Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia
MEMBANGUN DAERAH PINGGIRAN MENJADI SEJAHTERA DAN MANDIRI
P
rogram dan kegiatan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) dijalankan untuk mendukung pencapaian agenda strategis prioritas Presiden dalam kurun waktu lima tahun sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 20152019, sekaligus dalam pengawalan implementasi Nawa Cita, khususnya pada cita ketiga, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.. Dengan perhatian khusus pada implementasi nawa cita ketiga tersebut, salah satu unit kerja dari Kemendesa PDTT, yaitu Direktorat Jenderal
Pengembangan Daerah Tertentu (Ditjen PDTu), telah dibentuk secara khusus dalam menjalankan program-program unggulan yang terdiri dari lima karakteristik dari daerah tertentu, mulai dari pengembangan daerah perbatasan, pengembangan daerah pulau kecil dan terluar, hingga penanganan daerah rawan pangan, daerah rawan bencana, dan daerah pasca-konflik, dalam upaya untuk meningkatkan derajat kehidupan yang berlandaskan pada tiga pendekatan utama, yaitu kedaulatan, kesejahteraan, dan pertumbuhan, dengan memberdayakan dan mendayagunakan seluruh potensi bangsa dan negara, sehingga rakyat di daerah pinggiran bisa menikmati kemerdekaan dalam arti yang sesungguhnya.
BERDAYAKAN EKONOMI, MANDIRIKAN DESA DAN DAERAH TERTINGGAL
A
manat Presiden Joko Widodo untuk mempercepat pembangunan desa melalui pemberdayaan ekonomi menjadi tantangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT). Fokus utama dalam program yang digalakkan Kemendesa PDTT adalah memberdayakan ekonomi desa supaya lebih berkembang. Sesuai mandatnya, Kemendesa PDTT berfokus terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi. Dalam menjalankan mandat untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal, dalam kelembagaan Kemendesa PDTT, terdapat dua Direktorat Jenderal yang bertanggung jawab, yaitu Ditjen Pembangunan Daerah Tertinggal dan Ditjen Pengembangan Daerah Tertentu (Ditjen PDTU). Dipimpin seorang direktur jenderal, Ditjen PDTu ini bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan daerah perbatasan, daerah pulau kecil dan terluar, serta penanganan daerah rawan bencana, daerah rawan pangan, dan daerah pasca konflik, dengan perhatian khusus diberikan pada desa-desa dan kawasan perdesaan pada daerah-daerah tertinggal. Untuk itu, Kemendesa PDTT menyiapkan program yang mengarah pada pemberdayaan ekonomi dan masyarakat desa, yang salah satunya adalah melalui penguatan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai motor 2
LETAKKAN PONDASI REGULASI UNTUK SETIAP UNIT KERJA penggerak perekonomian desa untuk memajukan dan memandirikan desa-desa tertinggal, termasuk pada daerah tertinggal yang memiliki karakteristik tertentu. Dana desa yang dikucurkan pemerintah sebagian bisa digunakan untuk mengembangkan BUMDes. Program prioritas lainnya dari Kementerian untuk desa-desa tertinggal diarahkan untuk pemenuhan sarana dan prasarana dasar agar desa bisa mengejar ketertinggalannya. Salah satu yang akan didorong adalah sarana pengolahan pasca-panen dan pemasaran produksi pertanian. Meski begitu, kami mengaku, untuk menuju ke sana, masih banyak hal yang harus diperbaiki. Koordinasi dengan kementerian terkait terus dilakukan, seperti dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian BUMN, serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sesuai dengan amanat Presiden, semua program yang mengacu pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa tidak saja harus dilaksanakan, tapi juga dipercepat pelaksanaannya. Dengan demikian, upaya Kemendesa PDTT dalam membangun dan memberdayakan masyarakat desa bisa terwujud. Eko Putro Sandjojo Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi
R
asanya tak berlebihan bila Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) dikatakan sebagai anak kandung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Sebab, Kemendesa PDTT merupakan kementerian pertama di Indonesia, yang baru lahir saat pemerintahan Jokowi-JK bergulir, tepatnya 27 Oktober 2014. Kemendesa PDTT menyadari, sebagai kementerian baru, mandat dan amanat yang diemban bukanlah perkara mudah. Karena itu, perlu kerja keras dan dukungan dari berbagai pihak. Bukan hanya Kemendesa PDTT yang bekerja dan berupaya. Karena itu, semua pihak harus bahu-membahu dan bergandeng tangan. Untuk melaksanakan tugas-tugas supporting agar program Kemendesa PDTT berjalan lancer dan mencapai target, Sekretariat Jenderal (Setjen) Kemendesa PDTT mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014. Untuk menyiapkan aparat dan perangkat regulasi, Setjen Kemendesa PDTT bekerja sama dengan berbagai instansi, baik sesama pemerintah maupun masyarakat, baik dalam maupun luar negeri. Setjen Kemendesa PDTT mengeluarkan lima produk peraturan menteri mengenai implementasi Undang-Undang (UU) Desa. Kini Kemendesa PDTT mendorong road map implementasi UU Desa serta pihak
atau lembaga yang menjadi focal point atau leading sector-nya, supaya diangkat dalam peraturan presiden. Meski belum genap 2 tahun, beberapa capaian telah diraih, mulai rekrutmen 34 ribu pendamping desa, 81 kawasan pedesaan mandiri, hingga inisiasi 8 ribu BUMDes baru— totalnya menjadi 13 ribu BUMDes. Kemendesa PDTT sadar, capaian target untuk rencana pembangunan jangka menengah nasional 2015-2019 tinggi. Sebab, 5.000 desa harus dientaskan dari ketertinggalan. Sementara itu, 2.000 desa juga harus didorong untuk mandiri. Meski demikian, setidaknya capaian itu bisa menjadi awal keberhasilan. Untuk mewujudkannya, digelar road show ke lembaga dan instansi terkait, seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Bappenas, dan lembaga lainnya, serta kerja sama dengan negara lain, seperti Malaysia, Korea, dan Australia, serta mitra multilateral seperti UNDP, FAO, dan ILO. Dari sisi regulasi, Kemendesa PDTT berhasil meletakkan pondasi-pondasi regulasi sebagai landasan dan arah gerak agar masing-masing unit bekerja menjalankan tugas, fungsi, koordinasi dan sinergi, baik dengan sesama unit kerja, lintas instansi, maupun pihak lain. Anwar Sanusi, Ph.D Sekjen Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 3
LANGKAH STRATEGIS DAN AFIRMATIF UNTUK MEMBANGUN DAERAH PINGGIRAN
SEKILAS DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN DAERAH TERTENTU
K
D
emerdekaan merupakan jembatan emas menuju masyarakat yang berdaulat, sejahtera, cerdas, adil, dan makmur, juga berperan serta memajukan masyarakat dunia. Untuk itu, dalam memperingati Kemerdekaan RI yang ke-71, Kemendesa PDTT, khususnya Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu (Ditjen PDTu), perlu mensosialisasikan beberapa program unggulan. Karena itulah, dengan memperhatikan nawa cita ketiga yang menekankan pembangunan Indonesia dari pinggiran, maka diperlukan pemihakan negara kepada daerah perbatasan, juga pulau kecil dan terluar, yang pada umumnya tertinggal atau terpinggirkan. Disadari bahwa dalam membangun pinggiran kita tak cukup hanya bicara menjaga kedaulatan negara dan pemerataan pembangunan, namun perlu lebih memperhatikan upaya percepatan dan pertumbuhan daerah pinggiran tersebut. Dalam konteks tersebut, Ditjen PDTu berupaya meningkatkan derajat kehidupan daerah pinggiran yang berlandaskan pada tiga prinsip utama, kedaulatan, kesejahteraan, dan investasi, yang sejalan dengan trilogi pembangunan yang selama ini kita kenal, yaitu stabilitas, pemerataan, dan pertumbuhan. Seiringan dengan semangat perayaan kemerdekaan RI ke-71 tahun ini, sebagaimana telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya, dimana perayaan kemerdekaan secara nasional juga diselenggarakan di daerah perbatasan dan pulau terluar, maka pada tahun ini untuk pertama kalinya Menteri Desa PDTT akan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan RI di daerah pinggiran secara langsung, yaitu di Atambua, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selain 4
di daerah perbatasan darat, peringatan 17 Agustus 2016 juga diselenggarakan secara nasional di salah satu pulau terluar NKRI, yaitu di Pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. Inisiatif seperti ini sangat diperlukan sekaligus untuk dapat menunjukkan bahwa pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat yang berada di daerah pinggiran, untuk bersama-sama memperingati dan mensyukuri hasil dan berkah kemerdekaan. Dalam menegaskan komitmen percepatan pembangunan daerah pinggiran, sebagai kelanjutan dari Border Investment Summit pada November 2015 lalu, maka Kemendesa PDTT akan menggelar Business Forum for Border Investment yang akan mengupayakan promosi potensi ekonomi daerah perbatasan serta pulau-pulau terluar, baik kepada investor luar dan dalam negeri, juga kepada donor, serta tak tertutup kemungkinan menjaring CSR. Berbagai upaya yang sifatnya promotif dan akseleratif tersebut perlu didukung kerangka kebijakan untuk mendorong peningkatan investasi di daerah perbatasan dan pulau terluar, melalui penerbitan paket kebijakan ekonomi yang memberikan insentif dan kepastian untuk berusaha dan berinvestasi pada daerah pinggiran, untuk mewujudkan daerah pinggiran yang berdaulat, sejahtera, maju dan mandiri. Dr Ir Suprayoga Hadi, MSP Dirjen PDTu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
irektorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu (PDTu) merupakan salah satu unit kerja pada Kemendesa PDTT yang memiliki tugas dan fungsi dalam menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan daerah perbatasan, pulau kecil dan terluar, serta penguatan dan pemberdayaan daerah rawan bencana, daerah rawan pangan, dan daerah pasca konflik. sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Dalam pelaksanaan tugasnya, telah disiapkan lima program unggulan yang
dikedepankan Ditjen PDTu, yaitu Pertama, melalui Pengembangan Kawasan Beranda Indonesia (PKBI), untuk mengawal save villages di perbatasan Negara, dengan menjadikan desa-desa di perbatasan maju, sejahtera, serta punya sarana dan prasarana yang layak agar menjadi sabuk pengaman bagi Indonesia; Kedua, melalui Pengembangkan Pulau Kecil Berdaya (P2KB), memberdayakan pulau terluar yang memiliki daya ungkit bagi pulau-pulau di sekitarnya, serta memanfaatkan sumber daya lokal untuk kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan; Ketiga, melalui Pengembangan Daerah Tangguh Pangan (PDTP), Daerah Tangguh Bencana (PDTB), serta Daerah Tangguh Konflik (PDTK), yang difokuskan pada upaya peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya di daerah dalam mengatasi kerawanan pangan dan bencana serta konflik dan merubahnya menjadi ketangguhan yang dibangun secara partisipatif yang berbasis kearifan lokal di tingkat masyarakat dan desa.
PROGRAM PRIORITAS PENGEMBANGAN DAERAH PROGRAM PRIORITAS PENGEMBANGAN DAERAH TERTENTU TERTENTU
PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN DAERAH KAWASAN DAERAH PULAU KECIL DAERAH TANGGUH BERANDA TANGGUH BERDAYA TANGGUH PANGAN INDONESIA BENCANA (P2KB) KONFLIK (PDTP) (PKBI) (PDTB) (PDTK) Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat sebagai kawasan tangguh menghadapi kerawanan pangan melalui kemandirian pengelolaan sumberdaya lokal berdaya saing.
Mewujudkansave villagesdi perbatasan Indonesia yang mengembangkankem andiriandesa-desa di perbatasan yang maju, sejahteradantercukupi saranadanprasaranad asarnyasehinggamenj adikawasansabukpen gamanwilayah NKRI.
Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah menghadapi bencana, khususnya dalam pengurangan resiko bencana secara mandiri dan berkelanjutan.
Mengembangkan dan memberdayakan pulau kecil dan terluar yang memiliki daya ungkit bagi pulau-pulau di sekitarnya, berbasis pada pemanfaatan sumberdaya lokal untuk kesejahteraan masyarakat pulau kecil dan terluar secara berkelanjutan.
Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah sebagai daerah yang tangguh dalam penanganan paska-konflik, melalui pengurangan resiko konflik dan pembangunan perdamaian yang berkelanjutan.
5
D
alam rangka pengawalan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, guna mempercepat pengurangan kesenjangan antar daerah dalam menjamin terwujudnya pemerataan dan keadilan pembangunan nasional melalui pemenuhan kebutuhan dasar, serta sarana dan prasarana dasar daerah tertinggal, peran dan tanggung jawab Kemendesa PDTT adalah dalam mengupayakan percepatan pembangunan daerah tertinggal dengan mempertimbangan karakteristik ketertinggalan daerah. Dari 122 kabupaten daerah tertinggal yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019, terdapat kabupaten yang memiliki karakteristik khusus, diantaranya 50 kabupaten yang memiliki pulau kecil dan 10 kabupaten yang memiliki pulau kecil terluar, serta 23 kabupaten daerah tertinggal yang berada di perbatasan negara. Peran Kemendesa PDTT khususnya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam pengembangan daerah tertentu terutama diarahkan pada pengembangan daerah perbatasan serta daerah pulau kecil dan terluar dengan prioritas pada kabupaten daerah tertinggal, yang ditangani secara lintas kementerian/lembaga dan menuntut adanya keterpaduan terutama dalam mendukung tercapainya keberdayaan masyarakat di daerah pinggiran. Sejalan dengan kebijakan Pemerintah pada tahun 2016 yang melakukan perubahan paradigma pembangunan nasional, yang merubah
MEMBANGUN DAERAH PINGGIRAN MELALUI FASILITASI YANG AFIRMATIF DAN PARTISIPATIF Penyelengaraan tugas dan fungsi yang berorientasi pada percepatan pembangunan dan pemberdayaan daerah pinggiran
orientasi pembangunan menjadi money follow program, tidak lagi money follow functions, maka Kemendesa PDTT juga telah melakukan langkah refocusing program dan kegiatan yang telah didukung penganggarannya di tahun 2016. Untuk itu, kebijakan refoucing program dan kegiatan dalam rangka percepatan pembangunan daerah pinggiran mulai tahun 2016 diarahkan pada pemberian bantuan pembangunan sesuai dengan kebutuhan daerah yang berorientasi pada penyediaan prasarana dan sarana sosial ekonomi dasar, prasarana pendukung konektivitas, serta peningkatan pengelolaan potensi sumber daya melalui pengembangan peluang investasi. Beberapa hasil refocusing program dan kegiatan pengembangan daerah perbatasan serta daerah pulau kecil dan terluar tahun 2016 yang dilakukan Kemendesa PDTT diantaranya meliputi: penyediaan prasarana sosial ekonomi dasar, seperti penyediaan SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH PINGGIRAN sarana dan prasarana air bersih melalui sistem Reverse Osmosis DALAM RPJMN 2015 -2019 untuk daerah pulau kecil dan terluar, serta sistem perpipaan dan pembangunan embung di daerah perbatasan; penyiapan sarana penerangan melalui pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan penerangan jalan di perbatasan; pembangunan prasarana pendukung konektivitas melalui penyediaan kapal penumpang dan kapal barang, serta pembangunan jalan di daerah perbatasan; termasuk dalam peningkatan pengelolaan potensi sumber daya melalui
6
pengembangan peluang investasi, dilakukan melalui kegiatan Border Insvestement Summit. Selain itu, refocusing program dan kegiatan pada tahun 2016 juga diarahkan pada lokasi sasaran yang jelas. Untuk perbatasan 30 kabupaten perbatasan tertinggal dan nontertinggal, serta 28 kabupaten yang memiliki pulau kecil dan terluar dari 60 kabupaten lokus prioritas. Namun demikian, pelaksanaan program dan kegiatan tersebut tetap memperhatikan dan atau
mendasarkan ketersediaan akurasi usulan daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat yang telah dibahas melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan secara berjenjang dan partisipatif, yang secara administratif telah tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan, dan telah dilengkapi dengan berbagai dokumen pendukung terkait dengan pengelolaan bantuan pemerintah kepada pemerintah daerah dan masyarakat yang akuntabel.
SEBARAN LOKASI BANTUAN DITJEN PDTU KEMENDESA PDTT TAHUN 2016
SULAWESI (13)
KALIMANTAN (9) Sintang Kapuas Hulu Sambas Sanggau Bengkayang
Ketapang Nunukan Mahakam Ulu Malinau
Donggala Sigi Toli Toli Tojo Una Una Jeneponto Bombana Konawe
Sangihe Talaud Sitaro Minahasa Utara Polewali Mandar Mamuju Tengah
PAPUA (13) Raja Ampat Sorong Teluk Bintuni Supiori Biak Numfor Keerom Boven Digoel
Peg. Bintang Merauke Sarmi Nabire Jayawijaya Waropen
SUMATRA (14) Aceh Singkil Nias Utara Nias Selatan Nias Barat Kep. Mentawai Pasaman Barat Solok Selatan
Kep. Meranti Natuna Anambas Seluma Bengkulu Utara Pesisr Barat Lampung Barat
Sampang Bangkalan Bondowoso Lebak
MALUKU (10)
JAWA (4)
NUSRA (16)
Bima Lombok Timur Sabu Raijua Sumba Timur Sumba Tengah Sumba Barat Timor Tengah Selatan Timor Tengah Utara Alor
Manggarai Manggarai Barat Malaka Belu Rote Ndao Kupang Lembata
Seram Bag. Barat Buru Selatan Seram Bag Timur Kep. Aru Maluku Tenggara Barat Maluku Barat Daya Kep. Sula Pulau Morotai Halmahera Selatan Halmahera Barat
Ke depan, terutama di tahun 2017, dalam memperkuat kebijakan pembangunan secara afirmatif dan partisipatif, Kemendesa PDTT melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu khususnya dalam memperkuat daerah pinggiran, akan terus melakukan langkah-langkah penajaman kembali baik substansi program dan kegiatan yang akan dikembangkan maupun penentuan lokasi sasaran secara akurat, yang sekaligus secara terintegrasi mendorong penguatan investasi daerah pinggiran, sehingga daerah pinggiran dapat sejajar dengan daerah berkembang dan maju lainnya. Dalam konteks isi program, Kemendesa PDTT akan menekankan adanya penguatan peran masyarakat dalam pengelolaan pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan dan evaluasi. Bahkan, partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan dan pemeliharaan hasil pembangunan akan menjadi orientasi sasaran kebijakan pembangunan daerah pinggiran melalui pengembangan daerah perbatasan dan pengembangan daerah pulau kecil dan terluar. Tentu saja, dukungan kementerian/lembaga terkait dan peran aktif dari Pemerintah Daerah dan masyarakat lokal akan menjadi kunci utama pendukung keberhasilan Kemendesa PDTT dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam mendukung upaya membangun daerah pinggiran yang afirmatif dan partisipatif.
7
MEMAJUKAN DAERAH PINGGIRAN DIMULAI DARI DESA
U
ndang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan pemerintah meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Caranya dengan mendorong pembangunan desa mandiri dan berkelanjutan yang punya ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Upaya mengurangi kesenjangan antara desa dan kota dilakukan dengan mempercepat pembangunan desa-desa mandiri. Selain itu, membangun keterkaitan ekonomi lokal antara desa dan kota melalui pembangunan kawasan perdesaan. Tekad membangun desa sejalan dengan upaya pemerintah mewujudkan Nawa Cita. Salah satunya 8
membangun Indonesia dari pinggiran dengan cara memperkuat desa dan daerah dalam kerangka negara kesatuan. Melalui Kemendes PDTT, desa menjadi prioritas pembangunan nasional, dimana secara bertahap akan dipercepat pembangunan 1.138 desa di perbatasan, 39.089 desa tertinggal, dan 17.268 desa sangat tertinggal. Sejalan dengan itu, Ditjen PDTu Kemendes PDTT melalui pelaksanaan program unggulannya, mulai di tahun 2016 ini telah fokus untuk memajukan desa-desa yang terutama berada di daerah tertinggal dengan karakteristik tertentu. Seperti pada daerah rawan pangan, daerah rawan bencana dan daerah pasca konflik, diarahakan untuk memperkuat desa-desa untuk semakin tangguh melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat desa guna mewujudkan ketahanan pangan, ketangguhan menghadapi bencana, serta kondisi damai di daerah yang memperhatikan modal sosial dan kearifan lokal di tingkat desa. Program unggulan lainnya ialah
membangun desa pada kawasan beranda Indonesia, yang difokuskan pada upaya penyelamatan desa (save villages) di perbatasan, agar desa-desa di sana bisa maju, sejahtera, serta memiliki sarana dan prasarana umum yang layak. Dengan demikian, desa di daerah perbatasan akan menjadi sabuk pengaman bagi Indonesia. Hal yang sama juga dilakukan pada desa-desa yang berada di pulau kecil dan terluar, untuk mengembangkan dan memberdayakan pulau kecil dan terluar yang memiliki daya ungkit bagi pulau-pulau di sekitarnya serta menjadi basis pemanfaatan sumber daya lokal guna mencapai kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan. Sasaran pembangunan perbatasan dan pulau terluar adalah mewujudkan daerah tersebut sebagai halaman depan yang berdaulat, berdaya saing, dan aman. Program ini dilancarkan supaya tersedia sarana dan
prasarana dasar yang layak bagi masyarakat agar sejajar atau bahkan sama dengan tetangga. Selain itu, tersedia sumber daya manusia yang siap melayani dan melindungi kepentingan kedaulatan Indonesia. Derajat kesejahteraan masyarakatpun diharapkan meningkat. Desa juga diimpikan menjadi etalase (shopping window) untuk produk budaya dan kekayaan alam perbatasan dan pulau terluar. Oleh karenanya, Kemendesa PDTT telah menetapkan sasaran pengembangan daerah pinggiran melalui pembangunan sarana dan prasarana berskala desa dan kawasan perdesaan, guna meningkatkan kesejahteraan dan geliat perekonomian di tingkat desa dan masyarakat desa, melalui beberapa menu bantuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat desa dalam peningkatan kesejehtaraannya, sekaligus untuk meningkatkan perekonomian di daerah pinggiran.
FASILITAS BANTUAN DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN DAERAH TERTENTU TAHUN 2016
9
dilakukan di Halmahera Selatan, Buton, ToliToli, dan Halmahera Tengah, yang ditujukan untuk menggali potensi ekonomi daerah. Selain itu, juga dibangun beberapa dermaga antarpulau di Kabupaten Gorontalo Utara, anggaran yang dialokasikan mencapai Rp 20,4 miliar. Sepanjang 2015, capaian kinerja pembangunan transportasi di daerah perbatasan meliputi diantaranya: pembangunan jalan dan jembatan antardesa sepanjang 112 kilometer di 12 kabupaten, dan pembangunan jalan poros perbatasan di 29 Kabupaten. Sementara di daerah pulau kecil dan terluar, telah dicapai kinerja pembangunan transportasi antarpulau, diantaranya: pengadaan kapal barang di 12 Kabupaten, Kapal 50
Penumpang di 18 Kabupaten, serta Kapal 20 Penumpang di 23 Kabupaten, selain juga pembangunan tambatan perahu di 12 Kabupaten dan pembangunan dermaga di 3 Kabupaten.
MEMBANGUN KONEKTIVITAS, MEMBUKA KETERTINGGALAN DAERAH PINGGIRAN
S
elain derajat ketahanan pemerintah daerah dan masyarakat, fokus utama yang digenjot Ditjen PDTu adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tertentu, terutama daerah perbatasan dan pulau kecil terluar. Untuk itu, Kemendes PDTT terus menggenjot program peningkatan sarana dan prasarana transportasi untuk membangun konektivitas antardesa dan antarpulau. Bantuan terbesar pada tahun 2015 dialokasikan untuk 10
Pengentasan ketertinggalan daerah melalui bantuan sarana dan prasarana transportasi wilayah menyediakan akses jalan dan dermaga di 13 kabupaten, pembangunan jalan antardesa, serta pembangunan dermaga di 10 kabupaten. Sebagai contoh, pembangunan dermaga dengan kategori menengah 11
MEMBANGUN INFRASTRUKTUR PRIORITAS DAERAH PINGGIRAN
A
gar upaya untuk mempercepat pembangunan daerah pinggiran tak terhambat, Kemendes PDTT telah banyak membangun infrastruktur dasar di desa-desa tertinggal dan kawasan perdesaan yang berada di daerah perbatasan dan pulau-pulau kecil dan terluar. Tidak hanya itu, prasarana penunjang juga dibangun, yakni meliputi transportasi, listrik, air bersih, komunikasi, pertanian, pendidikan, dan kesehatan. Selama ini, hambatan terbesar bagi kemajuan desa di daerah pinggiran adalah rendahnya ketersediaan dan kualitas pelayanan infrastruktur dasar. Selain itu, infrastruktur yang menghubungkan desa satu dan lainnya perlu dibangun. Selama 2015, sejumlah pengembangan untuk daerah perbatasan telah banyak dilakukan, diantaranya meliputi pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) untuk mendukung elektrifikasi dengan satu unit PLTS yang dapat memasok kebutuhan listrik 300 rumah tangga yang tersebar di 23 kabupaten, pembangunan jaringan air bersih di 24 kabupaten, pembangunan/perbaikan jembatan di 12 kabupaten, pembangunan jalan poros perbatasan di 29 kabupaten, pembangunan embung di 7 kabupaten, pengembangan potensi sumberdaya di 23 kabupaten, penyediaan media informasi televisi di 10 kabupaten, penyediaan media pembelajaran (alat peraga) di 10 kabupaten, serta pembangunan pondok singgah di 5 kabupaten. Kemendesa PDTT juga menyediakan peralatan jaringan radio komunikasi 12
antarpenduduk, pesawat televisi, dan parabola desa tertinggal di 20 kabupaten yang memiliki pulau kecil dan terluar, serta pembangunan desa beranda di Indonesia diarahkan bagi tersedianya sarana dan prasarana dasar. Dengan demikian, desa-desa di seluruh pelosok Indonesia khususnya di daerah perbatasan negara minimal sejajar atau sama dengan desa di negara tetangga, yang didukung ketersediaan sumber daya manusia yang melayani dan melindungi kepentingan kedaulatan. Selain itu, derajat kesejahteraan ditingkatkan supaya desa beranda dapat menjadi etalase (shop window) di bidang budaya, produk, dan kekayaan alam. Pada 2016 ini, sebagai kelanjutan dari fasilitasi yang dilakukan pada tahun 2015, dilanjutkan beberapa program pembangunan yang menyasar 168 kabupaten, melalui penyediaan listrik di 57 kabupaten dan air bersih untuk 12 kabupaten, selain meningkatkan dan memperluas bantuan pemerintah dalam membangun jalan, jaringan informasi desa, hingga alat pendukung pendidikan di daerah pinggiran secara lebih merata.
