No.13/02/31/Th.XVII, 16 Februari 2015
POTENSI DESA (PODES) DI DKI JAKARTA TAHUN 2014
Pendataan Potensi Desa (Podes) dilaksanakan 3 kali dalam 10 tahun. Berdasarkan hasil Podes 2014, pada bulan April 2014 di Provinsi DKI Jakarta tercatat terdapat 44 kecamatan dan 267 kelurahan yang tersebar di satu kabupaten dan 5 kota administrasi.
Dari 267 kelurahan, hanya tiga kelurahan yang tidak tersedia SD/MI, 14 kelurahan tidak tersedia SMP/MTS, 44 kelurahan yang tidak ada SMU/MA, serta 66 kelurahan yang tidak ada SMK. Sementara itu terdapat 146 kelurahan yang mempunyai Akademi/PT, dan 55 kelurahan mempunyai SLB.
Selain terdapat Puskesmas (kecamatan dan kelurahan) fasilitas kesehatan lain yang juga tersedia adalah Rumah Sakit yang terdapat di 37,08 persen kelurahan, Rumah Sakit Bersalin/Rumah Bersalin terdapat di 52,43 persen kelurahan, dan Balai pengobatan di 88,39 persen kelurahan. Sebanyak 7,87 persen kelurahan di DKI Jakarta belum mempunyai apotik, diantaranya adalah enam kelurahan di Kabupaten Kepulauan Seribu.
Fasilitas keamanan yang berupa Pos Polisi baru terdapat di 68,16 persen kelurahan. Persentase jumlah kelurahan yang tersedia Pos Polisi terbanyak di Kota Jakarta Utara (90,32 persen), dan terendah di Kabupaten Kepulauan Seribu (50,00 persen). Pos Polisi disini termasuk Polres, Polsek, dan Polda.
Fasilitas perekonomian berupa minimarket telah terdapat di seluruh kelurahan, kecuali di Kabupaten Kepulauan Seribu yang sama sekali belum ada minimarket. Hotel terdapat di 47,94 persen kelurahan, dan penginapan di 25,09 persen kelurahan. Persentase kelurahan tersedia hotel tertinggi di Jakarta Pusat (81,82 persen), penginapan tertinggi di Kabupaten Kepulauan Seribu (100,00 persen).
Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) belum terdapat di setiap kelurahan, sekitar 18,35 persen kelurahan tidak tersedia TPS. Persentase kelurahan kelurahan yang mempunyai TPS terdapat di Jakarta Barat (96,43 persen) dan terendah di Jakarta Pusat (63,64 persen)
Sebanyak 81,65 persen kelurahan di DKI Jakarta dilalui oleh sungai. Seluruh kelurahan di Jakarta Utara dilalui oleh sungai. Sungai yang dimaksud disini adalah sungai alam dan buatan, termasuk anak sungai, kanal, dan sodetan.
Berita Resmi Statistik Provinsi DKI Jakarta No. 13/02/Th.XVII, 16 Februari 2015
1
1.
Wilayah Administrasi Pemerintahan Pendataan Potensi Desa (Podes) dilaksanakan 3 kali dalam 10 tahun. Podes 2014 dilaksanakan pada bulan April 2014 secara sensus terhadap seluruh wilayah administrasi pemerintahan terendah setingkat desa/kelurahan. Wilayah setingkat desa/kelurahan yang didata harus menetap di wilayah tersebut, yaitu : 1) mempunyai wilayah dengan batas yang jelas, 2) mempunyai penduduk yang menetap di wilayah tersebut, dan 3) mempunyai pemerintahan. Menurut Podes 2014, di Provinsi DKI Jakarta tercatat sebanyak 44 kecamatan dan 267 kelurahan yang tersebar di satu kabupaten dan 5 kota. Gambar 1. Jumlah Wilayah Administrasi Pemerintahan di Provinsi DKI Jakarta, 2014
65
65 56 44 31
2
6
Kepulauan Seribu
10
Jakarta Selatan
10
8
6
Jakarta Timur Jakarta Pusat Jakarta Barat Jakarta Utara Kecamatan
2.
8
Kelurahan
Pendidikan Hasil Podes 2014 menunjukkan bahwa hampir semua kelurahan sudah terjangkau oleh sarana pendidikan setingkat SD/MI. Hanya 1,12 persen kelurahan yang tidak ada SD/MI. Sarana pendidikan menengah pertama dan menengah atas juga telah tersedia di sebagian besar wilayah kelurahan di DKI Jakarta. Dari 267 kelurahan, hanya 14 kelurahan yang tidak tersedia SMP/MTS. Hanya 44 kelurahan yang tidak ada SMU/MA, serta 66 kelurahan yang tidak ada SMK. Sementara itu terdapat 146 kelurahan yang mempunyai Akademi/PT, dan 55 kelurahan mempunyai SLB. Secara lengkap, persentase kelurahan menurut keberadaan sara pendidikan disajikan dalam Gambar 2.
2
Berita Resmi Statistik Provinsi DKI Jakarta No. 13/02/31/Th.XVII, 16 Januari 2015
Gambar 2. Persentase Kelurahan Menurut Keberadaan Sekolah di DKI Jakarta, 2014
94,76 83,52 75,28 54,68
20,60
SLB
3.
SMP/MTs
SMU/SMA
SMK
Akademi/PT
Kesehatan Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat
dalam memperoleh pelayanan kesehatan sesuai UUD 1945. Untuk itu, ketersediaan sarana kesehatan dasar di setiap wilayah menjadi sangat penting. Podes 2014 menunjukkan bahwa, di DKI Jakarta juga telah tersedia beberapa fasilitas kesehatan, antara lain, puskemas, poliklinik/balai pengobatan, rumah sakit bersalin/rumah bersalin, dan rumah sakit. Jumlah sarana kesehatan yang ada di DKI Jakarta dapat dilihat pada Gambar 3. Gambar 3. Persentase Kelurahan Menurut Keberadaan Sarana Kesehatan di DKI Jakarta, 2014 88,39
100,00
52,43 37,08
Rumah Sakit Rumah Sakit Poliklinik/ Bersalin/ Balai Rumah Pengobatan Bersalin
Puskesmas
Berita Resmi Statistik Provinsi DKI Jakarta No. 13/02/Th.XVII, 16 Februari 2015
3
Untuk meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat, selain tersedianya pelayanan kesehatan, juga diperlukan sarana penunjang seperti Apotik. Dari Hasil Podes 2014, dari 267 kelurahan di DKI Jakarta, sebanyak 7,87 persen belum mempunyai apotik. Hampir di setiap kota tidak seluruh kelurahan mempunyai apotik, bahkan di Kabupaten Kepulauan Seribu sama sekali belum tersedia apotik. Gambar 4. Persentase Kelurahan menurut Keberadaan Apotik di DKI Jakarta, 2014 90,32
90,91
92,13
94,64
95,38
96,92
Jakarta Utara
Jakarta Pusat
DKI Jakarta
Jakarta Barat
Jakarta Selatan
Jakarta Timur
0,00 Pulau Seribu
4. Keamanan Keamanan merupakan faktor penting dalam kehidupan bermasyarakat. Keberadaan Pos Polisi diharapkan dapat meningkatkan rasa aman, karena keberadaan pos polisi identik dengan keberadaan aparat kemanan di wilayah tersebut. Tidak setiap kelurahan di DKI Jakarta mempunyai Pos Polisi, hanya sekitar 68,16 kelurahan saja yang telah mempunyai Pos Polisi (termasuk Polsek, Polres, dan Polda). Di Kabupaten Kepulauan Seribu, setengah jumlah kelurahan (3 kelurahan) tidak mempunyai Pos Polisi (50,00 persen), sedangkan di Kota Jakarta Utara hampir setiap kelurahan mempunyai Pos Polisi (90,32 persen). Gambar 5. Persentase Kelurahan menurut Keberadaan Pos Polisi di DKI Jakarta, 2014 90,32 60,00
63,08
Jakarta Timur
Jakarta Selatan
67,86
75,00
68,16
50,00
Kepulauan Seribu
4
Jakarta Barat
Jakarta Pusat
Jakarta Utara
DKI Jakarta
Berita Resmi Statistik Provinsi DKI Jakarta No. 13/02/31/Th.XVII, 16 Januari 2015
5.
Ekonomi Tersedianya sarana perdagangan dapat menjadi salah satu indikator kemajuan
perekonomian suatu wilayah. Sarana perdagangan yang marak di DKI Jakarta antara lain keberadaan minimarket. Yang dicatat pada Podes 2014 adalah minimarket yang masih aktif. Hasil Podes 2014 mencatat sebanyak 6 kelurahan tidak terdapat minimarket (2,25 %), yaitu semua kelurahan yang ada di Kabupaten Kepualaun Seribu. Gambar 6. Persentase Kelurahan menurut Keberadaan Minimarket di DKI Jakarta, 2014 2,25
97,75
Ada
Tidak Ada
Selain adanya minimarket, tersedianya hotel dan penginapan di suatu wilayah juga merupakan suatu indikasi kemajuan ekonomi. Dari hasil Podes 2014, tampak bahwa hanya 47,94 persen kelurahan yang mempunyai hotel dan 25,09 persen yang mempunyai penginapan. Gambar 7. Persentase Kelurahan menurut Keberadaan Penginapan dan Hotel Di DKI Jakarta, 2014 100,00 81,82 66,67 58,06 47,73
46,15
47,94 41,07
35,48
26,15 16,92
Pulau Seribu
Jakarta Selatan
25,09 15,38
Jakarta Timur
14,29
Jakarta Pusat
Hotel
Jakarta Barat
Jakarta Utara
DKI Jakarta
Penginapan
Berita Resmi Statistik Provinsi DKI Jakarta No. 13/02/Th.XVII, 16 Februari 2015
5
Persentase kelurahan yang mempunyai hotel paling banyak terdapat di Kota Jakarta Pusat (81,82 persen) dan paling sedikit di Kota Jakarta Timur (26,15 persen). Sedangkan Pengingapan paling banyak terdapat di Kabupaten Kepulauan Seribu (100,00) dan paling sedikit di Jakarta Barat (14,29 persen). Gambar 8. Persentase Kelurahan Menurut Keberadaan Industri di DKI Jakarta, 2014
Industri makanan dan minuman
75,66
Industri logam mulia dan bahan dari logam
74,91
Industri dari kain tenun
61,80
Industri dari kayu
54,31
Industri dari kulit
37,83
Industri lainnya
24,72
Industri anyaman Industri gerabah/keramik/batu
13,48 3,75
Industri di DKI Jakarta pada tahun 2014 terbanyak adalah Industri makanan dan minuman, terdapat di 75,66 persen kelurahan, disusul oleh industri logam mulia dan bahan dari logam (74,91 persen), dan industri dari kain tenun (61,80 persen). Industri gerabah/keramik/batu terdapat di 3,75 persen kelurahan. 6.
Lingkungan Untuk mewujudkan Kota Jakarta yang bersih dari sampah, dibutuhkan banyak tempat pembuangan sampah sementara sebelum sampah dibuang di tempat pembuangan akhir. TPS yang mudah dijangkau masyarakat diharapkan dapat mengurangi perilaku buruk sebagian masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Hasil Podes 2014 menunjukkan belum seluruh kelurahan di DKI Jakarta tersedia TPS. Sebanyak 18,35 persen kelurahan belum ada TPS, jumlah ini tersebar di semua wilayah. Persentase kelurahan yang mempunyai TPS paling besar di Kota Jakarta Barat, mencapai 96,43 persen, dan paling rendah di Jakarta Pusat sebesar 63,64 persen.
6
Berita Resmi Statistik Provinsi DKI Jakarta No. 13/02/31/Th.XVII, 16 Januari 2015
Gambar 9. Persentase Kelurahan dengan Keberadaan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) Menurut Kabupaten/Kota di DKI Jakarta, 2014
70,77
74,19
Jakarta Selatan
Jakarta Utara
81,65
83,33
DKI Jakarta
Kepulauan Seribu
95,38
96,43
Jakarta Timur
Jakarta Barat
63,64
Jakarta Pusat
Hasil Podes 2014 mencatat lebih dari separuh kelurahan di DKI Jakarta dilalui oleh sungai (81,65 persen). Sungai yang dicatat disini adalah sungai alam maupun sungai buatan, baik yang melintas di wilayah kelurahan maupun yang menjadi pembatas kelurahan (Gambar 10). Tidak ada satu kelurahan pun di Jakarta Utara yang tidak dilalui oleh sungai. Dapat dibayangkan seandainya sungai-sungai ini tidak dikelola dengan baik, dipastikan tidak akan mampu menampung dan mengalirkan air menuju ke laut. Gambar 10. Persentase Kelurahan yang Dilalui oleh Sungai dan Kabupaten/Kota di DKI Jakarta, 2014
100,00 87,69
84,09 76,92
81,65
76,79
0,00 Pulau Seribu
Jakarta Selatan
Jakarta Timur
Jakarta Pusat
Jakarta Barat
Jakarta Utara
DKI Jakarta
Berita Resmi Statistik Provinsi DKI Jakarta No. 13/02/Th.XVII, 16 Februari 2015
7
Jumlah kelurahan di Provinsi DKI Jakarta yang tersedia danau/waduk/situ/bendungan pada tahun 2014 mencapai 18 kelurahan (6,74 persen). Keberadaan danau/waduk/ situ/bendungan ini tersebar di kelurahan yang ada di lima kota, dengan persentase terbesar di Kota Jakarta Utara (16,13 peren). Gambar 11. Persentase Kelurahan Menurut Keberadaan Danau/Waduk/ Situ/Bendugnan dan Kabupaten/Kota di DKI Jakarta, 2014 16,13
6,74
7,14
DKI Jakarta
Jakarta Barat
7,69
4,62 2,27 0,00 Pulau Seribu
Jakarta Pusat
Jakarta Selatan
Jakarta Timur
Jakarta Utara
PENJELASAN TEKNIS 1. Hotel adalah jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau keseluruhan bangunan untuk jasa pelayanan penginapan, penyedia makanan dan minuman serta jasa lainnya (seperti restoran, binatu, dll) bagi masyarakat umum yang dikelola secara komersial dengan ijin usaha sebagai hotel. 2. Penginapan
(hostel/motel/losmen/wisma)
adalah
jenis
akomodasi
yang
mempergunakan sebagian atau keseluruhan bangunan untuk jasa pelayanan penginapan bagi umum, biasanya tanpa fasilitas pelayanan makan minum yang dikelola secara komersial dengan izin usaha bukan hotel. 3. Minimarket adalah sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran,dan semua barang memiliki label harga, dengan luas bangunan kurang dari 400m2.
8
Berita Resmi Statistik Provinsi DKI Jakarta No. 13/02/31/Th.XVII, 16 Januari 2015
4. Sungai adalah tempat, wadah dan jaringan air yang terbentuk secara alamiah maupun buatan dari mata air (hulu) sampai muara (hilir) dengan dibatasi kanan kiri oleh garis sempadan. Sungai yang dimaksud di sini termasuk anak sungai, kanal, dan sodetan (PP No. 38 tahun 2011). 5. Pos Polisi adalah tempat polisi menjaga kamtibmas wilayah sekitar, termasuk Polisi Sektor (Polsek), Polisi Resort (Polres), dan Polisi Daerah (Polda). 6. Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) adalah tempat atau lahan yang digunakan
sebagai
penampungan
sampah
yang
bersifat
sementara
di
desa/kelurahan sebelum diangkut ke tempat perdauran ulang, pengolahan atau pempat pengolahan sampah terpadu.
Berita Resmi Statistik Provinsi DKI Jakarta No. 13/02/Th.XVII, 16 Februari 2015
9
BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI DKI JAKARTA Informasi lebih lanjut hubungi : Ir, Sri Santo Budi M, MA Kepala Bidang Statistik Sosial Telepon Fax e-mail Homepage
10
: 021-31928493, 31928496 : 021-3152004 :
[email protected] : http://jakarta.bps.go.id
Berita Resmi Statistik Provinsi DKI Jakarta No. 13/02/31/Th.XVII, 16 Januari 2015
