No. 14/02/14 Th. XVI, 16 Februari 2015
Potensi Desa (Podes) 2014 Provinsi Riau Pendataan Potensi Desa (Podes) dilaksanakan 3 kali dalam 10 tahun. Berdasarkan hasil Podes 2014 Provinsi Riau, pada bulan April 2014 tercatat 1.835 wilayah administrasi setingkat desa yang terdiri dari 1.603 desa,dan 232 kelurahan. Pendataan Podes juga mencatat sebanyak 164 kecamatan di Provinsi Riau. Indeks Kesulitan Geografis (IKG) merupakan indeks komposit tertimbang dengan skala 0-100 yang dihitung untuk setiap wilayah pemerintahan setingkat desa. Semakin besar indeks menunjukkan tingkat kesulitan geografis yang semakin tinggi. IKG di Provinsi Riau bervariasi antar wilayah dengan rentang antara 14,38 sampai 77,64. Menurut Podes 2014 Provinsi Riau, terdapat satu desa yang berada di pulau kecil terluar yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 20051. Jumlah wilayah administrasi menurut keberadaaan infrastruktur: Terdapat 56 desa/kelurahan (3,05%) tidak ada SD/MI. Semua kecamatan (100%) sudah tersedia Puskesmas. Sebanyak 1,143 desa/kelurahan (62,28%) tidak mempunyai pasar dengan bangunan. Sebanyak 1 desa/kelurahan (0,05%) tidak ada keluarga pengguna listrik PLN. Sebanyak 799 desa/kelurahan (43,54%) belum mempunyai penerangan di jalan utama. Sebanyak 1.793 desa/kelurahan menggunakan sarana transportasi darat, dimana 237 desa/kelurahan (13,22%) di antaranya memiliki kondisi jalan yang tidak dapat dilalui kendaraan bermotor roda 4 atau lebih sepanjang tahun.
1.
Wilayah Administrasi Pemerintahan
Pendataan Podes dilaksanakan 3 kali dalam 10 tahun. Podes 2014 dilaksanakan pada bulan April 2014 secara sensus terhadap seluruh wilayah administrasi pemerintahan terendah setingkat desa, yaitu desa, kelurahan, nagari, dan Unit Permukiman Transmigrasi (UPT). Wilayah setingkat desa yang didata harus memenuhi tiga syarat, yaitu: 1) mempunyai wilayah dengan batas yang jelas, 2) mempunyai penduduk yang menetap di wilayah tersebut, dan 3) mempunyai pemerintahan. Menurut Podes 2014 Provinsi Riau, tercatat sebanyak 1.835 wilayah administrasi setingkat desa yang terdiri dari 1.603 desa, dan 232 kelurahan. Selain itu, juga tercatat sebanyak 164 kecamatan.
1
Menurut PP No. 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau Kecil Terluar terdapat 92 pulau kecil terluar. Pulau kecil terluar adalah pulau dengan luas area kurang atau sama dengan 2000 km2 yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.
Berita Resmi Statistik No. 14/02/14 Th. XVI, 16 Februari 2015
1
Kabupaten/Kota 12
Kecamatan 12
163
Desa/Kelurahan
164
1,835
1,655
2008
1,604
152
11
2011
2008
2014
2011
2008
2014
2011
2014
Gambar 1.1. Jumlah Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan Hasil Podes, 2008 – 2014
Tabel 1.1. Jumlah Wilayah Administrasi Pemerintahan Setingkat Kabupaten/Kota, 2014 Kabupaten/Kota
Desa
Kelurahan
Jumlah
(1)
(2)
(3)
(4)
Kuantan Singingi
218
11
229
Indragiri Hulu
178
16
194
Indragiri Hilir
198
38
236
Pelalawan
104
14
118
Siak
122
9
131
Kampar
237
8
245
Rokan Hulu
147
6
153
Bengkalis
136
19
155
Rokan Hilir
167
15
182
96
5
101
Pekanbaru
-
58
58
Dumai
-
33
33
RIAU
1.603
232
1.835
Kepulauan Meranti
2.
Desa Menurut
Indeks Kesulitan Geografis Desa
Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari APBN, salah satu komponen yang digunakan dalam pengalokasian dana desa adalah IKG desa. BPS telah menyusun IKG untuk seluruh wilayah pemerintahan setingkat desa (desa, nagari, dan UPT). IKG merupakan indeks komposit yang mempunyai skala dari 0 (nol) sampai 100 (seratus) dan disusun oleh tiga komponen, yaitu: 1) ketersediaan pelayanan dasar, 2) kondisi infrastruktur, dan 3) aksesibilitas/transportasi. Semakin tinggi indeks menunjukkan tingkat kesulitan geografis yang semakin tinggi.
Berita Resmi Statistik No. 14/02/14 Th. XVI, 16 Februari 2015
2
Tabel 2.1.menyajikan IKG setiap provinsi. IKG terendah sebesar 14,38 yang terdapat di Desa Tanah Merah (Kabupaten Kampar) dan IKG tertinggi sebesar 77,64 yang terdapat di Desa Terusan Beringin Jaya (Kabupaten Indragiri Hilir). Nilai tengah IKG Provinsi Riau adalah sebesar 40,24.
Tabel 2.1. IKG Desa Menurut Kabupaten, 2014 Kabupaten/Kota (1)
3.
IKG Desa Terendah
Nilai Tengah
Tertinggi
(2)
(3)
(4)
Kuantan Singingi
19,09
41,35
66,26
Indragiri Hulu
20,75
38,63
77,47
Indragiri Hilir
22,42
44,97
77,64
Pelalawan
20,95
43,31
62,75
Siak
16,03
39,60
58,62
Kampar
14,38
35,45
74,12
Rokan Hulu
18,99
36,78
64,16
Bengkalis
18,76
42,93
66,97
Rokan Hilir
15,24
38,85
69,91
Kepulauan Meranti
25,39
51,62
70,82
Pekanbaru
-
-
-
Dumai
-
-
-
Desa/Kelurahan Terluar
Menurut Podes 2014 Provinsi Riau, terdapat satu desa yang berada di pulau kecil terluar yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2005. Wilayah-wilayah tersebut terdapat di Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir.
4.
Keberadaan Infrastruktur
4.1.
Pendidikan
Hasil Podes 2014 Provinsi Riau menunjukkan bahwa hampir semua desa/kelurahan sudah terjangkau oleh sarana pendidikan setingkat SD/MI. Hanya 3,05 persen (56 desa/kelurahan) yang tidak ada SD/MI. Untuk pendidikan menengah pertama, sebanyak 739 desa/kelurahan (40,27 persen) yang tidak ada SMP/MTs . Sarana pendidikan menengah atas tersedia di sebagian kecil wilayah kecamatan di Provinsi Riau. Dari 1.835 desa yang tercatat dalam Podes 2014, terdapat 1.338 desa yang tidak SMU/MA dan 1.630 desa yang tidak ada SMK. Secara lengkap, Data wilayah menurut keberadaan sarana pendidikan disajikan dalam gambar berikut.
Berita Resmi Statistik No. 14/02/14 Th. XVI, 16 Februari 2015
3
Tabel 4.1.1. Jumlah Desa/Kelurahan yang Ada SD/MI, SMP/MTs, SMU/MA dan SMK Menurut Kabupaten/Kota, 2014
4.2.
Kabupaten/Kota
Desa/Kelurahan yang adaSD/MI
(1)
(2)
Desa/Kelurahan Desa/Kelurahan yang Desa/Kelurahan yang yang Ada SMP/MTs Ada SMU/MA Ada SMK (4)
(3)
(5)
Kuantan Singingi
199
86
32
9
Indragiri Hulu
184
76
32
14
Indragiri Hilir
236
174
71
15
Pelalawan
118
66
20
14
Siak
126
91
34
18
Kampar
243
147
70
19
Rokan Hulu
152
108
36
31
Bengkalis
152
96
56
18
Rokan Hilir
179
116
64
23
Kepulauan Meranti
100
65
30
7
Pekanbaru
57
43
35
27
Dumai
33
28
17
10
RIAU
1.779
1.096
497
205
Kesehatan
Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat dalam memperoleh pelayanan kesehatan sesuai UUD 1945. Untuk itu, ketersediaan sarana kesehatan dasar di setiap wilayah menjadi sangat penting.Podes 2014 Provinsi Riau menunjukkan bahwa di semua kecamatan telah mempunyai Puskesmas yang terletak di 229 desa/kelurahan (12,48%).
Berita Resmi Statistik No. 14/02/14 Th. XVI, 16 Februari 2015
4
Tabel 4.2.1 .Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan yang Ada Puskesmas Menurut Kabupaten/Kota, 2014
Kabupaten/Kota (1)
Jumlah
Persentase
(2)
(3)
Kuantan Singingi
25
10,92
Indragiri Hulu
19
9,79
Indragiri Hilir
29
12,29
Pelalawan
12
10,17
Siak
15
11,45
Kampar
36
14,69
Rokan Hulu
22
14,38
Bengkalis
16
10,32
Rokan Hilir
16
8,79
Kepulauan Meranti
10
9,90
Pekanbaru
19
32,76
Dumai
10
30,30
229
12,48
RIAU
4.3.
Desa/Kelurahan yang Memiliki Puskesmas
Pasar
Tersedianya sarana perdagangan seperti pasar dapat menjadi salah satu indikator kemajuan perekonomian suatu wilayah. Hasil Podes 2014 Provinsi Riau mencatat sebanyak 692 desa/kelurahan (37,71%) sudah ada pasar dengan bangunan, sebanyak 311 desa/kelurahan (16, 95%) memiliki pasar tanpa bangunan. baik pasar dengan bangunan maupun pasar tanpa bangunan. Data Persentase desa/kelurahan yang ada pasar dengan bangunan dan tanpa bangunan menurut kabupaten kota 2014 disajikan pada tabel berikut:
Berita Resmi Statistik No. 14/02/14 Th. XVI, 16 Februari 2015
5
Tabel 4.3.1. Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan yang Ada Pasar dengan Bangunan Menurut Kabupaten/Kota, 2014
Kabupaten/Kota (1)
Desa/Kelurahan yang Ada Pasar Dengan Bangunan Jumlah
Persentase
(2)
(3)
Kuantan Singingi
52
22,71
Indragiri Hulu
48
24,74
Indragiri Hilir
110
46,61
Pelalawan
63
53,39
Siak
56
42,75
Kampar
96
39,18
Rokan Hulu
87
56,86
Bengkalis
52
33,55
Rokan Hilir
66
36,26
Kepulauan Meranti
24
23,76
Pekanbaru
21
36,21
Dumai
17
51,52
692
37,71
RIAU
Tabel 4.3.2. Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan yang Ada Pasar Tanpa Bangunan Menurut Kabupaten/Kota, 2014
Kabupaten/Kota (1)
Desa/Kelurahan yang Ada Pasar Tanpa Bangunan Jumlah
Persentase
(2)
(3)
Kuantan Singingi
14
6,11
Indragiri Hulu
28
14,43
Indragiri Hilir
65
27,54
Pelalawan
13
11,02
Siak
30
22,90
Kampar
43
17,55
Rokan Hulu
14
9,15
Bengkalis
22
14,19
Rokan Hilir
36
19,78
Kepulauan Meranti
15
14,85
Pekanbaru
29
50,00
2
6,06
311
16,95
Dumai RIAU
Berita Resmi Statistik No. 14/02/14 Th. XVI, 16 Februari 2015
6
4.4.
Listrik
Ketersediaan penerangan listrik menjadi hal yang penting untuk menunjang kemajuan suatu wilayah.Tercatat sebanyak 1.301 desa/kelurahan (70,90%) telah terdapat keluarga pengguna listrik yang disalurkan oleh PLN. Selain itu, terdapat sebanyak 1 kabupaten/kota yang seluruh desa/kelurahannya telah terdapat kondisi dimana seluruh keluarga telah menggunakan listrik PLN. Kabupaten/kota tersebut, yaitu Pekanbaru. Terkait keberadaan penerangan jalan utama di desa/kelurahan, sebanyak 799 desa/kelurahan (43,54%) masih belum tersedia penerangan jalan.Rokan Hilir dan Rokan Hulu adalah dua kabupaten dengan persentase tertinggi desa/kelurahan yang tidak memiliki penerangan jalan utama (di atas 13 persen).Persentase desa/kelurahan menurut keberadaan keluarga pengguna listrik dan penerangan di jalan utama disajikan pada gambar berikut. Tabel 4.4.1. Jumlah Desa/Kelurahan yang Ada Keluarga Pengguna Listrik dan Penerangan di Jalan Utama Desa Menurut Kabupaten/Kota, 2014
Kabupaten/Kota (1)
Keberadaan Keluarga Pengguna Listrik Listrik PLN
Listrik Non-PLN
Tidak Ada
Ada Penerangan Di Jalan Utama Desa
(2)
(3)
(4)
(5)
Kuantan Singingi
217
92
-
156
Indragiri Hulu
146
124
-
133
Indragiri Hilir
79
224
-
145
Pelalawan
49
107
-
55
Siak
76
105
-
64
Kampar
213
109
-
161
Rokan Hulu
110
119
-
42
*)
79
Bengkalis
123
88
Rokan Hilir
145
128
-
70
Kepulauan Meranti
53
72
-
48
Pekanbaru
58
14
-
55
Dumai
32
12
-
28
1.301
1.194
1
1.036
RIAU
1
*) Desa Hutan Ayu Kecamatan Rupat Utara
4.5.
Jalan
Infrastruktur transportasi merupakan infrastruktur dasar yang sangat penting sebagai sarana pengangkutan yang berperan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi karena ketersediaan jalan akan meminimalkan modal komplementer sehingga proses produksi dan distribusi akan lebih efisien. Pembangunan prasarana jalan akan meningkatkan pertumbuhan wilayah-wilayah baru dengan meningkatnya volume lalu lintas.
Berita Resmi Statistik No. 14/02/14 Th. XVI, 16 Februari 2015
7
Sebaliknya, prasarana jalan yang buruk dan rusak akan menghambat alokasi sumber daya, pengembangan industri, pendistribusian faktor produksi, barang dan jasa, yang pada akhirnya akan memengaruhi pendapatan. Hasil Podes 2014 menunjukkan sebanyak 1.793 desa/kelurahan menggunakan sarana transportasi darat, dimana 1.279 desa/kelurahan (71,33%) sudah tersedia jalan yang dapat dilalui kendaraan bermotor roda 4 atau lebih sepanjang tahun. Artinya masih terdapat 514 desa/kelurahan (28,67%) yang lalu-lintasnya masih bergantung pada kondisi jalan dan cuaca. Secara lengkap, Data jumlah desa/kelurahan menurut jenis lalu lintas dan keberadaan jalan yang dapat dilalui kendaraan bermotor roda 4 atau lebih dapat dilihat pada gambar berikut.
Tabel 4.5.1. Jumlah Desa/Kelurahan yang Lalu-Lintas dari dan ke Desa/Kelurahan Melalui Darat Menurut Kondisi Jalan yang Dapat Dilalui Kendaraan Roda 4 Atau Lebih , 2014 Kondisi Jalan yang Dapat Dilalui Kendaraan Roda 4 Atau Lebih Kabupaten/Kota
(1)
Sepanjang Tahun (2)
Sepanjang Sepanjang Tahun Tahun Kecuali Kecuali Sepanjang Saat Tertentu Musim Hujan (3)
(4)
Tidak Dapat Dilalui Sepanjang Tahun
Total
(5)
(6)
Kuantan Singingi
192
26
11
0
229
Indragiri Hulu
146
22
19
4
191
Indragiri Hilir
50
23
2
132
207
Pelalawan
95
9
0
13
117
Siak
107
14
9
1
131
Kampar
188
25
22
1
236
Rokan Hulu
122
13
18
0
153
Bengkalis
129
17
7
2
155
Rokan Hilir
141
17
18
6
182
Kepulauan Meranti
21
2
0
78
101
Pekanbaru
58
0
0
0
58
Dumai
30
2
1
0
33
1.279
170
107
237
1.793
RIAU
Berita Resmi Statistik No. 14/02/14 Th. XVI, 16 Februari 2015
8
