3.2 Pengelolaan Air Limbah Domestik Kelembagaan

3.2

Pengelolaan Air Limbah Domestik

3.2.1 Kelembagaan

3.2. 3.2.1.

Pengelolaan Air Limbah Domestik Kelembagaan

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TAPIN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN NOMOR : 05 Tahun 2008 TANGGAL : 12 Pebruari 2008 BADAN

SEKRETARIAT POKJAFUNG SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN

BIDANG ANALISIS PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN

BIDANG PENGAWASAN & PENGENDALIAN

SUB BIDANG PERIZINAN & PENGENDALIAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN (B3) SUB BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR & UDARA

SUB BIDANG TEKNIS AMDAL

SUB BIDANG EVALUASI & LABORATORIUM UPT

SUB BAGIAN PROGRAM & PELAPORAN

SUB BAGIAN KEUANGAN

BIDANG PEMANTAUAN & PEMULIHAN LINGKUNGAN

SUB BIDANG PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN SUB BIDANG PEMULIHAN KUALITAS LINGKUNGAN

Tabel 3.3: Peta Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan dan Pengelolaan Air Limbah Domestik FUNGSI PERENCANAAN

 Menyusun target pengelolaan air limbah domestik skala kab/kota  Menyusun rencana program air limbah domestik dalam rangka pencapaian target  Menyusun rencana anggaran program air limbah domestik dalam rangka pencapaian target PENGADAAN SARANA

    

Menyediakan sarana pembuangan awal air limbah domestik Membangun sarana pengumpulan dan pengolahan awal (Tangki Septik) Menyediakan sarana pengangkutan dari tangki septik ke IPLT (truk tinja) Membangun jaringan atau saluran pengaliran limbah dari sumber ke IPAL (pipa kolektor) Membangun sarana IPLT dan atau IPAL

PENGELOLAAN

   

Menyediakan layanan penyedotan lumpur tinja Mengelola IPLT dan atau IPAL Melakukan penarikan retribusi penyedotan lumpur tinja Memberikan izin usaha pengelolaan air limbah domestik, dan atau penyedotan air limbah domestik  Melakukan pengecekan kelengkapan utilitas teknis bangunan (tangki septik, dan saluran drainase lingkungan) dalam pengurusan IMB PENGATURAN DAN PEMBINAAN

 Mengatur prosedur penyediaan layanan air limbah domestik (pengangkutan, personil, peralatan, dll)  Melakukan sosialisasi peraturan, dan pembinaan dalam hal pengelolaan air limbah domestik  Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan air limbah domestik MONITORING DAN EVALUASI

 Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan air limbah domestik skala kab/kota  Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan air limbah domestik  Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan air limbah domestic, dan atau menampung serta mengelola keluhan atas layanan air limbah domestik  Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap baku mutu air limbah domestik

Pemerintah Kabupaten/Kota

PEMANGKU KEPENTINGAN Swasta

Masyarakat

Tabel 3.4: Peta Peraturan Air Limbah Domestik Kabupaten/Kota ... Ketersediaan Peraturan AIR LIMBAH DOMESTIK •

•

•

•

•

•

•

Target capaian pelayanan pengelolaan air limbah domestik di Kab/Kota ini Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kab/Kota dalam penyediaan layanan pengelolaan air limbah domestik Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kab/Kota dalam memberdayakan masyarakat dan badan usaha dalam pengelolaan air limbah domestik Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat dan atau pengembang untuk menyediakan sarana pengelolaan air limbah domestik di hunian rumah Kewajiban dan sanksi bagi industry rumah tangga untuk menyediakan sarana pengelolaan air limbah domestik di tempat usaha Kewajiban dan sanksi bagi kantor untuk menyediakan sarana pengelolaan air limbah domestik di tempat usaha Kewajiban penyedotan air limbah domestic untuk masyarakat, industri rumah tangga, dan kantor pemilik tangki septik

.

•

•

Retribusi penyedotan air limbah domestik Tatacara perizinan untuk kegiatan pembuangan air limbah domestic bagi kegiatan permukiman, usaha rumah tangga, dan perkantoran

Ada (Sebutkan)

Pelaksanaan Tidak Ada

Efektif Dilaksanakan

Belum Efektif Dilaksanakan

Tidak Efektif Dilaksanakan

Keterangan

Peraturan Daerah Kota/kabupaten Tapin : 1.

Peraturan Daerah Kabupaten No 01 tahun 2009 tentang Retribusi Jasa Perizinan Bidang Lingkungan Hidup

2.

Perda No 04 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk Kabupaten Tapin

3.

Peraturan Daerah Kabupaten No 02 tahun 1994 tentang Pengelolaan Kebersihan dan Retribusi Sampah

4.

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 4 Tahun 1994 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin

5.

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2009 tentang Retribusi Jasa Perizinan Bidang Lingkungan Hidup.

6.

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2012, 10 Februari 2012 LD. No. 10, 10 Februari 2012 tentang Bangunan dan Izin Mendirikan Bangunan

7.

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2009, 11 Maret 2009 LD. 04, 11 Maret 2009 tentang APBD Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2009

8.

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2009, 27 April 2009 LD. 05, 27 Maret 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Tapin Tahun 2006 – 2025

9.

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 06 Tahun 2009, 27 April 2009 LD. 06, 27 Maret 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Tapin Tahun 2008 – 2012

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 2012, 10 Februari 2012 LD. No. 12, 10 Februari 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 8 Tahun 2010, 6 September 2010 LD.2010 /08 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin no. 05 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin. 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 20 Tahun 1990 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Dati II Tapin.

13. 3.2.2 Sistem dan Cakupan Pelayanan

  -

-

 -

-



Beri penjelasan mengenai sistem pengelolaan air limbah domestik yang ada, baik sistem setempat (onsite) maupun terpusat (offsite), mengenai: (i) teknologi yang digunakan, dan (ii) jumlah masyarakat penerima manfaat (atau keluarga yang terhubung ke dalam masing-masing sistem). Lengkapi dengan peta: Peta 3.1 Peta cakupan layanan pengelolaan air limbah domestic (ukuran A3) (hanya berlaku apabila Kabupaten/Kota memiliki sistem offsite) Peta 3.2 Peta lokasi infrastruktur utama pengelolaan air limbah domestic (ukuran A3) (Infrastruktur utama meliputi (apabila ada): IPLT, IPAL terpusat, dan Sanimas) Masukan tabel berikut: Tabel 3.5 Diagram Sistem Sanitasi pengelolaan air limbah domestik Tabel 3.6 Sistem pengelolaan air limbah yang ada di Kabupaten/Kota Hapus seluruh teks ini setelah sub-bab 3.2.2 selesai disusun

-

3.2.2.

Sistem dan Cakupan Pelayanan Sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal, maka garis besar perhitungan perencanaan pengelolaan air limbah sampai 5 dan 10 tahun mendatang di Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut : 3.2.2.A.

Daerah Perkotaan

1. 1 MCK umum untuk setiap 250.000 penduduk. Dengan jumlah pendududk perkotaan tahun 2009 diperkirakan 23.073 jiwa berarti hanya diperlukan 1 unit MCK umum. Dan tahun 2030 diperkirakan penduduknya 27.707 jiwa berarti belum diperlukan penambahan unit MCK umum, masih cukup 1 unit.

2. 1 truk tinja @ 3 m3 untuk setiap 10.000 KK. Dengan jumlah penduduk tahun 2009 diperkirakan 23.073 jiwa dan 1 KK terdiri dari 4 jiwa, maka total terdapat 5.768 KK, sehingga jumlah truk tinja yang diperlukan cukup1 unit. Tahun 2030 proyeksi jumlah penduduk menjadi sebesar 27.707 jiwa. Dengan jumlah anggota per KK 4 orang, maka diperkirakan jumlahnya menjadi 6.927 KK sehingga belum memerlukan tambahan truk tinja, masih cukup 1 unit. Kecuali bila diperlukan penggantian atau ada hasil perhitungan perencanaan rinci.

3. 1 modul IPLT untuk setiap 100.000 jiwa. Dengan perkiraan jumlah penduduk perkotaan tahun sebesar 23.703, maka cukup dibangun 1 modul IPLT. Sedangan untuk tahun 2030 dengan jumlah penduduk sebesar 27.707 jiwa belum diperlukan tambahan modul IPLT, masih cukup dengan 1 yang ada kecuali sudah ada perhitungan perencanaan rinci.

3.2.2.B.

Daerah Perdesaan

1. Setiap 1 truk tinja @ 4 m3 untuk melayani 2 tanki septik setiap hari. Pengosongan lumpur tinja setiap 5 tahun sekali 2. Setiap unit IPLT sistem kolam kapasitas 50 m3/hari, untuk 120.000 jiwa. Dengan jumlah penduduk perdesaan tahun 2009 diperkiran 142.527 jiwa, maka diperlukan 1 unit IPLT. Sedangkan untuk tahun 2030 dengan jumlah penduduk sebesar 159.876 jiwa, 1 unit IPLT masih dapat dianggap mencukupi 3.2.2.C.

Rencana pengelolaan air limbah di Wilayah Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan sistem setempat yang diarahkan pada sistem publik bagi wilayah yang tidak terlayani saluran air limbah terpusat. Saat ini tidak semua wilayah di Kabupaten Tapin terlayani oleh sistem terpusat. Wilayah yang tidak terlayani sistem terpusat menggunakan sistem individu, berupa cubluk atau tanki septik. Untuk daerah yang padat, sistem individu ini sebenarnya tidak memenuhi syarat kesehatan. Oleh karena itu di daerah-daerah yang belum terlayani sistem terpusat, akan dikembangkan sistem setempat, namun sistem ini sudah didesain agar dapat disambungkan satu dengan yang lain, sehingga dapat membentuk sistem terpusat di masa yang akan datang. 2. Pengelolaan penanganan limbah cair dari kegiatan industri, rumah sakit, hotel, dan restoran. Kegiatan industri dan rumah sakit umumnya menghasilkan limbah berbahaya, yang seharusnya diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke badan air, sedangkan kegiatan hotel dan restoran

umumnya tidak menghasilkan limbah berbahaya, namun secara kuantitas limbah yang dihasilkan cukup besar, sehingga diharapkan agar hotel dan restoran mempunyai system pengelolaan limbah tersendiri. Peta 3.1 Peta cakupan layanan pengelolaan air limbah domestic (ukuran A3) (hanya berlaku apabila Kabupaten/Kota memiliki sistem offsite) Peta 3.2 Peta lokasi infrastruktur utama pengelolaan air limbah domestic (ukuran A3) (Infrastruktur utama meliputi (apabila ada): IPLT, IPAL terpusat, dan Sanimas) Tabel 3.5: Diagram Sistem Sanitasi pengelolaan air limbah domestik User Penampungan Pengolahan Input Pengaliran Interface Awal Akhir Water (contoh) Black Water (contoh) Dst

Pembuangan/ Daur Ulang

WC Sentor

Tangki Septik

---

---

Sungai

WC Sentor

---

Sewer

IPAL

Sungai

Dst

Dst

Dst

Dst

Dst

Tabel 3.6: Sistem pengelolaan air limbah yang ada di Kabupaten/Kota Teknologi yang Jenis Data (Perkiraan) Nilai Kelompok Fungsi digunakan Sekunder Data a User Interface

b WC Sentor

Penampungan Awal Pembuangan / Daur Ulang

Tangki Septik Sungai

c Jumlah (kuantitas) KK Tersambung Jumlah (kuantitas) Nama Sungai

d 13.500 WC 13.500 KK 13.500 Tangki Krueng Aceh

Kode/Nama Aliran Aliran Limbah AL1 Aliran Limbah AL2 Dst

Sumber Data e Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Cipta Karya

3.2.3 Kesadaran Masyarakat dan PMJK      -

-



Jelaskan mengenai tingkat kesadaran masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik, Informasi mengenai keterlibatan masyarakat (laki-laki dan perempuan) dalam pengelolaan air limbah domestik, Informasi mengenai akses, pengaruh, dan manfaat yang diperoleh oleh rumah tangga miskin. Untuk mendapatkan penjelasan rinci mengenai cara mendapatkan data tersebut, silakan lihat “PT-06: Kajian PMJK, Promosi Higiene, dan Sanitasi Sekolah” dalam Lampiran Petunjuk Praktis ini. Lengkapi dengan tabel: Tabel 3.7 Pengelolaan sarana jamban keluarga dan MCK oleh masyarakat Tabel 3.8 Kondisi sarana MCK Tabel 3.9 Daftar program/proyek layanan yang berbasis masyarakat Hapus seluruh teks ini setelah sub-bab 3.2.3 selesai disusun

3.2.4 “Pemetaan” Media

   -

-

-

-



Jelaskan mengenai penggunaan berbagai media komunikasi untuk menunjang pengelolaan air limbah domestik. Untuk mendapatkan penjelasan rinci mengenai cara mendapatkan data tersebut, silakan lihat “PT-05: Kajian Komunikasi dan Pemetaan Media” dalam Lampiran Petunjuk Praktis ini. Lengkapi dengan tabel: Tabel 3.10 Kegiatan komunikasi yang ada di Kabupaten/Kota Tabel 3.11 Media komunikasi yang ada di Kabupaten/Kota Tabel 3.12 Kerjasama terkait sanitasi Tabel 3.13 Daftar mitra potensial Hapus seluruh teks ini setelah sub-bab 3.2.4 selesai disusun

3.2.5 Partisipasi Dunia Usaha    -



Jelaskan mengenai berbagai penyedia layanan (service provider) yang ada dalam pengelolaan air limbah domestik yang berasal dari dunia usaha maupun LSM, di kabupaten/kota. Untuk mendapatkan penjelasan rinci mengenai cara mendapatkan data tersebut, silakan lihat “PT-02: Survei Penyedia Layanan Sanitasi” dalam Lampiran Petunjuk Praktis ini. Lengkapi dengan tabel: Tabel 3.14 Penyedia layanan air limbah domestik yang ada di Kabupaten/Kota Hapus seluruh teks ini setelah sub-bab 3.2.5 selesai disusun

3.2.6 Pendanaan dan Pembiayaan     -



Berikan informasi terkait dengan pendapatan dan belanja (baik belanja investasi maupun untuk operasi dan pemeliharaan) yang dilakukan pemerintah (SKPD terkait) maupun institusi lain yang berwenang dalam operasi pengelolaan air limbah domestik (misalnya PD. PAL/Unit Air Kotor di PDAM). Berikan informasi mengenai besaran retribusi serta penerimaan dari retribusi. Untuk mendapatkan penjelasan rinci mengenai cara mendapatkan data tersebut, silakan lihat “PT-04: Profil Keuangan dan Perekonomian Daerah” dalam Lampiran Petunjuk Praktis ini. Lengkapi dengan tabel Tabel 3.15 Ringkasan pendapatan dan belanja dari subsektor pengelolaan air limbah domestik Hapus seluruh teks ini setelah sub-bab 3.2.6 selesai disusun

3.2.7 Isu strategis dan permasalahan mendesak    

3.3

Sebutkan Isu Strategis dan Permasalahan Mendesak yang dihadapi terkait pengelolaan air limbah domestik di kabupaten/kota. Silakan lihat buku-buku mengenai perencanaan strategis daerah untuk penjelasan lebih detailnya. Permasalahan yang disampaikan dapat berupa permasalahan yang terkait infrastruktur maupun noninfrastruktur. Tuliskan dalam bentuk “bullet” atau “number”. Hapus seluruh teks ini setelah sub-bab 3.2.7 selesai disusun

Pengelolaan Persampahan

Petunjuk Umum:  Jelaskan detail mengenai kondisi riil pengelolaan persampahan di kabupaten/kota saat ini, baik yang terkait dengan kualitas dan kuantitas infrastruktur maupun aspek non-infrastruktur lainnya.  Jelaskan permasalahan prioritas yang dihadapi terkait dengan pengelolaan persampahan.  Hapus seluruh teks ini setelah sub-bab 3.3 selesai disusun

3.3.1 Kelembagaan     -

-



Jelaskan mengenai aspek legal formal (peraturan maupun kebijakan yang ada mengenai persampahan di tingkat kabupaten/kota) Jelaskan institusi yang berwenang dalam pengelolaan persampahan (baik operator maupun regulator). Untuk mendapatkan penjelasan rinci mengenai cara mendapatkan data tersebut, silakan lihat “PT-03: Kajian Kelembagaan dan Kebijakan” dalam Lampiran Petunjuk Praktis ini. Masukan tabel berikut: Tabel 3.16 Daftar pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan limbah domestik Tabel 3.17 Daftar peraturan terkait sanitasi Hapus seluruh teks ini setelah sub-bab 3.3.1 selesai disusun

3.3.


3.3.1. Kelembagaan

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS TATA KOTA DAN KEBERSIHAN KABUPATEN TAPIN

LAMPIRAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN NOMOR : 05 Tahun 2008 TANGGAL : Pebruari 2008

KEPALA DINAS H. RAJUDIN NOOR,S.Sos,M.AP

SEKRETARIS H. MURYADI, ST

POKJAFUNG

KASUBAG UMUM & KEPEGAWAIAN

SITI AISYAH,S.Sos

KABID TATA RUANG KOTA H. SUGIHARTO SUTEDJO, ST,MT

SEKSI PENATAAN RUANG KOTA

SEKSI PENGENDALIAN TATA RUANG KOTA

H. BAKHRIANSYAH

BIDANG TATA BANGUNAN H. SYAIFUL ANSYARI, ST

KASUBAG PROGRAM & PELAPORAN

BIDANG KEBERSIHAN LINGKUNGAN & PERSAMPAHAN

Drs. ABDUL MUIN

SEKSI PERENCANAAN BANGUNAN

SEKSI KEBERSIHAN LINGKUNGAN

NOORHAYANI, ST

KASUBAG KEUANGAN

Hj. KARTINAH,S.AP

BIDANG PERTAMANAN & PENERANGAN JALAN UMUM

H. YUSDIANI, S.AP

SEKSI PERTAMANAN

MARZUKI, S.AP

SEKSI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

SEKSI PENGAWASAN BANGUNAN

H. HANAFI GOBETH, S.AP

SYAMSUDDIN A. S.Sos

UPT

SEKSI PENERANGAN JALAN UMUM

Tabel 3.16: Peta Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan dan Pengelolaan Persampahan FUNGSI PERENCANAAN

 Menyusun target pengelolaan sampah skala kab/kota,  Menyusun rencana program persampahan dalam rangka pencapaian target  Menyusun rencana anggaran program persampahan dalam rangka pencapaian target PENGADAAN SARANA

 Menyediakan sarana pewadahan sampah di sumber sampah  Menyediakan sarana pengumpulan (pengumpulan dari sumber sampah ke TPS)  Membangun sarana Tempat Penampungan Sementara (TPS)  Membangun sarana pengangkutan sampah dari TPS ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA)  Membangun sarana TPA  Menyediakan sarana composting PENGELOLAAN  Mengumpulkan sampah dari sumber ke TPS  Mengelola sampah di TPS  Mengangkut sampah dari TPS ke TPA  Mengelola TPA  Melakukan pemilahan sampah*  Melakukan penarikan retribusi sampah  Memberikan izin usaha pengelolaan sampah PENGATURAN DAN PEMBINAAN  Mengatur prosedur penyediaan layanan sampah (jam pengangkutan, personil, peralatan, dll)  Melakukan sosialisasi peraturan, dan pembinaan dalam hal pengelolaan sampah  Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan sampah MONITORING DAN EVALUASI  Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan sampah skala kab/kota  Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan persampahan  Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan persampahan, dan atau menampung serta mengelola keluhan atas layanan persampahan


P EMANGKU KEPENTINGAN Swasta

Masyarakat

Tabel 3.17: Peta Peraturan Persampahan Kabupaten/Kota Tapin Ketersediaan Peraturan PERSAMPAHAN •

•

•

•

•

•

•

•

Target capaian pelayanan pengelolaan persampahan di Kab/Kota ini Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kab/Kota dalam menyediakan layanan pengelolaan sampah Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kab/Kota dalam memberdayakan masyarakat dan badan usaha dalam pengelolaan sampah Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat untuk mengurangi sampah, menyediakan tempat sampah di hunian rumah, dan membuang ke TPS Kewajiban dan sanksi bagi kantor / unit usaha di kawasan komersial / fasilitas social / fasilitas umum untuk mengurangi sampah, menyediakan tempat sampah, dan membuang ke TPS Pembagian kerja pengumpulan sampah dari sumber ke TPS, dari TPS ke TPA, pengelolaan di TPA, dan pengaturan waktu pengangkutan sampah dari TPS ke TPA Kerjasama pemerintah kab/kota dengan swasta atau pihak lain dalam pengelolaan sampah Retribusi sampah atau kebersihan

Ada (Sebutkan)





Keterangan

Peraturan Daerah Kota/kabupaten Tapin : 14. Peraturan Daerah Kabupaten No 01 tahun 2009 tentang Retribusi Jasa Perizinan Bidang Lingkungan Hidup 15. Peraturan Daerah Kabupaten No 02 tahun 1994 tentang Pengelolaan Kebersihan dan Retribusi Sampah 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 4 Tahun 1994 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin 17. Perda No 04 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk Kabupaten Tapin 18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2009 tentang Retribusi Jasa Perizinan Bidang Lingkungan Hidup. 19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2012, 10 Februari 2012 LD. No. 10, 10 Februari 2012 tentang Bangunan dan Izin Mendirikan Bangunan 20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2009, 11 Maret 2009 LD. 04, 11 Maret 2009 tentang APBD Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2009 21. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2009, 27 April 2009 LD. 05, 27 Maret 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Tapin Tahun 2006 – 2025 22. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 06 Tahun 2009, 27 April 2009 LD. 06, 27 Maret 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Tapin Tahun 2008 – 2012 23. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 2012, 10 Februari 2012 LD. No. 12, 10 Februari 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. 24. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 8 Tahun 2010, 6 September 2010 LD.2010 /08 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin no. 05 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin.

25. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 20 Tahun 1990 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Dati II Tapin.

3.3.2 Sistem dan Cakupan Pelayanan     -

-

 -

-



Jelaskan mengenai sistem pengelolaan persampahan yang ada, baik untuk sistem pengangkutan, penyimpanan sementara, dan pemrosesan akhir, serta kegiatan 3R. Penjelasan ini perlu memuat mengenai teknologi yang dipergunakan di setiap sistem yang ada. Tuliskan informasi mengenai jumlah masyarakat penerima manfaat masing-masing sistem untuk mengetahui tingkat layanan dari sistem pengelolaan persampahan yang ada. Lengkapi dengan peta Peta 3.3 Peta cakupan layanan persampahan (ukuran A3) Peta 3.4 Peta lokasi infrastruktur utama pengelolaan persampahan (ukuran A3) (Infrastruktur utama meliputi (apabila ada): TPA, TPST, TPS) Masukan tabel berikut: Tabel 3.18 Diagram Sistem Sanitasi pengelolaan persampahan Tabel 3.19 Sistem pengelolaan persampahan yang ada di Kabupaten/Kota Hapus seluruh teks ini setelah sub-bab 3.3.2 selesai disusun

3.3.2. Sistem dan Cakupan Pelayanan KONDISI PERSAMPAHAN DI KABUPATEN TAPIN 3.3.2.1 Volume Timbulan Sampah Timbunan sampah di Kabupaten Tapin yang mampu terkelola dalam system pengelolaan persampahan yang berjalan saat ini, lebih di dominasi oleh timbulan sampah dari aktivitas rumah tangga atau domestik. Sedangkan jenis timbulan non domestik seperti dari akitivitas pasar, institusi perkantoran, fasilitas umum dan lain-lain masih relatife tidak ada. Pelayanan pengelolaan persampahan di Kabupaten Tapin dilakukan dengan system pewadahan dan pengumpulan sementara di TPS untuk kemudian dengan sarana pengangkutan yang dimiliki, sampah yang telah terkumpul dilokasi-lokasi TPS tersebut akan dipindahkan ke TPA untuk dikelola lebih lanjut. Tempat pembuangan akhir sampah di Kabupaten Tapin adalah terletak di TPA Gunung Timbung, system pengolahan yang digunakan adalah system open dumping. Pengelolaan sampah di Kabupaten Tapin mulai dari pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pembuangan akhir ditangani oleh Dinas Tata Kota dan Kebersihan. Pelayanan pengelolaan persampahan Kabupaten Tapin, volume yang terlayani 45 m³/hari. Di Kecamatan tapin Utara sampah yang terangkut perharinya adalah ± 20 m³/hari. Sedangkan di Kecamatan Binuang sampah yang terangkut perharinya adalah ± 15 m³/hari berasal dari aktivitas pasar dan sekitarnya. Volume sampah yang terlayani di Kabupaten Tapin dapat dilihat pada table berikut. Tabel. 3.11. Volume sampah Kabupaten tapin yang ditangani berdasarkan kecamatan

No 1. 2. 3.

Kecamatan Tapin Utara Binuang Tapin Selatan Jumlah

Penduduk terlayani (jiwa) 6.807 5.857 3.995 16.659

Jumlah sampah terangkut (m³/hari) 20 15 10 45

Sumber : Dinas Tata Kota dan Kebersihan Kabupaten Tapin Tahun 2011

Jumlah penduduk yang mampu terlayani di Kabupaten Tapin adalah sebesar 16.659 atau sebesar 9.93 % dari penduduk Kabupaten Tapin. Di Kabupaten Tapin yang sampahnya terlayani hanya 3 kecamatan yaitu Kecamatan Tapin Utara, Kecamatan Tapin Selatan dan Kecamatan Binuang. Di Kecamatan Tapin Utara sampah terangkut ± 30 %, di kecamatan Tapin selatan sampah yang terangkut ± 25% dan di Kecamatan Binuang yang terangkut ± 25%.

3.3.2.2. Daerah Pelayanan Daerah pelayanan persampahan di Kabupaten Tapin meliputi daerah perkotaan antara lain Kecamatan Tapin Utara, Kecamatan Tapin selatan dan Kecamatan Binuang. Prioritas pelayanan saat ini adalah perkantoran, pasar, perumahan di sekitar jalan utama dan perumahan pada daerah padat penduduk, penyapuan jalan pada protokol, sekitar perkantoran dan pasar. Di Kabupaten Tapin masih banyak kecamatan yang sampahnya yang belum terangkut diantara Kecamatan Hatungun, Kecamatan Salam Babaris, Kecamatan Tapin tengah, Kecamatan Bungur, Kecamatan Piani, Kecamatan Lokpaikat, Kecamatan Bakarangan, Kecamatan Candi Laras Selatan dan Kecamatan Candi Laras Utara. Daerah pelayanan pengelolaan persampahan Kecamatan Tapin Utara saat ini hampir mencakup sebagian besar daerah terbangun Rantau Kiwa dan Rangda Malingkung sebagian Desa Rantau Kanan terutama daerah yang terletak di sekitar jalan yang dapat dilalui oleh angkutan sampah. Prioritas pelayanan saat ini adalah perkantoran, pasar, perumahan di sekitar jalan utama dan perumahan pada daerah padat penduduk, dan penyapuan jalan protokol dan sekitar perkantoran dan pasar. Beberapa kelurahan pada Kota Rantau yang belum mendapat fasilitas pelayanan kebersihan masih mengelola sampah secara konvesional yaitu sampah di kumpulkan disuatu tempat lalu dibakar. Beberapa kelurahan tersebut diantaranya adalah Desa Antasari, Desa Kupang, Desa Perintis Raya dan Desa Banua Halat Kiri. 3.3.2.3. Sistem Pengumpulan Pada saat ini pengelolaan sampah di Kota Rantau dikelola oleh Dinas Tata Kota dan Kebersihan Kabupaten Tapin dengan pengelolaan sampah, dilakukan dengan melalui proses sebagai berikut : a) Proses Pengumpulan Sampah Proses pengumpulan sampah dilakukan baik secara individual maupun secara komunal melalui bak-bak penampungan yang disediakan di setiap unit lingkungan perumahan maupun pada unit kegiatan komersial dan perkantoran. Proses pengumpulan sampah ini dapat dilakukan dengan sistem door to door dengan menggunakan gerobak sampah yang selanjutnya dikumpulkan di bak-bak penampungan yang pelaksanaanya dapat dilakukan oleh masing-masing unit lingkungan b) Proses Pengangkutan Sampah ke TPS / TPA Proses pengangkutan sampah dilakukan dari bak-bak penampungan ke Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) atau transfer depo. Selanjutnya diangkut dengan menggunakan truck / dump truck menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA). c) Peningkatan kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempat yang telah disediakan harus dilakukan secara reguler. Pola pengumpulan persampahan yang ada di Kabupaten Tapin dapat digambarkan sebagai berikut : a. Sampah rumah tangga/permukiman/sampah perkantoran/penginapan dan restoran terdapat 2 pola pengumpulan yaitu komunal langsung dan individual tidak langsung dengan gambaran sebagai berikut : 

Pola komunal langsung yaitu : Sampah dikumpulkan oleh penghasil sampah pada wadah (kantong plastik, keranjang bekas, bak kecil terbuat dari kayu, tong sampah, dll), kemudian oleh penghasil sampah dipindahkan langsung ke TPS yang berupa bak beton atau bak kayu yang disediakan oleh Pengelola. TPS yang disediakan oleh pemerintah lokasinya mudah dijangkau karena berada di setiap ujung jalan. Selanjutnya sampah dari bak sampah diangkut ke TPA oleh Pengelola dengan menggunakan dump truck.



Pola individual tidak langsung : Sampah dikumpulkan oleh penghasil sampah pada wadah (kantong plastik, keranjang bekas, bak kecil terbuat dari kayu, tong sampah, dll), kemudian

dikumpulkan oleh petugas menggunakan gerobak sampah dan dipindahkan ke TPS yang disediakan oleh UPT Kebersihan. Ini berlaku untuk daerah tertentu misal Perumahan Haur Kuning dan perumahan lainnya selanjutnya sampah dari bak sampah diangkut ke TPA oleh Pengelola dengan menggunakan dump truck. Tabel 3.12. Jenis, jumlah, kondisi dan sumber dana sarana pengumpulan sampah di Kabupaten Tapin

Jenis

Jumlah (unit)

Tahun Pengadaan

Kondisi Sarana

Pemanfaatan

Sumber Dana

Frekuensi Pengangkutan (Rit/hari)

Gerobak

28

2007-2010

Rusak Ringan

Dimanfaatkan

APBD

2 rit/hr

Roda 3 Motor

3

2009

Baik

Dimanfaatkan

APBD

2 rit/hr

Sumber: Dinas Tata Kota dan Kebersihan Tahun 2011

Gerobak di kabupaten Tapin berjumlah 28 buah, kondisi rusak ringan dan masih dimanfaatkan. Petugas kebersihan membawa gerobak dan mengambil sampah di setiap rumah, lalu sampah di buang ke TPS terdekat. Berikut ini adalah diagram alir pengumpulan sampah dari masing masing sumber sampah : Di buang langsung

Sampah Permukiman/perumaha n

TPS

Dump truk

TPA

Di ambil petugas sampah menggunakan gerobak Di ambil petugas menggunakan motor roda 3 atau pick up

Sampah perkantoran/hotel/sekola h/restoran Sampah penyapuan jalan

Di buang langsung

Di sapu petugas

TPS/Bak Sampah di lokasi

Dump truk

TPS

Dump truk

TPA

TPA

Di buang langsung

Sampah Pasar

TPS

Dump truk

TPA

Di ambil oleh petugas kebersihan pasar

Gambar diagram alir pengumpulan sampah di Kabupaten Tapin b. Sampah Pasar Pola pengumpulan untuk sampah pasar adalah dengan pola komunal tidak langsung yaitu penghasil sampah membuang langsung sampah ke TPS kemudian oleh petugas sampah di angkut ke TPA. Khusus untuk penanganan sampah rumah sakit, maka pihak rumah sakit membedakan antara adanya sampah medis dan non medis. Untuk sampah medis ditangani secara khusus dan tidak bercampur dengan sampah kota, sedangkan sampah domestik dijadikan satu dengan sampah lingkungan dengan pola pengumpulan individual tidak langsung. Gambaran pengumpulan sampah di Kecamatan Binuang terutama wilayah pemukiman dan

perkantoran pada umumnya juga menggunakan sistem pengumpulan individual tidak langsung (door to door) yaitu sampah diambil menggunakan gerobak berukuran 1,5 m³ dari sumber sampah dibawa menuju TPS atau Depo terdekat. Sedangkan pola pengumpulan sampah di pasar dan pertokoan pada umumnya adalah menggunakan pola pengumpulan komunal langsung, para pedagang akan mengumpulkan sampahnya dan mewadahi dengan tas plastik untuk dibuang ke TPS yang telah disediakan di pasar. 3.3.2.4. Sistem Penampungan Sementara TPS yang digunakan saat ini ada dua jenis yaitu terbuat dari kayu dan beton atau pasangan batu bata. TPS ditempatkan di pinggir jalan pada seluruh daerah pelayanan untuk menampung sampah yang berasal dari permukiman, pasar, dan penyapuan jalan. Pengangkutan dilakukan 2 kali sehari yakni pada pagi dan sore hari. Sampah berada di TPS kurang lebih 7-18 jam sebelum diangkut oleh TPA. TPS yang disediakan belum terpisah untuk sampah organik dan anorganik, jadi di TPS sampah tercampur antara sampah organik dan anorganik. Berikut Tabel keterangan TPS di Kabupaten Tapin. Tabel 3.13. Tempat Penampungan Sementara di Kabupaten Tapin

Lokasi Tapin Utara

Jenis

Kapasitas (m3)

Luas TPS (m2)

Kondisi Sarana

Tahun Pembangunan

Sumber Dana

Frekuensi Pengambilan (kali/hari)

TPS

3

3

Rusak Ringan

2005-2009

APBD

2


3.3.2.5. Sistem Pengangkutan Pengangkutan sampah merupakan kegiatan pengangkutan sampah yang telah dikumpulkan di tempat penampungan sementara atau langsung dari tempat sampah ke tempat pemrosesan akhir. Keberhasilan kegiatan penanganan sampah sangatlah tergantung dari sarana/ prasarana pengangkutan yang digunakan. Sarana yang digunakan adalah truk dari berbagai tipe/jenis, sehingga merupakan kegiatan yang membutuhkan dana/investasi yang paling besar dibandingkan dengan kegiatan pengumpulan dan pemrosesan akhir. Kegiatan pengangkutan sampah pada dasarnya membawa sampah menjauhi sumber sampah. Masalah yang sering timbul biasanya disebabkan tidak semua jalan yang dilalui oleh truk sampah tidak menimbulkan gangguan pada kelancaran lalu lintas. Seperti halnya lebar jalan tidak sesuai dengan tingkat kepadatan lalu lintas, bau yang dikeluarkan sampah mengganggu kenyamanan lingkungan yang dilaluinya, kesan kotor yang terjadi karena tetesan air dan hamburan sampah selama perjalanan. Jumlah alat pengangkutan sampah untuk melayani kebersihan di Kota Rantau menggunakan gerobak sampah, dump truk besar dan sepeda motor. Sampah dari sumber sampah dibuang langsung oleh warga ke TPS yang terdekat. Kemudian sampah dari TPS (Tempat Penampungan Sementara) diangkut menggunakan truk pengangkut sampah oleh petugas kebersihan menuju TPA. Berikut ini kondisi eksisting prasarana dan sarana alat pengangkutan di Kawasan Kota Rantau.

Tabel 3.14. Jenis dan Jumlah Sarana Pengangkutan sampah di Kabupaten Tapin

Unit

Tahun Pengadaan

Armroll Truck

1

2005

Dump Truck

1

2005

Jenis

Kondisi Sarana Rusak Ringan Rusak Ringan

Pemanfaatan

Sumber Dana

Frekuensi Pengangkutan

Dimanfaatkan

APBN

2

Dimanfaatkan

APBN

2

Sumber: Dinas Tata Kota dan Kebersihan Kabupaten Tapin

4. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kabupaten Tapin saat ini memiliki sarana pembuangan akhir sampah berupa TPA dengan luas lahan 7 ha yang berada di Desa Bramban wilayah Kecamatan Piani. Sampai dengan saat lahan TPA telah terpakai sebesar ± 40 % dari lahan yang tersedia. Sistem pengelolaan sampah di TPA berupa controlled landfill. Data lebih lengkap kondisi TPA di Kabupaten Tapin dapat dilihat pada tabel 3.15 berkut ini. Tabel 3.15. Kondisi Tempat Pembuangan Akhir Sampah di Kabupaten Tapin

Komponen

Keterangan

Biaya Investasi (Rp.) Sumber Dana Sistem pengolahan sampah

Open Dumping

Tahun mulai operasi TPA Sisa umur TPA Luas lahan TPA

± 7 Ha

Luas lahan terpakai

± 3 Ha

Daya tampung (m3) Jumlah truk masuk perhari

16-20 kali/hr

Sumber : Dinas Tata Kota dan kebersihan Tahun 2011

ini.

Sedangkan data mengenai fasilitas yang ada di TPA Kabupaten Tapin dapat dilihat pada tabel 3.16 berikut Tabel 3.16. Fasilitas yang ada di TPA Kabupaten Tapin Perlengkapan di TPA Pembuatan kompos Pengolahan lindi di IPAL Jembatan timbang Saluran drainase Rumah jaga Alat berat : - Buldozer - Excavator - Loader Gudang peralatan Lapisan tanah penutup

Ada/Tidak

Kondisi

Pemanfaatan

ada

-

-

-

-

-

Perlengkapan di TPA

Ada/Tidak

Ketersediaan tanah penutup Pagar keliling Sumur pantau Sumber : Dinas Tata Kota dan kebersihan Tahun 2011

Kondisi

Pemanfaatan

-

-

Di TPA Gunung Timbung pengolahan masih bersifat open dumping. Dilihat dari fasilitas yang dimiliki di TPA Gunung Timbung hanya memiliki rumah jaga. Sampah yang diangkut ke TPA kemudian dibakar.

Tabel 2.1 Perhitungan Volume Sampah yang masuk TPA Kabupaten Tapin No

Tahun

Jumlah Prosentase sampah per sampah per pemadatan penduduk pelayanan hari yg tahun pengangku dihasilkan (m3/tahun) tan (2,67) (m3/hari)

Reduksi di TPA (%) dengan rumah kompos

sampah setelah reduksi (m3/tahun)

1

2012

174.575

25%

87,29

31772,64

2

2013

178.066

30%

106,84

3

2014

181.628

35%

4

2015

185.260

5

2016

6

sampah setela pemadatan denga berat (m3/tahu

11899,87

0%

11899,87

2974,97

38889,71

14565,44

10%

13108,89

3277,22

127,14

46278,76

17332,87

10%

15599,58

3899,90

40%

148,21

53947,81

20205,17

15%

17174,40

4293,60

188.966

45%

170,07

61905,11

23185,44

15%

19707,62

4926,91

2017

192.745

50%

192,74

70159,13

26276,83

15%

22335,30

5583,83

7

2018

196.600

60%

235,92

85874,77

32162,84

20%

25730,27

6432,57

8

2019

200.532

70%

280,74

102190,98

38273,78

20%

30619,02

7654,76

9

2020

204.542

75%

306,81

111680,14

41827,77

20%

33462,22

8365,55

10

2021

208.633

80%

333,81

121508,00

45508,61

20%

36406,89

9101,72

11

2022

212.806

90%

383,05

139430,43

52221,13

20%

41776,91

10444,23

12

2023

217.062

100%

434,12

158021,15

59183,95

20%

47347,16

11836,79

13

2024

221.403

100%

442,81

161181,57

60367,63

20%

48294,10

12073,53

14

2025

226.063

100%

452,13

164574,06

61638,23

20%

49310,58

12327,65

15

2026

230.116

100%

460,23

167524,45

62743,24

20%

50194,59

12548,65

3.3.3 Kesadaran Masyarakat dan PMJK    -

-

-



Jelaskan tingkat kesadaran masyarakat dalam pengelolaan persampahan, informasi mengenai keterlibatan masyarakat (laki-laki dan perempuan) dalam pengelolaan persampahan, serta informasi mengenai akses, pengaruh, dan manfaat yang diperoleh oleh rumah tangga miskin. Untuk mendapatkan penjelasan rinci mengenai cara mendapatkan data tersebut, silakan lihat “PT-06: Kajian PMJK, Promosi Higiene, dan Sanitasi Sekolah” dalam Lampiran Petunjuk Praktis ini. Lengkapi dengan tabel: Tabel 3.20 Pengelolaan persampahan di tingkat kelurahan/kecamatan Tabel 3.21 Pengelolaan persampahan di tingkat Kabupaten/Kota Tabel 3.22 Daftar Program/Proyek Layanan Yang Berbasis Masyarakat Hapus seluruh teks ini setelah sub-bab 3.3.3 selesai disusun

3.3.4 “Pemetaan” Media    -

-

-

-







Jelaskan berbagai penyedia layanan (service provider) yang ada dalam pengelolaan persampahan yang berasal dari dunia usaha maupun LSM, di kabupaten/kota. Untuk mendapatkan penjelasan rinci mengenai cara mendapatkan data tersebut, silakan lihat “PT-02: Survei Penyedia Layanan Sanitasi” dalam Lampiran Petunjuk Praktis ini. Lengkapi dengan tabel: Tabel 3.27 Penyedia layanan pengelolaan persampahan yang ada di Kabupaten/Kota Hapus seluruh teks ini setelah sub-bab 3.3.5 selesai disusun




Berikan informasi terkait dengan pendapatan dan belanja (baik belanja investasi maupun untuk operasi dan pemeliharaan) yang dilakukan pemerintah (SKPD terkait) maupun institusi lain yang berwenang dalam pengelolaan persampahan. Berikan informasi mengenai besaran retribusi serta penerimaan dari retribusi. Untuk mendapatkan penjelasan rinci mengenai cara mendapatkan data tersebut, silakan lihat “PT-04: Profil Keuangan dan Perekonomian Daerah” dalam Lampiran Petunjuk Praktis ini. Lengkapi dengan tabel Tabel 3.28 Ringkasan pendapatan dan belanja dari subsektor pengelolaan persampahan Hapus seluruh teks ini setelah sub-bab 3.3.6 selesai disusun

3.3.7 Isu strategis dan permasalahan mendesak    

Sebutkan Isu Strategis dan Permasalahan Mendesak terkait pengelolaan persampahan di kabupaten/kota. Silakan lihat buku-buku mengenai perencanaan strategis daerah untuk penjelasan lebih detailnya. Permasalahan yang disampaikan dapat berupa permasalahan yang terkait infrastruktur maupun noninfrastruktur. Tuliskan dalam bentuk “bullet” atau “number”. Hapus seluruh teks ini setelah sub-bab 3.3.7 selesai disusun

3.4

Pengelolaan Drainase Lingkungan

Petunjuk Umum:  Berikan penjelasan detail mengenai kondisi riil pengelolaan drainase lingkungan di kabupaten/kota saat ini, baik yang terkait dengan kualitas dan kuantitas infrastruktur maupun aspek non-infrastruktur lainnya.  Jelaskan permasalahan prioritas yang dihadapi terkait dengan pengelolaan drainase lingkungan.  Hapus seluruh teks ini setelah sub-bab 3.4 selesai disusun

3.4.1 Kelembagaan    

Jelaskan aspek legal formal (peraturan maupun kebijakan yang ada mengenai pengelolaan drainase di tingkat kabupaten/kota) Jelaskan institusi yang berwenang dalam pengelolaan drainase (baik operator maupun regulator). Untuk mendapatkan penjelasan rinci mengenai cara mendapatkan data tersebut, silakan lihat “PT-03: Kajian Kelembagaan dan Kebijakan” dalam Lampiran Petunjuk Praktis ini. Masukan tabel berikut: Tabel 3.29 Daftar pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan drainase lingkungan Tabel 3.30 Daftar peraturan terkait drainase lingkungan Hapus seluruh teks ini setelah sub-bab 3.4.1 selesai disusun -

-



3.4.


3.4.1. Kelembagaan

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN TAPIN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN NOMOR : 05 Tahun 2008 TANGGAL : 12 Pebruari 2008 DINAS

SEKRETARIAT POKJAFUNG SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN PROGRAM & PELAPORAN

SUB BAGIAN KEUANGAN

BIDANG PENGAIRAN

BIDANG BINA MARGA

SEKSI PERENCANAAN

SEKSI PERENCANAAN

SEKSI PERENCANAAN & TATA RUANG

SEKSI PERALATAN

SEKSI JALAN

SEKSI GEDUNG & PERUMAHAN

SEKSI LOGISTIK

SEKSI BANGUNAN PELENGKAP JALAN

SEKSI LINGKUNGAN & PERMUKIMAN

SEKSI PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI

SEKSI IRIGASI SEKSI SUNGAI & RAWA

BIDANG CIPTA KARYA & TATA RUANG

UPT

BIDANG JASA KONSTRUKSI & PERLENGKAPAN

Tabel 3.29: Peta Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan dan Pengelolaan Drainase Lingkungan FUNGSI PERENCANAAN

 Menyusun target pengelolaan drainase lingkungan skala kab/kota  Menyusun rencana program drainase lingkungan dalam rangka pencapaian target  Menyusun rencana anggaran program drainase lingkungan dalam rangka pencapaian target PENGADAAN SARANA

 Menyediakan / membangun sarana drainase lingkungan PENGELOLAAN

 Membersihkan saluran drainase lingkungan  Memperbaiki saluran drainase lingkungan yang rusak  Melakukan pengecekan kelengkapan utilitas teknis bangunan (saluran drainase lingkungan) dalam pengurusan IMB PENGATURAN DAN PEMBINAAN

 Menyediakan advis planning untuk pengembangan kawasan permukiman, termasuk penataan drainase lingkungan di wilayah yang akan dibangun  Memastikan integrasi sistem drainase lingkungan (sekunder) dengan sistem drainase sekunder dan primer  Melakukan sosialisasi peraturan, dan pembinaan dalam hal pengelolaan drainase lingkungan  Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan drainase lingkungan MONITORING DAN EVALUASI  Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan drainase lingkungan skala kab/kota  Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan drainase lingkungan  Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan drainase lingkungan, dan atau menampung serta mengelola keluhan atas kemacetan fungsi drainase lingkungan


PEMANGKU KEPENTINGAN Swasta

Masyarakat

Tabel 3.30: Peta Peraturan Drainase Lingkungan Kabupaten/Kota Tapin Ketersediaan Peraturan DRAINASE LINGKUNGAN Target capaian pelayanan pengelolaan drainase lingkungan di Kab/Kota ini Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kab/Kota dalam menyediakan drainase lingkungan Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kab/Kota dalam memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan drainase lingkungan Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat dan atau pengembang untuk menyediakan sarana drainase lingkungan, dan menghubungkannya dengan sistem drainase sekunder Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat untuk memelihara sarana drainase lingkungan sebagai saluran pematusan air hujan •

•

•

•

•

Ada (Sebutkan)





Keterangan

Peraturan Daerah Kota/kabupaten Tapin:

26. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 4 Tahun 1994 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin

27. Perda No 04 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk Kabupaten Tapin 28. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2009 tentang Retribusi Jasa Perizinan Bidang Lingkungan Hidup. 29. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2012, 10 Februari 2012 LD. No. 10, 10 Februari 2012 tentang Bangunan dan Izin Mendirikan Bangunan 30. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2009, 11 Maret 2009 LD. 04, 11 Maret 2009 tentang APBD Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2009 31. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2009, 27 April 2009 LD. 05, 27 Maret 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Tapin Tahun 2006 – 2025 32. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 06 Tahun 2009, 27 April 2009 LD. 06, 27 Maret 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Tapin Tahun 2008 – 2012 33. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 2012, 10 Februari 2012 LD. No. 12, 10 Februari 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. 34. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 8 Tahun 2010, 6 September 2010 LD.2010 /08 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin no. 05 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin.


36. 3.4.2 Sistem dan Cakupan Pelayanan    

-

-

-



A.

Jelaskan sistem pengelolaan drainase lingkungan yang ada di kabupaten/kota. Penjelasan ini perlu memuat mengenai teknologi yang digunakan. Informasikan jumlah masyarakat penerima manfaat untuk mengetahui tingkat layanan dari sistem pengelolaan drainase lingkungan tersebut. Lengkapi dengan peta: Peta 3.5 Peta jaringan drainase Kabupaten/Kota (ukuran A3) Masukan tabel berikut: Tabel 3.31 Diagram Sistem Sanitasi pengelolaan drainase lingkungan Tabel 3.32 Sistem pengelolaan drainase yang ada di Kabupaten/Kota Hapus seluruh teks ini setelah sub-bab 3.4.2 selesai disusun

Drainase Saluran drainase sangat penting sekali peranannya dalam pembangunan pertanian di daerah rawa walaupun biayanya sangat mahal. Terbangunnya saluran drainase yang menyeluruh dan terpadu di rawa potensial Kabupaten Tapin merupakan dasar dalam merekomendasikan pengembangan pertanian lahan basah di wilayah Kabupaten Tapin di masa mendatang. Saluran drainase sangat berfungsi untuk memperlancar keluar masuknya air (tata air) yang akan mengaliri lahan pertanian dan diperlukan untuk menghindari terlalu tingginya genangan dan luapan air pasang surut serta banjir musiman yang akan mengganggu proses pertumbuhan tanaman dan pada gilirannya mempengaruhi perkembangan pertanian pada umumnya. Dengan demikian diperlukan sekali adanya penambahan saluran drainase baru yang direncanakan dan dibangun dengan tepat serta dilakukan dengan hati-hati agar terhindar kemungkinan tersingkapnya lapisan pirit di tanah yang akan menyebabkan kondisi tanahnya menjadi berbahaya/beracun bagi tanaman. Dalam rangka mengendalikan genangan air di waktu musim hujan dan banjir musiman, di wilayah Kabupaten Tapin telah dibangun saluran drainase. Fungsi saluran drainase akan berkurang dengan berjalannya waktu. Hal ini disebabkan pendangkalan saluran dan tumbuhnya gulma di saluran akan mempercepat pendangkalan. drainase yang direncanakan merupakan saluran terbuka yang berfungsi untuk menampung aliran permukaan. Jaringan drainase terbagi atas jaringan primer,

jaringan

sekunder dan jaringan tersier. a. Jaringan Primer Jaringan primer berfungsi untuk menampung aliran permukaan dengan daerah tangkapan yang luas. Jaringan primer merupakan drainase alam yaitu aliran sungai dan anak sungai. Kabupaten Tapin ditinjau dari Daerah Aliran Sungai (DAS) termasuk DAS Barito, sub DAS Nagara dan subsub DAS Tapin semua anak sungainya. b. Jaringan Sekunder dan Tersier Saluran sekunder adalah saluran drainase buatan yang berfungsi untuk menampung aliran air permukaan yang berasal dari jaringan tersier dan mengalirkannya ke jaringan primer. Saluran tersier adalah saluran drainase buatan yang berfungsi menampung aliran air permukaan dari suatu

kawasan seperti kawasan permukiman, kawasan pertokoan, kawasan industri kemudian mengalirkannya ke jaringan sekunder. Perhitungan aliran air permukaan yang digunakan adalah : Q = 1/3,6 x C x I x A Q : Debit air permukaan (m3/detik) C : Koerfisien pengairan

I : Intensitas hujan (mm/jam) A : Luas daerah pengairan

Sedangkan untuk menghitung kapasitas saluran rumus yang digunakan adalah Q=VxA V = 1/n x (R 2/3) x i ½ Q N A R V I

: Debit air permukaan (m3/detik) : Koefisien kekasaran manning : Luas penampang basah saluran (m2) : Jari-jari hidrolis : Kecepatan aliran (m/detik) : Kemiringan saluran

Tipikal rencana saluran sekunder dan tersier dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1 Tipikal Rencana Saluran Sekunder dan Saluran Tersier Jenis Saluran

Luas Pengaliran 2

Air Permukaan (Q) m3

Kemiringan Saluran

Kapasitas Debit Saluran (q)

Dimensi Saluran Tipe

m3

b1

b2

b

d

(m)

(m)

(m)

(m)

(km )

( /det)

(%)

( /det)

Saluran Sekunder

0.55

0.642

0.500

0.911

Trap

1.0

0.5

0.6

1.0

Saluran Sekunder

0.55

0.642

0.500

0.940

Box

0

0

0.8

1.0

Saluran Tersier

0.12

0.262

0.500

0.612

Trap

0.6

0.3

0.6

0.6

Saluran Tersier

0.12

0.262

0.500

0.302

Box

0

0

0.6

0.6

Rencana penataan jaringan drainase dibangun dengan prinsip agar pengaliran air di atas permukaan tanah (surface run off) dapat secepatnya dialirkan menuju ke sungai/saluran pembuangan, agar tidak

terjadi genangan air dan pengikisan terhadap badan jalan. Terjadinya genangan dan banjir di Wilayah Kabupaten Tapin pada umumnya disebabkan oleh beberapa hal: 1. Masih

kurangnya drainase mikro, sementara drainase mikro yang ada tidak optimal karena

penyumbatan dan tidak terintegrasi 2. Penurunan kapasitas drainase makro, 3. Topografi yang relatif datar/rata terutama pada bagian Tengah dan Barat.

Rencana penanganan prasarana drainase adalah sebagai berikut: 1. Menyempurnakan dan meningkatkan jaringan drainase mikro yang ada serta mengembangkan jaringan drainase mikro yang baru secara terpadu pada tempat-tempat yang belum terlayani. Jaringan drainase mikro merupakan jaringan yang terdapat di sisi kiri-kanan jalan atau drainase jalan. Pada saat ini masih banyak jaringan drainase mikro yang tidak terhubungkan satu dengan yang lain, sehingga perlu pengembangan jaringan yang terpadu atau terintegrasi. 2. Meningkatkan fungsi pelayanan drainase makro. Drainase makro umumnya berupa sungai. Pada saat ini sungai di Wilayah Kabupaten Tapin yang fungsinya mengalami penurunan, yang disebabkan karena penurunan kapasitas. Penurunan kapasitas ini disebabkan oleh beberapa hal, seperti pembuangan sampah ke sungai, erosi dan pendangkalan/sedimentasi. Selain penanganan drainase, maka pengendalian banjir harus dilaksanakan dalam skala yang lebih luas dan terintegrasi. Untuk itu rencana penanganan banjir adalah sebagai berikut: 

Pembuatan Sodetan Peningkatan sodetan untuk mengurangi debit Sungai dan mengalirkannya ke sungai-sungai yang terdekat, untuk mengurangi debit air di Sungai pada saat banjir, perlu dibuatkan sodetan dibagian hulu yang mengarah ke Sungai.



Normalisasi alur Sungai Normalisasi alur sungai perlu dilakukan dengan mengeruk sedimen yang mengendap di dasar sungai, terutama pada bagian sungai yang sudah mengalami pendangkalan.



Perkuatan Tebing Perkuatan tebing yang dibuat dari konstruksi bronjong dimaksudkan untuk melindungi bagian tebing sungai dari erosi, terutama dibangun pada pinggiran sungai yang mudah longsor ataupun tergerus oleh aliran air.



Pengaturan air Untuk mengurangi debit banjir di sungai, dibutuhkan pembuatan regulator gate di hulu Sungai yang dapat mengalirkan air dari danau



Pembuatan Waduk/Kolam penampungan



Pada kawasan yang letak permukaan tanahnya relatif lebih rendah dan pada saat banjir selalu tergenang, maka diperlukan suatu sistem pembuangan melalui pembuatan waduk/ kolam

penampung

dan

pemompaan

serta

pembuatan

tanggul

banjir.

3.4.3 Kesadaran Masyarakat dan PMJK     -

-



Jelaskan tingkat kesadaran masyarakat dalam pengelolaan drainase, informasi mengenai keterlibatan masyarakat (laki-laki dan perempuan) dalam pengelolaan persampahan, Informasi akses, pengaruh, dan manfaat yang diperoleh oleh rumah tangga miskin. Untuk mendapatkan penjelasan rinci mengenai cara mendapatkan data tersebut, silakan lihat “PT-06: Kajian PMJK, Promosi Higiene, dan Sanitasi Sekolah” dalam Lampiran Petunjuk Praktis ini. Lengkapi dengan tabel: Tabel 3.33 Kondisi drainase lingkungan di tingkat kecamatan/kelurahan Tabel 3.24 Daftar Program/Proyek Layanan Yang Berbasis Masyarakat Hapus seluruh teks ini setelah sub-bab 3.4.3 selesai disusun


-

-

-



Berikan informasi mengenai penggunaan berbagai media komunikasi untuk menunjang pengelolaan drainase. Untuk mendapatkan penjelasan rinci mengenai cara mendapatkan data tersebut, silakan lihat “PT-05: Kajian Komunikasi dan Pemetaan Media” dalam Lampiran Petunjuk Praktis ini. Lengkapi dengan tabel: Tabel 3.35 Kegiatan komunikasi yang ada di Kabupaten/Kota Tabel 3.36 Media komunikasi yang ada di Kabupaten/Kota Tabel 3.37 Kerjasama terkait sanitasi Tabel 3.38 Daftar mitra potensial Hapus seluruh teks ini setelah sub-bab 3.4.4 selesai disusun




Beri penjelasan mengenai berbagai penyedia layanan (service provider) yang ada dalam pengelolaan drainase yang berasal dari dunia usaha maupun LSM, di kabupaten/kota. Untuk mendapatkan penjelasan rinci mengenai cara mendapatkan data tersebut, silakan lihat “PT-02: Survei Penyedia Layanan Sanitasi” dalam Lampiran Petunjuk Praktis ini. Lengkapi dengan tabel: Tabel 3.39 Penyedia layanan pengelolaan drainase lingkungan yang ada di Kabupaten/Kota (Isi apabila ada. Biasanya berlaku untuk kawasan pemukiman yang dikelola pengembang besar) Hapus seluruh teks ini setelah sub-bab 3.4.5 selesai disusun




Berikan informasi terkait dengan pendapatan dan belanja (baik belanja investasi maupun untuk operasi dan pemeliharaan) yang dilakukan pemerintah (SKPD terkait) maupun institusi lain yang berwenang dalam pengelolaan drainase. Berikan informasi mengenai besaran retribusi serta penerimaan dari retribusi (sekiranya ada). Untuk mendapatkan penjelasan rinci mengenai cara mendapatkan data tersebut, silakan lihat “PT-04: Profil Keuangan dan Perekonomian Daerah” dalam Lampiran Petunjuk Praktis ini. Lengkapi dengan tabel Tabel 3.40 Ringkasan pendapatan dan belanja dari subsektor pengelolaan persampahan Hapus seluruh teks ini setelah sub-bab 3.4.6 selesai disusun

3.4.7 Isu strategis dan permasalahan mendesak 

Sebutkan Isu Strategi dan Permasalahan Mendesak terkait pengelolaan drainase di kabupaten/kota. Silakan lihat buku-buku mengenai perencanaan strategis daerah untuk penjelasan lebih detailnya. Permasalahan yang disampaikan dapat berupa permasalahan yang terkait infrastruktur maupun noninfrastruktur. Tuliskan dalam bentuk “bullet” atau “number”. Hapus seluruh teks ini setelah sub-bab 3.4.7 selesai disusun

  

3.3


Petunjuk Umum:  Jelaskan detail mengenai kondisi riil pengelolaan persampahan di kabupaten/kota saat ini, baik yang terkait dengan kualitas dan kuantitas infrastruktur maupun aspek non-infrastruktur lainnya.  Jelaskan permasalahan prioritas yang dihadapi terkait dengan pengelolaan persampahan.  Hapus seluruh teks ini setelah sub-bab 3.3 selesai disusun

3.3.1 Kelembagaan     -

-



Jelaskan mengenai aspek legal formal (peraturan maupun kebijakan yang ada mengenai persampahan di tingkat kabupaten/kota) Jelaskan institusi yang berwenang dalam pengelolaan persampahan (baik operator maupun regulator). Untuk mendapatkan penjelasan rinci mengenai cara mendapatkan data tersebut, silakan lihat “PT-03: Kajian Kelembagaan dan Kebijakan” dalam Lampiran Petunjuk Praktis ini. Masukan tabel berikut: Tabel 3.16 Daftar pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan limbah domestik Tabel 3.17 Daftar peraturan terkait sanitasi Hapus seluruh teks ini setelah sub-bab 3.3.1 selesai disusun

3.3.


3.3.1. Kelembagaan

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS TATA KOTA DAN KEBERSIHAN KABUPATEN TAPIN

LAMPIRAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN NOMOR : 05 Tahun 2008 TANGGAL : Pebruari 2008

KEPALA DINAS H. RAJUDIN NOOR,S.Sos,M.AP

SEKRETARIS H. MURYADI, ST

POKJAFUNG

KASUBAG UMUM & KEPEGAWAIAN

SITI AISYAH,S.Sos

KABID TATA RUANG KOTA H. SUGIHARTO SUTEDJO, ST,MT

SEKSI PENATAAN RUANG KOTA

SEKSI PENGENDALIAN TATA RUANG KOTA

H. BAKHRIANSYAH

BIDANG TATA BANGUNAN H. SYAIFUL ANSYARI, ST

KASUBAG PROGRAM & PELAPORAN

BIDANG KEBERSIHAN LINGKUNGAN & PERSAMPAHAN

Drs. ABDUL MUIN

SEKSI PERENCANAAN BANGUNAN

SEKSI KEBERSIHAN LINGKUNGAN

NOORHAYANI, ST

KASUBAG KEUANGAN

Hj. KARTINAH,S.AP

BIDANG PERTAMANAN & PENERANGAN JALAN UMUM

H. YUSDIANI, S.AP

SEKSI PERTAMANAN

MARZUKI, S.AP

SEKSI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

SEKSI PENGAWASAN BANGUNAN

H. HANAFI GOBETH, S.AP

SYAMSUDDIN A. S.Sos

UPT

SEKSI PENERANGAN JALAN UMUM

Tabel 3.16: Peta Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan dan Pengelolaan Persampahan FUNGSI PERENCANAAN

 Menyusun target pengelolaan sampah skala kab/kota,  Menyusun rencana program persampahan dalam rangka pencapaian target  Menyusun rencana anggaran program persampahan dalam rangka pencapaian target PENGADAAN SARANA

 Menyediakan sarana pewadahan sampah di sumber sampah  Menyediakan sarana pengumpulan (pengumpulan dari sumber sampah ke TPS)  Membangun sarana Tempat Penampungan Sementara (TPS)  Membangun sarana pengangkutan sampah dari TPS ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA)  Membangun sarana TPA  Menyediakan sarana composting PENGELOLAAN  Mengumpulkan sampah dari sumber ke TPS  Mengelola sampah di TPS  Mengangkut sampah dari TPS ke TPA  Mengelola TPA  Melakukan pemilahan sampah*  Melakukan penarikan retribusi sampah  Memberikan izin usaha pengelolaan sampah PENGATURAN DAN PEMBINAAN  Mengatur prosedur penyediaan layanan sampah (jam pengangkutan, personil, peralatan, dll)  Melakukan sosialisasi peraturan, dan pembinaan dalam hal pengelolaan sampah  Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan sampah MONITORING DAN EVALUASI  Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan sampah skala kab/kota  Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan persampahan  Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan persampahan, dan atau menampung serta mengelola keluhan atas layanan persampahan


P EMANGKU KEPENTINGAN Swasta

Masyarakat

Tabel 3.17: Peta Peraturan Persampahan Kabupaten/Kota Tapin Ketersediaan Peraturan PERSAMPAHAN •

•

•

•

•

•

•

•

Target capaian pelayanan pengelolaan persampahan di Kab/Kota ini Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kab/Kota dalam menyediakan layanan pengelolaan sampah Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kab/Kota dalam memberdayakan masyarakat dan badan usaha dalam pengelolaan sampah Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat untuk mengurangi sampah, menyediakan tempat sampah di hunian rumah, dan membuang ke TPS Kewajiban dan sanksi bagi kantor / unit usaha di kawasan komersial / fasilitas social / fasilitas umum untuk mengurangi sampah, menyediakan tempat sampah, dan membuang ke TPS Pembagian kerja pengumpulan sampah dari sumber ke TPS, dari TPS ke TPA, pengelolaan di TPA, dan pengaturan waktu pengangkutan sampah dari TPS ke TPA Kerjasama pemerintah kab/kota dengan swasta atau pihak lain dalam pengelolaan sampah Retribusi sampah atau kebersihan

Ada (Sebutkan)





Keterangan

Peraturan Daerah Kota/kabupaten Tapin : 37. Peraturan Daerah Kabupaten No 01 tahun 2009 tentang Retribusi Jasa Perizinan Bidang Lingkungan Hidup 38. Peraturan Daerah Kabupaten No 02 tahun 1994 tentang Pengelolaan Kebersihan dan Retribusi Sampah 39. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 4 Tahun 1994 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin 40. Perda No 04 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk Kabupaten Tapin 41. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2009 tentang Retribusi Jasa Perizinan Bidang Lingkungan Hidup. 42. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2012, 10 Februari 2012 LD. No. 10, 10 Februari 2012 tentang Bangunan dan Izin Mendirikan Bangunan 43. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2009, 11 Maret 2009 LD. 04, 11 Maret 2009 tentang APBD Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2009 44. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2009, 27 April 2009 LD. 05, 27 Maret 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Tapin Tahun 2006 – 2025 45. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 06 Tahun 2009, 27 April 2009 LD. 06, 27 Maret 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Tapin Tahun 2008 – 2012 46. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 2012, 10 Februari 2012 LD. No. 12, 10 Februari 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. 47. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 8 Tahun 2010, 6 September 2010 LD.2010 /08 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin no. 05 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin.


3.3.2 Sistem dan Cakupan Pelayanan     -

-

 -

-



Jelaskan mengenai sistem pengelolaan persampahan yang ada, baik untuk sistem pengangkutan, penyimpanan sementara, dan pemrosesan akhir, serta kegiatan 3R. Penjelasan ini perlu memuat mengenai teknologi yang dipergunakan di setiap sistem yang ada. Tuliskan informasi mengenai jumlah masyarakat penerima manfaat masing-masing sistem untuk mengetahui tingkat layanan dari sistem pengelolaan persampahan yang ada. Lengkapi dengan peta Peta 3.3 Peta cakupan layanan persampahan (ukuran A3) Peta 3.4 Peta lokasi infrastruktur utama pengelolaan persampahan (ukuran A3) (Infrastruktur utama meliputi (apabila ada): TPA, TPST, TPS) Masukan tabel berikut: Tabel 3.18 Diagram Sistem Sanitasi pengelolaan persampahan Tabel 3.19 Sistem pengelolaan persampahan yang ada di Kabupaten/Kota Hapus seluruh teks ini setelah sub-bab 3.3.2 selesai disusun

3.3.2. Sistem dan Cakupan Pelayanan KONDISI PERSAMPAHAN DI KABUPATEN TAPIN 3.3.2.2 Volume Timbulan Sampah Timbunan sampah di Kabupaten Tapin yang mampu terkelola dalam system pengelolaan persampahan yang berjalan saat ini, lebih di dominasi oleh timbulan sampah dari aktivitas rumah tangga atau domestik. Sedangkan jenis timbulan non domestik seperti dari akitivitas pasar, institusi perkantoran, fasilitas umum dan lain-lain masih relatife tidak ada. Pelayanan pengelolaan persampahan di Kabupaten Tapin dilakukan dengan system pewadahan dan pengumpulan sementara di TPS untuk kemudian dengan sarana pengangkutan yang dimiliki, sampah yang telah terkumpul dilokasi-lokasi TPS tersebut akan dipindahkan ke TPA untuk dikelola lebih lanjut. Tempat pembuangan akhir sampah di Kabupaten Tapin adalah terletak di TPA Gunung Timbung, system pengolahan yang digunakan adalah system open dumping. Pengelolaan sampah di Kabupaten Tapin mulai dari pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pembuangan akhir ditangani oleh Dinas Tata Kota dan Kebersihan. Pelayanan pengelolaan persampahan Kabupaten Tapin, volume yang terlayani 45 m³/hari. Di Kecamatan tapin Utara sampah yang terangkut perharinya adalah ± 20 m³/hari. Sedangkan di Kecamatan Binuang sampah yang terangkut perharinya adalah ± 15 m³/hari berasal dari aktivitas pasar dan sekitarnya. Volume sampah yang terlayani di Kabupaten Tapin dapat dilihat pada table berikut. Tabel. 3.11. Volume sampah Kabupaten tapin yang ditangani berdasarkan kecamatan

No 1. 2. 3.

Kecamatan Tapin Utara Binuang Tapin Selatan Jumlah

Penduduk terlayani (jiwa) 6.807 5.857 3.995 16.659

Jumlah sampah terangkut (m³/hari) 20 15 10 45

Sumber : Dinas Tata Kota dan Kebersihan Kabupaten Tapin Tahun 2011

Jumlah penduduk yang mampu terlayani di Kabupaten Tapin adalah sebesar 16.659 atau sebesar 9.93 % dari penduduk Kabupaten Tapin. Di Kabupaten Tapin yang sampahnya terlayani hanya 3 kecamatan yaitu Kecamatan Tapin Utara, Kecamatan Tapin Selatan dan Kecamatan Binuang. Di Kecamatan Tapin Utara sampah terangkut ± 30 %, di kecamatan Tapin selatan sampah yang terangkut ± 25% dan di Kecamatan Binuang yang terangkut ± 25%.

4.3.2.2. Daerah Pelayanan Daerah pelayanan persampahan di Kabupaten Tapin meliputi daerah perkotaan antara lain Kecamatan Tapin Utara, Kecamatan Tapin selatan dan Kecamatan Binuang. Prioritas pelayanan saat ini adalah perkantoran, pasar, perumahan di sekitar jalan utama dan perumahan pada daerah padat penduduk, penyapuan jalan pada protokol, sekitar perkantoran dan pasar. Di Kabupaten Tapin masih banyak kecamatan yang sampahnya yang belum terangkut diantara Kecamatan Hatungun, Kecamatan Salam Babaris, Kecamatan Tapin tengah, Kecamatan Bungur, Kecamatan Piani, Kecamatan Lokpaikat, Kecamatan Bakarangan, Kecamatan Candi Laras Selatan dan Kecamatan Candi Laras Utara. Daerah pelayanan pengelolaan persampahan Kecamatan Tapin Utara saat ini hampir mencakup sebagian besar daerah terbangun Rantau Kiwa dan Rangda Malingkung sebagian Desa Rantau Kanan terutama daerah yang terletak di sekitar jalan yang dapat dilalui oleh angkutan sampah. Prioritas pelayanan saat ini adalah perkantoran, pasar, perumahan di sekitar jalan utama dan perumahan pada daerah padat penduduk, dan penyapuan jalan protokol dan sekitar perkantoran dan pasar. Beberapa kelurahan pada Kota Rantau yang belum mendapat fasilitas pelayanan kebersihan masih mengelola sampah secara konvesional yaitu sampah di kumpulkan disuatu tempat lalu dibakar. Beberapa kelurahan tersebut diantaranya adalah Desa Antasari, Desa Kupang, Desa Perintis Raya dan Desa Banua Halat Kiri. 4.3.2.3. Sistem Pengumpulan Pada saat ini pengelolaan sampah di Kota Rantau dikelola oleh Dinas Tata Kota dan Kebersihan Kabupaten Tapin dengan pengelolaan sampah, dilakukan dengan melalui proses sebagai berikut : d) Proses Pengumpulan Sampah Proses pengumpulan sampah dilakukan baik secara individual maupun secara komunal melalui bak-bak penampungan yang disediakan di setiap unit lingkungan perumahan maupun pada unit kegiatan komersial dan perkantoran. Proses pengumpulan sampah ini dapat dilakukan dengan sistem door to door dengan menggunakan gerobak sampah yang selanjutnya dikumpulkan di bak-bak penampungan yang pelaksanaanya dapat dilakukan oleh masing-masing unit lingkungan e) Proses Pengangkutan Sampah ke TPS / TPA Proses pengangkutan sampah dilakukan dari bak-bak penampungan ke Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) atau transfer depo. Selanjutnya diangkut dengan menggunakan truck / dump truck menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA). f)

Peningkatan kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempat yang telah disediakan harus dilakukan secara reguler.

Pola pengumpulan persampahan yang ada di Kabupaten Tapin dapat digambarkan sebagai berikut : c. Sampah rumah tangga/permukiman/sampah perkantoran/penginapan dan restoran terdapat 2 pola pengumpulan yaitu komunal langsung dan individual tidak langsung dengan gambaran sebagai berikut : 

Pola komunal langsung yaitu : Sampah dikumpulkan oleh penghasil sampah pada wadah (kantong plastik, keranjang bekas, bak kecil terbuat dari kayu, tong sampah, dll), kemudian oleh penghasil sampah dipindahkan langsung ke TPS yang berupa bak beton atau bak kayu yang disediakan oleh Pengelola. TPS yang disediakan oleh pemerintah lokasinya mudah dijangkau karena berada di setiap ujung jalan. Selanjutnya sampah dari bak sampah diangkut ke TPA oleh Pengelola dengan menggunakan dump truck.



Pola individual tidak langsung : Sampah dikumpulkan oleh penghasil sampah pada wadah (kantong plastik, keranjang bekas, bak kecil terbuat dari kayu, tong sampah, dll), kemudian

dikumpulkan oleh petugas menggunakan gerobak sampah dan dipindahkan ke TPS yang disediakan oleh UPT Kebersihan. Ini berlaku untuk daerah tertentu misal Perumahan Haur Kuning dan perumahan lainnya selanjutnya sampah dari bak sampah diangkut ke TPA oleh Pengelola dengan menggunakan dump truck. Tabel 3.12. Jenis, jumlah, kondisi dan sumber dana sarana pengumpulan sampah di Kabupaten Tapin

Jenis

Jumlah (unit)

Tahun Pengadaan

Kondisi Sarana

Pemanfaatan

Sumber Dana

Frekuensi Pengangkutan (Rit/hari)

Gerobak

28

2007-2010

Rusak Ringan

Dimanfaatkan

APBD

2 rit/hr

Roda 3 Motor

3

2009

Baik

Dimanfaatkan

APBD

2 rit/hr


Gerobak di kabupaten Tapin berjumlah 28 buah, kondisi rusak ringan dan masih dimanfaatkan. Petugas kebersihan membawa gerobak dan mengambil sampah di setiap rumah, lalu sampah di buang ke TPS terdekat. Berikut ini adalah diagram alir pengumpulan sampah dari masing masing sumber sampah : Di buang langsung

Sampah Permukiman/perumaha n

TPS

Dump truk

TPA

Di ambil petugas sampah menggunakan gerobak Di ambil petugas menggunakan motor roda 3 atau pick up

Sampah perkantoran/hotel/sekola h/restoran Sampah penyapuan jalan

Di buang langsung

Di sapu petugas

TPS/Bak Sampah di lokasi

Dump truk

TPS

Dump truk

TPA

TPA

Di buang langsung

Sampah Pasar

TPS

Dump truk

TPA

Di ambil oleh petugas kebersihan pasar

Gambar diagram alir pengumpulan sampah di Kabupaten Tapin d. Sampah Pasar Pola pengumpulan untuk sampah pasar adalah dengan pola komunal tidak langsung yaitu penghasil sampah membuang langsung sampah ke TPS kemudian oleh petugas sampah di angkut ke TPA. Khusus untuk penanganan sampah rumah sakit, maka pihak rumah sakit membedakan antara adanya sampah medis dan non medis. Untuk sampah medis ditangani secara khusus dan tidak bercampur dengan sampah kota, sedangkan sampah domestik dijadikan satu dengan sampah lingkungan dengan pola pengumpulan individual tidak langsung. Gambaran pengumpulan sampah di Kecamatan Binuang terutama wilayah pemukiman dan

perkantoran pada umumnya juga menggunakan sistem pengumpulan individual tidak langsung (door to door) yaitu sampah diambil menggunakan gerobak berukuran 1,5 m³ dari sumber sampah dibawa menuju TPS atau Depo terdekat. Sedangkan pola pengumpulan sampah di pasar dan pertokoan pada umumnya adalah menggunakan pola pengumpulan komunal langsung, para pedagang akan mengumpulkan sampahnya dan mewadahi dengan tas plastik untuk dibuang ke TPS yang telah disediakan di pasar. 4.3.2.4. Sistem Penampungan Sementara TPS yang digunakan saat ini ada dua jenis yaitu terbuat dari kayu dan beton atau pasangan batu bata. TPS ditempatkan di pinggir jalan pada seluruh daerah pelayanan untuk menampung sampah yang berasal dari permukiman, pasar, dan penyapuan jalan. Pengangkutan dilakukan 2 kali sehari yakni pada pagi dan sore hari. Sampah berada di TPS kurang lebih 7-18 jam sebelum diangkut oleh TPA. TPS yang disediakan belum terpisah untuk sampah organik dan anorganik, jadi di TPS sampah tercampur antara sampah organik dan anorganik. Berikut Tabel keterangan TPS di Kabupaten Tapin. Tabel 3.13. Tempat Penampungan Sementara di Kabupaten Tapin

Lokasi Tapin Utara

Jenis

Kapasitas (m3)

Luas TPS (m2)

Kondisi Sarana

Tahun Pembangunan

Sumber Dana

Frekuensi Pengambilan (kali/hari)

TPS

3

3

Rusak Ringan

2005-2009

APBD

2


4.3.2.5. Sistem Pengangkutan Pengangkutan sampah merupakan kegiatan pengangkutan sampah yang telah dikumpulkan di tempat penampungan sementara atau langsung dari tempat sampah ke tempat pemrosesan akhir. Keberhasilan kegiatan penanganan sampah sangatlah tergantung dari sarana/ prasarana pengangkutan yang digunakan. Sarana yang digunakan adalah truk dari berbagai tipe/jenis, sehingga merupakan kegiatan yang membutuhkan dana/investasi yang paling besar dibandingkan dengan kegiatan pengumpulan dan pemrosesan akhir. Kegiatan pengangkutan sampah pada dasarnya membawa sampah menjauhi sumber sampah. Masalah yang sering timbul biasanya disebabkan tidak semua jalan yang dilalui oleh truk sampah tidak menimbulkan gangguan pada kelancaran lalu lintas. Seperti halnya lebar jalan tidak sesuai dengan tingkat kepadatan lalu lintas, bau yang dikeluarkan sampah mengganggu kenyamanan lingkungan yang dilaluinya, kesan kotor yang terjadi karena tetesan air dan hamburan sampah selama perjalanan. Jumlah alat pengangkutan sampah untuk melayani kebersihan di Kota Rantau menggunakan gerobak sampah, dump truk besar dan sepeda motor. Sampah dari sumber sampah dibuang langsung oleh warga ke TPS yang terdekat. Kemudian sampah dari TPS (Tempat Penampungan Sementara) diangkut menggunakan truk pengangkut sampah oleh petugas kebersihan menuju TPA. Berikut ini kondisi eksisting prasarana dan sarana alat pengangkutan di Kawasan Kota Rantau.

Tabel 3.14. Jenis dan Jumlah Sarana Pengangkutan sampah di Kabupaten Tapin

Unit

Tahun Pengadaan

Armroll Truck

1

2005

Dump Truck

1

2005

Jenis

Kondisi Sarana Rusak Ringan Rusak Ringan

Pemanfaatan

Sumber Dana

Frekuensi Pengangkutan

Dimanfaatkan

APBN

2

Dimanfaatkan

APBN

2

Sumber: Dinas Tata Kota dan Kebersihan Kabupaten Tapin

5. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kabupaten Tapin saat ini memiliki sarana pembuangan akhir sampah berupa TPA dengan luas lahan 7 ha yang berada di Desa Bramban wilayah Kecamatan Piani. Sampai dengan saat lahan TPA telah terpakai sebesar ± 40 % dari lahan yang tersedia. Sistem pengelolaan sampah di TPA berupa controlled landfill. Data lebih lengkap kondisi TPA di Kabupaten Tapin dapat dilihat pada tabel 3.15 berkut ini. Tabel 3.15. Kondisi Tempat Pembuangan Akhir Sampah di Kabupaten Tapin

Komponen

Keterangan

Biaya Investasi (Rp.) Sumber Dana Sistem pengolahan sampah

Open Dumping

Tahun mulai operasi TPA Sisa umur TPA Luas lahan TPA

± 7 Ha

Luas lahan terpakai

± 3 Ha

Daya tampung (m3) Jumlah truk masuk perhari

16-20 kali/hr

Sumber : Dinas Tata Kota dan kebersihan Tahun 2011

ini.

Sedangkan data mengenai fasilitas yang ada di TPA Kabupaten Tapin dapat dilihat pada tabel 3.16 berikut Tabel 3.16. Fasilitas yang ada di TPA Kabupaten Tapin Perlengkapan di TPA Pembuatan kompos Pengolahan lindi di IPAL Jembatan timbang Saluran drainase Rumah jaga Alat berat : - Buldozer - Excavator - Loader Gudang peralatan Lapisan tanah penutup

Ada/Tidak

Kondisi

Pemanfaatan

ada

-

-

-

-

-

Perlengkapan di TPA

Ada/Tidak

Ketersediaan tanah penutup Pagar keliling Sumur pantau Sumber : Dinas Tata Kota dan kebersihan Tahun 2011

Kondisi

Pemanfaatan

-

-

Di TPA Gunung Timbung pengolahan masih bersifat open dumping. Dilihat dari fasilitas yang dimiliki di TPA Gunung Timbung hanya memiliki rumah jaga. Sampah yang diangkut ke TPA kemudian dibakar.

Tabel 2.1 Perhitungan Volume Sampah yang masuk TPA Kabupaten Tapin No

Tahun

Jumlah Prosentase sampah per sampah per pemadatan penduduk pelayanan hari yg tahun pengangku dihasilkan (m3/tahun) tan (2,67) (m3/hari)

Reduksi di TPA (%) dengan rumah kompos

sampah setelah reduksi (m3/tahun)

1

2012

174.575

25%

87,29

31772,64

2

2013

178.066

30%

106,84

3

2014

181.628

35%

4

2015

185.260

5

2016

6

sampah setela pemadatan denga berat (m3/tahu

11899,87

0%

11899,87

2974,97

38889,71

14565,44

10%

13108,89

3277,22

127,14

46278,76

17332,87

10%

15599,58

3899,90

40%

148,21

53947,81

20205,17

15%

17174,40

4293,60

188.966

45%

170,07

61905,11

23185,44

15%

19707,62

4926,91

2017

192.745

50%

192,74

70159,13

26276,83

15%

22335,30

5583,83

7

2018

196.600

60%

235,92

85874,77

32162,84

20%

25730,27

6432,57

8

2019

200.532

70%

280,74

102190,98

38273,78

20%

30619,02

7654,76

9

2020

204.542

75%

306,81

111680,14

41827,77

20%

33462,22

8365,55

10

2021

208.633

80%

333,81

121508,00

45508,61

20%

36406,89

9101,72

11

2022

212.806

90%

383,05

139430,43

52221,13

20%

41776,91

10444,23

12

2023

217.062

100%

434,12

158021,15

59183,95

20%

47347,16

11836,79

13

2024

221.403

100%

442,81

161181,57

60367,63

20%

48294,10

12073,53

14

2025

226.063

100%

452,13

164574,06

61638,23

20%

49310,58

12327,65

15

2026

230.116

100%

460,23

167524,45

62743,24

20%

50194,59

12548,65

3.3.3 Kesadaran Masyarakat dan PMJK    -

-

-



Jelaskan tingkat kesadaran masyarakat dalam pengelolaan persampahan, informasi mengenai keterlibatan masyarakat (laki-laki dan perempuan) dalam pengelolaan persampahan, serta informasi mengenai akses, pengaruh, dan manfaat yang diperoleh oleh rumah tangga miskin. Untuk mendapatkan penjelasan rinci mengenai cara mendapatkan data tersebut, silakan lihat “PT-06: Kajian PMJK, Promosi Higiene, dan Sanitasi Sekolah” dalam Lampiran Petunjuk Praktis ini. Lengkapi dengan tabel: Tabel 3.20 Pengelolaan persampahan di tingkat kelurahan/kecamatan Tabel 3.21 Pengelolaan persampahan di tingkat Kabupaten/Kota Tabel 3.22 Daftar Program/Proyek Layanan Yang Berbasis Masyarakat Hapus seluruh teks ini setelah sub-bab 3.3.3 selesai disusun


-

-

-







Jelaskan berbagai penyedia layanan (service provider) yang ada dalam pengelolaan persampahan yang berasal dari dunia usaha maupun LSM, di kabupaten/kota. Untuk mendapatkan penjelasan rinci mengenai cara mendapatkan data tersebut, silakan lihat “PT-02: Survei Penyedia Layanan Sanitasi” dalam Lampiran Petunjuk Praktis ini. Lengkapi dengan tabel: Tabel 3.27 Penyedia layanan pengelolaan persampahan yang ada di Kabupaten/Kota Hapus seluruh teks ini setelah sub-bab 3.3.5 selesai disusun




Berikan informasi terkait dengan pendapatan dan belanja (baik belanja investasi maupun untuk operasi dan pemeliharaan) yang dilakukan pemerintah (SKPD terkait) maupun institusi lain yang berwenang dalam pengelolaan persampahan. Berikan informasi mengenai besaran retribusi serta penerimaan dari retribusi. Untuk mendapatkan penjelasan rinci mengenai cara mendapatkan data tersebut, silakan lihat “PT-04: Profil Keuangan dan Perekonomian Daerah” dalam Lampiran Petunjuk Praktis ini. Lengkapi dengan tabel Tabel 3.28 Ringkasan pendapatan dan belanja dari subsektor pengelolaan persampahan Hapus seluruh teks ini setelah sub-bab 3.3.6 selesai disusun

3.3.7 Isu strategis dan permasalahan mendesak 

Sebutkan Isu Strategis dan Permasalahan Mendesak terkait pengelolaan persampahan di kabupaten/kota. Silakan lihat buku-buku mengenai perencanaan strategis daerah untuk penjelasan lebih detailnya. Permasalahan yang disampaikan dapat berupa permasalahan yang terkait infrastruktur maupun noninfrastruktur. Tuliskan dalam bentuk “bullet” atau “number”. Hapus seluruh teks ini setelah sub-bab 3.3.7 selesai disusun

  

3.5 Pengelolaan Komponen Terkait Sanitasi Petunjuk Umum:  Berisi penjelasan ringkas terkait kondisi riil pengelolaan komponen terkait sanitasi di kabupaten/kota saat ini.  Hapus seluruh teks ini setelah sub-bab 3.5 selesai disusun

3.5.1

Pengelolaan Air Bersih

    

-

-



Berikan informasi umum mengenai pengelolaan air bersih yang ada di kabupaten/kota (yang dikelola oleh PDAM, HIPAM, dan swadaya masyarakat). Tampilkan informasi terkait dengan: (i) informasi umum mengenai kualitas air, (ii) kontiunitas pengalirannya, dan (iii) tingkat kebocoran. Sebutkan juga permasalahan spesifik dan paling prioritas yang dihadapi. Lengkapi dengan peta: Peta 3.6 Peta cakupan layanan air bersih (ukuran A3) Masukan tabel berikut: Tabel 3.41 Jumlah pelanggan per kecamatan Hapus seluruh teks ini setelah sub-bab 3.5.1 selesai disusun

3.5.1.

Pengelolaan Air Bersih

3.5.1.a.

DASAR HUKUM PEMBENTUKAN

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) kabupaten Tapin dibentuk sebagai tindak lanjut dari kebijakan pemerintah, dalam hal ini Departemen Pekerjaan Umum (DPU) Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk member otonomi penuh kepada Badan Pengelola Air Minum (BPAM) menjadi Perusahaan Daerah yang secara organisatoris bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Dasar Hukum Pembentukan :  Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten daerah Tingkat II Tapin Nomor 15 Tahun 1990 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin Nomor 05 Tahun 1991 seri C Nomor seri : 02)  Keputusan menteri pekerjaan umum nomor 133/KPTS/CK/1993 Tanggal 20 Agustus 1993 tentang pembentukan Badan Pengelola Air Minum Kabupaten Tapin.  Surat keputusan menteri pekerjaan umum nomor 675/KPTS/1991 tanggal 06 Desember 1991, tentang penyerahan sarana dan prasarana penyediaan air bersih di kabupaten tingkat II Tapin kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Kalimantan Selatan  Berita acara serah terima BPAM menjadi PDAM antara Direktorat jenderal cipta karya, departemen pekerjaan umum dengan wakil gubernur kepala daerah tingkat I Kalimantan Selatan  Berita acara serah terima nomor 690/206-TU/UM dan Nomor 181/10/KUM tanggal 03 Februari 1992.  Maka untuk selanjutnya PDAM Kabupaten Tapin dikelola dan dibina oleh Pemerinta Kabupaten Tapin. 3.5.1.b.

GAMBARAN UMUM

Cakupan pelayanan air bersih Kab. Tapin eksisting saat kini baru mencapai ±39%. Data Kabupaten Tapin Dalam Angka Tahun 2007, menunjukkan produksi air minum PDAM Kab. Tapin mencapai 3.487.490 m 3 per tahun. Kuantitas air minum yang berhasil didistribusikan oleh PDAM adalah sebesar 2.700.612 m3, sedang yang terjual sebesar 2.233.337 m3 untuk 9.044 pelanggan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa angka kehilangan air pada tahun berjalan sementara ini dapat disimpulkan sebesar 36%. Dari total pelanggan, 312 pelanggan dari KU, 8.409 pelanggan dari golongan bukan niaga, 319 pelanggan dari Non Umum (a.l. Kantor Pemerintah dan Bangunan Sosial), dan 4 pelanggan Niaga Besar. Terdapat 72 desa yang sudah tecakup pelayanan air minum dan 59 desa yang belum tercakup pelayanan air minum perpipaan, namun tercatat sudah memiliki sumber air bersih perdesaan bukan perpipaan maupun swadaya. Kelengkapan serta akurasi data akses terhadap sumber daya air yang layak minum masih perlu dikonfirmasi, didata ulang dan menjadi bagian dari studi ketersediaan air baku yang sedang berjalan. Tabel 2.19.

Banyaknya Pelanggan, Produksi Dan Penggunaan Air Minum Tiap Kecamatan di Kabupaten Tapin 2009

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kecamatan Binuang Hatungun Tapin Selatan Salam Babaris Tapin Tengah Bungur Piani Lokpaikat Tapin Utara Bakarangan Candi Laras Selatan Candi Laras Utara _______ J u m l a h

Sumber : PDAM Kabupaten Tapin, 2010

Pelanggan 1 116 242 931 431 702 116 4 329 614 287 272 9 044

Produksi 451 116 79 930 279 783 40 874 2 130 568 231 644 62.831 45 080 3 321 826

Distribusi 317 680 74 058 218 829 33 091 1 764 972 208 597 54 268 29 117 2 700 612

Terjual 190 758 57 544 177 598 25 542 181 532 23 624 1 357 730 155 285 41 616 22 108 2 233 337

Tabel 2.20.

Jumlah Sambungan, Cakupan Pelayanan, dan Panjang Pipa Transmisi-Distribusi PDAM Tahun 2010 No.

SPAM PERKOTAAN

JUMLAH PENDUDUK

JUMLAH SR/ HU & CAKUPAN PELAYANAN

PANJANG PIPA TRANSMISIDISTRIBUSI (M)

1

BNA Rantau IKK Tapin utara

19.999

4301/389 - 82%

5.000 - 7.000

2

BNA Rantau IKK Lokpaikat

7.665

688 /14 -38%

(19.302-119.943)

3

BNA Rantau IKK Bungur

9.117

107 /14 -7%

19.302-119.943

Tapin Tengah

18.282

385 /46 -35,7%

6.750 - 7.760

5 6

IKK Tapin Selatan

14.937

893/18-24

8.975-9.880

IKK Candi Laras Sel.

11.894

265/22-29,6%

2.125 – 7.370

7 8

IKK Candi Laras Utara

16.409

252/20-24%

2.239-1.876

IKK Batu Hapu

7.463

230/12-31,5%

4.987-3.855

9

IKK Binuang

22.768

1.089/27 -24%

2.894-10.779

10 IKK Bakarangan

8.565 7.849/212-30,2%

52.272-168.463

4

Jumlah

105.668

Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2009

PDAM Kab Tapin mengelola 8 unit IPA paket dengan sebaran sebagaimana ditunjukkan Gambar 2.11. Kapasitas terpasang pada tahun 2010 tercatat 162,5 l/d. Kapasitas produksi IPA BNA Rantau saat kini hanya dioperasikan sebesar 70 l/d dibanding kapasitas terpasangnya yaitu sebesar90 l/d. Unit IPA lainnya tersebar di 7 lokasi IKK dengan total kapasitas terpasang 72,5 l/d. Dari data yang tersaji diatas, terlihat bahwa PDAM kini tengah menghadapi beberapa persoalan pelayanan air bersih cukup serius, baik internal maupun eksternal. Sementara berkenaan rencana pemenuhan cakupan pelayanan sesuai Kebijakan dan Strategi Nasional bidang Prasarana Air Minum 2014 dan pencapaian target MDG’s 2015 dan yang mungkin paling krusial disini adalah berkaitan dengan pencapaian VISI-MISI Daerah yang menjanjikan optimalisasi pelayanan bagi seluruh masyarakat Kabupaten. 3.5.1.c. Kebutuhan Air Minum Prakiraan kebutuhan air minum ditetapkan berdasar jumlah penduduk eksisting serta proyeksinya pada tahun rencana. Hasil identifikasi terhadap kondisi pelayanan eksisting dan pendalaman terhadap RTRW dan VISI-MISI Daerah menjadi dasar penetapan konsumsi air minum penduduk serta kebijakan perbandingan tingkat pelayanan sektor niaga-industri pada setiap tahun proyeksi. Hasil proyeksi kebutuhan air minum adalah seperti ditunjukkan pada Tabel 3.8. berikut :

Tabel 3.8. Prakiraan Pertumbuhan Penduduk dan Kebutuhan Air Bersih di Kab. Tapin 2010 s.d. 2030

Sumber : Hasil Analisis, 2010

Dengan menggunakan standar kebutuhan air minum sebesar 120 liter /orang/hari, maka air minum minimal yang harus disediakan pada akhir perencanaan (tahun 2030) adalah sebesar 220,866 liter/detik. Pada saat ini kapasitas produksi PDAM baru mencapai 157,5 liter/detik berarti hingga tahun 2030 diperlukan tambahan kapasitas untuk memenuhi kebutuhan air bersih pada tahun-tahun yang akan datang agar kebutuhan akan air bersih dapat ditangani yaitu dengan cara mencari sumber-sumber air bersih untuk mendukung agar pembangunan di Wilayah Kabupaten Tapin dapat berkembang dengan baik. Rencana pengembangan prasarana air minum adalah sebagai berikut : 3.5.1.c.1.

Tingkat Pelayanan

Meningkatkan cakupan wilayah pelayanan distribusi air minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) untuk seluruh Wilayah Kabupaten Tapin. Prioritas utama sebaiknya di kelurahan-kelurahan yang mempunyai kepadatan > 100 jiwa. Upaya peningkatan cakupan pelayanan ini akan dilaksanakan secara bertahap, hingga akhirnya pada tahun 2030 seluruh penduduk yang ada di Wilayah Kabupaten Tapin sudah dapat dilayani oleh sistem publik, dengan tetap memperhatikan kecukupan kuantitas dan persyaratan kualitas. Upaya pengembangan sistem publik ini dapat pula dilakukan dengan bekerjasama dengan pihak swasta dan masyarakat. 3.5.1.c.2.

Sistem Penyediaan Air Minum

Pada Tahun 2030, kemampuan intake harus ditambah, dengan memanfaatkan sumber mata air yang ada dan masih dapat diandalkan tetapi harus disertai dengan pengelolaan daerah hulu yang benar agar beban dan biaya IPA menjadi kecil.  Kapasitas produksi IPA perlu dikembangkan sesuai dan bersamaan dengan penambahan kemampuan sistem transmisi.  Pembuatan IPA regional yang akan dimanfaatkan bersama oleh Pemerintah Kabupaten Tapin dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan memanfaatkan sumber mata air. Untuk perencanaan air bersih perpipaan PDAM sampai dengan 5 (lima) dan 10 (sepuluh) tahun mendatang, meskipun harus mengacu pada Standar Pelayanan Minimal tetapi sebenarnya tetap diperlukan survei kemauan (willingness) dan kemampuan (affordability) untuk berlangganan dan membayar air minum perpipaan dari PDAM. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kelebihan kapasitas sehingga pembangunannya layak secara ekonomi. Hal ini diperkuat pula dengan ketersediaan sumber air alternatif yang cukup baik secara kualitas dan kuantitas. Meskipun pada musim kemarau panjang, sebagian sumur mengalami kekeringan.

Mengingat bahwa Outline Plan Sistem Penyediaan Air Bersih Kabupaten Tapin telah dibuat oleh PDAM, maka agar selaras outline plan tersebut telah dipelajari dan hasilnya sebagai berikut :  Peningkatan cakupan pelayanan untuk BNA Rantau diperkirakan cukup realistis dan dapat diterima, yaitu dari 78% pada tahun 2009 menjadi 82% pada tahun 2010 dan 85% pada tahun 2030.  Diusulkan peningkatan cakupan pelayanan untuk sistem lainnya tidak terlalu optimis sehingga lebih terjangkau untuk direalisasikan dan dapat dipertanggungjawabkan secara ekonomis. Usulan rencana sistem prasarana air bersih di Kabupaten Tapin sampai dengan tahun 2030 dengan total kapasitas terpasang menjadi 185 l/det + 50 l/det yaitu 235 l/det. Usulan rencana sistem prasarana air bersih di Kabupaten Tapin dapat dilihat pada Tabel berikut. Tabel 3.2 Usulan Rencana PDAM Tahun 2030

No.

Sistem

1 2 3 4 5 6 7

BNA Rantau Kota Binuang IKK Tapin Tengah IKK Tapin Selatan IKK Candilaras Selatan IKK Candilaras Utara IKK Piani Jumlah

Cakupan Pelayanan (%) Penduduk

Kebutuhan Air Rata-rata (Liter/detik)

82 30 22 31 22 20 16

66 20 10 15 10 10 2 133

Modul Yang Diperlukan/ Tambahan (Liter/detik) 20 10 10 10 10 10 5 75

Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2009

Tabel 3.41 Sistem Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih Kabupaten/Kota

No

Uraian

1

Pengelola

2 3 4 5 7 8 9

Tingkat Pelayanan Kapasitas Produksi Kapasitas Distribusi Kapasitas Terpasang Jumlah Kran Air/hidran umum Tingkat Kehilangan Air (UFW) Retribusi/Tarif (rumah tangga) Jumlah sambungan per kecamatan : 1. Tapin Utara 2. Bungur 3. Binuang 4. Tapin Selatan 5. Candi Laras Utara 6. Candi Laras Selatan 7. Tapin Tengah 8. Batu Hapu 9. Bakarangan 10. Lokpaikat 11. Salam Babaris Jumlah

10

Vol-Sat.

29% 160 liter/detik 139 liter/detik 482,5 liter/detik 88 buah 25% 1.900 m3 4.911 buah 1.132 buah 1.245 buah 916 buah 144 buah 278 buah 176 buah 269 buah 775 buah 644 buah 207 buah 10.697 buah

Sistem Perpipaan PDAM Kabupaten Tapin

Keterangan

Peta 3.6 Peta cakupan layanan air bersih (ukuran A3)

Peta 3.6.1 Peta Rencana Pengembangan Zona Distribusi PDAM Kab. Tapi

3.5.1.d. Tingkat Kebocoran Tingkat kehilangan Air (UAFW) teknis dan kehilangan komersial (ATBR) pada umumnya masih cukup tinggi (36-38%), terlebih lagi bila dihitung berdasar tata cara perhitungan kehilangan air yang berlaku (PP No. 16/2005). Kehilangan air yang teridentifikasi bukan hanya pada jejaring distribusi tersier namun juga pada unit instalasi dan jalur transmisi. Akibatnya performa pelayanan dan kinerja pengelolaan PDAM Kab. Tapin sampai kini masih relatif rendah terlihat pula dari idle capacity yang besar. Hal ini mengindikasikan bawha kinerja pemasaran hasil produksi tidak terprogram dengan baik. Dalam rangka meningkatkan performa pelayanan langkah awal yang dapat dilukan adalah upaya pengadaan meter air baru yang terkalibrasi, kelengkapan katup dan pipa distribusi, pengadaan transducer logger (khusus untuk wilayah distribusi strategis utama), alat ukur magnetic atau ultra sonic, alat deteksi kebocoran dan program pelatihan bagi operator lapangan. Kebocoran atau kehilangan air didefinisikan sebagai air yang tidak memberikan pendapatan bagi PDAM. Besarannya dinyatakan dalam prosentase antara air yang hilang dengan air yang didistribusikan, dihitung dengan formula sebagai berikut :

KA  ( Ad  At ) / Ad Dimana: KA = Kehilangan Air Ad = Air Terdistribusi At = Air Terjual (memberikan revenue) Sesuai dengan definisi bahwa kehilangan air adalah air yang tidak memberikan pendapatan bagi PDAM, maka pada dasarnya terdapat kebocoran air yang sebenarnya tidak hilang secara fisik. Air tersebut tetap dimanfaatkan oleh masyarakat tetapi tidak memberikan pendapatan bagi PDAM. Oleh karena itu, kehilangan air pada SPAM dapat dibedakan dalam dua kategori, yaitu kehilangan air secara berupa air yang benar-benar hilang tidak termanfaatkan, serta kehilangan air secara non fisik berupa kehilangan pendapatan PDAM akibat konsumsi air yang tidak berkwitansi. Kehilangan yang terakhir ini biasa juga disebut kehilangan air komersial. Berbagai bentuk dan kategori kehilangan air disajikan pada Gambar 5.10 Kehilangan air teknis dapat terjadi akibat adanya kebocoran pada pipa atau sambungannya. Selain itu, kebocoran atau kehilangan air secara fisik dapat juga terjadi pada saat melakukan perbaikan atau pengembangan jaringan pipa dengan cara yang tidak sesuai dengan tata cara yang benar. Kebocoran pada pipa atau sambungan pipa dapat terjadi karena faktor usia pipa sudah melewati usia pakai, terjadi kesalahan konstruksi atau karena adanya pengaruh eksternal seperti kegiatan penggalian atau ada beban berat yang menekan pipa sehingga terjadi kebocoran. Air Bersih yang diproduksi

Kehilahan Air secara Fisik

Air Bersih yang dikonsumsi

Kehilahan Air secara Komersial

Air Bersih yg Melalui Meteran

Air Bersih yg tercatat dalam Meteran

Pendapatan dari air Bersih

Kebocoran

Sambungan Air Bersih secara tidak sah / gelap Pemakaian Air Bersih oleh Publik yang tidak melalui meteran Pemakaian Air Bersih yang tidak tercatat dalam meteran Air Bersih yang tidak tertagih atau tidak terbayar

Tercatat dalam Meteran, Tertagih dan terbayar Sumber : IWWA, DPAM DJCK, 2010

Gambar 5.10. Diagram Kehilangan Air Pada Sistem Penyediaan Air

Lampiran|PT-07: Penetapan Area Berisiko Sanitasi

99

Kehilangan air secara non fisik sebagaimana disajikan dalam Gambar 5.10 di atas terjadi akibat sambungan gelap, pemakaian air oleh pelanggan tanpa melalui meteran (melakukan bypass), meteran air tidak akurat sehingga air yang terukur tidak sesuai (lebih kecil) dari pemakaian sebenarnya serta adanya pemakaian air oleh konsumen yang tidak tertagih atau tidak dibayar. Tingkat kebocoran air PDAM Kab Tapin masih cukup tinggi, pada tahun 2008/9 adalah 38 %, dan tahun 2010 dilaporkan NRW PDAM telah dapat diturunkan sampai 16,3 %. Angka kebocoran ini harus dihitung berdasar data pelanggan, yaitu hasil analisis terhadap data pembacaan meter air dan data otentik kwitansi penagihan yang telah diaudit baik oleh Badan Pengawas maupun BPK. Karena hingga ditulisnya laporan ini data tersebut belum diterima konsultan, maka konfirmasi mengenai angka kebocoran tahun 2010 belum dapat diberikan. Perbedaan tingkat kebocoran di setiap sub zona pelayanan akan ikut mempengaruhi rekapitulasi perhitungan angka total kehilangan air. Semakin jelas sekarang bahwa untuk menghasilkan kinerja yang memadai PDAM harus secara gigih berjuang untuk berhasil menjual setiap tetes air hasil produksinya, sesuai hakikatnya suatu Badan Usaha. Tingginya angka kehilangan air yang diindikasikan berawal tidak lengkapnya gambar layout pipa ditribusi sehingga sulit dalam melakukan pengawasan, tidak dikalibrasinya meter air secara berkala, tidak diinspeksinya meter air berdampak pada akurasi yang tidak tepat. Hal lain juga adalah terlalu besarnya pemakaian untuk kepentingan sosial, serta kurangnya dedikasi dan keterampilan operator/pegawai yang mesti ditelusuri. 3.5.1.e. Permasalahan spesifik dan paling prioritas yang dihadapi 3.5.1.e.1.

Permasalahan yang dihadapi  Likuiditas yang sangat terbatas  Kondisi air baku yang kurang ideal/tingkat kekeruhan yang sangat tinggi  Prenurunan produktivitas sarana dan prasarana  Pasokan tenaga listrik yang terbatas (sering padam)  Sumber daya manusia (SDM) terbatas

3.5.1.e.2.

Upaya yang telah dilakukan PDAM  Penyesuaian tariff ke arah Break Event Point (BEP)  Mengupayakan penyertaan modal APBN, APBD I, dan APBD II  Mengoptimalkan factor produksi  Koordinasi dengan pihak Stake Holder  Peningkatan sumber daya manusia (SDM)

3.5.1.d. Kualitas Air Minum PDAM di Kabupaten Tapin Tabel 3.41 Persentase Parameter Air Minum (Air PDAM) yang tidak memenuhi syarat Di kabupaten Tapin Thn 2011

No

Parameter

1 2 3 4 5 6

Coliform Colitinja Kekeruhan Sisa Khlor Fe pH

3.5.1.d.1.

Jumlah Sampel 9 9 9 9 9 9

MS (memenuhi syarat) Jumlah % 0 0% 0 0% 5 56% 1 11% 5 56% 0 0%

TMS (tidak memenuhi syarat) Jumlah % 9 100% 9 100% 4 44% 8 89% 4 44% 9 100%

Kesimpulan Dari hasil uji petik kualitas air minum (PDAM) di kabupaten Tapin dapat disimpulkan bahwa :

1. Kualitas air minum (PDAM) secara mikrobiologi masih memenuhi persyaratan sebesar 100% dikarenakan parameter coliform dan colitinja masih melebihi baku mutu berdasarkan Keputusan Men. Kes. RI. No. 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang persyaratan kualitas air minum.


100

2. Kualitas air minum (PDAM) secara kimia belum memenuhi persyaratan sebesar 17,5% dikarenakan parameter pH, Sisi Khlor dan Fe masih melebihi baku mutu berdasarkan Keputusan Men. Kes. RI. No. 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang persyaratan kualitas air minum. 3. Kualitas air minum (PDAM) secara fisika belum memenuhi persyaratan sebesar 8,9% dikarenakan parameter kekeruhan masih melebihi baku mutu berdasarkan Keputusan Men. Kes. RI. No. 907/MENKES/SK/VII/2002 tentang persyaratan kualitas air minum. 3.5.1.d.2.

Saran atau Rekomendasi

1. Agar dinas kesehatan kabupaten Tapin data melakukan upaya pengawasan terhadap PDAM, sebagaimana Permenkes 736/Menkes/Per/VI/2010 2. Pihak PDAM, agar selalu mengupayakan pengawasan secara intern dalam rangka menjaga kualitas air yang dihasilkan.

3.5.2 Pengelolaan Air Limbah Industri Rumah Tangga     -



Berikan informasi mengenai kondisi pengelolaan air limbah industri rumah tangga saat ini. Tampilkan informasi terkait dengan: jenis industri rumah tangga, lokasi, dan jumlah industri rumah tangga yang ada serta pengol yang sudah dilakukan (baik yang dilakukan secara mandiri maupun secara komunal). Beberapa contoh industri rumah tangga ad pembuatan tahu, pembuatan batu bata, industri batik rumah tangga dll. Sebutkan juga permasalahan spesifik dan paling prioritas yang dihadapi. Lengkapi dengan tabel: Tabel 3.42 Pengelolaan limbah industri rumah tangga kabupaten/kota Hapus seluruh teks ini setelah sub-bab 3.5.2 selesai disusun

3.5.3 Pengelolaan Limbah Medis  

Lengkapi dengan tabel: - Tabel 3.43 Pengelolaan limbah medis di fasilitas-fasilitas kesehatan Hapus seluruh teks ini setelah sub-bab 3.5.3 selesai disusun

Sampah Rumah Sakit  Diasumsikan timbulan sampah dari Rumah Sakit sebesar 1,6 kg/tempat tidur/hari. Dengan jumlah tempat tidur 50 unit pada saat ini, diasumsikan akan meningkat pada tahun 2009 menjadi 75 TT dan tahun 2014 menjadi 100 TT. Dengan asumsi tingkat hunian mencapai 100% maka timbulan sampah rumah sakit tahun 2009 diperkirakan 120 kg/hari dan tahun 2014 sebesar 160 kg/hari. Pengelolaan sampah rumah sakit ini harus dilakukan secara swadaya oleh RS bersangkutan dengan mendapat pengawasan dari Dinas Kesehatan serta Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Lingkungan  Sampah rumah sakit dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu : a) Sampah domestik, yaitu terdiri dari sampah untuk dibuang dan material yang dapat didaur ulang b) Sampah yang infeksius c) Sampah patologis d) Sampah medis berbahaya


101

Tabel 3.43. Pengelolaan limbah medis di fasilitas-fasilitas kesehatan

Nama Fasilitas Kesehatan

1. 2.

RSUD Datu Sanggul Puskesmas Salam Babaris

Kab. Tapin Kec. Salam Babaris

3.

Puskesmas Tambaruntung

Kec. Tapin tengah

4. 5.

Puskesmas Lokpaikat Puskesmas Bungur

Kec. Lokpaikat Kec. Bungur

6.

Puskesmas Tapin Utara

Kec. Tapin Utara

7. 8.

Puskesmas Pandahan Puskesmas Piani Puskesmas Candi Laras Utara Puskesmas Candi Laras Selatam Puskesmas Bakarangan Puskesmas Hatungun Puskesmas Binuang Puskesmas Tambarangan

Kec. Tapin Tengah Kec. Piani

Dibakar melalui incenarator (1 unit) Dikubur Dibakar melalui incenarator sederhana Dibakar Dibakar Dibakar melalui incenarator , untuk jarum suntik di bawa ke RSU Datu sanggul untuk di bakar Dibakar Dibakar dan dikubur

Kec. CLU

Dibakar

Tidak ada data

Kec. CLS

Dibakar

Tidak ada data

Kec. Bakarangan Kec. Hatungun Kec. Binuang Kec. Tapin Selatan

Dibakar Dibakar Dibakar Dibakar

Tidak ada data Tidak ada data Tidak ada data Tidak ada data

9. 10. 11. 12. 13. 14.

Lokasi


Jenis Pengolahan Limbah Medis

Kapasitas (m3/hari) 10 - 15 kg Tidak ada data

No

Tidak ada data Tidak ada data Tidak ada data Tidak ada data Tidak ada data Tidak ada data

102

3.2 Pengelolaan Air Limbah Domestik Kelembagaan

Recommend Documents