Program Hibah Air Limbah

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

Pedoman Pengelolaan

Program Hibah Air Limbah

April 2012

Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Limbah

Kata Pengantar Pengelolaan air limbah terutama air limbah yang berasal dari kawasan permukiman merupakan suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk menjaga kondisi lingkungan permukiman yang dapat membawa nilai kepada perbaikan kualitas kesehatan masyarakat. Kawasan permukiman selayaknya dilengkapi dengan prasarana sistem pengolahan air limbah terpusat. Tidak memadainya prasarana pengelolaan air limbah khususnya di perkotaan berpengaruh buruk pada kondisi lingkungan yang memiliki dampak lanjutan terhadap tingkat perekonomian keluarga. Sampai dengan saat ini, kabupaten/kota yang sudah membangun sistem pengolahan air limbah terpusat baru terbatas pada 13 kota besar dengan cakupan pelayanan tidak lebih dari 10% penduduk kota. Sementara itu, Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mencapai sasaran MDGs berupa peningkatan akses sanitasi kepada separuh dari penduduk yang belum terlayani pada tahun 2015. Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya berinisiatif untuk mendorong kabupaten/kota selaku penanggung jawab pembangunan sistem pengolahan air limbah terpusat, untuk dapat mengembangkan prasarana pengolahan air limbah domestik (rumah tangga) melalui Program Hibah Air Limbah. Program Hibah Air Limbah ini bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap sistem pengolahan air limbah terpusat khusus untuk kota-kota yang telah mempunyai sistem pengolahan air limbah terpusat. Lingkup kegiatan program ini adalah pemberian hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang telah melakukan perluasan cakupan pelayanan sistem pengolahan air limbah terpusat. Kegiatan ini akan didukung dengan dana hibah dari donor, yang akan dilaksanakan mulai tahun anggaran 2012 sampai dengan akhir tahun 2014. Buku pedoman pengelolaan Program Hibah Air Limbah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi para pelaksanan terkait dengan pengelolaan program ini baik di tingkat pusat maupun Pemerintah Daerah. Melalui pelaksanaan program ini diharapkan akan terjadi penambahan jumlah masyarakat yang mendapatkan akses terhadap sistem pengolahan air limbah yang pada akhirnya kondisi ini dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Apabila dalam pelaksanaan program ini terdapat hal-hal baru yang dapat memperbaiki penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah terpusat, kami sangat mengharapkan adanya masukan, dengan harapan program ini dapat diselenggarakan dengan lebih baik dan dengan cakupan kota yang lebih banyak. Jakarta, April 2012 Direktur Jenderal Cipta Karya

Budi Yuwono P. Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Limbah

3

Daftar Isi

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI 4

DAFTAR GAMBAR 6

DAFTAR LAMPIRAN 7

SINGKATAN

3

8

PERISTILAHAN 9 1 GAMBARAN SINGKAT KEGIATAN

1.1

Umum

10

1.2

Tujuan dan Sasaran Kegiatan

11

1.3

Lingkup Kegiatan

11

2 KRITERIA DAERAH PENERIMA HIBAH PROGRAM AIR LIMBAH

2.1.

Kriteria Pemerintah Daerah Penerima Hibah (Provinsi/Kabupaten/Kota)

12

2.2.

Kriteria Masyarakat Penerima Manfaat

12

2.3.

Kriteria Sambungan Rumah

12

3 BESARAN DAN PERUNTUKAN DANA HIBAH

3.1

Besaran Dana Hibah

13

3.2

Peruntukan Hibah

13

4 SYARAT KESIAPAN DAERAH DALAM MENGIKUTI PROGRAM HIBAH AIR LIMBAH

14

5 ORGANISASI PENGELOLA

5.1

Komite Pemerintah / GC (Government Committee)

15

5.2 Central Project Management Unit (CPMU)

15

5.3. Provincial Project Management Unit (PPMU)

16

5.4. Project Implementation Unit (PIU)

16

5.5.

PDPAL /PDAM

17

5.6.

Tim Konsultan

17

6 BASELINE SURVEY DAN VERIFIKASI 6.1. Kegiatan Baseline Survey

19

19

4

6.2

Kegiatan Verifikasi


7 MEKANISME PELAKSANAAN PROGRAM HIBAH AIR LIMBAH

7.1.

Mekanisme Pelaksanaan Program Hibah

21

7.2.

Mekanisme Permintaan Pencairan Dana Hibah Air Limbah

23

7.3

Mekanisme Pencairan Dana Hibah Air Limbah

24

7.4

Kelengkapan Dokumen yang Harus Dilampirkan

24

8 PELAPORAN, PEMANTAUAN, dan EVALUASI

25

9 PENUTUP

26


5

DAFTAR GAMBAR Gambar 5.1 : Struktur Organisasi Pengelolaan Program Hibah Air Limbah

18

Gambar 7.1 : Mekanisme Pelaksanaan Program Hibah Air Limbah

22

Gambar 7. 2 : Mekanisme Pencairan Dana Program Hibah Air Limbah

23

Gambar L2.1 : Contoh Gambar Sambungan Pipa Tipe 1

29


30


31

Gambar L2.4

: Contoh Gambar Sambungan Pipa Tipe 4

32

Gambar L2.5


33

Gambar L2.6


34

Gambar L2.7


35

Gambar L2.8

: Contoh Gambar Sambungan Rumah

36

Gambar L2.9

: Contoh Gambar Bak Kontrol Bentuk Lingkaran

37

Gambar L2.10 : Contoh Gambar Bak Kontrol Bentuk Segi Empat

6

38


DAFTAR LAMPIRAN Lampiran - 1 : Prinsip-prinsip Good Governance 28 Lampiran - 2 : Spesifikasi Teknis Sambungan Rumah

29

Lampiran - 3 : Kesetaraan Gender

30

Lampiran - 4 : Format Surat Minat Pemerintah Kabupaten/Kota

42

Lampiran - 5 : Format Surat Pernyataan PDPAL/PDAM

43

Lampiran - 6 : Format Surat Permintaan Penyaluran Hibah

44

Lampiran - 7 : Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

45

Lampiran - 8 : Format Rencana Tahunan Kegiatan Hibah

46

Lampiran - 9 : Format Rencana Komprehensif Kegiatan Hibah

47

Lampiran - 10 : Format Rencana Penggunaan Hibah dan Dana Pendamping

48

Lampiran - 11 : Format Laporan Tahunan Pelaksanaan Hibah Air Limbah

49

Lampiran - 12 : Format Rencana Tahunan Pelaksanaan Hibah Air Limbah

50

Lampiran - 13 : Format Bukti Penerimaan Hibah/Kwitansi

51


7

SINGKATAN

APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara CPMU : Central Project Management Unit DED : Detailed Engineering Design DJCK : Direktorat Jenderal Cipta Karya (Kementerian Pekerjaan Umum) DJPK : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (Kementerian Keuangan) DPM : Daftar Penerima Manfaat GC : Government Committee (Komite Pemerintah) MDGs : Millennium Development Goals (Sasaran Pembangunan Millenium) MBR : Masyarakat Berpenghasilan Rendah PPH : Perjanjian Penerusan Hibah (Sumber Hibah Luar Negeri) PDAM : Perusahaan Daerah Air Minum PD PAL : Perusahaan Daerah Pengelola Air Limbah PIU : Project Implementation Unit PMPD : Penyertaan Modal Pemerintah Daerah PPKD : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah PPMU : Provincial Project Management Unit PPSP : Program Percepatan Sanitasi Permukiman SK : Surat Keputusan SR : Sambungan Rumah Nawasis : National Water and Sanitation Information Services UKL : Upaya Pengelolaan Lingkungan UPL : Upaya Pemantauan Lingkungan UPTD : Unit Pelaksana Teknis Daerah

8


PERISTILAHAN

Donor/Lender

Lembaga Multilateral atau Bilateral

Perjanjian Penerusan Hibah

Perjanjian penerusan hibah antara Pemerintah Pusat cq. Menteri Keuangan atau kuasanya dengan Kepala Daerah untuk pelaksanaan kegiatan yang didanai dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri.

MBR

Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang ditetapkan oleh masingmasing Kepala Daerah. Kriteria MBR minimal dengan acuan daya listrik yang terpasang pada rumah tangga tersebut ≤ 1300 VA dan 50% di antara target sasaran tersebut memiliki daya listrik ≤ 900 VA

Pemerintah Daerah

Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, atau Pemerintah Kota

Program Hibah Air Limbah

Bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah terpusat khusus untuk kota-kota yang sudah mempunyai sistem pengelolaan air limbah terpusat


9

1. Gambaran Singkat Kegiatan 1.1 Umum Sampai saat ini, kabupaten/kota yang telah memiliki sistem pengolahan air limbah terpusat baru terbatas pada 13 kota besar dengan cakupan pelayanan tidak lebih dari 10% penduduk kota. Sementara itu, Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mencapai sasaran MDGs berupa peningkatan akses sanitasi layak kepada separuh dari penduduk yang belum terlayani pada tahun 2015. Program Hibah Air Limbah adalah suatu upaya Pemerintah mendorong Pemerintah Daerah untuk memperluas cakupan pelayanan air limbah terpusat dan diharapkan kegiatan ini dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan lingkungan melalui sarana pengolahan air limbah yang memadai. Program Hibah Air Limbah yang dimaksud adalah pemberian hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah (selanjutnya disingkat Pemda) yang bersumber dari hibah luar negeri yang akan digunakan sebagai dana pengganti atas pembangunan sambungan rumah sistem pengolahan air limbah terpusat yang telah berhasil dibangun oleh Pemda dan berfungsi. Adapun sasaran dari program ini adalah Pemda yang telah memiliki sistem pengelolaan air limbah terpusat. Sedangkan kelompok sasaran dari program ini adalah sambungan pelanggan rumah tangga domestik non komersil yang memenuhi syarat. Program ini akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun anggaran sejak tahun anggaran 2010 s/d akhir tahun anggaran 2014. Program Hibah Air Limbah ini dimaksudkan juga sebagai insentif kepada Pemda untuk dapat melaksanakan peran dan tanggung jawabnya sebagai penyelenggara sistem pengelolaan air limbah terpusat. Tata cara penyaluran dana Hibah Air Limbah dilakukan melalui mekanisme APBN dan APBD dan akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Penerusan Hibah (PPH), dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan terkait hibah daerah dan tata cara penyaluran hibah kepada Pemerintah Daerah. Untuk mendapatkan dana hibah dari Program Hibah Air Limbah ini, Pemda disyaratkan untuk melakukan investasi terlebih dahulu sampai dengan terjadinya pelayanan kepada masyarakat. Dana hibah dapat dicairkan oleh Pemda setelah adanya rekomendasi dari Tim Verifikasi mengenai kinerja pelayanan kepada pelanggan yang menjadi sasaran program ini. Program ini akan dikelola oleh Komite Pemerintah yang dibentuk oleh Kementerian Pekerjaan Umum serta dibantu oleh Central Project Management Unit (CPMU) dan Provincial Project Management Unit (PPMU). Kabupaten/kota yang akan mendapatkan dana hibah program ini, perlu membentuk tim Project Implementation Unit (PIU) yang akan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Daerah untuk melaksanakan program di masingmasing wilayahnya. 1.2

Tujuan dan Sasaran Kegiatan Program Hibah Air Limbah merupakan upaya pemerintah yang ditujukan untuk mendorong Pemda dalam memperluas cakupan pelayanan air limbah dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

10


1.3

Lingkup Kegiatan Lingkup kegiatan program ini adalah hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah untuk membiayai kegiatan pembangunan sistem pengelolaan air limbah terpusat skala kota yang dikelola oleh institusi dan memenuhi syarat.


11

2. Kriteria Daerah Penerima Program Hibah Air Limbah Dalam Pelaksanaan Program Hibah Air Limbah, Pemerintah Daerah yang ingin ikut serta dalam program ini harus memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bersama dengan pihak donor sebagai dasar dalam penetapan peserta program. Kriteria tersebut adalah sebagai berikut: 2.1. Kriteria Pemda Penerima Hibah (Provinsi/Kabupaten/Kota) a. Sudah mempunyai institusi pengelola air limbah terpusat yang sesuai dengan ketentuan perangkat peraturan yang ada; b. Menyampaikan surat minat kab/kota yang berisi hal-hal berikut: (i) Bersedia menerbitkan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMPD) kepada institusi pengelola air limbah dalam bentuk Peraturan Daerah untuk melaksanakan pembangunan terlebih dahulu; (ii) Bersedia memperkuat institusi pengelola air limbah terpusat yang telah ada; (iii) Bersedia membiayai kegiatan operasi dan pemeliharaan sistem yang terbangun; (iv) Bersedia memperbaiki dan menerapkan peraturan serta perangkat perundangan terkait pengelolaan air limbah, termasuk mewajibkan masyarakat untuk mengakses sistem yang sudah ada; (v) Bersedia meningkatkan peran serta masyarakat dengan melakukan sosialisasi, edukasi dan kampanye kepada masyarakat termasuk kelompok perempuan terkait kesetaraan gender tentang pengelolaan air limbah (penjelasan tentang kesetaraan gender terlampir); (vi) Bersedia mengalokasikan kembali dana hibah dalam APBD untuk pembangunan air limbah. c. Pemda menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (penjelasan tentang good governance terlampir); 2.2. Kriteria Masyarakat Penerima Manfaat Calon Penerima Program Hibah Air Limbah adalah masyarakat yang bersedia dan telah memenuhi persyaratan sebagai pelangggan PDPAL/PDAM; Calon Penerima manfaat Program Hibah Air Limbah diprioritaskan masyarakat berpenghasilan rendah yang bersedia dan memenuhi persyaratan sebagai pelanggan PDPAL/PDAM. PDPAL/PDAM agar dapat menetapkan calon penerima manfaat yang berada dalam satu area pelayanan sehingga dampak peningkatan kualitas lingkungan dan kualitas kesehatan masyarakat lebih terasa pada saat akhir pelaksanaan program. 2.3. Kriteria Sambungan Rumah Sambungan Rumah (SR) yang dapat dibiayai Program Hibah Air Limbah adalah: a. b. c. d.

12

Rumah tangga dan fasilitas publik yang ditetapkan oleh institusi pengelola air limbah; Bersedia membayar biaya sambungan rumah baru; Bersedia dan memenuhi persyaratan sebagai pelanggan PDPAL/PDAM sebagai operator pengelolaan air limbah terpusat; Diprioritaskan untuk calon pelanggan yang telah terdaftar sebagai konsumen PDAM.


3. Besaran dan Peruntukan Dana Hibah Dana hibah untuk Program Hibah Air Limbah telah ditetapkan besaran serta peruntukannya oleh Pemerintah Pusat beserta pihak donor, yaitu sebagai berikut: 3.1 Besaran Dana Hibah Dana hibah akan diberikan untuk setiap sambungan rumah baru yang dibangun dan berfungsi dengan baik yaitu sejak tercatat sebagai sambungan pelanggan baru dan telah melakukan pembayaran selama 2 bulan rekening. Besaran dana hibah untuk sistem pengelolaan air limbah terpusat sebesar Rp. 5 juta per sambungan rumah(SR). Jumlah dana hibah yang diberikan kepada Pemerintah Daerah maksimal sebesar dana APBD yang telah dikeluarkan untuk kegiatan ini. 3.2 Peruntukan Hibah Program hibah ini diperuntukkan bagi kegiatan pembangunan atau perluasan sistem pengelolaan air limbah terpusat sampai dengan terbangunnya Sambungan Rumah (SR).


13

4. Syarat Kesiapan Daerah Dalam Mengikuti Program Hibah Air Limbah Syarat kesiapan daerah yang harus dipenuhi untuk dapat mengikuti Program Hibah Air Limbah adalah: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

14

Pemerintah Daerah telah masuk atau mengikuti Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP); Memiliki daftar calon penerima manfaat ; Pemerintah Daerah menetapkan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal kepada BUMD paling sedikit sebesar dana hibah untuk jumlah SR yang direncanakan pertahun; Memiliki dokumen perencanaan teknis (DED) untuk sistem yang akan dibangun; Bersedia untuk diverifikasi dan diaudit; Menyediakan dana operasional yang diperlukan untuk kegiatan di masing-masing Pemerintah Daerah penerima hibah, termasuk untuk operasional PIU.


5. Organisasi Pengelola Program Hibah Air Limbah ini akan dikelola secara berjenjang dari tingkat Pusat, Provinsi hingga Kab/Kota, dengan struktur organisasi sebagai berikut: 5.1. Komite Pemerintah / GC (Government Committee) Atas nama Pemerintah, Komite Pemerintah dibentuk melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya untuk mengelola Program Hibah Air Limbah. Komite Pemerintah terdiri dari Tim Pengarah yang beranggotakan unsur eselon 2 dari Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Bappenas serta Tim for Counterparts of Planning for IndII Stage 2 (Tim Teknis) yang beranggotakan unsur eselon 3 dan 4 dari Kementerian Pekerjaan Umum dan instansi terkait pelaksanaan Program Hibah Air Limbah. a. Tim Pengarah bertugas untuk : Memberikan arahan mengenai kebijakan dan strategi pelaksanaan kegiatan program hibah secara keseluruhan; Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Pengarah dibantu sepenuhnya oleh Tim for Counterparts of Planning for IndII Stage 2. b. Tim for Counterparts of Planning for IndII Stage 2 (Tim Teknis) bertugas untuk : (i) Melakukan sosialisasi rencana program hibah kepada provinsi dan /kab/kota; (ii) Menyusun dokumen pedoman pelaksanaan program termasuk kriteria calon penerima manfaat dan kriteria penilaian; (iii) Melakukan penilaian Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria program hibah; (iv) Memberikan pembinaan teknis kepada PemdaProv/Kab/Kota penerima hibah terhadap hal-hal terkait pelaksanaan kegiatan di provinsi/kab/kota; (v) Memberikan laporan kepada Tim Pengarah mengenai progress pelaksanaan program hibah. 5.2. Central Project Management Unit (CPMU) Central Project Management Unit (CPMU) ditetapkan berdasarkan SK Direktur Jenderal Cipta Karya. Tugas ketua CPMU adalah sebagai berikut: a. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program dan proyek lintas instansi dan tingkat pusat dan kabupaten/kota pada pelaksanaan Program Hibah Air Limbah; b. Berkoordinasi dengan Wakil Ketua CPMU bidang air limbah untuk pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program; c. Menyampaikan daftar usulan prov/kab. /kota calonpenerima hibah daan usulan alokasi hibah kepada kementerian keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan; d. Menyusun pedoman pengelolaan program hibah dan memberikan pembinaan teknis kepada pemda penerima hibah terhadap hal-hal terkait pelaksanaan kegiatan di prov/kab. /kota; e. Memeriksa kesiapan Pemda dan PDPAL/PDAM dalam melaksanakan Program Hibah Air Limbah pada setiap tahun anggaran sesuai dengan rencana tahunan pelaksanaan hibah air limbah yang diajukan; f. Menyampaikan laporan triwulan tingkat kemajuan pelaksanaan Program untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal Cipta Karya dan instansi terkait di tingkat pusat;


15

g. Memberikan rekomendasi kelayakan pencairan dana hibah masing-masing kabupaten/kota kepada Kementerian Keuangan berdasarkan hasil verifikasi yang dilaporkan oleh Wakil Ketua CPMU bidang air limbah; h. Melaksanakan kegiatan verifikasi, monitoring dan evaluasi tahunan; i. Melakukan koordinasi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program di provinsi dan kab/kota bersama dengan Wakil Ketua CPMU bidang air limbah, PPMU dan PIU; j. Dalam melaksanakan tugasnya Ketua CPMU akan dibantu oleh Wakil Ketua CPMU bidang air limbah dan Tim Konsultan Independen yang akan bekerjasama dengan PPMU untuk pelaksanaan baseline survey dan veri fikasi. Tugas dari Wakil Ketua CPMU bidang air limbah adalah sebagai berikut: (i) Membantu Ketua CPMU dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan Program Hibah Air Limbah; (ii) Menyampaikan rencana kegiatan tahunan masing-masing kab/kota kepada Ketua CPMU; (iii) Membantu Ketua CPMU dalam berkoordinasi dengan PPMU untuk melakukan monitoring pengelolaan program di masing-masing kab/kota; (iv) Membantu Ketua CPMU dalam melakukan monitoring progress pelaksanaan fisik dan keuangan Program Hibah Air Limbah secara nasional; (v) Membantu Ketua CPMU dalam menyusun laporan progress pelaksanaan Program Hibah Air Limbah untuk disampaikan kepada Tim for Counterpart of Planning for IndII Stage 2. (Tim Teknis); (vi) Membantu Ketua CPMU dalam menyiapkan laporan verifikasi terhadap usulan pencairan dana hibah dari masing-masing kabupaten/kota. k. Dalam pelaksanaan tugasnya CPMU dibantu oleh Tim Konsultan Management dan Technical Advisory selama periode program hibah yang dikontrak selama multi tahun. 5.3. Provincial Project Management Unit (PPMU) PPMU ditetapkan berdasarkan SK Direktur Jenderal Cipta Karya dan bertugas untuk: a. Berkoordinasi dengan PIU di masing-masing kab/kota dalam pengelolaan program termasuk proses penyu sunan rencana kegiatan tahunan, penganggaran, kegiatan baseline, verifikasi dan fasilitasi audit; b. Melakukan monitoring progress pelaksanaan fisik dan keuangan Program Hibah Air Limbah di kab/kota di wilayah provinsinya; c. Menyusun laporan progres pelaksanaan Program Hibah Air Limbah untuk disampaikan kepada CPMU; d. Melaksanakan verifikasi sebagai dasar penyusunan rekomendasi kelayakan pembayaran hibah untuk dilaporkan kepada CPMU; e. PPMU dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tim konsultan. 5.4. Project Implementation Unit (PIU) Project Implementation Unit (PIU) adalah Pejabat yang ditetapkan berdasarkan SK Kepala Daerah dan bertugas untuk membantu Kepala Daerah melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam pelaksanaan Program Hibah Air Limbah ini, antara lain: a. Mengirimkan rencana komprehensif 2012 – 2015 dan rencana tahunan program hibah;

16


b. Menyiapkan dan menyampaikan kepada PPMU surat permintaan verifikasi serta dokumen yang dibutuhkan untuk proses pencairan dana hibah; c. Menyusun dan mengirimkan laporan progress triwulan kepada PPMU dan CPMU dan Kementerian Keuangan cq. DJPK yang terdiri dari laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan laporan realisasi dana; d. Menyusun laporan akhir pelaksanaan program; e. Berkoordinasi dengan Pokja AMPL kabupaten/kota untuk menyampaikan progress pelaksanaan Program Hibah Air Limbah ke dalam National Water Supply and Sanitation Information Services (NAWASIS). 5.5. PDPAL /PDAM PDPAL/PDAM merupakan institusi yang akan melaksanakan kegiatan Program Hibah Air Limbah di kabupaten/ kota, dengan tugas sebagai berikut: a. Menyusun rencana komprehensif 2012 – 2015 (sampai berakhirnya program hibah) dan rencana tahunan pelaksanaan kegiatan program hibah untuk disampaikan kepada PIU; b. Melaksanakan kegiatan pembangunan sambungan rumah sesuai dengan kriteria sebagaimana tercantum pada Bab 2 di atas; c. Fasilitasi pelaksanaan verifikasi; d. Menyusun laporan progres fisik dan keuangan bulanan atas pelaksanaan Program Hibah Air Limbah; e. Setelah tahapan pekerjaan selesai dilaksanakan, menyampaikan laporan pekerjaan selesai tersebut kepada PIU untuk dilakukan verifikasi; f. Membuat laporan akhir penyelesaian Program Hibah Air Limbah. 5.6. Tim Konsultan Merupakan Tim Konsultan yang disetujui oleh Ditjen Cipta Karya dan bertugas untuk melaksanakan baseline survey dan verifikasi penilaian atas sambungan rumah yang telah dibangun Pemerintah Daerah. Tim konsultan verifikasi akan menyampaikan hasil verifikasi sebagai bahan rekomendasi kelayakan pembayaran/pencairan dana hibah, kepada Ditjen Cipta Karya CPMU untuk bahan rekomendasi pembayaran/pencairan hibah kepada Kementerian Keuangan.


17

Struktur organisasi pengelolaan program adalah sebagaimana terlihat pada Gambar 5.1.

DJPK

KOMITE PEMERINTAH

DJCK

Dir. PPLP

Dir. BP

Ketua CPMU

Wakil Ketua CPMU Pusat

Kepala Dinas PU Cipta Karya Provinsi

Tim Konsultan

PPMU

Provinsi

Kepala Daerah (Penerima Hibah)

PIU

Kontraktor

Kab/Kota Keterangan :

PDPAL/PAM

Garis Koordinasi Garis Pelaporan

Gambar 5.1. Struktur Organisasi Pengelolaan Program Hibah Air Limbah

18


6. Baseline Survey dan Verifikasi Penilaian kelayakan Pemerintah Daerah dalam mengikuti Program Hibah Air Limbah akan dilakukan berdasarkan baseline survey. Selanjutnya penilaian peserta Program Hibah Air Limbah untuk mendapatkan pencairan dana hibah akan dilakukan berdasarkan proses verifikasi. Penjelasan mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut: 6.1. Kegiatan Baseline Survey

Mengingat bahwa Program Hibah Air Limbah ini menggunakan mekanisme Output Based, maka diperlukan baseline survey sebelum dilaksanakan pengadaan SR. Baseline survey ini dilakukan untuk mengetahui jumlah dan posisi penerima manfaat sebagai indikator input/masukan sebelum dilakukan pengadaan SR di daerah penerima hibah. Selain mengetahui jumlah dan posisi (distribusi) penerima manfaat, baseline survey juga dimaksudkan untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi masyarakat penerima manfaat dan kondisi pelayanan daerah penerima hibah. Kegiatan baseline survey akan dilaksanakan oleh Tim Konsultan Baseline Independen yang disetujui oleh Ditjen Cipta Karya. Adapun lingkup tim konsultan baseline survey ini adalah : a. Konfirmasi daftar calon penerima manfaat, kondisi sosial dan kondisi tempat tinggal calon penerima manfaat termasuk konfirmasi apakah calon penerima manfaat sudah menjadi pelanggan PDAM; b. Konfirmasi daftar pelanggan PDPAL/PDAM eksisting di wilayah pelayanan calon penerima manfaat yang diusulkan; c. Survey sampling kondisi sosial ekonomi eksisting dan kondisi tempat tinggal calon penerima manfaat; d. Meneliti kesesuaian calon-calon penerima manfaat dengan kriteria yang ada; e. Menyusun laporan baseline survey yang berisi daftar kelayakan calon penerima manfaat.

6.2. Kegiatan Kegiatan Verifikasi

Kegiatan verifikasi akan dilaksanakan oleh Tim konsultan verifikasi yang disetujui oleh Ditjen Cipta Karya untuk mendapatkan rekomendasi kelayakan pembayaran hibah air limbah. Verifikasi dilakukan berdasarkan daftar penerima manfaat hasil baseline survey yang telah disetujui pada sub bab 6.1. Adapun tugas dari Tim konsultan verifikasi adalah sebagai berikut: a. Melakukan koordinasi dengan PIU mengenai data sambungan rumah yang direncanakan akan dibiayai melalui program hibah (hasil identifikasi awal sambungan rumah yang dilakukan oleh masing-masing kab/ kota); b. Menilai kelayakan sambungan rumah (SR) yang telah dibangun antara lain: (i) Administrasi Pelanggan: Sudah tercatat menjadi pelanggan dan sudah dibayarkan rekening tagihan pelayanan air limbah terpusat untuk 2 (dua) bulan rekening; (ii) Pemenuhan standar teknis sambungan rumah mengacu pada standar teknis terlampir; (iii) Kepuasan pelanggan penerima SR Program Hibah Air Limbah. c. Menyusun laporan kondisi sambungan rumah yang telah dibangun dan memberikan rekomendasi kepada PPMU mengenai kelayakan pembayaran dana hibah yang akan dicairkan.


19

Tim Konsultan Verifikasi hanya akan menilai kondisi sambungan rumah. Penilaian terhadap kondisi calon penerima manfaat akan dilakukan pada saat pelaksanaan baseline survey. Pemasangan sambungan rumah terhadap penerima manfaat yang terdapat dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM) yang disetujui oleh CPMU adalah layak untuk dibayar meskipun pada saat permintaan pencairan dana hibah telah terjadi perubahan kondisi secara ekonomi, namun kelayakan secara teknis tetap harus dipenuhi.

20


7. Mekanisme Pelaksanaan Program Hibah Air Limbah Mekanisme Program Hibah Air Limbah mulai dari pelaksanaan, permintaan pencairan dana hibah, pencairan dana hibah, hingga kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan untuk pencairan dana hibah akan dijelaskan sebagai berikut: 7.1. Mekanisme Pelaksanaan Program Hibah a. Tim Teknis melakukan sosialisasi rencana program hibah kepada kab/kota; b. Pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang berminat mengikuti Program Hibah Air Limbah mengajukan surat minat dan kesanggupan untuk memenuhi kriteria dan syarat penerima hibah kepada Direktur Jenderal Cipta Karya, dengan lampiran surat kesiapan dari PDPAL/PDAM (format surat sesuai lampiran); c. CPMU menilai dokumen usulan dan kesiapan kegiatan dari masing-masing Pemerintah Daerah untuk setiap tahun anggaran sesuai dengan rencana tahunan pelaksanaan hibah air limbah yang diajukan; d. CPMU dibantu konsultan baseline melakukan baseline survey terhadap masyarakat calon penerima manfaat; e. DJCK merekomendasikan daftar calon penerima hibah kepada Kementerian Keuangan c.q. DJPK; f. Kementerian Keuangan cq. DJPK menerbitkan Surat Persetujuan Penerusan Hibah Luar Negeri, dokumen PPH dan kemudian Menteri Keuangan atau kuasanya dan Kepala Daerah penerima hibah atau kuasanya melakukan penandatanganan PPH; g. Penerima hibah akan memberikan Penyertaan Modal kepada PDPAL/PDAM, yang akan digunakan oleh PDPAL/PDAM untuk membiayai pelaksanaan pemasangan SR yang diajukan untuk mendapatkan hibah; h. PDPAL/PDAM segera melaksanakan kegiatan pembangunan, yang dapat juga dilakukan oleh pihak ketiga; i. Setiap tahapan pekerjaan selesai dan sambungan baru berfungsi baik paling sedikit 500 SR, kab/kota penerima hibah dapat mengajukan permintaan penilaian kepada PPMU dengan ketentuan jumlah dana hibah yang dibayarkan maksimal sebesar dana APBD yang dialokasikan untuk program hibah dan jumlah SR yang sesuai sesuai dengan yang diprogramkan dalam PPH; j. Selanjutnya PPMU menugaskan Tim Konsultan Verifikasi untuk memeriksa kelayakan yaitu: (i) Pembangunan SR telah dilaksanakan dan telah berfungsi baik; (ii) Pemenuhan terhadap standar teknis sambungan rumah; (iii) Kepuasan pelanggan penerima SR Program Hibah Air Limbah. - Bilamana Tim Konsultan Verifikasi melaporkan bahwa kondisi (1) dan (2) di atas telah sesuai dengan yang diharapkan, PPMU akan mengirimkan hasil verifikasi tersebut kepada CPMU; - Bilamana Konsultan Verifikasi Independen melaporkan bahwa kondisi (1) dan (2) tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka PPMU akan merekomendasikan kepada PIU untuk meningkatkan kualitas pekerjaan dan pelayanan agar dapat memenuhi persyaratan dan dapat diajukan bersamaan pada periode tahapan berikutnya. k. CPMU selanjutnya atas nama DJCK akan menerbitkan surat kepada DJPK yang menyampaikan rekomendasi pencairan dana hibah kepada kab/kota berdasarkan surat rekomendasi dari PPMU; l. Kementerian Keuangan melakukan penilaian dokumen administrasi persyaratan pencairan hibah dan melakukan pencairan dana hibah.


21

Pemda

Kementerian Keuangan

DJCK 1 Sosialisasi 3

2

Penilaian dokumen usulan & persiapan

Minat Pemda

7

4 Memenuhi

Baseline Survey

6 5

Surat Penetapan

Tidak Memenuhi Penolakan

8 Pelaksanaan

9 Fisik terbangun Berfungsi

10 Verifikasi

11

Pencairan Dana Hibah

PDPAL/PDAM (PMPD)

Gambar 7.1. Mekanisme Pelaksanaan Program Hibah Air Limbah

22


Kepala Daerah PDPAL/PDAM

Pemda Pengajuan Permohonan Pencairan Hibah

SR Terbangun & Berfungsi

PIU

Pengajuan Permohonan Verifikasi

PPMU

Verifikasi

CPMU

Rekomendasi Pencairan Dana Hibah

DJCK

Kementerian Keuangan

Pencairan Dana Hibah

Gambar 7.2. Mekanisme Pencairan Dana Program Hibah Air Limbah

7.2. Mekanisme Permintaan Pencairan Dana Hibah Air Limbah Penyaluran Dana Hibah Penyaluran dana hibah air limbah dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: a. PDPAL/PDAM melakukan pekerjaan pembangunan dan mengadakan SR kepada pelanggan yang terdaftar. Setelah pelayanan (dengan bukti tagihan 2 bulan oleh pelanggan), Pemerintah Daerah (PIU) dibantu PDPAL/ PDAM mengajukan permohonan verifikasi kepada PPMU dengan melampirkan dokumen sebagaimana sub bab 7.4.; b. PPMU dibantu konsultan melakukan proses verifikasi; c. PPMU melaporkan dan merekomendasikan hasil verifikasi kepada CPMU; d. CPMU menerbitkan rekomendasi pencairan dana hibah kepada Kementerian Keuangan c.q DJPK dengan tembusan ke PIU; e. Kepala Daerah mengajukan surat pemohonan pencairan dana hibah kepada Kementerian Keuangan cq. DJPK dengan melampirkan dokumen sebagaimana disebutkan dalam sub bab 7.4.


23

7.3. Mekanisme Pencairan Dana Hibah Air Limbah

Tata Cara penyaluran dana Hibah Air Limbah dilakukan melalui mekanisme APBN dan APBD dan akan diatur lebih lanjut dalam PPH, dan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2008 tentang Hibah Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.07/2008 tentang Tata Cara Penyaluran Hibah Kepada Pemerintah Daerah, atau peraturan terkait yang berlaku.

7.4. Kelengkapan Dokumen yang Harus Dilampirkan Setiap permintaan pencairan dana hibah dari Penerima Hibah harus dilampiri dengan rangkuman mengenai layanan SR serta rekomendasi hasil verifikasi. Rangkuman tersebut meliputi: a. Kelengkapan dokumen teknis sebagai syarat permohonan verifikasi :

(i) Mulai dilaksanakannya kegiatan konstruksi SR : - Nama, Alamat dan Nomor atau Kode Identifikasi pelanggan/setiap rumah; - Copy Berita Acara penyelesaian pekerjaan SR yang dilakukan oleh PDPAL/PDAM. (ii) Mulai diberikannya pelayanan sambungan rumah dari PDPAL/PDAM : - Copy Bukti Pembayaran (invoice) biaya sambungan rumah baru; - Bukti Pembayaran oleh pelanggan untuk 2 (dua) bulan rekening air; - Pendapat dari penerima manfaat tentang kualitas pelayanan sambungan rumah yang diterima pelanggan.

b. Kelengkapan dokumen administrasi sebagai syarat Pencairan dana Hibah (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii)

Surat permintaan Pencairan hibah yang ditandatangani oleh Kepala Daerah atau kuasanya; Surat pernyataan tanggung jawab mutlak; Salinan DPA, SPM, SP2D atas penyertaan modal Pemda kepada PDPAL/PDAM; Salinan Perda terkait penyertaan modal; Rencana penggunaan dana hibah; Salinan Rekening Koran Rekening Kas Umum Daerah (RKUD); Surat rekomendasi pencairan hibah dari CPMU; dan dokumen terkait lainnya.

c. Kelengkapan Dokumen Pelaporan (i) (ii)

24

Laporan berkala (triwulan) atas pelaksanaan program hibah; Bukti penerimaan hibah/kwitansi.


8. Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Pelaporan dilaksanakan oleh setiap unit di tingkat Pusat, Provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana diuraikan dalam bab 5 tersebut di atas tentang Organisasi Pengelola. Pemantauan akan dilaksanakan oleh Tim Teknis dan CPMU pada waktu-waktu tertentu. Penentuan aspek teknis dilakukan oleh PPMU melalui konsultan yang ditunjuk. Kegiatan monitoring yang dilakukan PPMU (per provinsi) dan CPMU (nasional), antara lain mencakup: 1. Kemajuan pekerjaan dan kualitas hasil pekerjaan sesuai skema Hibah Air Limbah Terpusat setiap enam bulan sekali; 2. Evaluasi tahunan, setiap akhir tahun, untuk melihat dampak kegiatan; dan 3. Pelaporan hasil pelaksanaan program hibah diintegrasikan dalam modul Nawasis.


25

9. Penutup Dana Hibah Air Limbah ini direncanakan akan bersumber dari penerimaan APBN (pendapatan murni APBN, Pinjaman Luar Negeri, atau Hibah Luar Negeri) yang diterushibahkan kepada Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah meneruskan dalam bentuk penyertaan modal kepada BUMD/BLUD untuk pembangunan sistem pengelolaan air limbah perpipaan terpusat. Program Hibah Air Limbah ini dimaksudkan sebagai insentif bagi Pemerintah Daerah agar bersedia meningkatkan alokasi dana daerah untuk sektor air limbah yang dikelola oleh BUMD/BLUD yang selama ini dirasakan masih kurang. Dengan mengikuti program ini diharapkan Pemerintah Daerah penerima hibah dapat memanfaatkan dan dapat melanjutkan kebijakan penambahan modal BUMD dari penerimaan APBD murni sendiri sesuai dengan kebutuhan pelayanan di masing-masing wilayahnya serta dapat meningkatkan kinerja pengelolaan dan pelayanan BUMD kepada para pelanggannya terutama kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

26


LAMPIRAN


27

Lampiran- 1: Prinsip-prinsip Good Governance

Pemilihan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota penerima Program Hibah Air Minum dilakukan berdasarkan penilaian atas : a. Penyampaian Peraturan Daerah APBD Tahun Anggaran 2012 tepat waktu; b. Penyampaian laporan berkala (triwulan) atas pelaksanaan Program Hibah Air Minum tepat waktu. Penilaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip antara lain sebagai berikut: Akuntabilitas

: Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. Pengawasan : Meningkatkan upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pemba ngunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. Daya Tanggap : Meningkatkan kepekaan para penyelenggaraan pemerintahan terhadap aspirasi masyarakat tanpa kecuali. Profesionalisme : Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggaraan pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya terjangkau. Efisiensi & Efektivitas : Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. Transparansi : Menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penye diaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi. Kesetaraan : Memberi peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. Keadilan Gender : Menciptakan kondisi dan situasi yang mempertimbangkan persoalan dan kebutuhan yang berbeda dari laki-laki dan perempuan dan kelompok rentan lainnya untuk dapat berpartisipasi secara setara, mendapatkan akses terhadap sumber daya dan manfaat yang adil. Wawasan ke Depan : Membangun daerah berdasarkan visi & strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan, sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggungjawab terhadap kemajuan daerahnya. Partisipasi : Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penegakan Hukum : Mewujudkan penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

28



Pipa lateral (PVC Ø 150)

Drainase tepi Jalan

Batas Kepemilikan

Bervariasi

D < 2.0 m

Jaringan pipa (pipa induk, sekunder / tersier) Gambar L2.1 : Contoh Gambar Sambungan Pipa Tipe 1

TIPE 1 Kedalaman jaringan pipa dari pusat pipa kurang dari 2,0 m

Sambungan rumah

Bervariasi

KONDISI TANPA ATAU DENGAN HALANGAN SALURAN KECIL

Lampiran- 2: Spesifikasi Teknis Sambungan Rumah

29

30



1.5m

2.0 m < D < 3.0 m


Jaringan pipa (pipa induk, sekunder / tersier)

Drainase tepi Jalan

Batas Kepemilikan

Bervariasi

TIPE 2 Kedalaman jaringan pipa dari pusat pipa antara 2,0 m-3,0 m

Sambungan rumah

Bervariasi


Bervariasi

Batas Kepemilikan Bervariasi

Drainase tepi Jalan Pipa lateral (PVC Ø 150)

Sambungan rumah

D < 3.0 m

TIPE 3 Kedalaman jaringan pipa dari pusat pipa lebih dari 3,0 m Jaringan pipa (pipa induk, sekunder / tersier)



31

KONDISI TERHALANG OLEH SALURAN TEPI JALAN

Bervariasi

Batas Kepemilikan

Bervariasi

Drainase tepi jalan

Sambungan rumah C>0.3m

TIPE 4 Kedalaman jaringan pipa kurang dari 3.5m dari dasar saluran ke pusat pipa


D = 3.0 m



32


Bervariasi

Bervariasi Batas Kepemilikan

Drainase tepi jalan

Sambungan rumah C>0.3m


D = 3.0 m

TIPE 5 Kedalaman jaringan pipa lebih dari 3.5m dari dasar saluran ke pusat pipa




33

34


TIPE 6 Koneksi langsung ke manhole

Sambungan rumah

Bervariasi

1,0 %

Manhole


Minimum S >

(PVC Ø 150)

Pipa lateral

Drainase tepi Jalan

Batas Kepemilikan

Bervariasi


Bervariasi


35

Minimum S >

C>0.3m

Batas Kepemilikan

Bervariasi

1,0 %


Gambar L2 .7 : Contoh Gambar Sambungan Pipa Tipe 7

TIPE 7 Sambungan langsung ke manhole

Sambungan rumah

Bervariasi


Manhole

Bervariasi

Gudang

Dapur

Pipa Lateral Private Box House Inlet Toilet

Pipa PVC Ø 100 mm Rumah Utama Kamar Mandi

Bangunan Tua

Septic Tank

Septic Tank

Dapur Kamar

Kamar

Pipa Beton Ø 100

Lay Out sambungan rumah Tidak ada skala

Gambar L2.8 : Contoh Gambar Sambungan Rumah

36


W+320 200

100 60

W

60 100

200

A

Handle Ø 10

Rabat Tebal 10 cm

DENAH

200

100

100

200

Beton K 175 Tbl. 8 cm

Handle Ø 10 Ø 8 - 100

Rabat Tebal 10 cm

100 Existing

Existing

Beton Alur K 125 Buis Beton K 175 Tbl. 6 cm

Timbunan Tanah

PVC Pipe Ø 100

PVC Pipe Ø 100

Beton K 125

Beton Alur K 125 Buis Beton K 175 Tbl. 6 cm 100 60

W

H

10 100 50

60 100

Gambar L2.9 : Contoh Gambar Bak Kontrol Bentuk Lingkaran


37

200

100

100

W + 250

200

200

100

A

A W + 250

Handle Ø 10

Rabat Tebal 10 cm

100

200

DENAH

Beton K 175 Tbl. 8 cm

200

100

100

200

Handle Ø 10 Ø 8 - 100

Rabat Tebal 10 cm

100 Existing

Existing

Beton Alur K 125 Pas Batu Bata

Timbunan Tanah

PVC Pipe Ø 100

PVC Pipe Ø 100

Beton K 125

H

10 130

Pasir Urug

50 100

125

W

125

100

Gambar L2.10 : Contoh Gambar Bak Kontrol Bentuk Segi Empat

38


Lampiran- 3: Kesetaraan Gender Aspek kesetaraan gender telah diatur secara khusus melalui Instruksi Presiden No 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Inpres tersebut menginstruksikan semua pejabat dari tingkat menteri sampai walikota/bupati untuk melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan nasional. Demikian juga kebijakan program bantuan Pemerintah Australia (AusAID) yang menetapkan aspek kesetaraan dan keadilan gender harus dipertimbangkan dan diintegrasikan dalam pengelolaan program bantuan. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan program ini, maka aspek gender akan dipertimbangkan dalam beberapa aspek terutama menyangkut keterlibatan anggota masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dalam proses perencanaan program, pemberian informasi serta penyadaran publik tentang pengelolaan air limbah serta keterwakilan perempuan dalam pengelolaan progam. Aspek gender akan diintegrasikan dalam hal: 1. Melibatkan anggota masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dalam kegiatan perencanaan kegiatan air limbah. Perencanaan program dan kegiatan pengelolaan air limbah perlu melibatkan partisipasi masyarakat untuk memastikan proses dan hasil program sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan juga dapat membangun kesadaran dan rasa memiliki masyarakat terhadap program sehingga dapat menjamin keberlangsungan program. Partisipasi kelompok perempuan merupakan keniscayaan karena perempuan memiliki peran yang sangat dekat dengan persoalan pengelolaan air limbah. Partisipasi masyarakat (laki-laki dan perempuan) dalam perencanaan program dan kegiatan dapat dilakukan di tingkat kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan, RW atau RT. Oleh karena itu rencana pertemuan perencanaan dengan masyarakat dan kelompok perempuan perlu dibuat dan dimonitor pelaksanaannya. Matriks berikut ini dapat dijadikan salah satu contoh untuk mengembangkan rencana pertemuan perencanaan yang partisipatif:

No

Kegiatan (methode untuk melibatkan perempuan)

Lokasi

Waktu

1. Rapat Perencanaan Program..... Kec. X/ Kelurahan X/ RT X Tanggal dan Jam

Sasaran (Prosentase perempuan) Sejumlah orang/Warga (jumlah perempuan yang hadir?) PKK mungkin bisa diundang.

2. 3.

Pemerintah kabupaten/kota dapat membuat rencana kegiatan yang melibatkan perempuan dengan menggunakan format lain. Rencana kegiatan tersebut dibuat sebagai bahan pertimbangan dalam seleksi daerah penerima dana hibah.


39

2. Melibatkan anggota masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dalam kegiatan sosialisasi dan penyadaran publik tentang air limbah; Aspek lain yang paling penting dalam program pengelolaan air limbah adalah sosialisasi dan penyadaran publik kepada anggota masyarakat termasuk kelompok perempuan. Sosialisasi dan penyadaran publik dilakukan untuk memberikan informasi tentang program, meningkatkan pemahaman serta membangun kesadaran masyarakat tentang program dan persoalan air limbah.

Memastikan bahwa kegiatan-kegiatan sosialisasi dan penyadaran publik menyertakan perempuan merupakan kebutuhan program. Dengan mengetahui informasi dan persoalan program, masyarakat dapat berkontribusi dan menyiapkan diri mereka selama jalannya pelaksanaan program. Kelompok perempuan seperti yang tergabung dalam Tim Penggerak PKK sangat potensial untuk membangun wacana dan mempengaruhi daya terima masyarakat terhadap program pengelolaan air limbah.

Kegiatan sosialisasi dan penyadaran publik dibedakan dari kegiatan perencanaan partisipatif. Dalam kegiatan sosialisasi dan penyadaran ini, pemerintah daerah perlu mengundang kelompok perempuan terutama di daerahdaerah program sampai di tingkat RW dan RT. Rencana kegiatan sosialisasi dapat dituangkan dengan menggunakan form di atas dengan contoh sebagai berikut:

No

Kegiatan (methode untuk melibatkan perempuan)

Lokasi

Waktu

1. Sosialisasi Kegiatan..... Kec. X/ Kelurahan X/ RT X Tanggal dan Jam

Sasaran (Prosentase perempuan) Sejumlah orang/Warga (jumlah perempuan yang hadir?) PKK mungkin bisa diundang.

2. 3.

Pemerintah kabupaten/kota dapat membuat rencana kegiatan yang melibatkan perempuan dengan menggunakan format lain. Rencana kegiatan tersebut dibuat sebagai bahan pertimbangan dalam seleksi daerah penerima dana hibah.

3. Mempertimbangkan keterwakilan perempuan dalam organisasi pengelola Program Hibah Air Limbah yakni CPMU di tingkat pusat, PPMU di tingkat provinsi dan PIU di tingkat kabupaten/kota termasuk keterwakilan perempuan dalam tim verifikasi.

Selain partisipasi dalam perencanaan dan sosialisasi kegiatan, peran perempuan juga dipertimbangkan dalam proses pengelolaan program. Program ini mensyaratkan keterwakilan perempuan dalam organisasi pengelola program yaitu di CPMU di tingkat pusat, PPMU di tingkat provinsi, PIU di tingkat kabupaten/ kota dan di tim verifikasi. Jika memungkinkan keterwakilan perempuan didorong mencapai minimum 30 persen dari jumlah pengelola program.

40


4. Kebijakan

Aspek kesetaraan gender sebagaimana disebut pada bagian atas akan dituangkan dalam kebijakan pemerintah. Pemerintah kabupaten dan kota penerima dana hibah akan diminta untuk membuat kebijakan yang mengatur tiga tersebut yakni partisipasi perempuan dalam proses perencanaan program, partisipasi perempuan dalam kegiatan sosialisasi dan keterwakilan perempuan dalam organisasi pengelola program. Form Rencana Pertemuan Perencanaan (No. 1), Form rencana Kegiatan Sosialisasi (No.2) dan struktur pengelola program yang mengakomodir keterwakilan perempuan (No.3) akan menjadi lampiran dalam kebijakan ini (Form No.3 untuk Struktur Pengelola Program yang mengakomodir keterwakilan perempuan bergantung pada format struktur pengelola program yang dibentuk).


41

Lampiran-4: Format Surat Minat Pemerintah Kabupaten/Kota

BUPATI/WALIKOTA………………………………

No.:

Kota/ Kabupaten, ….……. 20….

Kepada Yth.: Bapak Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Jl. Pattimura no. 20, Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110

Perihal:

Program Hibah Air Limbah – Hibah AUSAID

Menindaklanjuti Sosialisasi Program Hibah Air Limbah Bantuan AusAID di………….tanggal…………, serta melengkapi surat kami tertanggal (bila sudah pernah mengirim) ………………………….. Sehubungan hal tersebut di atas dengan ini kami sampaikan minat dan kesanggupan Pemkab/Pemkot ………..… untuk mengikuti program tersebut, dan bersedia mengalokasikan dana APBD/APBD-P(*)DPAD TA 20….., sebesar RP. ……………… (…… milyar Rupiah), untuk membiayai …………………… unit Sambungan Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Demikian disampaikan, atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih. Bupati/Walikota ………………

……………………………….

Tembusan Kepada Yth.: 1. Direktur Bina Program, Ditjen Cipta Karya 2. Direktur Pengembangan PLP, Ditjen Cipta Karya 3. Ketua DPRD Kab/Kota ……..… 4. Kepala Bappeda Kab/Kota ……….. 5. Direktur PD PAL.PDAM Kab/Kota ………. (*): dalam hal akan dialokasikan di APBD-P, mohon dapat dilengkapi dengan surat persetujuan DPRD

42


Lampiran-5: Format Surat Pernyataan PD-PAL/PDAM

PD PAL/PDAM Kabupaten/ Kota ………………………………….

No.:

Kota/ Kabupaten, ............ 20……

Kepada Yth.: Bapak Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Jl. Pattimura no. 20, Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110 Perihal: Surat Pernyataan sehubungan Program Hibah Air Limbah – Hibah AUSAID Menindaklanjuti Sosialisasi Program Hibah Air Limbah Bantuan AusAID di………….tanggal…………, dengan ini kami sampaikan kondisi PD PAL/PDAM …………………… sebagai berikut : Idle Capacity

: …… l/det atau ……… SR

Potensi SR MBR : ……. Unit Lokasi

: ………. (kecamatan/kelurahan)

Terlampir kami sampaikan pula dokumen pendukung terkait (usulan wilayah pelayanan, daftar MBR potensial, DED). Demikian disampaikan, atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Direktur PD PAL/PDAM Kab/ Kota ……………….

………………………………………. Tembusan Kepada Yth.: 1. Bupati/Walikota ……… 2. Direktur Bina Program, Ditjen Cipta Karya 3. Direktur Pengembangan PLP, Ditjen Cipta Karya 4. Ketua DPRD Kab/Kota …… 5. Kepala Bappeda Kab/Kota ………………


43

Lampiran-6: Format Surat Permintaan Penyaluran Hibah

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA ............ Nomor : ...................... Lampiran : ...................... Perihal : Permintaan Penyaluran Hibah

.............................., ........... 20.... Kepada

Yth. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Jln. Wahidin No. 1 Jakarta

Berdasarkan Perjanjian Penerusan Hibah (PPH) No ..........., tanggal ........ 20...., bersama ini kami mengajukan Permintaan Penyaluran Hibah untuk kegiatan ............................ Tahun Anggaran 20.... sebesar Rp. ........................... (.................................. Rupiah) untuk digunakan sesuai dengan Rencana Penggunaan Hibah terlampir. Penyaluran hibah dimaksud agar dilaksanakan dengan pemindahbukuan ke Rekening Kas Umum Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota ..................................., pada Bank ........................ dengan No. Rekening : .......... ........................ Untuk mendukung Permintaan Penyaluran Hibah tersebut, dengan ini kami lampirkan : 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Hasil verifikasi terhadap kegiatan pemasangan SR oleh tim verifikasi (Tahap I); Copy DPA Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMPD) (Tahap I); Copy Perda PMPD (Tahap I); Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (Tahap I, II dan seterusnya); Copy SPM dan dokumen pendukung terkait (Tahap II dan selanjutnya); Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan (progress report) dan dokumen pendukung terkait (Tahap II dan selanjutnya).

Demikian, dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih. GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

...................................................... Tembusan: Yth, 1. Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara 2. …………..(Pejabat berwenang di Kementerian/Lembaga terkait) 3. Arsip.

44


Lampiran-7: Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini, Gubernur/Bupati/Walikota ………………………… sebagai Pengguna Penerusan Hibah sebagai Hibah pada Propinsi/Kabupaten/Kota ………………………………. dan sesuai dengan Perjanjian Penerusan Hibah (PPH) Nomor: …………………………………. Tanggal.………………… dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggung jawab mutlak terhadap kebenaran penetapan dan perhitungan biaya sebagaimana tertuang dalam Rencana Komprehensif dan Rencana Tahunan Kegiatan Hibah Air Limbah Provinsi/ Kabupaten/Kota………………………………... Apabila di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan terhadap pembangunan Sambungan Rumah (SR) sehingga kemudian menimbulkan kerugian negara, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke Kas Negara dan bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundangan. Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya sebagai salah satu syarat/lampiran surat permintaan penyaluran hibah Nomor …………………………….. tanggal ……………………. untuk penarikan hibah tahap …………… sebesar Rp. ………………..

Demikian surat ini saya buat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup.

(tempat, tanggal, bulan, tahun) Pengguna dana Gubernur/Bupati/Walikota………

…………………………………….


45

46 Sub Jumlah I

II

Jumlah (I + II) Pembulatan

Sub Jumlah I

2

1

I

URAIAN KEGIATAN

NO.

3

HIBAH

RENCANA TAHUNAN PENGGUNAAN HIBAH TAHUN : ……………. PPH : NO..............Tanggal……………..

4

DANA PENDAMPING *)

NILAI (Rp.)

Lampiran- 1: Format Rencana Tahunan Kegiatan Hibah

…………………………......... NIP…………………………..

KETUA PIU

5=3+4

JUMLAH 6

KETERANGAN

Lampiran-8: Format Rencana Tahunan Kegiatan Hibah


Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Limbah DANA PENDAMPING )* 4

3

20.... HIBAH

Keterangan *) Jika dipersyaratkan **) Dijabarkan per tahun sampai dengan tahun terakhir pelaksanaan (201X,201X, …dst)

2

1

JUMLAH

KEGIATAN

NO

RENCANA KOMPREHENSIF PENGGUNAAN HIBAH TAHUN 20.... SAMPAI DENGAN TAHUN 20.... PPH/PHD : NO……Tanggal ……

CONTOH FORMAT RENCANA KOMPREHENSIF KEGIATAN HIBAH

5

HIBAH 6

DANA PENDAMPING )*

20....)** HIBAH 7 = 3+5

8 = 4+6

DANA PENDAMPING )*

TOTAL PENGGUNAAN DANA

........................................ NIP. ..........................

..........................., ................ 20.... KETUA PIU

CONTOH FORMAT RENCANA KOMPREHENSIF KEGIATAN HIBAH

9 = 7+8

JUMLAH

Lampiran-9: Format Rencana Komprehensif Kegiatan Hibah

47

48

Keterangan: *) Jika dilaksanakan oleh pihak ketiga **) Jika dipersyaratkan

JUMLAH

-

3

2

1

2

NAMA KONTRAKTOR NO. &TGL KONTRAK (SPK) )*

URAIAN KEGIATAN

NO.

RENCANA PENGGUNAAN HIBAH DAN DANA PENDAMPING TAHAP : …... PPH : NO..............Tanggal……… KEGIATAN : .................. NOMOR DPA-SKPD : ………. TAHUN : …...

-

4

Hibah -

5

Dana Pendamping )**

NILAI KONTRAK )*

-

6 = 4+5

Jumlah 7

Hibah -

8

Dana Pendamping )**

RENCANA PENCAIRAN TAHAP INI

9 = 7+8

Jumlah

CONTOH FORMAT RENCANA PENGGUNAAN HIBAH DAN DANA PENDAMPING

CONTOH FORMAT RENCANA PENGGUNAAN HIBAH DAN DANA PENDAMPING

TANGGAL MULAI 10

........................................... NIP. ....................................

12

KEMAJUAN (%)

.................., ................20.... Kepala SKPD/PIU

TANGGAL BERAKHIR 11

RENCANA PELAKSANAAN

-

13

KET

Lampiran- 10: Format Rencana Penggunaan Hibah dan Dana Pendamping


Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Limbah Tanggal .................

Project Implementation Unit (PIU) Walikota/Bupati

PEMERINTAH KOTA /KABUPATEN Dibuat oleh: Diketahui

LAPORAN PELAKSANAAN TAHUN ............... PPH NO ...............

Lampiran- 11: Format Laporan Tahunan Pelaksanaan Hibah Air Limbah

49

Lampiran- 12: Format Rencana Tahunan Pelaksanaan Hibah Air Limbah

50


Lampiran- 13: Format Bukti Penerimaan Hibah/Kwitansi

CONTOH FORMAT BUKTI PENERIMAAN HIBAH/KUITANSI (KOP SURAT)

Telah terima dari

:

Untuk Keperluan : Dengan rincian :

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Hibah Kepada Pemerintah Daerah Penyaluran Belanja Hibah untuk kegiatan........................ (1)

TAHAPAN PENYALURAN

TANGGAL DITERIMA

JUMLAH (Rp)

TERBILANG (dengan huruf)

(2)

(3)

(4)

(5)

Dana tersebut telah diterima pada : Nomor Rekening : ….................................................................................................................................(6) Nama Rekening : ....................................................................................................................................(7) Nama Bank : ............................................................................................................................................(8)

..............., tanggal.......................... (9) ..................................................... (10) Materai Rp. 6000

(11)

......................................................(12) NIP. ............................................. (13)

Catatan : mohon dibuatkan kuitansi/bukti penerimaan hibah per tahapan penyaluran


51

PETUNJUK PENGISIAN BUKTI PENERIMAAN HIBAH/KUITANSI

52

NOMOR

URAIAN ISIAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Diisi nama kegiatan hibah Diisi tahapan penyaluran hibah Diisi tanggal dana diterima Diisi jumlah dana yang diterima (dalam angka) Diisi jumlah dana yang diterima (dalam huruf) Diisi nomor rekening penerima dana Diisi nama rekening penerima dana Diisi nama bank penerima dana Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat Diisi jabatan penanda tangan (kepala daerah/pejabat yang dikuasakan) Diisi tanda tangan (kepala daerah/bendaharawan) Diisi nama penanda tangan (kepala daerah/bendaharawan) Diisi nomor induk pegawai penanda tangan (kepala daerah/bendaharawan)


Catatan


53

Catatan

54



55

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

56

Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110 – Indonesia Telp./Fax : +62-21-72796588 http://ciptakarya.pu.go.id Email : [email protected]


Program Hibah Air Limbah

Recommend Documents