BADAN PUSAT STATISTIK
No. 15/02/82/Th.XIV, 16 Februari 2015
TIPOLOGI WILAYAH PROVINSI MALUKU PENDATAAN POTENSI DESA (PODES) 2014
UTARA
HASIL
Pendataan Potensi Desa (Podes) dilaksanakan 3 kali dalam 10 tahun. Berdasarkan hasil Podes 2014, pada bulan April 2014 tercatat 1.196 wilayah administrasi setingkat desa di Provinsi Maluku Utara yang terdiri dari 1.066 desa, 117 kelurahan dan 13 UPT1. Selain itu juga tercatat sebanyak 115 kecamatan dan 10 kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara. Berdasarkan lokasi desa terhadap laut, sebanyak 941 desa2 (78,68%) di Provinsi Maluku Utara terletak di tepi laut. Berdasarkan lokasi desa terhadap hutan, terdapat 25 desa2 (2,09%) yang terletak di dalam hutan dan 575 desa2 (48,08%) terletak di sekitar hutan. Jumlah wilayah administrasi menurut keberadaaan infrastruktur: Sebanyak 104 desa2 (8,70%) tidak ada SD/MI. Seluruh kecamatan di Provinsi Maluku Utara telah memiliki Puskesmas atau Puskesmas Pembantu (Pustu). Sebanyak 58 kecamatan (50,43%) telah memiliki pasar dengan bangunan, baik permanen maupun semi permanen. Sebanyak 743 desa2 (62,12%) belum mempunyai penerangan di jalan utama. Berdasarkan sarana transportasi antar desa, sebanyak 152 desa2 (12,71%) hanya dapat menggunakan sarana transportasi air, 610 desa2 (51,00%) hanya menggunakan sarana transportasi darat serta 434 desa2 (36,29%) dapat menggunakan sarana transportasi baik darat maupun air. Dari 1.044 desa2 yang menggunakan sarana transportasi darat tersebut, 154 desa2 (14,75%) di antaranya memiliki kondisi jalan yang tidak dapat dilalui kendaraan bermotor roda 4 atau lebih sepanjang tahun. Indeks Kesulitan Geografis (IKG) merupakan indeks komposit tertimbang dengan skala 0-100 yang dihitung untuk setiap desa3. Semakin besar indeks menunjukkan tingkat kesulitan geografis yang semakin tinggi pada wilayah desa tersebut. IKG di Provinsi Maluku Utara bervariasi antar wilayah dengan rentang antara 14,33 sampai 85,20.
1
Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) adalah satuan permukiman transmigrasi yang berfungsi sebagai tempat tinggal dan tempat usaha transmigran yang sejak awal direncanakan untuk membentuk suatu desa atau bergabung dengan desa setempat. Organisasi UPT merupakan kelembagaan yang bersifat sementara dibentuk sekurang-kurangnya 2 bulan sebelum transmigran ditempatkan dan paling lama 5 tahun (Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER.22/MEN/IX/2007). 2 Termasuk kelurahan dan UPT. 3 Tidak termasuk kelurahan dan UPT.
Berita Resmi Statistik No. 15/02/82/Th.XIV, 16 Februari 2015
1
1.
Wilayah Administrasi Pemerintahan
Pendataan Podes dilaksanakan 3 kali dalam 10 tahun. Podes 2014 dilaksanakan pada bulan April 2014 secara sensus terhadap seluruh wilayah administrasi pemerintahan terendah setingkat desa, yaitu desa, kelurahan, dan Unit Permukiman Transmigrasi (UPT). Wilayah setingkat desa yang didata harus memenuhi tiga syarat, yaitu: 1) mempunyai wilayah, 2) mempunyai penduduk, dan 3) mempunyai pemerintahan. Menurut Podes 2014, tercatat 1.196 wilayah administrasi setingkat desa di Provinsi Maluku Utara yang terdiri dari 1.066 desa, 117 kelurahan dan 13 UPT. Selain itu, juga tercatat sebanyak 115 kecamatan dan 10 kabupaten/kota. Tabel 1.1. Jumlah Kecamatan dan Desa Menurut Kabupaten/Kota, 2014 Kabupaten/Kota
Kecamatan
Desa
(1)
(2)
(3)
Halmahera Barat
8
170
Halmahera Tengah
10
62
Kepulauan Sula
12
78
Halmahera Selatan
30
256
Halmahera Utara
17
199
Halmahera Timur
10
104
Pulau Morotai
5
88
Pulau Taliabu
8
71
Ternate
7
77
Tidore Kepulauan
8
91
MALUKU UTARA
115
1.196
2. Letak Desa Terhadap Laut dan Hutan Berdasarkan letaknya terhadap laut, desa dibedakan menjadi desa tepi laut dan bukan tepi laut. Desa tepi laut adalah desa yang sebagian atau seluruh wilayahnya bersinggungan langsung dengan laut, baik berupa pantai maupun tebing karang. Terdapat 941 desa (78,68%) di Provinsi Maluku Utara yang merupakan desa tepi laut. Sedangkan menurut letak desa terhadap hutan, desa dibedakan menjadi desa di dalam hutan, desa di sekitar hutan, dan desa di luar hutan. Desa di dalam hutan adalah desa yang seluruh wilayahnya terletak di tengah/dikelilingi hutan. Sedangkan desa di sekitar hutan adalah desa yang wilayahnya berbatasan langsung dengan hutan, atau sebagian wilayah desa tersebut berada di dalam hutan. Desa di dalam hutan di Provinsi Maluku Utara sebanyak 25 desa (2,09%), desa di sekitar hutan sebanyak 575 desa (48,08%), sedangkan sisanya (596 desa) merupakan desa yang terletak di luar hutan atau tidak berbatasan langsung dengan hutan.
Berita Resmi Statistik No. 15/02/82/Th.XIV, 16 Februari 2015
2
Tabel 2.1. Desa Menurut Lokasi Terhadap Laut dan Hutan, 2014 Kabupaten/Kota
Desa Tepi Laut
Desa di Dalam Hutan
Desa di Sekitar Hutan
(1)
(2)
(3)
(4)
Halmahera Barat
91
1
23
Halmahera Tengah
53
4
27
Kepulauan Sula
76
1
71
Halmahera Selatan
240
3
223
Halmahera Utara
127
8
13
Halmahera Timur
91
-
68
Pulau Morotai
79
2
47
Pulau Taliabu
61
6
27
Ternate
56
-
18
Tidore Kepulauan
67
-
58
MALUKU UTARA
941
25
575
3. Keberadaan Infrastruktur 3.1. Pendidikan Hasil Podes 2014 menunjukkan bahwa hampir semua desa (termasuk kelurahan dan UPT) di Provinsi Maluku Utara sudah terjangkau oleh sarana pendidikan setingkat SD/MI. Hanya 8,70 persen (104 desa) yang tidak ada SD/MI. Pada jenjang pendidikan menengah pertama, seluruh wilayah kecamatan di Provinsi Maluku Utara telah memiliki SMP/MTs. Sedangkan pada jenjang pendidikan menengah atas, dari 115 kecamatan yang tercatat dalam Podes 2014, hanya 1 kecamatan yang tidak ada SMU/SMK/MA. Tabel 3.1. Jumlah Desa yang Ada SD/MI dan Jumlah Kecamatan yang Ada SMP/MTs dan SMU/SMK/MA Menurut Kabupaten/Kota, 2014 Kabupaten/Kota
Desa ada SD/MI
Kecamatan ada SMP/MTs
Kecamatan ada SMU/SMK/MA
(1)
(2)
(3)
(4)
Halmahera Barat
151
8
8
Halmahera Tengah
58
10
10
Kepulauan Sula
78
12
12
Halmahera Selatan
251
30
29
Halmahera Utara
170
17
17
Halmahera Timur
92
10
10
Pulau Morotai
75
5
5
Pulau Taliabu
65
8
8
Ternate
64
7
7
Tidore Kepulauan
88
8
8
MALUKU UTARA
1.092
115
114
Berita Resmi Statistik No. 15/02/82/Th.XIV, 16 Februari 2015
3
3.2. Kesehatan Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat dalam memperoleh pelayanan kesehatan sesuai UUD 1945. Untuk itu, ketersediaan sarana kesehatan dasar di setiap wilayah menjadi sangat penting. Tersedianya pelayanan kesehatan dasar merupakan hak masyarakat yang menjadi pelayanan pemerintah. Podes 2014 menunjukkan bahwa seluruh kecamatan di Provinsi Maluku Utara telah mempunyai Puskesmas atau Puskesmas Pembantu (Pustu). 3.3. Pasar dengan Bangunan Tersedianya sarana perdagangan seperti pasar dapat menjadi salah satu indikator kemajuan perekonomian suatu wilayah. Hasil Podes 2014 mencatat sebanyak 58 kecamatan (50,43%) di Provinsi Maluku Utara telah memiliki pasar dengan bangunan, baik permanen maupun semi permanen. Sisanya, sebanyak 57 kecamatan tidak memiliki pasar dengan bangunan. 3.4. Listrik Ketersediaan penerangan listrik menjadi hal yang penting untuk menunjang kemajuan suatu wilayah. Tercatat sebanyak 785 desa (65,64%) di Provinsi Maluku Utara telah ada keluarga pengguna listrik yang disalurkan oleh PLN. Sisanya, menggunakan listrik non-PLN. Terkait keberadaan penerangan jalan utama desa, sebanyak 743 desa (62,12%) masih belum tersedia penerangan jalan, baik yang berasal pemerintah maupun non-pemerintah. 3.5. Jalan Infrastruktur transportasi merupakan infrastruktur dasar yang sangat penting sebagai sarana pengangkutan yang berperan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi karena ketersediaan jalan akan meminimalkan modal komplementer sehingga proses produksi dan distribusi akan lebih efisien. Pembangunan prasarana jalan akan meningkatkan pertumbuhan wilayah-wilayah baru dengan meningkatnya volume lalu lintas. Sebaliknya, prasarana jalan yang buruk dan rusak akan menghambat alokasi sumber daya, pengembangan industri, pendistribusian faktor produksi, barang dan jasa. Berdasarkan sarana transportasi antar desa, sebanyak 152 desa (12,71%) hanya dapat menggunakan sarana transportasi air, 610 desa (51,00%) hanya menggunakan sarana transportasi darat serta 434 desa (36,29%) dapat menggunakan sarana transportasi baik darat maupun air. Dari 1.044 desa yang dapat menggunakan sarana transportasi darat tersebut, 736 desa (70,50%) di antaranya sudah tersedia jalan yang dapat dilalui kendaraan bermotor roda 4 atau lebih sepanjang tahun. Sebanyak 154 desa (14,75%) sudah tersedia jalan yang dapat dilalui kendaraan bermotor roda 4 atau lebih, akan tetapi lalu lintasnya masih tergantung pada kondisi jalan dan cuaca, yang terdiri dari 108 desa (10,34%) dapat dilalui sepanjang tahun kecuali saat tertentu dan 46 desa (4,41%) dapat dilalui sepanjang tahun kecuali sepanjang musim hujan. Selain itu, masih terdapat 154 desa2 (14,75%) yang memiliki kondisi jalan yang tidak dapat dilalui kendaraan bermotor roda 4 atau lebih sepanjang tahun.
Berita Resmi Statistik No. 15/02/82/Th.XIV, 16 Februari 2015
4
Tabel 3.2. Jumlah Desa Menurut Kondisi Jalan yang Dapat Dilalui Kendaraan Roda 4 Atau Lebih , 2014 Kondisi Jalan yang Dapat Dilalui Kendaraan Roda 4 Atau Lebih Kabupaten/Kota
(1)
Total
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Halmahera Barat
126
2
1
32
161
Halmahera Tengah
49
7
-
5
61
Kepulauan Sula
31
17
4
16
68
Halmahera Selatan
67
24
20
50
161
Halmahera Utara
152
22
4
13
191
Halmahera Timur
81
7
9
1
98
Pulau Morotai
57
13
1
9
80
Pulau Taliabu
20
14
6
20
60
Ternate
74
1
-
2
77
Tidore Kepulauan
79
1
1
6
87
736
108
46
154
1.044
MALUKU UTARA
4.
Sepanjang Tahun Tidak Dapat Sepanjang Sepanjang Kecuali Dilalui Tahun Kecuali Tahun Sepanjang Sepanjang Saat Tertentu Musim Tahun Hujan
Indeks Kesulitan Geografis Desa
Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari APBN, salah satu komponen yang digunakan dalam pengalokasian dana desa adalah tingkat kesulitan geografis desa. BPS telah menyusun Indeks Kesulitan Geografis (IKG) untuk seluruh wilayah pemerintahan desa (tidak termasuk kelurahan dan UPT) untuk menggambarkan tingkat kesulitan geografis desa. IKG merupakan indeks komposit yang mempunyai skala dari 0 (nol) sampai 100 (seratus) dan disusun oleh tiga komponen, yaitu: 1) ketersediaan pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan), 2) kondisi infrastruktur, dan 3) aksesibilitas/transportasi. IKG yang rendah menunjukkan bahwa desa tersebut telah memiliki fasilitas pelayanan dasar, infrastruktur ekonomi serta kemudahan sarana transportasi. Sebaliknya, desa dengan IKG tinggi menunjukkan bahwa di desa tersebut belum tercukupi fasilitas pelayanan dasar dan infrastruktur ekonominya, serta masih memiliki kesulitan dalam sarana transportasi menuju ibukota kecamatan dan kabupaten/kota. Tabel 2.1. menyajikan IKG setiap kabupaten/kota. IKG terendah di Provinsi Maluku Utara sebesar 14,33 sedangkan IKG tertinggi sebesar 85,20
Berita Resmi Statistik No. 15/02/82/Th.XIV, 16 Februari 2015
5
Tabel 4.1. IKG Desa Menurut Kabupaten/Kota, 2014 Kabupaten/Kota (1)
Terendah
IKG Desa Nilai Tengah
Tertinggi
(2)
(3)
(4)
Halmahera Barat
23,74
48,56
82,75
Halmahera Tengah
26,98
44,81
72,44
Kepulauan Sula
22,01
51,08
81,92
Halmahera Selatan
19,71
61,21
84,79
Halmahera Utara
17,05
47,67
82,04
Halmahera Timur
14,33
48,81
78,43
Pulau Morotai
18,84
52,62
82,69
Pulau Taliabu
32,78
70,17
85,20
-
-
-
Tidore Kepulauan
17,33
44,24
69,70
MALUKU UTARA
14,33
51,69
85,20
Ternate
Informasi lebih lanjut hubungi: BPS Provinsi Maluku Utara Cq. Bidang Statistik Sosial Telp (0921) 3127878; Fax (0921) 3126301 homepage: http://malut.bps.go.id; e-mail:
[email protected] ;
[email protected]
Berita Resmi Statistik No. 15/02/82/Th.XIV, 16 Februari 2015
6
