BPS PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA No. 19/03/34/Th.XVII, 2 Maret 2015
TIPOLOGI WILAYAH HASIL PENDATAAN POTENSI DESA (PODES) 2014 Menurut Podes 2014, di DIY terdapat sebanyak 438 wilayah administrasi setingkat desa yang terdiri dari 392 desa dan 46 kelurahan, yang tersebar di 78 kecamatan di 5 kabupaten/kota. 331 desa/kelurahan (75,57 persen) terletak pada wilayah dataran, yang lain berupa lembah/lereng/puncak gunung. Sementara itu 33 desa merupakan desa pesisir. Indeks Kesulitan Geografis (IKG) merupakan indeks komposit tertimbang dengan skala 0-100 yang dihitung untuk setiap wilayah pemerintahan setingkat desa. Semakin besar indeks menunjukkan tingkat kesulitan geografis yang semakin tinggi. IKG DIY bervariasi antar wilayah dengan IKG cenderung mengumpul pada nilai 20 – 34,99 yaitu sebanyak 68,11 persen. Jumlah wilayah administrasi menurut keberadaaan infrastruktur: o Semua desa/kelurahan sudah ada SD/MI, semua kecamatan sudah ada SMP/MTs, dan tinggal 2 kecamatan yang belum ada SMU/SMK/MA. Akan tetapi masih ada sekitar 20 desa/kelurahan (4,57 persen) dianggap sulit mengakses sarana pendidikan setingkat SMP/MTs, sementara untuk SMU/SMK/MA sekitar 22,60 persen. o Sebanyak 388 desa/kelurahan telah tersedia Puskesmas/Puskesmas Pembantu. Persentase desa/kelurahan yang masih sulit mengakses Puskesmas Pembantu hanya tinggal 5 desa/kelurahan. Demikian pula terdapat 45 desa/kelurahan (10,27 persen) yang kesulitan untuk mengakses tempat praktek dokter dan terdapat 187 desa/kelurahan (42,69 persen) yang kesulitan untuk mengakses rumah sakit, karena jaraknya lebih dari 6 km. o Sebanyak 256 desa/kelurahan (58,45 persen) sudah tersedia pasar dengan bangunan (permanen/semi permanen) yang tersebar di semua kecamatan. Sementara pasar tanpa bangunan ada di semua desa/kelurahan. o Hanya 10 desa/kelurahan (2,28 persen) yang belum tersedia penerangan jalan utama desa. Sekitar 65 persen listrik penerangan jalan utama desa diusahakan non pemerintah dan sisanya diusahakan pemerintah. o Terdapat 2 desa/kelurahan (0,46 persen) yang jalan utama desanya belum dapat dilalui kendaraan bermotor roda 4 atau lebih sepanjang tahun. Terdapat 60 persen kelurahan di Kota Yogyakarta dilewati angkutan umum dengan trayek tetap setiap hari dengan jam operasional siang dan malam hari, sedangkan desa/kelurahan di 4 kabupaten lain masih di bawah 20 persen.
Berita Resmi Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta No. 19/03/34/Th.XVII, 2 Maret 2015
1
1.
Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Letak Desa/Kelurahan
Pendataan Podes dilaksanakan 3 kali dalam 10 tahun. Podes 2014 dilaksanakan pada bulan April 2014 secara sensus terhadap seluruh wilayah administrasi pemerintahan terendah setingkat desa, yaitu desa, kelurahan, nagari, dan Unit Permukiman Transmigrasi (UPT). Wilayah setingkat desa yang didata harus memenuhi tiga syarat, yaitu: 1) mempunyai wilayah dengan batas yang jelas, 2) mempunyai penduduk yang menetap di wilayah tersebut, dan 3) mempunyai pemerintahan. Menurut Podes 2014, di DIY terdapat sebanyak 438 wilayah administrasi setingkat desa yang terdiri dari 392 desa dan 46 kelurahan, yang tersebar di 78 kecamatan di 5 kabupaten/kota. Desa/kelurahan yang terletak di wilayah dataran sebanyak 331 desa/kelurahan (75,57 persen), sedang yang lain berada di lembah/lereng/puncak gunung. Tercatat pula sebanyak 33 desa berbatasan langsung dengan laut atau biasa disebut desa pesisir. Gambaran persentase desa/kelurahan di D.I. Yogyakarta menurut topografi wilayah, perbatasan dengan laut, dan kabupaten/kota tersaji pada gambar 1. Persentase Desa Berbatasan dengan Laut
Topografi Wilayah 14,00
75,00
12,00
60,42 82,56
82,67
100,00
12,50 11,36
10,00 8,00
25,00
39,58 17,33
17,44
7,53
6,67
6,00
0,00 4,00 2,00 0,00
Lereng/puncak/lembah Dataran
KULONPROGO
BANTUL
GUNUNG KIDUL
DIY
Gambar 1. Persentase Desa/Kelurahan menurut Topografi dan Perbatasan dengan Laut Hasil Podes 2014
2.
Indeks Kesulitan Geografis (IKG) Desa
Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari APBN, salah satu komponen yang digunakan dalam pengalokasian dana desa adalah IKG desa. BPS telah menyusun IKG untuk seluruh wilayah pemerintahan setingkat desa (desa, nagari, dan UPT). IKG merupakan indeks komposit yang mempunyai skala dari 0 (nol) sampai 100 (seratus) dan disusun oleh tiga komponen, yaitu:1) ketersediaan pelayanan dasar, 2) kondisi infrastruktur, dan 3) aksesibilitas/transportasi. Semakin tinggi indeks menunjukkan tingkat kesulitan geografis yang semakin tinggi. IKG pada kelompok terendah di D.I.Yogyakarta, yaitu di bawah 15 sebesar 2,55 persen, dan IKG kelompok tertinggi, yaitu 40 ke atas sebesar 3,83 persen. Nilai tengah IKG secara regional adalah sebesar 27,73. Lebih dari 68,11 persen desa di D.I.Yogyakarta termasuk kategori IKG 20 – 34,99, berarti tingkat kesulitan geografisnya sedang dan hanya 3,83 persen desa termasuk dalam kategori IKG 40 ke atas (gambar 2).
2
Berita Resmi Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta No. 19/03/34/Th.XVII, 2 Maret 2015
40 ke atas
3,83
Kategori IKG
35-39.99
13,78
30-34.99
22,19
25-29.99
22,70
20-24.99
23,21
15-19.99
11,73
di bawah 15
2,55 0
5
10
15
20
25
Persentase Desa
Gambar 2. Persentase Desa/Kelurahan Menurut Kategori IKG, 2014
3.
Keberadaan Infrastruktur
3.1. Pendidikan Hasil Podes 2014 menunjukkan bahwa semua desa/kelurahan di DIY sudah terjangkau oleh sarana pendidikan setingkat SD/MI. Demikian juga sarana pendidikan menengah pertama sudah tersedia di semua kecamatan. Sementara itu masih terdapat 2 kecamatan yang belum tersedia sarana pendidikan setingkat SMU/SMK/MA. Salah satu indikator yang menentukan kemudahan akses adalah di desa/kelurahan tersedia sarana pendidikan atau jarak antara kantor desa/kelurahan dengan sarana pendidikan, untuk Sekolah Menengah Pertama/sederajat ditentukan sejauh 3 km dan Sekolah Menengah Atas/sederajat ditentukan sejauh 6 km. Dengan mengacu konsep tersebut diketahui bahwa sekitar 20 desa/kelurahan (4,57 persen) dianggap sulit mengakses sarana pendidikan setingkat SMP/MTs di D.I.Yogyakarta, sementara untuk SMU/SMK/MA sekitar 22,60 persen.
SMU/SMK/MA
SMP/MTs
4,57%
22,60%
95,43% 77,40% Mudah
Sulit
Mudah
Sulit
Gambar 3.1. Persentase Desa/Kelurahan Menurut Kemudahan Akses ke Sekolah Menengah, 2014
3.2. Kesehatan Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat dalam memperoleh pelayanan kesehatan sesuai UUD 1945. Untuk itu, ketersediaan sarana kesehatan dasar di setiap wilayah menjadi sangat penting. Podes 2014 menunjukkan bahwa sebanyak 388 desa/kelurahan telah tersedia Puskesmas/Puskesmas Pembantu. Persentase desa/kelurahan yang masih sulit mengakses Puskesmas Pembantu karena belum tersedia Puskesmas Pembantu di desa/kelurahan Berita Resmi Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta No. 19/03/34/Th.XVII, 2 Maret 2015
3
tersebut, dan jarak ke Pustu terdekat lebih dari 6 km hanya tinggal 5 desa/kelurahan. Demikian pula terdapat 45 desa/kelurahan (10,27 persen) yang kesulitan untuk mengakses tempat praktek dokter dan terdapat 187 desa/kelurahan (42,69 persen) yang kesulitan untuk mengakses rumah sakit, karena jaraknya lebih dari 6 km.
100,00
89,73
Rumah Sakit
80,00
Praktek Dokter
57,31
60,00
42,69
40,00 20,00
10,27
0,00
Mudah
Sulit
Gambar 3.2. Persentase Desa/Kelurahan Menurut Kemudahan Akses ke Sarana Kesehatan, 2014
3.3. Pasar Tersedianya sarana perdagangan seperti pasar dapat menjadi salah satu indikator kemajuan perekonomian suatu wilayah. Hasil Podes 2014 mencatat sebanyak 256 desa/kelurahan (58,45 persen) di DIY sudah tersedia pasar dengan bangunan (permanen/semi permanen) yang tersebar di semua kecamatan. Sementara pasar tanpa bangunan ada di semua desa/kelurahan. 100,00
31,82 30,68
KULONPROGO
100,00
100,00
47,22
41,33 20,00
BANTUL
22,22
44,19 27,91
100,00
44,44
100,00
33,79 32,42
15,56
GUNUNG KIDUL Permanen
100,00
SLEMAN
Semi Permanen
YOGYAKARTA
D.I.Yogyakarta
Tanpa Bangunan
Gambar 3.3. Persentase Desa/Kelurahan yang Ada Pasar Menurut Jenis Bangunannya, 2014
3.4. Listrik Ketersediaan penerangan listrik menjadi hal yang penting untuk menunjang kemajuan suatu wilayah. Tercatat di 438 desa/kelurahan (100,00 persen) telah terdapat keluarga pengguna listrik yang disalurkan oleh PLN. Artinya seluruh keluarga di desa/kelurahan D.I.Yogyakarta telah menggunakan listrik PLN. Terkait keberadaan penerangan jalan utama di desa/kelurahan, sebanyak 10 desa/kelurahan (2,28 persen) masih belum tersedia penerangan jalan, sekitar 65 persen listrik diusahakan non pemerintah dan sisanya diusahakan pemerintah. Persentase desa/kelurahan menurut penerangan di jalan utama desa dan jenis penerangannya disajikan pada gambar 3.4.
4
Berita Resmi Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta No. 19/03/34/Th.XVII, 2 Maret 2015
Penerangan di Jalan Utama Desa
Jenis Penerangan di Jalan Utama Desa
2.28
34.58
65.42 Non Pemerintah
97.72 Ada
Pemerintah
Tidak Ada
Gambar 3.4. Persentase Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Penerangan di Jalan Utama Desa dan Jenis Penerangannya, 2014
3.5. Jalan Infrastruktur transportasi merupakan infrastruktur dasar yang sangat penting sebagai sarana pengangkutan yang berperan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi karena ketersediaan jalan akan meminimalkan modal komplementer sehingga proses produksi dan distribusi akan lebih efisien. Pembangunan prasarana jalan akan meningkatkan pertumbuhan wilayah-wilayah baru dengan meningkatnya volume lalu lintas. Sebaliknya, prasarana jalan yang buruk dan rusak akan menghambat alokasi sumber daya, pengembangan industri, pendistribusian faktor produksi, barang dan jasa, yang pada akhirnya akan memengaruhi pendapatan. Hasil Podes 2014 menunjukkan sebanyak 438 desa/kelurahan menggunakan sarana transportasi darat, di mana 436 desa/kelurahan (99,54 persen) sudah tersedia jalan yang dapat dilalui kendaraan bermotor roda 4 atau lebih sepanjang tahun. Artinya masih terdapat 2 desa/kelurahan (0,46 persen) yang lalu lintasnya masih bergantung pada kondisi jalan dan cuaca. Secara lengkap, persentase desa/kelurahan yang dilewati angkutan umum menurut trayek dan operasiopnal angkutan umum dapat dilihat pada gambar 3.5. Terdapat 60 persen kelurahan di Kota Yogyakarta yang dilewati angkutan umum dengan trayek tetap setiap hari dengan jam operasional siang dan malam hari, sedangkan desa/kelurahan di 4 kabupaten lain masih di bawah 20 persen.
100
Persentase Desa/Kelurahan yang Dilewati Angkutan Umum, 2014 100 60,00
50
0
50
7,95 KULONPROGO
4,17
17,33
15,12 0
BANTUL
GUNUNG KIDUL
Trayek tetap
SLEMAN
YOGYAKARTA
Setiap hari
Gambar 3.5. Persentase Desa/Kelurahan yang Dilewati Angkutan Umum, 2014
Berita Resmi Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta No. 19/03/34/Th.XVII, 2 Maret 2015
5
