BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Pada bab ini secara eksplisit memuat tentang rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. 5.1.

Usulan Prioritas Pembangunan Untuk mengimplemtasikan dan memberhasilkan sasaran/target dari prioritas pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2012 yaitu : Tabel 5.1. Daftar Usulan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara

No

Usulan Prioritas Pembangunan

Indikator

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

1.

Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama, Tata Pemerintahan yang Baik dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

Meningkatnya kehidupan beragama dan kerukunan antar ummat beragama

1 Kegiatan

Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa pada instansi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota

1 Kegiatan

Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintah daerah

2.

Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan yang terjangkau

35 orang PNS Pemprovsu dan Kab/Kota

Meningkatnya akses informasi kepada masyarakat melalui website Pemprovsu

1 Website

Meningkatnya kesejahteraan SDM aparatur yang diiringi dengan peningkatan produktifitas

1 Kegiatan

Meningkatnya daya saing dunia usaha

1 Kegiatan

Meningkatnya Indeks Pendidikan : Angka Partisipasi Kasar (APK) SD+MI (%)

111,64

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP + MTS (%)

104,00

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA + MA+SMK (%)

86,29

Angka Partisipasi Murni (APM) SD+MI (%)

92,36

Angka Partisipasi Murni (APM)

96,20

RKPD PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2012

V-1

No


Indikator

Target

SMP+MTs (%) Angka Partisipasi Murni (APM) SMA+MA+SMK (%)

71,59

Lama Sekolah (Tahun)

9,86

Buta Aksara (%)

1,67

Wajib Belajar 12 Tahun

Terlaksananya Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun

Kesejahteraan guru meningkat

Rp.75.000/bulan/Tah un untuk guru negeri, swasta, umum dan agama

Meningkatnya Indeks Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (tahun)

71,2

Angka Kematian Bayi/1000 Kelahiran

23

Angka Kematian Ibu/100.000 kelahiran

285

Prevalensi Balita Gizi Buruk dan Kurang (%)

20,6

Meningkatnya Layanan Kesehatan melalui Subsidi Yankes Dasar dan Jamkesmas

33 Kab/Kota

Penyehatan Lingkungan Sehat melalui Perbaikan Sanitasi Dasar pemukiman kumuh dan keluarga miskin perkotaan

33 Kab/Kota

Promosi Kesehatan

3.

Peningkatan kualitas Infrastruktur pendukung pembangunan Ekonomi

% Jalan dan Jembatan dalam kondisi mantap

65,21

Panjang Jalan Nasional (km)

204,39

Panjang Jalan Provinsi (km)

349

Panjang Jalan Kab/Kota (km)

5.804,72

Irigasi dalam kondisi Baik (%)

76,4

Rawa yang termanfaatkan(%)

60

Penyediaan air baku (%)

80

Panjang sungai yang mendapat konservasi (%)

70

Panjang tanggul pengaman banjir Sungai dalam kondisi baik (m)

221.025

Kapasitas Listrik Terpasang (Megawatt)

V-2

1 Kegiatan

2.298

% Elektifikasi masyarakat

78

% Desa berlistrik

80


No

4.


Pembangunan Pertanian yang berkelanjutan untuk Meningkatnya ketahanan pangan.

Indikator

Target

Jumlah Pelabuhan Laut tertangani (unit)

1

Jumlah Bandar Udara tertangani (unit)

1

Kenaikan Produksi Pertanian tanaman pangan dan hortikultura (%)

5

Luas tanam padi (Ha)

872.050

Luas panen padi (Ha)

854,609

Produksi GKB (ton)

3.813.591

Ketersediaan Beras (ton)

2.159.846

Produktifitas padi (kw/ha)

44,62

Produksi jagung (ton) Luas Panen Jagung (ha)

1.055.063 281.498

Produktifitas Jagung (kw/Ha)

37,48

Luas Tanam Kedele (ha)

40.000

Luas Panen Kedele (ha)

39.200

Produksi Kedele (ton)

46.138

Produktifitas Kedele (kw/ha)

11,77

Kenaikan Produksi Perkebunan (%)

5

Ekspor hasil perkebunan

7

Luas Areal Perkebunan (Ha)

1.916.508,81

Produksi Perkebunan (ton)

16.889.810

Areal Tidak Produktif yang diremajakan (Ha)

15.000

Luas Panen Tebu (Ha)

12,950

Produksi Gula (ton)

70,868

Kenaikan Produksi Daging (%)

5

Produksi Daging Sapi (ton)

15.174

Jumlah Populasi Sapi Lokal (ekor)

77.451

Meningkatnya Produksi Susu (%)

5

Meningkatnya Produksi Telur (%)

5

Menurunnya Tingkat Serangan Flu Burung (%)

10

Menurunnya Tingkat serangan penyakit lainnya (Rabies, Brucellosis, Anthrax, Hog Cholera) (%)

10


V-3

No


Indikator Meningkatnya produksi perikanan (%)

5

Produksi perikanan (ton)

545.720,36

Ekspor hasil perikanan (ton)

70.566,31

Konsumsi Ikan Per/Kapita/Thn

5.

Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Meningkatnya Kesejahteraan Rakyat Miskin

Target

33,57

Penyerapan tenaga kerja (%)

6,5

Meningkatnya produktifitas koperasi dan UMKM (%)

15

penyerapan tenaga kerja per unit koperasi dan UMKM (%)

10

pertumbuhan nilai tambah UMKM (unit)

30

Meningkatnya kualitas kelembagaan usaha koperasi (unit koperasi) Pemberdayaan Usaha Mikro dan Menengah (unit UMKM)

1200

250.000

Terbinanya koperasi dan UKM pada kawasan Agropolitan dan Agromarinepolitan (unit UKM)

10

Pembentukan Koperasi Primer (unit Koperasi)

200

Terbinanya UMKM dalam sentra (unit UMKM)

300

Optimalisasi rumah produktifitas daerah (unit)

1000

Adapun program dan kegiatan yang disajikan merupakan program/kegiatan yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009-2013. Berikut ini penjelasan program/kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang direncanakan untuk mendukung Prioritas Pembangunan tersebut diatas.

V-4


Tabel 5.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2012 Provinsi Sumatera Utara No. (1) 1.

01.

Prioritas Pembangunan Daerah

Sasaran Pembangunan Daerah

(2) Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama, Tata Pemerintahan Yang Baik dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

(3) 1. 2. 3. 4.

5


Meningkatnya kehidupan beragama dan kerukunan antar ummat beragama Meningkatnya disiplin pegawai dan kualitas pelayanan masyarakat Meningkatnya pelayanan informasi kepada masyarakat Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan instansi Pemerintah Provinsi Meningkatnya pelayanan masyarakat, untuk peningkatan daya saing dunia usaha

Program Prioritas

SKPD Penanggung Jawab

(4)

(5)

1. Pengembangan Kapasitas Lembaga Masyarakat (Lembaga Keagamaan, Lembaga Adat dan Budaya, Pemuda dan Olahraga dan LSM) 2. Program peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah melalui penerapan e-procurement terhadap pengadaan barang dan jasa 3. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 4. Program pembinaan dan pengembangan aparatur 5. peningkatan kualitas pelayanan informasi publik 6. Pengembangan fungsi Badan Pelayanan Perijizan Terpadu Satu Atap 7. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 8. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

- Badan Kepegawaian Daerah - Biro Pembangunan - Biro Pemerintahan; - Badan Pelayanan Perizinan Terpadu - Dinas Komunikasi dan Informatika; - Bapemas

V-5

No.



Program Prioritas


(2)

(3)

(4)

(5)

(1) 2. 2.

V-6

Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan yang terjangkau 01.

Pendidikan

1. Terlaksananya pendidikan wajib belajar 12 tahun 2. Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) penduduk usia 7-18 tahun dengan rata-rata lama sekolah 9,86 tahun 3. Berkurangnya persentase penduduk buta aksara menjadi 1,67% 4. Meningkatnya kualitas guru ke jenjang yang lebih tinggi khususnya yang belum strata I. 5. Meningkatnya kualitas guru sekolah menengah dari S-1 menjadi S-2 6. Meningkatnya APK SD+MI menjadi 111,64 dan APM SD+MI menjadi 92,36 7. Meningkatnya APK SMP+MTS menjadi 104,00 dan APM SMP+MTS menjadi 96,20 8. Meningkatnya APK SMA+MA+SMK menjadi 86,29 dan APM SMA menjadi 71,59 9. Meningkatnya APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). 10. Meningkatnya Kesejahteraan Guru, melalui pemberian insentif sebesar R. 75.000,-/bln kepada Guru Negeri, Swasta, Umum dan Agama 11. Meningkatnya jumlah SMK


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Menengah Program Pendidikan Non Formal Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Tinggi

Dinas Pendidikan

No.


(1) 2.

02.

(2) Kesehatan



Program Prioritas

(3) 1. Meningkatnya Usia Harapan Hidup menjadi 71,2 tahun 2. Menurunnya Angka Kematian Bayi menjadi 23/1.000 kelahiran hidup 3. Menurunnya Angka Kematian Ibu menjadi 285/1.000 kelahiran hidup. 4. Menurunnya prevalensi balita gizi buruk dan kurang menjadi 20,6%. 5. Meningkatnya upaya pemeliharaan kesehatan utamanya bagi penduduk miskin melalui pemberian subsidi terhadap pelayanan kesehatan dasar dan rujukan serta upaya jaminan pemeliharaan kesehatan. 6. Meningkatnya upaya lingkungan sehat di perumahan dan permukiman perbaikan sarana sanitasi dasar untuk pemukiman kumuh dan keluarga miskin perkotaan. 7. Meningkatnya upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan.

(4) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 13. 14.

Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Upaya Kesehatan Perorangan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Sumber Daya Kesehatan Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Program Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

SKPD Penanggung Jawab (5) Dinas Kesehatan

V-7

No.



Program Prioritas

(2)

(3)

(4)

(1) 3. 3.

01.

Peningkatan kualitas Infrastruktur mendukung pembangunan Ekonomi Irigasi

1. 2. 3. 4. 5.

Meningkatnya persentase luas Irigasi dalam kondisi baik sebesar 76,4 % Meningkatnya penyediaan air baku menjadi 85% Meningkatnya Persentase panjang sungai yang mendapat konservasi sebesar 70% Meningkatnya persentase luas kawasan pengendalian banjir dan pengaman pantai yang dikelola menjadi 70% Persentase luas kawasan terbina sebesar 90%

1. 2. 3. 4. 5.

02

3.

Jalan dan Jembatan

1.

. 2. 3. 3 .

03.

Perhubungan

1.

Meningkatnya Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap menjadi 85% Persentase jalan dan jembatan yang mendapat pemeliharaan/rehab sebesar 95% Persentase sarana dan prasarana kebinamargaan yang terbangun sebesar 70% Meningkatnya aksebilitas wilayah pedesaan dan sentra produksi pertanian

1. 2. 3. 1. 2. 3.

3.

04.

Perumahan Rakyat

1.

Meningkatnya Rumah Layak Huni sebesar 5%

1.

3.

05.

Penanggulangan Bencana

1.

Meningkatnya penanganan terhadap kawasan rawan bencana dan layanan terhadap korban bencana

1.

V-8


2.

SKPD Penanggung Jawab (5)

Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Program penyediaan dan pengelolaan air baku Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumberdaya air lainnya Program pembangunan dan pengelolaan pengendalian banjir dan pengamanan pantai Program pembinaan, pengaturan dan perencanaan pengembangan sumber daya air

Dinas PSDA

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

Dinas PU Bina Marga

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Program Meningkatnya Pelayanan Angkutan

Dinas Perhubungan

Program peningkatan pembangunan perumahan dan permukiman perlindungan masyarakat/penanggulangan bencana Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

Dinas Tarukim ‐ Bakesbang linmas ‐ BPBD

3.

No.



Program Prioritas

(1)

(2)

(3)

(4)

05.

Energi dan Sumber Daya Mineral

1. Pembangunan kelistrikan di pedesaan dalam rangka mendukung program Desa Mandiri Energi

1. 2. 3.

4.

4.

01.

Pembangunan pertanian berkelanjutan dan penguatan sistem ketahanan pangan Urusan Wajib Ketahanan Pangan

4.

02.

Penyuluhan Pertanian


Program Pembinaan dan Pengembangan bidang ketenagalistrikan Program peningkatan pemanfaatan sumberdaya mineral dan energi Program Pembinaan dan Pengembangan bidang ketenagalistrikan

Dinas Pertambangan dan Energi

1. Meningkatnya Sistem ketahanan pangan

1.

Program Peningkatan Ketahanan Pangan.

Badan Ketananan Pangan

1. Meningkatnya fungsi penyuluh pertanian

1.

Program pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan lapangan

Bakorluh

1. Meningkatnya Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, dengan Meningkatnya produksi rata-rata sebesar 5%

1. 2.

Program Peningkatan produksi pertanian Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program Pengembangan Agribisnis Program Peningkatan produksi perkebunan Program Peningkatan hasil produksi perkebunan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perkebunan Program Pengembangan Agribisnis Program Pengembangan Agribisnis Program Peningkatan kesejahteraan peternak

Dinas Pertanian

Urusan Pilihan 3.

03.

Pertanian

2. Meningkatnya produksi perkebunan, dengan target Meningkatnya ekspor sebesar 5%,

3. 1. 2. 3.

3. Meningkatnya peternakan sebesar 5% untuk mendukung swasembada daging tahun 2014 4. Meningkatnya populasi, produktivitas dan produksi susu 5. Meningkatnya produksi telur sebesar 5%


4. 1. 2.

Dinas Perkebunan

Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan

V-9

4.

No.



Program Prioritas

(1)

(2)

(3)

(4)

04.

Kehutanan

1. Meningkatnya rehabilitasi terhadap hutan dan lahan 2. Meningkatnya pemanfaatan hutan melalui integrasi dengan ternak (Agroforestry)

1. 2. 3.

4.

05.

Kelautan dan perikanan

1. 2.

Meningkatnya produksi perikanan sebesar 5% Meningkatnya konsumsi ikan perkapita/tahun sebesar 5%

1. 2. 3. 4.

5. 01.

Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Peningkatan kualitas Kesejahteraan Rakyat Miskin Koperasi dan UMKM

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

V-10

Meningkatnya produktifitas koperasi dan UKM dengan laju pertumbuhan rata-rata 10% per tahun Meningkatnya penyerapan tenaga kerja per unit koperasi dan UMKM dengan laju pertumbuhan ratarata 10%/tahun Meningkatnya daya saing dan nilai ekspor produk koperasi dan pertumbuhan nilai tambahnya pada 30 KUKM Meningkatnya kualitas kelembagaan dan usaha koperasi pada 1.200 koperasi Pemberdayaan usaha mikro dan menengah pada 250.000 UMKM Terbinanya koperasi dan UKM pada daerah Agropolitan dan Agromarinpolitan di 10 KUKM Pembentukan Koperasi Primer sebanyak 200 unit Terbinanya UMKM dalam sentra sebanyak 300 UMKM. Optimalisasi rumah produktifitas daerah sebanyak 1000 orang bagi sarjana yang belum bekerja


1. 2. 3.


Program rehabilitasi hutan dan lahan Program perencanaan dan pengembangan hutan Program pemanfaatan kawasan hutan produksi Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir Program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat Program pengembangan agribisnis Program pengembangan kawasan agromarinepolitan dan pulau-pulau terluar

Dinas Kehutanan

Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi Program pengembangan kewirausaha dan keunggulan kompetitif UKM Program pemberdayaan usaha skala mikro

Dinas Koperasi dan UMKM

Dinas Kelautan dan Perikanan

No.


(1) 02.


(2)

(3)

Pariwisata

1.

04.

Perdagangan

Industri

(4)

Meningkatnya jumlah wisatawan domestik dan mancanegara 10 % Meningkatnya jumlah Wisatawan yang berkunjung ke Sumatera Utara 15%

1.

1.

Stabilitasi harga bahan pokok makanan

1.

2.

Meningkatnya perlindungan terhadap konsumen

2.

1.

Meningkatnya konstribusi Industri kecil terhadap PDRB Sumatera Utara Konstribusi Industri kecil dalam PDRB meningkat

2. 03.

Program Prioritas

2.


Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Dinas Parsenibud

Program pengamanan perdagangan dan perlindungan konsumen Program pengamanan perdagangan dan perlindungan konsumen

Dinas Perindag

1.

Program Penataan Struktur Industri

Dinas Perindag

2.

Meningkatnya nilai tambah produktifitas industri kecil

2.

Selain itu terdapat 7 Program Unggulan tahun 2012, sesuai dengan arahan Bapak Gubernur Sumatera Utara yang disampaikan pada Musrenbang Provinsi Sumatera Utara tanggal 4 April 2011, yakni : Tabel 5.3. Program Unggulan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012 No. (1)

1.

Program Unggulan Daerah

Sasaran

Program Prioritas

(2)

(3)

(4)

Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama, Tata Pemerintahan yang Baik dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) secara serentak seluruh kabupaten/kota di Sumatera Utara


Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa pada instansi pemerintah yang diberlakukan serentak di seluruh Kabupaten/Kota se-Sesumatera Utara

Program peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah


Biro Pembangunan

V-11

No. (1) 2.


Sasaran

(2)

(3)

Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur melalui pemberian beasiswa S2 ke luar negeri bagi PNS di lingkungan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.

Program Prioritas (4)


Tersedianya SDM aparatur Strata 2 (S2) yang berkualitas, sebanyak 35 orang

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

BKD

Meningkatnya kesejahteraan SDM aparatur yang diiringi dengan peningkatan produktifitas

Program pembinaan dan pengembangan aparatur

BKD Biro Keuangan

Meningkatnya kuantitas dan kualitas SMK berbasis keunggulan lokal

Program Peningkatan pendidikan menengah

Dinas Pendidikan

1. Meningkatnya persentase masyarakat yang terlayani jamkesda dan jampersal 2. Meningkatnya jumlah pasien yang terlayani di PUSTU dan POSYANDU 3. Meningkatnya dukungan Provinsi & Kab/Kota terhadap pelayanan ibu melahirkan

1. Pelayanan kesehatan gratis (Jamkesda) 2. Revitalisasi PUSTU dan POSYANDU

Dinas Kesehatan

(Co-financing antara pemerintah provinsi Sumatera Utara dengan Pemerntah kabupaten/ kota, dengan pola sharing 25% : 75%) 3.

Peningkatan kesejahteraan sumber daya aparatur melalui peningkatan tunjangan kinerja secara bertahap Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan yang terjangkau

4

Peningkatan kualitas pendidikan menengah melalui pemberian bantuan kepada kabupaten/kota untuk merevitalisasi sekolah menengah kejuruan berbasiskan keunggulan lokal. (Co-financing antara pemerintah provinsi Sumatera Utara dengan Pemerntah kabupaten/ kota, dengan pola sharing 75% : 25%)

5.

Peningkatan taraf kesehatan masyarakat melalui pemberian Universal Coverage kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara secara bertahap mulai tahun 2012 (Co-financing antara pemerintah provinsi Sumatera Utara dengan Pemerntah kabupaten/ kota)

V-12


No. (1)


Sasaran

Program Prioritas

(2)

(3)

(4)


Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Miskin 6.

Penanggulangan dampak bencana alam melalui pengelolaan daerah yang rawan bencana

Meningkatnya penanganan terhadap kawasan rawan bencana dan layanan terhadap korban bencana

1.

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

Dinas PSDA Badan Penanggulang an Bencana Daerah (BPBD)

7.

Peningkatan harkat hidup masyarakat melalui bantuan pembangunan/ rehabilitasi rumah murah untuk keluarga prasejahtera

Terbangunnya rumah sangat murah dan rumah murah sejumlah 6500 - 10.000 Unit, pada 33 Kab/Kota

1.

Program peningkatan pembangunan perumahan dan permukiman

Dinas Tarukim

5.2. PROGRAM PRIORITAS/KEGIATAN YANG DIKERJASAMAKAN DENGAN KABUPATEN/KOTA Selain itu terdapat beberapa prioritas yang akan dikerjasamakan dengan Kabupaten/Kota sebagai hasil Musrenbang RKPD Provinsi yang dituangkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.4.


V-13

PROGRAM PRIORITAS YANG DIKERJASAMAKAN DENGAN KAB/KOTA

PRIORITAS/PROGRAM / KEGIATAN

No. 1 1

2 Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama, Tata Pemerintahan yang Baik dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

3 Rakyat yang bertaqwa kepada TYME

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Rakyat yang bertaqwa kepada TYME

1

Beasiswa S2 ke Luar Negeri bagi 35 orang PNS Provinsi dan Kab/Kota

Program peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah 1

2 2.a

Pencapaian Komitmen Gubsu (Visi/Misi)

Tanggung Jawab Kabupaten/Kota

Mekanisme Kerjasama

Pagu (Rp. Milyar)

Kriteria Persyaratan

Pihak Yang Bekerjasama


4

5

6

7

8

9

10

- Penyediaan dana dan seleksi Tingkat Provinsi 35 org x Rp. 250 jt

- Melakukan seleksi tingkat kab/kota

-

Cost Sharing Provinsi : Kab/Kota (75:25)

8.75

-

Lulus seleksi Bersedia Tugas Belajar

Provinsi + 33 Kab/Kota

BKD Provsu

- Penyediaan infrastruktur/ hardware/server untuk persiapan pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement)

- Melakukan pelatihan kepada operator pelaksana dan penyediaan ruangan

-

Kerjasama Provinsi dan Kab/Kota

4.00

-

Kab/kota mempersiapkan SDM pelaksana dan pelatihan


Ro Pembangunan/ Ro Perlengkapan dan Pengelolaan Aset

Cost Sharing Provinsi : Kab/Kota (75:25) MoU

49.50

Lembaga PAUD yang terdaftar resmi


Diknas

Rakyat yang bertaqwa kepada TYME

Pengadaan Infrastruktur/ Hardware/Server untuk persiapan pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement)

Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan yang terjangkau

Tanggung Jawab Provinsi

Rakyat tidak bodoh, Rakyat Tidak Sakit

Pendidikan Program Pendidikan Anak Usia Dini 1

Penguatan kelembagaan PAUD

Rakyat tidak bodoh -

Program Wajib Belajar Pendidikan

V-14

Memberikan bantuan hibah dan sosial bagi 15 Lembaga PAUD di 33 Kab/Kota

-

Data dan informasi akurat jumlah lembaga PAUD.

-

-

Memberikan bantuan hibah dan sosial bagi 5 Lembaga PAUD

-

Rakyat tidak bodoh



No. 1

2 Dasar Sembilan Tahun 1




Mekanisme Kerjasama

Pagu (Rp. Milyar)




3

4

5

6

7

8

9

10

Beasiswa miskin bagi siswa SD, dan SLTP

Program Pendidikan Menengah 1 Revitalisasi dan pembangunan SMK berbasis unggulan lokal (termasuk Workshop dan alatalat lab),

-

Bantuan beasiswa miskin di seluruh jenjang pendidikan baik negeri dan swasta, umum dan agama.

-

Penyediaan data dan informasi akurat jumlah siswa miskin SD/MI, SMP/MTs,

-

Cost Sharing Provinsi : Kab/Kota

-

Mengalokasikan dana pendamping beasiswa miskin.

-

MoU

-

Menyiapkan lahan serta data dan informasi SMK berbasis lokal. Mendukung Pembangunan gedung Pelatihan keterampilan siswa.

-

Cost Sharing untuk pembangunan gedung Provinsi : Kab/Kota (75:25) MoU

Penyediaan data dan informasi akurat jumlah guru negeri dan swasta, umum dan agama. Mengalokasikan dana pendam- pingan insentif guru.

-

Kab/Kota wajib mengalokasikan dana pendamping, termasuk guru negeri, swasta, umum dan agama MoU

-

Pembangunan gedung

-

Pengadaan workshop dan alat-alat laboratorium

-

Siswa dari keluarga pra sejahtera


Diknas Provsu

165.00

Selektif dan SMK berbasis lokal


Diknas

-

186.29

Terdaftar sebagai guru pada sekolah negeri, swasta, umum dan agama


Diknas

Siswa miskin berprestasi

Provinsi, Kab/Kota dan POLMED

Diknas

Rakyat tidak bodoh -

Pemberian insentif guru negeri dan swasta, umum dan agama sebesar Rp.75.000,- /bln

-

-

Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Tinggi 1 Beasiswa miskin D-I dan D-III di POLMED

-

Rakyat tidak bodoh

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1 Insentif Guru

52.10

Rakyat tidak bodoh


-

Memberikan beasiswa miskin bagi 3 siswa miskin berprestasi tiap Kab/Kota.

-

Data dan informasi akurat siswa miskin berprestasi jenjang SMA/MA/ SMK

-

Kerjasama Prov dengan Polmed dan Kab/Kota

1.98

V-15

No.



1

2

3 -

2.b


Tanggung Jawab Provinsi 4 Menyediakan lapangan kerja bagi lulusan D-I dan D-III berprestasi terbaik.

-

5 Menyediakan lapangan berusaha bagi lulusan D-I dan DIII.

-

Mekanisme Kerjasama

Pagu (Rp. Milyar)

6

7

Kriteria Persyaratan 8 Lulus seleksi

MoU



9

10

Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1

2

Universal Coverage pelayanan kesehatan gratis (Jamkesda dan Jampersal)

Insentif Bidan Desa di daerah terpencil dan tertinggal

Rakyat Tidak Sakit

Rakyat Tidak Sakit

-

-

Dukungan dana untuk Rumah Sakit Rujukan Kabupaten/Kota ke Provinsi bagi pengobatan gratis masyarakat di Sumatera Utara

Memberikan insentif bagi bidan desa yang bertugas di daerah terpencil dan tertinggal sebesar Rp.500.000,per bulan

-

-

-

-

Data dan informasi akurat pasien rujukan Rumah Sakit peserta Jamkesda dan Jampersal. Mengalokasikan dukungan dana bagi pengobatan gratis Rumah Sakit Kelas III Data dan informasi akurat bidan desa di daerah terpencil dan tertinggal. Mengalokasikan dana pendamping insentif bidan desa di daerah terpencil dan tertinggal.

-

-

-

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

V-16


Kab/Kota wajib menyediakan dana Jamkesda dan merevitalisasi pustu dan posyandu MoU Cost Sharing Provinsi : Kab/Kota (75:25) MoU

371,18

1.56

Seluruh masyarakat


Dinkes

Daerah terpencil, daerah tertinggal


Dinkes


No. 1 1

2 Program NICE

Pencapaian Komitmen Gubsu (Visi/Misi) 3 Rakyat Tidak Sakit



-

4 Pemberian Makanan Tambahan dan Makanan Pengganti ASI bagi ibu dan anak

-

-

5 Data dan informasi akurat jumlah ibu menyusui, jumlah balita dan jumlah anak sekolah dasar. Dana pendamping.

Mekanisme Kerjasama

-

-

3

3.a

Peningkatan kualitas Infrastruktur pendukung pembangunan Ekonomi Pengendalian Banjir dan Irigasi

6 Kerjasama Dinkes Provsu dengan Bupati/Walikota dan TP-PKK dan Distan Provsu dan Penanganan Gizi Buruk dikelola PKK MoU

Pagu (Rp. Milyar)


7 15.00



8 Masyarakat rawan pangan/gizi kurang/gizi buruk

9 Provinsi + 33 Kab/Kota

10 Dinkes, BKP

Bila memungkinkan pembebasan tanah dihindari (diprioritaskan dalam pembangunan) Status kepemilkan tanah jelas, tidak bersengketa.

Provinsi + Kab yang memiliki areal irigasi dan rawan banjir

Dinas PSDA, Dinas Pertanian

Peningkatan infrastruktur

Program Pengndalian Banjir dan Pengamanan Pantai 1

Pembebasan tanah untuk pembangunan infrastruktur (penanggulangan banjir)

Peningkatan infrastruktur dan penanggulangan bencana

-

Dana Pembangunan dan Rehabilitasi

-

Pembebasan tanah/lahan

-

-


Provinsi dan Kab/Kota berkoordinasi untuk pengendalian banjir MoU

10.00

-

V-17

No.





Mekanisme Kerjasama

Pagu (Rp. Milyar)

1

2

3

4

5

6

7


-

8 Areal banjir yang ditangani adalah ereal budidaya (pemukiman, infra struktur, pertanian dll)



9

10

Program Pengembangan dan Perbaikan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya 1

Pembebasan tanah untuk pembangunan peningkatan / pengembangan irigasi dan rehabilitasi jaringan utama dan tersier

-

Dana Pembangunan dan Rehabilitasi

-

Pembebasan tanah/lahan

-

Provinsi dan Kab/Kota berkoordinasi untuk pengendalian banjir

-

MoU

5.00

a.

b.

c.

V-18


Bila memungkinkan pembebasan tanah dihindari (diprioritaskan dalam pembangunan) Status kepemilkan tanah jelas, tidak bersengketa Areal mempunyai potensi untuk ditingkatkan/ dikembangkan: • Ada sumber air yang cukup • Tanah cocok untuk pertanian • Petani tersedia dan

Provinsi + Kab yang memiliki areal irigasi

Dinas PSDA, Dinas Pertanian

No.





Mekanisme Kerjasama

Pagu (Rp. Milyar)

1

2

3

4

5

6

7

2

Penyusunan SID irigasi (yang menjadi kewenangan kabupaten)



Pembuatan SID

Kabupaten membantu penyediaan informasi dan data awal

-

Kabupaten/Kot a melakukan penyerahan sebagian wewenang pengembangan / pengelolaan DI tersebut kepada provinsi untuk melaksanakan SID.

-

Provinsi membentuk Tim untuk melaksana kan evaluasi.

-

MoU

Kriteria Persyaratan 8 bersedia berpartisipasi.

a. 3.00 b. c. d.

• Tersedia akses ke lokasi /mudah mencapai lokasi • Tidak sulit mengendalika n genangan banjir Ada alasan ketidak mampuan Kab/Kota Keterbatasan Tehnis/SDM dan Keterbatasan finansial Areal mempunyai potensi untuk ditingkatkan/ dikembangkan:



9

10

Provinsi + Kab yang memiliki areal irigasi

Dinas PSDA

- Ada sumber air yang cukup - Tanah cocok untuk pertanian - Pemilikan dan status tanah jelas, tidak ada sengketa tanah

V-19

No.





Mekanisme Kerjasama

Pagu (Rp. Milyar)

1

2

3

4

5

6

7

3

V-20

Rehabilitasi berat/upgrading (kewenangan kabupaten/kota)


Rehabilitasi berat

Kabupaten membantu penyediaan informasi dan data.

a .

Kabupaten/Kot a melakukan penyerahan sebagian wewenang pengembangan / pengelolaan DI tersebut kepada provinsi untuk melaksanakan rehabiltasi berat/ upgrading

b .

Provinsi membentuk Tim untuk melaksanakan evaluasi.

c .

MoU



a. 30.00

b.

8 - Petani tersedia dan bersedia berpartisipasi - Tersedia akses ke lokasi /mudah mencapai lokasi - Tidak sulit mengendali kan genangan banjir - Merupakan prioritas Daerah Ada alasan ketidak mampuan Kab/ Kota : - Keterbatasan Tehnis/SDM dan - Keterbatasan finansial Areal mempunyai potensi untuk ditingkatkan/ dikembangkan: • Ada sumber air yang cukup • Tanah cocok untuk pertanian • Pemilikan dan status tanah



9

10

No.





Mekanisme Kerjasama

Pagu (Rp. Milyar)

1

2

3

4

5

6

7

3.b.

Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 1 Pembebasan tanah untuk pembangunan infrastruktur jalan, jembatan Provinsi

Peningkatan infrastruktur Peningkatan infrastruktur

-

Pembangunan jalan dan jembatan Provinsi yang memerlukan pembebasan lahan di wilayah Kab/Kota

-

Penyediaan/pembebas an tanah

-

-

2

Pengembangan sarana dan prasarana pelabuhan (jalan, jembatan)



-

Koordinasi alokasi anggaran APBN untuk pengembangan

-

Kota Tanjungbalai dan Kabupaten Asahan menyiapkan :

-

Kriteria Persyaratan 8 jelas, tidak ada sengketa tanah • Petani tersedia dan bersedia berpartisipasi. • Tersedia akses ke lokasi /mudah mencapai lokasi • Tidak sulit mengendalika n genangan banjir • Merupakan prioritas Daerah

Kab/Kota menyediakan dana ganti rugi dan melaksana kan pembe basannya Bina Marga mempersiapka n gambar rencana kebutuhan tanah

PM

Kota Tanjungbalai dan Kabupaten

PM



9

10

Dinas BM

-

MoU antara Walikota Tanjungbalai,

- Provinsi, - Kab Asahan - Kota Tanjung

- Dinas Bina Marga, - Dinas

V-21

No.



1

2

3

Tanggung Jawab Provinsi 4 /peningkatan sarana prasarana dan fasilitas pelabuhan


Mekanisme Kerjasama

5 Dokumen perencanaan dan pembebasan lahan

-

-

V-22


6 Asahan membangun dan menyediakan infrastuktur pendukung terkait pengembangan dan pengelolaan Pelabuhan Teluk Nibung dan Bagan Asahan Dinas Perhubungan Provsu dan Dinas Bina Marga Provsu memfasilitasi dan memberi dukungan untuk pengembangan pelabuhan dan membantu penyediaan infra struktur penunjang Pemprovsu, Kota Tanjungbalai dan Kabupaten Asahan membentuk Tim Pelaksana Terpadu untuk melakukan pendataan dan

Pagu (Rp. Milyar) 7

Kriteria Persyaratan 8 Bupati Asahan, Direktur PT. (persero) Pelindo-I, dan Gubernur Sumatera Utara (perlu dibuat MoU yang baru)

Pihak Yang Bekerjasama 9 balai - PT. Pelindo-I

SKPD Penanggung Jawab 10 Perhubungan

No.





1

2

3

4

5

3

Pembangunan infrastruktur pada kawasan perbatasan kab/kota (antara lain pada daerah pemekaran)


1)

Peningkatan infrastruktur dan Pengemba ngan Wilayah

Pembangunan dan peningkatan jalan lingkar luar Danau Toba (Outer Ring Road)

Koordinasi alokasi anggaran APBN dan menyediakan pembiayaan pembangunan dan peningkatan jalan (APBD Provsu)

-

Kabupaten menyiapkan: Biaya pembangunan dan peningkatan jalan (APBD Kabupaten) dan melakukan pembebasan lahan

Mekanisme Kerjasama 6 perkiraan biaya fasilitas dan infrastruktur pendukung

-

-


Kabupaten melakukan pembebasan lahan peruntukan bagi jalan lingkar luar Danau Toba selebar 8 meter dikali panjang jalan lingkar luar yang melintasi wilayah masing-masing kabupaten Pemprovsu dan 7 Kabupaten menyediakan pembiayaan pembangunan dan peningkatan jalan lingkar luar Danau Toba

Pagu (Rp. Milyar)




7

8

9

10

PM

-

MoU antara Pemprovsu dan 7 Kabupaten sekawasan Danau Toba (perlu dibuat MoU yang baru)

- Prov. Sumatera Utara - Kab. Simalungun, - Kabupaten Karo, - Kabupaten Dairi, - Kabupaten Humbang Hasundutan, - Kabupaten Tapanuli Utara, - Kabupaten Toba Samosir - Kabupaten Samosir

Dinas BM

V-23

No. 1

PRIORITAS/PROGRAM / KEGIATAN 2 2) Pembangunan dan Peningkatan jalan raya Tanjung Morawa-Saribu Dolok-Tongging (RAWASARING)

Pencapaian Komitmen Gubsu (Visi/Misi) 3 Peningkatan infrastruktur dan Pengembang an Wilayah



-

4 Koordinasi alokasi anggaran APBN dan menyediakan pembiayaan pembangunan dan peningkatan jalan (APBD Provsu)

-

-

5 Kabupaten menyiapkan:

Biaya pembangunan dan peningkatan jalan (APBD Kabupaten)

Mekanisme Kerjasama

-

-

-

V-24


6 Pemprovsu dan 3 Kabupaten bersama-sama mengajukan permohonan kepada Pemerintah untuk mendapat pembiayaan melalui APBN Pemprovsu dan 3 Kabupaten menyusun dan menerbitkan PERDA yang mengatur tentang pengaturan kawasan lahan RAWASARING untuk peningkatan/pe mbangunan Agrowisata dan menjaga kelestarian lingkungan hidup diwilayah Kabupaten terkait Kabupaten melakukan pembebasan tanah untuk pembangunan jalan dimaksud selebar 24

Pagu (Rp. Milyar)


7

8 PM

Pihak Yang Bekerjasama 9 - Prov. SU - Kabupaten Deli Serdang, - Kabupaten Simalungun - Kabupaten Karo

SKPD Penanggung Jawab 10 Dinas BM

No.





1

2

3

4

5

Mekanisme Kerjasama

-


6 meter dikali panjang ruas jalan yang melintasi wilayah masing-masing kabupaten (pembangunan tahap awal adalah peningkatan jalan selebar 9 meter) Kabupaten melibatkan partisipasi masyarakat untuk meringankan pembiayaan antara lain dalan bentuk: 1) Sumbangan pinjaman pemakaian alat berat seperti traktor dll 2) Melibatkan masyarakat setempat dalam penyediaan material dan pembebasan lahan

Pagu (Rp. Milyar)




7

8

9

10

V-25

No.





1

2

3

4

5

3) Pembangunan jalan sejajar MEBIDANG antara lain Jalan Sejajar Medan-Binjai

V-26

Peningkatan infrastruktur dan Pengemba ngan Wilayah

-

Pembangunan jalan dan konstruksi dan jembatan

Mekanisme Kerjasama 6 3) Melibatkan masyarakat setempat dalam pekerjaan konstruksi dengan model gotong royong atau swakelola

-

Pembebasan tanah

-

-

Dana pembangunan jalan sejajar diwilayah masing-masing

-


Kota Medan dan Kota Binjai melakukan pekerjaan dan pembiayaan pembebasan tanah serta seluruh konstruksi di wilayah masing-masing Kabupaten Deli Serdang melakukan pekerjaan dan pembiayaan pembebasan tanah serta pembangunan parit pembuangan, gorong-gorong dan pembangunan jalan konstruksi jembatan kecil diwilayahnya

Pagu (Rp. Milyar)




7

8

9

10

PM

Kerjasama :Prov. SU - Kota Medan, - Kota Binjai dan - Kabupaten Deli Serdang

Dinas BM

No.





1

2

3

4

5

Mekanisme Kerjasama

-

4) Pembangunan jembatan pada daerah perbatasan antara lain pembangunan jembatan melintasi Sungai Ular yang menghubungkan Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Serdang Bedagai

Peningkatan infrastruktur dan Pengembangan Wilayah


-

Pembangunan Kerangka jembatan

-

Pembebasan lahan dan

-

-

Pembangunan konstruksi jembatan

-

Pembangunan pondasi jembatan

-

6 Dinas Bina Marga Provsu melakukan pekerjaan dan pembiayaan pembangunan konstruksi jembatan yang melintasi poros jalan Sei Belawan dan pekerjaan pengaspalan jalan di wilayah Kabupaten Deli Serdang Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Serdang Bedagai melakukan pembebasan lahan Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Serdang Bedagai melakukan pembangunan pondasi di sisi wilayahnya masing-masing

Pagu (Rp. Milyar)




7

8

9

10

PM

-

MoU antara Gubernur Sumatera Utara, Kota Medan, Kota Binjai dan Kabupaten Deli Serdang (perlu dibuat MoU yang baru)

- Prov. SU - Kabupaten Deli Serdang - Kabupaten Serdang Bedagai

Dinas BM

V-27

No.





1

2

3

4

5

Mekanisme Kerjasama

-

3.c




7

8

9

10

Perhubungan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 1

Pembangunan sarana dan prasarana transportasi penyeberangan

Peningkatan infrastruktur -

-

3.d.

6 Dinas Bina Marga melakukan pembangunan konstruksi jembatan

Pagu (Rp. Milyar)

Koordinasi Pengadaan Kapal Penyeberangan melalui APBN Pembangunan sebahagian prasarana penyeberangan/dermaga

-

Penyediaan lokasi

-

-

Pembangunan/ penyediaan sebahagian prasarana dan fasilitas (kantor pengelola penyeberangan, dll)

-

Penyediaan sarana dan prasarana 1000 Unit PLTS 2 Unit PLTMH

-

Inventarisasi desa yang belum memiliki listrik biaya pemeliharaan Penyusunan DED

-

Kabupaten menyiapkan dermaga lokal Operasionalisa si oleh Provinsi

PM

Dinas Perhubungan


Distamben

Energi dan Sumber Daya Mineral (Ketenagalistrikan) Program Pembinaan dan Pengembangan bidang ketenagalistrikan 1 Pembangunan PLTS 500-1000 unit (33 Kab/Kota) dan PLTMH 2 unit

Peningkatan infrastruktur -

-

-

-

Kab menentukan calon penerima (RT) per desa. Sosialiasasi kepada penerima oleh provinsi MoU


-

Desa berpotensi air

-

Desa belum teraliri listrik (21%)

7.00

2.50

V-28

Prov. SU Kab/Kota


No. 1 2

3.e.

2 Pembangunan Sumur Bor 5 unit




3 -

4 Pembangunan konstruksi

-

-

Pembangunan konstruksi

-

5 Penyediaan lokasi dan jaringan

Mekanisme Kerjasama

-


7 2.00

-

8 Daerah sulit air

Pihak Yang Bekerjasama 9 Provinsi + 5 Kab

SKPD Penanggung Jawab 10 Distamben

Perumahan Rakyat Program peningkatan pembangunan perumahan dan permukiman 1

Rakyat punya masa depan

Pembangunan rumah murah dan Sangat Murah, 650010.000 unit

Kab/Kota menyiapkan data calon penerima yaitu : MBR

-

3.f

6 Cost Sharing Provinsi : Kab/Kota

Pagu (Rp. Milyar)

(Kerjasama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Kabupaten/Kot a se-Sumatera Utara dan Kodam I Bukit Barisan) Sharing Prov : Kab/Kota

97.50

Bangun baru, stimulan penerima adalah MBR (Masayarakat Berpenghasilan Rendah)


Distarukim

Orientasi kepada skema investasi

Prov. SU Kota Medan Kab. D. Serdang Kab. Sergei

Distarukim

Lingkungan Hidup Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 1 Pembangunan TPA Regional


-

Menyusun MoU dan DED Pengelolaan Dana APBN

-

Kab menyiapkan lahan dan jalan akses

-

-

Kab menyiapkan lahan dan jalan akses Provinsi menyusun DED

125.00

Prov. SU Kab. Tapteng Kab. Tapsel


V-29


No. 1

2 Program lingkungan sehat perumahan 1

2

3.g.

Pembangunan SPAM,




Mekanisme Kerjasama

Pagu (Rp. Milyar)




3

4

5

6

7

8

9

10


-

Provinsi membangun perpipaan transmisi

-

perpipaan distribusi oleh Kab/Kota, bangunan dari APBN

-

33 Kab/Kota

Pembangunan IPAL (program lanjutan) Kota Medan


-

Pembangunan konstruksi

-

Kota membebaskan lahan

-

20.00

-

30.00

Kawasan sulit air, kawasan terpencil


Distarukim

Berdasarkan dokumen MSMHP

Provinsi + Kota Medan

Distarukim

Penataan Ruang Program perencanaan tata ruang 1 Penyelesaian Ranperda RTRW Kab/Kota


-

2

Penuntasan Rencana Aksi NIAS yang menjadi kewenangan kabupaten/kota


-

Koordinasi dan pembinaan Program lanjutan

3

Pembinaan dan Koordinasi Pengelolaan Kawasan Danau Toba


-

Alokasi Dana

-

Program lanjutan

-

-

Implementasi LTEMP Program terkait peningkatan infrastruktur pedesaan

V-30

Provinsi membangun perpipaan transmisi, perpipaan distribusi oleh Kab/Kota Kota Medan menyiapkan lahan


Komitmen Kabupaten/kot a untuk percepatan Penyelesaian Ranperda RTRW Kab/Kota Komitmen kab untuk melaksanakan Renaksi Kab/kota KDT mengkoordinas i kan wilayahnya masing-masing

7.00

-

Kabupaten baru pemekaran


Bappeda

PM

-

Berdasarkan dokumen rencana aksi

Provinsi Kab/Kota se- Kep. Nias

Bappeda

Provinsi + 7 Kab/Kota seKawasan Danau Toba

Bappeda/ BLH

1.00


No. 1 1

4

4.a.

2 Pembangunan jalan usaha tani (Jalan poros) pada kawasan Agropolitan/ Agromarinepolitan, 7 Kab/Kota Agropolitan

Pencapaian Komitmen Gubsu (Visi/Misi) 3 Peningkatan infrastruktur



-

4 Pembangunan konstruksi

-

5 Kab/Kota membebaskan lahan

Mekanisme Kerjasama

-

6 Pembangunan konstruksi oleh Provinsi dan Kab/Kota membebaskan lahan

Pagu (Rp. Milyar)


7



8 Lokasi jalan poros menuju sentra produksi

9 Provinsi + 7 Kab/Kota seKawasan Agropolitan

10 Distarukim Distan

-

Desa Rawan Pangan


Lintas Sektor - Distan - Disbun - Diskanla - Disnak - Bakorluh - PSDA

-

Sarjana S1


Bakorluh

-

Berdomisili di desa ybs

5.00

Pembangunan Pertanian yang berkelanjutan untuk Meningkatnya ketahanan pangan

Ketahanan Pangan Program Peningkatan Ketahanan Pangan 1 Gema Pangan pada 163 Desa di 33 Kab/Kota

Rakyat Tidak Lapar Rakyat Tidak Lapar

-

Pembangunan/ penyedia an sarana dan prasarana Monitoring dan evaluasi

-

Pembinaan dan pengendalian Moneva dan pelaporan

-

-

2

Pendamping penyuluh 100 orang, pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan dan kelautan.

Rakyat Tidak Lapar

-

Penyediaan sarana dan prasarana

-

Pembinaan dan pengendalian

-

Moneva dan pelaporan

-


Kabupaten/Kot a penyediaan data desa dan kelompok tani penerima bantuan Provinsi menyeleksi penerima bantuan (Rp. 20 jt/ Desa) Cost Sharing Provinsi dan Kab/Kota Kabupaten menyediakan calon penyuluh Seleksi, penyuluh Non PNS oleh Tim Seleksi

7.50

4,5

V-31

No.





Mekanisme Kerjasama

Pagu (Rp. Milyar)




1

2

3

4

5

6 independen

7

8

9

10

Pembangunan saung untuk penyuluhan petani (3 unit /Kabupaten)

Rakyat Tidak Lapar

Pembangunan saung

Penyediaan lahan

3

-

4.b.

Kabupaten yang sudah memiliki Bakorluh, unit penyuluhan


Bakorluh

-

Lahan bukan termasuk kawasan lindung

Dinas Pertanian

-

Lahan SID merupakan lahan potensi utk persawahan Telah dibentuk kelompok penangkar

Prov. SU Kab yang memiliki lahan untuk pengembangan irigasi

Prov. SU Kab yang memiliki lahan untuk pengembangan BBI

Distan

Prov. SU & Kab/Kota

Distan

3.60

Pertanian Program peningkatan produksi pertanian

Rakyat Tidak Lapar

1

Rakyat Tidak Lapar

2

3

V-32

Kabupaten menyediakan lokasi tempat pembangunan saung MOU

Penyusunan SID untuk pencetakan sawah baru 3200 Ha.

Revitalisasi BBI dalam mendukung sertifikasi benih

Pembangunan infrastruktur

Menyediakan data lokasi

-

Rakyat Tidak Lapar

Pengadaan pupuk non bersubsidi

Rakyat Tidak Lapar

Program peningkatan penerapan teknologi

Rakyat Tidak Lapar

-

-


Dana

-

Penyediaan lahan sawah untuk penangkaran benih

-

-

Proses seleksi gapoktan

-

-

Penyediaan data kebutuhan pupuk dan petani penerima

-


Kabupaten menyiapkan calon lahan pencetakan sawah Provinsi membuat SID Pembentukan Gapoktan untuk petani penangkar Pembentukan Gapoktan BBID Kab Menyediakan data kebutuhan pupuk dan petani penerima

5.00

10.00 -

3.00

Memiliki lahan sawah beririgasi Kab yang menjadi sentra produksi


No. 1 1

2

2 Bantuan Teknologi Industri kecil dan menengah (termasuk Pertanian, perkebunan peternakan dan perikanan/kelautan)

Rumah Kompos, 24 unit

Pencapaian Komitmen Gubsu (Visi/Misi) 3 Rakyat Tidak Lapar



-

4 Penyediaan sarana dan prasarana

-

Monitoring dan evaluasi

Rakyat Tidak Lapar

Provinsi menyiapkan konstruksi

-

-

Mekanisme Kerjasama

5 Pembinaan dan pengendalian Moneva dan pelaporan

Penyediaan lahan

6 Kabupaten/Kot a penyediaan data potensi industri unggulan/komo diti unggulan dan penerima bantuan -Disperindagsu - Dinas Pertanian Provsu - Dinas Perkebunan Provsu - Dinas Peternakan Provsu - Dinas Perikanan&Kel autan Provsu -

-

3

Pengembangan Taman Teknologi Pertanian (Agro technology park)

Program peningkatan pemasaran hasil produksi

-

Provinsi menyiapkan dana pembangunan

-

Penyediaan lahan

Pagu (Rp. Milyar) 7




8 Berdasarkan permasalahan dan kebutuhan masyarakat

9 Provinsi + 24 Kab/Kota

10 Disperindag, Dinas Pertanian, Disbun, Disnak, Diskanla,

Kab yang menjadi sentra produksi


Distan

Provinsi Kab/kota

Dinas Perkebunan

5.70 10.00 7.00 5.00 8.00

Cost Sharing Kab menyediakan lahan dan gapoktan Provinsi membangun konstruksi

4.80

Kab menyediakan lahan

15.00

Rakyat Tidak Lapar


V-33


No. 1 1

2 Pembangunan pasar lelang komoditi unggulan

Pencapaian Komitmen Gubsu (Visi/Misi) 3 Rakyat Tidak Lapar



-

4 Pembangunan infrastruktur

-

5 Penyediaan lahan

Mekanisme Kerjasama

-

2

V-34

Pembuatan informasi komoditi unggulan (sawit, karet, kopi, kakao dan komoditi lainnya)

Rakyat Tidak Lapar

Program peningkatan kesejahteraan petani 1 Pembangunan Klaster Peternakan pada sentra perkebunan

Rakyat Tidak Lapar

Program peningkatan produksi perkebunan 1 Peremajaan tanaman perkebunan rakyat yang tidak produktif (TTM)

Rakyat Tidak Lapar

-

-

-

Pembuatan publikasi informasi secara rutin dan berkala pada media cetak dan website

-


-


-

Membentuk Tim/Sekretariat pengelola informasi dan melatih PPL

-

Kabupaten menyiapkan lahan, pembangunan kandang dan peternak penerima

-

Menyediakan data lahan dan petani penerima

-


6 Kabupaten menyediakan lokasi tempat pembangunan pasar lelang MoU Kabupaten menyediakan informasi harga komoditi unggulan yang akan dimuat pada media cetak dan website Cost Sharing Prov:Kab Provinsi membangun/ menyediakan sarana/prasara na (bibit ternak dan alat pengolah pakan) Kabupaten menyiapkan data lahan dan petani penerima

Pagu (Rp. Milyar)


7 2.00

0.75

-

-

Memiliki aksessibilitas yang lancar

-

Kabupaten dapat menyediakan data secara rutin dan berkala (mingguan)

9 Prov. SU Kab Langkat & Madina (Karet) Dairi & Taput (Kopi) dan Asahan & Simalungun (Kakao) Prov. SU Kab/kota sentra komoditi sawit, karet, kakao dan komoditi lainnya

SKPD Penanggung Jawab 10 Dinas Perkebunan

Dinas Perindagsu

Bappeda

Dinas Pertanian Disperindag

-

Berdekatan dengan sumber pakan (perkebunan)

Prov. SU Kab yang menjadi sentra perkebunan

Dinas Perkebunan Dinas Peternakan

-

Lahan perkebunan rakyat yang tidak produktif (TTM)

Prov. SU Kab yang memiliki lahan perkebunan rakyat tidak produktif (TTM)

Dinas Perkebunan

10.00

10.00

8 Dekat dengan sentra produksi



No. 1

2 Program pengembangan kawasan agropolitan dataran tinggi bukit barisan 1

5

5.a.

Pengembangan Agropolitan (9 Kab/Kota Agropolitan) dan Agromarinepolitan (24 Kab/Kota Agromarinepolitan)

Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Meningkatnya Kesejahteraan Rakyat Miskin




Mekanisme Kerjasama

Pagu (Rp. Milyar)




3

4

5

6

7

8

9

10

Rakyat Tidak Lapar

-

Pembangunan/ penyediaan sarana dan prasararana Monitoring dan evaluasi

-

Mengalokasikan bantuan dana Gardunangkis bagi 20 desa

-

-

Menetapkan lokalita dan komoditi unggulan Pembinaan dan pengendalian Moneva dan pelaporan

-

Data dan informasi akurat desa penerima bantuan gardunangkis.

-

Dukungan dana pendamping operasional instansi PMD

-

Cost Sharing Provinsi dan Kab/Kota (50:50) dengan pengembangan komoditi unggulan agropolitan dan agromarinepoli tan

15.00

Kegiatan sesuai dengan komoditi dan lokalita

Prov. SU & 9 Kab/Kota seKawasan Agropolitan dan 24 Kab/Kota se kawasan Agromarinepolita n)

Lintas Sektor : - Distan - Disbun - Diskanla - Disnak - Disparsenibud - Bakorluh - Dinas BM - Distarukim - PSDA

Prov. SU & 20 Kabupaten

Bapemas

Rakyat Punya Masa Depan

Sosial Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial 1


Pengembangan Gardunangkis


-

Cost Sharing Provinsi : Kab/Kota (75:25) Kab/kota menyiapkan data MoU

8.00

V-35





Mekanisme Kerjasama

Pagu (Rp. Milyar)




2

3

4

5

6

7

8

9

10

Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan


No. 1 5.b.

Pertanahan

1

Penyelesaian tapal batas kabupaten/kota dan provinsi

-

Data dan informasi akurat tapal batas provinsi dan negara

-

Mengalokasikan dana pemasangan tapal batas

5.c.

Data dan informasi akurat tapal batas Kab/Kota yang masih bermasalah. Mengalokasikan dana pendamping pamasangan tapal batas.

-

Menseleksi calon penerima manfaat

-

-

Kab/Kota menyampaikan data tapal batas yang masih bermasalah MoU

53.00

2

Bantuan permodalan koperasi kepada masyarakat

Pengembangan Rumah Produktifitas Daerah melalui pembinaan 1000 orang sarjana pada 33 Kab/kota


-


Penentuan calon penerima

-

-

Mensosialisasikan program

Sosialisasi Training Bantuan modal

Dana bergulir (Revolving fund)

-

MoU

-

Seleksi Kab/Kota Pelatihan dan bantuan permodalan oleh Provinsi

-

-

Koperasi yang berkualitas dan potensi untuk dikembangkan

Prov. SU & 33 Kabupaten/ Kota

Dinas Koperasi & UMK

-

Sarjana menganggur minimal 5 tahun Memiliki keahlian yang diminati Kesediaan pengembalian modal


Dinas Koperasi & UMK


Disnaker

11.00

8.50 -

Ketenagakerjaan Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja 1

V-36

Ro Pemerintahan

Koperasi dan UMKM 1

5.d.

Prov. SU & Kabupaten baru hasil pemekaran yang memiliki masalah batas administrasi

Bantuan magang untuk tenaga kerja keluar negeri

Rakyat punya masa depan -

Melaksanakan pelatihan pemagangan dan penyediaan peralatan pelatihan

-

Data dan informasi tenaga kerja yang akan magang ke luar negeri.

-


Disnaker Provsu bekerjasama dengan

6.60

No.




1

2

3

4


-

5.e.

5 Dukungan dana pemberangkatan tenaga kerja ke luar negeri.

6 Kab/Kota dan PJTKI

Pagu (Rp. Milyar)




7

8

9

10

Kebudayaan Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya


1


2

Pembinaan Kawasan Adat Terpencil (KAT)

-

Pembinaan dan pelatihan masyarakat komunitas adat terpencil.

-

-

Bantuan dana stimulan.

-

-

Mensosialisasikan Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika dan Cinta Tanah Air

Pemerintahan, kelembagaan dan good governance

Fasilitasi 4 pilar kebangsaan untuk tingkat Kecamatan, Desa dan kelurahan

Dana Bagi Hasil, Bantuan Kepada Kabupaten/Kota dan Dana Hibah 1 Alokasi Dana Bagi Hasil dan BDB (33 Kab/Kota)

2

Data dan informasi komunitas adat terpencil.

Prov. SU & Kabupaten yang memiliki KAT

Dinsos

2.00


Bakesbangpolinmas

6.00


Bakesbangpolinmas

6.50

PM


Bappeda

PM

Prov. SU & 33 Kabupaten/

TAPD

Dukungan dana stimulan masyarakat adat terpencil.

Pemerintahan Fasilitasi 4 pilar kebangsaan untuk tingkat provinsi dan Kab/Kota

6

Mekanisme Kerjasama

Alokasi Hibah/Bansos (Pendidikan,

-

Rakyat Tidak Lapar Rakyat Tidak Bodoh Rakyat Tidak Sakit Rakyat Punya Masa Depan

-

Penentuan/Seleksi calon penerima manfaat

Rakyat Tidak Lapar Rakyat Tidak Bodoh

-

Alokasi dana


Mensosialisasikan Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika dan Cinta Tanah Air

-

-

-

Usulan Kegiatan sesuai prioritas

Menampung 75% dari bantuan provinsi

Kewenangan kabupaten yang mendukung Prioritas provinsi

V-37

No. 1

PRIORITAS/PROGRAM / KEGIATAN 2 Kesehatan,Keagamaan, Koperasi, Intansi Vertikal, LSM, dll)

Pencapaian Komitmen Gubsu (Visi/Misi) 3 Rakyat Tidak Sakit Rakyat Punya Masa Depan



Mekanisme Kerjasama

Pagu (Rp. Milyar)


5

6

7

8

4 provinsi

JUMLAH (SEMENTARA)



9

10

Kota

1,053.13

Selanjutnya rincian program/kegiatan dimaksud yang akan dilaksanakan oleh SKPD Provinsi Sumatera Utara yang diimplementasikan dalam Rencana Kerja (Renja SKPD) dapat dilihat pada tabel terlampir.

V-38


5.3. PAGU INDIKATIF UNTUK TIAP SKPD Dengan berpedoman kepada Arah Kebijakan Pendapatan Daerah dan Arah Kebijakan Belanja Daerah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya pada Bab-III bahwa total dana Pagu Indikatif untuk Tahun 2012 adalah sebesar Rp. 4.003.313.878.750. Maka dengan mengacu kepada anggaran tahun berjalan (APBD TA.2011), dengan asumsi terjadi kenaikan belanja langsung sebesar 10% pada tahun anggaran 2012, maka dapat diuraikan Pagu Indikatif untuk masing-masing SKPD adalah sebagai berikut : Tabel 5.5. Plafon Anggaran Sementara menurut Urusan dan Satuan Kerja Tahun Anggaran 2012


V-39

RANCANGAN AKHIR RKPD PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2012

V-40

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Recommend Documents