Persiapan Pengajuan Permintaan Pencairan Dana HIBAH AIR MINUM
Jakarta, 3 November 2015
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan – Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Pembiayaan dan Kapasitas Daerah 1
OUTLINE 1. HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT, PEMERINTAH DAERAH, DAN BUMD 2. MEKANISME PEMBERIAN HIBAH KEPADA DAERAH 3. SUMBER PENDANAAN HIBAH KE DAERAH 4. PROGRAM HIBAH TAHUN ANGGARAN 2015 5. HIBAH AIR MINUM (HIBAH LUAR NEGERI) 6. HIBAH AIR MINUM (PENDAPATAN DALAM NEGERI) 7. DOKUMEN PENYALURAN HIBAH
1. HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT, PEMERINTAH DAERAH, DAN BUMD UU 17/2003 tentang Keuangan Negara - Pasal 22: 1) Pemerintah mengalokasikan dana perimbangan kepada Pemda berdasarkan UU perimbangan keuangan pusat dan daerah.
2) Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau hibah kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya. Penjelasan ayat 2) Pemerintah wajib menyampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan salinan setiap perjanjian pinjaman dan/atau hibah yang telah ditandatangani.
UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara - Pasal 33: 1) Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman atau hibah kepada Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan yang tercantum/ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN. 2) Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman atau hibah kepada lembaga asing sesuai dengan yang tercantum/ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN.
3) Tata cara pemberian pinjaman atau hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah. PP 2/2012 - pasal 4; 3) Hibah dari Pemerintah yang bersumber dari APBN bersumber dari ; a) penerimaan dalam negeri (b) hibah luar negeri; (c) Pinjaman Luar Negeri PP 2/2012 - pasal 9; 2) Hibah Daerah dilakukan melalui perjanjian 3
2. MEKANISME PEMBERIAN/PENERUSAN HIBAH (PP No. 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan PMK 188 Tahun 2012 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah)
Kem PUPR
KemKEU
MENTERI/PIM LEMBAGA DAPAT MENGUSULKAN NILAI HIBAH DAN DAFTAR PEMDA PENERIMA HIBAH
SPPH & Perjanjian Hibah Daerah (PHD) / (PPH)
• Dasar penganggaran bagi Pemda
Kem PUPR
Rencana Komprehensif & Rencana Tahunan
Dasar penyusunan DIPA bagi DJPK
Kem KEU
Verifikasi dan Rekomendasi
Penyaluran Dana Hibah
• Berdasarkan hasil verifikasi oleh Ditjen Cipta Karya
3. SUMBER PENDANAAN HIBAH KE DAERAH PEMBERI HIBAH / PINJAMAN LUAR NEGERI (LN)
PEMERINTAH PUSAT
PEMERINTAH DAERAH
APBD
APBN
HIBAH LN
PENERUSHIBAHAN
PINJAMAN LN
PEMBERIAN HIBAH (sumber: Penerimaan Dalam Negeri)
Penerusan hibah sebagai: • Hibah • Pinjaman • Penyertaan Modal
BUMD
Perjanjian Hibah / Pinjaman
PPH /PHD
4. PROGRAM HIBAH AIR MINUM TAHUN ANGGARAN 2015 NO.
PROGRAM HIBAH
USULAN APBN-P 2015
KETERANGAN
2.583.030.000.000
2.583.030.000.000
Pinjaman LN
113.262.290.000
176.817.940.162
Pinjaman LN
APBN 2015
1.
Mass Rapid Transit (MRT)
2.
Water Resources and Irrigation Sector Management Project Phase-APL2 (WISMP2)
3.
Air Minum (Ausaid – DFA II)
96.074.820.000
411.520.000.000
Hibah LN
4.
Air Limbah
16.012.470.000
41.975.000.000
Hibah LN
5.
Hibah Australia-Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi (sAIIG)
334.640.000.000
334.640.000.000
Hibah LN
6.
Provincial Road Improvement and Maintenance (PRIM)
284.600.000.000
284.600.000.000
Hibah LN
7.
Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar (SPM Dikdas)
137.500.000.000
137.500.000.000
Hibah LN
8.
Exploration of Seulawah Geothermal Working Area (Geothermal)
-
54.570.962.818
Hibah LN
9.
Microfinance Innovation Fund (MIF)
-
97.073.123.000
Hibah LN
10.
Air Minum Rupiah Murni
-
500.000.000.000
PDN
11.
Hibah Rehab Rekon Pasca Bencana
-
1.500.000.000.000
PDN
5. PROGRAM HIBAH AIR MINUM (SAAT INI) DARI PENERUSAN HIBAH LUAR NEGERI &
Sumber Dana
Tujuan
Executing Agency
Closing Date
Penerima Hibah
•
Direct Funding Agreement No.62031 for Water Hibah and Sanitation Phase 2 Program;
•
Total hibah AUD 90 Juta.
“Pemberian hibah kepada Pemerintah Daerah sebagai dana pengganti untuk pelaksanaan kegiatan percontohan pembangunan sambungan air minum, yang diberikan berdasarkan capaian kinerja (output-based).” DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
31 Januari 2017, sesuai amandemen DFA II 126 Pemerintah Daerah (Dana AusAID); 27 Pemerintah Daerah (Dana USAID)
Kriteria Pemda
•
Pemprov atau Pemkab/Pemkot dan PDAM tidak mempunyai tunggakan utang, apabila mempunyai tunggakan utang, sedang dalam proses Program Restrukturisasi Utang;
•
Tersedia kapasitas air untuk didistribusikan kepada pelanggan baru;
•
Tarif air rata rata di atas harga pokok produksi;
•
PDAM bersedia membiayai kegiatan operasi dan pemeliharaan sistem yang terbangun;
•
Pemda menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik;
•
Dana penggantian hibah selanjutnya dialokasikan kembali untuk pembangunan air minum yang dinyatakan dalam APBD kab/kota. Kriteria Penerima Manfaat
•
Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang kriterianya dapat ditetapkan oleh masingmasing Kepala Daerah dan/atau kriteria MBR minimal adalah yang memiliki daya listrik terpasang pada rumah tangga tersebut ≤ 1300 VA dan 50% diantara target sasaran tersebut memiliki daya listrik ≤ 900 VA;
•
Masyarakat penerima manfaat bersedia membayar biaya sambungan sesuai dengan yang telah ditetapkan PDAM.
PENANGGUNGJAWAB HIBAH AIR MINUM (AusAid) Ditjen Perimbangan Keuangan – penyaluran dana hibah ke RKUD
KEMENKEU [KPA-HPD]
5 4 Pemda prefinancing – PMPD ke PDAM
1
Ditjen Cipta Karya – proses verifikasi teknis
PEMDA
KEMEN PU [Executing Agency]
[Implementing Agency]
PDAM
3
Ditjen Cipta Karya – Rekomendasi (hasil verifikasi)
2
PDAM – penyambungan SR kepada MBR (setelah SPPH dan Baseline survey)
…………….!!!
Realisasi Penyaluran Dana Hibah AusAid (DFA II) s.d. tgl 30 Juni 2015 (Closing Date I)
Sumber Dana No Negara
Total Hibah (AUDS)
Jumlah daerah
Target (SPPH dan PPH) SR
Nilai Hibah Rp. x1000
Realisasi (Penyaluran Hibah) SR
Nilai Hibah Rp. x1000
Capaian % SR
Nilai Hibah
1 USAID
9.000.000
27 daerah
38.998
91.024.292
37.241
86.458.750
95,50%
94,98%
2 AUSAID
81.000.000
129 daerah *)
307.550
797.650.000
146.969
374.563.000
47,79%
46,96%
Total 90.000.000 156 daerah 346.548 888.674.292 184.210 Keterangan *) 3 daerah penerima dana AUSIAD juga merupakan penerima dana USAID
461.021.750
53,16%
51,88%
Hal tersebut di atas menjadi dasar perlunya dilakukan amandemen Subsidiary Arrangement (SA) for AustraliaIndonesia Infrastructure Grants Program dan Direct Funding Agreement (DFA) No. 62031 tentang Water Hibah and Sanitation Hibah Phase 2, utamanya adalah memberikan perpanjangan waktu pelaksanaan hibah air minum dari dana Australia yang semula tanggal 30 Juni 2015 menjadi tanggal 31 Juli 2017.
6. PROGRAM HIBAH AIR MINUM (MAINSTRERAMING HIBAH DARI PENDAPATAN DALAM NEGERI) Sumber Dana
Penerimaan Dalam Negeri (APBN) “Pemberian hibah kepada Pemerintah Daerah sebagai dana pengganti untuk pelaksanaan kegiatan percontohan pembangunan sambungan air minum, yang diberikan berdasarkan capaian kinerja (output-based).
Tujuan
Latar Belakang
Lingkup Kegiatan
•
Masih ada gap cakupan pelayanan terhadap target universal hibah air minum;
•
Masih tingginya Idle Capacity, khususnya pada daerah layanan yang sudah tersedia unit produksi dan jaringannya;
•
Pelayanan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang tidak menjadi prioritas bagi PDAM. “Pemasangan Sambungan Rumah perpipaan termasuk jaringannya dengan memanfaatkan idle capacity pada kawasan MBR.”
Penerima Hibah
Hibah Air Minum Rupiah Murni
“Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan mengacu kepada daya listrik rumah 900 Watt.” Kriteria Teknis
•
Mempunyai idle capacity;
•
Merupakan Kabupaten/Kota Eksisting yang memiliki kinerja baik dalam pelaksanaan Program Hibah Air Minum;
•
Memiliki Perda PMP yang sdh siap dan dialokasikan pada DPA Tahun 2015;
•
Mempunyai daftar MBR calon penerima hibah sesuai kriteria MBR program Hibah Air Minum;
•
Telah Memiliki Kesiapan Jaringan Distribusi dan Unit Produksi;
•
Mampu menyelesaikan Pemasangan SR sebelum bulan September 2015.
Untuk merealisasikan program hibah NWHP tersebut, berdasarkan surat Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Pera telah menyampaikan surat permohonan penetapan daerah penerima hibah NWHP kepada Dirjen PK cq. Dit PKD sebagai berikut : No
1
Surat
Tahap
I
:
PL.02.04-DC/127
Jumlah
Jumlah
Penerima
SR
Jumlah Hibah
% thd Pagu
59 daerah
108.208
Rp322.124.000.000,-
64,42%
28 daerah
36.601
Rp104.053.000.000,-
20,81%
tanggal 30 Maret 2015 2
Tahap
II:
PL.02.04-DC/197
Tanggal 30 April 2015
Jumlah
87 daerah
144.809 Rp426.177.000.000,-
85,23%
Catatan : 1.Guna mengoptimalkan dana NWHP sejumlah Rp 500 miliar di APBNP 2015, Dirjen Cipta Karya menyampaikan permohonan Tahap III melalui surat nomor : PR.01.03-BC/326 tanggal 14 Agustus 2015 tentang permohonan penerbitan SPPH sebesar Rp 15.900.000.000,- untuk pembangunan 5.300 SR yang akan diberikan kepada Kota Malang. 2.Perlu kami informasikan bahwa sebelumnya Kota Malang telah mendapatkan dana hibah NWPH Tahap I berdasarkan SPPH Nomor S-45/MK.07/2015 tanggal 15 April 2015 sebesar Rp22.500.000.000,- untuk 7.500 SR.
Kebutuhan Pendanaan Mainstreming Hibah Rupiah Murni Untuk Pengembangan Jaringan Air Bersih dari TA 2015 - 2019 Sumber : Kajian Indii untuk mainstreaming hibah air minum dari rupiah murni
Pendanaan
2015
Hibah Rupiah Murni / APBN (miliar Rp) Dana Pemda / PDAM
(miliar Rp)
Pendanaan Sektoral DJCK
(miliar Rp)
Target Koneksi
(ribu SR)
2016 *)
2017
2018
2019
Total
500 2.000 2.500 2.500 2.500
10.000
1.000 4.000 5.000 5.000 5.000
20.000
2.000 2.000 2.500 2.500 2.500
11.500
250 1.000 1.250 1.250 1.250
5.000
*) Pada tahun 2016 telah dianggarkan Hibah rupiah murni sebesar Rp 1 Triliun yagn dirinci Rp 800 Miliar untuk Air Minum dan Rp 200 Miliar untuk sanitasi
6. PROGRAM HIBAH AIR MINUM (MAINSTRERAMING HIBAH DARI PENDAPATAN DALAM NEGERI) Sumber Dana
Penerimaan Dalam Negeri (APBN) “Pemberian hibah kepada Pemerintah Daerah sebagai dana pengganti untuk pelaksanaan kegiatan percontohan pembangunan sambungan air minum, yang diberikan berdasarkan capaian kinerja (output-based).
Tujuan
Latar Belakang
Lingkup Kegiatan
•
Masih ada gap cakupan pelayanan terhadap target universal hibah air minum;
•
Masih tingginya Idle Capacity, khususnya pada daerah layanan yang sudah tersedia unit produksi dan jaringannya;
•
Pelayanan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang tidak menjadi prioritas bagi PDAM. “Pemasangan Sambungan Rumah perpipaan termasuk jaringannya dengan memanfaatkan idle capacity pada kawasan MBR.”
7) DOKUMEN PENYALURAN HIBAH 1
2 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK;
SURAT PERMINTAAN PENYALURAN HIBAH;
4
SALINAN REKENING KORAN RKUD (MENUNJUKKAN NOMOR REKENING, BANK, DAN NAMA REKENING RKUD)
7 SURAT REKOMENDASI DAN HASIL VERIFIKASI TEKNIS DARI DITJEN CIPTA KARYA
3
5
LAPORAN TRIWULANAN
6 BERITA ACARA PEMBAYARAN (BAP)
PERDA PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KE PDAM, dan COPY DPA, SPM & SP2D Pencairan PMP tersebut
TERIMA KASIH.. SUB-DIREKTORAT HIBAH DAERAH DIREKTORAT PEMBIAYAAN & KAPASITAS DAERAH DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN – KEMENTERIAN KEUANGAN Gedung Radius Prawiro Lantai 12 Jl. DR Wahidin No. 1, Jakarta 10710 Tlp: 021 - 3510110
17
BUPATI / WALIKOTA ………......…
1
Surat Permintaan Penyaluran Hibah : 1. 2. 3.
tidak perlu pakai materai Menyertakan dokumen yang disyaratkan Ditandatangani oleh Bupati/Wallikota
BUPATI / WALIKOTA ………......…
Nama …………
2 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
BUPATI / WALIKOTA ………......…
1. Dibuat persis seperti ini 2. Cantumkan Nomor PPH dan Amandemennya (Jika ada) bukan nomor SPPH 3. Tahap …. Disesuaikan dengan pengajuan permintaan pembayaran.
Harus bermaterai dan ditandatangani oleh Bupati/ Walikota
BUPATI / WALIKOTA ………......…
Nama ....…
KOP SURAT Sekretariat DAERAH
3
Laporan Triwulan 1. triwulan I (Januari s.d Maret) triwulan II (April s.d Juni) triwulan III (Juli s.d September) triwulan IV (Oktober s.d Des) Dalam satu Tahun Anggaran !! 2. Yang menandatangani penangungjawab pelaksanaan kegiatan (sesuai SK Tim)
4
Copy Rekening Koran RKUD Di Copy yang jelas Rekening koran untuk keperluan penyaluran dana hibah ke RKUD (Bukan norek PDAM), bukan surat keterangan Bank.
5
Berita Acara Pembayaran Halaman 1
Halaman 2
Halaman 3
Nomor BAP : …….(dikosongkan) Hari , tanggal, bulan dikosongkan
Materai
SP DIPA-999.02.1.985251/2015 tanggal 30 Desember 2014
Total
6 Copy Perda Penyertaan Modal Pemda ke PDAM
KABUPATEN / KOTA ………......…
KABUPATEN / KOTA ………......…
Jumlah PMPD minimal harus sama dengan nilai hibah, yang dibuktikan dengan fotocopy DPA, SPM dan SP2D
7
Surat Rekomendasi Kementerian Teknis Penyaluran sesuai dengan jumlah rekomendasi dari Kementerian Teknis (PU dan Pera)
