PROGRAM HIBAH AIR MINUM
Jakarta,
Februari 2015
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan – Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Pembiayaan dan Kapasitas Daerah 1
OUTLINE 1. HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT, PEMERINTAH DAERAH, DAN BUMD 2. MEKANISME PEMBERIAN HIBAH KEPADA DAERAH 3. SUMBER PENDANAAN HIBAH KE DAERAH 4. PROGRAM HIBAH TAHUN ANGGARAN 2015 5. HIBAH AIR MINUM (HIBAH LUAR NEGERI) 6. HIBAH AIR MINUM (PENDAPATAN DALAM NEGERI) 7. DOKUMEN PENYALURAN HIBAH
1. HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT, PEMERINTAH DAERAH, DAN BUMD UU 17/2003 tentang Keuangan Negara - Pasal 22: 1) Pemerintah mengalokasikan dana perimbangan kepada Pemda berdasarkan UU perimbangan keuangan pusat dan daerah. 2) Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau hibah kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya.
UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara - Pasal 33: 1) Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman atau hibah kepada Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan yang tercantum/ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN.
PP 10/2011 Hibah kepada BUMD dilakukan melalui pemerintah daerah
PP 2/2012 Hibah kepada Pemerintah Daerah dapat diteruskan kepada badan usaha milik daerah
3
2. MEKANISME PEMBERIAN/PENERUSAN HIBAH (PP No. 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan PMK 188 Tahun 2012 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah)
Kem PU MENTERI/PIM LEMBAGA DAPAT MENGUSULKAN NILAI HIBAH DAN DAFTAR PEMDA PENERIMA HIBAH
KemKEU
SPPH & Perjanjian Penerusan Hibah (PPH)
Kem PU
Rencana Komprehen sif & Rencana Tahunan
Kem KEU
Verifikasi
Penyaluran Dana Hibah
Dasar penyusunan DIPA bagi DJPK • Dasar penganggaran bagi Pemda
• Berdasarkan hasil verifikasi oleh Ditjen Cipta Karya
3. SUMBER PENDANAAN HIBAH KE DAERAH PEMBERI HIBAH / PINJAMAN LUAR NEGERI (LN)
PEMERINTAH PUSAT
PEMERINTAH DAERAH
APBD
APBN
HIBAH LN
PENERUSHIBAHAN
PINJAMAN LN
PEMBERIAN HIBAH (sumber: Penerimaan Dalam Negeri)
Penerusan hibah sebagai: • Hibah • Pinjaman • Penyertaan Modal
BUMD
Perjanjian Hibah / Pinjaman
Perjanjian Penerusan Hibah
4. PROGRAM HIBAH AIR MINUM TAHUN ANGGARAN 2015 NO.
PROGRAM HIBAH
APBN 2015
USULAN APBN-P 2015
KETERANGAN
2.583.030.000.000
2.583.030.000.000
Pinjaman LN
113.262.290.000
176.817.940.162
Pinjaman LN
1.
Mass Rapid Transit (MRT)
2.
Water Resources and Irrigation Sector Management Project Phase-APL2 (WISMP2)
3.
Air Minum
96.074.820.000
411.520.000.000
Hibah LN
4.
Air Limbah
16.012.470.000
41.975.000.000
Hibah LN
5.
Hibah Australia-Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi (sAIIG)
334.640.000.000
334.640.000.000
Hibah LN
6.
Provincial Road Improvement and Maintenance (PRIM)
284.600.000.000
284.600.000.000
Hibah LN
7.
Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar (SPM Dikdas)
137.500.000.000
137.500.000.000
Hibah LN
8.
Exploration of Seulawah Geothermal Working Area (Geothermal)
-
54.570.962.818
Hibah LN
9.
Microfinance Innovation Fund (MIF)
-
97.073.123.000
Hibah LN
10.
Air Minum Rupiah Murni
-
500.000.000.000
APBN
5. PROGRAM HIBAH AIR MINUM (SAAT INI) DARI PENERUSAN HIBAH LUAR NEGERI &
Sumber Dana
Tujuan
Executing Agency
Closing Date
Penerima Hibah
•
Direct Funding Agreement No.62031 for Water Hibah and Sanitation Phase 2 Program;
•
Total hibah AUD 90 Juta.
“Pemberian hibah kepada Pemerintah Daerah sebagai dana pengganti untuk pelaksanaan kegiatan percontohan pembangunan sambungan air minum, yang diberikan berdasarkan capaian kinerja (output-based).” DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
30 Juni 2015, ada wacana untuk diperpanjang 126 Pemerintah Daerah (Dana AusAID); 27 Pemerintah Daerah (Dana USAID)
Kriteria Pemda
•
Pemprov atau Pemkab/Pemkot dan PDAM tidak mempunyai tunggakan utang, apabila mempunyai tunggakan utang, sedang dalam proses Program Restrukturisasi Utang;
•
Tersedia kapasitas air untuk didistribusikan kepada pelanggan baru;
•
Tarif air rata rata di atas harga pokok produksi;
•
PDAM bersedia membiayai kegiatan operasi dan pemeliharaan sistem yang terbangun;
•
Pemda menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik;
•
Dana penggantian hibah selanjutnya dialokasikan kembali untuk pembangunan air minum yang dinyatakan dalam APBD kab/kota. Kriteria Penerima Manfaat
•
Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang kriterianya dapat ditetapkan oleh masingmasing Kepala Daerah dan/atau kriteria MBR minimal adalah yang memiliki daya listrik terpasang pada rumah tangga tersebut ≤ 1300 VA dan 50% diantara target sasaran tersebut memiliki daya listrik ≤ 900 VA;
•
Masyarakat penerima manfaat bersedia membayar biaya sambungan sesuai dengan yang telah ditetapkan PDAM.
PENANGGUNGJAWAB HIBAH AIR MINUM Ditjen Perimbangan Keuangan – penyaluran dana hibah ke RKUD
KEMENKEU [KPA-HPD]
5 4 Pemda prefinancing – PMPD ke PDAM
1
Ditjen Cipta Karya – proses verifikasi teknis
PEMDA
KEMEN PU [Executing Agency]
[Implementing Agency]
PDAM
3
Ditjen Cipta Karya – Rekomendasi (hasil verifikasi)
2
PDAM – penyambungan SR kepada MBR (setelah SPPH dan Baseline survey)
…………….!!!
6. PROGRAM HIBAH AIR MINUM (MAINSTRERAMING HIBAH DARI PENDAPATAN DALAM NEGERI) Sumber Dana
Penerimaan Dalam Negeri (APBN) “Pemberian hibah kepada Pemerintah Daerah sebagai dana pengganti untuk pelaksanaan kegiatan percontohan pembangunan sambungan air minum, yang diberikan berdasarkan capaian kinerja (output-based).
Tujuan
Latar Belakang
Lingkup Kegiatan
•
Masih ada gap cakupan pelayanan terhadap target universal hibah air minum;
•
Masih tingginya Idle Capacity, khususnya pada daerah layanan yang sudah tersedia unit produksi dan jaringannya;
•
Pelayanan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang tidak menjadi prioritas bagi PDAM. “Pemasangan Sambungan Rumah perpipaan termasuk jaringannya dengan memanfaatkan idle capacity pada kawasan MBR.”
Penerima Hibah
Hibah Air Minum Rupiah Murni
“Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan mengacu kepada daya listrik rumah 900 Watt.” Kriteria Teknis
•
Mempunyai idle capacity;
•
Merupakan Kabupaten/Kota Eksisting yang memiliki kinerja baik dalam pelaksanaan Program Hibah Air Minum;
•
Memiliki Perda PMP yang sdh siap dan dialokasikan pada DPA Tahun 2015;
•
Mempunyai daftar MBR calon penerima hibah sesuai kriteria MBR program Hibah Air Minum;
•
Telah Memiliki Kesiapan Jaringan Distribusi dan Unit Produksi;
•
Mampu menyelesaikan Pemasangan SR sebelum bulan September 2015.
Kebutuhan Pendanaan Mainstreming Hibah Rupiah Murni Untuk Pengembangan Jaringan Air Bersih dari TA 2015 - 2019 Sumber : Kajian Indii untuk mainstreaming hibah air minum dari rupiah murni Pendanaan
2015
Hibah Rupiah Murni / APBN (miliar Rp) Dana Pemda / PDAM
(miliar Rp)
Pendanaan Sektoral DJCK
(miliar Rp)
Target Koneksi
(ribu SR)
2016
2017
2018
2019
Total
500 2.000 2.500 2.500 2.500
10.000
1.000 4.000 5.000 5.000 5.000
20.000
2.000 2.000 2.500 2.500 2.500
11.500
250 1.000 1.250 1.250 1.250
5.000
7) DOKUMEN PENYALURAN HIBAH 1
2 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK;
SURAT PERMINTAAN PENYALURAN HIBAH;
4
SALINAN REKENING KORAN RKUD (MENUNJUKKAN NOMOR REKENING, BANK, DAN NAMA REKENING RKUD)
7 HASIL VERIFIKASI TEKNIS DARI DITJEN CIPTA KARYA
3
5
LAPORAN TRIWULANAN
6 BERITA ACARA PEMBAYARAN (BAP)
COPY DPA, SPM & SP2D ATAS PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KE PDAM;
BUPATI / WALIKOTA ………......…
Surat Permintaan Penyaluran Hibah
BUPATI / WALIKOTA ………......…
Nama …………
BUPATI / WALIKOTA ………......…
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
BUPATI / WALIKOTA ………......…
Nama ....…
KOP SURAT Sekretariat DAERAH
Laporan Triwulan
Copy Rekening Koran RKUD
Berita Acara Pembayaran Halaman 1
Halaman 2
Halaman 3
Surat Rekomendasi Kementerian Teknis
Copy Perda Penyertaan Modal Pemda ke PDAM
KABUPATEN / KOTA ………......…
KABUPATEN / KOTA ………......…
TERIMA KASIH.. SUB-DIREKTORAT HIBAH DAERAH DIREKTORAT PEMBIAYAAN & KAPASITAS DAERAH DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN – KEMENTERIAN KEUANGAN Gedung Radius Prawiro Lantai 12 Jl. DR Wahidin No. 1, Jakarta 10710 Tlp: 021 - 3510110
22
