khusus mempunyai akses dan mendapatkan manfaat yang setara atas barang dasar non pangan yang didistribusikan. 2. Jika terdapat pembayaran untuk pendistribusian barang dasar non pangan, termasuk kemungkinan untuk mempekerjakan orang, maka perempuan dan laki-laki harus mendapat kesempatan yang sama untuk mengaksesnya. 3. Para pengelola / pelaksana program harus menjamin bahwa hambatan terhadap terciptanya akses yang setara dalam pendistribusian barang non pangan segera ditangani. Partisipasi untuk Semua 1. Para pengelola / pelaksana program harus menjamin pelibatan perempuan, anak perempuan, laki-laki dan anak laki-laki serta kelompok berkebutuhan khusus dalam proses perencanaan, pelaksanaan seleksi, dan distribusi barang dasar non pangan. 2. Para pengelola / pelaksana program harus menjamin bahwa hambatan terhadap terciptanya akses yang setara segera ditangani. Training / Pengembangan Kapasitas Secara Setara Para pengelola / pelaksana program harus menjamin bahwa perempuan dan laki-laki mendapat pelatihan dan dipekerjakan dalam jumlah yang setara dalam program pendistribusian barang dasar non pangan

35

Aksi Menangani Kekerasan Berbasis Gender 1. Para pengelola / pelaksana program harus menjamin bahwa perempuan, anak perempuan, laki-laki dan anak laki-laki serta kelompok berkebutuhan khusus berpartisipasi dalam mengidentifikasi lokasi yang aman dan mudah diakses untuk pendistribusian barang dasar non pangan. 2. Para pengelola / pelaksana program harus memantau tempat dan proses pendistribusian barang dasar non pangan dan memastikan tingkat keamanan serta aksesabilitasnya. Pemantauan & Evaluasi Berdasar Data Terpilah Jenis Kelamin & Usia 1. Para pengelola / pelaksana program harus mencari dan mengumpulkan data terpilah berdasar jenis kelamin dan usia mengenai cakupan dampak program, melakukan analisa dan melaporkannya secara berkala 2. Para pengelola / pelaksana program harus mengembangkan rencana dan menangani setiap kesenjangan atau ketidaksetaraan yang ada. Koordinasi Aksi Dengan Semua Mitra 1. Para pengelola / pelaksana program pendistribusian barang dasar non pangan harus berkomunikasi dan mengkoordinasikan isu gender dengan sektor lain, termasuk berpartisipasi secara rutin dalam pokja gender 2. Sektor ini memiliki rencana aksi gender, mengembangkan strategi dan secara rutin mengukur indikator pelaksanaannya.

36

STANDAR MINIMAL PENGINTEGRASIAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN KEMBALI HUNIAN PADA MASA REHAB REKON Analisa Perbedaan Gender Para pengelola / pelaksana program harus memastikan bahwa perempuan, anak perempuan, laki-laki dan anak laki-laki dari berbagai latar belakang terlibat dalam diskusi terarah (FGD) membahas desain konstruksi rumah, pemilihan lokasi rumah, alokasi biaya, dan proses pembangunannya. Desain / Rancangan Layanan untuk Semua 1. Para pengelola / pelaksana program harus memastikan bahwa setiap orang, muda dan tua, memiliki akses pada hunian/perumahan yang memadai dan bermartabat, dengan mempertimbangkan aspek berikut ini : a. ukuran sesuai dengan jumlah penghuni, luas lantai mengacu pada standar SPHERE (3,5-4,5 meter persegi per orang) b. bahan / material menjamin kekuatan terhadap potensi bahaya gempa c. memiliki ruangan yang terdiri dari kamar tidur, dapur, kamar mandi dan WC d. ventilasi tersedia untuk menjamin sirkulasi udara secara lancar e. lokasi yang aman dari potensi bencana f. rancangan bangunan rumah aman gempa g. konstruksi / desain ruangan memudahkan perempuan, anak perempuan, laki-laki dan anak laki-laki dan kelompok rentan untuk menyelamatkan diri ketika terjadi gempa 2. Para pengelola / pelaksana program harus memastikan bahwa perempuan dan laki-laki dapat menggunakan berbagai ruangan publik untuk membangun hubungan sosial yang setara. Akses untuk Semua 1. Para pengelola / pelaksana program harus menjamin ketersediaan akses yang setara antara Kepala Keluarga laki-laki dan perempuan, serta perempuan dan laki-laki lajang terhadap perumahan. 37

2. Jika material bangunan disediakan, para pengelola / pelaksana program harus memastikan bahwa kepala keluarga laki-laki dan perempuan serta perempuan dan laki-laki lajang memiliki akses (kesempatan yang sama untuk mendapatkannya. 3. Jika persyaratan membangun kembali perumahan masyarakat yang terdampak bencana mencantumkan izin kepemilikan tanah atau sertifikat, dengan mempertimbangkan kekhasan budaya Sumatera Barat dan kepemilikan tanah komunal atas nama perempuan, untuk menjamin akses yang setara maka untuk mereka yang tidak mempunyai sertifikat tanah syarat membangun rumah dapat disertai dengan surat keterangan resmi dari kaum/suku sebagai pengganti sertifikat. Partisipasi untuk Semua 1. Para pengelola / pelaksana program harus memastikan bahwa perempuan dan laki-laki secara setara terwakili dan berpartisipasi dalam perancangan, alokasi, penentuan lokasi dan konstruksi rumah. 2. Para pengelola / pelaksana program harus memastikan bahwa perempuan, anak perempuan, laki-laki dan anak laki-laki memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat dalam semua aspek konstruksi rumah, dan menerima pembayaran yang sama untuk pekerjaan yang sama. Training / Pengembangan Kapasitas Secara Setara 1. Para pengelola / pelaksana program harus menjamin tersedianya kesempatan yang sama untuk pelatihan kepada perempuan, anak perempuan, laki-laki dan anak laki-laki dalam pelatihan ketrampilan konstruksi. 2. Para pengelola / pelaksana program harus mempertimbangkan persentase yang seimbang antara perempuan dan laki-laki dalam pelatihan konstruksi perumahan. 3. Para pengelola / pelaksana program harus mempertimbangkan persentase perempuan dan laki-laki yang terlibat dalam pembangunan rumah secara seimbang.

38

Aksi Menangani Kekerasan Berbasis Gender Para pengelola / pelaksana program harus mendorong terciptanya mekanisme di masyarakat untuk memastikan bahwa seseorang dapat melaporkan setiap gangguan atau peristiwa kekerasan seksual atau kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi Pemantauan & Evaluasi Berdasar Data Terpilah Jenis Kelamin & Usia 1. Para pengelola / pelaksana program harus mengumpulkan data terpilah jenis kelamin dan usia tentang cakupan program, menganalisa dan secara teratur melaporkannya. 2. Para pengelola / pelaksana program harus mengembangkan rencana, menangani setiap ketidaksetaraan, menjamin ketersediaan akses serta keamanan bagi semua kelompok di komunitas terdampak. 3. Para pengelola / pelaksana program harus menjamin tersedianya sistem monitoring untuk isu kekerasan berbasis gender, terutama yang terjadi di dalam rumah tangga. Aksi Tertarget Berdasar Analisa Gender 1. Para pengelola / pelaksana program harus menjamin bahwa kebutuhan spesifik dari rumah tangga yang dikepalai anak perempuan dan anak laki-laki terpenuhi 2. Jika material konstruksi disediakan, rumah tangga yang dikepalai perempuan memiliki akses langsung pada material dan diberi dukungan pelatihan keterampilan konstruksi. Koordinasi Aksi Dengan Semua Mitra 1. Para pengelola / pelaksana program perumahan harus berkomunikasi dan mengkoordinasikan isu gender dengan sektor lain, termasuk berpartisipasi secara rutin dalam jejaring gender 2. Sektor ini memiliki rencana aksi gender, mengembangkan strategi dan secara rutin mengukur indikator pelaksanaannya.

39

STANDAR MINIMAL PENGINTEGRASIAN GENDER DALAM AIR, SANITASI, DAN KEBERSIHAN PADA MASA DARURAT DAN REHAB REKON Analisa Perbedaan Gender 1. Para pengelola / pelaksana program harus mengumpulkan informasi dari perempuan, anak perempuan, laki-laki dan anak laki-laki, mengenai: • Kepercayaan dan praktik kultural terkait penggunaan air dan sanitasi • Kepercayaan dan kebiasaan setempat dalam penggunaan air dan sanitasi. • Kebiasaan kebersihan • Kebutuhan dan peran dalam operasi, pemeliharaan dan distribusi • Kebutuhan dan peran dalam pengelolaan, pemeliharaan dan distribusi • Cara dan waktu yang diperlukan untuk mengambil air 2. Para pengelola / pelaksana program harus membuat analisa dari data terpilah jenis kelamin dan usia, dan mengembangkan profil populasi yang beresiko atau mempunyai kebutuhan khusus akan air, sanitasi dan sarana kebersihan. Desain / Rancangan Layanan untuk Semua 1. Para pengelola / pelaksana program harus memastikan bahwa lokasi air, mekanisme distribusi dan prosedur pemeliharaan dapat diakses baik oleh laki-laki, perempuan, anak laki-laki, dan anak perempuan maupun mereka yang memiliki mobilitas terbatas dan/atau kelompok rentan. 2. Tempat mandi dan toilet komunal untuk perempuan, anak perempuan, laki-laki dan anak laki-laki berada di lokasi yang aman, pantas/layak secara kultural, memberikan keleluasaan pribadi, diberi penerangan yang memadai, serta dapat diakses oleh kelompok rentan (bayi, anak-anak, ibu hamil, cacat fisik, dan/atau lansia).

40

3. Pemisahan tempat mandi dan toilet komunal harus memiliki syarat; a. Terpisah berdasarkan jenis kelamin dengan jarak yang layak b. Dengan mempertimbangkan jumlah laki-laki dan perempuan c. Terpisah dengan tempat cuci masyarakat Akses untuk Semua 1. Para pengelola / pelaksana program harus menjamin ketersediaan akses perempuan, anak perempuan, anak laki-laki dan laki-laki pada pelayanan dan fasilitas pemenuhan kebutuhan air, sanitasi dan kebersihan secara setara 2. Penyediaan tempat cuci umum komunal terpisah dengan tempat mandi dan toilet dengan jarak yang mudah diakses oleh komunitas, dan dipantau secara rutin melalui pemeriksaan secara langsung dan berdiskusi dengan pengguna di komunitas terdampak bencana. 3. Para pengelola / pelaksana program harus memastikan bahwa hambatan yang dialami oleh perempuan, laki-laki, anak perempuan, anak laki-laki dan kelompok rentan untuk mengakses layanan dan fasilitas secara setara dapat ditangani dengan segera. Partisipasi untuk Semua 1. Para pengelola / pelaksana program harus memastikan bahwa struktur kepengurusan dalam pengelolaan air, sanitasi dan fasilitas kebersihan melibatkan perempuan dan laki-laki secara setara 2. Para pengelola / pelaksana program harus memastikan bahwa perempuan dan laki-laki di komunitas terdampak bencana mempunyai akses dan kontrol secara seimbang atas penggunaan fasilitas dan layanan yang ada, serta dilibatkan dalam pembuatan keputusan, perancangan program, pelaksanaan dan pemantauan.

41

3. Perempuan anak perempuan, laki-laki dan anak laki-laki dilibatkan dalam mekanisme pengelolaan sampah secara aman. 4. Perempuan anak perempuan, laki-laki dan anak laki-laki dilibatkan dalam mekanisme pengelolaan sampah secara aman. Training / Pengembangan Kapasitas Secara Setara 1. Para pengelola / pelaksana program harus memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan, anak perempuan, laki-laki dan anak laki-laki untuk mengikuti pelatihan dalam penggunaan dan pemeliharaan fasilitas air, sanitasi dan sarana kebersihan. 2. Para pengelola / pelaksana program harus menjamin bahwa perempuan, anak perempuan, laki-laki dan anak laki-laki punya kesempatan yang sama untuk dilatih/dipekakan dalam melindungi air di permukaan dan di dalam tanah. 3. Para pengelola / pelaksana program harus memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan, anak perempuan, laki-laki dan anak laki-laki untuk mengikuti pelatihan dalam pengelolaan sampah. 4. Para pengelola / pelaksana program harus memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan maupun laki-laki yang menjadi pengurus atau anggota kelompok pengelola air, sanitasi dan sarana kebersihan dalam pelatihan teknis dan nonteknis. Aksi Menangani Kekerasan Berbasis Gender 1. Para pengelola / pelaksana program harus menjamin bahwa perempuan dan laki-laki berpartisipasi dalam mengidentifikasi lokasi yang aman dan mudah diakses untuk sumber air, dan fasilitas pendukung air dan sanitasi 2. Para pengelola / pelaksana program harus memastikan bahwa fasilitas (air, sanitasi, kebersihan) yang disediakan dapat diakses secara aman oleh perempuan, anak perempuan, laki-laki dan anak laki-laki. Tempat-tempat atau jalur yang rawan harus diberi penerangan, kunci harus disediakan untuk menjamin keamanan dan pemeliharaannya.

42

Pemantauan & Evaluasi Berdasar Data Terpilah Jenis Kelamin & Usia 1. Para pengelola / pelaksana program harus mencari dan mengumpulkan data terpilah berdasar jenis kelamin dan usia mengenai cakupan dampak program, melakukan analisa dan melaporkannya secara berkala 2. Para pengelola / pelaksana program harus mengembangkan rencana dan menangani setiap kesenjangan atau ketidaksetaraan yang ada. Aksi Tertarget Berdasar Analisa Gender 1. Para ara pengelola / pelaksana program harus mengurangi ketidaksetaraan pengetahuan mengenai kebersihan dan pengelolaan air, sosialisasi, diskusi, pelatihan, dan pendampingan. 2. Para pengelola / pelaksana program harus menjamin ketersediaan akses yang setara bagi para perempuan dan laki-laki serta pengawasan sumber daya terkait layanan bantuan dan fasilitas air, sanitasi dan kebersihan 3. Para pengelola / pelaksana program harus memantau kesenjangan / ketidaksetaraan yang ada, termasuk didalamnya praktik diskriminasi yang menghambat partisipasi perempuan dalam kelompok pengelolaan air, sanitasi dan kebersihan, dan melakukan upaya untuk menangani ketidaksetaraan itu melalui program pemberdayaan. Koordinasi Aksi Dengan Semua Mitra 1. Para pengelola / pelaksana program air, sanitasi dan kebersihan harus berkomunikasi dan mengkoordinasikan isu gender dengan sektor lain, termasuk berpartisipasi secara rutin dalam pokjagender 2. Sektor ini memiliki rencana aksi gender, mengembangkan strategi dan secara rutin mengukur indikator pelaksanaannya.

43

Tentang Kelompok Kerja Gender Sumatera Barat Inisiatif untuk membentuk jejaring kerja gender dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Sumatera Barat dilatari oleh gagasan yang muncul dalam sebuah lokakarya gender yang didukung oleh kerjasama KNPP–OXFAM–UNFPA, pada tanggal 29 Desember 2009. Mengingat respon bencana saat itu dirasakan belum cukup responsif gender dan minimnya representasi dan keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan di semua level kebijakan dan struktur penanggulangan bencana, melalui lokakarya ini teridentifikasi kebutuhan akan adanya jaringan sinergis untuk meningkatkan kesadaran gender bagi semua pihak dalam penanganan bencana di Sumatera Barat. Pada tanggal 22 Januari 2010, terbentuklah Kelompok Kerja Gender Ranah Minang (KKG-RM) dengan penunjukan pengurus sementara hingga terbangun kesepakatan mengenai struktur yang lebih lengkap. Pertemuan berikutnya, yakni tanggal 23 Februari 2010, menyepakati lebih jauh tentang struktur dan mekanisme kelembagaan, program organisasi, serta berubahnya nama kelompok Kerja Gender Ranah Minang menjadi Kelompok Kerja Gender Sumatera Barat (KKG-SB). Pertemuan ini juga menyepakati bahwa SK Gubernur yang sebelumnya disepakati menjadi landasan formal Pokja, harus segera didesakkan mengingat proses rehab-rekon yang telah berjalan dan kelompok kerja ini harus segera difungsikan untuk mengawal proses pengintegrasian gender ke dalam keseluruhan proses rehab-rekon. Sebagai jejaring kerja gender, KKG-SB terdiri dari badan-badan pemerintah daerah (SKPD propinsi terkait) dan lebih dari 15 organisasi seperti LSM/ NGO, pusat studi perempuan, dan organisasi massa yang mempunyai kepedulian pada isu gender. Mandat dari kelompok kerja gender ini adalah secara khusus mendorong semua aktor agar mempertimbangkan dan secara aktif mengintegrasikan gender ke dalam kerja mereka, mendorong keterlibatan perempuan dan laki-laki serta kelompok berkebutuhan khusus ke dalam struktur pengelolaan bencana di tingkat lokal, serta melakukan fungsi koordinasi lintas sektor untuk memastikan efektifitas pengintegrasian gender ke dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera Barat . Hingga saat buku saku ini dicetak, SK Gubernur yang menjadi payung hukum KKG-SB masih dalam proses revisi dan segera diajukan ke Gubernur Sumatera Barat untuk pengesahan. Diharapkan inisiatif ini akan menjadi terobosan dan contoh positif bagi kebijakan pengelolaan bencana yang lebih adil dan responsif gender. ~~oo000oo~~ 44

STANDAR MINIMAL PENGINTEGRASIAN GENDER

Recommend Documents