BADAN PUSAT STATISTIK No. 06/01/Th. XV, 2 Januari 2012
PROFIL KEMISKINAN DI INDONESIA SEPTEMBER 2011 JUMLAH PENDUDUK MISKIN SEPTEMBER 2011 MENCAPAI 29,89 JUTA ORANG
;
Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia pada September 2011 mencapai 29,89 juta orang (12,36 persen), turun 0,13 juta orang (0,13 persen) dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2011 yang sebesar 30,02 juta orang (12,49 persen).
;
Selama periode Maret 2011–September 2011, penduduk miskin di daerah perkotaan berkurang 0,09 juta orang (dari 11,05 juta orang pada Maret 2011 menjadi 10,95 juta orang pada September 2011), sementara di daerah perdesaan berkurang 0,04 juta orang (dari 18,97 juta orang pada Maret 2011 menjadi 18,94 juta orang pada September 2011).
;
Persentase penduduk miskin antara daerah perkotaan dan perdesaan tidak banyak berubah selama periode ini. Penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2011 sebesar 9,23 persen, menurun sedikit menjadi 9,09 persen pada September 2011. Penduduk miskin di daerah perdesaan pada Maret 2011 sebesar 15,72 persen, juga menurun sedikit menjadi 15,59 persen pada September 2011.
;
Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Pada September 2011, sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan sebesar 73,53 persen, tidak jauh berbeda dengan Maret 2011 yang sebesar 73,52 persen.
;
Komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai Garis Kemiskinan adalah beras, rokok kretek filter, gula pasir, telur ayam ras, mie instan, tempe, dan tahu. Untuk komoditi bukan makanan adalah biaya perumahan, listrik, angkutan, dan pendidikan.
;
Pada periode Maret 2011–September 2011, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan kecenderungan menurun. Ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin mendekati Garis Kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit.
Berita Resmi Statistik No. 06/01/Th. XV, 2 Januari 2012
1
1.
Perkembangan Tingkat Kemiskinan Maret 2011–September 2011
Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2011 sebesar 29,89 juta orang (12,36 persen). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2011 yang berjumlah 30,02 juta (12,49 persen), jumlah penduduk miskin berkurang 0,13 juta orang selama enam bulan tersebut. Selama periode Maret 2011–September 2011, penduduk miskin di daerah perkotaan dan perdesaan masing-masing turun 0,14 persen dan 0,13 persen. Pada periode tersebut, penduduk miskin di daerah perkotaan berkurang 0,09 juta orang, sementara di daerah perdesaan berkurang 0,04 juta orang (Tabel 1). Persentase penduduk miskin antara daerah perkotaan dan perdesaan tidak banyak berubah dari Maret 2011 ke September 2011. Pada Maret 2011, sebagian besar (15,72 persen) penduduk miskin berada di daerah perdesaan. Begitu juga pada September 2011, yaitu sebesar 15,59 persen. Tabel 1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah, Maret 2011 –September 2011 Daerah/Tahun
Jumlah Penduduk Miskin (Juta)
Persentase Penduduk Miskin
(1)
(2)
(3)
Maret 2011
11,05
9,23
September 2011
10,95
9,09
Maret 2011
18,97
15,72
September 2011
18,94
15,59
Maret 2011
30,02
12,49
September 2011
29,89
12,36
Perkotaan
Perdesaan
Kota+Desa
Sumber: Diolah dari data Susenas Maret 2011 dan September 2011
Penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin selama periode Maret 2011–September 2011 nampaknya berkaitan dengan faktor-faktor berikut: a.
Selama periode Maret 2011–September 2011 inflasi umum relatif rendah, yaitu sebesar 2,25 persen. b. Selama periode Maret 2011–September 2011, beberapa komoditas bahan pokok seperti minyak goreng, gula pasir, cabai rawit, dan cabai merah mengalami penurunan harga ecerannya yaitu masing-masing turun sebesar 0,35 persen; 2,72 persen; 61,28 persen; dan 30,51 persen. c. Perbaikan penghasilan petani yang ditunjukkan oleh kenaikan NTP (Nilai Tukar Petani) sebesar 1,79 persen dari 103,32 pada Maret 2011 menjadi 105,17 pada September 2011. d. Perekonomian Indonesia Triwulan III 2011 tumbuh sebesar 6,4 persen terhadap Triwulan I 2011, sedangkan pengeluaran konsumsi rumah tangga meningkat sebesar 3,6 persen pada periode yang sama. Demikian pula dengan Indeks Tendensi Konsumen (ITK) pada Triwulan III naik sebesar 7,64 persen terhadap ITK Triwulan I. Selain itu, pertumbuhan produksi
2
Berita Resmi Statistik No. 06/01/Th. XV, 2 Januari 2012
industri manufaktur mikro dan kecil pada Triwulan I, II, dan III tahun 2011 masing-masing adalah sebesar 1,26 persen; 1,48 persen; dan 2,21 persen. e.
2.
Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami penurunan 0,24 persen dari Februari 2011 ke Agustus 2011. Sementara itu, pekerja tidak penuh mengalami kenaikan dari 34,19 menjadi 34,59, dimana kenaikan ini didominasi oleh pekerja paruh waktu yang naik dari 18,46 pada Februari 2011 menjadi 21,06 pada Agustus 2011.
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Pulau Pada September 2011
Tabel 2 menunjukkan persentase penduduk miskin menurut pulau berdasarkan Susenas September 2011. Dari tabel tersebut tampak bahwa persentase penduduk miskin terbesar di Pulau Maluku dan Papua, yaitu sebesar 25,25 persen, sementara persentase penduduk miskin terkecil di Pulau Kalimantan, yaitu sebesar 6,88 persen. Tabel 2 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Pulau, September 2011 Pulau (1)
Jumlah Penduduk Miskin (000)
Persentase Penduduk Miskin (%)
Kota
Desa
Kota+Desa
Kota
Desa
Kota+Desa
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Sumatera
2.045,34
4.273,53
6.318,87
10,10
13,55
12,20
Jawa
7.527,73
9.216,68
16.744,41
9,28
16,08
12,09
Bali dan Nusa Tenggara
645,32
1.420,50
2.065,82
12,29
17,51
15,46
Kalimantan
266,03
705,86
971,88
4,45
8,65
6,88
Sulawesi
354,15
1.798,00
2.152,15
5,96
15,32
12,17
Maluku dan Papua
116,01
1.520,99
1.637,00
6,09
33,21
25,25
10.954,58
18.935,56
29.890,14
9,09
15,59
12,36
Indonesia
Sumber: Diolah dari data Susenas September 2011.
Dilihat dari jumlah penduduk, sebagian besar penduduk miskin berada di Pulau Jawa (16,74 juta orang); sementara jumlah penduduk miskin terkecil berada di Pulau Kalimantan (0,97 juta orang). 3.
Perkembangan Kemiskinan Tahun 2004–September 2011
Jumlah dan persentase penduduk miskin menurun dari tahun 2004 ke 2005. Pada tahun 2006 jumlah penduduk miskin naik karena harga barang-barang kebutuhan pokok naik tinggi yang digambarkan oleh inflasi umum sebesar 17,95 persen. Namun mulai tahun 2007 sampai 2011 jumlah maupun persentase penduduk miskin kembali mengalami penurunan. Dilihat dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2011, perkembangan tingkat kemiskinan ditunjukkan oleh gambar berikut:
Berita Resmi Statistik No. 06/01/Th. XV, 2 Januari 2012
3
Gambar 1 Perkembangan Kemiskinan di Indonesia, 2004–2011
Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)
4.
Perubahan Garis Kemiskinan Maret 2011–September 2011
Garis Kemiskinan dipergunakan sebagai suatu batas untuk menentukan miskin atau tidaknya seseorang. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Tabel 3 Garis Kemiskinan dan Perubahannya Menurut Daerah, Maret 2011– September 2011
Daerah/Tahun (1)
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln) Makanan Bukan Makanan Total (2)
(3)
(4)
Perkotaan Maret 2011 September 2011 Perubahan Maret’11-Sep’11 (%)
177 342 184 919 4,27
75 674 78 675 3,97
253 016 263 594 4,18
Perdesaan Maret 2011 September 2011 Perubahan Maret’11-Sep’11 (%)
165 211 172 723 4,55
48 184 50 458 4,72
213 395 223 181 4,59
Kota+Desa Maret 2011 September 2011 Perubahan Maret’11-Sep’11 (%)
171 834 179 204 4,29
61 906 64 525 4,23
233 740 243 729 4,27
Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2011 dan September 2011
Selama Maret 2011–September 2011, Garis Kemiskinan naik sebesar 4,27 persen, yaitu dari Rp233.740,- per kapita per bulan pada Maret 2011 menjadi Rp243.729,- per kapita per bulan pada September 2011. Dengan memerhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis 4
Berita Resmi Statistik No. 06/01/Th. XV, 2 Januari 2012
Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), terlihat bahwa peranan komoditi makanan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Pada Maret 2011 sumbangan GKM terhadap GK sebesar 73,52 persen, dan sekitar 73,53 persen pada September 2011. Pada September 2011, komoditi makanan yang memberi sumbangan terbesar pada Garis Kemiskinan adalah beras yaitu sebesar 26,60 persen di perkotaan dan 33,71 persen di perdesaan. Rokok kretek filter memberikan sumbangan terbesar ke dua kepada Garis Kemiskinan (8,31 persen di perkotaan dan 7,11 persen di perdesaan). Komoditi lainnya adalah telur ayam ras (3,35 persen di perkotaan dan 2,66 persen di perdesaan), gula pasir (2,78 persen di perkotaan dan 3,74 di perdesaan), mie instan (2,58 persen di perkotaan dan 2,28 persen di perdesaan), daging ayam ras (2,30 persen di perkotaan dan 1,27 persen di perdesaan), tempe (2,25 persen di perkotaan dan 1,84 persen di perdesaan), dan tahu (1,97 persen di perkotaan dan 1,50 persen di perdesaan). Komoditi bukan makanan yang memberi sumbangan besar untuk Garis Kemiskinan adalah biaya perumahan (7,36 persen di perkotaan dan 5,72 persen di perdesaan), biaya listrik (2,75 persen di perkotaan dan 1,58 persen di perdesaan), biaya pendidikan (2,49 persen di perkotaan dan 1,21 persen di perdesaan), dan angkutan (2,10 persen di perkotaan dan 0,89 persen di perdesaan). Tabel 4 Daftar Komoditi yang Memberi Pengaruh Besar pada Kenaikan Garis Kemiskinan, September 2011 Komoditi (1)
Kota (2)
Desa (3)
Makanan Beras
26,60
33,71
Rokok kretek filter
8,31
7,11
Telur ayam ras
3,35
2,66
Gula pasir
2,78
3,74
Mie instan
2,58
2,28
Daging ayam ras
2,30
1,27
Tempe
2,25
1,84
Tahu
1,97
1,50
Perumahan
7,36
5,72
Listrik
2,75
1,58
Pendidikan
2,49
1,21
Angkutan
2,10
0,89
Pakaian jadi anak-anak
2,10
1,72
Bukan Makanan
Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) September 2011
5.
Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan
Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain
Berita Resmi Statistik No. 06/01/Th. XV, 2 Januari 2012
5
harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Pada periode Maret 2011–September 2011, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menurun. Indeks Kedalaman Kemiskinan turun dari 2,08 pada Maret 2011 menjadi 2,05 pada September 2011. Demikian pula Indeks Keparahan Kemiskinan turun dari 0,55 menjadi 0,53 pada periode yang sama (Tabel 5). Penurunan nilai kedua indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin mendekati Garis Kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit. Tabel 5 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Indonesia Menurut Daerah, Maret 2011 –September 2011 Tahun
Kota
Desa
Kota+Desa
(1)
(2)
(3)
(4)
Maret 2011
1,52
2,63
2,08
September 2011
1,48
2,61
2,05
Maret 2011
0,39
0,70
0,55
September 2011
0,39
0,68
0,53
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
Sumber: Diolah dari data Susenas Maret 2011 dan September 2011.
Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di daerah perdesaan masih tetap lebih tinggi daripada perkotaan, sama seperti Maret 2011. Pada September 2011, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk perkotaan hanya 1,48 sementara di daerah perdesaan mencapai 2,61. Nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) untuk perkotaan hanya 0,39 sementara di daerah perdesaan mencapai 0,68. Dapat disimpulkan bahwa tingkat kemiskinan di daerah perdesaan lebih buruk dari daerah perkotaan.
6.
Penjelasan Teknis dan Sumber Data a.
b.
6
Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan pendekatan ini, dapat dihitung Headcount Index, yaitu persentase penduduk miskin terhadap total penduduk. Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan BukanMakanan (GKBM). Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki ratarata pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan.
Berita Resmi Statistik No. 06/01/Th. XV, 2 Januari 2012
c.
d.
e.
Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kkalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak, dan lemak, dll). Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar bukan makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan. Sumber data utama yang dipakai untuk menghitung tingkat kemiskinan tahun 2011 adalah data SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional) Bulan September 2011. Jumlah sampel sebesar ±75.000 rumah tangga dimaksudkan supaya data kemiskinan dapat disajikan sampai tingkat provinsi. Sebagai informasi tambahan, juga digunakan hasil survei SPKKD (Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar), yang dipakai untuk memperkirakan proporsi dari pengeluaran masing-masing komoditi pokok bukan makanan.
Berita Resmi Statistik No. 06/01/Th. XV, 2 Januari 2012
7
Tabel 6 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi Maret 2011–September 2011 Jumlah Penduduk Miskin (000) Kode
Propinsi
(1)
Kota
(2)
Persentase Penduduk Miskin (%)
Desa
K+D
Kota
Desa
K+D
Mar’11
Sep’11
Mar’11
Sep’11
Mar’11
Sep’11
Mar’11
Sep’11
Mar’11
Sep’11
Mar’11
Sept’11
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
11
Aceh
176,02
169,30
718,78
730,89
894,81
900,19
13,69
13,03
21,87
22,01
19,57
19,48
12
Sumatera Utara
691,13
652,09
790,18
769,35
1.481,31
1.421,44
10,75
10,10
11,89
11,53
11,33
10,83
13
Sumatera Barat
140,49
145,01
301,59
296,79
442,09
441,80
7,42
7,61
10,07
9,85
9,04
8,99
14
Riau
141,92
136,10
340,13
336,35
482,05
472,45
6,37
6,01
9,83
9,56
8,47
8,17
15
Jambi
108,17
97,26
164,51
154,53
272,67
251,79
11,19
9,95
7,53
6,99
8,65
7,90
16
Sumatera Selatan
409,15
407,42
665,66
654,45
1.074,81
1.061,87
15,15
14,94
13,73
13,39
14,24
13,95
17
Bengkulu
95,28
88,19
208,33
215,16
303,60
303,35
17,74
16,30
17,39
17,83
17,50
17,36
18
Lampung
241,94
224,23
1.056,77
1.053,70
1.298,71
1.277,93
12,27
11,32
18,54
18,39
16,93
16,58
19
Bangka Belitung
25,32
20,96
46,74
44,59
72,06
65,55
4,11
3,35
7,35
6,91
5,75
5,16
21
Kepulauan Riau
106,35
104,78
23,21
17,72
129,56
122,50
7,35
7,09
7,65
5,46
7,40
6,79
31
DKI Jakarta
363,42
355,20
0,00
0,00
363,42
355,20
3,75
3,64
0,00
0,00
3,75
3,64
32
Jawa Barat
2.654,69
2.628,35
1.993,93
2.022,45
4.648,63
4.650,81
9,26
9,09
13,32
13,39
10,65
10,57
33
Jawa Tengah
2.092,51
2.175,82
3.014,85
3.080,17
5.107,36
5.255,99
14,12
14,67
17,14
17,50
15,76
16,21
34
DI Yogyakarta
35
Jawa Timur
36
Banten
51
Bali
304,34
298,92
256,55
265,31
560,88
564,23
13,16
12,88
21,82
22,57
16,08
16,14
1.768,23
1.734,31
3.587,98
3.493,00
5.356,21
5.227,31
9,87
9,66
18,19
17,66
14,23
13,85
335,53
335,12
354,96
355,75
690,49
690,87
4,61
4,54
9,75
9,74
6,32
6,26
92,95
100,86
73,28
82,27
166,23
183,13
3,91
4,20
4,65
5,17
4,20
4,59
52
Nusa Tenggara Barat
448,14
445,23
446,63
450,96
894,77
896,19
23,67
23,42
16,90
16,99
19,73
19,67
53
Nusa Tenggara Timur
117,04
99,23
895,87
887,27
1.012,90
986,50
12,50
10,47
23,36
22,93
21,23
20,48
61
Kalimantan Barat
84,47
89,89
295,64
286,24
380,11
376,12
6,33
6,70
9,59
9,25
8,60
8,48
62
Kalimantan Tengah
29,36
28,29
117,54
121,73
146,91
150,02
3,91
3,74
7,89
8,10
6,56
6,64
63
Kalimantan Selatan
59,47
59,96
135,15
138,66
194,62
198,61
3,84
3,83
6,34
6,45
5,29
5,35
64
Kalimantan Timur
92,14
87,90
155,77
159,23
247,90
247,13
4,06
3,80
11,21
11,26
6,77
6,63
71
Sulawesi Utara
77,25
78,14
117,65
116,58
194,90
194,72
7,46
7,51
9,37
9,25
8,51
8,46
72
Sulawesi Tengah
61,90
65,90
361,74
366,17
423,63
432,07
9,46
10,05
17,89
17,96
15,83
16,04
73
Sulawesi Selatan
137,02
133,58
695,89
701,93
832,91
835,51
4,61
4,48
13,57
13,63
10,29
10,27
74
Sulawesi Tenggara
29,84
28,33
300,17
305,95
330,00
334,28
4,80
4,51
18,24
18,43
14,56
14,61
75
Gorontalo
19,29
14,76
178,98
177,64
198,27
192,40
5,37
4,06
25,65
25,21
18,75
18,02
76
Sulawesi Barat
29,68
33,44
135,19
129,74
164,86
163,18
10,77
12,21
14,83
14,06
13,89
13,64
81
Maluku
59,60
56,49
300,72
299,92
360,32
356,40
10,24
9,59
30,54
30,03
23,00
22,45
82
Maluku Utara
8,09
8,55
89,22
98,53
97,31
107,08
2,80
2,95
11,58
12,61
9,18
10,00
91
Papua Barat
10,78
13,62
239,06
213,49
249,84
227,12
6,05
5,71
39,56
38,30
31,92
28,53
94
Papua
35,27
37,35
909,53
909,05
944,79
946,39
4,60
4,75
41,58
40,53
31,98
31,24
11.046,75
10.954,58
18.972,18
18.935,56
30.018,93
29.890,14
9,23
9,09
15,72
15,59
12,49
12,36
Indonesia
8
Berita Resmi Statistik No. 06/01/Th. XV, 2 Januari 2012
