DAFTAR ISI. BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH 5.1 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah...214

DAFTAR ISI BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang .................................................................................. 1 1.2 Dasar Hukum Penyusunan ............................................................... 2 1.3 Hubungan antar Dokumen ................................................................ 4 1.4 Sistematika Dokumen RKPD ............................................................. 6 1.5 Maksud dan Tujuan .......................................................................... 8 BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH 2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah ..................................................... 9 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD.......................................................... 98 2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah ............................................... 99 2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah ......................................... 99 2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah .................................................................. 101

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ....................................................... 126 3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2014 dan Perkiraan Tahun 2015 ................................................................. 135 3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2015 dan 2016 ................................................................. 145 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah Kabupaten Banyuwangi .............. 150 3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan ............. 150 3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah ............................................. 155 3.2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah ................................... 156 3.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah ........................................... 157 3.2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah ................................... 162 BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan .................................................. 166 4.1.1 Prioritas Pembangunan Nasional ........................................... 169 4.1.2 Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur ......................... 175 4.1.3 Prioritas Pembangunan Kabupaten Banyuwangi ................... 178 4.2 Prioritas dan Pembangunan............................................................... 192 BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH 5.1 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah ............................. .214 BAB VI PENUTUP 6.1 Penutup.............................................................................................. .215 RKPD Kabupaten Banyuwangi 2016

i

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah, dan memuat tentang: 1) rancangan kerangka ekonomi daerah; 2) program prioritas pembangunan daerah; dan 3) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju. RKPD Kabupaten Banyuwangi merupakan dokumen perencanaan

yang

akan

dijadikan

pedoman

penyusunan

APBD

Kabupaten Banyuwangi. Penyusunan Kabupaten

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

Banyuwangi

Tahun

2016

didasari

oleh

hasil

kinerja

pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, permasalahan pembangunan yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional dan kebijakan pembangunan

Provinsi Jawa Timur, selanjutnya ditetapkan prioritas

pembangunan sebagai milestone pembangunan pada tahun 2016. Proses penyusunan RKPD Kabupaten Banyuwangi 2016 juga menggunakan pendekatan teknokratis, politik, top-down, dan bottom-up agar rencana kerja yang tersusun dapat menjawab harapan seluruh pemangku kepentingan. Dalam rangka peningkatan konsistensi capaian pembangunan dan rencana pembangunan, RKPD Kabupaten Banyuwangi tahun 2016 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banyuwangi tahun 2005-2025, disebabkan RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2015 telah habis masa berlakunya. Hal ini didasarkan pada Perda Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2005-2025. Hal ini mengacu pada surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/1854/SJ tanggal 14 April 2015 Perihal Skala Prioritas RKPD Tahun 2016.

RKPD Kabupaten Banyuwangi 2016

1

RKPD Kabupaten Banyuwangi tahun 2016 merupakan salah satu sub sistem dalam sistem perencanaan pembangunan nasional sehingga RKPD Kabupaten Banyuwangi tahun 2016 disusun untuk menjabarkan amanat arah pembangunan yang mengacu pada dokumen strategis provinsi dan nasional, juga memperhatikan RKPD Provinsi Jawa Timur dan RKP Nasional. Keselarasan dengan Renstra dan Renja SKPD menjadi prioritas agar RKPD Kabupaten Banyuwangi tahun 2016 dapat dijadikan acuan penyusunan RAPBD.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan Penyusunan

Rencana

Kerja

Pembangunan

Daerah

(RKPD)

mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut: 1. Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 3. Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 5. Undang-Undang

Nomor

17

Tahun

2007

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 –2025; 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;


2

11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah ; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Pemerintah Daerah; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 16. Peraturan

Pemerintah

Nomor

7

Tahun

2008

tentang

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi ; 18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 ; 19. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2006 ; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang terakhir kali dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Permendagri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;


3

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan

Kepala

Daerah

tentang

Penjabaran

Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah; 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi ; 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 ; 26. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah

(RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019; 27. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi ; 28. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2011 tentang

Rencana

Pembangunan

Jangka

Panjang

Daerah

Kabupaten Banyuwangi Tahun 2005-2025;

1.3

Hubungan antar Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) memiliki hubungan

yang saling terikat dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional maupun Provinsi Jawa Timur. Dokumen perencanaan pembangunan nasional terdiri dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang dijabarkan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, selanjutnya dijabarkan menjadi Rencana Kerja Pembangunan Nasional. Kemudian, pada tingkat Provinsi dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang dijabarkan RKPD Kabupaten Banyuwangi 2016

4

menjadi

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

dan

dijabarkan menjadi Rencana Kerja Pembangunan Daerah. Dijelaskan seperti gambar di bawah ini:

Gambar 1. 1 Keterkaitan RKPD Kabupaten Banyuwangi dengan Dokumen Perencanaan Lainnya RPJP NAS/PROV&RTR NAS

RPJM NAS/PROV&RTR NAS

RKP NAS/PROV PUSAT/PROV

acuan

memperhatikan P

RPJPD

J

P RKPD Kabupaten Banyuwangi 2016

RAPBD

APBD

RKA SKPD

RINCIAN APBD

P

acuan RT/RW KABUPATEN

diacu

RENSTRA SKPD

P

RENJA SKPD

UU No.25/04 SPPN

P

UU No.17/03 KN

KET: P=PEDOMAN, J=DIJABARKAN

Dokumen perencanaan pembangunan Nasional dan Provinsi tersebut diacu oleh dokumen perencanaan Kabupaten Banyuwangi. Penyusunan dokumen perencanaan Kabupaten Banyuwangi dijabarkan dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang dijabarkan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan dijabarkan menjadi Rencana Kerja Pembangunan Daerah. Akan tetapi pada tahun 2016 dikarenakan masa berlaku RPJMD Kabupaten Banyuwangi tahun 2010-2015 telah habis masa berlakunya maka RKPD Kabupaten

Banyuwangi tahun 2016

akan

mengacu pada

RPJP

Kabupaten Banyuwangi tahun 2005-2025. RKPD Kabupaten Banyuwangi 2016

5

Rencana

Kerja

Pembangunan

Daerah

(RKPD)

Kabupaten

Banyuwangi akan diuraikan lebih terfokus setiap SKPD pada dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD). Dokumen

RENJA

SKPD

nantinya

dapat

dijadikan

acuan

untuk

penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 menjadi acuan pemerintah daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran. Sementara (PPAS), yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman dalam proses

penyusunan Rencana Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2016. RKPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 juga menjadi acuan

bagi

Satuan

Kerja

Perangkat

Daerah

(SKPD)

dalam

penyempurnaan Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2016. Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan Kabupaten Banyuwangi dengan Provinsi Jawa Timur dan yang terakhir adalah dengan perencanaan pembangunan nasional.

1.4

Sistematika Dokumen RKPD Rencana

Kerja

Pembangunan

Daerah

(RKPD)

Kabupaten

Banyuwangi tahun 2016 disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN Bab ini, berisi penjelasan latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan RKPD dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya, sistematika dokumen RKPD, serta maksud

dan

tujuan

penyusunan

RKPD

Kabupaten

Banyuwangi Tahun 2016.


6

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2015 DAN

CAPAIAN

KINERJA

PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN Bab ini, berisi gambaran umum tentang kondisi daerah, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun

2015

dan

realisasi

RPJMD,

serta

identifikasi

permasalahan pembangunan daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun 2015. BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH Bab ini, menjelaskan arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah, yang meliputi arah kebijakan

pendapatan

daerah,

belanja

daerah,

dan

pembiayaan daerah. BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH Bab ini, menjelaskan tentang hubungan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan berdasarkan dokumen RPJMD, serta prioritas pembangunan daerah tahun 2016. BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Bab ini, berisi rincian rencana program dan kegiatan prioritas Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016, yang disajikan per urusan untuk setiap SKPD. BAB VI PENUTUP Bab ini, berisi tentang hal-hal pokok yang terdapat pada keseluruhan dokumen RKPD sebagai pedoman semua pihak untuk memahami serta memfungsikan RKPD sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.


7

1.5

Maksud dan Tujuan Penyusunan

Kabupaten

Rencana

Banyuwangi

perencanaan

Kerja

tahun

pembangunan

Pembangunan

2016

bagi

disusun

seluruh

Daerah

sebagai

pemangku

(RKPD) pedoman

kepentingan

(stakeholders) yaitu pemerintah daerah, swasta, maupun masyarakat untuk jangka (1) tahun. 1. Maksud

penyusunan Rencana

Kerja

Pembangunan

Daerah

(RKPD) Kabupaten Banyuwangi tahun 2016 a. Mewujudkan sinergitas, sinkronisisi dan integrasi pelaksanaan pembangunan daerah. b. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumberdaya dan anggaran dalam pembangunan daerah. c. Memberikan arah dan menyatukan tujuan kegiatan bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan Kabupaten Banyuwangi dan SKPD dalam pelaksanaan pembangunan. 2. Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Banyuwangi tahun 2016 a. Sebagai acuan bagi Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan

dan

Belanja

Daerah

(RAPBD)

Kabupaten

Banyuwangi Tahun 2016. b. Sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam penyempurnaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Tahun 2016.


8

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1

Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografis, Luas Wilayah, dan Batas Wilayah Kabupaten Banyuwangi adalah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kabupaten ini terletak di ujung paling timur Pulau Jawa, berbatasan dengan Kabupaten Situbondo dibagian utara, Selat Bali dibagian timur, Samudra Hindia dibagian selatan serta Kabupaten Jember dan Kabupaten Bondowoso dibagian barat. Gambaran lebih jelas mengenai batas-batas administratif Kabupaten Banyuwangi bisa dilihat melalui gambar berikut ini. Secara geografis Kabupaten Banyuwangi terletak di ujung timur Pulau Jawa dengan titik koordinat diantara 7 o43’ - 8o46’ Lintang Selatan dan 113o53’ - 114o38’ Bujur Timur. Kabupaten Banyuwangi terbagi atas dataran tinggi yang berupa daerah pegunungan yang merupakan daerah penghasil berbagai produksi perkebunan, daratan yang merupakan daerah penghasil tanaman pertanian, serta daerah sekitar garis pantai yang membujur dari arah utara ke selatan sepanjang 175,8 km yang merupakan daerah penghasil berbagai biota laut. Kondisi geografis tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Banyuwangi memiliki potensi yang besar sebagai produsen bahan makanan yang berasal dari hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan. Wilayah Administrasi Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi terbagi atas 24 Kecamatan, 189 Desa dan 28 Kelurahan, dengan rincian sebagai berikut:


9

Tabel 2.1 Jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 No.

Kecamatan

Desa 1. Pesanggaran 5 2. Siliragung 5 3. Bangorejo 7 4. Purwoharjo 8 5. Tegaldlimo 9 6. Muncar 10 7. Cluring 9 8. Gambiran 6 9. Tegalsari 6 10. Glenmore 7 11. Kalibaru 6 12. Genteng 5 13. Srono 10 14. Rogojampi 18 15. Kabat 16 16. Singojuruh 11 17. Sempu 7 18. Songgon 9 19. Glagah 8 20. Licin 8 21. Banyuwangi 22. Giri 2 23. Kalipuro 5 24. Wongsorejo 12 JUMLAH 189 Sumber : Lakip Kabupaten Banyuwangi 2014 2.1.2

Jumlah Kelurahan 2 18 4 4 28

Demografi Jumlah penduduk Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2014

mencapai 1.654.175 jiwa, dengan rincian jumlah penduduk laki – laki 830.061 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 824.112 jiwa. Rincian mengenai jumlah penduduk di Kabupaten Banyuwangi bisa dilihat melalui tabel jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur berikut ini.


10

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 No

Kelompok Umur / Tahun

Laki - Laki

Perempuan

Jumlah

1

0-4

48.461

44.335

92.796

2

5-9

58.684

54.757

113.441

3

10 - 14

66.639

62.049

128.688

4

15 - 19

64.150

59.670

123.820

5

20 – 24

62.783

60.686

123.469

6

25 - 29

63.302

71.720

135.022

7

30 - 34

70.747

68.707

139.454

8

35 - 39

67.881

68.362

136.243

9

40 - 44

68.144

69.381

137.525

10

45 - 49

62.635

64.177

126.812

11

50 - 54

51.704

52.293

103.997

12

55 - 59

42.586

40.744

83.330

13

60 - 64

34.933

31.801

66.734

14

65 - 69

24.977

26.883

51.860

15

70 - 74

20.465

20.965

41.430

16

> 75

21.970

27.584

49.554

JUMLAH

830.061

824.114

1.654.175

Sumber : Lakip Kabupaten Banyuwangi 2014 Penduduk

Kabupaten

Banyuwangi

sebagian

besar

bermata

pencaharian sebagai wirausaha yang mendominasi keseluruhan jumlah penduduk yaitu mencapai 534.733 jiwa atau 32,33 %. Secara terperinci jumlah penduduk yang dikelompokkan berdasarkan mata pencaharian, diuraikan dalam tabel berikut. Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 No 1. 2. 3. 4.

Mata Pencaharian Belum / Tidak Bekerja Pelajar / Mahasiswa Pertanian / Peternakan / Perikanan Perdagangan


Jumlah 267.503 3.888 313.595 31.997

Prosentase 16,17 0,24 18,96 1,93

11

No 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Mata Pencaharian Industri Jasa Kemasyarakatan Konstruksi Pemerintah Swasta Wiraswasta Lainnya JUMLAH

Jumlah 1.879 257.877 1.110 46.058 97.779 534.733 97.756 1.654.175

Prosentase 0,11 15,59 0,07 2,78 5,91 32,33 5,91 100,00

Sumber : Lakip Kabupaten Banyuwangi 2014

Menurut kelompok tingkat pendidikan masih didominasi oleh kelompok pendidikan tingkat SD/Sederajat yaitu sebesar 756.268 atau 45,72 % dari jumlah penduduk. Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di Kabupaten Banyuwangi tahun 2014, secara rinci dapat diuraikan dalam tabel dibawah ini. Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat PendidikanKabupaten Banyuwangi Tahun 2014 No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Tingkat Pendidikan

Jumlah

Belum / Tidak Sekolah SD / Sederajat SLTP / Sederajat SLTA / Sederajat Diploma Strata I Strata II Strata III Jumlah

308.885 756.268 290.415 231.407 15.199 50.081 1.720 200 1.654.175

Prosentase 18,67 45,72 17,56 13,99 0,92 3,03 0,10 0,01 100,00

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Banyuwangi 2014

2.1.3

Topografi Wilayah Kabupaten Banyuwangi bagian Barat, Utara, dan Selatan

pada

umumnya

merupakan

daerah

pegunungan

dengan

tingkat

kemiringan rata-rata 40o dan rata-rata curah hujan lebih tinggi bila dibanding dengan daerah lainnya. Di sisi lain, daerah daratan yang datar di Kabupaten Banyuwangi sebagian besar mempunyai tingkat kemiringan RKPD Kabupaten Banyuwangi 2016

12

kurang dari 15o dengan rata-rata curah hujan cukup memadai dan bisa meningkatkan kesuburan tanah. Secara umum, Kabupaten Banyuwangi terletak pada ketinggian 0 sampai dengan > 3.000 meter di atas permukaan laut. Tingkat kemiringan rata - rata pada wilayah bagian barat dan utara 400, dengan rata - rata curah hujan lebih tinggi bila dibanding dengan bagian wilayah lainnya. Daratan yang datar

sebagaian besar

mempunyai tingkat kemiringan kurang dari 150, dengan rata-rata curah hujan cukup memadai untuk ketersediaan budidaya pertanian. Ketinggian tanah di Kabupaten Banyuwangi mencapai 0 – 2.500 meter dari permukaan laut dan berdasarkan klasifikasi Wilayah Tanah Usaha (WTU) ketinggian tersebut dibedakan atas : a. Ketinggian 0 – 25 meter di atas permukaanlaut meliputi luas wilayah 41.926 Ha. (12,04%)dari luas tanah. Ketinggian ini didapatkan padaKecamatan Banyuwangi, Bangorejo, Giri, Kalipuro, Kabat,

Muncar, Pesanggaran,

Purwoharjo,Rogojampi,

Srono,

Tegaldlimo dan Wongsorejo. b. Ketinggian 100 -500 meter di atas permukaanlaut meliputi luas wilayah 158.939 Ha.(45,65%) dari luas daerah. Ketinggian inididapat pada hampir semua kecamatan kecualiKecamatan Banyuwangi, Muncar, Purwoharjoyang tingginya di bawah 100 meter di atas permukaanlaut. c. Ketinggian 500 – 1.000 meter di atas permukaanlaut meliputi luas wilayah 36.527 Ha.(10,49%) dari luas daerah. Ketinggian ini meliputiKecamatan

Genteng,

Sempu,

Giri,

Kalipuro,Glagah,

Glenmore, Kabat, Songgon danWongsorejo. d. Ketinggian lebih dari 1.000 meter di atas permukaanlaut meliputi Kecamatan Giri, Kalipuro,Glagah, Glenmore, Kabat, Songgon dan Wongsorejo. e. Daerah Kecamatan pantai meliputi KecamatanWongsorejo, Giri, Kalipuro, Banyuwangi, Kabat,Rogojampi, Muncar, Tegaldlimo, Purwoharjo danPesanggaran.


13

2.1.4

Geologi Kabupaten Banyuwangi memiliki kondisi geologi yang bervariasi di

setiap wilayah, hal ini juga memiliki peran yang sangat besar bagi terbentuknya suatu bentukan lahan di wilayah tersebut. Jenis Tanah di Kabupaten Banyuwangi berdasarkan struktur geologi terdapat berbagai susunan/struktur geologi seperti pada tabel berikut ini. Tabel 2.5 Struktur Geologi di Kabupaten Banyuwangi Struktur Geologi

Luas (Ha)

Aluvium

134.525,00

Hasil G Api kwarter muda Hasil G. Api kwarter Andesit Miosen falses semen Miosen falsen batu gamping Sumber : SLHD Kabupaten Banyuwangi

170.310,50 59.283,00 47.417,75 89.177,25 77.536,50

Adapun keadaan jenis tanah di Kabupaten Banyuwangi dapat terlihat pada tabel berikut ini. Tabel 2.6 Jenis Tanah Kabupaten Banyuwangi Jenis tanah

Luas Ha

Regosol 138.490,87 Lithosol 39.031,88 Lathosol 14.109,30 Padsolik 384.684,75 Gambut 37.433,70 Sumber : Lakip Kabupaten Banyuwangi 2014 2.1.5

% 23,96 6,75 2,44 60,3 6,55

Hidrologi Banyuwangi merupakan dataran rendah yang terbentang luas

dari selatan hingga utara di mana di dalamnya terdapat banyak sungai yang selalu mengalir di sepanjang tahun. Di Kabupaten Banyuwangi tercatat 35 DAS, sehingga di samping dapat mengairi hamparan sawah RKPD Kabupaten Banyuwangi 2016

14

yang sangat luas juga berpengaruh positif terhadap tingkat kesuburan tanah. 2.1.6

Klimatologi Kabupaten Banyuwangi terletak di selatan equator yang dikelilingi

oleh Laut Jawa, Selat Bali dan Samudera Indonesiadengan iklim tropis yang terbagi menjadi 2 musim yaitumusim penghujan dan musim kemarau. a. Rata-rata curah hujan selama tahun 2013 mencapai 155.7 mm. Curah hujan terendah terjadi pada Bulan Oktober 2013 sebesar 0.8 mm, sedangkan curah hujan tertinggi terjadi pada Bulan Januari sebesar 527.5 mm. b. Presentase rata-rata penyinaran matahari terendah pada Bulan Januari sebesar 45% dan tertinggi pada Bulan Oktobersebesar 99% c.

Rata-rata kelembaban udara pada tahun 2013 diperkirakan mendekati 81.5%. Kelembaban terendah terjadi pada Bulan Oktoberdengan ratarata kelembaban udara sebesar 75%. Sebaliknya kelembaban tertinggi terjadi pada Bulan Januari dan bulan Juni dengan besaran 86%.

d. Rata-rata suhu udara terendah terjadi pada Bulan April sebesar 24,8ºC. Sedang tertinggi pada Bulan Oktobersebesar 28,2ºC. 2.1.7

Penggunaan Lahan Dengan luasan wilayah 5.782,50 km2, Kabupaten Banyuwangi

menjadi

kabupaten

terluas

di

Jawa

Timur.

Wilayah

Kabupaten

Banyuwangi sebagian besar masih merupakan daerah kawasan hutan, karena besaran wilayah yang termasuk kawasan hutan lebih banyak kalau dibandingkan kawasan - kawasan lainnya. Area kawasan hutan mencapai 183.396,34 ha atau sekitar 31,72 persen; daerah persawahan sekitar 66.152 ha atau 11,44 persen dan perkebunan dengan luas sekitar 82.143,63 ha atau 14,21 persen; sedangkan yang dimanfaatkan sebagai daerah permukiman mencapai luas sekitar 127.454,22 ha atau 22,04 persen.

Sisanya

telah

dipergunakan


oleh

penduduk

Kabupaten 15

Banyuwangi dengan berbagai manfaat yang ada, seperti jalan, ladang dan lain-lainnya. Gambar 2.2 Luas Kabupaten Banyuwangi Menurut Penggunaannya

Hutan (31,72 %) Lain-lain (17,59 %) Perkebunan (14,21 %) Tambak (0,31 %)

Sawah (11,43 %) Ladang (2,80 %) Permukiman (22,04 %)

2.1.8 Potensi pengembangan wilayah 2.1.8.1 Pertanian Secara umum struktur ekonomi di Kabupaten Banyuwangi terbentuk dan didominasi oleh sektor pertanian. Pada tahun 2012 peranan sektor pertanian terhadap seluruh kegiatan ekonomi di Kabupaten Banyuwangi angkanya mencapai 46,24 persen, atau hampir separuh dari kegiatan ekonomi di Kabupaten Banyuwangi bergerak di sektor pertanian. Sektor pertanian memiliki konstribusi yang cukup besar berkecimpung dalam bidang pertanian yang meliputi pertanian tanaman pangan, holtikultura, pertanian tanaman perkebunan, peternakan dan hasilhasilnya, kehutanan serta kelautan dan perikanan. Saat ini pertanian di Kabupaten Banyuwangimempunyai dua peran sekaligus

tantangan yaitu: mendukung pemenuhan pangan bagi

pendudukBanyuwangi juga

memberikan lapangan kerjabagi rumah

tangga tani di Kabupaten Banyuwangi. Sebagai

sektor yang menjadi

tumpuan bagi ketahanan pangan dan mata pencaharian sebagianrakyat, RKPD Kabupaten Banyuwangi 2016

16

maka pembangunan pertanian merupakangenerator bagi pembangunan di Kabupaten

Banyuwangi.

mempunyaisumber

daya

Karenanya, alam

yang

Kabupaten

dapat

Banyuwangi

dimanfaatkan

untuk

peningkatan peran sektor pertaniandalam pembangunan daerah, karena didukungoleh budaya dan adat istiadat yang kondusif terhadap perubahan ini akan cukup optimis menujukebangkitan dan kejayaan sektor pertanian yangakhirnya akan membawa peningkatan taraf hidup pelaku utamanya yaitu petani. Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satukabupaten di Jawa Timur yangmempunyai luasdaerah terbesar, dengan keragaman janis lahandan iklim, mempunyai potensi sumber daya lahanyang cukup besar sehingga dengan adanya ketersediaanluas daerah yang begitu besar tersebut,kesempatan untuk dijadikan sebagai lahan pertanian akan mempunyai peluang besar. Berdasarkan data statistik, potensi lahan pertanian di Kabupaten Banyuwangi berada dalam peringkat ketiga setelah Kabupaten Malang dan Kabupaten Jember. Tidaklah mengherankan kalau Kabupaten Banyuwangi menjadi salah satu lumbung pangan di Provinsi Jawa Timur.Adapun luas wilayah Kabupaten Banyuwangi sekitar 5.782,50 km² dimana luas area persawahan adalah sebesar 66.152 Ha atau 11,44 %. Potensi pertanian secara umum dapat ditinjau dari potensi sumber daya produksi dan potensi pasar. Potensi produksi pangan terutama dapat di lihat dari cukup besarnya jumlah lahan sawah produktif yang subur. Berikut secara rinci hasil produksi pertanian sub sektor tanaman bahan makanan di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013 :

Tabel 2.7 Luas Panen, Produktivitas Dan Produksi Tanaman Pangan Tahun 2013 Kabupaten Banyuwangi

Jenis tanaman Padi Sawah Padi ladang

Luas Tanaman (Ha) 121.377 1.064


Produktifitas (Kw/Ha) 65.30 58.82

Produksi (Ton) 729.573 6.258 17

Luas Produktifitas Produksi Tanaman (Kw/Ha) (Ton) (Ha) Jagung 22.032 64.05 141.125 Kedelai 27.257 19.16 52.225 Kacang tanah 1.353 15.85 21.45 Ubi kayu 1.841 193.46 35.617 Ubi jalar 1.063 237.14 25.208 Kacang hijau 3.439 12.91 44.38 Sumber : -Lakip Kabupaten Banyuwangi 201 Jenis tanaman

Berdasarkan pemanfaatan lahan yang digunakanoleh para petani, mulai dari kawasan selatanke arah utara yang melebar ke arah barat merupakandaerah potensi tanaman bahan makanan.Utamanya tanaman padi banyak di tanam di kawasanini, bahkan sebagian besar dari kawasantersebut pola tanam padi dalam satu tahunnya bisadilakukan hingga tiga kali. Lahan pertanian setiaptahun di duga mengalami pengurangan

lahansebagai

lain.Misalnya

digunakan

akibat

digunakan

sebagai

daerah

untuk

kepentingan

pemukimanmaupun

pemanfaatan yang lain. Berdasarkan hasil analisis isu strategis pembangunan ekonomi yang dilakukan Bappeda Kabupaten Banyuwangi, kondisi pertanian di Kabupaten Banyuwangi mengalami pertumbuhan yang melambat, dari 5,3 persen tahun 2010 menjadi 3,66 menjadi 4,31 persen pada tahun 2014 dengan rata-rata pertumbuhan 4,69 persen. Hal ini terjadi antara lain karena adanya alih fungsi lahan pertanian ke non lahan pertanian. Menurut data BPN tahun 2011, Sejak tahun 2007 hingga tahun 2011 berkurang seluas 214.291,18 Ha. Berkurangnya potensi pertanian di kabupaten banyuwangi juga disebabkan

karena

belum

optimalnya

infrastruktur

pertanian

dan

infrastruktur di pedesaan, dimana masih terdapat kerusakan jaringan irigasi (jitut/Jides). Berdasarkan hasil survey BPS tahun 2011, penyusutan hasil panen di Kabupaten Banyuwangi mencapai 10,82%.

Selain itu

penurunan potensi pertanian karena adanya dampak perubahan iklim


18

sehingga menyebabkan gagal panen akibat banjir dan kekeringan dan munculnya hama dan penyakit tanaman. 2.1.8.2

Perkebunan

Kabupaten Banyuwangi memiliki luas sebesar sekitar 5.782,50 km² yang sebagian wilayah dari Kabupaten Banyuwangi adalah wilayah perkebunan, luas kawasan perkebunan mencapai sekitar 82.143,63 Ha atau 14,21 %. Selain tanaman bahan makanan yang berpotensi tinggi di Kabupaten Banyuwangi, tanaman perkebunan juga mempunyai potensi yang tidak kalah pentingnya bila dibandingkan dengan tanaman bahan makanan. Dua jenis tanaman perkebunan yang mempunyai konstribusi terhadap kehidupan penduduk di Kabupaten Banyuwangi cukup besar yaitu tanaman kelapa dan kopi. Tabel 2.8 Luas Panen, Produktivitas Dan Produksi Tanaman Perkebunan Tahun 2013 Di Kabupaten Banyuwangi Jenis Tanaman

Luas Panen (Ha) 18.254 1.743 4.367 1.621

Produktivitas (Kw/Ha) 14 60 9 9

Produksi (Ton) 255.556 194.580 4,11 1,44

2 7

108 223

Kelapa (Buah) Kelapa (Deres) Kopi Tembakau Rajang Cengkeh 500 Kakao 334 Sumber : Lakip Kabupaten Banyuwangi 2013 2.1.8.3

Peternakan dan Perikanan

Dalam bidang peternakan, produksi peternakan di Jawa Timur belum mendukung pencapaian target swasembada daging pada tahun 2014 dimana target swasembada daging dalam skala nasional adalah sebesar 2.821.515 ton. Sedangkan dalam kenyataanya produksi daging di Jawa Timur pada tahun 2014 hanya sebesar 372.643 ton, untuk target tahun 2015 adalah sebesar 381.959 ton. Belum tercapainya dukungan Jawa Timur dalam mendukung swasembada daging skala nasional ini disebabkan karena terjadinya penurunan populasi ternak sapi potong, sapi perah serta kerbau sebesar 24,1%. RKPD Kabupaten Banyuwangi 2016

19

Kekayaan Banyuwangi lainnya yang berkelanjutan dan tidak kalah potensialnya adalah peternakan. Data dari Dinas Peternakan Banyuwangi menunjukkan begitu besarnya potensi Kabupaten Banyuwangi yang hampir tiap tahun menjadi tuan rumah penyelenggara kontes ternak regional ini. Sapi potong yang dimiliki Banyuwangi sebanyak 144.464 ekor, potensi sapi potong ini bila dipadukan dengan kerbau telah mencukupi daging warga Banyuwangi dan sekitarnya. Sementara kambing dengan jumlah 67.149 ekor, dan domba sebanyak 47.222 ekor. Ini masih belum lagi sumbangsih susu sapi perah yang dikelola langsung oleh rakyat (bukan industri besar) yang setiap tahunnya memenuhi kebutuhankonsumsi masyarakat Banyuwangi sebanyak 2.567.385 liter. Lebih jelasnya potensi peternakan di Kabupaten Banyuwangi dapat dilihat dalam tabel dibawah ini. Tabel 2.9 Populasi Ternak Menurut Jenis Ternak Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013 Jenis Ternak Sapi Potong

Jumlah 144.464

Sapi Perah

1.475

Kerbau

4.611

Kuda

773

Kambing

67.149

Domba

47.222

Babi

530


Fenomena potensi peternakan Banyuwangi ini masih diperkaya lagi dengan dinamika produksi kulit, dimana sapi, kerbau, kambing dan domba di Banyuwangi telah memberikan sumbangsih kulit.Dalam bidang perikanan, Isu strategis potensi perikanan di wilayah Jawa Timur yang terdapat di wilayah Jawa Timur adalah adanya keterbatasan bahan baku ikan untuk industri. Ketersediaan ikan di wilayah jawa timur adalah 728.024,10 ton, sedangkan konsumsinya mencapai 1.351.162,69 ton. Hal RKPD Kabupaten Banyuwangi 2016

20

ini disebabkan masih kurangnya sosialisasi iptek kelautan yang tepat guna, selain itu adanya keterbatasan sarana dan prasarana tangkap yang dimiliki oleh nelayan, dimana kemampuan laut hanya memiliki jangkauan yang terbatas, sehingga nelayan tidak dapat memperoleh hasil tangkapan yang banyak. Oleh sebab itu diperlukan restrukturisasi alat tangkap, yang terdiri dari restrukturisasi kapal serta peralatannya. Potensi perikanan laut di Kabupaten Banyuwangi masih memiliki peluang yang teramat besar untuk dioptimalkan. Peluang ini terlihat dari peningkatan hasil tangkapan dari beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2009 laut Banyuwangi telah berkontribusi sebesar Rp. 51.364.762 kg atau setara dengan Rp. 164,3 M, tahun 2010 sebesar 29.264.334 kg atau setara Rp. 147,3 M, tahun 2011 sebesar 30.649.457 atau setara dengan Rp. 264 M dan untuk tahun 2012 sebesar 44.469.348 atau Rp. 406 M. Untuk potensi produksi ikan laut lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini. Tabel 2.10 Produksi Dan Nilai Produksi Ikan Laut Menurut Jenisnya Di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013 Jenis Ikan

Produksi

Layang

Nilai Produksi (Rp)

14.493.320

107.975.231.000

6.775

116.030.006.7750

Kembung

734.765

5.216.831.500

Selar

372.845

1.603.233.500

Tembang

406.013

1.664.653.300

Udang barong

20.301

2.521.384.200

Udang lainnya

621.964

8.268.706.100

Teri

580.378

2.292.491.125

Tongkol

6.338.808

50.058.897.850

Lemuru

6.054.319

22.400.980.300

Cakalang

1.032.521

10.015.453.700

Tuna

142.491

4.410.080.975

Tenggiri

203.665

6.344.149.175

Bawal


21

Jenis Ikan

Produksi

Layur

Nilai Produksi (Rp)

1.756.220

30.294.795.00

Julung-julung

3.975

47.700.000

Kuwe/Putihan

328.294

5.482.509.800

Cucut

444.604

6.669.060.000

Pari

313.712

2.183.018.100

Kakap Putih

434.254

10.986.626.200

Bambangan

267.934

7.381.581.700

Kerapu

769.564

22.953.985.475

Belanak

770.666

6.049.724.175

Manyang

958.913

4.698.671.250

2.142.591

45.101.530.025

220.294

6.179.232.675

2.490.054

10.892.446.000

303.821

4.845.951.330

Cumi-Cumi Kepiting Kerang Rajungan


Tabel 2.11 Produksi Dan Nilai Produksi Budidaya Ikan Air Laut Menurut Jenisnya Tahun 2012 Di Kabupaten Banyuwangi Jenis Ikan

Produksi (ton)

Lobster Rumput Laut

Nilai produksi (Rp)

9.84

2.460.000

9.417,55

9.752.320


2.1.8.4

Kehutanan

Banyuwangi memiliki kawasan hutan yang sangat luas. Hutan merupakan sumber kehidupan yang perlu dilestarikan. Upaya-upaya agar hutan tetap optimal fungsinya, dapat dilakukan dengan merehabilitasi hutan dan lahan kritis dengan berbagai kegiatan seperti bantuan bibit tanaman penghijauan khususnya ditanam pada lahan kritis yang terdapat di seluruh wilayah Kabupaten Banyuwangi. Kontribusi sektor kehutanan RKPD Kabupaten Banyuwangi 2016

22

terhadap PDRB terealisasi 1,42% setelah turun di tahun sebelumnya. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis menunjukkan peningkatan menjadi 1,4 di tahun 2014. Grafik 2.1 Realisasi Indikator Urusan Kehutanan Tahun 2009-2014

1,42

1,63 1,06 0,04

1,59

1,52

1

1,06 0,04

0,04

0,05

0,04

1,4 1,01

1,01

1,03

1,05

1,08

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB Kerusakan Kawasan Hutan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis

Sumber: LAKIP Kabupaten Banyuwangi, 2014

Dalam perkembangannya, rehabilitasi hutan dan lahan kritis di Kabupaten

Banyuwangi

mengalami

peningkatan

setiap

tahunnya.

Sebaliknya, kerusakan kawasan hutan di Kabupaten Banyuwangi masih belum berkurang. Hal ini ditunjukkan dengan persentase kerusakan hutan sebesar 0,04 dari tahun 2009-2012. Kemudian bertambah menjadi 0,05 di tahun 2013 dan 1% ditahun 2014. 2.1.8.5

Kawasan Strategis Cepat Tumbuh

Banyuwangi merupakan salah satu wilayah di Jawa Timur, dimana wilayah

ini

memiliki

potensi


yang

sangat

bagus

dalam

bidang 23

kepariwisataan.

Pariwisata

menjadi

salah

satu

faktor

penunjang

pembangunan ekonomi di Kabupaten Banyuwangi, oleh sebab itu pemerintah

Kabupaten

Banyuwangi

banyak

membuat

program

pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh di sektor kepariwisataan. Salah satu program pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh di wilayah Kabupaten Banyuwangi adalah adanya pemetaan wilayah pengembangan pariwisata (WPP) I danwilayah pengembangan pariwisata (WPP) II. Adanya pembentukan WPP bertujuan untuk membantu pemerintah

untuk

menentukan

kawasan

strategis,

sehingga

pembangunan di wilayah WPP dapat lebih di prioritaskan.Wilayah Pengembangan Pariwisata (WPP) I biasa disebut dengan Diamond Triangle, dimana wilayah ini merupakan wilayah dengan jenis wisata dominan kawasan hutan dan pemandangan alam, sehingga sesuai untuk kegiatan wisata “adventure” dan menikmati pemandangan alam. Gambar 2.3 Wilayah Pengembangan Pariwisata (WPP) Sumber: Lakip Kabupaten Banyuwangi 2014


24

Kawasan Diamond Triangle terdiri dari Kawasan Kawah Ijen, Kawasan Plengkung dan Kawasan Sukamade. Kawasan WPP 1 yakni Kawah Ijen

berada di Kecamatan Licin 45 Km dari Kabupaten

Banyuwangi, Kawah Ijen merupakan kawah danau terbesar di Pulau Jawa.

Di dalam kawasan Kawah Ijen, terdapat kawah belerang yang

terdapat di dalam sulfutara di kedalaman kira-kira 200

m dan

mengandung kira-kira 36 juta kubik air asam beruap. Ijen dan kawasan ekowisata hinterland

terdiri dari Desa Wisata Kemiren, Perkebunan

Kaliklatak, Perkebunan Selogiri dan Perkebunan Kalibendo. Bagian WPP 2 merupakan Kawasan Plengkung. Plengkung merupakan wilayah dengan objek wisata yang sebagian besar terdapat disekitar perairan pantai dan mempunyai aksesbilitas rendah. Pantai Plengkung terletak di pantai selatan Banyuwangi dan berada di wilayah Kecamatan Tegaldimo. Jarak dari Banyuwangi hingga ke Pantai Plengkung sekitar 86 Km. Plengkung terkenal dengan pantai terbaiknya untuk surfing dan biasa dikenal dengan G-Land, terutama pada bulan Mei hingga Oktober adalah bulan terbaik untuk surfing. Plengkung ecowisata hinterland terdiri dari G-Land, Alas Purwo atau Goa Istana, Padang Savana Sadengan serta Pantai Mangrove Bedhul. Wilayah pengembangan pariwisata (WPP) III , merupakan wilayah dengan objek wisata yang sebagian besar memiliki keunikan sumber daya alam.

Wilayah pantai sukamade merupakan wilayah WPP III, dimana

pantai ini berada di wilayah Kecamatan Pesanggaran berjarak sekitar 97 Km ke arah barat daya Banyuwangi. Sukamade merupakan hutan lindung alami Jawa Timur. Penyu betina biasanya bertelur hingga ratusan butir yang kemudian diletakan dipinggir pasir pantai. Penyu betina biasanya mulai mendarat di pantai pada pukul 10.30 WIB dan kembali kelaut pada pukul 24.00 WIB, ketika bulan November hingga Maret adalah musim penyu bertelur. Sukamade ecowisata hinterland terdiri dari Pantai Rejegwesi, Teluk Hijau, Pantai Pancer, Pulau Merah dan Taman Nasional Meru Betiri.


25

Kabupaten Banyuwangi juga memiliki rencana kawasan strategis yang tersebar di beberapa daerah di Banyuwangi. Perencanaan kawasan strategis

tersebut

meliputi

pengembangan

kawasan

agropolitan

terintegrasi dengan pengembangan agrowisata ijen, pengembangan kawasan cagar alam hutan lindung taman nasional, Pengembangan kawasan

wilayah

pengembangan

mineral

logam

(emas)

tumpangpitu-Pesanggaran.

Pengembangan

kawasan

Kecamatan

dan

Kecamatan

Bangorejo

Wilayah

gunung

agropolitan

di

sekitarnya,

pengembangan kawasan wisata The Triangle Diamond (segi tiga berlian) Kawah Ijen, Plengkung dan Merubetiri, Pengembangan Kawasan minapolitan-muncar (industri pengolahan perikanan), Pengembangan Kawasan bandara Blimbingsari- Rogojampi, Pengembangan Kawasan Pelabuhan

Peti

Kemas

Tanjungwangi-

Ketapang,

Pengembangan

Kawasan Industrial Estate di Kec. Wongsorejo. Seluruh kawasan strategis tersebut dapat dilihat melalui gambar yang tersaji berikut ini. Gambar 2.4 Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Banyuwangi

Sumber: Bappeda Kabupaten Banyuwangi 2014 RKPD Kabupaten Banyuwangi 2016

26

2.1.8.6 Wilayah Rawan Bencana Kabupaten Banyuwangi menjadi salah satu daerah dengan potensi bencana yang cukup tinggi. Kawasan rawan bencana merupakan kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi dipaparkan bahwa potensi bencana gunung berapi menjadi yang paling diwaspadai. Berikut ini adalah penggambaran mengenai peta mitigasi bencana di Kabupaten Banyuwangi. Gambar 2.5 Peta Bencana Gunung Api

Sumber: Bappeda Kabupaten Banyuwangi

Gunung api merupakan salah satu bencana terbesar yang rawan terjadi di Kabupaten Banyuwangi. Gunung api yang terdapat di Kabupaten Banyuwangi adalah gunung ijen. Gunung ini masih aktif dan memiliki sebaran lahar yang cukup luas. Menurut data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banyuwangi pada Tahun 2013, RKPD Kabupaten Banyuwangi 2016

27

bencana alam yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi selama tahun 2013 adalah banjir, kebakaran hutan, tanah longsor, dan gempa bumi. Bencana alam tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian material tetapi juga menimbulkan ditimbulkan

kerusakan lahan dan korban jiwa. Kerusakan

lahan

akibat bencana kebakaran hutan dengan luas lahan yang

terbakar sebesar 148,72 ha sedangkan korban jiwa sebanyak 1 korban jiwa meninggal disebabkan oleh bencana banjir yang terjadi di daerah Lingkungan Ujung, Kelurahan Kepatihan. Total kerugian material yang dialami Kabupaten Banyuwangi akibat bencana alam selama Tahun 2013 adalah Rp.811.517.528,00 dan bencana yang menimbulkan kerugian terbesar adalah bencana banjir. Detail dari prosentase kerugian akibat kejadian bencana alam di Kabupaten Banyuwangi selama tahun 2013 dapat dilihat pada Gambar berikut ini. Grafik 2.2 Persentase Kerugian akibat Bencana Alam

Sumber: SLHD Kabupaten Jawa Timur

2.1.9

Aspek Kesejahteraan Masyarakat Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari kesejahteraan dan

pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olah raga. 2.1.9.1

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2014 mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan yaitu sebesar RKPD Kabupaten Banyuwangi 2016

28

6,94 persen. Dengan tumbuhnya perekonomian yang semakin bergairah dan berkesinambungan akanmenjadi daya tarik bagi investor untuk menanamkan sahamnya, khususnya di sektor Pertanian, Perdagangan, Hotel dan Restoran, demikian juga pada sektor Industri Pengolahan, Bank dan Lembaga Keuangan, Jasa – jasa, Pengangkutan dan Komunikasi, Pertambangan dan Penggalian, Bangunan dan Listrik, Gas dan Air Minum juga

mengalami

peningkatan

jika

dibandingkan

dengan

tahun

sebelumnya. Tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 sebagaimana gambar berikut ini.

Grafik 2.3 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banyuwangi

Sumber: Bappeda Kabupaten Banyuwangi

Perkembangan perekonomian di Kabupaten Banyuwangi juga dapat ditunjukkan olehperkembangan Produk Domestik Regional Bruto Angka Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB).Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:


29

Tabel 2.12 PDRB ADHB Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 – 2014 Tahun ADHB (Triliyun) 2010 23.56 2011 27.06 2012 33.00 2013 35.46 2014 40.48 Sumber: Bappeda Kabupaten Banyuwangi Berdasarkan PDRB di atas, maka diperkirakan stabilitas ekonomi diKabupaten Banyuwangi dalam tahun 2014 tetap dijaga dan mulai menunjukkan kondisipeningkatan. Pertumbuhan yang meningkat pada tahun 2013 diharapkan menumbuhkan sektor modern seperti jasa dan manufaktur namun tetap harus dipastikan pertumbuhan juga terjadi di sektor – sektor menengah ke bawah, sehingga ekonomi kerakyatan dapat terwujud. Peningkatan PDRB di Kabupaten Banyuwangi disebabkan peningkatan konsumsimasyarakat, belanja pemerintah, investasi, dan perdagangan antar daerah.Meskipun berbagai kemajuan pembangunan daerah telah dicapai pada tahun2014. 2.1.9.2

Inflasi

Kondisi perekonomian yang baik, idealnya adalah apabila angka pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dibanding dengan perkembangan harga atau besaran PDRB ADHK berada di atas PDRB ADHB. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara makro potensi ekonomi di Kabupaten Banyuwangi masih dalam tahap berkembang sebagaimana yang terjadi pada hampir seluruh daerah di Provinsi Jawa Timur, bahkan di tingkat nasional. Sementara itu, tingkat pendapatan masyarakat dapat ditunjukan oleh PDRB yang dapat menggambarkan tingkat kemajuan perekonomian pada suatu daerah. Tingkat pendapatan perkapita dibandingkan dengan laju inflasiakan menunjukkan seberapa besar kekuatan daya beli masyarakat di Kabupaten Banyuwangi. Hal ini bisa dikatakan jika pertumbuhan pendapatan diasumsikan sama dengan kesejahteraan masyarakat maka gap antara pertumbuhan pendapatan dengan tingkat RKPD Kabupaten Banyuwangi 2016

30

inflasi menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum. Berikut ini adalah gambaran inflasi di Kabupaten Banyuwangi. Grafik 2.4 Inflasi tahun 2014-2015 Kabupaten Banyuwangi 3,50

Inflasi 2,50

2,64

Januari 2014 – Februari 2015

1,92

1,50 1,24

Feb. 2015

Jan. 2015

Desember

0,08 (1,02) November

Oktober

September

0,41 0,41 0,12 (0,06) Agustus

0,12

Juli

Mei

April

Maret

Februari

(1,50)

Januari

(0,50)

0,05 0,03 0,01

Juni

0,43

0,50

Sumber: BPS RI Tahun 2015 Berdasarkan angka inflasi Kabupaten Banyuwangi masih tergolong baik dibandingkan dengan beberapa daerah lainnya. Berikut ini adalah perbandingan tingkatan inflasi antara Kabupaten Banyuwangi dengan daerah lainnya yang tersaji dalam grafik berikut ini. Grafik 2.5 Inflasi tahun 2014 Kabupaten Banyuwangi dengan Daerah Lainnya

6,6

6,8

7,4


7,5

7,5

7,9

8,0

8,1

31

2.1.9.3

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah variabel yang mencerminkan tingkat pencapaian kesejahteraan penduduk sebagai akibat dari perluasan akses layanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan.

Hal ini menunjukkan

tingkat

keberhasilan Pemerintah

Kabupaten dalam meningkatkan kesejahteraan penduduknya. IPM tersusun dari 3 (tiga) jenis indeks utama yaitu Angka Harapan Hidup, indeks pendidikan dan indeks paritas daya beli. Dari berbagai indikator makro ekonomi dan sosial yang kerap digunakan sebagai alat ukur dalam menentukan

keberhasilan

pembangunan

di

suatu

daerah,

implementasinya terkadang bisa menimbulkan penafsiran yang beragam. Hal

ini

bisa

terjadi

karena

secara

komprehensif

keberhasilan

pembangunan itu tidaklah cukup untuk bisa diukur dengan menggunakan berbagai indikator makro ekonomi dan sosial saja. Dengan demikian untuk menentukan keberhasilan pembangunan di suatu daerah haruslah menggunakan indikator yang secara resmi sudah digunakan oleh badan dunia, yaitu The United Nations Development Programme (UNDP). Program

pembangunan

yang

meliputi

bidang

pendidikan,

kesehatan dan peningkatan daya beli masyarakat merupakan program utama yang masuk ke dalam misi pembangunan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Disebutkan bahwa kesejahteraan masyarakat yang ditandai meningkatnya kualitas sumberdaya manusia, terciptanya lapangan kerja dan kesempatan berusaha, terpenuhinya kebutuhan pokok minimal dan kebutuhan dasar lainnya secara layak, serta meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat harus bisa diwujudkan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dihitung secara komposit berdasarkan tiga indeks yang terdiri dari indeks pendidikan, kesehatan dan daya beli. Trend dari angka IPM Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2009-2013 seperti pada gambar berikut.


32

Gambar 2.6 Perkembangan Angka IPM Kabupaten Banyuwangi dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2013

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur Trend angka IPM Kabupaten Banyuwangi dari tahun 2009 hingga 2013

menunjukkan

pembangunan

peningkatan.

manusia

yang

di

Dalam

pengertian

lakukan

pemerintah

ini

bahwa

Kabupaten

Banyuwangi secara berkelanjutan membuahkan hasil, demikian pula trend angka

IPM

Provinsi

Jawa

Timur.

Apabila

dibandingkan,

maka

pembangunan manusia di Kabupaten Banyuwangi relatif tertinggal dengan indek pembangunan manusia di Provinsi Jawa Timur. Walaupun pembangunan manusia di Kabupaten Banyuwangi pada Tahun 2012 masih relatif tertinggal apabila di komparasi dengan pembangunan kota/kabupaten di Provinsi Jawa Timur, tetapi Nilai indikator shortfall Reduction IPM dari Tahun 2010 hingga 2012 menunjukkan angka sebesar 1,80. Angka ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia yang dilakukan di Kabupaten Banyuwangi relatif cepat, walaupun kalah cepat dibandingkan pembangunan manusia di Provinsi Jawa Timur.


33

2.1.9.4

Pendapatan Perkapita

Pendapatan

perkapita

Kabupaten

Banyuwangi

mengalami

peningkatan disetiap tahunnya. Dari gambar dibawah dijelaskan secara runtut bahwa di tahun 2010 pendapatan perkapita Kabupaten Banyuwangi sebesar 14,97 juta kemudian meningkat 17,12 juta ditahun 2011. Trend ini kembali membaik pada saat di tahun 2012 pendapatan perkapita Kabupaten Banyuwangi mengalami peningkatan hingga ke angka 19,87 juta. Ditahun 2013 pendapatan perkapita Kabupaten Banyuwangi meningkat di angka 22,52 juta/tahun. Pendapatan perkapita di Tahun 2014 menunjukkan hasil signifikan yaitu sebesar 25,50 Juta/tahun. Gambar 2.7 Pendapatan perkapita Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2014 (juta/tahun)

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur Peningkatan pendapatan perkapita ini menjadi trend positif dari perkembangan perekonomian kabupaten. Hal ini juga menjadi faktor pendorong

kemajuan

yang

pesat

dari

Kabupaten

Banyuwangi

kedepannya.


34

2.1.9.5

Kemiskinan

Kemiskinan untuk beberapa daerah dan lingkup pemerintah menjadi sebuah momok yang memiliki pandangan negatif dalam pencapaian pembangunan daerah. Kemiskinan menjadi beban sekaligus tanggung jawab yang harus diemban oleh segenap pemerintah daerah di Indonesia beserta semua aspek yang mempengaruhinya. Kabupaten Banyuwangi memiliki trend penurunan tingkat kemiskinan yang baik disetiap tahunnya. Penjabarannya lebih lengkap akan tersaji melaui tabel berikut ini. Tabel 2.13 Indikator Kemiskinan Kabupaten Banyuwangi Kemiskinan Garis Kemiskinan (GK), (Rupiah/kapita) Jumlah Penduduk dibawah GK (jiwa ) Prosentase

2010

2011

2012

2013

220.031

240.315

257.857

276.648

175.100

164.000

156.600

151.600

11,25

10,47

9,94

9,57

Penduduk

Miskin

Sumber: Bappeda Kabupaten Banyuwangi Dari data diatas, terlihat bahwa ditahun 2010 tingkat kemiskinan yang ada di Kabupaten Banyuwangi sejumlah 11,25% penduduk. mengalami penurunan positif menjadi 10,48% penduduk ditahun 2011. Kemudian di tahun 2012 angka kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi berhenti di angka 9,94% penduduk. dan kembali turun diangka 9,57% ditahun 2013. Hal ini merupakan hal yang positif mengingat aspek penentu angka kemiskinan sangatlah kompleks diantaranya adalah prosentase penduduk diatas garis kemiskinan, persentase rumah tangga yang

menggunakan listrik,

persentase rumah tangga

(RT) yang

menggunakan air bersih dan pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita.


35

2.1.10 Aspek Pelayanan Umum Aspek pelayanan umum merupakan pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam rangka melayani masyarakat umum. Pelayanan tersebut terbagi menjadi urusan wajib dan urusan pilihan. Aspek pelayanan umum juga menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Dalam aspek pelayanan umum, secara lebih detail akan dijabarkan dalam fokus layanan urusan wajib dan layanan urusan pilihan. Namun, pada dasarnya pelayanan umum merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat

sesuai

dengan

peraturan

perundang-undangan.

Penjabarannya mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut. 2.1.10.1 Fokus Layanan Urusan Wajib Fokus layanan urusan wajib diantaranya terbagi dalam urusan sebagai berikut. 2.1.10.1.1 Pendidikan Penyelenggaraan urusan pendidikan merupakan salah satu urusan wajib yang diprioritaskan dalam pembangunan daerah. Peningkatan urusan pendidikan sebagai upaya untuk mencapai salah satu misi Kabupaten Banyuwangi yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2011-2015 yakni

“Mewujudkan

aksesibilitas

dan

kualitas

pelayanan

bidang

pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya”. Salah satu sasaran dalam bidang pendidikan adalah menurunnya buta aksara dimana indikator kinerja utama yang digunakan untuk mengukurkeberhasilan pencapaian sasaran tersebut diantaranya Angka Melek Huruf, Rata-rata lama sekolah dan Angka Partisipasi Murni, Angka partisipasi kasar dan angka putus sekolah. Pada tahun 2014, terjadi trend kinerja yang positif dilihat dari realisasi capaian kinerja setiap tahun yang membaik. Terbukti dengan data realisasi angka partisipasi murni, angka partisipasi kasar dan angka putus sekolah di tahun 2014 untuk tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA yang mengalami peningkatan.


36

Tabel 2.14 RealisasiIndikator Urusan Pendidikan Tahun 2010-2014 Tahun No Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 1 APM (%) - SD/MI 97,08 98,47 98,10 98,41 98,87 - SMP/MTs 72,84 80,45 84,32 88,64 88,67 - SMA/SMK/MA 40,41 44,89 57,02 60,81 61,13 2 APK (%) - SD/MI 108,46 106,68 102,91 104,93 109,02 - SMP/MTs 93,78 97,27 101,44 103,25 100,67 - SMA/SMK/MA 56,29 59,25 76,68 76,71 76,75 3 Angka Putus Sekolah (%) - SD/MI 0,06 0,04 0,04 0,04 0,03 - SMP/MTs 0,61 0,48 0,44 0,42 0,35 - SMA/SMK/MA 1,49 1,01 0,94 0,83 0,75 4 Angka Melek Huruf (%) 97,87 99,83 99,86 97,23 100 Sumber: Lakip Kabupaten Banyuwangi 2014 Angka Partisipasi Kasar di Tahun 2014 menunjukkan peningkatan realisasi disetiap tahunnya. 109,02% adalah angka yang dicapai ditahun 2014 yang sebelumnya 104,9% ditahun 2013 untuk angka partisipasi kasar. Angka partisipasi kasar paling tinggi terdapat di APK level SD/MI. Semakin meningkat level pendidikan ke SMA/MA/SMK nilai realisasi APK semakin mengecil. Angka Putus sekolah dilevel SD sampai dengan SMA/MA/SMK mengalami kenaikan yang berarti angka realisasi turun dari setiap tahunnya. Angka melek huruf juga mengalami peningkatan yang signifikan yaitu tercapai 100% ditahun 2014. Dari indikator sasaran bidang pendidikan tersebut, dominan indikator sasaran sesuai harapan dilihat dari pencapaianya.


37

2.1.10.1.2 Kesehatan Penyelenggeraan urusan kesehatan merupakan salah satu dari sembilan misi Kabupaten Banyuwangi yakni “Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal”. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui kinerja sektor kesehatan adalah angka kematian bayi. Secara umum, trend capaian angka kematian bayi sangat fluktuatif. Penurunan angka kematian bayi terjadi di tahun 2011 dan bertambah di tahun 2012 dan di tahun 2013 mengalami penurunan positif kembali diangka 8,2% dan kembali turun di angka 6,09% di Tahun 2014. Dengan adanya penurunan yang bersifat baik ini indikator angka kematian bayi perlu terus untuk ditekan dan masih perlu adanya usaha yang keras untuk memastikan angka kematian bayi benar-benar mengalami perbaikan dengan mengupayakan sosialisasi dan pelayanan kesehatan bayi yang lebih harus ditingkatkan.

Grafik 2.8 Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup 10

9,3 8,2

8

7,2

6,7

6 4

6,09

4

2 0 2009

2010

2011

2012

2013

2014

Sumber: LAKIP Kabupaten Banyuwangi, 2014 Disamping angka kematian bayi, indikator lain yang digunakan untuk mengukur kinerja sektor kesehatan adalah angka kematian ibu per 100000 kelahiran hidup. Setelah mengalami penurunan di tahun 2012, angka kematian ibu melahirkan per 1000 kelahiran hidup mengalami trend yang semakin meningkat tajam di tahun 2013. Capaian bisa diakibatkan karena masih minimnya insan-insan tenaga kesehatan (bidan) yang RKPD Kabupaten Banyuwangi 2016

38

memberikan pelayanan kepada masyarakat saat proses melahirkan, disamping kesadaran masyarakat untuk menggunakan tenaga-tenaga kesehatan yang sudah ada sangatlah kurang. Tetapi di tahun 2014 angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup bisa ditekan diangka 93,08%. Grafik2.9 Angka Kematian Ibu Melahirkan per 100.000 Kelahiran Hidup 160 142,1

140 120 100

97

93,08 82,7

80 60

65,6

59,5

40 20 0 2009

2010

2011

2012

2013

2014

Sumber: LAKIP Kabupaten Banyuwangi, 2014 Kemudian, indikator lain yang digunakan dalam mengukur kinerja urusan kesehatan adalah Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani. Capaian indikator ini tergolong lebih baik jika dibandingkan dengan tahun 2012. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2012, capaian ini terbilang lebih baik karena ditahun 2013 realisasi melebihi target yang telah ditentukan yaitu 81% terealisasi sebesar 82,1% atau lebih dari 100% pencapaian target. Seperti halnya dengan pencapaian ditahun 2014 dengan realisasi yang melebihi target sebesar 86,1% dengan target 80%.


39

Grafik 2.10 Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani

100 80 59,6

80

81

86,1

82,1

76 81

80

60 40 20

Realisasi

0 2011

2012

Target 2013

2014

Sumber: LAKIP Kabupaten Banyuwangi, 2014 Ditinjau dari sisi jangkauan kesehatan, secara umum indikatornya mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari cakupan puskesmas, dimana pada tahun 2012, realisasi cakupan puskesmas sebesar 187,5 persen, dan pada tahun 2013 realisasi cakupan puskesmas bertahan di angka yang sama. Ditahun 2014 realisasi cakupan puskesmas telah melampaui target yaitu 187,5%. Sayangnya Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per 30.000 penduduk mengalami penurunan, dimana pada tahun 2012 mengalami peningkatan hampir 2 kali lipat dibandingkan dengan tahun sebelumnya,Kemudian di tahun 2013 realisasinya juga bertahan di angka yang sama seperti tahun 2012 tetapi ditahun 2014 realisasinya adalah 135,75 dengan target 142,18%. Untuk cakupan puskesmas capaian dan realisasinya pada tahun 2013 sama dengan tahun 2012. Sedangkan untuk rasio rumah sakit per 10.000 penduduk pada tahun 2014 capaiannya sebesar 97persen, dengan rasio 1:12,6 %. Penjabaran dari pencapaian indikator diatas tersaji dalam tabel berikut ini.


40

Tabel 2.15 Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Urusan Kesehatan Tahun 2013 dan 2014 2013 Rasio Tahun 2014 Indikator Target Realisasi Target Realisasi Sasaran

Rasio

Cakupan puskesmas (%)

100

187,5

188

100

187,5

188

Cakupan pembantu puskesmas (%) Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per 30.000 penduduk (%)

48,39

48,39

100

48,39

48,39

100

142,18

316,24

222

316,24

135,75

95

Rasio Rumah Sakit per 10.000 penduduk (%)

01:14,6

01:12,1

96

01:14,6

01:12,6

97


2.1.10.1.3 Pekerjaan Umum Penyelenggaraan urusan pekerjaan umum merupakan salah satu kegiatan wajib Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang memiliki kontribusi sangat menentukan dalam pencapaian visi dan misi daerah, khususnya dalam upaya meningkatkan kuantitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum mengemban beberapa sasaran yaitu: (1) meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan sarana serta prasarana yang menghubungkan daerah-daerah tujuan wisata ; (2) Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang pertanian; (3) Meningkatnya kuantitas dan kualitas jalan dan sarana serta prasarana yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan ekonomi. Pencapaian beberapa indikator bidang urusan pekerjaan umum tersajikan melalui tabel berikut ini.


41

Tabel 2.16 Realisasi Indikator Pekerjaan Umum Tahun 2010-2014 Indikator

2010

2011

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik 87,32 90 (%) Rasio Jaringan Irigasi dan 80 85 luas daerah irigasi (%) Rasio tempat ibadah per 80 85 satuan penduduk (%) Persentase rumah tinggal 80 80,7 bersanitasi (%) Sumber: LAKIP Kabupaten Banyuwangi, 2014

2012

2013

2014

89,7

95

94

85

75

85

87

79

78,96

45,96

50

85

Pada tahun 2013, Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik mempunyai realisasi yang baik karena mencapai 95% meski mengalami penurunan yang tidak terlalu signifikan ditahun 2014 sejumlah 94%. Rasio jaringan irigasi dan luas daerah irigasi menurun realisasinya dari tahun 2012 sebesar 85% menjadi 75% ditahun 2013 dan meningkat kembali ditahun 2014 sebesar 85%.

2.1.10.1.4 Perumahan Keberhasilan dalam urusan perumahan, dapat diukur dengan beberapa indikator antara lain Rumah tangga pengguna air bersih, Rumah tangga pengguna listrik, Rumah tangga ber-Sanitasi, Lingkungan pemukiman kumuh, dan Rumah layak huni. Secara umum, capaian indikator

tersebut

lebih

baik

dibandingkan

dengan

tahun-tahun

sebelumnya, kecuali untuk indikator Rumah tangga ber-Sanitasi dan Rumah layak huni. Rumah tangga pengguna air bersih pada tahun 2014 mencapai 77.000 rumah tangga, dimana capaian ini melebihi capaian yang ditargetkan. Begitu pula dengan Rumah tangga pengguna listrik yang pada tahun 2014 penggunanya mencapai 344.525. meningkatkanya capaian indikator ini mengindikasikan bahwa akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana air bersih, khususnya dalam urusan perumahan.


42

Grafik 2.11 Jumlah Rumah Tangga Pengguna Air Bersih, Listrik dan Rumah Tangga Bersanitasi 500000

450000

462356

448890

435815

397.455

400000 350000 300000

307792

289827

317062

326537 230618

250000

343818

344.525

234450

200000 150000 77.000

100000 50000

29565

30626

31620

38756

36169

0 2009

2010

2011

Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

2012

2013

2014

Rumah Tangga Pengguna Listrik

Rumah Tangga Bersanitasi


Penurunan capaian indikator Rumah tangga bersanitasi pada tahun 2014 yang terealisasi sebesar 410.798

rumah

tangga

yang

397.455 rumah tangga dengan target disebabkan

karena

masih

adanya

masyarakat yang kurang perduli terhadap kesehatan dan kebersihan lingkungan, yang diindikasikan dengan masih banyaknya masyarakat yang melakukan mandi, cuci dan kakus di sungai. Oleh karena itu, perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kepedulian pentingnya kebersihan dan kesehatan lingkungan serta membangun fasilitas MCK.


43

Grafik2.12 Data Rumah Layak Huni 1600000 1.432.522

1400000 1200000 1062301

1000000 870739

800000 713720 600000

576765

400000

397424

200000 0 2009

2010

2011

2012

2013

2014


Begitu pula dengan rumah layak huni, mengalami penurunan pada tahun 2012 yang terealisasi sebesar 397.424 rumah.Capaian kinerja indikator sasaran sebesar 30,67 persen dari target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh masih banyaknya rumah penduduk khususnya di daerah

pedesaan yang belum layak huni karena rendahnya tingkat

pendapatan masyarakat. Sehingga solusi yang dilakukan dengan menggalakkan program pembangunan sarana dan prasarana permukiman serta memberikan bantuan lainnya yang dapat mengentaskan kemiskinan. Kemudian di tahun 2013 indikator rumah layak huni mengalami perbaikan dengan peningkatan hingga 576.765 rumah, membaik setelah terjadi penurunan yang signifikan di tahun 2012 lalu. Kondisi peningkatan yang sangat signifikan terjadi ditahun 2014 yang menembus di angka 1.432.522 rumah. Hal ini membuktikan pendapatan masyarakat mulai dalam tahap perbaikan yang relatif meningkat.


44

Grafik 2.13 Data Jumlah Lingkungan Pemukiman Kumuh 41000

40250 39200

40000

38250

39000

37150

38000 37000

35950

36000

35.018

35000 34000 33000 32000 2009

2010

2011

2012

2013

2014

Sumber: LAKIP Kabupaten Banyuwangi, 2013 Sedangkan untuk lingkungan pemukiman kumuh pada setiap tahun jumlahnya semakin menurun. Dibuktikan dengan data jumlah lingkungan kumuh di tahun 2012 yaitu 37.150 rumah, turun ke angka 35.950 rumah di tahun 2013. Tahun 2014 juga mengalami penurunan di angka 35.018. Penurunan

ini

mengindikasikan

bahwa

adanya

peningkatan

pembangunan sarana dan prasarana permukiman pada lingkungan kumuh sehingga kualitas permukiman menjadi lebih baik sehingga jumlah lingkungan permukiman kumuh semakin berkurang.

2.1.10.1.5 Penataan Ruang Indikator

yang

digunakan

dalam

rangka

mengukur

tingkat

keberhasilan pencapaian sasaran atau kinerja urusan penataan ruang adalah Rasio Ruang Terbuka Hijau Per satuan Luas Wilayah mempunyai Hak Pengelolaan Lingkungan (HPL) / Hak Guna Bangunan (HGB).


45

Tabel 2.17 Realisasi Indikator Urusan Penataan Ruang Tahun 2009-2014 Indikator 2009 2010 2011 2012 2013 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas 40% 40% 38% 32% Wilayah ber HPL/HGB Sumber: LAKIP Kabupaten Banyuwangi, 2014

2014

45,5%

60%

Secara umum, Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah berHPL/HGB mengalami penurunan tiap tahunnya. Pada tahun 2012 target yang ditetapkan sebesar 40% tidak tercapai, hanya terealisasi sebesar 32%. Hal ini disebabkan antara lain karena meningkatnya alih fungsi lahan pertanianmenjadi lahan non pertanian, kurangnya kepedulian terhadap pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang. Solusinya, diperlukan penambahan kawasan ruang terbuka hijau, reboisasi, pengendalian ijin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang dan penindakan tegas bagi pelanggaran ijin tata bangunan dan lingkungan. Tetapi pada tahun 2013 rasio ruang terbuka hijau persatuan luas wilayah ber HPL/HGB meningkat realisasinya menjadi 45,5% dengan rasio capaian hingga 101%. Dan meningkat kembali sebesar 60% ditahun 2014. Hal ini membuktikan bahwa RTH di Kabupaten Banyuwangi semakin kearah yang lebih baik.

2.1.10.1.6 Perencanaan Pembangunan Salah

satu

sasaran

strategis

dalam

indikator

kinerja

utama

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi adalah Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Dalam urusan perencanaan pembangunan, beberapa indikator yang digunakan antara lain adalah Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA, Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yg telah ditetapkan

dengan

PERDA/PERKADA,

Tersedianya

Dokumen

Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dengan PERKADA, dan Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD. RKPD Kabupaten Banyuwangi 2016

46

Tabel 2.18 Realisasi Indikator Urusan Perencanaan PembangunanTahun 2010-2014 Indikator 2010 2011 2012 2013 2014 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJPD yg telah ditetapkan dengan PERDA Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dengan PERKADA Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD

Tersedia

Tersedia

Tersedia

Tersedia

Tersedia

Tersedia

Tersedia

Tersedia

Tersedia

Tersedia

Tersedia

Tersedia

Tersedia

Tersedia

Tersedia

Tersedia

Tersedia

Tersedia

Tersedia

Tersedia

Sumber: LAKIP Kabupaten Banyuwangi, 2014 Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa dokumen perencanaan daerah mulai dari perencanaan jangka panjang, perencanaan daerah mulai dari perencanaan jangka menengah, dan perencanaan daerah mulai dari perencanaan tahunan telah tersedia di Kabupaten Banyuwangi. Hal ini berarti, capaian indikator dokumen perencanaan daerah pada tahun 2010-2014 sebesar 100 persen. Selain itu, perencanaan dokumen menengah (RPJMD) daerah juga telah dijabarkan dalam dokumen tahunan (RKPD) pada setiap tahun. Hal ini dilakukan untuk sinkronisasi antara kebijakan perencanaan tahunan daerah dengan kebijakan perencanaan daerah jangka menengah.

2.1.10.1.7 Perhubungan Dalam penyelenggaraan urusan perhubungan, beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian sasaran meningkatnya sarana informasi dan alat transportasi antara lain meliputi Jumlah arus penumpang angkutan umum Rasio ijin trayek, Jumlah uji kir angkutan umum, Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis, dan Angkutan darat.


47

Indikator

Tabel 2.19 Realisasi Indikator Urusan PerhubunganTahun 2009-2013 2010 2011 2012 2013

Jumlah arus penumpang angkutan 1.537.539 1.255.914 1.568.720 umum (orang) Rasio ijin trayek (%) 0,00032 0,00032 0,00032 Jumlah uji kir angkutan 1.366 1.378 1.420 umum (angkutan) Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal 2/-/8 2/1/8 2/1/8 Bis (pelabuhan) Angkutan darat (%) 0,001 0,001 0,001 Sumber: LAKIP Kabupaten Banyuwangi, 2014

2014

1.568.444

11.824.369

0,00034

0,00029

10.032

10,617

2/1/8

2/1/8

0,001

0,243

Dari tabel tersebut,secara umum tiap indikator mengalami perubahan yang fluktuatif dari tahun 2010-2014. Jumlah arus penumpang angkutan umum menurun dari 1.568.720 menjadi 1.568.444 orang di tahun 2013. Tetapi secara drastis mengalami peningkatan ditahun 2014 sebesar 11.824.369. Rasio ijin trayek mengalami peningkatan 0,00002% dari realisasi tahun sebelumnya tetapi Kemudian rasio ijin trayek terlihat menurun kembali ditahun 2014 dengan penurunan sebesar 0,00005%. Jumlah uji kir angkutan umum meningkat hingga 10.032 angkutan di 2013 dan kembali meningkat menjadi 10,617 ditahun 2014. Jumlah pelabuhan laut, udara, terminal bis pelabuhan masih bertahan dengan pencapaian yang sama. Kemudian persentase angkutan darat yang ada masih konsisten di angka yang sama yaitu 0,001 ditahun 2010 sampai dengan 2013 kemudian meningkat menjadi 0,243 ditahun 2014.

2.1.10.1.8 Lingkungan Hidup Salah satu sasaran strategis Kabupaten Banyuwangi dalam urusan lingkungan hidup adalah pengendalian lingkungan, rehabilitasi lahan dan hutan. Beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilannya antara lain meliputi Persentase penanganan sampah, Persentase Luas pemukiman yang tertata, Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal, Tempat pembuangan sampah (TPS) per RKPD Kabupaten Banyuwangi 2016

48

satuan penduduk, Sumber air/mata air dalam kondisi baik/kondisi debit stabil. Secara umum, capaian indikator urusan lingkungan hidup mengalami peningkatan mulai dari tahun 2010-2014. Penanganan sampah pada tahun 2012, mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini ditunjukkan dengan capaiannya sebesar 66,5 persen kemudian meningkat lagi ditahun 2013 mencapai 74,18% dan meningkat kembali di tahun 2014 sebesar 78,97%. Hal ini mengindikasikan bahwa sampah yang ada di Kabupaten Banyuwangi telah ditangani dengan baik dan mengindikasikan kondisi lingkungan yang semakin bersih. Peningkatan persentase penanganan sampah juga didukung dengan adanya Tempat Pembuangan Sampah per satuan penduduk yang semakin baik. Grafik2.14 Persentase Penanganan Sampah dan TPS Per Satuan Penduduk 74,18

80 70

60

51

50 40 30

78,97 78,97

66,5

38

37,5 30 28

28

30

20

20 10 0 2009 2010 Persentase Penanganan Sampah

2011

2012

2013

2014

Sumber: LAKIP Kabupaten Banyuwangi, 2014 Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk pada tahun 2012, terealisasi sebesar 38,00% dan meningkat di tahun 2013 menjadi 51%, dan kembali bertambah ditahun 2014 sebesar 78,98%.Prosentase luas permukiman yang tertata pada tahun 2012, terealisasi sebesar 33,75 % kemudian meningkat menjadi 57,59 di tahun 2013 dan ditahun 2014 meningkat sebesar 58%, tetapi pencapaian tersebut masih mengalami kendala yaitu masih adanya masyarakat yang kurang perduli terhadap penataan dan keindahan lingkungan permukiman. RKPD Kabupaten Banyuwangi 2016

49

Grafik 2.15 Persentase Pemukiman yang Merata, Cakupan Pengawasan terhadap AMDAL dan Sumber Mata Air dalam Debit Stabil 120 100100

100

100

84

83

80 80

100

6770,37

68

57,59

60

58

33,75

40 20

20

20 0 2010

2011

2012

2013

2014

Persentase Luas Permukiman yang Tertata Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Amdal (%) Sumber air/mata air dalam kondisi baik debit stabil (%)

Sumber: LAKIP Kabupaten Banyuwangi, 2014 Indikator

berikutnya

adalah

cakupan

pengawasan

terhadap

pelaksanaan AMDAL dan sumber air/mata air dalam kondisi baik/kondisi debit stabil pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 masing-masing mencapai 100 persen, tetapi khusus indikator sumber air/mata air dalam kondisi baik debit stabil mengalami penurunan menjadi 83% ditahun 2013 dan kembali meningkat ditahun 2014 sebesar 84%. 2.1.10.1.9 Pertanahan Beberapa indikator yang digunakan dalam mengukur capaian sasaran urusan pertanahan antara lain adalah Lahan bersertifikat, Penyelesaian kasus tanah Negara, dan Penyelesaian izin lokasi Tabel 2.20 Realisasi Indikator Urusan Pertanahan Tahun 2010-2014 Indikator 2010 2011 2012 2013 Lahan bersertifikat 12% 12% 33,78% 33,95% Penyelesaian kasus tanah 100% 100% 100% 100% Negara Penyelesaian izin 97,0% 93% 81,18% 98,87% lokasi Sumber: LAKIP Kabupaten Banyuwangi, 2014


2014 45% 100% 101%

50

Dari ketiga indikator tersebut diketahui bahwa secara umum capaian kinerja urusan pertanahan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 capaian kinerja dari indikator lahan bersertifikat dan penyelesaian kasus tanah negara telah mencapai dan melebihi target yang telah ditentukan, kemudian meningkat kembali ditahun 2014 sebesar 45%. Kemudian, capaian dari penyelesaian izin lokasi tiap tahun mengalami fluktuasi dan capaiannya mengalami peningkatan, yaitu sebesar 81,18% pada tahun 2012 dan meningkat menjadi 98,87% di tahun 2013 dan 101% ditahun 2014.

2.1.10.1.10 Sasaran

Kependudukan dan Pencatatan Sipil strategis

pertama

Kabupaten

Banyuwangi

adalah

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih. Sasaran ini merupakan penjabaran dari misi pertama dalam RPJMD Tahun 20102015 yakni Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik dan Bersih (Good and Clean Governance). Beberapa indikator yang digunakan dalam mengukur

capaian

sasaran

tersebut

utamanya

dalam

urusan

Kependudukan dan Pencatatan Sipil antara lain adalah Kepemilikan KTP, Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk, Ketersediaan database kependudukan skala provinsi, dan Penerapan KTP Nasional berbasis NIK. Capaian indikator urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara umum mengalami peningkatan di tahun 2014. Hal ini dapat dilihat dari persentase kepemilikan KTP yang mencapai 90,46 persen pada tahun 2013, meningkat menjadi 94% ditahun 2014. Hal ini mengindikasikan bahwa hampir seluruh masyarakat di Kabupaten Banyuwangi telah banyak yang memilki identitas penduduk dan telah terdata oleh Dinas Kependudukan wilayah setempat.


51

Tabel 2.21 Realisasi Indikator Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2010-2014 Indikator 2010 2011 2012 2013 2014 Kepemilikan KTP 70,15 77,43 92,79 (%) Kepemilikan akta kelahiran per 2,51 2,42 7,35 1000 penduduk (%) Ketersediaan Ada Ada Ada database kependudukan Siak 2010 Siak 2010 Siak 2010 skala provinsi Penerapan KTP Nasional berbasis Sudah Sudah Sudah NIK Sumber: LAKIP Kabupaten Banyuwangi, 2014 Disamping

indikator yang

telah

dijelaskan,

90,46

94

3,22

0,34

Ada

ada

Sudah

Sudah

ketersediaan

data

kependudukan skala provinsi dan Penerapan KTP Nasional berbasis NIK juga telah tersedia di Kabupaten Banyuwangi mulai dari tahun 2010-2014. Hal ini mengindikasikan bahwa ketersediaan dalam penyusunan database dalam

bidang

kependudukan

Kabupaten

Banyuwangi

dapat

dipertahankan dengan baik. 2.1.10.1.11 Salah

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak satu

sasaran

strategis

Kabupaten

Banyuwangi

adalah

Meningkatnya program-program pembangunan yang berbasis pada pengarusutamaan gender. Beberapa indikator kinerja yang digunakan dalam mencapai sasaran tersebut diantaranya persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah, partisipasi perempuan di lembaga swasta, rasio KDRT dan persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur.


52

Tabel 2.22 Realisasi Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2009-2014 Indikator

2009

2010

2011

Persentase partisipasi perempuan di 15 14,95 3,99 lembaga pemerintah Partisipasi perempuan di 86,00 85,05 47,50 lembaga swasta Rasio KDRT 0,005 0,005 0,11 Persentase jumlah tenaga kerja 0,45 0,49 0,51 dibawah umur Sumber: LAKIP Kabupaten Banyuwangi, 2014

2012

2013

2014

39,89

1,55

1,6

47,63

98,44

98,39

0,010

0,003

0,0022

0,53

0

0

Secara umum, sasaran indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Banyuwangi masih dapat dipertahankan meskipun tiap tahun capaiannya berbeda dan cenderung fluktuatif. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah tahun 2013 menurun ke angka 1,55% dari 39,89% di tahun 2012. Namun pada tahun 2014 mengalami peningkatan kembali hingga mencapai 1,6%, meskipun realisasi capaian pada tahun 2014 tersebut tidak terlalu signifikan apabila dibandingkan penurunan yang terjadi pada tahun 2013. Sedangkan partisipasi perempuan di lembaga swasta sejak tahun 2009 hingga tahun 2011 selalu mengalami penurunan yang drastis, yakni 86% di tahun 2009 menurun menjadi 47,5% di tahun 2011. Namun kondisi partisipasi perempuan di lembaga swasta mengalami perbaikan kembali di tahun 2012,

meskipun

memang

peningkatan partisipasinya

tidak terlalu

signifikan, yakni sebesar 47,63% di tahun 2012. Kondisi ini juga semakin membaik di tahun 2013 yang mengalami peningkatan yang sangat drastis yakni hingga mencapai 98,44%. Namun sangat di sayangkan, bahwa partisipasi perempuan di lembaga swasta kembali mengalami penurunan di tahun 2014, meskipun persentase penurunan tidak terlalu signifikan, yakni sebasar 98,39% di tahun 2014. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi perempuan di Kabupaten Banyuwangi lebih banyak di lembaga RKPD Kabupaten Banyuwangi 2016

53

swasta dibandingkan di lembaga pemerintah. Meskipun demikian, partisipasi perempuan di dunia kerja harus tetap di tingkatkan, terutama di lembaga pemerintah. Apabila melihat indikator rasio KDRT yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi kembali mengalami perbaikan kondisi sejak tahun 2012 hingga 2014. Hal ini dapat ditunjukkan dari tahun 2011 rasio KDRT yang mencapai angka 0,11 menurun menjadi 0,0022 di tahun 2014. Kondisi ini juga berbanding lurus dengan kondisi tenaga kerja di bawah umur yang juga selalu menunjukkan perbaikan pada tiap tahunnya. Meskipun pada tahun 2009-2012 selalu mengalami peningkatan persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur, namun komitmen dan kerja keras Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk memberantas tuntas tenaga kerja di bawah umur berhasil di tahun 2013-2014, yakni sudah tidak terdapat lagi tenaga kerja di bawah umur.

2.1.10.1.12

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Sasaran yang ingin dicapai dalam urusan keluarga berencana dan keluarga

sejahtera

adalah

Meningkatnya

peserta

KB

aktif

dan

meningkatnya keluarga sejahtera. Guna mengetahui tingkat keberhasilan sasaran meningkatnya peserta KB aktif dapat dilihat dari 3 (tiga) indikator, yakni rata-rata jumlah anak per keluarga, Rasio akseptor KB, Cakupan peserta KB aktif. Sedangkan sasaran meningkatnya keluarga sejahtera dapat diukur dengan indikator keluarga pra-sejahtera dan keluarga sejahtera I.

Tabel 2.23 Realisasi Indikator Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Tahun 2009-2014 Indikator 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Rata-rata jumlah anak 2 2 2 2 2 2 per keluarga (orang) Rasio akseptor KB 0,74 0,74 0,73 0,75 0,76 0,76 (%) Cakupan peserta KB 73,6 74,01 73,3 75,2 76,3 75,5 RKPD Kabupaten Banyuwangi 2016

54

Indikator 2009 2010 2011 aktif (%) Keluarga pra sejahtera dan N/A N/A 40,6 keluarga sejahtera I Sumber: LAKIP Kabupaten Banyuwangi, 2014

2012

2013

2014

39,7

38,4

33,5

Secara umum, indikator sasaran atas sasaran Meningkatnya peserta KB aktif bermakna Baik Sekali dibandingkan dengan target yang telah ditentukan ataupun capaian pada tahun sebelumnya. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata capaian kinerja capaian rasio akseptor KB dan cakupan peserta KB aktif yang masing-masing mencapai 0,76 persen dan 75,5 persen di tahun 2014. Sehingga hal ini juga memberikan dampak positif atas keberhasilan kebijakan pemerintah yang mencanangkan slegon 2 anak cukup. Sebab hingga tahun 2009-2014, rata-rata jumlah anak per keluarga di Kabupaten Banyuwangi hanya memiliki 2 anak. Capaian sasaran dalam indikator Meningkatnya peserta KB aktif dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat yang semakin meningkat terutama Pasangan Usia Subur (PUS) dalam rangka mengatur dan mengendalikan jumlah anak dan jarak kelahiran, adanya pembinaan yang teratur dari segenap komponen seperti PLKB, PPKBD, Sub. PPKBD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Perangkat Desa dan lintas sektor terkait dalam membina dan memotivasi masyarakat untuk mengikuti KB guna meningkatkan kualitas hidup keluarga dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya, adanya dukungan dan kerjasama segenap jajaran Pemkab. Banyuwangi beserta

segenap

komponen

(swasta,

perbankan,

koperasi,

LSM,

lembaga/organisasi keagamaan dan lintas sektor lainnya. Keberhasilan

Pemerintah

Kabupaten

Banyuwangi

dalam

meningkatkan jumlah peserta KB ternyata juga memberi dampak positif terhadap meningkatnya keluarga sejahtera di Kabupaten Banyuwangi. Hal ini ditunjukkan dari tahun 2011-2014, persentase keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I selalu mengalami penurunan, dimana pada tahun 2014 hanya mencapai 33,5%. Artinya bahwa selama tahun 2009-2014 kondisi keluarga sejahtera di Kabupaten Banyuwangi selalu menunjukkan RKPD Kabupaten Banyuwangi 2016

55

kondisi yang baik, dengan semakin berkurangnya persentase keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I.

2.1.10.1.13

Sosial

Penyelenggaraan

urusan

sosial

di

Kabupaten

Banyuwangi

mengemban sasaran meningkatnya jaminan dan perlindungan sosial masyarakat. Indikator yang digunakan dalam mencapai sasaran yang diemban tersebut, antara lain (1) sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi, (2) PMKS yang memperoleh bantuan sosial; serta (3) penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Tabel 2.24 Realisasi Indikator Urusan Sosial Tahun 2010-2014 Indikator

2010

2011

2012

Sarana sosial seperti panti asuhan, panti 60 65 46 jompo dan panti rehabilitasi PMKS yg memperoleh 0,011 0,0092 0,139 bantuan sosial (%) Penanganan penyandang masalah 0,011 0,0092 0,139 kesejahteraan sosial (%) Sumber: LAKIP Kabupaten Banyuwangi, 2014

2013

2014

50

51

0,37

0,69

0,37

1,16

Secara umum diketahui bahwa semua indikator urusan sosial masih dapat dipertahankan sebagai indikator pencapaian urusan sosial. Realisasi ditahun 2014 terlihat mengalami peningkatan dan kemajuan dari tahun sebelumnya. Di tahun 2013 sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi berjumlah 50 meningkat menjadi 51 sarana sosial di tahun 2014. Kemudian PMKS yang memperoleh bantuan ditahun 2013 sebesar 0,37% meningkat menjadi 0,69% ditahun 2014. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, yakni 0,37% di tahun 2013 RKPD Kabupaten Banyuwangi 2016

56

meningkat menjadi 1,16 di tahun 2014. Keberhasilan capaian pada setiap indikator

urusan

sosial

tersebut

menunjukkan

bahwa

komitmen

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam melaksanakan kebijakannya sudah menunjukkan pro poor serta memberikan perhatian lebih pada masyarakat yang memiliki kapasitas rendah. 2.1.10.1.14

Ketenagakerjaan

Sasaran dalam penyelengaaraan urusan ketenagakerjaan adalah Menurunnya tingkat pengangguran. Sasaran tersebut dapat diukur dengan 3 (tiga) indikator, diantaranya (1)angka partisipasi angkatan kerja; (2)tingkat partisipasi angkatan kerja, dan (3) tingkat pengangguran terbuka. Ketiga indikator tersebut telah memenuhi target pada tahun 2014, sehingga jika realisasi yang diperoleh dibandingkan dengan target yang telah diperkirakan maka capaiannya lebih dari 100 persen. Tabel 2.25 Realisasi Indikator Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2009-2014 Indikator

2009

2010

2011

Angka Partisipasi Angkatan Kerja 71,33 61,18 76,5 (%) Tingkat Partisipasi 71,33 68,34 68,34 Angkatan Kerja (%) Tingkat Pengangguran 4,05 3,92 3,95 Terbuka (%) Sumber: LAKIP Kabupaten Banyuwangi, 2014

2012

2013

2014

76,08

70,8

72,02

76,08

70,8

72,02

3,71

9,22

4,59

Selain pemenuhan capaian dari target yang telah ditetapkan, perkembangan indikator angka partisipasi angkatan kerja dan tingkat partisipasi angkatan kerja tahun 2009-2014mengalami kondisi yang fluktuatif, namun cenderung mengalami penurunan. Hal tersebut dapat dilihat dari capaian angka partisipasi angkatan kerja dan tingkat partisipasi angkatan kerja di tahun 2014 hanya mencapai 72,02%. Capaian di tahun 2014 tersebut belum mampu mengembalikan kondisi seperti di tahun RKPD Kabupaten Banyuwangi 2016

57

2012, yang mampu mencapai hingga 76,08%. Hal ini disebabkan karena lonjakan yang sangat signifikan pada tingkat pengangguran terbuka yang terjadi pada tahun 2013, yakni mencapai 9,22%. Namun atas upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2014 hingga mencap 4,59%. Hal ini tentunya juga mempengaruhi capaian angka partisipasi angkatan kerja dan tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Banyuwangi yang juga mengalami peningkatan hingga mencapai 72,02%, meskipun peningkatan capaian di tahun 2014 ini tidak terlalu signifikan dari tahun 2013.

2.1.10.1.15

Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah

Sasaran dalam penyelenggaraan urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah adalah Meningkatnya profesionalisme pengelolaan koperasi dan UMKM. Dalam mengukur capaian kinerja urusan Koperasi Usaha Kecil

Dan

Menengah

dibutuhkan

beberapa

indikator

diantaranya

Persentase koperasi aktif (melaksanakan RAT), Jumlah UKM non BPR/LKM UKM, Jumlah BPR/LKM, serta Usaha Mikro dan Kecil.

Tabel 2.26 Realisasi Indikator Urusan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Tahun 2009-2014 Indikator 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Persentase koperasi aktif 79 79 79,68 82,60 (melaksanakan RAT) (%) Jumlah UKM 20.700 20.800 20.946 21.420 non BPR/LKM UKM Jumlah 1.300 1.500 1.844 1.938 BPR/LKM Usaha Mikro 13 24 29 36 dan Kecil Sumber: LAKIP Kabupaten Banyuwangi, 2014


81

81,2

23.000

25.000

2.250

2.250

45

52

58

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa keempat indikator kinerja untuk sasaran Meningkatnya profesionalisme pengelolaan koperasi dan UMKM dapat tercapai melebihi target yang ditentukan yaitu masingmasing diatas 100%, meskipun terdapat satuindikator sasaran yang capaian kinerjanya mengalami penurunan pada tahun 2013dan meningkat tidak signifikan di tahun 2014 yaitu persentase koperasi aktif. Realisasi capaian indikator persentasse koperasi aktif pada tahun 2014 yakni 81,2%, dimana capaian ini belum mampu mengembalikan kondisi seperti pada tahun 2012 yakni 82,60%. Sedangakan realisasi capaian indikator jumlah UKM non BPR/LKM UKM dan Jumlah BPR/LKM pada setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan hingga mencapai 25.000 di tahun 2014. Begitu juga dengan realisasi capaian indikator usaha mikro dan kecil di Kabupaten Banyuwangi pada setiap tahunnya juga mengalami peningkatan, yakni mencapai 52 unit di tahun 2014. Berdasarkan capaian keempat indikator tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Banyuwangi mulai aktif untuk menggerakkan dan mengembangkan usahanya di tingkan kecil dan menengah.

2.1.10.1.16

Penanaman Modal

Sasaran yang ingin dicapai dalam urusan penanaman modal adalah Meningkatnya investasi di daerah baik PMA maupun PMDN. Keberhasilan indikator ini dapat dilihat dari Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA), Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA), Rasio daya serap tenaga kerja, Peningkatan/penurunan Nilai Realisasi PMDN (miliar rupiah). Tabel 2.27 RealisasiIndikator Urusan Penanaman Modal Tahun 2009-2014 Indikator 2010 2011 2012 2013 Jumlah investor berskala nasional N/A 1 1 5 PMDN/PMA (investor) Jumlah nilai 748,28 80,88 62,338 65,5 investasi berskala RKPD Kabupaten Banyuwangi 2016

2014 4

2,345 59

Indikator 2010 2011 2012 nasional PMDN/PMA (Miliar Rp) Rasio daya serap tenaga kerja 236 238 240 (orang) Peningkatan / penurunan Nilai 1 1 Realisasi PMDN (Miliar rupiah) Sumber: LAKIP Kabupaten Banyuwangi, 2014

Jumlah

investor

berskala

nasional

yang

2013

2014

235

248

5

51

ada

di

Kabupaten

Banyuwangi pada tahun 2014mengalami penurunan bila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2013, yakni berjumlah 4 investor pada tahun 2014, dari tahun sebelumnya terdapat 5 investor. Meskipun penurunan jumlah investor berskala nasional PMDN/PMA tersebut tidak terlalu signifikan namun sangat berdampak besar pada penurunan nilai investasi berskala nasional PMDN/PMA yakni di tahun 2013 yang mencapai Rp. 65,5 Miliar mengalami penurunan yang sangat drastis hingga mencapai Rp. 2,345 Miliar di tahun 2014. Sedangkan capaian indikator rasio daya serap tenaga kerja dan nilai realisasi PMDN sejak tahun 2009-2014 mengalami peningkatan, yakni mencapai 248 orang dan Rp 51 miliar di tahun 2014.

2.1.10.1.17

Kebudayaan

Penyelenggaraan urusan kebudayaan di Kabupaten Banyuwangi mengemban

sasaran

meningkatnya

upaya

pelestarian

dan

pengembangan budaya lokal. Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur

keberhasilan

urusan

kebudayaan

diantaranya:

(1)

penyelenggaraan festival seni dan budaya; (2) sarana penyelenggaraan seni dan budaya; dan (3) Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan.


60

Tabel 2.28 Realisasi Indikator Urusan Kebudayaan Tahun 2009-2014 Indikator

2009

2010

2011

Penyelenggaraan festival seni dan 3x 3x 4x budaya Sarana penyelenggaraan seni 8 8 9 dan budaya Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya 18 20 23 yang dilestarikan Sumber: LAKIP Kabupaten Banyuwangi, 2014

2012

2013

2014

5x

6x

8x

9

9

9

25

23

25

Secara garis besar penyelenggaraan urusan kebudayaan mempunyai capaian indikator yang meningkat dari tahun 2009-2014. Pada tahun 2014, semua indikator dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pelestarian dan pengembangan budaya lokal di Kabupaten Banyuwangi betul-betul baik. Pada capaian indikator penyelenggaraan festival seni dan budaya terealisasi 8 kali di tahun 2014. Hal ini dikarenakan even-even festival seni dan budaya di Banyuwangi dilaksanakan tidak hanya sebagai bentuk apresiasi terhadap seni budaya yang terus berkembangan di Banyuwangi, namun juga dilaksanakan dalam rangka memperingati hari-hari bersejarah seperti HUT Kemerdekaan dan Hari Jadi Banyuwangi yang secara rutin dilaksanakan setiap tahun. Capaian indikator sarana penyelenggaraan seni dan budaya dari target yang ditentukan sebesar 9 unit sarana dapat terealisasi 9 unit sarana di tahun 2014 sehingga capaian kinerjanya sebesar 100% untuk tahun 2014. Capaian ini sama dengan capaian tahun 2011-2013 yang juga sebesar 100%. Sedangkan capaian indikator benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan dilihat dari realisasi capaian setiap tahunnya juga cenderung mengalami peningkatan, meskipun pada tahun 2013 mengalami penurunan. Namun pada tahun 2014 capaian benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestirakan dapat ditingkatkan kembali hingga menjadi 25 unit. RKPD Kabupaten Banyuwangi 2016

61

2.1.10.1.18

Kesatuan Bangsa dan Politik

Penyelenggaraan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Banyuwangi memilki sasaran meningkatnya kesadaran dan penegakan hukum. Capaian kinerja penyelenggaraan urusan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini dapat dilihat dari dua indikator, yakni (1) kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas, dan OKP; serta (2) kegiatan pembinaan politik daerah. Tabel 2.29 RealisasiIndikator Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 20092014 Indikator Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas, dan OKP (%) Kegiatan pembinaan politik daerah (%)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

N/A

20

40

90

85

100

N/A

20

40

95

85

100

Sumber: LAKIP Kabupaten Banyuwangi, 2014 Capaian indikator pada urusan kesatuan bangsa dan politik pada tahun 2009-2014 cenderung mengalami peningkatan, meskipun sempat mengalami penurunan di tahun 2013, namun mengalami peningkatan kembali di tahun 2014. Hal ini dapat dilihat dari capaian indikator kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas, dan OKP yang semula hanya mampumencapai 20%di tahun 2010 namun di tahun 2014 telah mampu melakukan 100% pembinaan terhadap LSM, ormas dan OKP, meskipun pada tahun 2013 (85%) mengalami penurunan dibandingkan capaian pada tahun 2012(90%). Begitu pula dengan capaian indikator kegiatan pembinaan politik daerah yang telah dilakukan hingga di tahun 2014 telah berhasil mencapai 100% dari yang semula hanya 20% kegiatan pembinaan politik daerah yang dilakukan di tahun 2010. Meskipun pada tahun 2013 (85%) mengalami penurunan dibandingkan capaian pada tahun 2012 (95%).


62

2.1.10.1.19

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Dan Persandian

Guna mewujudkan sasaran urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Dan Persandian yaitu Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, dibutuhkan 7 (tujuh) indikator yang harus dicapai, diantaranya: (1) Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk; (2) Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk; (3) Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan; (4) Pertumbuhan ekonomi; (5) Kemiskinan;(6) Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Administrasi Pemerintah; dan (7) Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat. Tabel 2.30 Realisasi Indikator Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Dan Persandian Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2009-2014 Indikator Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan Pertumbuhan ekonomi Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Administrasi Pemerintah

2009

2010

2011

2012

2013

2014

1:0,84

1:0,81

1:0,088

1:1,09

01:0,3

01:0,3

44,4

39,2

42,9

51,24

66,86

67,06

651

651

85

85

86

86

5,39

6.26

7.14

7.29

6,76

6,94

ada

ada

ada

ada

ada

Ada


63

Indikator

2009

2010

2011

2012

2013

2014

75

76

76

77,29

79,81

79,85

Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat (%)

Sumber: LAKIP Kabupaten Banyuwangi, 2014 Dari tabel di atas, diperoleh gambaran bahwa dari indikator sasaran yang ditetapkan, secara umum capaian kinerja sasarannya mengalami perubahan yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2013, maka capaian kinerja tahun 2014 mengalami peningkatan. Adapun capaian indikator rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk di tahun 2014 mengalami capaian yang sama pada tahun 2013 yakni 01:0,3, namun mengalami penurunan bila dibandingkan dengan capaian di tahun 2012 yakni 1:1,09. Sedangkan capaian indikator jumlah linmas per jumlah 10.000 penduduk mengalami peningkatan di tahun 2014 yakni mencapai 67,05% dibandingkan tahun 2013 yang mencapai 66,86%. Sedangkan capaian indikator rasio pos siskamling per jumlah desa/kelurahan di tahun 2013-2014 mengalami kondisi yang stabil yakni mencapai 86, capaian rasio tersebut lebih besar bila dibandingkan dengan capaian rasio pada tahun 2011-2012, yakni 85. Selain itu, Kabupaten Banyuwangi juga masih tetap konsisten dalam meningkatkan kinerjanya dalam sistem informasi pelayanan perijinan dan administrasi Pemerintah sejak tahun 2009 hingga tahun 2014. Sehingga hal ini berpengaruh pula pada capaian indeks kepuasan layanan masyarakat yang selalu mengalami peningkatan pula dari tahun 2009-2014, hingga mencapai 79,85%.

2.1.10.1.20

Ketahanan Pangan

Penyelenggaraan

urusan

ketahanan

pangan

di

Kabupaten

Banyuwangi dapat diukur dari tiga indikator, antara lain: (1)produksi beras; (2) produksi gabah; dan (3) ketersediaan pangan utama. Ketiga indikator tersebut bertujuan untuk mencapai sasaran meningkatnya daya saing daerah dan kemandirian ekonomi berbasis pertanian. RKPD Kabupaten Banyuwangi 2016

64

Tabel 2.31Realisasi Indikator Urusan Ketahanan Pangan Tahun 2009-2014 Indikator Produksi Beras (Ton) Produksi Gabah (Ton) Ketersediaan Pangan Utama

2009

2010

2011

2012

2013

2014

475.234

484.479

442.276

504.873

536.206

491.694,11

754.339

833.913

702.205

792.640

760.827

772.109

286,16

297,15

271,08

317,51

305,63

333,59

Sumber: LAKIP Kabupaten Banyuwangi, 2014 Produksi pangan beras, gabah, dan ketersediaan pangan utama di Kabupaten Banyuwangi sejak tahun 2009-2014 cenderung menunjukkan kondisi yang baik. Meskipun pada tahun 2014, capaian produksi beras mengalami penurunan dibandingkatn tahun 2013, yakni dari 536.206 ton menjadi 491.694,11 Ton. Begitu pula produksi gabah yang sempat mengalami penurunan pada tahun 2013 dibandingkan capaian di tahun 2012, yakni dari 792.640 ton menjadi 760.827 ton, namun capai tersebut kembali menurun meningkat di tahun 2014, yakni 772.109 ton.Begitu juga capaian yang terjadi pada indikator ketersediaan pangan utama di tahun 2013 mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian 2012, yakni dari 317,51 ton menjadi 305,63 ton, namun di tahun 2014 mengalami peningkatan capaian yakni 333,59 ton. Kondisi yang demikian didasarkan pada persoalan berikut ini. 1. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian yang cenderung meningkat, sehingga menyebabkan penurunan produksi pertanian secara sistematis dan bersifat permanen; 2. Terjadi alih fungsi komoditi tanaman pangan ke hortikultura, sehingga menyebabkan menurunnya produksi tanaman pangan. 3. Terjadinya serangan organisme pengganggu tanamanyang semakin meningkat dan bersifat sporadis, sehinggamempengaruhi produksi dan kualitas tanaman; 4. Semakin menurunnya tingkat kesuburan tanah dan produktivitas lahan karena pengggunaan pupuk an-organik yang berlebihan dalam jangka waktu lama, sehingga produktivitas tanaman sulit ditingkatkan secara signifikan. RKPD Kabupaten Banyuwangi 2016

65

5. Menurunnya kualitas intensifikasi pertanian terutama dalam pemakaian pupuk berimbang dan penggunaan benih unggul bersertifikat.

2.1.10.1.21

Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa memiliki sasaran meningkatnya peranan kelompok-kelompok dalam masyarakat di dalam berbagai kegiatan pembangunan. Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini diantaranya; (1)rata-rata jumlah kelompok binaan PKK; (2)jumlah LSM; (3) LPM Berprestasi; (4) PKK aktif; (5)posyandu aktif; dan (6)swadaya masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat. Tabel 2.32 Realisasi Indikator Pemberdayaan Masyarakat Dan DesaTahun 2009-2014 Indikator 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Rata-rata jumlah 70 70 217 80 80 90 kelompok binaan PKK Jumlah LSM 217 217 217 88 155 22 LPM Berprestasi 15 20 35 12 37 19 PKK aktif 100 100 242 100 100 100 Posyandu aktif 100 100 100 100 100 100 Swadaya Masyarakat terhadap Program 60 65 102 75 75 94,12 pemberdayaan masyarakat Sumber: LAKIP Kabupaten Banyuwangi, 2014 Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa indikator sasaran dalam penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa mengalami peningkatan kuantitas pada tahun 2014, kecuali jumlah LSM dan LPM berprestasi. Hal ini tidak berarti capaian kinerja yang dihasilkan juga mengalami peningkatan. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK mengalami peningkatan yaitu capaian rata-rata jumlah kelompok binaan PKK di tahun 2014 sebesar 90 kelompok. Jumlah LSM mengalami penurunan yang sangat drastis di tahun 2014 dibandingkan di tahun 2013 yakni sebanyak dari 155 LSM menjadi 22 LSM.Begitu pula dengan LPM berprestasi juga mengalami RKPD Kabupaten Banyuwangi 2016

66

penurunan di tahun 2014 bila dibandingkan dengan capaian di tahun 2013,

yakni

dari

37

LPM

berprestasi

menjadi

19

LPM

berprestasi.Sedangkan capaian indikator PKK aktif mengalami stagnasi dari tahun 2012-2014, yakni sebanyak 100 PKK. Begitu juga dengan Posyandu

aktif

berjumlah

100

posyandu

dari

tahun

2009-2014.

Sedangkan capaian indikator swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat mengalami peningkatan di tahun 2014 yakni 94,12 di bandingkan tahun 2013 yang mencapai 75.

2.1.10.1.22

Statistik

Penyelenggaraan urusan statistik di Kabupaten Banyuwangi dapat diukur dengan indikator ketersediaan Buku "Banyuwangi Dalam Angka" dan Buku "PDRB Kabupaten". Indikator ini memilki sasaran Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih. Indikator Kabupaten Banyuwangi Dalam Angka telah tersedia pada setiap tahun, sampai dengan tahun 2014. Begitu pula dengan buku PDRB Kabupaten, dimana pada tahun 2014juga telah tersedia. Tabel 2.33 Realisasi Indikator Urusan Statistik Tahun 2009-2014 Indikator 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Buku "Kabupaten ada ada ada ada ada ada Dalam Angka" Buku "PDRB ada ada ada ada kabupaten" Sumber: LAKIP Kabupaten Banyuwangi, 2014

2.1.10.1.23 Indikator

Kearsipan capaian

kinerja

yang

digunakan

untuk

mengukur

penyelenggaraan urusan kearsipan yaitu (1) pengelolaan arsip secara baku; (2) Peningkatan SDM pengelola kearsipan; dan (3)tersimpannya arsip inaktif dan statis.


67

Tabel 2.34 Realisasi Indikator Urusan Kearsipan Tahun 2009-2014 Indikator 2009 2010 2011 2012 2013 Pengelolaan arsip 30 30 13,6 40 0 secara baku (%) Peningkatan SDM pengelola kearsipan 40 40 50 80 100 (%) Tersimpannya arsip 30 30 30 35 50 inaktif dan statis (%) Sumber: LAKIP Kabupaten Banyuwangi, 2014

2014 0 100 60

Indikator urusan kearsipan secara umum tiap tahun angkanya mengalami peningkatan, begitu pula realisasi yang dilaksanakan sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pengelolaan arsip secara baku atau SKPD yang mengetrapkan pengelolaan arsip secara baik dan benar pada tahun 2012 mencapai 40% dengan capaian kinerja sebesar 100%. Peningkatan SDM pengelola arsip pada tahun 2014 terealisasi sebesar 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sehingga kinerjanya mencapai 100%. Sementara indikator tersimpannya arsip inaktif dan statis tahun 2014 mengalami peningkatan hingga 10% dari tahun 2013, sehingga capaian di tahun 2014 menjadi 60%. 2.1.10.1.24

Komunikasi Dan Informatika

Penyelengaraan urusan komunikasi dan informatika bertujuan untuk mencapai

sasaran

meningkatnya

sarana

informasi

Kabupaten

Banyuwangi. Keberhasilan pencapaian urusan ini dapat dilihat dari 5 (lima) indikator, diantaranya: (1) jumlah jaringan komunikasi; (2) jumlah surat kabar nasional/lokal; (3)jumlah penyiaran radio/TV lokal; (4)jumlah penyiaran TV lokal; dan (5)web site milik pemerintah daerah. Secara umum, kelima indikator tersebut mengalami peningkatan pada tahun 2014, kecuali untuk indikator jumlah jaringan komunikasi, jumlah surat kabar nasional/lokal dan web site milik pemerintah daerah yang secara kuantitas atau jumlah masih tetap dengan tahun sebelumnya.


68

Tabel 2.35 RealisasiIndikator Urusan Komunikasi Dan InformatikaTahun 2009-2014 Indikator 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Jumlah jaringan 11 11 12 13 13 13 komunikasi (jaringan) Jumlah surat kabar 15 15 15 18 18 18 nasional/lokal (jenis) Jumlah penyiaran radio/TV lokal 37/1 40/1 44/1 49/2 51/2 54/2 (penyiaran/ tayang) Jumlah penyiaran TV 1 1 1 1 1 2 lokal (tayang) Web site milik pemerintah daerah 1 1 1 1 1 1 (website) Sumber: LAKIP Kabupaten Banyuwangi, 2014 Jumlah jaringan komunikasi mulai mengalami peningkatan pada setiap tahunnya sejak tahun 2010-2012 masing-masing 1 unit, namun pada

tahun

2013-2014

tidak

ada

penambahan

jumlah

jaringan

komunikasi, sehingga pada tahun 2014 Kabupaten Banyuwangi tetap memiliki 13 jaringan komunikasi. Sedangkan jumlah surat kabar nasional/lokal mengalami penambahan pada tahun 2012 sebanyak 3 jenis dari

tahun

sebelumnya,

sehingga

pada

tahun

2012

Kabupaten

Banyuwangi memiliki 18 jenis surat kabar nasional/local, jumlah tersebut tetap sama hingga di tahun 2014.Sedangkan jumlah penyiaran radio/TV lokal di Kabupaten Banyuwangi selalu mengalami peningkatan sejak tahun 2009 hingga tahun 2014, yakni 37 penyiaran radio dan 1 tayangan TV lokal di tahun 2009, meningkat menjadi 54 penyiaran radio dan 2 tayangan TV lokal. Sehingga capaian indikator jumlah penyiaran TV lokal di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2014 sebanyak 2 tayangan. Selain itu, dalam meningkatkan akses komunikasi dan informasi, Kabupaten Banyuwangi juga telah membuat web site milik pemerintah daerah, dimana sejak tahun 2009 hingga tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tetap mengelola dengan baik web site tersebut yang hanya berjumlah 1 web site.


69

2.1.10.1.25

Perpustakaan

Penyelenggaraan urusan perpustakaan dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip. Sasaran yang ingin dicapai pada urusan perpustakaan

yaitu

“Meningkatnya

kesadaran

masyarakat

akan

pentingnya pendidikan”. Adapun indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur tercapainya sasaran ini diantaranya: (1) jumlah perpustakaan; (2)jumlah pengunjung perpustakaan pertahun; dan (3) koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah.

Indikator

Tabel 2.36 RealisasiIndikator Urusan Perpustakaan Tahun 2009-2014 2009 2010 2011 2012 2013

Jumlah 1 1 1 1 perpustakaan Jumlah pengunjung 40.029 47.648 32.909 288.000 perpustakaan pertahun Koleksi buku yang tersedia di 47.648 48.861 56.575 56.112 perpustakaan daerah Sumber: LAKIP Kabupaten Banyuwangi, 2014

2014

2

2

61.970 82.375

38.870 55.084

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dalam penyelenggaraan urusan perpustakaan menunjukkan kinerja yang kurang baik. Hal ini dapat dilihat pada capaian indikator jumlah perpustakaan, meskipun secara kuantitas di tahun 2013 mengalami peningkatan, dimana Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2013-2014 memiliki dua unit perpustakaan. Namun peningkatan jumlah perpustakaan tersebut tidak mempengaruhi jumlah pengunjung perpustakaan pertahun dan jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah. Apabila ditinjau dari jumlah pengunjung perpustakaan pertahun meskipun pada tahun 2014 telah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yakni mencapai 82.375 pengunjung, namun jumlah tersebut tidak sebanding dengan capain pada tahun 2012 yang

mencapai

288.000

pengunjung

dengan

hanya

memiliki

1

perpustakaan. Seharusnya dengan memiliki 2 perpustakaan, seharusnya RKPD Kabupaten Banyuwangi 2016

70

capaian jumlah pengunjung perpustakaan per tahun harus melebihi atau mencapai dua kali lipat dari capaian 2012. Hal ini menunjukkan bahwa strategi promosi yang dilakukan oleh perpustakaan daerah masih sangat minim, sehingga Pemerintah Kabupaten Banyuwangi perlu meningkatkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan yang baik di perpustakaan dan lebih aktif lagi melakukan promosi terhadap keberadaan perpustakaan. Sedangkan ditinjau dari koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah meskipun pada tahun 2014 telah mengalami peningkatan daripada tahun sebelumnya, yakni sebanyak 55.084 koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah, namun jumlah tersebut juga tidak sebanding dengan jumlah koleksi buku di tahun 2011 yang mencapai 56.575 koleksi buku dengan hanya memiliki 1 perpustakaan.Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan perpustakaan dalam hal pengadaan dan perawatan koleksi buku perlu ditingkatkan kembali. Sehingga koleksi buku yang ada dapat tetap terawat dan ter-update. Apabila buku-buku koleksi tersebut dapat terawat dengan baik dan ter-update hal ini juga dapat meningkatkan pula jumlah pengunjung perpustakaan per tahun.

2.1.10.2

Fokus Layanan Urusan Pilihan

Fokus layanan pada urusan pilihan Kabupaten Banyuwangi, terdiri dari delapan urusan antara lain urusan pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian, dan ketransmigrasian.

2.1.10.2.1 Pertanian Urusan Pertanian menjadi urusan pertama yang akan dipaparkan, dimana urusan ini mengemban sasaran meningkatnya daya saing daerah dan kemandirian ekonomi berbasis pertanian.Indikator yang digunakan untuk

mengukur

kinerja

dalam

urusan

pertanian

diantaranya:(1)

produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar; (2) Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB; (3) Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB; (4) Kontribusi RKPD Kabupaten Banyuwangi 2016

71

Produksi kelompok petani terhadap PDRB; dan (5) Cakupan bina kelompok petani. Tabel 2.37 RealisasiIndikator Urusan Pertanian Tahun 2009-2014 Indikator

2009

2010

2011

Produktivitas padi atau bahan pangan utama 62,51 67,94 65,22 lokal lainnya per hektar (%) Kontribusi sektor pertanian/perkebunan 49,18 49,23 46,59 terhadap PDRB (%) Kontribusi sektor perkebunan (tanaman 8,99 8,99 8,19 keras) terhadap PDRB (%) Kontribusi Produksi kelompok petani 3,52 3,8 terhadap PDRB (%) Cakupan bina kelompok 25,75 25,95 26,6 petani (%) Sumber: LAKIP Kabupaten Banyuwangi, 2014

2012

2013

2014

65,30

65,87 65,06

46,19

45,52 49,37

7,73

7,85

9,15

3,98

4,18

4,2

26,96

26,99 27,15

Secara umum, indikator sasaran dalam urusan pertanian telah mengalami peningkatan pada setiap tahunnya.Pada indikator produktifitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar mengalami penurunan di tahun 2014 yakni 65,06% bila dibandingkan tahun 2013 yakni 65,87%. Meskipun penurunan tersebut tidak terlalu signifikan, dan tahun-tahun sebelumnya juga selalu mengalami peningkatan. Sedangkan capaian indikator kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB mengalami peningkatan kembali di tahun 2014, setelah mengalami penurunan di tahun 2013, dimana pada tahun 2014 mencapai 49,37% dari 45,52% di tahun 2013. Begitu juga dengan capaian indikator kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB kembali mengalami peningkatan di tahun 2014, setelah mengalami penurunan di tahun 2012, dan peningkatan yang kurang signifikan di tahun 2013, dimana pada tahun 2014 mencapai 9,15% dari 7,73% di tahun 2012 dan 7,85% di tahun 2013. RKPD Kabupaten Banyuwangi 2016

72

Disisi lain peningkatan tren pada setiap tahunnya terjadi pada capaian indikator kontribusi produk kelompok petani terhadap PDRB dan indikator cakupan bina kelompok petani. Pada capaian indikator kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB di tahun 2014 mencapai 4,2% dari 4,18% di tahun 2013. Sedangkan capaian indikator cakupan bina kelompok petani di tahun 2014 mencapai 27,15% dari 26,99% di tahun 2013. 2.1.10.2.2 Kehutanan Hutan merupakan sumber kehidupan, yang perlu dilestarikan. Untuk itu,

guna

mengetahui

optimalisasi

kinerja

Pemerintah

Kabupaten

Banyuwangi dalam urusan kehutanan, dapat diketahui melalui pencapaian indikator berikut, yakni: (1) rehabilitasi hutan dan lahan kritis; (2) kerusakan kawasan hutan; dan (3) kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB. Tabel 2.38 Realisasi Indikator Urusan Kehutanan Tahun 2009-2014 Indikator 2009 2010 2011 2012 Rehabilitasi hutan dan lahan kritis 1,01 1,01 1,03 1,05 (%) Kerusakan Kawasan Hutan 0,04 0,04 0,04 0,04 (%) Kontribusi sektor kehutanan 1,06 1,06 1,63 1,52 terhadap PDRB (%) Sumber: LAKIP Kabupaten Banyuwangi, 2014

2013 2014 1,08

1,6

0,05

0,04

1,59

1,53

Dalam perkembangannya, rehabilitasi hutan dan lahan kritis di Kabupaten Banyuwangi mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini sebagai bentuk upaya agar hutan tetap optimal fungsinya, yang dilakukan dengan berbagai kegiatan seperti bantuan bibit tanaman penghijauan, khususnya ditanam pada lahan kritis yang terdapat di seluruh wilayah Kabupaten Banyuwangi. Atas segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah

Kabupaten

Banyuwangi


dalam

meningkatkan

upaya 73

rehabilitasi hutan dan lahan kritas, sehingga pada setiap tahunnya mengalami peningkatan, hingga di tahun 2014 menjadi 1,6%. Peningkatan upaya rehabilitasi hutan dan lahan kritis yang dilakukan Pemerintah Banyuwangi pada setiap tahunnya tersebut juga disebabkan kerusakan

kawasan

hutan

di

kabupaten

Banyuwangi

mengalami

peningkatan di tahun 2013 yakni 0,05%, namun berhasil diturunkan pada tahun 2014 yakni 0,04%, meskipun capaian pada tahun 2014 tersebut masih dalam kondisi yang sama pada tahun 2009-2012.Sedangkan capaian indikator kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB mengalami kondisi yang fluktuatif, dimana pada tahuan 2009-2011 selalu mengalami peningkatan dari 1,06% (tahun 2009) menjadi 1,635 (ditahun 2012), kemudian mengalami penurunan menjadi 1,52% (tahun 2012), dan mengalami peningkatan kembali di tahun 2013 menjadi 1,59% dan mengalami penurunan kembali di tahun 2014 menjadi 1,53%.

2.1.10.2.3 Energi dan Sumber Daya Mineral Penyelenggaraan urusan energi dan sumber daya mineral bersinergi dengan

pelaksanaan

modal/investasi

kebijakan

sebagaimana

daerah

tertuang

dibidang

dalam

penanaman

RPJMD

Kabupaten

Banyuwangi tahun 2011-2015. Untuk mencapai sasaran ini salah satunya digunakan indikator kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB. Tabel 2.39 Realisasi Indikator Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral Tahun 2009-2014 Indikator 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Kontribusi sektor pertambangan terhadap 4,08 4,04 4,42 4,37 4,33 4,04 PDRB Sumber: LAKIP Kabupaten Banyuwangi, 2014 Indikator kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB setiap tahun mengalami fluktuasi. Namun secara garis besar dari tahun 2009-2014 kontribusi

sektor

pertambangan

terhadap

PDRB

di

Kabupaten

Banyuwangi menunjukkan kinerja yang stabil atau stagnan. Sebab capaian indikator kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB pada RKPD Kabupaten Banyuwangi 2016

74

tahun 2014 sama dengan capaian pada tahun 2010, yakni 4,04%. Hal inimenandakan bahwa terjadi kemunduran kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam Penyelenggaraan urusan energi dan sumber daya mineral. Meskipun pada tahun 2012-2013 menjadi sebuah prestasi bagi Pemerintah Banyuwangi dalam penyelenggaraan urusan energi dan sumber daya mineral yang telah melebihi target yang telah ditentukan pada

tahun 2013, sehingga

sektor pertambangan

di Kabupaten

Banyuwangi masih dapat diperhitungkan kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Banyuwangi.

2.1.10.2.4 Pariwisata Penyelenggaran urusan pariwisata memiliki sasaran meningkatnya pemanfaatan potensi pariwisata seperti Kawah Ijen, Pantai Plengkung, Sukamade dan lainnya. Keberhasilan penyelenggaraan urusan ini diukur dari beberapa indikator, diantaranya:(1) kunjungan wisata Domestik; (2)kunjungan wisata Mancanegara; dan (3) kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB.

Indikator Kunjungan wisata Domestik (orang) Kunjungan wisata Mancanegara (orang) Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)

Tabel 2.40 RealisasiIndikator Urusan Pariwisata Tahun 2009-2014 2009 2010 2011 2012 2013

2014

398.210

649.681

401.968

1.312.092

1.554.500

1.955.308

11.392

16.890

42.938

50.783

60.706

78,483

4,39

3,71

0.11

4,27

4,07

4,07

Sumber: LAKIP Kabupaten Banyuwangi, 2014 Secara umum capaian indikator dalam penyelenggaraan urusan pariwisatapada

tahun

2009-2014

menunjukkan

tren

yang

positif.

Peningkatan kunjungan wisata domestik yang sangat pesat mulai terjadi RKPD Kabupaten Banyuwangi 2016

75

pada tahun 2012, dimana capaiannya lebih dari 3 kali lipat dibandingkan dengan tahun 2011, yakni mencapai 1.312.092 orang di tahun 2012. Jumlah tersebut kemudian semakin meningkat hingga di tahun 2014 mencapai 1.955.308 orang kunjungan wisata domestik. Sama halnya dengan kunjungan wisata domestik, kunjungan wisata mancanegara juga mengalami peningkatan pada setiap tahun, dengan peningkatan tertinggi pada tahun 2011, yakni mencapai 42.938 orang, dan terus meningkat sampai tahun 2014 hingga mencapai 78.483 orang kunjungan wisata mancanegara. Sedangkan capaian indikator kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB, sempat mengalami penurunan pada tahun 2010-2011, yakni dari 4,39% di tahun 2009 menjadi 0,11% di tahun 2011. Namun berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi guna meningkatkan kembali kontribusi sector pariwisata terhadap PDRB. Upaya tersebut berbuah hasil yang baik, dimana pada tahun 2012 berhasil ditingkatkan sebesar 4,16%dibandingkan dengan tahun 2011, yakni 4,27% di tahun 2012. Namun sangat disayangkan capaian tersebut kembali menurun di tahun 2013, sehingga capaian indikator kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB hanya mencapai 4,07% begitu juga dengan capaian 2014 masih tetap sama dengan tahun 2013.

2.1.10.2.5 Kelautan dan Perikanan Penyelenggaraan urusan Kelautan dan Perikanan memiliki sasaran Meningkatnya daya saing daerah dan kemandirianekonomi berbasis pertanian. Untuk mengukur capaian dari urusan kelautan dan perikanan tersebut

digunakan

beberapa

indikator

diantaranya:

(1)

produksi

perikanan; (2) konsumsi ikan; (3) cakupan bina kelompok nelayan; (4) jumlah nelayan yang dapat bantuan pemda; dan (5) produksi perikanan kelompok nelayan.


76

Tabel 2.41 RealisasiIndikator Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2009-2014 Indikator 2009 2010 2011 2012 2013 Produksi perikanan 44.847 57.877 41.773 66.340 72.418 (ton) Konsumsi 38 29 29,45 29.6 ikan (%) Cakupan bina 21 25 32 54 kelompok nelayan (kel) Jumlah nelayan yang dapat 8 13 8 bantuan Pemda (nelayan) Produksi perikanan 240 201,6 135,1 148,6 kelompok nelayan (ton) Sumber: LAKIP Kabupaten Banyuwangi, 2014

2014

84.829

29,97

30,1

72

85

18

18

337,9

338,23

Capaian atau realisasi indikator kelautan dan perikanan secara umum mengalami peningkatan. Begitu pula dengan capaian kinerja dari masingmasing indikatornya yang telah mencapai bahkan melebihi target yang telah ditentukan. Pada tahun 2013 produksi perikanan Kabupaten Banyuwangi mencapai 72.418 ton meningkat di tahun 2014 sampai 84.829 ton. Capaian indikator konsumsi ikan mengalami peningkatan dari 29,97% ditahun 2013 menjadi 30,1% ditahun 2014. Capaian indikator cakupan bina kelompok di tahun 2014 juga meningkat menjadi 85 kelompok. Begitu juga dengan capaian indikator jumlah nelayan yang dapat bantuan pemda meningkat menjadi 18 nelayan di tahun 2013-2014. Selain itu, capaian indikator produksi perikanan kelompok nelayan juga mengalami peningkatan menjadi 338,23 ton di tahun 2014 dari 337,9 ton di tahun 2013.


77

2.1.10.2.6 Perdagangan Capaian penyelenggaran urusan perdagangan dapat diukur dengan beberapa

indikator

diantaranya:

(1)kontribusi

sektor

Perdagangan

terhadap PDRB; (2) Ekspor Bersih Perdagangan; dan (3) Cakupan bina kelompok merupakan

pedagang/usaha ukuran

informal.

untuk

Indikator

mengetahui

tersebut

capaian

tidak

sasaran

lain

dalam

Meningkatkan industri olahan dan kreatif berbasis pertanian. Tabel 2.42 RealisasiIndikator Urusan Perdagangan Tahun 2009-2014 Indikator Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Ekspor Bersih Perdagangan

2009

2010

2011

2012

2013

2014

23,78

23,79

23,80

27,43

27,41

23,83

11.497 .875

13.840 .650

15.501 .529

18.197 .011

70.13 4.127

36.30 2.775

27

30

33

Cakupan bina kelompok 24 pedagang/usaha informal Sumber: LAKIP Kabupaten Banyuwangi, 2014

Kontribusi sektor perdagangan di Kabupaten Banyuwangi pada setiap tahun 2013-2014 mengalami penurunan bila dibandingkakan dengan capai tahun 2012, yakni 27,43% di tahun 2012, menurun menjadi 27,41% di tahun 2013, dan kembali menurun menjadi 23,83% di tahun 2014. Begitu pula dengan capaian indikator ekspor bersih perdagangan yang juga mengalami penurunan di tahun 2014 yakni 36.302.775 bila dibandingkan dengan tahun 2013 yang mencapai 70.134.127. Sedangkan capaian indikator cakupan bina kelompok pedagang/usaha informas selalu mengalami peningkatan dari tahun 2011-2014, dimana pada tahun 2014 telah mencapai 33 kelompok.

2.1.10.2.7 Perindustrian Penyelenggaraan, pembangunan dan peningkatan sektor industri di Kabupaten

Banyuwangi

selama


tahun

2009-2013

cenderung 78

menunjukkan

kinerja

yang

fluktuatif.

Hal

ini

disebabkan

situasi

perekonomian yang kurang mendukung dan minim terwujudnya iklim usaha yang kondusif. Perkembangan kinerja sektor industri dapat dilihat dari indikator berikut: (1) kontribusi sektor industri terhadap PDRB; (2) kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB; (3) pertumbuhan industri; dan (4) cakupan bina kelompok pengrajin. Tabel 2.43 Realisasi Indikator Urusan Perindustrian Tahun 2009-2014 Indikator 2009 2010 2011 2012 2013 Kontribusi sektor Industri terhadap 5,66 5,65 5,67 PDRB Kontribusi industri rumah tangga 5 5,5 terhadap PDRB sektor Industri Pertumbuhan 4,83 4,83 4,87 Industri Cakupan bina 11 kelompok pengrajin Sumber: LAKIP Kabupaten Banyuwangi, 2014

2014

6,16

6,01

5,7

9,65

8,36

10,75

6,52

4,83

4,03

16

25

35

Capaian indikator kontribusi sektor industri terhadap PDRB di tahun 2014 mengalami penurunan dibandingkan pada capaiannya di tahun 2013 dan 2012, yakni dari 6,16% di tahun 2012, menurun menjdai 6,01% di tahun

2013

dan

kembali

menurun

mencapai

5,7%

di

tahun

2014.Sedangkan capaian indikator kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri di tahun 2014 mengalami peningkatan bila dibandingkan tahun 2013, yakni sebesar 10,75% (tahun 2014) dari 8,36% (tahun 2013). Capaian fluktuatif

juga ditunjukkan

pada

indikator

pertumbuhan industri di Kabupaten Banyuwangi, dimana pada tahun 2012 mengalami peningkatan 6,52% dari 4,87% di tahun 2011, yang kemudian mengalami penurunan di tahun 2013 mencapai 4,83% dan kembali mengalami penurunan di tahun 2014 hingga mencapai 4,03%. Sedangkan cakupan bina kelompok pengrajin pada tahun 2011-2014 selalu mengalami peningkatan, yakni mencapai 35 cakupan bina kelompok pengrajin di tahun 2014. RKPD Kabupaten Banyuwangi 2016

79

2.1.10.2.8 Ketransmigrasian Penyelenggaraan urusan ketransmigrasian di Kabupaten Banyuwangi bertujuan untuk mengurangi jumlah pengangguran melalui program transmigrasi. Program transmigrasi yang dijalankan berupa transmigran swakarsa (trans. umum, TSM,& TU). Tabel 2.44 Realisasi Indikator Urusan Ketransmigrasian Tahun 2009-2014 Indikator 2009 2010 2011 2012 2013 Transmigran swakarsa (trans. 12,85 15,57 60,19 14,72 64,17 umum, TSM, & TU) Sumber: LAKIP Kabupaten Banyuwangi, 2014

2014 63,01

Capaian indikator transmigrasi swakarsa (transmigrasi umum, TSM dan TU) di tahun 2014 sebesar 63,01%. Capaian pada tahun 2014 ini mengalami penurunan karena di tahun 2013 yang telah mencapai 64,17%. Meskipundemikian Capaian ini termasuk katagori baik karena dalam mencapai tujuan penyelenggaraan urusan ketransmigrasian untuk mengurangi jumlah pengangguran di Kabupaten Banyuwangi

2.1.11 Aspek Daya Saing Daerah Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan daerah lainnya, baik yang berdekatan,

domestik

ataupun

internasional.

Daya

saing

daerah

merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan keunggulan daerah. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, iklim berinvestasi, sumber daya manusia, dan fasilitas wilayah atau infrastruktur.


80

Suatu daya saing (competitiveness) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Indikator yang digunakan

untuk mengetahui

aspek daya saing daerah terdiri dari: 2.1.11.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Fokus kemampuan ekonomi daerah dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Banyuwangi. Pada tahun 2013

Kabupaten

Banyuwangi

pertumbuhan

ekonomi

mengalami

peningkatan yang sangat signifikan, yakni sebesar 7,31 persen (%). Pertumbuhan perekonomian yang signifikan akan meningkatkan daya tarik bagi investor untuk menanamkan saham, khususnya pada sektor Pertanian, Perdagangan, Hotel dan Restoran, demikian juga terhadap sektor lain mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Banyuwangi dapat ditunjukkan oleh peningkatan Produk Domestik Regional Bruto Angka Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK). Secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 2.45 PDRB ADHK Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 – 2014 No

Sektor

1 2

Pertanian Pertambangan dan Penggalian

3

Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Minum Bangunan Perdagangan, Restoran dan Hotel Pengangkutan dan Komunikasi Bank dan Lembaga Keuangan Jasa-Jasa Total

4 5 6 7 8 9

2011 5.454.518,03 519.887,44

Realisasi Kondisi 2012 2013 5.753.427,69 5.993.530,88 553.901,78 581.649,10

2014 6.251.830,08 609.536,41

743.513,90

801.168,34

854.372,23

907.576,11

52.874,42

55.601,42

58.693,70

62.391,98

104.147,86 3.077.801,19

114.476,09 3.412.285,67

124.582,07 3.798.288,97

134.688,06 4.239.592,29

518.769,74

555.670,22

591.509,45

630.782,70

692.882,73

738.631,90

798.105,45

856.579,00

629.794,66 11.794.189,97

670.423,21 12.655.586,32

710.976,05 13.511.707,90

754.828,88 14.449.205,51

Sumber: LAKIP Kabupaten Banyuwangi 2014 RKPD Kabupaten Banyuwangi 2016

81

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa sumbangan dari berbagai

sektor

pada

PDRB

menunjukkan

stabilitas

ekonomi

di

Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2013 mengalami peningkatan. Peningkatan

PDRB

ini

disebabkan

oleh

peningkatan

konsumsi

masyarakat, belanja pemerintah, investasi, dan perdagangan antar daerah. Sektor penopang dominan dari pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi di tahun 2014 adalah sektor pertanian sebesar 45% dan sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 31%, sedangkan sektor lainnya: sektor pertambangan dan penggalian 5%, industri pengolahan 5%, bangunan 1%, pengangkutan dan komunikasi 3%, bank dan lembaga keuangan 4% dan jasa-jasa 6%. Pada sektor pertanian terjadi peningkatan dari tahun 2012 menuju ke tahun 2013 sebesar 4,16%. Sektor pertanian menyumbang pada PDRB sebesar 5.992.818,88. Kemudian, sektor pertambangan dan penggalian mengalami peningkatan dari tahun 2012 menuju ke tahun 2013 sebesar 5 %. Sektor pertambangan dan penggalian menyumbang pada PDRB sebesar 581.649,09. Pada sektor industri pengolahan mengalami peningkatan dari tahun 2012 ke tahun 2013 sebesar 5,4 %. Sektor industri pengolahan menyumbang pada PDRB sebesar 826.837,36. Kemudian, sektor listrik, gas, dan air minum mengalami peningkatan dari tahun 2012 ke tahun 2013 sebesar 5,5 %. Sektor listrik, gas, dan air minum menyumbang pada PDRB sebesar 58.683,70. Selain itu, sektor bangunan mengalami peningkatan dari tahun 2012 ke tahun 2013 sebesar 8,1 %. Sektor industri pengolahan menyumbang pada PDRB sebesar 123.782,07. Pada

sektor

perdagangan,

restoran

dan

hotel

mengalami

peningkatan dari tahun 2012 ke tahun 2013 sebesar 9,5 %. Sektor perdagangan, restoran dan hotel menyumbang pada PDRB sebesar 3.737.288,97.

Kemudian,

sektor

pengangkutan

dan

komunikasi

mengalami peningkatan dari tahun 2012 ke tahun 2013 sebesar 6,1 %. Sektor pengangkutan dan komunikasi menyumbang pada PDRB sebesar 589.679,46. Selain itu, sektor bank dan lembaga keuangan mengalami RKPD Kabupaten Banyuwangi 2016

82

peningkatan dari tahun 2012 ke tahun 2013 sebesar 6,8 %. Sektor bank dan lembaga keuangan menyumbang pada PDRB sebesar 789.105,46. Kemudian, sektor jasa-jasa mengalami peningkatan dari tahun 2012 ke tahun 2013 sebesar 6,6 %. Sektor industri pengolahan menyumbang pada PDRB sebesar 714.806,05. Peningkatan terjadi pada pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Banyuwangi dari tahun ke tahun seperti dijelaskan pada gambar di bawah ini: Grafik 2.16 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2014

Sumber: LAKIP Kabupaten Banyuwangi 2014 Tahun

2011

pertumbuhan

ekonomi

Kabupaten

Banyuwangi

mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi 7,02 %. Kemudian pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 7,21 %. Pada tahun 2013 mengalami peningkatan yang drastis menjadi 7,31 %. 2.1.11.2

Iklim Investasi

Iklim investasi di dukung oleh berbagai macam pajak dan retribusi daerah. a.

Kemudahan Perijinan Pembentukan daya saing investasi, berlangsung secara terusmenerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh banyak faktor,

salah satunya adalah kemudahan perijinan. Kemudahan perijinan 83 RKPD Kabupaten Banyuwangi 2016

adalah proses pengurusan perijinan yang terkait dengan persoalan investasi relatif sangat mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama. Tabel 2.46 Proses Perijinan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 – 2014 Tahun Uraian 2011 2012 2013 Lama proses 86,84 91,67 90,00 perijinan (%) Penyelesaian ijin 93 95 98,87 lokasi (%) Sumber: LAKIP Kabupaten Banyuwangi 2014

2014 93,5 98,15

Pada dasarnya proses perijinan di Kabupaten Banyuwangi secara umum mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam memberikan perhatian terhadap proses perijinan sudah semakin menunjukkan kinerja yang baik. Apabila ditinjau dari capaian indikator lama proses perijinan pada tahun 2011-2014, telah menunjukkan peningkatan capain, meskipun pada tahun 2013 sempat mengalami penurunana dibandingkan tahun 2012, namun di tahun 2014 sudah kembali menunjukkan peningkatan kinerjanya dalam memberikan pelayanan perijinan, yakni mencapai 93,5% di tahun 2014 meningkat dari 90% ditahun 2013, yang sempat mengalami penurunan dibandingkan tahun 2012 yang mencapai 91,67%. Begitu juga dengan capaian indikator penyelesaian ijin lokasi yang secara umum juga menunjukan kinerja yang baik, meskipun pada tahun 2014 sempat mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, yakni 98,15% dari 98,87 di tahun sebelumnya. Meskipun demikian, capaian di tahun 2014 tersebut telah mampu mencapai target RPJMD yakni 97,40%. Berikut

grafik

yang

menggambarkan

perkembangan

kemudahan perijinan di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 20112014:


84

Grafik 2.17 Perkembangan Proses Perijinan Kabupaten BanyuwangiTahun 2011-2014 Lama Proses Perijinan

94,9

85,75

97,74

96,23

94,2

88,7

Penyelesaian Ijin Lokasi

91,75

93,5

Penyelesaian Ijin Lokasi 2011

2012

Lama Proses Perijinan 2013

2014

Sumber: Lakip Kabupaten Banyuwangi 2014

b.

Pengenaan Pajak Daerah (Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah) Jumlah dan macam pajak daerah dan retribusi daerah diukur dengan jumlah dan macam insentif pajak dan retribusi daerah yang mendukung iklim investasi. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan) kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku). Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dandiberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan).

Tabel 2.47 Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Banyuwangi RKPD Kabupaten Banyuwangi 2016

85

Tahun 2011 – 2014 Uraian 2011 Jenis Pajak Daerah 11 Jenis Retribusi Daerah 36 Sumber: LAKIP Kabupaten Banyuwangi 2014

Tahun 2012 2013 11 11 36 26

2014 11 30

Jenis pajak daerah pada tahun 2011-2014 tidak mengalami peningkatan. Artinya, pengenaan pajak daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah

Kabupaten

Banyuwangi

masih

belum

mengalami

perkembangan hingga di tahun 2014, yakni sebanyak 11 jenis pajak daerah. Sedangkan jenis retribusi daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menunjukkan kondisi yang fluktuatif selama tahun 2011-2014 ini. Dimana pada tahun 2011-2012 jenis retribusi daerah berjumlah 36 jenis, dan mengalami penurunan di tahun 2013 menjadi 26 jenis dan kembali meningkat di tahun 2014 menjadi 30 jenis.

Grafik 2.18 Perkembangan Jenis Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten BanyuwangiTahun 2011-2014 40

30

2011

20

2012 2013

10

2014 0 Pajak

Retribusi

Sumber : Lakip Kabupaten Banyuwangi 2014 2.1.11.3

Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah modal dan kekayaan yang penting dari setiap kegiatan manusia agar kemampuan yang dimiliki dapat dikembangkan dan dimanfaatkan dengan baik. Sumber daya manusia menyangkut dimensi jumlah karakteristik (kualitas) dan persebaran penduduk. Maka, pengembangan sumber daya manusia perlu dilakukan RKPD Kabupaten Banyuwangi 2016

86

sebagai upaya untuk pengembangan aktivitas dalam bidang pendidikan dan latihan, kesehatan, gizi, penurunan fertilitas, peningkatan kemampuan penelitian dan pengembangan teknologi. Peningkatan untuk kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Pengembangan kualitas sumberdaya manusia dapat meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Indokator dari kualitas sumber daya manusia dalam rangka peningkatana daya saing daerah dapat dianalisis dengan melihat kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan

penduduk

untuk

melihat

beban

ketergantungan

penduduk.

2.1.11.3.1

Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan S1/S2/S3)

Pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas sumber daya manusian (SDM) berhubungan dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri maupun luar negeri. Kualitas sumber daya manusia di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2, dan S3.

Tabel 2.48 Rasio Penduduk Berijazah Universitas Per 10.000 Penduduk Kabupaten BanyuwangiTahun 2011 – 2014 Uraian Satuan Tahun 2011 2012 2013 2014 Jumlah penduduk Jiwa N/A 25.229 36.835 52.001 lulusan (ribu) S1/S2/S3 Jumlah Jiwa N/A 1.577.823 1.627.130 1.654.175 Penduduk (ribu) Sumber:Lakip Banyuwangi 2014


87

Apabila di amatai dari jumlah penduduk lulusan S1/S2/S3 di Kabupaten banyuwangi pada tahun 2012-2014 selalu mengalami peningkatan, yakni 25.229 jiwa di tahun 2012, meningkat menjadi 36.835 di tahun 2013, dan kembali meningkat menjadi 52.001 di tahun 2014. Peneingkatan Banyuwangi

jumlah tersebut

penduduk

lulusan

menunjukkan

bahwa

S1/S2/S3

di

Kabupaten

masyarakat

Kabupaten

Banyuwangi mulai memiliki minat untuk meneruskan penidikan ke jenjang perguruan

tinggi.

Meskipun

apabila

dibandingkan

dengan

jumlah

penduduk pada tahun 2014, kontribusi penduduk lulusan S1/S2/S3 hanya sebesar 0,03% saja. Kontribusi tersebut masih sangat rendah, apabila dibandingkan dengan lulusan SMP dan SMA.

2.1.11.3.2

Tingkat Ketergantungan

Tingkat ketergantungan (rasio ketergantungan) digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk muda berusia dibawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia diatas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Dengan konsep ini maka dapat digambarkan jumlah penduduk yang memiliki ketergantungan

pada

penduduk usia produktif. Konsep ini juga memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi. Rasio ketergantungan (dependency ratio) digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang.

Rasio

ketergantungan

menjelaskan

bahwa

semakin

tingginya persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan RKPD Kabupaten Banyuwangi 2016

88

persentase dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Uraian

Tabel 2.49 Rasio Ketergantungan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011-2014 Tahun Satuan 2011 2012 2013

Jumlah penduduk < 15 Jiwa N/A 439.454 thn dan >64 (ribu) tahun Jumlah Jiwa Penduduk Usia N/A 1.012.467 (ribu) 15-64tahun Rasio % N/A 0,434 ketergantungan Sumber:LAKIP Kabupaten Banyuwangi 2014

2014

473.953

477.769

1.153.177

1.176.406

0,411

0,406

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa Rasio ketergantungan di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2012-2014 telah menunjukkan perkembangan yang baik, dimana pada setiap tahunnya telah mengalami penurunan, yakni dari 0,434 di tahun 2012 menurun menjadi 0,411 di tahun 2013 dan kembali mengalami penurunan di tahun 2014 pada capaian 0,406. Hal ini menunjukkan, bahwa beban yang di tangguang oleh penduduk produktif atas penduduk yang tidak produktif semakin berkurang. Meskipun memang pada setiap tahunnya penduduk dengan usia tidak produktif (<15 tahun dan >64 tahun) selalu mengalami peningkatan, namun peningkatan tersebut tidak sebanding dengan peningkatan jumlah penduduk yang memiliki usia produktif. Pada tahun 2014, capaian jumlah penduduk tidak produktif hanya 477.769 jiwa, sedangkan capaian jumlah penduduk produktif sebesar 1.176.406 jiwa, sehingga rasio ketergantungan pada tahun 2014 hanya sebesar 0,406. Degan

demikian,

dapat

disimpulkan

bahwa

semakin

rendahnya

persentase rasio ketergantungan pada tahun 2014 menunjukkan semakin renadahnya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. RKPD Kabupaten Banyuwangi 2016

89

2.1.11.4

Infrastruktur

Analisis kinerja infrastruktur dilakukan terhadap beberapa indikator meliputi rasio panjang jalan per jumlah kendaraan, jumlah orang/barang yang

terangkut

angkutan

umum,

jumlah

orang/barang

melalui

dermaga/bandara/terminal pertahun, ketaatan terhadap RTRW, luas wilayah produktif, luas wilayah industri, luas wilayah kebanjiran, luas wilayah kekeringan, luas wilayah perkotaan, jenis dan jumlah bank dan cabang, jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang, jenis, kelas, dan

jumlah

restoran,

jenis, kelas,

dan

jumlah

penginapan/hotel,

persentase rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih, rasio ketersediaan daya listrik, persentase rumah tangga yang menggunakan listrik, dan persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon. Infrastruktur yang tersedia dapat menunjang daya saing daerah untuk mendukung aktivitas ekonomi pada berbagai sektor di daerah dan antarwilayah.

2.1.11.4.1 AksesibilitasDaerah Untuk mengetahui tingkat aksesibilitas daerah dapat dihitung dengan beberapa indikator sebagai berikut: a. Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum Jumlah arus penumpang angkutan umum pada tahun 20112013 selalu mengalami peningkatan, yakni 10.880.597 penumpang di tahun 2011, meningkat menjadi 13.810.777 penumpang di tahun 2012, kembali mengalami peningkatan di tahun 2013 menjadi 14.646.430 penumpang. Namun pada tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 11.824.369 penumpang. Penurunan jumlah arus penumpang angkuta umum di tahun 2014 ini dikarenakan animo masyarakat untuk menggunakan angkutan umum dalam aktivitasnya semakin

berkurang,

masyarakat

lebih

memilih

menggunakan

kendaraan pribadi. Sehingga di butuhkan upaya perbaikan kendaraan


90

dan promosi terhadap angkutan umum agar masyarakat kembali menggunakan angkutan umum semaga moda transportasi utama.

Tabel 2.50 Jumlah Arus PenumpangTerangkut Angkutan Umum (dalam 1 Tahun) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 – 2014 Tahun Uraian 2011 2012 2013 2014 Jumlah arus penumpang 10.880.597 13.810.777 14.646.430 11.824.369 Angkutan Umum Sumber:LAKIP Kabupaten Banyuwangi 2014 b. Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bus Per Tahun Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bus pada tahun 20112014 masih tetap sama, yakni 2 Pelabuhan Laut, 1 bandara dan 8 terminal bus. Hal ini menunjukkan bahwa masih belum ada penambahan kuantitaspelabuhan laut/udara dan terminal bus. Fohus Pemerintah Kabupaten banyuwangi saat ini adalah lebih pada perawatan sarana dan prasarana pelabuhan laut/udara/terminal bus dengan

mengoptimalkan

pemanfaatannya

untuk

memfasilitasi

masyarakat uang menggunakan moda transportasi umum. Tabel 2.51 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bus Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 – 2014 Tahun Uraian 2011 2012 2013 Jumlah Pelabuhan 2/1/8 2/1/8 2/1/8 Laut/Udara/Terminal Bus Sumber:LAKIP Kabupaten Banyuwangi 2014

2.1.11.4.2 a.

2014 2 /1/ 8

Penataan Wilayah

Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Ketaatan terhadap RTRW merupakan kesesuaian implementasi tataruang

hasil

perencanaan

tata

ruang

berdasarkan

aspek

administratif dan atau aspek fungsional dengan peruntukan yang RKPD Kabupaten Banyuwangi 2016

91

direncanakan sesuai dengan RTRW. Selama dua tahun terakhir, persentase ketaatan terhadap RTRW di Kabuapeten Banyuwangi dalam kondisi baik. Ketaatan ini salah satunya ditunjukkan dengan rasio

bangunan

ber-IMB

pada

tahun

2011-2014

mengalami

peningkatan yang signifikan. Selain itu, kondisi tersebut menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sehingga kondisi ketaatan terhadap RTRW dapat diaktegorikan dalam kondisi yang baik dari tahun 2011-2014. Tabel 2.52 Rasio Ketaatan Terhadap RTRW Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 – 2014 Uraian Satuan Tahun 2011 2012 2013 Ketaatan terhadap Kondisi Baik Baik Baik RTRW Sumber:LAKIP Kabupaten Banyuwangi 2014 b.

2014 Baik

Luas Wilayah Produktif Luas wilayah produktif adalah persentase realisasi luas wilayah produktif terhadap luas rencana kawasan budidaya sesuai dengan RTRW. Luas wilayah produktif di Kabupaten Banyuwangi tahun 2014 mengalami penurunan dibandingakn pencapaian pada tahun 2013, yakni 50,70% di tahun 2014 mengalami penurunan dari 52,45 di tahun 2013.

Tabel 2.53 Persentase Luas Wilayah Produktif Kabupaten BanyuwangiTahun 2011 – 2014 Tahun Uraian Satuan 2011 2012 2013 2014 Luas wilayah 52,45 % 57,65 83,85 50,70 produktif Sumber:LAKIP Kabupaten Banyuwangi 2014 Apabila

ditinjau

dari

tabel

diatas,

menunjukkan

bahwa

penurunan luas wilayah produktif yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2013, yakni dari 83,85% di tahun 2012 menjadi 52,45% di tahun RKPD Kabupaten Banyuwangi 2016

92

2013. Hal ini mengindikasikan bahwa pada setiap tahunnya luas wilayah produktif di Kabupaten Banyuwangi semakin mengalami penyempitan dan terjadi alih fungsi lahan. c.

Luas Wilayah Industri Luas wilayah industri adalah persentase realisasi luas kawasan Industri terhadap luas rencana kawasan budidaya sesuai dengan RTRW. Luas wilayah industri selalu menunukkan perluasan wilayah dari tahun 2011-2014, yakni dari 2,2% di tahun 2011 meningkat menjadi 2,50% di tahun 2014. Hal ini mengindikasikan bahwa keberadaaan industri di Kabupaten Banyuwangi semakin berkembang hingga tahun 2014 ini.Meskipun pada tahun 2013 sempat mengalami penurunan luas wilayah industri menjadi 2,35%. Namun penurunan tersebut kembali mengalami peningkatan yang sangat drastis di tahun 2014.

Tabel 2.54 Persentase Luas Wilayah Industri Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 – 2014 Tahun Uraian Satuan 2011 2012 2013 2014 Luas wilayah industri % 2,2 2,39 2,35 2,50 Sumber:LAKIP Kabupaten Banyuwangi 2014 d.

Luas Wilayah Perkotaan Luas wilayah perkotaan adalah persentase realisasi luas wilayah perkotaan terhadap luas rencana wilayah budidaya sesuai dengan RTRW.Luas wilayah perkotaan, pada tiap tahunnya sejak tahun 2011-2014 selalu mengalami peningkatan, yakni dari 9,6 di tahun 2011 meningkat menjadi 9,9% di tahun 2014. Peningkatan yang terjadi selama jangka waktu 4 tahun tersebut sebesar 0,3%.

Tabel 2.55 Persentase Luas Wilayah Perkotaan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 – 2014 Tahun Uraian Satuan 2011 2012 2013 2014 Luas wilayah % 9,6 9,65 9,85 9,9 perkotaan Sumber:LAKIP Kabupaten Banyuwangi 2014 RKPD Kabupaten Banyuwangi 2016

93

2.1.11.4.3 Ketersediaan Air Bersih Air Bersih(clean Water) adalahair yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum setelah dimasak. Air Minum(drinking water) merupakan air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum (Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907 Tahun 2002). Tabel 2.56 Jumlah Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih Kabupaten BanyuwangiTahun 2011 – 2014 Tahun Uraian 2011 2012 2013 2014 Jumlah Rumah Tangga 31.620 38.756 36.169 77.000 Pengguna Air Bersih Sumber:LAKIP Kabupaten Banyuwangi 2014 Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa dari tahun 2011 sampai tahun 2014 jumlah rumah tangga pengguna air bersih selalu meningkat, meskipun sempat mengalami penurunan di tahun 2013. Hal ini dapat dilihat pada perkembangannya di tahun 2011, peningkatan rumah tangga pengguna air bersih mengalami peningkatan sebesar 3,25% dibandingkan dengan tahun 2010, yakni mencapai 31.620 RT. Pada tahun 2012, peningkatannya lebih besar dibandingkan dengan tahun 2011, yaitu 22,57% sehingga capaiannya sebesar 38.756 rumah tangga. Namun pada tahun 2013terjadi penurun rumah tangga pengguna air bersih sebesar 6,6%, sehingga di tahun 2013 hanya terdapat 36.169 RT yang menggunakan air bersih. Meskipun demikian, peningkatan jumlah rumah tangga pengguna air bersih sangat signifikan terjadi di tahun 2014, yakni mencapai 77.000 RT. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk hidup sehat semakin meningkat dengan menggunakan air bersih dalam kehidupan sehari-harinya.


94

2.1.11.4.4 Fasilitas Listrik dan Telepon a.

Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik Penyediaan

tenaga

listrik

bertujuan

untuk

meningkatkan

perekonomian serta memajukan kesejahteraan masyarakat. Indikator yang digunakan untuk melihat pencapaian sasaran pemerintah daerah tersebut adalah persentase rumah tangga yang menggunakan listrik. Jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik di Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut: Tabel 2.57 Jumlah Rumah Tangga yang Berlistrik Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 – 2014 Tahun Uraian 2011 2012 2013 2014 PersentaseRumah 49,85 71 85,55 86,19 Tangga Berlistrik Sumber: LAKIP Kabupaten Banyuwangi 2014 Apabila mengacu pada capaian persentase rumah tangga berlistrik seperti pada tabel di atas menunjukkan peningkatan pada setiap tahunnya selama tahun 2011-2014. Pada tahun 2012 persentase rumah tangga yang berlistrik mengalami peningkatan yang sangat drastis dibandingkan tahun-tahun berikutnya, yakni mencapai 71% di tahun 2012 dari yang sebelumnya hanya 49,85% di tahun 2011. Selain itu pada tahun 2013 juga mengalami peningkatan terhadap jumlah rumah tangga berlistrik sebesar 85,55% dan di tahun 2014 mencapai 86,19%. Peningkatan pencapaian persentase rumah tangga berlistrik di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2011-2014 menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat Banyuwangi semakin meningkat. Namun Pemerintah Kabupaten Banyuwangi masih memiliki tugas wajib yaitu meningkatkan ketersediaan listrik di seluruh masyarakat Kabupaten Banyuwangi. Pencapaian sebesar 86,19% harus tetap dijadikan motivasi untuk mencapai 100% seluruh masyarakat mendapatkan listrik. Hal inilah yang nantinya menjadi sebuah modal para masyarakat untuk lebih dapat meningkatkan kesejahteraannya. RKPD Kabupaten Banyuwangi 2016

95

2.1.11.4.5 Ketersediaan Restoran (persentase jumlah restoran menurut jenis dan kelas) Ketersediaan restoran pada suatu daerah menunjukkan tingkat daya tarik investasi suatu daerah.Banyaknya restoran dan rumah makan menunjukan perkembangan kegiatan ekonomi suatu daerah dan peluangpeluang

yang

ditimbulkannya.Restoran

adalah

tempat

menyantap

makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jenis tataboga atau catering. Pada tahun 2012, jenis, kelas, dan jumlah restoran mengalami penurunan, akan tetapi capaian ini sesuai dengan target yang ditetapkan pada tahun 2012. Tabel 2.58 Jenis, Kelas, dan Jumlah Restoran Kabupaten BanyuwangiTahun 2011 – 2014 Tahun Uraian 2011 2012 2013 2014 Jenis, kelas, dan 62 59 90 jumlah restoran Sumber: LAKIP Kabupaten Banyuwangi 2014 Namun pada tahun 2013 jenis, kelas dan jumlah restoran mengalami peningkatan menjadi 90. Dapat lebih dijelaskan pada gambar di bawah ini: Grafik 2.19 Jenis, Kelas, dan Jumlah Restoran Kabupaten BanyuwangiTahun 2011 – 2013

100 80 Tahun 2011

60 40

Tahun 2013

20

Tahun 2012

Tahun 2011

0 Jenis, kelas, dan jumlah restoran

Sumber : Lakip Kabupaten Banyuwangi 2013 RKPD Kabupaten Banyuwangi 2016

96

Walaupun pada tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 7,8 % kemudian tahun 2013 mengalami peningkatan menjadi 90 jenis, kelas dan jumlah restoran. Peningkatan tersebut menunjukan tingkat daya tarik investasi pada Kabupaten Banyuwangi. Banyaknya restoran dan rumah makan menunjukan perkembangan kegiatan ekonomi suatu daerah dan peluang-peluang yang ditimbulkannya.

2.1.11.4.6 Ketersediaan Penginapan Ketersediaan penginapan/hotel merupakan salah satu aspek yang penting dalam meningkatkan daya saing daerah, terutama dalam menerima dan melayani jumlah kunjungan dari luar daerah.Semakin berkembangnya investasi ekonomi daerah akan meningkatkan daya tarik kunjungan ke daerah tersebut. Dengan semakin banyaknya jumlah kunjungan orang dan wisatawan ke suatu daerah perlu didukung oleh ketersediaan penginapan/hotel. Namun pada

tahun 2012, jumlah

penginapan dan hotel di Kabupaten Banyuwangi mengalami penurunan, namun capaian ini masih sesuai dengan target yang ditetapkan pada tahun 2012. Tabel 2.59 Jumlah Hotel dan Penginapan Tahun 2011 – 2014 Kabupaten Banyuwangi Tahun Uraian 2011 2012 2013 Jumlah Hotel dan 65 62 70 Penginapan Sumber: LAKIP Kabupaten Banyuwangi 2014

2014

Namun pada tahun 2013 jumlah hotel dan penginapan mengalami peningkatan menjadi 70. Dan peningkatan yang terjadi pada tahun 2013 jika di bandingkan tahun sebelumnya yaitu 20,8 %. Peningkatan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:


97

Grafik 2.20 Jumlah Hotel dan Penginapan Tahun 2011 – 2013 Kabupaten Banyuwangi

70 68 66 64 62 60

Tahun 2013 Tahun 2012

58

Tahun 2011

Sumber : Lakip Kabupaten Banyuwangi 2013 Peningkatan

pada

ketersediaan

penginapan/hotel

dapat

meningkatkan daya saing daerah, terutama dalam menerima dan melayani jumlah kunjungan dari luar daerah.Semakin berkembangnya investasi ekonomi daerah akan meningkatkan daya tarik kunjungan ke daerah tersebut.

2.2

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan

daerah tahun lalu yang meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib dan urusan pilihan pemerintah daerah tertuang dalam lampiran dokumen ini.


98

2.3 2.3.1.

Permasalahan Pembangunan Daerah Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Berikut ini akan dipaparkan mengenai tabel prioritas tingkat

nasional dan provinsi pada tahun 2015. Dalam tabel tersebut akan dipaparkan mengenai keterkaitan antara prioritas sasaran yang dilakukan pemerintah ditingkat nasional dan provinsi yang menjadi acuan dari pemerintah

kabupaten

Banyuwangi

dalam

menentukan

prioritas

pembangunan ditahun 2016.


99

TABEL 2.60 PRIORITAS TINGKAT NASIONAL DAN PROVINSI PADA TAHUN 2015 TINGKAT NASIONAL 1.

2.

3.

4.

5. 6.

7.

8.

9.

Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama - Pengendalian Jumlah Penduduk - Reformasi Pembangunan Kesehatan - Reformasi Pembangunan Pendidikan - Sinergi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekonomi - Transformasi sektor industri dalam arti luas - Peningkatan daya saing tenaga kerja - Peningkatan daya saing UMKM dan Koperasi - Peningkatan efisiensi sistem logistik dan distribusi - Reformasi keuangan negara Ilmu Pengetahuan dan Teknologi - Peningkatan Kapasitas Iptek Sarana dan Prasarana - Peningkatan Ketahanan air - Peningkatan konektifitas nasional - Peningkatan ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar Politik - Konsolidasi demokrasi Pertahanan dan Keamanan - Percepatan pembangunan MEF dengan pemberdayaan industri pertahanan - Peningkatan ketertiban dan keamanan dalam negeri Hukum dan Aparatur - Reformasi birokrasi dan peningkatan kapasitas kelembagaan publik - Pencegahan dan pemberantasan korupsi Wilayah dan Tata Ruang - Pembangunan daerah tertinggal dan perbatasan - Pengelolaan resiko bencana - Sinergi pembangunan pedesaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan - Perkuatan ketahanan Pangan - Peningkatan ketahanan energi

TINGKAT PROVINSI 1. Kemandirian Ekonomi - Pengurangan ketergantungan terhadap impor bahan baku dan bahan penolong serta barang jadi - Penguatan daya saing daerah baik sumber daya manusia maupun produk daerah. - Peningkatan perdagangan luar negeri (export) dan surplus neraca perdagangan dalam negeri. 2. Pembangunan industri Hulu-Hilir - Pengembangan industri dasar dengan upaya penguatan struktur industri - Pengembangan hilirisasi industri - Peningkatan produk bahan baku/penolong domestik sebagai pengganti/substitusi impor 3. Pembangunan agrobisnis dan agroindustri serta UMKM - Peningkatan produktivitas pertanian guna meningkatkan NTP - Pengembangan agroindustri di arahkan pada sentra-sentra produksi dimana berfungsi untuk pengembangan UMKM berbasis hasil pertanian 4. Pembangunan Infrastruktur - Regulasi pendukung penguatan kemandirian ekonomi agar dapat berpihak pada kekuatan ekonomi domestik - Pengembangan sarana dan prasarana infrastruktur untuk mendorong pertumuhan ekonomi (kelancaran arus barang dan jasa) dan peningkatan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat serta


KABUPATEN BANYUWANGI 1.

2.

3.

4.

5.

Pendidikan - Peningkatan akses dan kualitas pendidikan yang bermoral dan berakhlak Kesehatan - Peningkatan akses dan kualitas kesehatan Pertanian - Revitalisasi sektor pertanian - Pengembangan industri olahan dan kreatif berbasis pertanian Pariwisata - Pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal - Pelestarian dan pengembangan budaya lokal UMKM - Meningkatkan daya saing koperasi, usaha mikro kecil dan menengah berbasis kelompok dan kluster - Penguatan regulasi ekonomi kerakyatan daerah

100

TINGKAT NASIONAL -

TINGKAT PROVINSI

Percepatan pembangunan kelautan Peningkatan keekonomian keanekaragaman hayati dan kualitas lingkungan hidup

2.3.2.

Identifikasi

-

KABUPATEN BANYUWANGI

pengurangan disparitas antar wilayah Meningkatkan porsi kredit kepada UMKM melalui Bank Umum, Bank UMKM (penambahan penyertaan modal dan BPRKabupaten/Kota.

Permasalahan

Penyelenggaraan

Urusan

Pemerintah Daerah Berikut ini akan dijelaskan mengenai permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap SKPD. tabel dibawah ini meliputi penjelasan mengenai kriteria, urusan, faktor keberhasilan dan permasalahan. Kriteria merupakan indikator kinerja dari setiap urusan, urusan terbagi menjadi urusan wajib dan urusan pilihan, faktor keberhasilan adalah faktor penentu yang mempengaruhi

keberhasilan

pencapaian

target

indikator

kinerja,

kemudian permasalahan adalah kendala yang dihadapi dalam upaya mencapai target kinerja. Penjelasan lebih lengkap akan dijabarkan melalui tabel identifikasi permasalahan pemerintah daerah berikut ini.


101

TABEL 2.61IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH NO.

KRITERIA/ASPEK (2) URUSAN WAJIB

(1) A 1

         

APM (%) APK (%) APS (%) Angka Kelulusan Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah Rasio guru/murid per kelas rata-rata Angka Melek Huruf (%) Angka rata-rata lama sekolah Pendidikan Anak Usia Dini Angka Melanjutkan


URUSAN

PERMASALAHAN

(3)

(5)

PENDIDIKAN

1.

kurangnya kesadaran masyarakat buta huruf akan pentingnya baca, tulis dan hitung. 2. kurang terdeteksinya anak berkebutuhan khusus usia sekolah; 3. jumlah masyarakat buta aksara relatif masih tinggi; 4. rendahnya partisipasi wali murid dan guru tentang pentingnya pendidikan 5. masih rendahnya kesadaran orang tua terhadap pendidikan 6. kurangnya kesadaran orang tua dalam hal pentingnya melanjutkan sekolah ke jenjang SMP 7. anggapan masyarakat bahwa usia 16-18 tahun sudah siap untuk bekerja dan tidak melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi 8. Masih terdapatnya penduduk dengan umur yang tidak proporsi memasuki jenjang pendidikan yang sesuai 9. Rendahnya kesadaran orang tua dan minimnya sosialisasi pentingnya pendidikan sejak dini dan mensekolahkan anaknya diumur 7-12 tahun di tingkat SD/MI/Paket A; 10. masih adanya anak kebutuhan khusus yang tidak bersekolah

102

NO. (1)

2

KRITERIA/ASPEK (2)

URUSAN

PERMASALAHAN

(3)

(5) 11. Rendahnya kesadaran orang tua untuk segera mensekolahkan/melanjutkan jenjang sekolah anak ketika sudah siap usia 13-15 ke tingkat SMP/MTs/Paket B; 12. masih adanya anak kebutuhan khusus yang tidak bersekolah 13. Tingginya anggapan dari masyarakat bahwa usia sekitar 16-18 tahun sudah siap untuk bekerja dan tidak melanjutkan ke jenjang SMA/SMK/MA/ Paket C

 Rasio posyandu per satuan balita  Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per 30.000 penduduk  Rasio Rumah Sakit per 10.000 penduduk  Rasio dokter per satuan penduduk  Rasio tenaga kefarmasian per 100.000 penduduk  Rasio tenaga ahli gizi per 100.000 penduduk  Jumlah Rumah Sakit  Jumlah Puskemas, Pustu, Pusling  Jumlah Tenaga Medis  Keperawatan (perawat dan bidan)  Kefarmasian (apoteker dan ahli farmasi)  Tenaga kesehatan  Sanitarian  Ahli gizi  Rasio tenaga medis per 1000 penduduk  Rasio tenaga keperawatan per 100.000 penduduk

KESEHATAN


1. Masih sering terjadinya keterlambatan dalam pengenalan resiko kematian dan komplikasi pada bayi sejak dini, 2. minimnya peningkatan SDM teknis, masih terbatasnya pelatihan kader penanganan pertama gawat darurat. 3. Keterlambatan mendeteksi, rujukan dan penanganan rujukan, 4. kurang optimalnya kompetensi dan kepatuhan tugas dalam layanan ibu hamil sesuai standar. 5. dari realisasi yang ada, masih terdapat sekitar 0,20% total penduduk yang perlu dicapai angka usia harapan hidupnya. 6. terbatasnya jumlah tim motivator gizi, 7. masih belum dapatnya dipastikan telah diberikannya makanan tambahan balita yang baik dan sesuai kesehatan.

103

NO. (1)       

3

              

KRITERIA/ASPEK (2) Rasio tenaga Kesehatan per 1000 penduduk Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan Desa / kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Cakupan kunjungan bayi Cakupan puskesmas Cakupan pembantu puskesmas BOR (Bed Occupancy rate ) AVLOS ( Average Length of Stay) BTO (Bed Turn Over) TOI ( Turn Over Interval) Angka Kematian > 48 jam (GDR) Angka Kematian < 48 jam (NDR) Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Rasio Jaringan Irigasi Rasio tempat ibadah per satuan penduduk Persentase rumah tinggal bersanitasi Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per


URUSAN

PERMASALAHAN

(3)

(5)

PEKERJAAN UMUM

1. 2.

Perlunya pemerataan pembangunan saluran irigasi yang banyak mengalami kerusakan Lemahnya inventarisasi data terkait dengan urusan pekerjaan umum, baik mengenai ruas jalan kondisi rusak, ruas jalan yang bersaluran drainase, rumah tinggal bersanitasi dan layak huni

104

NO. (1)            

KRITERIA/ASPEK (2) satuan penduduk Rasio rumah layak huni Rasio permukiman layak huni Panjang jalan dilalui Roda 4 Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4) Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam ) Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/ saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik Lingkungan Pemukiman Pembangunan waduk, embung dan longstorege, cek dam, ground sill Pembangunan infrastruktur pengaman pantai dan muara sungai Rumah tangga pengguna air bersih Rumah tangga pengguna listrik Rumah tangga ber-Sanitasi Rumah layak huni

4

   

5

 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB


URUSAN

PERMASALAHAN

(3) 3. 4. 5.

6.

PERUMAHAN RAKYAT

PENATAAN RUANG

(5) Terbatasnya kuantitas dan kapasitas SDM teknis, Banyak saluran irigasi yang masih menggunakan sistem irigasi non teknis Minimnya alokasi anggaran yang diperuntukkan pembangunan jalan menuju obyek wisata serta perbaikan ruas jalan yang panjang dan luas Kurang memadainya peralatan pembangunan jalan serta terbatasnya pembebasan lahan untuk pelebaran jalan

1.

Minimnya sarana dan prasarana lingkungan permukiman 2. Minimnya penyediaan utilitas lingkungan permukiman 1. Terbatasnya luas wilayah yang bisa dibebaskan lahannya untuk RTH.

105

NO. (1)

KRITERIA/ASPEK (2)

URUSAN

PERMASALAHAN

(3)

(5)

2. Target dalam RPJMD terlalu tinggi padahal

6

 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA  Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA  Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA  Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1.

2.

3.

4.

5.

6.


arahan dari SPM bahwa setiap tahun kabupaten harus memenuhi 25% dari 30% luasan wilayah yang nantinya terbagi selama 5 tahun periode RPJMD Data yang dimiliki oleh beberapa SKPD untuk kepentingan penyusunan RPJMD cenderung sulit untuk diperoleh. SKPD belum merujuk secara terperinci dokumen RPJMD untuk menyusun renstra skpd Inventarisasi data dari SKPD yang menunjukkan data paling update cenderung sulit untuk didapatkan SKPD belum merujuk secara terperinci dokumen RPJMD untuk menyusun renja SKPD Terdapat ketidakseimbangan antara beban kerja dengan jumlah personel Rendahnya kompetensi dari Sumber Daya Manusia (Aparatur) dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, termasuk kompetensi dalam menentukan target pembangunan Belum optimalnya ketersediaan data yang ada di setiap SKPD untuk menunjang proses perencanaan baik untuk tingkat kabupaten maupun masing-masing SKPD

106

NO.

KRITERIA/ASPEK (2)

(1)

URUSAN

PERMASALAHAN

(3) 7.

7

8

      

Jumlah arus penumpang angkutan umum Rasio ijin trayek Jumlah uji kir angkutan umum Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Angkutan darat Kepemilikan KIR angkutan umum Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)  Biaya pengujian kelayakan angkutan umum  Pemasangan Rambu-rambu        

Persentase penanganan sampah Persentase Luas pemukiman yang tertata Pencemaran status mutu air Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal. Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk Penegakan hukum lingkungan Sumber air/mata air dalam kondisi baik/kondisi debit stabil

PERHUBUNGAN

1. 2. 3. 4.

LINGKUNGAN HIDUP

1.

2.

3.


(5) Prosesntase program yang tertuang dalam RKPD belum bisa diukur apakan sudah merepresentasikan dari RPJMD Kurangnya kesadaran dan kedisiplinan masyarakat untuk tertib berlalu lintas Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus uji laik jalan kendaraan (KIR) Masih kurang memadainya rambu-rambu lalu lintas yang ada Menurunnya minat masyarakat terhadap penggunakan jasa angkutan umum, sehingga mengakibatkan terjadinya lonjakan penggunaan kendaraan pribadi yang semakin tinggi yang tidak sebanding dengan jumlah jalan yang tersedia Masih kurang pedulinya masyarakat terhadap lingkungan hidup, terlihat banyaknya masyarakat yang berada di sekitar sungai yang membuang sampah dan material di sungai, begitu juga dengan lingkungan yang masih banyak terlihat kurang terawat dan tertata dengan baik Kapasitas lahan pembuangan sampah yang sudah ada tidak mampu menampung seluruh sampah industri dan rumah tangga yang semakin tinggi serta sedikitnya armada angkut sampah Masih banyaknya pemilik kegiatan/usaha yang belum peduli dalam pengelolaan lingkungan

107

NO.

KRITERIA/ASPEK (2)

(1)

URUSAN

PERMASALAHAN

(3)

4.

5.

6.

7.

8.

9

    

Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk Rasio bayi berakte kelahiran Rasio pasangan berakte nikah Kepemilikan KTP (%) Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk


KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1.

(5) terutama yang menghasilkan limbah sehingga keadaan lingkungan masih banyak yang tercemar dan banyak pengaduan masyarakat adanya pencemaran lingkungan Masih terdapat perusahaan yang belum terjangkau pengawasan AMDAL dan tidak membuat laporan pelaksanaan AMDAL setiap 6 (enam) bulan sekali. Terbatasnya jumlah personil mengenai kegiatan survey perencanaan dan pengawasan terhadap kegiatan gerakan air bersih Upaya pengelolaan lingkungan hidup semakin berat dan komplek, berbagai upaya yang telah dilakukan masih terasa belum sepenuhnya menunjukkan keberhasilan yang signifikan. Terjadinya erosi di daerah sekitar sumber mata air, sehingga besar debit airnya berkurang. Pengendalian dan pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan masih lemah. Permasalahan dalam hal kelancaran pelayanan masyarakat yang disebabkan oleh banyaknya pengajuan pelayanan se Kabupaten Banyuwangi sedangkan tenaga yang tersedia sangat terbatas

108

NO. (1)

KRITERIA/ASPEK (2)  Ketersediaan database kependudukan skala provinsi  Penerapan KTP Nasional berbasis NIK

URUSAN

PERMASALAHAN

(3) 2.

3.

4.

10

11

 Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah  Partisipasi perempuan di lembaga swasta  Rasio KDRT  Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur  Partisipasi angkatan kerja perempuan (Legislatif)  Partisipasi angkatan kerja perempuan (Eksekutif)  Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan

 Rata-rata jumlah anak per keluarga  Rasio akseptor KB  Cakupan peserta KB aktif


PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1.

2.

3.

KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

(5) Rendahnya pemahaman atau kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil Rendahnya pemahaman atau kesadaran masyarakat tentang pentingnya mempunyai KTP Sarana dan prasarana pendukung yang kurang memadai dalam penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dan catatan sipil Belum optimalnya upaya perlindungan perempuan dan anak dari berbagai bentuk berbasis gender, eksploitasi dan diskriminasi Masih tingginya budaya patriarki dan ketimpangan gender serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang undangundang nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT dan undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Keterlibatan peran organisasi perempuan dalam pengambilan kebijakan belum optimal sehingga peran organisasi perempuan dalam pembanguna belum terlaksana secara maksimal 1. Tenaga profesional pengelola KB berkurang akibat otonomi daerah dimana sebagian dimutasi ke instansi lain;

109

NO. (1)

12

KRITERIA/ASPEK (2)  Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

 Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi  PMKS yg memperoleh bantuan sosial  Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial


URUSAN (3)

SOSIAL

PERMASALAHAN (5) 2. a) Belum optimalnya institusi-institusi masyarakat dalam melaksanakan program KB; b) Keterbatasan SDM baik kuantitas maupun kualitas terutama PKB/PLKB; c) Keterbatasan SDM baik kuantitas maupun kualitas terutama PKB/PLKB 3. tingkat kesadaran untuk mengatur dan mengendalikan jumlah kelahiran masih kurang 4. a) Tenaga profesional pengelola KB berkurang akibat otonomi daerah dimana sebagian dimutasi ke instansi lain; b) Belum optimalnya institusi-institusi masyarakat dalam melaksanakan program KB; c) Keterbatasan SDM baik kuantitas maupun kualitas terutama PKB/PLKB; d) Keterbatasan SDM baik kuantitas maupun kualitas terutama PKB/PLKB 1. Kinerja Tenaga TKSK dan PSM Tingkat lanjut masih belum optimal mengantisipasi permasalahan sosial di wilayahnya 2. Program dan kegiatan masih belum bisa mengcover seluruh masalah-masalah sosial yang terjadi sehingga terdapat kecenderungan terjadi peningkatan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

110

NO.

KRITERIA/ASPEK (2)

(1)

URUSAN

PERMASALAHAN

(3) 3. 4. 5.

13

      

Angka partisipasi angkatan kerja Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun Tingkat partisipasi angkatan kerja Pencari kerja yang ditempatkan Tingkat pengangguran terbuka (%) Keselamatan dan perlindungan Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah

KETENAGAKERJAAN

1.

2. 3.

4.

5. 6. 7.


(5) Belum terintegrasinya penanggulangan kemiskinan Belum optimalnya penanggulangan bencana alam dan bencana sosial Belum optimalnya pendayagunaan dan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), termasuk kurangnya pemahaman masyarakat dalam hal penanganan PSKS tersebut Para Pencari Kerja masih banyak yang menunggu lowongan kerja pada sektor informal, artinya ketertarikan pada sektor wirausaha masih menjadi minim. Masih terdapat perusahaan yang belum memenuhi hak-hak para pekerja Kurangnya animo perusahaan dalam memberikan informasi bursa tenaga kerja perusahaannya. Perluasan lapangan kerja yang belum sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja Kualitas dan daya saing calon tenaga kerja belum sesuai dengan kebutuhan pasar Tidak tersedianya ketrampilan yang diperlukan oleh penyedia lapangan kerja Kurang optimalnya koordinasi antara Dinas Sosial Tenaga Kerja dengan pengusaha terkait

111

NO.

KRITERIA/ASPEK (2)

(1)

URUSAN (3)

14

   

Persentase koperasi aktif (melaksanakan RAT) Jumlah UKM non BPR/LKM UKM Jumlah BPR/LKM Usaha Mikro dan Kecil

KOPERASI DAN UKM

15

 Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)  Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)  Rasio daya serap tenaga kerja  Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)  Penyelenggaraan festival seni dan budaya  Sarana penyelenggaraan seni dan budaya  Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

PENANAMAN MODAL

16

17

 Jumlah klub olahraga  Jumlah gedung olahraga


KEBUDAYAAN

KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

PERMASALAHAN (5) dengan jaminan keselamatan kerja 1. Jaringan pasar industri kecil dan kemitraan dalam usaha pemasaran masih terbatas; 2. Akses modal bagi UMKM masih terbatas 3. Belum bisa mengakses ke perbankan/KUR 1. Sarana prasarana penyelenggaraan pelatihan kerja belum sesuai dengan perkembangan kebutuhan pasar kerja; 2. Sistem informasi ketenagakerjaan belum memadai 1. kurangnya koordinasi antara dinas dengan sanggar-sanggar seni budaya 2. Pengelolaan kekayaan budaya yang berupa fisik (sarana) belum optimal 1. baru tersusunnya SOP klub olahraga 2. belum adanya UPTD pemuda dan olahraga di tingkat kecamatan 3. kurang koordinasi dengan KONI; 4. minimnya pelatih yang berprestasi; 5. terbatasnya penganggaran, dana teralokasi untuk pengembangan kapasitas bidang olah raga; 6. pengelolaannya belum diserahkan ke Dispora; 7. jumlah gedung olah raga tidak mengalami peningkatan secara realisasi dari jumlah

112

NO. (1)

KRITERIA/ASPEK (2)

18

 Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP  Kegiatan pembinaan politik daerah

19

 Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk  Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk  Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan  Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan adiministrasi pemerintah  Penegakan PERDA  Cakupan patroli petugas Satpol PP  Tingkat penyelesaian pelanggaran K3


URUSAN

PERMASALAHAN

(3)

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,PERANGKAT DAERAH,KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

1. 2. 3. 4.

5.

(5) klub olahraga yang semakin meningkat membutuhkan daya tampung yang semakin besar 1. Minimnya kualitas SDM sebagian Ormas/Lsm; 2. Kurangnya kesadaran orkesmas/LSM dalam partisipasi pembangunan di daerah 3. Kurangnya dukungan partai politik dalam pembinaan politik masyarakat; 4. Pengetahuan dan partisipasi politik masyarakat yang cenderung meningkat seringkali tidak diimbangi dengan wawasan kebangsaan yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku; 5. Tidak tepatnya penyampaian laporan administrasi keuangan atas hibah/bantuan keuangan dari pemerintah oleh partai politik; kurangnya SDM yang memonitoring restaurant kurang sadarnya pelaku usaha untuk mengurus TDUP kurangnya SDM yang memonitoring hotel Volume dan beban tugas yang cukup besar serta terbatasnya tenaga yang berkualifikasi dalam pegawai Satpol PP Masih banyaknya permasalahan

113

NO. (1)     

KRITERIA/ASPEK (2) (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik Sistim Informasi Manajemen Pemda Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat

20

 Ketersediaan pangan

21

 Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)  Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK  Jumlah LSM  LPM Berprestasi


URUSAN

PERMASALAHAN

(3)

(5) penyalahgunaan peraturan perundangundangan yang tidak mampu di tindak oleh Linmas 6. Terjadi pengalihfungsian pos siskamling menjadi bernuansa politik 7. Kurang optimalnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan sistem informasi 8. Terbatasnya anggaran terkait dengan pelaksaan tugas patrol oleh petugas Satpol PP 9. Tingkat ketertiban masyarakat masih cenderung rendah 10. Belum tersedianya data penunjang patrol sebagai data dasar daerah rawan pelanggaran K3, sebab pelanggaran K3 oleh masyarakat awam masih sering dijumpai 11. Terbatasnya sumber daya SKPD dalam menangani sistem informasi yang diinginkan oleh Pemda 1. SDMaparatur penyuluh terbatas (penyuluh PNS dan penyuluh THL dari pusat); 2. resi gudang yang kurang optimal, 3. SDMaparatur yang masih terbatas, 4. belum adanya tenaga ahli/ penyuluh 1. Belum teridentifikasinya keseluruhan kelompok binaan LPM; 2. minimnya koordinasi antara SKPD dengan Kader pemberdayaan masyarakat yang ada

KETAHANAN PANGAN

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

114

NO.

KRITERIA/ASPEK (2)

(1)

URUSAN

PERMASALAHAN

(3)

 PKK aktif  Posyandu aktif  Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat  Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat

22

 Pengelolaan arsip secara baku  Peningkatan SDM pengelola kearsipan  Tersimpannya arsip inaktip dan statis

KEARSIPAN

1. 2. 3. 4.

23

    

24

 Lahan bersertifikat  Penyelesaian kasus tanah Negara  Penyelesaian izin lokasi

Jumlah jaringan komunikasi Jumlah surat kabar nasional/lokal Jumlah penyiaran radio/TV lokal Jumlah penyiaran TV lokal Web site milik pemerintah daerah


KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PERTANAHAN

(5) di masing-masing desa 3. minimnya anggaran untuk pembinaan dan pelatihan kelompok binaan PKK 4. belum terselenggaranya gelar pameran dan lomba karya kreatif dan inovatif bagi LPM di tingkat Kabupaten secara kontinyu 5. terbatasnya SDM untuk memonitoring pelaksanaan program-program pemberdayaan yang sudah digulirkan Belum optimalnya pemanfaat tekhnologi dalam pengelolaan arsip Kurangnya sarana dan prasarana kearsipan yang memadai Kurangnya tenaga/staf yang mampu mengolah arsip Belum adanya pejabat Arsiparis 1. jangkauan yang tidak menyeluruh sampai pelosok Banyuwangi 2. kurangnya operator / SDM untuk mengupdate data

1. rendahnya kesadaran dan pengetahuan prosedur dari masyarakat dalam mengurus hak atas tanah 2. masih tingginya okupasi masyarakat terhadap tanah negara

115

NO. (1)

25

B 1

KRITERIA/ASPEK (2)

 Jumlah perpustakaan  Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun  Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

URUSAN

PERMASALAHAN

(3)

(5) 3. minimnya tenaga ahli hukum perdata dalam mengatasi urusan pertanahan dan mempercepat penyelesaian masalah, 4. minimnya pemahaman mengenai tata ruang kota dan hal terkait permohonan izin bagi para pemohon 1. kurangnya koordinasi dalam rencana pembentukan perpustakaan baru 2. kondisi perpustakaan yang kurang memadai 3. kurangnya koleksi buku yang diminati 4. banyak buku yang hilang dan rusak

PERPUSTAKAAN

URUSAN PILIHAN  Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar  Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB  Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB  Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB  Cakupan bina kelompok petani

PERTANIAN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 5.


Penurunan tingkat kesuburan tanah yang kekurangan bahan organik Masih terjadi sistem tebas dan ijon pada lumbung Menurunnya kualitas intensifikasi pertanian Kurang optimalnya peran penyuluh/pendamping pertanian Belum optimalnya pemanfaatan akses pasar dan permodalan Belum optimalnya penerapan teknologi pertanian Belum imbangnya tambahan biaya usaha tani dengan harga yang diterima petani, sehingga

116

NO. (1)

2

KRITERIA/ASPEK (2)

 Rehabilitasi hutan dan lahan kritis  Kerusakan Kawasan Hutan  Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB


URUSAN

PERMASALAHAN

(3)

(5) menyebabkan NilaiTukarPetani (NTP) masih rendahdibandingkan nilai tukar non agraris 6. Terbatasnya modal, rendahnya penguasaan teknologi dan informasi pasar, lemahnya kelembagaan petani menyebabkan daya saing rendah 7. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian, sempitnya luas areal kepemilikan petani dan menurunnya kesuburan tanah 8. Terjadinya anomali iklim, tanpa penguasaan untuk menanggulanginya mengakibatkan peningkatan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)\ 9. Komoditas perkebunan didominasi tanaman tua kurang produktif 10. Kurang sinergisnya program/kegiatan pembangunan pertanian dengan kegiatan pembangunan lainnya 1. Masih terjadi alih fungsi lahan pada hutan rakyat 2. Kesadaran masyarakat terhadap upaya konservasi hutan dan lahan masih rendah, sehingga mengancam kelestarian hutan dan menimbulkan bencana 3. Kurangnya ketersediaan benih bermutu 4. kelembagaan kelompok tani kehutanan belum sepenuhnya berjalan sesuai fungsinya

KEHUTANAN

117

NO. (1)

KRITERIA/ASPEK (2)

URUSAN

PERMASALAHAN

(3) 5. 6.

3

 Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB

ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

7. 1.

2. 3. 4. 5. 6.

4

 Kunjungan wisata Domestik  Kunjungan wisata Mancanegara  Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB

PARIWISATA

1. 2. 3. 9.


(5) Pengelolaan sumberdaya alam yang masih kurang peduli terhadap dampak lingkungan Kurang optimalnya usaha konservasi sumberdaya alam Lamanya masa panen tanaman kehutanan Dari pengawasan kegiatan usaha pertambangan diperoleh hasil bahwa selain banyak usaha pertambangan yang tanpa ijin, juga sangat berpotensi merusak lingkungan. Masih tingginya tingkat konsumsi terhadap energi yang tidak terbarukan Penggunaan energi tak terbarukan masih belum efisien Belum optimalnya penggunaan energi terbarukan Maraknya pertambangan tanpa izin ( PETI ) Belum optimalnya pengelolaan air bawah tanah ( ABT ) Belum maksimalnya akses menuju obyek wisata dan sarana/prasarana obyek wisata Sulitnya transportasi munuju lokasi obyek wisata Kurangnya kesadaran masyarakat di sekitar obyek wisata dan pengelola obyek wisata Belum terdapat data yang valid atas jumlah wisatawan di lokasi wisata

118

NO. (1) 5

    

KRITERIA/ASPEK (2) Produksi perikanan Konsumsi ikan Cakupan bina kelompok nelayan Jumlah nelayan yg dapat bantuan pemda pd thn n Produksi perikanan kelompok nelayan

URUSAN (3) KELAUTAN DAN PERIKANAN

PERMASALAHAN (5)

1. Terbatasnya ketersediaan pengairan dan pemasaran untuk perikanan budidaya

2. Terbatasnya anggaran untuk fasilitasi perikanan air payau

3. Sebagain besar nelayan masih enggan untuk beralih dari overshiping ke fishing ground, padahal menurunnya SDI di Selat Bali sebagai akibat overfishing, pencemaran air laut, cara penangkapan yang tidakramahlingkungan.

4. Kurangnya pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum bagi para pelanggar aturan

5. Belum optimalnya kegiatan pendampingan

6

7

 Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB  Ekspor Bersih Perdagangan  Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal

PERDAGANGAN

 Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB  Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri  Pertumbuhan Industri.  Cakupan bina kelompok pengrajin

PERINDUSTRIAN


1. 2. 3. 1. 2. 3.

pada kelompok nelayan perikanan tangkap dan budidaya Masih dijumpai pelaku usaha yang berlaku curang Kurang optimalnya SDM eksportir Akses modal bagi bina kelompok pedagang/usaha informal masih terbatas Terbatasnya jaringan pasar industri kecil dan kemitraan dalam usaha pemasaran Akses modal bagi UMKM masih terbatas Masih banyak IKM yang visible tapi belum bankable sehingga masih kesulitan dalam mengakses kredit dari perbankan/KUR

119

NO. (1)

KRITERIA/ASPEK (2)

URUSAN

PERMASALAHAN

(3) 4.

5. 6.

8

 Transmigran swakarsa (trans. umum, TSM, & TU)

KETRANSMIGRASIAN

1.

2.


(5) Masih terbatasnya opsi industri, sebab kualitas dan daya saing produk IKM yang masih rendah dibandingkan dengan produk-produk sejenis dari daerah lain. Masih kurangnya penguasaan IT dan manajemen usaha bagi pelaku IKM Masih kurangnya kapasitas dan kapabilitas SDM pengrajin dalam kelompok binaan pengrajin Besarnya peminat/animo transmigran namun tidak diimbangi dengan sarana dan prasaranan yang memadai Lokasi transmigrasi ada yang masih relatif jauh dari ibukota kabupaten

120

Setelah

berbagai

permasalahan

pembangunan

diidentifikasi

hasilnya sebagaimana yang telah tersaji dalam tabel diatas, maka dilakukanlah pemilihan permasalahan paling prioritas dengan terlebih dahulu menambahkan informasi dari permasalahan yang muncul dari hasil identifikasi kebijakan nasional/provinsi, dan dinamika lingkungan eksternal lainnya sebagaimana penyajian dalamtabel berikut ini.


121

TABEL 2.62

IDENTIFIKASI

PERMASALAHAN

PEMBANGUNAN

DARI

KEBIJAKAN

NASIONAL/PROVINSI

DAN

LINGKUNGAN EKSTERNAL LAINNYA ISU PENTING DAN MASALAH MENDESAK TINGKAT NASIONAL TINGKAT PROVINSI 1. Ketersediaan infrastruktur untuk mendukung 1. Percepatan Pembangunan Infrastruktur peningkatan kemajuan ekonomi sangat terbatas a. Infrastruktur Ekonomi dan harus dapat ditingkatkan. Keterbatasan - Publik Work: Jalan Provinsi dan ketersediaan infrastruktur selama ini merupakan JLS, Jaringan irigasi, serta hambatan utama untuk memanfaatkan peluang modal transportasi untuk dalam peningkatan investasi serta menyebabkan percepatan konektifitas intra mahalnya biaya logistik. Jawa Timur dan Jatim Eksternal - Public utilities: kelangsungan 2. Penguatan struktur ekonomi, berupa penguatan sektor primer, sekunder dan tersier secara pasokan energi listrik dan gas, terpadu, dengan sektor sekunder menjadi jaringan telekomunikasi untuk penggerak utama perubahan tersebut. Kemajuan menunjang Jawa Timur sebagai sektor industri pengolahan masih berjalan supercoridor lambat. Padahal agar perekonomian bergerak b. Infrastruktur Sosial lebih maju sektor industri pengolahan harus - Infrastruktur pendidikan menjadi motor penggerak. difokuskan pada sarana dan 3. Beberapa peraturan perundang-undangan yang prasarana sekolah dan ada, pusat dan daerah, telah menjadi kendala perpustakaan untuk mendorong perekonomian ke arah yang - Infrastruktur kesehatan lebih maju karena saling tumpang tindih dan difokuskan pada peningkatan terjadi kontradiksi antara yang satu dengan yang sarana dan prasarana rumah lain. Peraturan perundangan tersebut perlu sakit dan revitalisasi puskesmas direformasi. - Perumahan, air minum dan sanitasi -


1. 2.

3. 4. 5.

6.

7. 8.

KABUPATEN BANYUWANGI Menurunkan angka pengangguran terbuka Meningkatkan pencapaian indikator Rumah tangga bersanitasi dan rumah layak huni Optimalisasi perbaikan jalan menuju kawasan pariwisata Optimalisasi pelayanan jasa angkutan umum Optimalisasi pelayanan kesehatan dengan pengadaan puskesmas keliling, sosialisasi UCI, Jaminan persalinan, peningkatan koordinasi antar rumah sakit dalam rangka untuk mengurangi GDR dan optimalisasi jaminan kesehatan masyarakat miskin Mengoptimalkan angka partisipasi sekolah tingkat SMA/SMK/MA dan penurunan angka putus sekolah SMA/MA/SMK Optimalisasi kinerja pencapaian indikator pengangguran terbuka Optimalisasi sektor kepustakaan

122

ISU PENTING DAN MASALAH MENDESAK TINGKAT NASIONAL TINGKAT PROVINSI 4. Penerapan dan penguasaan teknologi juga masih c. Infrastruktur Administrasi/institusi sangat terbatas. Hal ini mengakibatkan ongkos untuk menghasilkan suatu produk menjadi mahal 2. Daya Saing dan kualitas barang serta produk inovatif yang a. Daya saing Regional/Provinsi dihasilkan sangat terbatas, sehingga daya saing - Stabilitas makro ekonomi usaha tidak seperti yang diharapkan. - Perencanaan pemerintahan dan 5. Kemampuan untuk membiayai pembangunan institusi terbatas. Hal ini terkait dengan upaya untuk - Tata kelola keuangan, fasilitasi menggali sumber-sumber penerimaan masih dunia usaha ketenagakerjaan belum optimal. Disamping itu anggaran yang (produktifitas dan fleksibilitas digunakan untuk hal-hal yang tidak produktif pasar tenaga kerja) seperti subsidi BBM masih sangat besar. b. Daya Saing Sektor (Teknis) Menggali sumber-sumber penerimaan dan - Standarisasi produk barang di mengefektifkan pengeluaran pembangunan sektor primer/pertanian standar menjadi tantangan yang harus dihadapi. produksi - Standarisasi produk barang di sektor sekunder/industri IKM/UMKM - Standarisasi Produk Jasa pendidikan, kesehatan - Standarisasi SDM tenaga terampil


KABUPATEN BANYUWANGI Optimalisasi pertumbuhan industri dengan adanya pembinaan dan pelatihan 10. meningkatkan produktifitas pertanian 9.

123

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat secara bertahap pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 menunjukkan ketahanan ekonomi yang kuat terhadap berbagai gejolak permasalahan perekonomian. Pertumbuhan ekonomi meng-gambarkan dinamika perekonomian di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Perwujudan kesejateraan sosial itu sendiri memungkinkan pencapaiannya melalui pembangunan ekonomi secara berkelanjutan dan berkeadilan yang dilandaskan oleh pengetahuan yang memadai, tata kelola yang baik, kepastian hukum, penegakan hukum, stabilitas politik dan kerukunan sosial yang memungkinkan berlangsungnya peradaban saling asah, asih dan asuh. Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah merupakan bagian dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah merupakan suatu bagian yang penting dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk dapat melihat kondisi perekomian dan kemampuan keuangan pemerintah dalam menjalankan programprogram yang dirancang. Secara umum kondisi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi cukup baik, secara berturut-turut pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi dari tahun 2010 sampai dengan 2014 adalah 6,26%, 7,14%, 7,29%, 6,76%, dan pada tahun 2014 terakhir mencapai 6,94%. Kondisi tersebut cukup mengalami fluktuatif dari tahun ke tahunnya, namun angka yang berhasil ditembus oleh Kabupaten Banyuwangi ini dapat dikatagorikan baik, bahkan pada kondisi 5 tahun tersebut Kabupaten Banyuwangi sering mengalami keberhasilan dan RKPD Kabupaten Banyuwangi 2016

124

pencapaian angka pertumbuhan ekonomi melebihi pertumbuhan ekonomi Provinsi maupun secara Nasional. Kemudian pada tahun 2014 terakhir lalu Kabupaten Banyuwangi mengalami inflasi pada titik 6,6% harga-harga dan gerak transaksi ekonomi relative stabil. Indikator yang tak kalah pentingnya lagi bahkan menjadi salah satu indikator utama dalam ekonomi daerah adalah perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Tujuan pembangunan daerah harus mampu memicu peningkatan PDRB dari tahun ke tahun agar bisa membuka lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Sektor-sektor yang dimaksud dalam PDRB adalah sektor pertanian; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; listrik, gas dan air bersih; bangunan; perdagangan, hotel dan restoran; angkutan dan komunikasi; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; dan jasa-jasa. Indikator lain yang tidak kalah penting yaitu tingkat pengangguran,

kemiskinan,

investasi, inflasi dan

lain-lain.

Perkembangan ekonomi Kabupaten Banyuwangi dari tahun 2011-2015 cenderung meningkat sesuai dengan kontribusi setiap sektor pada PDRB. Berikut ini merupakan perkembangan indikator makro ekonomi Kabupaten Banyuwangi yang akan disajikan pada tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1 Capaian/Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014-2015

Realisasi

Indikator

Proyeksi

2012

2013

2014

2015

Pertumbuhan Ekonomi (%)

7,30

6,76

6,94

6,23



PDRB ADHB (Juta Rupiah)

31.182.705,01

35.468.869,23

40.427.439,86

44.526.426,78



PDRB ADHK (Juta Rupiah)

12.655.586,32

13.511.707,90

14.449.205,51

15.349.618,87



PDRB per Kapita (Juta Rupiah)

19,80

22,52

25,57

28,05



Angka Kemiskinan (%)

11,25

10,48

9,93

9,57




125

Melihat tabel 3.1 tersebut dapat terpantau bahwa indikator PRDB pada pendapatan perkapita mencapai angka sebesar Rp 25,5 juta per orang per tahun dengan PDRB ADHB Rp 40,4 trilyun rupiah pada tahun 2014. Secara umum dapat dilihat bahwa kondisi perekonomian Kabupaten Banyuwangi relatif stabil dari tahun ke tahunnya yang tergambar dari persentase pertumbuhan pada sektor-sektor ekonomi makro yang tidak signifikan, dan hanya mengalami kenaikan tidak mencapai 2%.

3.1.

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta isu strategis daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ini tentu saja tidak dapat terlepas dari arah kebijakan Pusat/Nasional maupun Provinsi. Arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif dan berkeadilan, serta didukung oleh stabilitas ekonomi yang kokoh. Dilihat dari sasaran pertumbuhan ekonomi pada tahun 2009 tumbuh 4,6%, pada tahun 2010 tumbuh sebesar 6,25, pada tahun 2011 6,2%, pada tahun 2012

sebesar

6,3%,

pada

tahun

2013

tumbuh

sebesar

5,8%.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2014-2015 adalah 5,1% dan sehingga pada tahun 2016 sekurang-kurangnya pertumbuhan ekonomi mencapai 7,1% Penurunan inflasi juga diharapkan berpengaruh pada menurunnya tingkat suku bunga sehingga dapat mendorong kegiatan ekonomi di sektor riil, baik kegiatan investasi maupun produksi. Pada tahun 2010, laju inflasi nasional sebesar 5,1%, pada tahun 2011 sebesar 5,4%, pada tahun 2012 turun menjadi 4,3%, pada tahun 2013 menjadi 8,4% dan pada tahun 2014 sebesar 8,4%. Dengan adanya strategi dan arah kebijakan nasional, RKPD Kabupaten Banyuwangi 2016

126

dalam periode 2015-2019 laju inflasi akan dapat dikendalikan rata-rata sekitar 3,5%-5,0%. Perekonomian global terlihat membaik sejak kuartal ke-3 tahun 2012. Sumber-sumber pemulihan ekonomi dunia di tahun 2012 adalah adanya

peningkatan

aktivitas

perekonomian

di

Negara-negara

berkembang dan pulihnya perekonomian Amerika Serikat yang pada tahun 2012 pertumbuhannya mencapai 2,3 persen. Kondisi keuangan global terlihat mulai stabil, sementara itu arus modal masuk ke negaranegara berkembang terlihat tetap kuat. Oleh sebab itu, pada tahun 2013 perekonomian dunia diperkirakan lebih baik dibandingkan dengan tahun 2012. IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2013 sebesar 3,5 persen dan pada tahun 2014 diperkirakan akan tumbuh sebesar 4,1 persen. Tabel 3.2 Pertumbuhan Ekonomi dan Perdagangan Dunia Tahun 2012-2014 Isu Strategis

2012

2013

2014

2015

3.2

3.5

4.1

3.0

a. Amerika serikat

2.3

2.0

3.0

3.2

b. Kawasan Eropa

-0.4

-0.2

1.0

1.1

c. Jepang

-1.4

-1.5

0.8

1.2

d. Negara-negara Berkembang

5.1

5.5

4.4

4.8

e. China

7.8

8.2

8.5

7.1

f. India

4,5

5,9

6,4

6.4

Pertumbuhan Ekonomi Dunia


127

Isu Strategis

2012

2013

2014

2.8

3.8

5.5

a. Negara maju

1.2

2.2

4.1

b. Negara berkembang

6.1

6.5

7.8

2.1

2.8

4.5

Volume Perdagangan Dunia (Barang dan Jasa) 



Impor

Ekspor a. Negara maju

b. Negara berkembang 3.6 5.5 6.9 Sumber : Pedoman Perencanaan pembangunan BAPPENAS dan outlook Bank Dunia 2015.

Pertumbuhan

ekonomi

negara

berkembang

(emerging

and

developing economies) diperkirakan akan menguat di tahun 2013 dan 2014. Salah satu penyebabnya adalah adanya kebijakan pemerintah di negara berkembang yang cukup efektif

sebagai stimulan dalam

mempertahankan aktivitas ekonominya di tengah kondisi perekomian global yang kurang kondusif. Namun demikian, risiko yang akan dihadapi oleh negara-negara berkembang cukup besar. Kebergantungan negara berkembang kepada permintaan eksternal dan ekspor komoditas cukup tinggi, padahal harga komoditas di tahun 2013 dan 2014 diperkirakan akan menurun; walaupun jika harganya naik, kenaikannya akan dalam rentang yang sangat terbatas. Sementara itu, penerapan lebih lanjut untuk kebijakan bersifat longgar di beberapa negara berkembang akan semakin terbatas, bahkan keterbatasan sisi penawaran dan ketidakpastian kebijakan (policy uncertainty) akan menjadi salah satu penghambat pertumbuhan ekonomi di negara berkembang untuk tumbuh lebih tinggi. Guna menghindari proses pemulihan global yang berisiko, maka negara-negara maju perlu konsisten dalam penerapan kebijakannya, terutama yang terkait pada: (i) konsolidasi fiskal yang berkelanjutan serta (ii) reformasi sektor keuangan. Sementara negara berkembang juga perlu lebih

menyeimbangkan

sumber

pertumbuhannya

antara

konsumsi

domestik dengan orientasi ekspor.


128

Berdasarkan paparan kondisi global tersebut yang mempengaruhi Indonesia yaitu guncangan ekonomi yang terjadi di pasar keuangan global. Ketidakpastian pasar keuangan global meningkat sejalan dengan sentimen negatif terhadap rencana pengurangan stimulus moneter alias tapering off di AS.

Sementara kondisi ekonomi global yang menurun

akhirnya mengakibatkan terjadinya guncangan. Kondisi Indonesia yang mengalami guncangan dari berbagai faktor tersebut tidak membuat Indonesia kehilangan sebuah peluang dan kondisi yang

menguntungkan.

Indikator

makro

ekonomi

menunjukkan

pertumbuhan ekonomi nasional kuartal I tahun 2015 yang hanya 4,7%. Kinerja ekspor tercatat menurun, yang pada mei mencapai 4,11 %. Kinerja impor yang secara bersamaan turun 8,5 % menunjukkan kinerja perdagangan nasional yang menurun. Meskipun lebih rendah dari tahun sebelumnya, namun angka tersebut merupakan sebuah prestasi. Pasalnya, tekanan pada Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) meningkat, dibarengi dengan pelemahan nilai tukar rupiah yang mencapai diatas 13.000 Rupiah. Kinerja inflasi pun berada di atas sasaran inflasi yang ditetapkan Bank Indonesia ketika awal tahun 2013 yang lalu yaitu di 4,5% ±1%. Realisasi inflasi tercatat di angka 8,38% (yoy) sampai akhir 2013 dan mencapai 8,36 % pada tahun 2014. Kondisi menunjukkan stabilitas ekonomi kembali terkendali. NPI Triwulan IV 2013 membaik ditopang penurunan defisit transaksi berjalan. Inflasi bulanan menurun dan berada dalam pola normal.Tahun 2014, NPI diperkirakan membaik seiring penurunan defisit transaksi berjalan. Inflasi pada 2014 dan 2015 diperkirakan juga terkendali dalam kisaran 4,5±1% dan 4,0±1%. Pertumbuhan ekonomi pada 2014, diperkirakan mendekati batas bawah kisaran 5,8-6,2% sejalan proses konsolidasi ekonomi domestik menuju ke kondisi yang lebih seimbang. Mulai Januari 2014 pengukuran inflasi di Indonesia menggunakan IHK tahun dasar 2012=100. Ada beberapa perubahan mendasar dalam menghitung IHK baru (2012=100) dibandingkan IHK lama (2007=100), khususnya mengenai cakupan kota, paket komoditas, dan diagram timbang. Perubahan tersebut didasarkan pada survey biaya hidup (SBH) 2012 yang dilaksanakan oleh BPS, yang merupakan salah satu bahan RKPD Kabupaten Banyuwangi 2016

129

dasar utama dalam menghitung IHK. Hasil SBH 2012 sekaligus mencerminkan perubahan pola konsumsi masyarakat dibandingkan dengan hasil SBH sebelumnya. Tingkat inflasi tahun kalender (Januari) 2014 sebesar 1,07 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Januari 2014 terhadap Januari 2013) sebesar 8,22 persen. Sedangkan tingkat inflasi pada periode yang sama tahun kalender 2012 dan 2013 masing-masing 0,76 persen dan 1,03 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun untuk Januari 2012 terhadap Januari 2011 dan Januari 2013 terhadap Januari 2012 masing-masing 3,65 persen dan 4,57 persen. Tabel 3.3 Inflasi Bulanan, Tahun kalender, Tahun ke Tahun, Tahun 2012-2014 No

Inflasi

2012

2013

2014

2015*

1

Januari

0.78

1.03

1.07

0.42

2

(Januari) tahun kalender

0.78

1.03

1.07

0.42

3

Januari terhadap Januari (tahun ke tahun) (tahun n) (tahun n-1)

3.65

4.57

8.22

7.15

Sumber: data diolah BPS Mei 2015 Selain perkiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan membaik dengan persiapan pemilu 2014, pertumbuhan Indonesia akan membaik juga dengan pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Pelaksanaan MEA 2015 memberikan konsekuensi bagi Indonesia terhadap tingkat persaingan yang semakin terbuka dan tajam, terutama dalam perdagangan barang dan jasa di kawasan ASEAN. Tujuan pelaksanaan MEA 2015 adalah untuk menjadikan ASEAN sebagai kawasan dengan arus barang, jasa, investasi, pekerja terampil dan arus modal yang lebih bebas, mempunyai daya saing tinggi, dengan tingkat pembangunan ekonomi yang merata, serta terintegrasi dalam ekonomi global. Oleh sebab itu, tantangan terbesar bagi Indonesia dalam menghadapi pembentukan MEA 2015 adalah meningkatkan pemahaman publik di kalangan Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat baik tingkat pusat maupun daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 RKPD Kabupaten Banyuwangi 2016

130

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang dimaksud dengan Analisis Ekonomi Daerah adalah untuk menilai sejauh mana realisasi pembangunan daerah dapat mempengaruhi kinerja ekonomi daerah dan sejauh mana indikator makro ekonomi daerah sesuai dengan yang diasumsikan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah. Analisis asumsi umum/makro ekonomi daerah tahun lalu, tahun berjalan dan tahun rencana memuat kondisi ekonomi riil suatu daerah pada tahun lalu, tahun berjalan dan tahun rencana. Analisis ini dilakukan untuk mengumpulkan fakta dan permasalahan yang dihadapi daerah saat ini untuk digunakan sebagai data dalam analisis keuangan daerah dan perumusan kerangka ekonomi daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) seperti yang telah dipaparkan diatas maka harus terjadi sinergitas dan sinkronisasi antara pusat, provinsi dan kota/kabupaten. Oleh sebab itu perlu diperhatikan asumsi ekonomi makro yang tertuang dalam arahan secara Nasional, yaitu: Tabel 3.4 Asumsi Perekonomian Makro 2015 No 1 2 3 4 5 6 7

Sektor Pertumbuhan Ekonomi Inflasi Suku Bunga SPN 3 Bulan Nilai Tukar Harga Minyak ICP Lifting Minyak Lifting Gas

Persentase 5,7 % 5,0% 5,5% Rp 12.200,00/US$ US$105/barel 849.750 barel/hari 1.240 ribu barel setara minyak per hari

Tabel 3.4 menunjukkan prakiraan kondisi ekonomi makro Indonesia yang merupakan hasil analisis dari BPS Pusat. Kondisi perekonomian makro tersebut digunakan sebagai asumsi dasar dalam menentukan arah kebijakan Fiskal 2014. Pada Arah Kebijakan fiskal dalam APBN 2014 secara Nasional tersebut adalah memperkuat pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan melalui Pelaksanaan Kebijakan RKPD Kabupaten Banyuwangi 2016

131

Fiskal yang sehat dan efektif. Arah kebijakan fiskal tersebut ditempuh melalui beberapa strategi untuk menjaga kesinambungan fiskal: 1. Mengendalikan Defisit Anggaran: a. Optimalisasi pendapatan Negara dengan meningkatkan iklim investasi dan menjaga konservasi lingkungan; b. Meningkatkan kualitas belanja melalui (i) meningkatkan belanja modal untuk pembangunan Infrastruktur, (ii) pengendalian subsidi dan (iii) efisiensi belanja barang (operasional dan perjalanan dinas). 2. Mengendalikan Keseimbangan Primer: a. Optimalisasi pendapatan Negara; b. Memperbaiki struktur belanja melalui pembatasan belanja terkait, belanja mandatori, dan efisiensi subsidi untuk kualitas belanja. 3. Menurunkan Rasio Utang terhadap PDB: a.

Pengendalian pembiayaan yang baru bersumber dari pinjaman

b.

Negative not flow

c.

Mengarahkan agar pemanfaatan pinjaman harus untuk kegiatan produktif yang meningkatkan nilai tambah atau meningkatkan kapasitas perekonomian

Sehubungan dengan kondisi Nasional tersebut maka tema yang diusung oleh Provinsi Jawa Timur dalam RKPD 2016 adalah “Percepatan Pembangunan

Infrastruktur

Untuk

Meningkatkan

Daya

Saing

Menghadapi MEA Akhir 2015” dengan arah kebijakan Pembangunan Ekonomi Jawa Timur 2016 terdapat beberapa poin yaitu (1) Pengendalian inflasi di daerah, melalui (a) peningkatan kualitas sarana dan prasarana khususnya yang terkait dengan konektivitas antar daerah, (b) dukungan dari daerah untuk pembangunan prasarana yang dibiayai nasional, dan yang terakhir adalah (c) penyederhanaan perijinan usaha untuk menekan biaya perijinan, (2) penguatan kapasitas produksi pangan, pada poin ini diarahkan melalui (a) penguatan tenaga penyuluh pertanian, (b) peningkatan produktivitas petani melalui pelatihan petani, pendampingan, bantuan sarana produksi dan pengolahan, (c) insentif untuk menjaga alih bahan produktif ke lahan non pertanian, dan yang terakhir adalah (d) pembangunan sarana dan prasarana pengairan, kemudian arahan RKPD Kabupaten Banyuwangi 2016

132

kebijakan pembangunan ekonomi Jawa Timur tahun 2016 selanjutnya adalah (3) pengembangan kawasan wisata berbasis alam, agro dan budaya, dan yang terakhir adalah (4) pengembangan industri berbasis SDA seperti agro industri dan industri perikanan untuk mengantisipasi perlambatan sektor industri pengolahan lainnya. Adapun pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur sejak tahun 2010-2014 secara berturut-turut adalah 6,68%, 6,86%, 7,27%, 6,5%, 5,86%. Dari data tersebut terlihat bahwa pada tahun 2010 sampai tahun 2012 pertumbuhan ekonomi Jawa Timur terus mengalami perbaikan, namun dari tahun 2012 ke 2013 sampai pada tahun 2014 Provinsi Jawa Timur terus mengalami penurunan pertumbuhan perekonomian yang cukup signifikan. Penyebab melambatnya pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya (1) nilai tukar rupiah yang masih melemah dibandingkan dengan dollar, (2) Permintaan eksport Jawa Timur yang turun, salah satunya adalah pada sektor pertanian yang mengalami penurunan hasil pertanian dari kuartal ke kuartal yang terus menurun akibat siklus panen padahal sektor pertanian memberikan sumbangsih sebesar 13% dari pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Pada tahun 2014 yang berkontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi Jawa Timur adalah sektor industri pengolahan, hal ini berbeda dengan tahun 2013 dimana sektor perdagangan dan perhotelan merupakan sektor yang berkontribusi besar. dan pada tahun 2015 ini diprediksi pertumbuhan ekonomi akan tetap melambat, dengan tahun 2014, jika kurs rupiah semakin melemah dan kondisi politik belum membaik. Dari paparan tersebut dapat dilihat perbandingan pertumbuhan ekonomi baik secara Nasional, Provinsi Jawa Timur, maupun Kabupaten Banyuwangi pada gambar 3.1 berikut ini:


133

Gambar 3.1 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Banyuwangi

Dari grafik yang tergambar pada gambar 3.1 tersebut terlihat bahwa kondisi perekonomian Kabupaten Banyuwangi relatif stabil dan lebih baik bahkan melampaui kondisi nasional maupun provinsi. Apa yang telah dipaparkan pada subbab sebelumnya bahwa kondisi pertumbuhan PDRB Kabupaten Banyuwangi pada indikator pendapatan perkapita yang terus membaik juga dapat dilihat pada gambar 3.2 dan tabel 3.5 berikut ini: Gambar 3.2 Pertumbuhan Pendapatan Per Kapita (dalam juta Rp) Kabupaten Banyuwangi

14.97 17,12

2010

2011

19,87

22,52

25,50

2012

2013

2014


134

Tabel 3.5 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Banyuwangi Tahun ADHB (trilyun)

2010

2011

2012

2013

2014

23,56

27,06

33,00

35,46

40,48

Dari gambar 3.1, 3.2 dan tabel 3.5 tersebut dapat disimpulkan bahwa kondisi perekonomian Kabupaten Banyuwangi mampu melampaui Provinsi Jawa Timur dan Nasional serta Pendapatan Perkapita terus meningkat dengan PDRB ADHB yang terus membaik. Ini merupakan hal baik dan mampu menjadi peluang bagi Kabupaten Banyuwangi dalam menentukan arah kebijakan ekonomi ke depannya.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2014 dan Perkiraan Tahun 2015 Kabupaten Banyuwangi memiliki 2,3,4 prioritas, dan 20 konsepsi dasar pembangunan daerah yang terangkum pada gambar 3.3 berikut ini. Gambar 3.3 2,3,4 Prioritas dan 20 Konsepsi Dasar Pembangunan Kabupaten Banyuwangi


135

Skala prioritas dan konsep pembangunan yang telah ditetapkan tersebut

merupakan

acuan

bagi

Kabupaten

Banyuwangi

dalam

menjalankan roda kepemerintahan ke depannya. Oleh sebab itu untuk dapat menjalankan hal tersebut, perlu menjadi perhatian bersama untuk mampu melihat kondisi perekonomian Kabupaten Banyuwangi yang akan menunjang dan menentukan keberhasilan skala prioritas dan konsepsi pembangunan

tersebut.

Adapun

perkembangan

ekonomi

makro

Kabupaten Banyuwangi dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut ini. Tabel 3.6 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013-2016 Realisasi

Indikator 2013 Pertumbuhan Ekonomi (%)

Proyeksi 2014

2015

2016*

6.76

6.94

6-6,23

6,23-6,45

PDRB ADHB (Trilyun Rupiah)

35,47

40,43

44,53

49,66

PDRB ADHK (Trilyun Rupiah)

13,51

14,45

15,35

16,34

PDRB per Kapita (Juta Rupiah)

22,52

25,57

28,05

31,16

3.31-4.31

2.98-4.16

2.65-4.01

2,32-3,86

6,4

6.6

5,5-6,5

5-6

84.1

85.50

86.88

88.26

TPT (%) Inflasi (%) Penduduk di atas Garis Kemiskinan (%)

Sumber : Dokumen Evaluasi RMJMD Tahun 2010-2015 Kabupaten Banyuwangi Dilihat dari apa yang telah tertuang pada tabel 3.6 tersebut kondisi Kabupaten Banyuwangi dapat disimpulkan bahwa dalam kondisi yang relative stabil dan mengalami peningkatan setiap tahunnya sehingga mampu

untuk

mencapai

tingkat

kesejahteraan

yang

lebih

baik.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang dipergunakan untuk menentukan atau menilai apakah suatu Negara atau wilayah mengalami keberhasilan dalam pembangunannya ataukah tidak. Jika pertumbuhan ekonomi suatu wilayah tergolong tinggi maka dapat RKPD Kabupaten Banyuwangi 2016

136

dikatakan bahwa pembangunan wilayah tersebut berada dalam kondisi yang baik, jika pada tataran nasional dalam menentukan pertumbuhan ekonomi dikenal indikator-indikator PDB (Produk domestik Bruto) dan PNB (Produk Nasional Bruto) sementara pada wilayah daerah dalam melihat pertumbuhan ekonomi dikenal istilah PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). PDRB merupakan dasar pengukuran atas nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha yang timbul akibat aktivitas ekonomi. Dengan diketahuinya peranan dan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang terdapat pada distribusi presentase sumbangan sektor ekonomi tertentu terhadap nilai PDRB total dan laju pertumbuhan ekonomi masing-masing sektor, maka dapat direncanakan kearah mana prioritas pembangunan ekonomi tersebut dilaksanakan. PDRB ini sendiri dibagi menjadi 2 jenis yaitu PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) dan juga PDRB atas dasar harga konstan (ADHK). Untuk PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) dipergunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi serta menunjukkan bahwa pendapatan yang memungkinkan dapat dinikmati oleh penduduk suatu daerah serta menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun, kemudian untuk PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Sedangkan ADHK digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun, untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun. Data PDRB ADHK lebih menggambarkan perkembangan produksi riil barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan ekonomi daerah tersebut. PDRB per kapita Atas Dasar Harga Konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi

per

menunjukkan

kapita.

Dengan

kemampuan

demikian

suatu

PDRB

daerah

secara

dalam

agregatif

menghasilkan

pendapatan/balas jasa terhadap faktor produksi yang ikut berpartisipasi dalam proses produksi di daerah tersebut. Penjelasan tersebut dapat memberikan gambaran bahwa data yang telah tergambar dalam tabel 3.7 tersebut menunjukkan Kabupaten Banyuwangi mengalami pertumbuhan yang baik, baik dari struktur ekonominya dan pergeseran ekonomi yang terjadi maupun dalam RKPD Kabupaten Banyuwangi 2016

137

pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahunnya dan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan ataupun per sektor. Pertumbuhan ekonomi juga tidak dapat terlepas dari tingkat inflasi yang terjadi, seperti yang tergambar pada tabel 3.7 bahwa setiap tahunnya inflasi terus saja mengalami peningkatan, namun Kabupaten Banyuwangi jika dibandingkaan dengan beberapa kota lain di Jawa Timur menduduki posisi yang relatif stabil sehingga harga-hargapun stabil serta gerak transaksi ekonomi relatif stabil. Hal tersebut dapat tergambarkan oleh gambar 3.4 dan gambar 3.5 berikut ini.

Gambar 3.4 Perbandingan Inflasi Kabupaten Banyuwangi dengan beberapa Kota di Jawa Timur

Inflasi Tahun 2014 6,6

6,8

7,4


7,5

7,5

7,9

8,0

8,1

138

Gambar 3.5 Perkembangan Laju Inflasi Setiap Bulan Pada Tahun 2014

3,50

2,64

Inflasi

2,50

Januari 2014 – Februari 2015

1,92

1,50 1,24

Indikator

tidak

kalah

pentingnya

dalam

Feb. 2015

Jan. 2015

Desember

0,08 (1,02) November

Oktober

September

0,41 0,41 0,12 (0,06) Juli

Mei

April

Maret

yang

0,12

Agustus

(1,50)

Februari

Januari

(0,50)

0,05 0,03 0,01

Juni

0,43

0,50

mengukur

pertumbuhan ekonomi adalah aktivitas perbankan. Aktivitas perbankan tersebut dapat menunjukkan sebagian dari aktivitas perekonomian yang mempengaruhi

laju

pertumbuhan.

Adapun

gambaran

kegiatan

perekonomian Kabupaten Banyuwangi dalam bidang perbankan adalah sebagai berikut: Gambar 3.6 Kinerja Perbankan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2008-2014 5.50 5.00

4.910

Total Kredit (Trilyun Rp.) 4.29

4.50 4.00 3.44

3.50 3.00

2.61

2.50 2.00

1.80

2.02

2.23

1.50 2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Melihat grafik pada gambar 3.6 dapat dilihat bahwa Kabupaten Banyuwangi dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2014 terus mengalami RKPD Kabupaten Banyuwangi 2016

139

peningkatan. Dan peningkatan secara signifikan terjadi pada tahun 20112014. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan perbankan di Kabupaten Banyuwangi

terus

mengalami

perbaikan

dan

kemajuan.

Adapun

gambaran penggunaan kredit pada Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut: Gambar 3.7 Penggunaan Kredit Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011-2014

Grafik pada gambar 3.7 tersebut menunjukkan bahwa penggunaan kredit produktif menempati posisis sampai 68,8 persen. Angka tersebut menunjukkan

bahwa

masyarakat

Kabupaten

Banyuwangi

memiliki

kesadaran yang tinggi dalam penggunaan kredit untuk hal-hal yang bersifat produktif sehingga mampu memacu peningkatan perekonomian Kabupaten Banyuwangi. Sedangkan untuk NPL (Non Performing Loan) atau kredit bermasalah yang merupakan salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja fungsi bank. Salah satu fungsi bank adalah sebagai lembaga intermediary atau penghubung antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Bank Indonesia (BI) melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) menetapkan bahwa rasio kredit bermasalah (NPL) adalah sebesar 5%. Sedangkan Kabupaten Banyuwangi dari tahun ke tahun mengalami perbaikan dan berada dikisaran 2%. Ini menunjukkan bahwa Kabupaten Banyuwangi memiliki RKPD Kabupaten Banyuwangi 2016

140

kredit macet yang sangat rendah dibawah toleransi besaran persentase yang telah ditetapkan oleh BI. Rendahnya tingkat kredit macet juga mampu menunjang perbaikan perekonomian Kabupaten Banyuwangi. Adapun gambaran tersebut tercermin dari tabel 3.3 berikut ini: Tabel 3.7 NPL Kabupaten Banyuwangi Tahun 2008-2014 2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

4,1

5,8

4,1

2,8

2,2

2,0

2,1

NPL % (Gross)

Melihat gambaran kondisi perekonomian pada tahun 2014 tersebut, maka diperkirakan pada tahun 2015 kondisi perekonomian Kabupaten Banyuwangi akan terus membaik dan meningkat. Hal tersebut juga ditunjang dari kegiatan-kegiatan perekonomian di Kabupaten Banyuwangi mengalami perbaikan di berbagai sektor. Keadaan tersebut ditunjang dengan adanya pembangunan Bandar udara di Kabupaten Banyuwangi yang tentu saja memudahkan para investor dalam melakukan berbagai macam

kegiatan

perekonomian,

ditambah

lagi

dengan

semakin

meningkatnya pemberantasan buta aksara serta pendirian berbagai pusat pendidikan diantaranya Politeknik

Negeri Banyuwangi yang tentu saja

akan memperbaiki kualitas SDM di Kabupaten Banyuwangi ini, kemudian terdapatnya

berbagai

macam

event

kepariwisataan

yang

dapat

memperkenalkan Banyuwangi pada khalayak ramai, seperti Festival Banyuwangi

2015

yang

memberikan

sumbangsih

terbesar

pada

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi yaitu pada bidang pariwisata. Adapun rincian berbagai sektor usaha yang menunjang kemajuan perekonomian Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut: Tabel 3.8 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banyuwangi dari berbagai Lapangan Usaha Tahun 2010-2014 NO 1 2 3 4

LAPANGAN USAHA PERTANIAN PERTAMBANGAN dan PENGGALIAN INDUSTRI PENGOLAHAN LISTRIK, GAS, dan AIR BERSIH


2010 5.30

2011 5.18

2012 5.48

2013 4.17

2014 4.31

7.00 5.24 2.58

7.15 6.50 5.32

6.54 7.75 5.16

5.01 6.64 5.56

4.79 6.23 6.30

141

NO 5 6 7 8 9

LAPANGAN USAHA BANGUNAN PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN PENGANGKUTAN dan KOMUNIKASI KEU, SEWA dan JASA PERUSAHAAN JASA-JASA PERTUMB EKONOMI KAB

2010 2011 7.94 11.24

2012 9.92

2013 8.83

2014 8.11

8.91 10.79 10.87 11.31 11.62 5.02

7.20

7.11

6.45

6.64

4.28 5.78 6.22

6.91 6.36 7.07

6.60 6.45 7.30

8.05 6.05 6.76

7.33 6.17 6.94

Dari tabel 3.8 tersebut terlihat bahwa lapangan usaha yang berperan besar dalam pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi adalah pada lapangan usaha perdagangan, hotel dan restoran. Hal itu mampu terjadi dikarenakan Kabupaten Banyuwangi memiliki strategi peningkatan kepariwisataan yang matang dan menginginkan Kabupaten Banyuwangi mampu mengembangkan kepariwisataannya dengan tetap mempertahankan kearifan lokal. Pada tahun 2013 kondisi perekonomian secara global cenderung membaik, demikian pula dengan kondisi Indonesia bahwa berbagai kondisi sangat mendukung terjadinya pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan. Bahkan kondisi tersebut akan diperkiraan terus mengalami perbaikan hingga tahun 2015 mendatang. Kondisi tersebut tidak melepaskan Kabupaten dari tantangan. Tantangan yang dihadapi oleh Kabupaten Banyuwangi adalah bersumber dari kondisi Provinsi Jawa Timur yang mengalami penurunan kontribusi terhadap perkembangan perekonoian secara Nasional, sehingga untuk tahun 2015 Pemerintah Provinsi Jawa Timur memfokuskan pada “Penguatan Kemandirian Ekonomi Jawa Timur Melalui Pembangunan Industri Hulu-Hilir, Agrobisnis dan

Agroindustri,

UMKM

serta

Infrastruktur”

agar

mampu

untuk

meningkatkan kontribusi secara Nasional. Kebijakan tersebut tentunya akan berdampak pada kondisi Kabupaten Banyuwangi. Melihat kondisi Nasional, dan Provinsi, Kabupaten Banyuwangi memiliki beberapa tantangan yang akan dihadapi pada tahun 2016, yaitu: 1. Pertumbuhan pertanian yang melambat yaitu hanya mencapai 3,53% pada tahun 2015 dan mengalami peningkatan sebesar 3,66% pada tahun 2016, padahal kegiatan perekonomian hampir 50% bersumber dari pertanian; RKPD Kabupaten Banyuwangi 2016

142

2. Pertumbuhan

Perdagangan

Hotel

dan

Restoran

merupakan

lokomotif perekonomian diperkirakan tumbuh mencapai 10,78% pada tahun 2015 dan mengalami peningkatan sebesar 10,91% pada tahun 2016. Sektor ini merupakan sektor prioritas dengan kontribusi terhadap struktur ekonomi Banyuwangi sebesar 35,17 % pada tahun 2016 meningkat dari tahun 2015 sebesar 33,8%; 3. Optimalisasi

pengembangan

bidang-bidang

potensial

seperti

perikanan, peternakan; 4. Peningkatan kewaspadaan terhadap Kawasan Rawan Bencana khususnya kawasan Raung dan Ijen, serta kawan rawan bencana lainnya. Sedangkan Peluang yang dimiliki oleh Kabupaten Banyuwangi yaitu : 1. Kondisi geografis yang cukup strategis, dan terdapatnya pelabuhan Ketapang yang menghubungkan antara Pulau Jawa dengan Pulau Bali; 2. Mata Pencaharian Penduduk Kabupaten Banyuwangi didominasi oleh Pertanian didukung dengan kondisi topografi yang memiliki curah hujan cukup tinggi; 3. kawasan strategis cepat tumbuh di sektor kepariwisataan; 4. Pertumbuhan PDRB yang cukup tinggi; 5. Pendapatan perkapita yang meningkat; 6. Kemiskinan mengalami penurunan. Melihat tantangan dan peluang yang dimiliki oleh Kabupaten Banyuwangi, maka arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 yaitu: 1.

Mengurangi konsumsi barang import untuk sebesar-besarnya memanfaatkan Banyuwangi,

produk

lokal

menggerakkan

untuk transaksi

menggerakkan perekonomian

produksi secara

maksimal, dan memperbanyak kegiatan perdagangan keluar daerah dengan fokus penguatan kualitas produk, peningkatan jejaring pemasaran, introduksi teknologi, dan peningkatan akses finansial melalui kemitraan strategis dengan stakeholder;


143

2.

Mendorong

percepatan

kepariwisataan,

dan

perekonomian

membuka

kesempatan

dalam

bidang

bagi

investor,

Pengembangan dan peningkatan daya saing terhadap UKM dan koperasi; 3.

Mempertahankan stabilitas pertumbuhan perekonomian dengan menjaga inflasi dan kenaikan harga komoditas, peningkatan dan pemerataan

pendapatan

perkapita

dan

penurunan

angka

kemiskinan; 4.

Meningkatkan daya saing koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah berbasis kelompok dan kluster;

5.

Penguatan infrastruktur sebagai nstimulus perekonomian, serta mengoptimalkan Bandara Blimbingsari sebagai sarana percepatan pertumbuhan ekonomi;

Melemahnya perekonomian global dan nasional yang berimbas di Kabupaten Banyuwangi juga telah diantisipasi dengan berbagai langkah yang telah dirumuskan oleh pemerintah daerah melalui tujuh kebijakan utama sebagai affirmative action, yang terdiri atas: (1) meningkatkan belanja infrastruktur untuk memperkuat konektivitas antar wilayah (antar kecamatan, antar desa), untuk mendukung sektor perekonomian, pendidikan, dan kesehatan; (2) meningkatkan efisiensi belanja daerah, antara lain fokus penguatan belanja publik yang lebih tepat sasaran dan pengendalian belanja operasional satuan kerja perangkat daerah yang kurang prioritas; (3) mendukung

pemantapan

reformasi

birokrasi

dalam

rangka

peningkatan pelayanan publik, melalui peningkatan kesejahteraan aparatur, dan antisipasi Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; (4) mendukung pengurangan kesenjangan antarkelompok pendapatan dan antarwilayah, antara lain melalui peningkatan pemerataan pembangunan daerah ke seluruh pelosok wilayah kabupaten; (5) mendukung efektivitas dan keberlanjutan program nasional sistem jaminan sosial nasional (SJSN) yang mencakup jaminan kesehatan


144

nasional dan jaminan sosial ketenagakerjaan serta perbaikan pelayanan kesehatan; (6) mendukung penguatan pelaksanaan desentralisasi desa melalui peningkatan pemenuhan secara bertahap alokasi dana desa sesuai amanat Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa; (7) penyediaan

dukungan

bagi

pelaksanaan

program

antisipasi

ketidakpastian perekonomian, antara lain upaya penurunan jumlah kemiskinan

dan

pengangguran

melalui

program-program

pemberdayaan masyarakat. Kebijakan tersebut ditetapkan untuk dapat menjawab tantangan internal serta memperhatikan tantangan eksternal yang masih akan dihadapi pada tahun 2016.

Dalam rangka itu, Pemerintah masih dihadapkan pada beberapa tantangan dalam mewujudkan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran-sasaran pembangunan nasional. Beberapa tantangan tersebut diantaranya adalah: (1)

masih

terbatasnya

ruang

fiskal

dalam

rangka

mendukung

pembiayaan program-program prioritas pembangunan daerah; (2)

perlunya penguatan kualitas belanja untuk mewujudkan APBD yang sehat dan produktif;

(3)

perlunya

penguatan

pola

penyerapan

anggaran.

Selain

itu,

tantangan lainnya adalah mendorong penerapan creative financing, serta upaya untuk meningkatkan BUMD dalam proses pembangunan daerah. Oleh karena itu, penguatan pengelolaan kebijakan belanja daerah diperlukan untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut sehingga

dapat

mendukung

pencapaian

sasaran-sasaran

pembangunan tahun 2016 yang telah ditetapkan.

3.1.2.

Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2015 dan Tahun 2016 Pada tahun 2015 kondisi perekonomian secara global cenderung

tidak stabil, kondisi gejolak perpolitikan yang cukup memanas, demikian pula

dengan

kondisi

Indonesia

bahwa

berbagai

kondisi

kurang

mendukung terjadinya pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan, RKPD Kabupaten Banyuwangi 2016

145

terutama pada kondisi nilai tukar rupiah yang terus saja melemah, dan kondisi inflasi yang cukup tinggi, sehingga hargapun relatif tidak stabil. Bahkan kondisi tersebut akan diperkiraan terus terus memburuk hingga tahun 2016 mendatang jika pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan yang bersifat intensif terhadap perbaikan perekonomian Indonesia. Prakiraan kondisi ekonomi makro Indonesia pada tahun 2016 adalah:

Tabel 3.9 Kondisi Ekonomi Makro Indonesia Tahun 2016 Indikator Pertumbuhan ekonomi (%, yoy) Inflasi (%, yoy) Tingkat bunga SPN 3 bulan (%) Nilai tukar (Rp/US$) Harga Minyak Mentah (US$/barel) Lifting Minyak (ribu barel per hari) Lifting Gas (MBOEPD)

2015

2016

RPJMN

APBN-P

RPJMN

RKP

5,8

5,7

6,6

6,6

5,0

5,0

4,0

4,0

6,2

6,2

6,0

5,0

12.200

12.500

12.150

12.600

70,0

60

85,0

65

849,0

825

880,0

830

1.177

1.221

1.150,0

1.150

Sumber: Rancangan awal RKP 2016 Dengan kondisi perekonomian tersebut kemudian secara Nasional mengungkapkan bahwa tema yang akan diusung dalam RKP 2016 adalah: “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Meletakkan Fondasi Pembangunan yang Berkualitas” Adapun dari hal tersebut harapan pemerintah terhadap daerah adalah diharapkan: (a) setiap Pemerintah Daerah mencermati kegiatan yang akan dilaksanakan oleh K/L di wilayahnya masing-masing; (b) mempersiapkan dukungan kegiatan RKPD Kabupaten Banyuwangi 2016

146

dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan daerah; dan (c) menyelaraskan kegiatan tersebut dalam RKPD. Kondisi tersebut tidak melepaskan Kabupaten dari tantangan. Tantangan yang dihadapi oleh Kabupaten Banyuwangi adalah bersumber dari kondisi Provinsi Jawa Timur yang mengalami penurunan kontribusi terhadap perkembangan perekonoian secara Nasional, sehingga untuk tahun 2015 Pemerintah Provinsi Jawa Timur memfokuskan pada “Penguatan Kemandirian Ekonomi Jawa Timur Melalui Pembangunan Industri Hulu-Hilir, Agrobisnis dan Agroindustri, UMKM serta Infrastruktur” agar mampu untuk meningkatkan kontribusi secara Nasional. Kemudian pada tahun 2016 ini Provinsi Jawa Timur mengusung tema “Percepatan Pembangunan Infrastruktur Untuk Meningkatkan Daya Saing Menghadapi MEA AKHIR 2015” adapun unsur dari tema tersebut adalah: A. Percepatan Pembangunan Infrastruktur 1. Infrastruktur Ekonomi, ruang lingkup meliputi antara lain:  Public work: Jalan Provinsi dan JLS, Jaringan irigasi, serta moda transportasi untuk percepatan konektivitas intra Jawa Timur dan Jatim-Eksternal  Public utilities: kelangsungan pasokan energi listrik dan gas, jaringan telekomunikasi untuk menunjang Jawa Timur sebagai supercoridor. 2. Infrastruktur Sosial, ruang lingkup meliputi antara lain:  Infrastruktur pendidikan difokuskan sarana dan prasarana sekolah dan perpustakaan  Infrastruktur Kesehatan difokuskan pada peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit dan revitalisasi puskesmas  Perumahan, Air Minum, Sanitasi 3. Infrastruktur Administrasi/Institusi, ruang lingkup meliputi:  Penegakan Hukum, Keamanan dan Ketertiban  Kontrol Admistrasi/Sistem Pengendalian Internal  Koordnasi, Integrasi, Sinergi dan Sinkronisasi  Kebudayaan B. Daya Saing 1. Daya Saing Regional/Provinsi, ruang lingkup meliputi: RKPD Kabupaten Banyuwangi 2016

147

 Stabilitas makro ekonomi  Perencanaan Pemerintahan dan Institusi  Tata

Kelola

Keuangan,

Fasilitasi

Dunia

Usaha/Bisnis

(efisiensi) ketenagakerjaan (produktivitas dan fleksibilitas pasar tenaga kerja)  Kualas Hidup dan pembangunan Infrastruktur 2. Daya Saing Sektor (teknis), ruang lingkup meliputi:  Standarisasi Produk barang di sektor Primer/Pertanian (standar proses dan standar produksi)  Sandarisasi produk barang di sektor Sekunder/industri (khususnya produk IKM/UMKM)  Standariasi produk Jasa (Sevices) pendidikan,kesehatan,dll  Standarisasi SDM tenaga terampil Kebijakan

tersebut

tentunya

akan

berdampak

pada

kondisi

Kabupaten Banyuwangi. Melihat kondisi Nasional, dan Provinsi serta berdasarkan analisis yang telah diuraikan pada BAB II dokumen RKPD 2016 ini Kabupaten Banyuwangi memiliki beberapa tantangan yang akan dihadapi, yaitu: 1. Pertumbuhan pertanian yang melambat yaitu hanya mencapai 3,49%, padahal kegiatan perekonomian hampir 50% bersumber dari pertanian 2. Optimalisasi

pengembangan

bidang-bidang

potensial

seperti

perikanan, peternakan) 3. Kawasan Rawan Bencana 4. Laju pertumbuhan ekonomi nasional dan provinsi yang melemah Sedangkan Peluang yang dimiliki oleh Kabupaten Banyuwangi yaitu : 1. Kondisi geografis yang cukup strategis, dan terdapatnya pelabuhan Ketapang yang menghubungkan antara Pulau Jawa dengan Pulau Bali 2. Mata Pencaharian Penduduk Kabupaten Banyuwangi didominasi oleh Pertanian didukung dengan kondisi topografi yang memiliki curah hujan cukup tinggi 3. kawasan strategis cepat tumbuh di sektor kepariwisataan RKPD Kabupaten Banyuwangi 2016

148

4. Pertumbuhan PDRB yang cukup tinggi 5. Pendapatan perkapita yang meningkat 6. Kemiskinan mengalami penurunan 7. Laju inflasi yang mampu ditekan 8. Kegiatan Perbankan yang membaik 9. Optimalisasi pemanfaatan Bandar Udara Blimbing Banyuwangi Melihat tantangan dan peluang yang dimiliki oleh Kabupaten Banyuwangi, maka Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2016, Bupati Banyuwangi mengarahkan pada penguatan langkah, melakukan

akselerasi

“Pembangunan

dan

lebih

Daerah

fokus

lagi

Berkelanjutan

untuk bagi

Mewujudkan Peningkatan

Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan”. Berkelanjutan berarti bahwa pada tahun 2016 tetap menjalankan fondasi

9 fokus prioritas RPJMD

2010-2015 yang dijabarkan dalam 20 konsepsi dasar pembangunan daerah, yang disinkronisasi dengan agenda prioritas Nawa Cita Presiden R.I tahun 2015-2019 dan RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019 yaitu: 1.

Mengurangi

kegiatan

import

dengan

memanfaatkan

kondisi

pertanian yang menunjang untuk pemanfaatan maksimal, dan memperbanyak kegiatan eksport dengan memanfaatkan kawasan Kabupaten Banyuwangi yang strategis 2.

Mendorong kepariwisataan,

percepatan dan

perekonomian

membuka

dalam

bidang

bagi

investor,

kesempatan

Pengembangan dan peningkatan daya saing terhadap UKM dan koperasi 3.

Mempertahankan stabilitas pertumbuhan perekonomian dengan menjaga pertumbuhan PDRB, peningkatan pendapatan perkapita dan menurunnya angka kemiskinan

4.

Meningkatkan daya saing koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah berbasis kelompok dan kluster

5.

Penguatan regulasi ekonomi kerakyatan daerah

6.

Pembangunan

kawasan

perindustrian

untuk

meningkatkan

penghasilan daerah


149

7.

Mengoptimalkan Bandara Blimbingsari sebagai sarana percepatan pertumbuhan ekonomi

8.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi meminta saham sebagai pemilik SDA

9.

Membuat suatu trobosan untuk dapat meningkatkan kesadaran masyarakat berinvestasi

10. Membuat suatu trobosan untuk dapat meningkatkan kesadaran masyarakat menggunakan jasa perbankan.

3.2.

Arah Kebijakan Keuangan Daerah Kabupaten Banyuwangi Arah Kebijakan Keuangan Daerah memuat tentang pendapatan

daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang akan dilaksanakan pada tahun 2016. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata

Cara

Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, penentuan kemampuan keuangan daerah sangat terkait dengan kemampuan daerah untuk memperkirakan

jumlah

penerimaan

yang

akan diterima

sehingga

kemampuan pendanaan pembangunan daerah pada tahun rencana dapat diketahui. 3.2.1.

Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Sumber-sumber keuangan daerah secara proporsional diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, penggalian sumber-sumber potensi baru untuk menambah pendapatan asli daerah (PAD), serta perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Sumber pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah diperoleh berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dalam rangka otonomi daerah, maka pengalokasian anggaran dan pemanfaatan potensi dan sumber daya daerah sangat bergantung kepada kreativitas dan kemauan dalam mengelola anggaran daerah agar


150

mencapai hasil maksimal yang direncanakan termasuk menghasilkan peningkatan kesejahateraan masyarakat secara lebih merata. Indikator umum (makro) merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial. Indikator makro

pembangunan

tersebut

terdiri

dari

pertumbuhan

ekonomi,

pendapatan perkapita, penurunan jumlah pengangguran dan pengentasan kemiskinan. Indikator umum lainnya yang juga digunakan adalah indek pembangunan manusia (Human Development Index) yang digunakan oleh United Nation Development Program (UNDP) sebagai indikator komposit bidang ekonomi dan sosial. pertumbuhan ekonomi adalah indikator utama yang sangat penting untuk menjamin kesinambungan pembangunan untuk menggerakkan roda pembangunan. Tanpa pertumbuhan ekonomi, maka kegiatan program pembangunan akan mengalami stagnasi berujung pada peningkatan jumlah pengangguran dan peningkatan jumlah kemiskinan. Komponen

Pendapatan

Asli

Daerah

(PAD)

diproyeksikan

mengalami kenaikan per tahun dengan asumsi perubahan pengelolaan pajak dan retribusi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah serta memperhatikan proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah. Diharapkan dapat dikembangankan (disesuaikan) pajak dan retribusi daerah yang baru sebagai sumber pendapatan daerah tanpa mengakibatkan ekonomi biaya tinggi yang memberatkan investasi. Lonjakan penerimaan PAD terjadi pada tahun 2014 dimana Pajak Bumi dan Bangunan menjadi pajak daerah. Pada sisi Dana Perimbangan diproyeksikan mengalami kenaikan seiring dengan membaiknya perekonomian nasional yang memberi pengaruh postif terhadap APBN sehingga pada gilirannya memberikan tambahan porsi dana perimbangan. Semakin diperketatnya pembentukan daerah baru melalui

pemekaran

menjadi

point

penting

atas

tambahan

dana

perimbangan khususnya Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Untuk Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak diharapkan mengalami peningkatan seiring dengan membaiknya ekonomi nasional walaupun ada beberapa jenis pajak yang dilimpahkan kepada daerah. Komponen LainLain Pendapatan Daerah yang Sah diproyeksikan rata-rata mengalami RKPD Kabupaten Banyuwangi 2016

151

kenaikan per tahun dimana komponen utama yang diprediksi naik adalah Dana Penyesuaian khususnya tunjangan serifikasi guru PNSD serta Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dari Provinsi. Dana Penyesuaian lainnya yang digunakan untuk biasanya dialokasikan untuk infrastruktur serta Bantuan Keuangan dari Provinsi sehingga sulit untuk diproyeksikan.Hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah, selanjutnya dilakukan analisis dan proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah dituangkan kedalam tabel Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah, sebagai berikut:


152

Tabel 3.10 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013 s.d tahun 2016 Jumlah NO

Uraian

(1)

(2) Pendapatan

1.1

Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Tahun

Realisasi Tahun

Tahun Berjalan

Proyeksi /Target pada

2013*

2014*

2015**

Tahun Rencana 2016**

(3)

(4)

(5)

(6)

1,755,902,983,807.00

1,874,238,884,243.74

12,740,876,900,057.60

39,596,176,777,521.90

161,975,808,883.00

283,488,703,181.03

324,746,937,632.74

514,734,908,757.01

1.1.1

Pajak daerah

54,618,572,808.00

94,194,550,730.62

96,913,770,757.95

145,337,130,324.00

1.1.2

Retribusi daerah

24,170,155,500.00

67,276,765,522.00

139,158,753,026.80

442,567,805,594.46

17,212,736,000.00

15,562,622,841.37

17,677,682,531.07

17,271,955,837.60

65,974,344,575.00

106,454,764,087.04

70,996,731,316.92

87,318,987,746.49

1,299,958,159,483.00

1,303,387,209,097.19

1,521,954,259,959.07

1,609,928,057,417.86

68,465,228,483.00

850,750,097.19

60,113,722,900.87

37,880,548,430.05

1,154,495,171,000.00

1,254,496,229,000.00

1,395,975,753,978.10

1,533,611,695,992.24

1.1.3

1.1.4 1.2 1.2.1 1.2.2

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Dana Perimbangan Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak Dana alokasi umum


154

Jumlah NO

Uraian

(1) 1.2.3 1.3

(2) Dana alokasi khusus

Realisasi Tahun

Realisasi Tahun

Tahun Berjalan


2013*

2014*

2015**

Tahun Rencana 2016**

(3)

(4)

(5)

(6)

76,997,760,000.00

48,040,230,000.00

65,864,783,080.10

54,433,487,148.68

293,969,015,441.00

287,362,971,965.52

10,894,175,702,465.80

141,756,659,695,265.00

1,132,540,000.00

146,734,510,718.00

146,734,510,718.00

12,723,087,329,975.20

82,306,549,441.00

924,902,515.12

7,382,213,523,721.56

223,196,125,680,345.00

209,618,226,000.00

3,026,897,462.40

474,934,644,094.18

519,286,034,779.00

911,700,000.00

856,236,970.00

2,890,293,023,932.03

9,640,203,203,006.77

12,740,876,900,057.60

39,596,176,777,521.90

Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1.3.1

Hibah

1.3.2

Dana darurat Bagi hasil pajak dari provinsi

1.3.3

dan dari pemerintah daerah lainnya

1.3.4

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari

1.3.5

provinsi pemerintah daerah lainnya**)

1.3.5

Pendapatan lainnya

135,820,424,300.00

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1.1 +1.2+1.3)

Keterangan: * RKPD Kabupaten Banyuwangi 2016

1,755,902,983,807.00

1,874,238,884,243.74

Data bersumber dari LAKIP 2014 dan Evaluasi RPJMD tahun 2010-2015 155

3.2.2

Arah Kebijakan Keuangan Daerah Mengacu

kepada

proyeksi

indikator

makro

ekonomi

dan

dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, maka strategi-strategi kebijakan fiskal sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010–2015

diarahkan

kepada

(1)

Mengoptimalkan

peningkatan

penerimaan daerah yang bersumber dari sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan; (2) Meningkatkan efisiensi pengelolaan APBD dari sisi belanja; (3) Meningkatkan sumber penerimaan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah dan Bagi Hasil Pajak yang lebih rasional dan proporsional; (4) Meningkatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta, baik dalam pembiayaan maupun pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan strategi kebijakan fiskal tersebut di atas, maka kebijakan umum keuangan / anggaran RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2010-2015 diarahkan dalam tiga fungsi utama, yaitu : fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. a. Fungsi alokasi, yaitu penganggaran untuk kegiatan pembangunan yang tidak mungkin dilaksanakan oleh masyarakat/swasta karena bersifat publik services seperti penanganan prasarana dasar dan penyediaan infrastruktur; b. Fungsi distribusi, yaitu penganggaran diarahkan untuk pemerataan, keadilan sosial, dan mengurangi kesenjangan, yang antara lain meliputi penanganan masalah kemiskinan pengembangan wilayah tertinggal dan lainnya; c. Fungsi stabilitasi, yaitu penganggaran diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat serta stabilitas keamanan dan ketertiban. Sesuai dengan arahan Bupati Kabupaten Banyuwangi bahwa tahun 2016 diarahkan pada kebijakan sesuai dengan arahan tahun 2010-2015, sehingga untuk kebijakan keuangan daerah tahun anggaran 2016 tidak mengalami perubahan, seperti apa yang telah tertuang dalam RPJMD 2010-2015. RKPD Kabupaten Banyuwangi 2016

3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sub-bab ini memuat penjelasan tentang analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah berdasarkan realisasi tahun-tahun sebelumnya, yang mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Sumber pendapatan daerah yang berasal dari PAD, meliputi: Pendapatan pajak daerah, Pendapatan retribusi daerah, Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Lain-lain PAD yang sah, sedangkan Dana perimbangan, terdiri dari: Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Buka Pajak (Sumber daya Alam), Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus, Dana Penyesuaian. Lain-lain Pendapatan yang sah, meliputi: dana hibah, dana darurat, bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya. Berdasarkan realisasi dan proyeksi pendapatan daerah serta pertimbangan kemungkinan kebutuhan pendanaan dimasa mendatang, selanjutnya dirumuskan kebijakan yang terkait langsung dengan pos-pos Pendapatan Daerah dalam APBD. Arah kebijakan pendapatan daerah meliputi: a. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada tahun

anggaran

berkenaan,

dengan

meningkatkan

optimalisasi

sumber-sumber pendapatan, sehingga perkiraan besaran pendapatan dapat terealisasikan dan sedapat mungkin mencapai lebih dari yang ditargetkan. b. Uraian arah kebijakan berkaitan dengan target pendapatan daerah. c. Upaya-upaya pemerintah daerah dalam mencapai target. Berdasarkan

RPJMD

Kabupaten

Banyuwangi

2010-2015

pengelolaan pendapatan daerah lebih diarahkan pada optimalisasi


pendapatan daerah melalui upaya efektif dan efisien serta mendapat dukungan dari masyarakat. Arah pengelolaan pendapatan, yaitu : a. Kewenangan yang lebih luas dalam mengoptimalkan perolehan pendapatan daerah; b. Mendayagunakan dana melalui pola deposito; c. Perubahan manajemen keuangan dengan memberi peran lebih pada Kas Umum Daerah; d. Intensifikasi pendapatan

dan

ekstensifikasi

daerah,

terutama

penggalian melalui

sumber-sumber

usaha

daerah

dan

pendayagunaan aset daerah, termasuk pendapatan dari pihak ke ketiga; e. Peningkatan kemampuan dan optimalisasi organisasi bidang pendapatan atau organisasi penghasil. Upaya-upaya efektif dalam penggalian sumber-sumber pendapatan daerah harus terus dilakukan tanpa harus menambah beban bagi masyarakat sehingga nantinya pendapatan daerah tidak lagi harus bergantung pada satu atau dua jenis pajak daerah saja, diversifikasi sumber pendapatan daerah menjadi mutlak dicari agar ketergantungan dan resiko dapat disebar, mengingat struktur ekonomi di Kabupaten Banyuwangi lebih banyak di dominasi oleh sektor primer, maka sudah saatnya dirancang berbagai tindakan yang dapat menggali sumbersumber pendapatan daerah yang berbasiskan pada sektor primer dan mata rantainya.

3.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, sub-bab ini berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, minimal yang terkait langsung dengan pengelolaan Belanja (Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung dalam APBD. Kebijakan belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib RKPD Kabupaten Banyuwangi 2016

dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, belanja bagi hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif bagi belanja langsung setiap SKPD. Belanja tidak langsung untuk belanja hibah, belanja sosial, dan belanja bantuan kepada provinsi dan kabupaten/kota/pemerintah desa, serta belanja tidak terduga disesuaikan dan diperhitungkan berdasarkan ketersediaan dana dan kebutuhan belanja langsung. Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan realisasi serta proyeksi pendapatan daerah dalam 3 (tiga) tahun terakhir, arah kebijakan yang terkait dengan belanja daerah, serta target penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Dalam menentukan belanja daerah terdapat tiga elemen penting, yaitu masyarakat, Pemerintah Daerah, dan DPRD, dengan peran fungsinya

masing-masing

sebagai

pelayan

masyarakat,

sehingga

anggaran belanja daerah sebagai perwujudan dari amanat rakyat kepada Pemerintah Daerah dan DPRD dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Rencana belanja disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja (berorientasi pada hasil). Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran. Sedangkan orientasi belanja daerah diprioritaskan untuk efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD. Belanja Daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja untuk kepentingan publik, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penggunaannya, belanja daerah harus tetap mengedepankan efisiensi dan efektifitas sesuai dengan prioritas dan program-program strategis daerah.


Tabel 3.11 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2013 s.d Tahun 2016 Jumlah NO

Uraian

Realisasi Tahun

Tahun Berjalan

2013*

2014*

2015*

(3)

(4)

(5)

Belanja Daerah

2,120,217,064,997.46

4,006,338,551,032.18

3,683,450,663,221.49

5,680,970,867,253.77

Belanja Tidak Langsung

(1)

2.1

2.1.1


Realisasi Tahun

(2)

Tahun Rencana 2016** (6)

1,431,386,713,399.00

1,612,027,734,671.84

1,750,997,047,571.47

1,954,980,741,199.67

Hasil Pajak Daerah

54,618,572,808.00

64,176,653,951.00

96,913,770,757.95

127,582,806,000.64

Hasil Retribusi Daerah

24,170,155,500.00

65,163,101,135.75

139,158,753,026.80

438,511,358,097.91

1,002,428,016,291.00

1,147,862,041,953.09

1,159,936,888,232.40

1,276,784,727,095.51

175,084,984,400.00

173,362,365,200.00

170,000,936,287.40

167,797,930,282.24

Belanja pegawai Belanja Pegawai Non Gaji

2.1.2

Belanja bunga

2.1.4

Belanja hibah

90,755,984,400.00

72,860,137,523.00

112,008,581,908.16

113,389,518,862.35

2.1.5

Belanja bantuan sosial

10,428,000,000.00

10,026,215,000.00

7,222,342,955.43

6,389,515,195.63

2.1.6

Belanja bagi hasil kepada 1,000,000,000.00

3,168,000,000.00

3,332,099,806.08

8,330,360,369.81

67,901,000,000.00

70,409,219,909.00

57,423,674,597.25

55,177,191,625.94

Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa* 2.1.7

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa*


160

Jumlah NO

Uraian

(1)

(2)

Realisasi Tahun

Realisasi Tahun

Tahun Berjalan

2013*

2014*

2015*

(3)

(4)

(5)

Proyeksi /Target pada Tahun Rencana 2016** (6)

2.1.8

Belanja tidak terduga

B

JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG

2.2

Belanja Langsung

2.2.1

Belanja pegawai

2.2.2

Belanja barang dan jasa

2.2.3

Belanja modal

411,268,733,168.00

558,546,677,147.73

721,249,110,730.13

988,549,727,243.97

C

JUMLAH BELANJA LANGSUNG

706,739,021,665.82

2,142,840,583,276.18

1,228,482,350,854.89

2,362,884,074,982.79

D

TOTAL JUMLAH BELANJA

2,120,217,064,997.46

4,006,338,551,032.18

3,683,450,663,221.49

4,680,970,867,253.77

Keterangan:

*

5,000,000,000.00

5,000,000,000.00

5,000,000,000.00

5,000,000,000.00

1,413,478,043,331.64

3,074,589,567,154.18

2,455,966,507,038.19

3,021,832,362,808.07

706,739,021,665.82

931,748,983,878.00

1,227,484,156,183.30

1,659,233,612,755.90

36,283,015,150.00

1,147,862,041,953.09

58,057,080,615.36

662,556,381,196.93

259,187,273,347.82

436,431,864,175.36

449,176,159,509.40

661,316,877,565.79

Data bersumber dari LAKIP 2014 dan Evaluasi RPJMD tahun 2010-2015


161

3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentaang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sub-bab ini berisikan uraian mengenai kebijakan penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah.Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan akad pinjaman. Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi

kebijakan-kebijakan

yang

akan

berdampak

pada

pos

penerimaan pembiayaan daerah, sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dimaksud dengan pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan Daerah merupakan uang yang masuk ke kas daerah dan pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.


Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah pada dasarnya merupakan bagian dari Kebijakan Umum APBD. Karena itu, kebijakan yang disepakati dalam

pos

pembiayaan

berfungsi

sebagai

penunjang

terhadap

pencapaian sasaran dan tujuan yang diinginkan serta disepakati dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kebijakan Umum pembiayaan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut: 1. Peningkatan Manajemen Pembiayaan Daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, efektifitas dan profitabilitas; 2. Apabila APBD dalam keadaan surplus, kebijakan yang diambil adalah melakukan transfer ke persediaan Kas Daerah dalam bentuk Giro/Deposito, Penyertaan Modal, atau sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan; 3. Apabila APBD dalam keadaan defisit, kebijakan yang diambil adalah memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, rasionalisasi belanja, pinjaman daerah, atau memperluas kemitraan. Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Jika pendapatan daerah lebih kecil daripada belanja daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang defisit, dan harus ditutupi dengan penerimaan daerah. Sebaliknya, jika pendapatan daerah lebih besar daripada belanja daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang surplus, dan harus digunakan untuk pengeluaran daerah. Karena itu, pembiayaan daerah terdiri penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, penerimaan daerah berasal dari sumber, antara lain, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA); Pencairan dana cadangan; Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; Penerimaan pinjaman daerah; Penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah. Sedangkan sumber pengeluaran

daerah,

antara


lain,

Pembentukan

dana

cadangan;

Penanaman modal (investasi) pemerintah daerah; Pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah pada tahun 2016 adalah untuk Optimalisasi penggunaan dana daerah untuk program dan kegiatan serta target atau sasaran yang belum terpenuhi guna menghindari dana yang menganggur dalam bentuk SILPA yang merupakan satu-satunya sumber penerimaan pembiayaan. Sementara untuk pengeluaran pembiayaan Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2016 tidak terjadi pengeluaran pembiayaan karena pada tahun 2016 Kabupaten Banyuwangi akan terfokus pada pembuatan RPJMD. Hasil

analisis

dan

perkiraan

sumber-sumber

penerimaan

pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran

pembiayaan

daerah

dalam

3

(tiga)

tahun

terakhir,

proyeksi/target tahun rencana serta 1 (satu) tahun setelah tahun rencana dalam rangka perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah disajikan dalam bentuk tabel dengan format sebagai berikut:


Tabel 3.12 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun 2013 s.d Tahun 2016 NO

Jenis Penerimaan dan Pengeluaran

Jumlah

Pembiayaan Daerah

Realisasi 2013*

3.1

Penerimaan Pembiayaan

3.1.1

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)

3.1.2

Pencairan Dana Cadangan

3.1.3

Hasil penjualan kekayaan daerah yang

Realisasi 2014*

Tahun 2015*

Proyeksi/ 2016**

137,499,038,549.82

227,693,037,693.66

185,630,552,623.36

247,995,345,612.67

136,999,038,549.82

227,680,687,693.66

185,130,552,623.36

247,657,895,612.67 -

dipisahkan 3.1.4

Penerimaan pinjaman daerah

3.15

Penerimaan kembali pemberian pinjaman

3.1.6

Penerimaan piutang daerah JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN

500,000,000.00

12,350,000.00

500,000,000.00

337,450,000.00

0,00

0,00

0,00

137,499,038,549.82

227,693,037,693.66

185,630,552,623.36

247,995,345,612.67

9,150,000,000.00

12,900,000,000.00

18,186,885,542.17

26,658,785,469.02

-

-

3.2

Pengeluaran Pembiayaan

3.2.1

Pembentukan dana cadangan

3.2.2

Penyertaan modal (Investasi) daerah

5,000,000,000.00

7,050,000,000.00

9,940,500,000.00

14,573,104,350.00

3.2.3

Pembayaran pokok utang

4,150,000,000.00

5,850,000,000.00

8,246,385,542.17

12,085,681,119.02

3.2.4

Pengeluaran Pihak Ketiga

-

-

18,186,885,542.17

26,658,785,469.02

JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN


9,150,000,000.00

12,900,000,000.00

165

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Permasalahan pembangunan merupakan sebuah hal yang sering di alami oleh Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Permasalahanpermasalahan yang muncul baik di lingkup pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus dapat di tangani dengan baik. Penanganan permasalahan-permasalahan tersebut sangat dibutuhkan upaya yang seefektif dan seefisien mungkin. Penanganan yang lebih baik dan antisipatif

menjadi upaya

bersama

yang

dilakukan

seluruh level

Pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah. Munculnya permasalahan pembangunan bukan saja berawal dari kelemahan internal birokrasi Pemerintah, tetapi juga bisa berawal dari dinamika yang terjadi di masyarakat. Begitu juga halnya yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi, dengan berbagai permasalahan yang terjadi pada masa lalu, lambat laun dapat terselesaikan dan menunjukkan perkembangan yang positif. Hal tersebut dapat dilihat dengan beberapa pencapaian Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2014-2015 dimana berbagai bidang pembangunan mengalami peningkatan yang positif. Di bidang perekonomian misalnya terjadi peningkatan yang positif antara lain pada akhir 2010, pencapaian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 23,29 Trilyun Rupiah. Pada tahun 2013 meningkat menjadi 35,46 Trilyun Rupiah, dan berdasarkan rilis terbaru BPS pada tahun 2014 kembali meningkat menjadi sebesar 40,48 Trilyun Rupiah. Selanjutnya, Pertumbuhan ekonomi Banyuwangi hingga tahun 2010 berada dalam kisaran 6 persen, lalu pada tahun 2011 meningkat mencapai 7,14 persen dan pada tahun 2012 kembali meningkat pada posisi 7,29 persen. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2013 mencapai 6,76 % dan pada tahun 2014 dapat mencapai 6,9 %. Pencapaian

tersebut

sangat

baik

dimana

mampu

melampaui

pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sebesar 7,27 persen. Pada tahun 2013, seiring dengan terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi global dan nasional, Pertumbuhan ekonomi Banyuwangi menurun menjadi RKPD Kabupaten Banyuwangi 2016

166

sebesar 6,76 persen, namun angka ini masih berada diatas pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur sebesar 5,86 persen dan nasional sebesar 5,02 persen. Pertumbuhan perekonomian yang menurun pada tahun 2013 tidak berdampak terhadap pencapaian pendapatan per kapita Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2014. Pendapatan per kapita penduduk Banyuwangi tahun 2014 sebesar 25,50 juta meningkat dari tahun 2013 yang hanya sebesar 22,52 juta per tahun. Pendapatan perkapita ini meningkat kembali menjadi 25,5 juta pertahun pada 2014. Peningkatan perekonomian dan pendapatan per kapita masyarakat Kabupaten Banyuwangi secara tidak langsung berpengaruh terhadap meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia. Pada tahun 2012 IPM Kabupaten Banyuwangi sebesar 70,53 meningkat menjadi sebesar 71,02 pada tahun 2013. Umur Harapan Hidup tahun 2012 sebesar dari 68,12 tahun meningkat pada tahun 2013 menjadi 68,66 tahun. Pencapaian yang menggembirakan dari bidang perekonomian juga berlanjut pada bidang pelayanan publik. Dimana sesuai dengan hasil survey kepuasan masyarakat pada tahun 2014 dari Lingkaran Survey Indonesia menunjukkan kepuasan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas kesehatan sebesar 82,8 persen, layanan pendidikan dan sekolah 81,3 persen, transportasi 65,8 persen. Pencapaian yang positif tersebut yang ditunjukkan oleh hasil survey menunjukkan bahwa adanya pencapaian yang positif Pemerintah Daerah dalam upaya menyediakan fasilitas dan pelayanan publik. Sedangkan dari bidang pariwisata terjadi peningkatan dan pertumbuhan yang positif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012 pertumbuhan sektor pariwisata 10,87 persen, capaian tersebut meningkat pada tahun 2013 menjadi 11,31 persen. Pertumbuhan sektor pariwisata tersebut diakibatkan oleh meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan. Kunjungan wisatawan domestik meningkat dari 870 ribu tahun 2013 menjadi 1,04 juta orang tahun 2014. Wisatawan mancanegara meningkat dari 66 ribu orang menjadi 83 ribu orang tahun 2014. Peningkatan jumlah wisatawan tersebut tidak terlepas dari prioritas pembangunan Kabupaten Banyuwangi di bidang pariwisata. Upaya konkrit yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi adalah memperbaiki dan membangun jalan mencapai 300 km setiap tahunnya. Pembangunan RKPD Kabupaten Banyuwangi 2016

167

dan perbaikan jalan tersebut memiliki tujuan utama peningkatan aksesibilitas wisatawan menuju wilayah-wilayah pariwisata. Dengan berkembangnya sektor pariwisata dan menggeliatnya perekonomian di daerah ternyata memberikan pengaruh positif terhadap penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi. Dalam kurun waktu empat tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berhasil menurunkan angka kemiskinan dari 20 persen menjadi 9,57 persen tahun 2013. Pencapaianpencapaian tersebut merupakan sebuah jawaban konkrit dari upaya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di daerah. Upaya-upaya konkrit telah berhasil dilaksanakan. Upaya-upaya yang bersifat sistematis dan berkelanjutan tersebut tentu saja harus mendapatkan perhatian khusus dari masyarakat agar mampu mendukung dan berpartisipasi akfit dalam setiap upaya pembangunan di daerah. Pemerintah Daerah selaku subyek pelaksana jalannya pemerintahan daerah

selalu

dihadapkan

dengan

permasalahan-permasalahan

pembangunan. Setiap permasalahan yang terdapat di daerah tentunya juga memiliki implikasi tersendiri terhadap kesejahteraan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab itu, dengan banyaknya permasalahan yang ada, pemerintah daerah harus memiliki prioritas pembangunan guna mengatasi segala permasalahan yang ada di daerah. Prioritas ini bertujuan untuk dapat mengetahui permasalahan mana yang lebih besar implikasinya terhadap pembangunan suatu daerah. Selain itu, prioritas juga berfungsi untuk memaksimalkan pendanaan yang terbatas di daerah. Suatu prioritas pembangunan daerah merupakan

sekumpulan

program

prioritas

yang

secara

khusus

berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, mengingat keterdesakan dan daya ungkit bagi kinerja pembangunan daerah. Perumusan prioritas pembangunan dilakukan dengan mengevaluasi lebih lanjut permasalahan pembangunan daerah terkait, dihubungkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) pada tahun rencana dan kemungkinan perubahannya. Perlu dipahami bersama bahwa Prioritas Pembangunan Daerah adalah sebuah tema atau agenda pembangunan pemerintah daerah RKPD Kabupaten Banyuwangi 2016

168

tahunan yang menjadi benang merah/tonggak capaian antara (milestones) menuju sasaran 5 (lima) tahunan dalam RPJMD melalui rencana program pembangunan daerah tahunan. Suatu prioritas pembangunan merupakan jawaban atas sasaran pembangunan daerah dalam suatu pernyataan yang mengandung komponen program prioritas atau gabungan program prioritas.

Prioritas

pembangunan

daerah

menjadi

sebuah

upaya

pemerintah daerah untuk dapat mencapai target-target capaian yang telah dirumuskan. Prioritas tentu saja memberikan makna lebih bahwa programprogram tersebut di utamakan karena memiliki dampak yang signifikan. Suatu prioritas pembangunan daerah pada dasarnya (berisi) programprogram unggulan SKPD (terpilih) yang paling tinggi relasinya (leading indicators) bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah tahun rencana. Dalam menentukan prioritas pembangunan, terlebih dahulu dilakukan identifikasi permasalahan pembangunan daerah yang bersifat internal maupun eksternal. Setelah diketahui faktor penyebab atau pemicu secara internal maupun eksternal kemudian dapat disusun prioritas dan sasaran pembangunan beserta program prioritas. Tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan daerah, menyangkut keterbatasan

anggaran

dan

identifikasi

masalah.

Suatu

prioritas

pembangunan dimasa lalu yang telah berhasil dicapai, tidak lagi diprioritaskan

dimasa

kesinambungannya

berikutnya,

(performance

walau

tetap

maintenance).

harus

dijaga

Tujuannya

adalah

memperjelas kesinambungan prioritas yang dijalankan pusat dengan prioritas daerah. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa perencanaan pembangunan daerah idealnya memang dapat berkelanjutan dan bersinergi dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Begitu juga hubungan antara program prioritas di Pusat, Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Guna mengetahui korelasi antara agenda prioritas pemerintah pusat, provinsi dan daerah akan dijelaskan sebagai berikut:

4.1.1 Prioritas Pembangunan Nasional Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah: RKPD Kabupaten Banyuwangi 2016

169

Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 7 misi Pembangunan yaitu: 1) Mewujudkan

keamanan

nasional

yang

mampu

menjaga

kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan

sumber

daya

maritim,

dan

mencerminkan

kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. 2) Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum 3) Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim 4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera. 5) Mewujudkan Bangsa yang berdaya saing 6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional 7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Untuk menunjukkan prioritas dalam

jalan

perubahan menuju

Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi,

dan

berkepribadian

dalam

kebudayaan,

dirumuskan

Sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas tersebut disebut dengan istilah NAWA CITA. Adapun kesembilan agenda prioritas tersebut antara lain: 1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara 2) Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. 3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerahdaerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. 4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. RKPD Kabupaten Banyuwangi 2016

170

5) Meningkatkan kualits hidup manusia dan masyarakat Indonesia. 6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. 7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektorsektor strategis ekonomi domestik. 8) Melakukan revolusi karakter bangsa. 9) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Mengacu pada sasaran utama serta analisis yang hendak dicapai serta mempertimbangkan lingkungan strategis dan tantangantantangan yang akan dihadapi bangsa Indonesia ke depan, maka arah kebijakan umum pembangunan nasional 2015-2019 adalah: Meningkatkan

Pertumbuhan

Ekonomi

yang

Inklusif

dan

Berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkelanjutan merupakan landasan utama untuk mempersiapkan Indonesia lepas dari posisi sebagai negara berpendapatan menengah menjadi negara maju. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan ditandai dengan terjadinya transformasi ekonomi melalui penguatan pertanian, perikanan dan pertambangan, berkembangnya industri manufaktur di berbagai wilayah, modernisasi sektor jasa, penguasaan iptek dan berkembangnya inovasi, terjaganya kesinambungan fiskal, meningkatnya daya saing produk ekspor non-migas terutama produk manufaktur dan jasa, meningkatnya daya saing dan peranan usaha mikro,

kecil

dan

menengah

(UMKM)

dan

koperasi,

serta

meningkatnya ketersediaan lapangan kerja dan kesempatan kerja yang berkualitas. Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sumber Daya Alam (SDA) yang Berkelanjutan. Arah kebijakan peningkatan pengelolaan dan nilai tambah SDA adalah dengan meningkatkan kapasitas produksi melalui peningkatan produktivitas dan perluasan areal pertanian, meningkatkan daya saing dan nilai tambah komoditi pertanian dan perikanan, meningkatkan produktivitas sumber daya RKPD Kabupaten Banyuwangi 2016

171

hutan, mengoptimalkan nilai tambah dalam pemanfaatan sumber daya mineral dan tambang lainnya, meningkatkan produksi dan ragam bauran sumber daya energi, meningkatkan efisiensi dan pemerataan dalam pemanfaatan energi, mengembangkan ekonomi kelautan yang terintegrasi antar sektor dan antar wilayah, dan meningkatnya efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan keragaman hayati Indonesia yang sangat kaya. Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan dan Pemerataan. Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk memperkuat konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan, mempercepat penyediaan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman (air minum dan sanitasi) serta infrastruktur kelistrikan, menjamin ketahanan air, pangan dan energi untuk mendukung ketahanan nasional, dan mengembangkan sistem transportasi massal perkotaan. Kesemuanya dilaksanakan secara terintegrasi dan dengan meningkatkan peran kerjasama PemerintahSwasta. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, Mitigasi Bencana Alam

dan

Penanganan

Perubahan

Iklim.

Arah

kebijakan

peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana dan perubahan iklim adalah melalui peningkatan pemantauan kualitas lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan hidup; mengurangi risiko bencana, meningkatkan ketangguhan pemerintah dan masyarakat terhadap bencana, serta memperkuat kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Penyiapan Landasan Pembangunan yang Kokoh. Landasan pembangunan yang kokoh dicirikan oleh meningkatnya kualitas pelayanan publik yang didukung oleh birokrasi yang bersih, transparan, efektif dan efisien; meningkatnya kualitas penegakan hukum dan efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi, semakin mantapnya konsolidasi demokrasi, semakin tangguhnya kapasitas penjagaan pertahanan dan stabilitas keamanan nasional,


172

dan meningkatnya peran kepemimpinan dan kualitas partisipasi Indonesia dalam forum Internasional Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan. Sumberdaya manusia yang berkualitas tercermin dari meningkatnya akses pendidikan yang berkualitas pada semua jenjang pendidikan dengan memberikan perhatian lebih pada penduduk miskin dan daerah 3T; meningkatnya kompetensi siswa Indonesia dalam Bidang Matematika, Sains dan Literasi; meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan, terutama kepada para ibu, anak, remaja dan lansia; meningkatnya pelayanan gizi masyarakat yang berkualitas, meningkatnya efektivitas pencegahan dan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, serta berkembangnya jaminan kesehatan. Mengembangkan Pembangunan

dan

Memeratakan

daerah

diarahkan

Pembangunan

untuk

menjaga

Daerah.

momentum

pertumbuhan wilayah Jawa-Bali dan Sumatera bersamaan dengan meningkatkan Kalimantan,

kinerja Sulawesi,

pusat-pusat Nusa

pertumbuhan

Tenggara,

Maluku,

wilayah dan

di

Papua;

menjamin pemenuhan pelayanan dasar di seluruh wilayah bagi seluruh lapisan masyarakat; mempercepat pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan; membangun kawasan perkotaan dan perdesaan; mempercepat penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah; dan mengoptimalkan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Penyusunan RKP Nasional tahun 2016 haruslah berpedoman kepada dokumen RPJMN tahun 2015-2019. Di dalam dokumen RPJMN tahun

2015-2019

telah

memberikan

gambaran

perencanaan

pembangunan nasional selama 5 (lima) tahun ke depan. Fokus pembangunan di dalam RKP Nasional tahun 2016 yang mengacu pada RPJMN tahun 2015-2019 menghasilkan tema sebagai berikut: Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Untuk Meletakkan Fondasi Pembangunan Yang Berkualitas


173

Berdasarkan tema RKP Nasional tahun 2016 tersebut menunjukkan bahwa

Pemerintah

Pusat

pada

tahun

2016

berupaya

memprioritaskan pembangunanya sebagai berikut: 1. Tercapainya peningkatan pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, tersedianya perumahan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan renda dan jaminan sosial, serta pembentukan mental/karakter bangsa,budi pekerti, nilai-nilai patriotisme dan cinta tanah air serta semangat bela negara. 2. Mendukung terwujudnya stabilitas dan kedaulatan pangan melalui reformasi agraria, untuk pengendalian pemanfaatan lahan pertanian, pendistribusian bibit dan pupuk, peningkatan biaya operasi dan pemeliharaan irigasi dalam upaya peningkatan produktivitas pertanian dan nilai tambah petani untuk hidup layak dan lebih sejahtera. 3. Terciptanya

pemerataan

pendapatan

antar

kelompok

masyarakat, antar wilayah, antar desa dan pinggiran serta antar kawasan. Hal tersebut bertujuan agar tercapainya pemerataan pembangunan mengurangi

antar

wilayah

kesenjangan

yang

simbang,

pembangunan

yang

dapat

dimasing-masing

wilayah. 4. Terpeliharanya

dan

terbangunnya

jaringan

infrastruktur

perhubungan baik dibidang maritim, energi, pariwisata, maupun stabilitas dan kedaulatan pangan. Hal tersebut baertujuan agar tersedia jaringan infrastruktur perhubungan dengan berbagai moda transportasi yang mengedepankan pelayanan cepat, tepat, murah dan aman, sehingga akan mendorong efisiensi dan efektifitas kelancaran arus orang dan distribusi barang serta jasa yang dapat mengurangi ekonomi biaya tinggi dan menekan angka inflasi. 5. Penguatan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah antara lain melalui pendidikan, pelatihan, pendampingan dan sosialisasi regulasi dalam upaya peningkatan kinerja sesuai dengan bidang tugas dan fungsi masing-masing.


174

4.1.2 Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur Penyusunan tema RKPD Provinsi Jawa Timur tahun 2016 mengacu pada dokumen RPJMD Provinsi Jawa Timur. Tentunya, selain mengacu pada dokumen RPJMD Provinsi Jawa TImur, penyusunan tema RKPD Provinsi Jawa Timur tahun 2016 mengacu RKP Nasional tahun

2016.

Oleh

karena

itu,

untuk

mendukung

sinergitas

pembangunan pusat dan daerah, Provinsi Jawa Timur merumuskan tema RKPD tahun 2016 sebagai berikut: Percepatan Pembangunan Infrastruktur untuk Meningkatkan Daya Saing Menghadapi MEA Akhir 2015 Tema

RKPD

tahun

2016

tersebut

mempertegas

sinergitas

pembangunan nasional dengan pembangunan di provinsi Jawa Timur berfokus pada bidang infrastruktur. Pembangunan infrastruktur yang dimaksud Provinsi Jawa Timur dapat diperjelas dengan penjelasan unsur tema sebagai berikut:  Percepatan Pembangunan Infrastruktur 1)

Infrastruktur ekonomi, antara lain meliputi: public work (jalan provinsi dan JLS, jaringan irigasi, dan moda transportasi); Public utilities (kelangsungan pasokan energy listrik dan gas, jaringan telekomunikasi untuk menunjang Jawa Timur sebagai supercoridor.

2)

Infrastruktur

social,

antara

lain

meliputi:

Infrastruktur

pendidikan, infrastrukutr kesehatan, serta perumahan, air minum dan sanitasi. 3)

Infrastruktur penegakan

administrasi/institusi, hukum,

keamanan

antara dan

lain

ketertiban,

meliputi: sistem

pengendalian internal, koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi.  Daya saing 1)

Daya saing regional/provinsi, antara lain meliputi: stabilitas makro ekonomi; perencanaan Pemerintahan dan institusi; tata

kelola

keuangan,


fasilitasi

dunia

usaha,

175

ketenagakerjaan;

kualitas

hidup

dan

pembangunan

infrastruktur 2)

Daya saing sector, antara lain meliputi: standarisasi produk di sector primer/pertanian; standarisasi produk di sector sekunder/industri; standarisasi produk jasa; standarisasi SDM tenaga terampil.

Berdasarkan Rancangan Awal RKPD tahun 2016 Provinsi Jawa Timur dan mengacu pada tema RKP Nasional tahun 2016, Pemerintah Provinsi Jawa Timur memfokuskan pembangunan pada tahun 2016 di bidang infrastruktur. Fokus pembangunan infrastruktur tentu saja harus diperhatikan dan dipersiapkan dimulai dari perencanaan, studi kelayakan hingga evaluasi pembangunan. Berikut ini terdapat beberapa prioritas pembangunan tahun 2016 Provinsi Jawa Timur, antara lain:

MISI I : Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan 1) Pengentasan kemiskinan melalui Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera (JALIN MATRA) 2) Perluasan kesempatan belajar di SMK 3) Pengembangan SMK Mini dan BLK (balai latihan kerja) Plus 4) Pemberian bantuan beasiswa bagi siswa berprestasi dari keluarga tidak mampu 5) Penguatan dan pengembangan taman posyandu 6) Pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi

MISI II : Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobisnis dan agroindustri 1) Meningkatkan dan mengembangkan koperasi wanita 2) Penggunaan combine harvester guna meningkatkan efisiensi pasca panen 3) Restocking laut dan pembangunan rumah ikan di Banyuwangi, Situbondo, Kabupaten dan Kota Probolinggo 4) Swasembada daging dengan optimalisasi inseminasi buatan RKPD Kabupaten Banyuwangi 2016

176

5) Penguatan fungsi Kantor Perwakilan Dagang 6) Kebijakan non tarief Barrier 7) Peningkatan Percepatan Pembangunan JLS 7) Pembangunan jalan lingkar, fly over, pembangunan jembatan dan pembangunan jalan akses di beberapa lokasi strategis di Jawa Timur 8) Pembangunan elevated railways (gubeng-juanda) 9) Percepatan pembangunan rel KA double track 10) Optimalisasi angkutan penyeberangan 11) Pembangunan pelabuhan khususnya di Probolinggo 12) Pengoperasian Bandara Bawean Kabupaten Gresik 13) Peningkatan sarana prasarana Bandara di Jawa Timur 14) Pengendalian banjir dan pembangunan cekdam/gullyplug 15) Pembangunan

waduk

lapangan

dengan

teknologi

geomembrane 16) Peningkatan ketersediaan infrastruktur dasar perumahan dan kawasan permukiman 17) Pembangunan dan renovasi rumah tidak layak huni 18) Pembangunan rusunawa 19) Perencanaan tata ruang guna percepatan kawasan strategis provinsi (KSP) kepentingan ekonomi

Misi III : Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan dan penataan ruang 1) Pengendalian mutasi lahan melalui percepatan penetapan Perda LP2B 2) Penghijauan jalan di sepanjang jalan provinsi

Misi IV : meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik 1) Optimalisasi dan efektifitas sistem pelayanan publik 2) Peningkatan kapasitas aparatur desa 3) Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan


177

Misi V : Meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmoni sosial 1) Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang Pilkada serentak 2) Fasilitasi FKDM, FKUB dan FPK

4.1.3 Prioritas Pembangunan Kabupaten Banyuwangi Dengan berbagai pencapaian dan potensi yang dimiliki, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2016 tetap berupaya mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan. Selain menjaga pencapaian dan meningkatkan pencapaian, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi juga di tuntut mampu berkorelasi dan berkesinambungan dengan pembangunan di Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Upaya yang dilakukan Kabupaten Banyuwangi untuk dapat menjaga kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan dapat terwujud jika adanya komitmen bersama dalam menyusun prioritas pembangunan daerah. Berikut ini dapat dijelaskan beberapa arahan Bupati Banyuwangi yang terangkum di dalam prioritas pembangunan di tahun 2016: 1)

20 Konsepsi Dasar Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memiliki 20 konsepsi dasar pembangunan,

dimana

berpedoman pada

ke

duapuluh

konsepsi

tersebut

2 (dua) prioritas wajib meliputi pendidikan

dan kesehatan; 3 (tiga) prioritas unggulan meliputi Pertanian, pariwisata dan UMKM; dan 4 (empat) prioritas penunjang meliputi infrastruktur, Perlindungan sosial, lingkungan hidup dan Birokrasi. Untuk lebih jelasnya berikut 20 konsepsi dasar pembangunan daerah Kabupaten Banyuwangi:


178

2) Mewujudkan Smart City dan mempersiapkan Banyuwangi inteligent transport system Smart City adalah sebuah konsep kota cerdas yang membantu masyarakatnya dengan mengelola sumber daya yang ada dengan efisien dan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat terduga.Smart

atau

mengantisipasi

kejadian

yang

tak

City dapat disimpulkan bahwa memanfaatkan

sumber informasi dan menggunakan teknologi yang canggih untuk

mempermudah

kehidupan.Tidak

hanya

berupaya

meuwujudkan Smart City, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi juga mempersiapkan Banyuwangi intelligent transport system guna mendukung arus perpindahan barang maupun manusia yang tersistem dan terintegrasi. 3)

Peningkatan pariwisata berbasis ecotourism Semakin bervariasinya obyek-obyek wisata di Jawa Timur menuntut pengaplikasian bentuk pariwisata yang lebih concern terhadap lingkungan. Ecotourism merupakan alternatif strategi yang mengutamakan kepariwisataan berbasis alam. Dengan besarnya potensi alam di Kabupaten Banyuwangi tentu upaya


179

peningkatan pariwisata berbasis ecotourism sangat bermanfaat dan mampu mengoptimalkan potensi alam yang tersedia.

Berdasarkan analisis Prioritas di atas memunculkan tema tahunan Kabupaten Banyuwangi guna menjadi sebuah arahan pembangunan selama setahun kedepan. Dengan segala potensi dan prioritas yang tersedia di Kabupaten Banyuwangi menghasilkan tema tahun 2016 yaitu : “Mewujudkan Pembangunan Daerah Berkelanjutan bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan”

Tema yang dihasilkan tersebut memiliki gambaran bahwa dengan segala pencapaian dan pembangunan yang telah dilaksanakan, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menginginkan adanya upaya menjaga pencapaian dan tentunya melanjutkan pembangunanpembangunan yang telah dilaksanakan sebelumnya. Pembangunan daerah yang berkelanjutan menjadi kata kunci utama dalam menyusun prioritas program dan kegiatan Kabupaten Banyuwangi kedepan. Berkelanjutan disini berarti bahwa pada tahun transisi 2016 tetap menjalankan fondasi 9 fokus prioritas RPJMD 2010-2015 yang dijabarkan dalam 20 konsepsi dasar pembangunan daerah, yang disinkronisasi dengan agenda prioritas Nawa Cita Presiden R.I tahun 2015-2019 dan RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019. Jika dikaitkan dengan prioritas pembangunan Pusat dan Pemerintah Provinsi, maka Pemerintah Kabupaten Banyuwangi di arahkan pada tahun 2016 fokus pada pembangunan daerah berkelanjutan. Guna pencapaian tema tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memaksimalkan

pembangunan

infrstruktur

sebagai

alat

untuk

mencapai tujuan yaitu Peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Berdasarkan hasil pencapaian selama ini serta prioritas yang akan dilaksanakan kedepan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2016 terus berupaya meningkatkan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan. Dengan tersedianya infrastruktur jalan dan RKPD Kabupaten Banyuwangi 2016

180

jembatan yang berkualitas maka arus wisatawan yang berkunjung serta arus investasi akan lebih besar. Selain itu, guna memaksimalkan kondisi geografis serta alam yang mendukung, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berupaya mempercepat pembangunan Waduk Bajulmati dan Embung Singolatri yang nantinya dapat berfungsi untuk pertanian, pengembangan perikanan maupun pariwisata.


181

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Banyuwangi Tujuan Meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat

Sasaran 1

Menurunnya angka buta aksara;

Indikator sasaran Angka melek huruf (AMH) Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)

2

Meningkatnya angka partisipasi pendidikan;

Angka partisipasi kasar SD/MI Angka partisipasi kasar SLTP Angka partisipasi kasar SLTA Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C Angka partisipasi sekolah pendidikan dasar Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Angka partisipasi sekolah SLTP/MTS Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SLTP/MTS Angka partisipasi sekolah SLTP/MTS Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMA/SMK/MA Jumlah gedung olahraga Indeks Pembangunan Manusia Angka rata-rata lama sekolah Rasio guru/murid pendidikan dasar Rasio guru/murid per kelas rara-rata pendidikan dasar Rasio guru/murid SLTP/MTS Rasio guru/murid per kelas rata- rata SLTP/MTS Rasio guru/murid SMA/SMK/MA Rasio guru/murid per kelas rata- rata SMA/SMK/MA Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik Sekolah pendidikan SMP/MTS kondisi bangunan baik Sekolah pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik


183

Tujuan

Sasaran

Indikator sasaran Angka Putus Sekolah (APtS) SD/MI Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs Angka Putus Sekolah (APtS) SMA/SMK/MA Angka Kelulusan (AL) SD/MI Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

3

Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (APK) Jumlah perpustakaan Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

4

Meningkatnya usia harapan hidup;

Jumlah rumah sakit Jumlah puskesmas, pustu, pusling Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per 30.000 penduduk Rasio rumah sakit per 10.000 penduduk Indeks Pembangunan Manusia Angka usia harapan hidup Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Cakupan puskesmas Cakupan pembantu puskesmas BOR (Bed Occupancy rate ) AVLOS ( Average Length of Stay) BTO (Bed Turn Over) TOI ( Turn Over Interval) Angka Kematian > 48 jam (GDR) Angka Kematian < 48 jam (NDR)


184

Tujuan

Sasaran 5

Menurunnya angka kematian bayi;

6

Menurunnya angka kematian ibu melahirkan;

Indikator sasaran Angka kelangsungan hidup bayi (kematian bayi per 1000 kelahiran) Angka kematian ibu melahirkan (per 100.000 kelahiran hidup) Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

7

Menurunnya anak balita di bawah garis merah;

Persentase balita gizi buruk Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan

8

9

10

Menurunnya prevalensi gizi kurang pada balita; Meningkatnya cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan;

Meningkatnya peserta KB aktif;

Rasio posyandu per satuan balita

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Rata-rata jumlah anak per keluarga Rasio akseptor KB Cakupan peserta KB aktif Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I

11

12

Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan yang aman, bermutu dan bermanfaat serta terjangkau oleh masyarakat; Tersedianya tenaga kesehatan yang cukup, berkualitas dan profesional

Cakupan puskesmas Cakupan pembantu puskesmas Rasio dokter per satuan penduduk Rasio tenaga kefarmasian per 100.000 penduduk Rasio tenaga ahli gizi per 100.000 penduduk Jumlah Tenaga Medis Keperawatan (perawat dan bidan) Kefarmasian (apoteker dan ahli farmasi) Tenaga kesehatan Sanitarian Ahli gizi Rasio tenaga medis per 1000 penduduk Rasio tenaga keperawatan per 100.000 penduduk Rasio tenaga Kesehatan per 1000 penduduk

13

Terberdayakannya masyarakat melalui keterlibatan di dalam pelayanan kesehatan, seperti terlibat dalam Posyandu, Polindes, dan Pos-siaga serta Poskestren


Posyandu aktif

185

Tujuan 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkualitas dan merata dalam upaya mewujudkan kemadirian ekonomi masyarakat

Sasaran 1

Meningkatnya daya saing daerah dan kemandirian ekonomi berbasis pertanian..

Indikator sasaran

Produktifitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar

Kontribusi sektor pertanian / perkebunan terhadap PDRB Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB Kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB Nilai tukar petani Gabah Beras (Ton) Kesediaan pangan utama Cakupan bina kelompok petani Produksi daging (Ton/Th) Produksi telor (Ton/Th) Produksi susu (ton/Th) Mortalitas ternak Kejadian penyakit Jumlah Puskewan Kontribusi sektor peternakan terhadap PDRB Cakupan bina kelompok nelayan Produksi perikanan Konsumsi ikan

2. Meningkatkan pembangunan ekonomi terintegrasi

2

Meningkatkan industri olahan dan kreatif berbasis pertanian

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Ekspor bersih perdagangan Kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri Pertumbuhan industri

3

Termanfaatkannya fungsi ekologi, ekonomi dan sosial hutan

Rehabilitasi hutan dan lahan kritis Kerusakan kawasan hutan Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB

4

Meningkatnya investasi di daerah baik PMA maupun PMDN

Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN / PMA) Rasio daya serap tenaga kerja


186

Tujuan

Sasaran

Indikator sasaran Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Kenaikan / penurunan nilai realisasi PMDN (milyar rupiah) Penyelesaian ijin lokasi Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Administrasi Pemerintah

5

Meningkatnya pemanfaatan potensi pariwisata seperti Kawah Ijen, Pantai Plengkung, Sukamade dan lainnya

Kunjungan wisata domistik

Kunjungan wisata mancanegara Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB 6

Meningkatnya profesionalisme pengelolaan Koperasi dan UMKM

Prosentase koperasi aktif (melaksanakan RAT) Jumlah UKM non BPR/LKM UKM Jumlah BPR / LKM Usaha Mikro dan Kecil Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal Cakupan bina kelompok pengrajin

7

Meningkatnya jejaring antar daerah, provinsi dan pusat serta jejaring pelaku ekonomi

Jenis dan jumlah bank dan cabang

Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Ekspor bersih perdagangan 8

Tersusunnya regulasi yang berhubungan dengan kompetisi kegiatan ekonomi di daerah

Pajak daerah (milyar RP)

Retribusi Daerah (milyar RP) Macam pajak daerah Macam retribusi daerah Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa Perda ekonomi kerakyatan 1. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur publik

1

Meningkatnya sarana informasi dan alat transportasi

Jumlah arus penumpang angkutan umum Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Angkutan darat


187

Tujuan

Sasaran

Indikator sasaran Rasio ijin trayek Jumlah uji kir angkutan umum Kepemilikan KIR angkutan umum Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) Biaya pengujian kelayakan angkutan umum Pemasangan Rambu-rambu Jumlah jaringan komunikasi Web site milik pemerintah daerah Jumlah penyiaran radio/TV lokal Jumlah penyiaran TV lokal Jumlah surat kabar nasional / lokal

2. Menurunkan kesenjangan antar wilayah khususnya dalam hal ketersediaan sarana dan prasarana fisik

2

Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan sarana serta prasarana yang menghubungkan daerah-daerah tujuan wisata;

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam ) 3

Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang pertanian

Pembangunan waduk, embung dan longstorege, cek dam, ground sill Rasio ketersediaan air dan kebutuhan air untuk irigasi dan lain keperluan Rasio ketersediaan air pada musim hujan dan musim kemarau (degradasi DAS) Rasio jaringan irigasi dan luas daerah irigasi Proporsi jaringan irigasi dalam kondisi baik dan teknis Rasio Jaringan Irigasi Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik

4

Meningkatnya kuantitas dan kualitas jalan dan sarana serta prasarana yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan ekonomi

Panjang jalan dilalui Roda 4

Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/ saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk Persentase penanganan sampah Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

5

Meningkatnya prasarana dan sarana pendidikan dan kesehatan dalam jumlah dan kualitas yang memadai


Rumah tangga pengguna air bersih Prosentase rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih

188

Tujuan

Sasaran

Indikator sasaran Rumah tangga pengguna listrik Rumah tangga ber-Sanitasi Lingkungan pemukiman kumuh Rumah layak huni Prosentase rumah tinggal bersanitasi Rasio rumah layak huni Rasio permukiman layak huni

6

Tersusun dan tertatanya RTRW Kabupaten Banyuwangi secara terpadu dan komprehensif

Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan

Ketaatan terhadap RTRW Luas wilayah produktif Luas wilayah industri Luas wilayah kebanjiran Luas wilayah kekeringan Luas wilayah perkotaan Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB

1. Meningkatkan kesejahteraan melalui optimalisasi sumberdaya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

7

Meningkatnya jumlah jalan poros desa

Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (mimal dilalui roda 4)

1

Menurunnya tingkat pengangguran;

Angka partisipasi angkatan kerja Angka sengketa pengusaha - pekerja per tahun Tingkat partisipasi angkatan kerja Pencari kerja yang ditempatkan Tingkat pengganguran terbuka Keselamatan dan perlindungan Perselisian buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah

2

Menurunnya angka kemiskinan;

Indeks ketimpangan williomson (Indeks Ketimpangan Regional) Prosentase penduduk diatas garis kemiskinan Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (jt/th) Keluarga pra sejahtera dan sejahtera I

3

Meningkatnya program-program pembangunan yang berbasis pada pengarusutamaan gender

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

Partisipasi perempuan di lembaga swasta Rasio KDRT


189

Tujuan

Sasaran

Indikator sasaran Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur Partisipasi angkatan kerja perempuan (Legislatif) Partisipasi angkatan kerja perempuan (Eksekutif) Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan

4

Meningkatnya jaminan dan perlindungan sosial masyarakat;

Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi PMKS yang memperoleh bantuan sosial Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial

5 Meningkatnya peranan kelompokkelompok dalam masyarakat di dalam berbagai kegiatan pembangunan

Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)

Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK Jumlah LSM LPM Berprestasi PKK aktif Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat Pencemaran status mutu air Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal Tempat pembuangan sampah (PTS) per satuan penduduk Penegakan hukum lingkungan Sumber air/mata air dalam kondisi baik/kondisi debit stabil 6

Meningkatnya upaya pelestarian dan pengembangan budaya local

Jumlah group kesenian Jumlah gedung Penyelenggaraan festival seni dan budaya Sarana penyelenggaraan seni dan budaya Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan

Meningkatkan tata kelola pemerintahan

1

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan


Sistim Informasi Manajemen Pemda

190

Tujuan

Sasaran

yang baik dan bersih melalui harmonisasi kebijakan yang komprehensif dan berkeadilan

bersih

Indikator sasaran Meningkatnya ketersediaan database kependudukan skala provinsi Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah Peringkat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

2

Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintah daerah yang ditandai oleh meningkatnya etos kerja dan budaya kerja pegawai;

Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat

3

Menguatnya kapasitas kelembagaan melalui regulasi yang komprehensif dan berkeadilan

Tersedianya dokumen perencanaan : RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda Tersedianya dokumen perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda / Perkada

Tersedianya dokumen perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada

Penjabaran program RPJMD kedalam RKPD Buku "Kabupaten dalam Angka" Buku "PDRB Kabupaten" 4

Meningkatnya kesadaran dan penegakan hokum

Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP Kegiatan pembinaan politik daerah Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten Angka kriminalitas Jumlah demo Penegakan PERDA


191

4.2 Prioritas dan Pembangunan Prioritas Pembangunan daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2016 merupakan periode pertama pada RPJMD Kabupaten Banyuwangi tahun 2016-2020. Akan tetapi dikarenakan dinamika yang terjadi saat ini, RKPD tahun 2016 untuk sementara mengacu pada RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010–2015 dan RPJMD transisi. RKPD tahun 2016 merupakan

keberlanjutan

dari

fokus

tahun

sebelumnya.

Prioritas

pembangunan Kabupaten Banyuwangi tahun 2016 akan diarahkan pada pencapaian seluruh target yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Prioritas pembangunan Kabupaten Banyuwangi tahun 2016 akan mengarah pada “Mewujudkan Pembangunan Daerah Berkelanjutan bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan” sehingga segala capaian pembangunan Kabupaten Banyuwangi dalam berbagai bidang akan terus dilanjutkan untuk mewujudkan kemandirian Kabupaten Banyuwangi. Pembangunan Berkelanjutan menjadi kata kunci utama dalam menghasilkan prioritas pembangunan di Kabupaten Banyuwangi. Prioritas pembangunan berkelanjutan tentunya menjadi salah satu upaya guna menjaga serta dapat meningkatkan pencapaian-pencapaian besar selama ini. Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 sebagai berikut : 1. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan Yang Bermoral dan Berakhlak 2. Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan 3. Revitalisasi Sektor Pertanian 4. Pengembangan Industri Olahan dan Kreatif Berbasis Pertanian 5. Pengembangan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal 6. Pelestarian dan Pengembangan Budaya Lokal 7. Meningkatkan Daya Saing Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Berbasis Kelompok dan Kluster 8. Penguatan Regulasi Ekonomi Kerakyatan Daerah 9. Pengembangan Infrastruktur dan Tata Ruang RKPD Kabupaten Banyuwangi 2016

192

10. Peningkatan Akses Transportasi dan Informasi 11. Pengembangan Jejaring kekuatan ekonomi 12. Peningkatan Investasi 13. Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran 14. Pemberdayaan Kelompok Masyarakat 15. Pengarusutamaan Jender dan Perlindungan Anak 16. Peningkatan Kesadaran Hukum 17. Pengembangan Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 18. Pengendalian Lingkungan, Rehabilitasi Lahan dan Hutan 19. Peningkatan Kapasitas Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik 20. Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan efektif

Selanjutnya

masing-masing

prioritas

pembangunan

daerah

dijelaskan dalam program dan kegiatan prioritas terkait, sebagaimana tabel berikut ini: Tabel 4.3 Penjelasan Program Pembangunan Daerah Prioritas pembangunan

No 1

Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan Yang Bermoral dan Berakhlak

Program/ Pembangunan

Kinerja SKPD Indikator

Target

Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan Anak Usia Dini

57,77

Dinas Pendidikan

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

APM (%)SD/MI

99,03

Dinas Pendidikan

APM (%) SMP/MTs

74,57

Dinas Pendidikan

APK (%) SD/MI

108,96

Dinas Pendidikan

APK (%) SMP/MTs

100

Dinas Pendidikan

APS (%) SD/MI

0,02

Dinas Pendidikan

APS (%) SMP/MTs

0,35

Dinas Pendidikan


193

No

Prioritas pembangunan


Program Pendidikan Menengah Atas

Program Pendidikan Non Formal


Target

Angka Kelulusan SD/MI

99,75

Dinas Pendidikan

Angka Kelulusan SMP/MTs

96,18

Dinas Pendidikan

APM (%)SMA/SMK/MA

50,33

Dinas Pendidikan

APK (%)SMA/SMK/MA

66,29

Dinas Pendidikan

APS (%)SMA/SMK/MA

0,27

Dinas Pendidikan

Angka Kelulusan SMA/SMK/MA

96,45

Dinas Pendidikan

Angka Melanjutkan SD/MI

99,69

Dinas Pendidikan

Angka Melanjutkan SMP/MTs

89,88

Dinas Pendidikan

Angka Melek Huruf (%)

99,24

Dinas Pendidikan

Program Pendidikan Madrasah Diniyyah Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Program Pelayanan Manajemen Pendidikan


Dinas Pendidikan Rasio guru/murid per kelas rata-rata:

Dinas Pendidikan

SD/MI

23,3

SMP/MTs

37,75

SMA/SMK/MA

38,18

Angka rata-rata lama sekolah

7,75

Dinas Pendidikan

Jumlah perpustakaan

3

Dinas Pendidikan

Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun

66,739

Dinas Pendidikan

Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

77500

Dinas Pendidikan

Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah:

SD/MI

97,2

SMP/MTs

97,2

Dinas Pendidikan

194


No

2

Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan



Target

SMA/SMK/MA

71,29

Dinas Pendidikan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Dinas Pendidikan

Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga

Dinas Pendidikan

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Dinas Pendidikan

Program Peningkatan Upaya Pertumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda

Dinas Pendidikan

Program Upaya Pencegahan Penyalahagunaan Narkoba

Dinas Pendidikan

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Dinas Pendidikan

Program peningkatan pendidkan keagamaan dan moral dalam kurikulum pendidikan

Dinas Pendidikan

Program bantuan untuk guru ngaji

Dinas Pendidikan

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Dinas Kesehatan

Program Upaya Kesehatan Masyarakat


Rasio posyandu per satuan balita

1,94

Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per 30.000 penduduk

142,18

Rasio Rumah Sakit per 10.000 penduduk

01:14,6

Rasio dokter per satuan penduduk

7,89

Rasio tenaga kefarmasian per 100.000 penduduk

1,55

Rasio tenaga ahli gizi per 100.000 penduduk

2,8

Jumlah Rumah Sakit

11

RS

195

No




Target

Jumlah Puskemas, Pustu, Pusling

216

Jumlah Tenaga Medis

280

Keperawatan (perawat dan bidan)

1280

Kefarmasian (apoteker dan ahli farmasi)

45

Tenaga kesehatan

90

Rasio tenaga medis per 1000 penduduk

17,4

Rasio tenaga keperawatan per 100.000 penduduk

44,73

Rasio tenaga Kesehatan per 1000 penduduk

5,59

Ahli gizi

45

Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan

100

Program Penyehatan Lingkungan

Sanitarian

45

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular termasuk HIV/AIDS

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

100%

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

97,2

Cakupan Desa / kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Cakupan puskesmas

100

UPT Puskesmas

Program Pengawasan Obat dan Makanan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya


80

100

196


No


Program Pelayanan Kesehatan Anak Balita


Target

Cakupan pembantu puskesmas

48,39

BOR (Bed Occupancy rate )

70%

AVLOS ( Average Length of Stay)

7 hari

BTO (Bed Turn Over)

40 kali

TOI ( Turn Over Interval)

2 hari

Angka Kematian > 48 jam (GDR)

24

Angka Kematian < 48 jam (NDR)

50

Cakupan kunjungan bayi

90

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

15

Ketersediaan pangan

872,23

Program Peningkatan Kesehatan Lansia Program Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan Program Jaminan Kesehatan Program Pengembangan dan Peningkatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 3

Revitalisasi Sektor Pertanian

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan

502,122 301,28%

Program Peningkatan Hasil Pemasaran Pertanian/Perkebunan minapolitan, agropolitan

Kantor Ketahanan Pangan

Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Kelautan Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan Dinas Kelautan dan Perikanan


Produksi perikanan

70,388

197

No




Target

Konsumsi ikan

30,5

Produksi perikanan kelompok nelayan

388,8

Cakupan bina kelompok nelayan

57

Jumlah nelayan yg dapat bantuan pemda pd thn n

13

Program Pengembangan Perikanan Tangkap Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar Program Pengembangan Minapolitan Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Perikanan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani


Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, minapolitan agropolitan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

Progam Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan


Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertamabangan Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar

69,03

Kontribusi sektor pertanian/perkebun an terhadap PDRB

49,1

Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB

9,17

198


No



Target

Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB

4,36

Cakupan bina kelompok petani

26,95

Dinas Koperasi dan UMKM

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Peliharaan (Anjing, Kucing) Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian / Perkebunan Lapangan Program Peningkatan Peran Penerapan Teknologi Peternakan 4

Pengembangan Industri Olahan dan Kreatif Berbasis Pertanian

Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Dinas Koperasi dan UMKM Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB

5,71

Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri Cakupan bina kelompok pengrajin

7,5

45 Sentra

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

5

Pengembangan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal

Program Penataan Struktur Industri Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata


Pertumbuhan Industri.

4,88

Kunjungan wisata Domestik

1,046,318

Kunjungan wisata Mancanegara Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB

27,202

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

3,7

199


No



Target

Pengembangan Destinasi Pariwisata 6

Pelestarian dan Pengembangan Budaya Lokal

Program pengembangan Wawasan Budaya Lokal

Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

Program pelestarian Budaya Lokal dalam menunjang pariwisata

Penyelenggaraan festival seni dan budaya Sarana penyelenggaraan seni dan budaya Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

7

8

Meningkatkan Daya Saing Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Berbasis Kelompok dan Kluster

Penguatan Regulasi Ekonomi Kerakyatan Daerah

Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Persentase koperasi aktif (melaksanakan RAT) Usaha Mikro dan Kecil

81,10%

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKM

Jumlah UKM non BPR/LKM UKM

27

Dinas Koperasi dan UMKM

61

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan

Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut Program penyusunan regulasi ekonomi kerakyatan

Sekretariat DPRD

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan 9

Pengembangan Infrastruktur dan Tata Ruang

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan


Panjang jalan dilalui Roda 4

0,0008

Dinas pekerjaan umum, Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang

200

No




Target

Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam ) Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/ saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)

98,5

Pembangunan waduk, embung dan longstorege, cek dam, ground sill

40

Program Pembangunan Turap/Talud/Brojong

Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat

100

Program Rehabilitasi/Pemelihara an Pembangunan Jalan dan Jembatan

Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (mimal dilalui roda 4)

98

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Rasio Jaringan Irigasi Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik

85%

Pembangunan infrastruktur pengaman pantai dan muara sungai

90

Sumber air/mata air dalam kondisi baik/kondisi debit stabil Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air

85

Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik

99%

Program Pembangunan Saluran Drainase/goronggorong

Program Penyediaan dan Penglolaan Air Baku Program Pengendalian Banjir

Program Pembangunan infrastruktur Pedesaan

26,6

100

89

Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Saluran Drainase / Goronggorong Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Talud/Brojong


201

No




Target

Pencemaran status mutu air

91

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal.

76,47

Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah

Lahan bersertifikat

16%

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Penyelesaian izin lokasi

91,40%

Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan

Penyelesaian kasus tanah Negara

100%

Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Program Pengembangan, Pengelolaan, Konsearvasi Sungai, Danau, Sumberdaya Air Lainnya Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan bahaya kebakaran

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karaya dan Tata Ruang

Program Pengelolaan Area Pemakaman

Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk

40

Program pengembangan perumahan

Rasio rumah layak huni Rumah tangga pengguna air bersih

60

Rumah tangga pengguna listrik Rumah tangga berSanitasi Rumah layak huni Lingkungan Pemukiman


Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang

35,5 290,124 423,121 1585016 54,972

202

No



Program lingkungan sehat perumahan Program pemberdayaan komunitas perumahan


Target

Persentase Luas pemukiman yang tertata Persentase rumah tinggal bersanitasi Rasio tempat ibadah per satuan penduduk

60

85,9 85%

Program perbaikan perumahan akibat bencana/sosial Program Perencanaan Tata Ruang

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

60

Persentase penanganan sampah Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

60

45

70%

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Program Pemanfaatan Ruang

10

Peningkatan Akses Transportasi dan Informasi

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Program Perencanaan Pengembangan Kotakota Menengah dan Besar Program Pembangunan Wilayah Perbatasan

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

BKD

Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan


Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Termin al Bis

02/01/2008

Angkutan darat

0,001

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

203

No


Program/ Pembangunan Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor


Target

Jumlah arus penumpang angkutan umum Rasio ijin trayek Jumlah uji kir angkutan umum

1,654,120

Kepemilikan KIR angkutan umum Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) Biaya pengujian kelayakan angkutan umum

40,34%

0,00034 1

20 menit

37,5

Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

Pemasangan Rambu-rambu

0,047

Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan


98

Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar

20

Program peningkatan pelayanan angkutan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa Program Pengembangan Data/Informasi

11

Pengembangan Jejaring kekuatan ekonomi

Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya, dan Tata Ruang

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Buku "kabupaten dalam angka"

ada

Buku "PDRB kabupaten"

ada

Ekspor Bersih Perdagangan

22,144,934

Program Pengembangan Kemitraan Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor


204

No


Program/ Pembangunan Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan


Target

Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal

23,84

36 kelompok

Program peningkatan kerjasama perdagangan internasional Program Kerjasama Pembangunan Program Pengembangan Wilayah Strategis Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat 12

Peningkatan Investasi

Program Peningkatan Promosi dan Kerja Sama Investasi

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

13

Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran

Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Program Peningkatan Kesempatan Kerja


Badan Pember

Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

1

Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan adiministrasi pemerintah

50

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

ada

Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)

1

Tingkat partisipasi angkatan kerja

71,9

Angka partisipasi angkatan kerja

71,9

Pencari kerja yang ditempatkan Tingkat pengangguran terbuka (%)

20,4

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

2,74

205

No



Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Program Transmigrasi Lokal dan Regional


Target

Rasio daya serap tenaga kerja Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun Keselamatan dan perlindungan Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah

241

Transmigran swakarsa (trans. umum, TSM, & TU)

1,72

83,63 26,67

21,15

Program Perumahan Keluarga Miskin (Gakin)

14

Pemberdayaan Kelompok Masyarakat

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

PMKS yg memperoleh bantuan sosial

0,57%

Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial

0,57%

Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)

100

Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK

100

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata ruang Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Program Pembinaan Anak Terlantar Program Pembinaan para Penyandang Kemampuan Khusus (diffable) dan Ekstrauma Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan


Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

206

No

15


Pengarusutamaan Jender dan Perlindungan Anak


Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan Program Keluarga Berencana

Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri Program pelayanan kontrasepsi Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga


Target

Jumlah LSM LPM Berprestasi

217 70

PKK aktif Posyandu aktif

100 100

Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat

90

Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat

90

dayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Rata-rata jumlah anak per keluarga

2

Cakupan peserta KB aktif

74

Rasio akseptor KB

0,74

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Program Kesehatan Reproduksi Remaja Program Promosi Kesehatan Bayi, Ibu dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR


207

No




Target

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

16

Partisipasi perempuan di lembaga swasta

86,5

Rasio KDRT

0,008

Partisipasi angkatan kerja perempuan (Legislatif) Partisipasi angkatan kerja perempuan (Eksekutif) Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur

16,17

Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi

41

Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak Program Pengembangan Model Operasional BKBPosyandu PADU Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Jender dan Anak

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Jender

Program Pengembangan dan Perlindungan Anak

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

38,42

93,45

0,59

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan 16

Pengembangan Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program perlindungan dan jaminan sosial

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

100

Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut


208

No



Pengendalian Lingkungan, Rehabilitasi Lahan dan Hutan

SKPD Indikator

Target

Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten

0,0002

Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

42%

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindakan Kriminal

Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk

01:01,0

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk

60

Penegakan PERDA

97%

Cakupan patroli petugas Satpol PP

82

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten

98%

Program Peningkatan Pengendalian Polusi Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB

1,09

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Rehabilitasi hutan dan lahan kritis

1,1

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

17

Kinerja

Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam (SDA) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup



209

No




Target

Kerusakan Kawasan Hutan

0,03

Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan Program Pemanfaatan Kawasan Hutan Industri Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan Pengembangan Energi

18

Peningkatan Kapasitas Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB

4,04

Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan

Penegakan hukum lingkungan

100

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Sekretariat daerah

Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

DPRD

Sekretariat daerah

Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat

80%

Sekretariat daerah

Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur

Sekretariat daerah

Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS

BKD

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Sekretariat daerah

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Sekretariat daerah


210

No




Target

Program Pendidikan Kedinasan Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan kabupaten/kota Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 19

Peningkatan Kesadaran Hukum

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

20

Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan efektif

Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan

80 buah

Program Pendidikan Politik Masyarakat

Kegiatan pembinaan politik daerah Pengelolaan arsip secara baku

100

Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi


70%

Peningkatan SDM pengelola kearsipan

100%

Jumlah jaringan komunikasi

13

Sistim Informasi Manajemen Pemda

12

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

211

No


Program/ Pembangunan Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan


Target

Tersimpannya arsip inaktip dan statis

100%

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan Penyelesaian Masalah Hukum Program Penataan Peraturan PerundangUndangan Program Perencanaan Pembangunan Daerah


Sekretariat daerah

Jumlah surat kabar nasional/local

18

Jumlah penyiaran radio/TV local

57/2

Jumlah penyiaran TV local

1

Web site milik pemerintah daerah

1

Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk

01:01,0

Rasio bayi berakte kelahiran Rasio pasangan berakte nikah

100

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

0,228

Kepemilikan KTP (%) Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk

99,64

Ketersediaan database kependudukan skala provinsi Penerapan KTP Nasional berbasis NIK

ada

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA

Sekretariat daerah

16,31

Sudah

Sekretariat daerah

Tersedia

212

No




Target

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA

Tersedia

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD

Tersedia

Tersedia

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program Perencanaan Sosial Budaya Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Program Penyusunan Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana


213

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Tahun 2016 merupakan yang sangat penting bagi keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Banyuwangi dikarenakan RPJMD Kabupaten Banyuwangi

tahun 2010-2015 telah selesai dilaksanakan sedangkan

RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2016-2020 belum tersusun dikarenakan adanya perubahan peraturan terkait pelaksanaan pemilu kepada daerah langsung sehingga RKPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 akan mengacu pada RPJMD Transisi Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 yang disusun dengan tujuan untuk tetap menjaga keberlanjutan pembangunan. Pembangunan daerah pada tahun 2016 dilaksanakan sebagai lanjutan pembangunan tahun-tahun sebelumnya dan merupakan jawaban atas permasalahan yang berkembang saat ini, dengan memperhatikan tantangan dan kendala yang akan terjadi serta memperhatikan kapasitas riil keuangan daerah tahun 2016 dan prioritas dan sasaran pembangunan dalam Kabupaten Banyuwangi tahun 2016, maka rencana program dan kegiatan

prioritas

diarahkan

pada

upaya

mewujudkan

tema

“MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN DAERAH BERKELANJUTAN BAGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG BERKEADILAN”. Berikut ini disajikan secara lebih terperinci rencana program dan kegiatan prioritas daerah untuk tahun 2016 yang tersaji pada Buku 2 RKPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016.


214

BAB VI PENUTUP

Rencana

Kerja

Pembangunan

Daerah

(RKPD)

Kabupaten

Banyuwangi adalah dokumen perencanaan daerah periode 1 (satu) tahun yang disajikan dengan sistematika sebagai berikut: 1. Pendahuluan; 2. Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu; 3. Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan; 4. Prioritas dan sasaran pembangunan; 5. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah; dan 6. Penutup. Penyusunan RKPD Kabupaten Banyuwangi telah dilalui sesuai dengan

peraturan

yang

berlaku

seperti:

tahapan

musyawarah

pembangunan daerah (Musrenbang), analisa kondisi daerah, analisa kemampuan keuangan daerah dan analisa rencana pembangunan terkait (RKP

Nasional,

RKPD

Provinsi

Banyuwangi 2016 merupakan

Jawa

Timur).

penjabaran

RKPD

Kabupaten

dari RPJMD Transisi

Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016. RKPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 harus dipedomani oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam melaksanakan

program/kegiatan pembangunan tahun

2016 dan menjadi landasan bagi penyusunan KUA-PPAS untuk menyusun RAPBD Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2016. RKPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 ini, diharapkan mampu mewujudkan cita-cita pembangunan Kabupaten Banyuwangi, yakni: “MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN DAERAH BERKELANJUTAN BAGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG BERKEADILAN”.


215

LAMPIRAN 1. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN KABUPATEN BANYUWANGI

URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2) INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

JENIS

TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2015

REALISASI KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2013

99,03

98,41

74,57

TARGET RKPD TAHUN 2014

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD SAMPAI TAHUN BERJALAN TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RKPD TAHUN BERJALAN (N- REALISASI CAPAIAN TINGKAT CAPAIAN 1/2015) PROGRAM DAN REALISASI TARGET KEGIATAN S/D TAHUN S/D TAHUN 2015 2015

REALISASI RKPD TAHUN 2014

TINGKAT REALISASI (%)

98,73

98,87

100

99,03

99

99,84

88,64

74,22

88,67

119

74,57

89

118,94

50,33

60,81

46,32

61,13

132

50,33

61

121,53

108,96

104,93

108,96

109,02

100

108,96

109

100,08

100

103,25

100

100,67

101

100

101

100,67

66,29

76,71

64,29

76,75

119

66,29

77

115,78

0,02

0,04

0,03

0,03

100

0,02

-0,14

-683,33

0,35

0,42

0,39

0,35

90

0,35

0,23

64,63

0,27

0,83

0,72

0,75

104

0,27

0,63

233,48

99,75

99,92

99,75

100

100

99,75

100

100,25

96,18

99,94

96,18

96,18

100

96,18

96

99,98

96,45

99,99

96,23

96,45

100

96,45

96

99,98

97,2

101,72

97,06

97,2

100

97,2

97

99,98

97,2

102,73

97,06

114,73

118

97,2

115

118,12

71,29

67,09

58,01

71,29

123

71,29

71

100,06

23,3

19,15

23,38

14,95

64

23,3

15

63,59

37,75

34,54

38,15

22,6

59

37,75

22

59,51

38,18

28,02

38,15

38,18

100

38,18

38

100,01

Angka Melek Huruf (%)

99,24

97,23

99,9

100

101

99,24

100

100,77

Angka rata-rata lama sekolah

7,75

7,25

7,25

7,12

98

7,75

7

91,75

57,77

75,65

56,62

57,77

102

57,77

58

99,71

99,69

104,03

99,69

100,19

101

99,69

100

100,49

89,88

98,96

89,51

98,21

110

89,88

98

109,31

SKPD PENANGGUNG JAWAB

URUSAN WAJIB SD/MI APM (%)

SMP/MTs SMA/SMK/MA SD/MI

APK (%)


APS (%)


Angka Kelulusan

SMP/MTs SMA/SMK/MA

PENDIDIKAN SD/MI Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah


Rasio guru/murid per kelas rata-rata

SMP/MTs SMA/SMK/MA

Pendidikan Anak Usia Dini SD/MI Angka Melanjutkan Rasio posyandu per satuan balita Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per 30.000 penduduk

KESEHATAN

Rasio Rumah Sakit per 10.000 penduduk Rasio dokter per satuan penduduk Rasio tenaga kefarmasian per 100.000 penduduk Rasio tenaga ahli gizi per 100.000 penduduk Jumlah Rumah Sakit Jumlah Puskemas, Pustu, Pusling Jumlah Tenaga Medis Keperawatan (perawat dan bidan) Kefarmasian (apoteker dan ahli farmasi)

SMP/MTs

Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan

1,94

2,06

1,94

2,08

107

1,94

2

107,46

Dinas Kesehatan

142,18 01:15,0 7,89 1,55 2,8 11 216 280 1280 45

316,24 01:12,1 13,91 6,67 1,84 14 204 219 1477 105

142,18

135,75 01:12,6 8,48 6,33 2,72 13 208 234 1.493 100

95

142,18 01:14,6 7,89 1,55 2,8 11 216 280 1280 45

135

95,01

Dinas Kesehatan

1:13 8 7 3 13 208 234 1493 100

83,46 106,62 428,61 100,79 117,83 96,31 83,57 116,65 222,92

Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan

01:14,6 7,66 7,66 2,68 11 216 270 1270 43

97 111 83 101 118 96 87 118 233

1



Tenaga kesehatan Sanitarian Ahli gizi Rasio tenaga medis per 1000 penduduk Rasio tenaga keperawatan per 100.000 penduduk Rasio tenaga Kesehatan per 1000 penduduk Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan Desa / kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Cakupan kunjungan bayi Cakupan puskesmas Cakupan pembantu puskesmas BOR (Bed Occupancy rate ) AVLOS ( Average Length of Stay) BTO (Bed Turn Over) TOI ( Turn Over Interval) Angka Kematian > 48 jam (GDR) Angka Kematian < 48 jam (NDR)

JENIS

hari kali hari



90 45 45 17,4 44,73 5,59 80





59 31 29 13,91 93,79 3,75 82,1

80 37 43 16,82 44,53 4,98 80

22 29 43 14,8 94,46 1,39 86,1

28 78 100 88 212 28 108

90 45 45 17,4 44,73 5,59 80

97,2

89,3

96,7

91,6

95

100

95,4

100

99,5

100

100

100

100

100

100%

100

100%

100

15

8,51

15

90 100 48,39 70% 7 40 2 24 50

92,7 187,5 48,39 73,04 4,6 72,76 1,66 43,87 71,35

90 100 48,39 0,65 8 hari 45 kali 3 hari 0,3 0,5

21 29 43 15 95 1 86

23,56 64,51 95,76 85,02 211,81 10,56 107,70

97,2

92

94,22

100

100

99,65

100

100

101

100,50

100

100%

100

10000,00

6,96

46

15

6

41,55

92,69 187,5 48,39 56,5 4,16 61,83 2,56 68,06 41,99

103 188 100 87 4,6 72,76 1,66 22687 8398

90 100 48,39 70% 7 hari 40 kali 2 hari 24 50

93 188 48 56 4 62 2 68 42

102,96 187,50 100,00 8051,91 53,98 154,45 115,70 284,69 83,73

98

95

97

94

97

98

94

95,94

Rasio Jaringan Irigasi

85%

75

0,8

85

10625

85%

85

9999,08

Rasio tempat ibadah per satuan penduduk

85%

79

0,8

78,96

99

85%

79

9283,43

Persentase rumah tinggal bersanitasi

85,9

50

84,8

85

100

85,9

85

99,24


Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk

40

45

45

44,93

100

40

45

112,05

Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

45

50,57

45

48,5

108

45

48

107,63

Rasio rumah layak huni

60

162

50

50

100

60

49

81,89

Rasio permukiman layak huni

60

162

50

50

100

60

49

81,89

0,0008

0,0005

0,0006

0,0006

100

0,0008

0

47991,67

98

96,5

97

98,55

102

98

99

100,59

Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam )

98,5

92

97,5

94,5

97

98,5

95

95,97

Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/ saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)

26,6

26.150

26

25.740

99000

26,6

25740

96766,91

Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar

20

22

20

22

110

20

22

109,66

Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat

100

84

92

84

91

100

84

84,04

Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik

100

98

100

100

100

100

100

100,00

PEKERJAAN UMUM Panjang jalan dilalui Roda 4 Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (mimal dilalui roda 4)


Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan RSUD RSUD RSUD RSUD RSUD RSUD Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Dinas PU Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Dinas Kebersihan dan Pertamanan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Dinas PU Pengairan Dinas PU Pengairan

2



JENIS



54,972





114.528

45810

114.528

250

54,972

114528

208338,79

40

25

35

30

86

40

23

58,71

90

80

80

80

100

90

80

88,75

35,5

36,169

34,64

77.000

222286

35,5

76465

215395,03

Rumah tangga pengguna listrik

290,124

343.818

281674

344.525

122

290,124

344525

118750,96

Rumah tangga ber-Sanitasi

423,121

234.450

410798

397.455

97

423,121

397455

93934,17

1585016

576.765

1479522

1.432.522

97

1585016

1432522

90,38

Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang

60

45,5

50

60

120

60

60

100,45

Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Tersedia

Tersedia

Tersedia

Tersedia

100

Tersedia

Tersedia

Tersedia

Tersedia

Tersedia

Tersedia

Tersedia

100

Tersedia

Tersedia

Tersedia

Tersedia

Tersedia

Tersedia

Tersedia

100

Tersedia

Tersedia

Tersedia

Tersedia 1654120 0,00034 1 02/01/2008 0,001 40,34% 20 37,5 0,047

Tersedia 1.568.444 0,00034 10.032 02/01/2008 0,001 67,9 20 55.000 0,075

Tersedia 1568444 0,00034 1,404 39449 0,001 0,3761 20 37500 0,05

Tersedia 11.824.369 0,00029 10.617 02/01/2008 0,243 86,6 20 55.000 9,01

100 754 85 7562 100 24300 230 100 147 18020

Tersedia 1,654,120 0,00034 1 02/01/2008 0,001 40,34% 20 37,5 0,047

Tersedia 11824369 0 10618 39449 1 87 20 55000 10

Tersedia 714,84 -16619,16 7935,37 100,00 74094,24 21494,29 100,00 146668,00 20225,19

Persentase penanganan sampah

60

74,18

52,5

78,97

150

60

79

131,75

Persentase Luas pemukiman yang tertata

60

57,59

50

58

116

60

58

97,02

Pencemaran status mutu air

91

60

91

73

80

91

73

80,39

Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air

89

10

87

72

83

89

72

81,10

Lingkungan Pemukiman Pembangunan waduk, embung dan longstorege, cek dam, ground sill Pembangunan infrastruktur pengaman pantai dan muara sungai Rumah tangga pengguna air bersih

PERUMAHAN RAKYAT

Rumah layak huni PENATAAN RUANG

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

PERHUBUNGAN

LINGKUNGAN HIDUP

PERTANAHAN

KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL


Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas W ilayah ber HPL/HGB Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD Jumlah arus penumpang angkutan umum Rasio ijin trayek Jumlah uji kir angkutan umum Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Angkutan darat Kepemilikan KIR angkutan umum Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) Biaya pengujian kelayakan angkutan umum Pemasangan Rambu-rambu

menit

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal.

76,47

100

75,76

100

132

76,47

100

130,77

Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

70%

50,57

60

78,97

1

70%

79

11324,87

Penegakan hukum lingkungan

100

100

95

100

105

100

100

100,00

85

83

84

84

100

85

84

98,84

16% 100%

33,95 100

15% 1

45 100

300 100

16% 100%

45 100

28203,30 10049,50

Sumber air/mata air dalam kondisi baik/kondisi debit stabil Lahan bersertifikat Penyelesaian kasus tanah Negara Penyelesaian izin lokasi

91,40%

98,87

97%

101

104

91,40%

101

11061,27

Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk Rasio bayi berakte kelahiran Rasio pasangan berakte nikah Kepemilikan KTP (%) Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk

01:01,0 100 0,228 99,64 16,31

01:01,1 95,98 0,023 90,46 3,22

01:01,1 96,41 0,01 94 0,34

100 114 5 97 251

01:01,0 100 0,228 99,64 16,31

0 97 -1 94 -5

18,98 96,59 -261,63 94,35 -27,81

ada

Ada

0,000706366 84,6 0,206 97 0,1355 ada siak 2010

Ada

100

ada

ada

Ada

Ketersediaan database kependudukan skala provinsi

Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Dinas PU Pengairan Dinas PU Pengairan Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang

BAPPEDA BAPPEDA BAPPEDA BAPPEDA Dishub kominfo Dishub kominfo Dishub kominfo Dishub kominfo Dishub kominfo Dishub kominfo Dishub kominfo Dishub kominfo Dishub kominfo Badan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Bag.Pemerintahan Bag.Pemerintahan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

3



JENIS

Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Partisipasi perempuan di lembaga swasta PEMBERDAYAAN Rasio KDRT PEREMPUAN DAN Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur PERLINDUNGAN ANAK Partisipasi angkatan kerja perempuan (Legislatif) Partisipasi angkatan kerja perempuan (Eksekutif) Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan Rata-rata jumlah anak per keluarga KELUARGA Rasio akseptor KB BERENCANA DAN Cakupan peserta KB aktif KELUARGA SEJAHTERA Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi SOSIAL PMKS yg memperoleh bantuan sosial Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial Angka partisipasi angkatan kerja Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun Tingkat partisipasi angkatan kerja Pencari kerja yang ditempatkan KETENAGAKERJAAN Tingkat pengangguran terbuka (%) Keselamatan dan perlindungan Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah Persentase koperasi aktif (melaksanakan RAT) KOPERASI, USAHA Jumlah UKM non BPR/LKM UKM KECIL DAN MENENGAH Jumlah BPR/LKM Usaha Mikro dan Kecil Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) PENANAMAN MODAL Rasio daya serap tenaga kerja

KEBUDAYAAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) Penyelenggaraan festival seni dan budaya Sarana penyelenggaraan seni dan budaya Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

kali

Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

Kegiatan pembinaan politik daerah Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan adiministrasi pemerintah OTONOMI DAERAH, Penegakan PERDA PEMERINTAHAN UMUM, Cakupan patroli petugas Satpol PP ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten PERANGKAT DAERAH, Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten KEPEGAWAIAN DAN Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah PERSANDIAN layanan W ilayah Manajemen Kebakaran (W MK) Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik Sistim Informasi Manajemen Pemda Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat

buah



Sudah 16





Sudah

Sudah

Sudah

100

Sudah

sudah

100,00

1,55

15,7

1,6

10

16

-11

-67,20

86,5 0,008 0,59 16,17 38,42

98,44 0,003 0 18 40,44

86 0,008 0,56 16,14 38,4

98,39 0,0022 0 18 40,86

114 28 0 112 106

86,5 0,008 0,59 16,17 38,42

99 -1 #DIV/0! 18 41

114,04 -16828,56 #DIV/0! 111,66 107,61

93,45

92,53

89,3

100

112

93,45

100

107,02

2 0,74 74 41

2 0,76 76,3 38,4

2 0,73 73,5 41,25

2 0,76 75,5 33,5

100 104 103 81

2 0,74 74 41

2 1 76 33

100 104 102 81

100

50

95

51

54

100

51

51,05

0,57% 0,57% 71,9 1,72 71,9 20,4 2,74 83,63

0,37 0,37 70,08 1,8 70,08 72,88 9,22 79,38

0,002 71,8 1,72 71,8 20,3 3,01 80,4

0,69 1,16 72,02 1,69 72,02 21 4,59 64,37

345 580 100 98 100 103 152 80

0,57% 0,57% 71,9 1,72 71,9 20,4 2,74 83,63

1 2 72 1 72 20 4 65

21650 31801 100,13 84,41 100,13 97,64 160,02 77,33

0,002

26,67

25,5

26,67

26,67

100

26,67

27

100,00

81,10% 27 3 61 1 50

81 23.000 2.250 45 5 65,5

0,807 25000 2600 52 1 50

81,2 25.000 2.250 52 4 2.345

101 100 87 100 400 4690

81,10% 27 3 61 1 50

81 25000 2250 52 4 2346

10011,26 92592,87 75002,31 85,52 427,50 4691,02

241

235

240

248

103

241

248

102,91

1

5

1

51

5100

1

52

5185,10

10 10

6 9

8 10

8 9

100 90

10 10

8 9

10,00 90,00

30

23

29

25

86

30

25

83,32

100

85

100

100

100

100

100

100,05

100 01:01,0 60 80

85 01:00,3 66,86 86

100 99 73,91 80

100 01:00,3 67,06 86

100 0 91 100

100 01:01,0 60 80

100 -780 67 86

100,02 100 111,96 100

ada

Ada

ada

Ada

100

ada

ada

100,00

97% 82

95 240

0,95 240

95,5 240

101 100

97% 82

95 240

9842,92 292,90

98%

106

0,95

96,47

102

98%

97

9848,95

0,0002

0,0012

0,0012

0,29

24167

0,0002

1

456465,52

42%

84

0,9

0,87

1

42%

-47

-11162,39

99%

96,5

0,97

1

1

99%

-47

-4720,39

12 80%

15 79,81

11 0,79

15 79,85

136 101

12 80%

15 80

125,00 9983,25

872,23

760.827

860627

772.109

90

872,23

772109

88521,26

536.206,06

502122

491.694,11

98

502,122

491694

97923,23

Gabah KETAHANAN PANGAN Ketersediaan pangan Beras (Ton)

502,122


Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Lintas SKPD Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Lintas SKPD Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah BAPPEDA Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi BAPPEDA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Bakebangpollinmas

Satuan.Pol PP BakesbangPol BadanPelayanan Perizinan Terpadu Bag.Pemerintahan Satuan.Pol PP

Bakebangpollinmas

Bag.Pemerintahan Dishub kominfo BAPPEDA Dinas Pertanian kehutanan dan perkebunan Kantor Ketahanan

4



JENIS

STATISTIK KEARSIPAN

KOMUNIKASI DAN INFORMASI

PERPUSTAKAAN


301,28%





305,63

3,0294

339,59

112

301,28%

340

11272,59

100

80

90

75

83

100

75

74,90

100 217 70 100 100

85 155 37 100 100

90 217 60 100 100

90 22 19 100 100

100 10 32 100 100

100 217 70 100 100

90 19 19 100 100

90,06 8,84 26,95 100,00 100,00

90

75

85

94,12

111

90

94

104,69

90 ada ada 70% 100% 100% 13 18 57/2 1 1 3 66,739 77500

52,2 Ada Ada

80

100 50 13 18 51/2 1 1 2 61.970 38.870

100 Ada Ada 0 1,25 0,6 13 18 54/2 2 1 2 82,375 55.084

125 100 100 0 1 1 100 100 100 200 100 67 130 79

90 ada ada 70% 100% 100% 13 18 57/2 1 1 3 66,739 77500

100 ada ada ada -38 -40 13 18 #VALUE! 2 1 2 -295 55084

111,29 100,00 100,00 100,00 -3815,00 -4041,67 100,00 100,00 100 225,00 100,00 75,00 -442,16 71,08

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar

69,03

65,87

67,65

65,06

96

69,03

65

94,25

Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB

49,1

45,52

49,37

49,37

100

49,1

49

100,61

7,85

9,15

9,15

100

9,17

9

100,64

Ketersediaan pangan utama

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA


Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK Jumlah LSM LPM Berprestasi PKK aktif Posyandu aktif Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat Buku "kabupaten dalam angka" Buku "PDRB kabupaten" Pengelolaan arsip secara baku Peningkatan SDM pengelola kearsipan Tersimpannya arsip inaktip dan statis Jumlah jaringan komunikasi Jumlah surat kabar nasional/local Jumlah penyiaran radio/TV local Jumlah penyiaran TV local W eb site milik pemerintah daerah Jumlah perpustakaan Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

ada ada 0,6 1 0,75 13 18 54/2 1 1 3 63,561 70000


Pangan Badan Pemberdayaan Masyarakat

BAPPEDA Kantor Perpustakaan dan Arsip Dishub kominfo

Kantor Perpustakaan dan Arsip

URUSAN PILIHAN

PERTANIAN

KEHUTANAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

PARIWISATA

KELAUTAN DAN PERIKANAN

PERDAGANGAN

PERINDUSTRIAN

Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB

4,36

4,18

4,2

4,2

100

4,36

4

96,93

Cakupan bina kelompok petani Rehabilitasi hutan dan lahan kritis Kerusakan Kawasan Hutan Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB

26,95 1,1 0,03 1,09 4,04

26,99 1,08 0,05 1,59 4,33

26,75 1,09 0,04 1,08 4,04

27,15 1,6 0,04 1,53 4,04

101 147 100 142 100

26,95 1,1 0,03 1,09 4,04

27 2 0 2 4

100,76 161,49 50,00 140,59 99,00

1046318 27,202 3,7 70,388 30,5 57 13 388,8 23,84 22144934 36 5,71

1.554.500 60.706 4,07 72.418,38 29,97 72 18 337,9 27,41 70134127 30 6,01

951.198 24.729 3,71 66.404 30,1 51 11 267,2 23,83 20.484.056 33 5,7

1.955.308 78.483 4,07 84.829 30,1 85 18 338,23 23,83 36.302.775 33 5,7

206 317 110 128 100 167 164 127 100 177 100 100

1,046,318 27,202 3,7 70,388 30,5 57 13 388,8 23,84 22,144,934 36 5,71

1955308 78483 4 84829 30 85 18 339 24 36302775 33 6

186,88 288519,94 109,34 120516,44 98,72 149,48 140,60 87,07 99,64 163,93 100 99,13

7,5

8,36

7

10,75

154

7,5

11

143,79

4,88

4,83

4,87

4,03

83

4,88

4

76,96

45

25

35

35

100

45

35

100

21,15

64,17

20,2

63,01

312

21,15

63

299,70

Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Kunjungan wisata Domestik Kunjungan wisata Mancanegara Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Produksi perikanan Konsumsi ikan Cakupan bina kelompok nelayan Jumlah nelayan yg dapat bantuan pemda pd thn n Produksi perikanan kelompok nelayan Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Ekspor Bersih Perdagangan Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri Pertumbuhan Industri. Cakupan bina kelompok pengrajin

TRANSMIGRASI

9,17

Transmigran swakarsa (trans. umum, TSM, & TU)

kelompok

sentra

Dinas Pertanian, kehutanan dan perkebunan

Dinas Pertanian, kehutanan dan perkebunan Dinas Perindustrian, Perdagangan &Pertambangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Kelautan dan Perikanan

Dinas Perdagangan Perindustrian dan Pertambangan Dinas Perdagangan Perindustrian dan Pertambangan Dinas Koperasi dan UMKM Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi

5

DAFTAR ISI. BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH 5.1 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah...214

Recommend Documents