Katalog BPS : 1105005.14
ht
tp :// r
ia
u.
bp
s. go
.id
STATISTIK POTENSI DESA PROVINSI RIAU 2014
PROVINSI RIAU
Booklet Statistik Potensi Desa Provinsi Riau 2014 No. Publikasi : 14.523.2015.02 Katalog BPS : 1105005.14 Diterbitkan oleh : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau
Naskah : Seksi Statistik Ketahanan Sosial Penyunting : Seksi Statistik Ketahanan Sosial Gambar Kulit :
s. go
.id
Seksi Statistik Ketahanan Sosial
Pekanbaru: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, 2015
ht
tp :// r
ia
u.
bp
iii + 19 halaman: 12,5 cm x 24 cm
Organisasi Penulisan Pengarah : Drs. Mawardi Arsad, M.Si Editor : Siti Mardiyah, MA Muji Basuki, M.Si Emilia Dharmayanthi, S.S.T Penulis : Hanifah, S.S.T Pengolah Data : Hanifah, S.S.T Setting : Hanifah, S.S.T
Kata Pengantar
Booklet Statistik Potensi Desa Provinsi Riau 2014 merupakan satu dari tiga jenis publikasi hasil Pendataan Potensi Desa (Podes) 2014. Booklet ini dirancang untuk menyajikan
s. go
mencakup bidang yang cukup luas.
.id
informasi strategis terkait potensi desa secara ringkas namun Informai yang disajikan mencakup perkembangan
bp
jumlah wilayah administrasi pemerintahan, ketersediaan infra-
ia
u.
struktur sekolah dan kesehatan serta ketersediaan listrik,
tp :// r
angkutan umum dan pasar. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi
ht
diberikan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam seluruh rangkaian kegiatan Podes 2014 ini. Dukungan moril dan saran untuk perbaikan di masa mendatang kami harapkan.
Pekanbaru, Februari 2015 Badan Pusat Statistik - Provinsi Riau
Visi dan Misi BPS Visi: Pelopor data statistik terpercaya untuk semua Misi: 1.
Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional
2.
Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan
s. go
Membangun insan statistik yang professional, berintegritas, dan amanah untuk kemajuan
tp :// r
ia
u.
bp
perstatistikan
ht
3.
.id
koordinasi di bidang statistik
Nilai-nilai Inti BPS: Profesional Integritas Amanah
PERKEMBANGAN JUMLAH WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
P
1
endataan Potensi Desa (Podes) telah dilaksanakan sejak tahun 1980. Sejak saat itu Podes dilaksanakan secara rutin sebanyak 3 kali dalam
10 tahun. Tujuan utama Podes adalah menyediakan data tentang keberadaan, ketersediaan, dan perkembangan potensi yang dimiliki setiap wilayah administrasi pemerintahan. Potensi tersebut meliputi: sarana dan prasarana wilayah serta potensi ekonomi, sosial, budaya, dan aspek kehidupan masyarakat lainnya. Pendataan Podes 2014 dilaksanakan secara sensus terhadap seluruh wilayah administrasi pemerintahan terendah setingkat desa, yaitu desa, kelurahan, nagari, Unit Permukiman Transmigrasi (UPT), dan Satuan Permukiman Transmigrasi (SPT) di Indonesia. Informasi terkait Potensi Desa dikumpulkan melalui wawancara dan penelaahan
.id
dokumen di tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten/kota.
bp
s. go
Gambar 1.1. Perkembangan Jumlah Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan, Provinsi Riau 2008 - 2014
12
164
1835
tp :// r
ia
12
Desa/Kelurahan
Kecamatan
u.
Kabupaten/Kota
156
1655
151
2008
S
ht
11
1604
2011
2014
2008
2011
2014
2008
2011
2014
ejak diberlakukannya UU No. 22/1999 tentang pemerintahan daerah, jumlah wilayah administrasi pemerintahan mengalami peningkatan yang cukup
bermakna. Dalam kurun tahun 2011 - 2014, data Podes mencatat sebanyak 1.655 desa/kelurahan mengalami perubahan menjadi 1.835 desa/kelurahan. Perubahan tersebut mencakup pemekaran wilayah yang terjadi hampir di seluruh kabupaten/kota.
Wilayah administrasi pemerintahan terendah setingkat desa yang didata harus memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu: 1) mempunyai wilayah, 2) mempunyai penduduk yang menetap di wilayah tersebut, dan 3) mempunyai pemerintahan.
Dalam booklet ini yang disebut sebagai desa meliputi: Desa, Nagari, UPT/SPT yang masih dibina oleh kementerian terkait.
Tabel 1.1. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota, 2014 Kabupaten/Kota
Kecamatan
Desa/Kelurahan
15
229
Indragiri Hulu
14
194
Indragiri Hilir
20
236
Pelalawan
12
118
Siak
14
131
Kampar
21
245
Rokan Hulu
16
153
Bengkalis
8
155
Rokan Hilir
16
182
9
101
12
58
7
33
164
1.835
Kep. Meranti Kota Pekanbaru Kota Dumai
s. go
RIAU
.id
Kuantan Singingi
ia
u.
bp
Tabel 1.2. Jumlah Wilayah Administrasi Pemerintahan Setingkat Desa, 2014
Desa1
Kelurahan
UPT/SPT
218
0
229
178
16
0
194
Jumlah
tp :// r
Kabupaten/Kota
11
198
38
0
236
Pelalawan
104
14
0
118
Siak
122
9
0
131
Kampar
237
8
0
245
Rokan Hulu
147
6
0
153
Bengkalis
136
19
0
155
Rokan Hilir
167
15
0
182
96
5
0
101
Kota Pekanbaru
0
58
0
58
Kota Dumai
0
33
0
33
1.603
232
0
1.835
Indragiri Hulu Indragiri Hilir
ht
Kuantan Singingi
Kep. Meranti
RIAU 1
Tidak termasuk UPT/SPT UPT adalah satuan permukiman transmigrasi yang berfungsi sebagai tempat tinggal dan tempat usaha transmigran yang sejak awal direncanakan untuk membentuk suatu desa atau bergabung dengan desa setempat.
SPT adalah satuan permukiman potensial yang ditetapkan sebagai permukiman transmigrasi untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi pada wilayah yang sudah ada atau sedang berkembang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
Tabel 1.3. Banyaknya Wilayah Administrasi Pemerintahan Terendah Menurut Kepemilikan Badan Permusyawaratan Desa/Lembaga Musyawarah Kelurahan, 2014
Kabupaten/Kota
Desa
Kelurahan
Badan Permusyawaratan Desa
Lembaga Musyawarah Kelurahan
Ada
Tidak Ada
Ada
Tidak Ada
Kuantan Singingi
218
0
4
7
Indragiri Hulu
175
3
8
8
195
3
25
13
104
0
14
0
Siak
121
1
8
1
Kampar
236
1
6
2
Rokan Hulu
147
0
6
0
Bengkalis
122
14
15
4
Rokan Hilir
164
3
10
5
96
0
1
4
39
19
Pekanbaru
0
0
Dumai
0
0
1.578
25
1
168
64
bp
RIAU
32
s. go
Kepulauan Meranti
.id
Indragiri Hilir Pelalawan
Lereng/Puncak
Lembah
Dataran
Jumlah
tp :// r
Kabupaten/Kota
ia
u.
Tabel 1.4. Jumlah Desa Menurut Topografi Wilayah, 2014
9
7
213
229
5
3
186
194
6
0
230
236
Pelalawan
1
0
117
118
Siak
3
0
128
131
Kampar
20
6
219
245
Rokan Hulu
12
0
141
153
Bengkalis
5
0
150
155
Rokan Hilir
1
0
181
182
Kep. Meranti
1
0
100
101
Kota Pekanbaru
0
0
58
58
Kota Dumai
0
0
33
33
RIAU
63
16
1.756
1.835
Indragiri Hulu Indragiri Hilir
ht
Kuantan Singingi
Puncak adalah bagian paling atas gunung/pegunungan. Lereng adalah bagian dari gunung/pegunungan/bukit yang letaknya di antara puncak sampai lembah.
Lembah adalah daerah rendah di antara dua gunung/pegunungan atau daerah yang
Dataran adalah bagian atau sisi bidang tanah yang tampak datar, rata, dan membentang.
mempunyai kedudukan lebih rendah dibandingkan daerah sekitarnya.
2
R
LOKASI DESA/KELURAHAN
iau merupakan provinsi kepulauan dengan dua puluh persen luas wilayah Riau merupakan lautan. Selain itu, Riau juga dikenal memiliki
wilayah hutan hujan tropis yang relatif luas. Kedua kondisi alam tersebut memberikan potensi tersendiri terhadap wilayah desa/kelurahan yang berbatasan langsung dengan laut ataupun yang berada dekat dengan hutan.
Gambar 2.1. Perkembangan Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Lokasi Terhadap Laut, 2008 - 2014
Tepi Laut
Bukan Tepi Laut 271
1564
.id
232
s. go
186
1423
2008
2011
2011
2014
2014
ht
2008
tp :// r
ia
u.
bp
1418
Gambar 2.2. Perkembangan Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Lokasi Terhadap Hutan, 2008 - 2014
2014
1.543
277
2011
1.337
278
2008
1.297
277
Luar Hutan
Tepi/Sekitar Hutan
15
40
30
Dalam Hutan
Desa/Kelurahan dikategorikan berbatasan langsung dengan laut jika ada wilayah desa/kelurahan 1 1
Desa /kelurahan dikategorikan berbatasan langsung dengan laut jika ada wilayah desa /
yang bersinggungan langsung dengan laut, baik berupa pantai maupun tebing karang
kelurahan yang bersinggungan langsung dengan laut, baik berupa pantai maupun tebing karang.
Tabel 2.1. Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Lokasi Terhadap Laut, 2014 Lokasi Desa/Kelurahan Terhadap Laut
Kabupaten/Kota
Bukan Tepi Laut
Kuantan Singingi
0
229
Indragiri Hulu
0
194
Indragiri Hilir
35
201
Pelalawan
10
108
Siak
10
121
Kampar
0
245
Rokan Hulu
0
153
Bengkalis
84
71
Rokan Hilir
32
150
Kep. Meranti
85
16
Kota Pekanbaru
0
58
Kota Dumai
15
RIAU
271
18 1.564
u.
bp
s. go
.id
Tepi Laut
tp :// r
ia
Tabel 2.2. Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Lokasi Terhadap Hutan, 2014
ht
Kabupaten/Kota
Lokasi Desa/Kelurahan Terhadap Hutan
Di Dalam Hutan
Tepi/Sekitar Hutan
Di Luar Hutan
Kuantan Singingi
1
50
178
Indragiri Hulu
0
25
169
Indragiri Hilir
9
26
201
Pelalawan
0
32
86
Siak
1
15
115
Kampar
2
44
199
Rokan Hulu
0
23
130
Bengkalis
0
14
141
Rokan Hilir
1
4
177
Kep. Meranti
0
41
60
Kota Pekanbaru
0
0
58
Kota Dumai
1
3
29
15
277
1.543
RIAU
3
U
PENDIDIKAN DASAR
ndang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menyebutkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15
tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Untuk itu, pemerintah telah mengatur tersedianya minimal satu SD/MI pada setiap desa/kelurahan dan minimal satu SMP/MTs pada setiap kecamatan. Pemerintah juga mengatur bahwa pada wilayah yang tidak tersedia satuan pendidikan tersebut, jarak tempuh ke sekolah terdekat maksimal adalah 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs.
ht
tp :// r
ia
u.
bp
s. go
.id
Gambar 3.1. Persentase Desa/Kelurahan yang Tidak Mempunyai SD/MI Menurut Kabupaten/Kota, 2014
Hasil Podes 2014 mencatat:
Hampir
semua
desa/kelurahan
sudah
terjangkau
oleh
sarana
pendidikan setingkat Sekolah Dasar (SD/MI). Hanya 3 persen (56 desa/ kelurahan) yang belum mempunyai SD/MI.
Bila dibandingkan antar kabupaten/kota, tiga kabupaten/kota dengan persentase desa/kelurahan yang tidak mempunyai SD/MI paling tinggi adalah Kuantan Singingi (13%), Indragiri Hulu (5%) dan Siak (4%).
Penduduk yang tinggal di desa/kelurahan yang tidak mempunyai SD/MI, harus menempuh jarak yang bervariasi antar kabupaten/kota. Rata-rata jarak per kabupaten/kota untuk mencapai SD/MI terdekat antara 0,5 km sampai dengan 3,3 km. Jarak tempuh terjauh terdapat di Kabupaten Rokan Hilir.
Jarak ke sarana pendidikan adalah rata-rata jarak dalam setiap kabupaten/kota yang harus ditempuh dari kantor kepala desa/lurah ke sarana pendidikan serupa terdekat.
Tabel 3.1. Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan SD/MI, 2014
Kabupaten/Kota
Ada SD/MI
Tidak Ada SD/MI
Jumlah
199
30
229
Indragiri Hulu
184
10
194
Indragiri Hilir
236
0
236
Pelalawan
118
0
118
Siak
126
5
131
Kampar
243
2
245
Rokan Hulu
152
1
153
Bengkalis
152
3
155
Rokan Hilir
179
3
182
Kep. Meranti
100
1
101
Kota Pekanbaru
57
1
58
Kota Dumai
33
33
56
1.835
s. go
1.779
0
u.
bp
RIAU
.id
Kuantan Singingi
tp :// r
ia
Tabel 3.2. Jumlah SD/MI Menurut Kabupaten/Kota dan Status, 2014
Negeri
Swasta
Jumlah
Kuantan Singingi
235
49
284
Indragiri Hulu
272
30
302
Indragiri Hilir
474
236
710
Pelalawan
200
25
225
Siak
191
47
238
Kampar
443
60
503
Rokan Hulu
315
38
353
Bengkalis
310
49
359
Rokan Hilir
287
136
423
Kep. Meranti
156
41
197
Kota Pekanbaru
184
87
271
Kota Dumai
85
24
109
3.152
822
3.974
ht
Kabupaten/Kota
RIAU
4
S
PENDIDIKAN MENENGAH
arana pendidikan menengah pertama dan menengah atas telah tersedia di seluruh wilayah kecamatan di Provinsi Riau. Sedangkan di
tingkat desa/kelurahan, dari 1.835 desa/kelurahan yang tercatat dalam Podes 2014, terdapat 1.096 desa/kelurahan (59,73%) yang mempunyai SMP/MTs dan 596 desa/kelurahan (32,48%) yang mempunyai SMU/SMK/ MA. Penduduk yang tinggal di desa yang tidak ada sarana pendidikan menengah harus menempuh jarak antara 1,6 km sampai 38,1 km untuk mencapai sarana pendidikan menengah terdekat. Rata-rata jarak yang harus ditempuh bervariasi antar kabupaten/kota, dengan jarak tempuh terjauh terdapat di Kabupaten Indragiri Hilir.
ht
tp :// r
ia
u.
bp
s. go
.id
Gambar 4.1. Jumlah Desa/Kelurahan yang Tidak Mempunyai SMP/MTs Menurut Kabupaten/Kota, 2014
Gambar 4.2. Jumlah Desa/Kelurahan yang Tidak Mempunyai SMU/SMK/MA Menurut Kabupaten/Kota, 2014
Tabel 4.1. Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan SMP/MTs, 2014 Keberadaan SMP/MTs Kabupaten/Kota Ada SMP/MTs
Tidak Ada SMP/MTs
Ada SMP/MTs
Tidak Ada SMP/MTs
Jumlah
143
229
Indragiri Hulu
76
118
194
Indragiri Hilir
174
62
236
Pelalawan
66
52
118
Siak
91
40
131
Kampar
147
98
245
Rokan Hulu
108
45
153
Bengkalis
96
59
155
Rokan Hilir
116
66
182
Kep. Meranti
65
36
101
Kota Pekanbaru
43
15
58
Kota Dumai
28
5
33
739
1.835
1.096
u.
bp
RIAU
.id
86
s. go
Kuantan Singingi
Jumlah Desa/Kelurahan
ht
tp :// r
ia
Tabel 4.2. Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan SMU/SMK/MA, 2014
Kabupaten/Kota
Keberadaan SMU/SMK/MA
Ada SMU/SMK/MA
Tidak Ada SMU/SMK/MA
Ada SMA/MA
Tidak Ada SMA/MA
Jumlah Desa/Kelurahan
Jumlah
Kuantan Singingi
39
190
229
Indragiri Hulu
40
154
194
Indragiri Hilir
79
157
236
Pelalawan
29
89
118
Siak
43
88
131
Kampar
82
163
245
Rokan Hulu
53
100
153
Bengkalis
66
89
155
Rokan Hilir
77
105
182
Kep. Meranti
30
71
101
Kota Pekanbaru
38
20
58
Kota Dumai
20
13
33
596
1.239
1.835
RIAU
5
P
K E S E H ATA N
embangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai
UUD 1945. Untuk itu, ketersediaan rumah sakit pada setiap kabupaten/kota serta ketersediaan puskesmas yang merupakan unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan masyarakat pada setiap kecamatan menjadi sangat penting. Dalam melaksanakan fungsi dan menjangkau wilayah kerjanya, Puskesmas mempunyai jaringan pelayanan, diantaranya adalah Puskesmas Pembantu (Pustu), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) / Pondok Bersalin Desa (Polindes).
ht
tp :// r
ia
u.
bp
s. go
.id
Gambar 5.1. Jumlah Desa/Kelurahan yang Tidak Mempunyai Poskesdes Menurut Kabupaten/Kota, 2014
Hasil Podes 2014 mencatat:
Setiap kabupaten/kota di Provinsi Riau telah mempunyai rumah sakit/rumah sakit bersalin, dan setiap kecamatan di kabupaten/kota se-Riau telah mempunyai Puskesmas/Pustu, tetapi hanya 905 desa/ kelurahan (49,32%) yang telah mempunyai Poskesdes/Polindes.
Sebanyak 1.133 desa/kelurahan (61,74%) yang tidak mempunyai Poskesdes di mana kabupaten/kota dengan persentase tertinggi dan terendah yang tidak ada poskesdes yaitu Indragiri Hilir sebesar 83,47% (197 desa) dan Dumai sebanyak 21,21% (7 desa).
Untuk dapat menjangkau wilayah kerjanya, puskesmas mempunyai jaringan pelayanan yang meliputi unit Pustu, unit Puskesmas Keliling, dan unit bidan desa/komunitas.
Poskesdes merupakan salah satu upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dibentuk di desa dalam rangka upaya mendekatkan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa.
Tabel 5.1. Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Rumah Sakit, Rumah Sakit Bersalin, dan Puskesmas, 2014
Kabupaten/Kota
Rumah Sakit Bersalin
Rumah Sakit
Puskesmas
Kuantan Singingi
1
2
25
Indragiri Hulu
2
9
19
Indragiri Hilir
5
5
29
Pelalawan
4
2
12
Siak
2
3
15
Kampar
4
6
36
Rokan Hulu
5
3
22
Bengkalis
8
3
16
5
4
16
2
1
10
29
19
9
10
76
229
Kota Pekanbaru
.id
Rokan Hilir Kep. Meranti
19 2 59
ia
u.
bp
RIAU
s. go
Kota Dumai
ht
tp :// r
Tabel 5.2. Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Pustu, Poskesdes dan Polindes, 2014
Kabupaten/Kota
Kuantan Singingi
Puskesmas Pembantu
Poskesdes
Polindes
64
102
7
Indragiri Hulu
104
64
45
Indragiri Hilir
146
39
26
48
64
15
Pelalawan Siak
79
55
80
168
81
13
Rokan Hulu
96
93
22
Bengkalis
55
54
37
Rokan Hilir
83
68
63
Kep. Meranti
29
40
25
Kota Pekanbaru
30
16
0
Kota Dumai
11
26
11
913
702
344
Kampar
RIAU
6
S
PENERANGAN LISTRIK
eiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi yang begitu pesat, kebutuhan energi listrik memegang peranan yang sangat penting
dalam pembangunan. Peran penting tersebut, diantaranya untuk mendukung proses industrialisasi. Energi listrik berfungsi sebagai bahan baku produksi dan bahan bakar. Tersedianya energi listrik dalam jumlah yang mencukupi akan ikut menentukan keberhasilan pembangunan terutama di era otonomi daerah sekarang ini.
bp
s. go
.id
Gambar 6.1. Persentase Desa/Kelurahan yang Tidak Terdapat Penerangan Jalan Utama di Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota, 2014
KETERANGAN :
u.
< 20%
ia
20% - 40%
ht
tp :// r
40% - 60% > 60%
Hasil Podes 2014 mencatat:
Hampir seluruh desa/kelurahan di Riau telah terdapat keluarga pengguna listrik. Hanya satu desa/kelurahan di Kabupaten Bengkalis yang belum ada keluarga pengguna listrik.
Masih terdapat 799 desa/kelurahan (43,54%) yang belum memiliki penerangan pada jalan utama desa/kelurahan.
Kabupaten/kota
dengan
persentase
desa/kelurahan
tertinggi
dan
terendah yang belum memiliki penerangan pada jalan utama desa/ kelurahan adalah Kabupaten Rokan Hulu (73%) dan Kota Pekanbaru (5%).
Keluarga pengguna listrik terdiri dari keluarga pengguna listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan keluarga pengguna listrik non-PLN.
Sumber penerangan jalan utama desa/kelurahan dapat berasal dari pemerintah maupun non -pemerintah. Listrik pemerintah, jika sumber pembiayaan penerangan jalan utama desa/ kelurahan berasal dari pemerintah. Listrik non-pemerintah, jika sumber pembiayaan penerangan jalan utama desa/kelurahan dari pihak swasta atau swadaya masyarakat.
Tabel 6.1. Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Keluarga Pengguna Listrik, 2014
Kabupaten/Kota
Ada
Tidak Ada
Total
Kuantan Singingi
229
0
229
Indragiri Hulu
194
0
194
Indragiri Hilir
236
0
236
Pelalawan
118
0
118
Siak
131
0
131
Kampar
245
0
245
Rokan Hulu
153
0
153
Bengkalis
154
1
155
Rokan Hilir
182
0
182
Kep. Meranti
0
101
58
0
58
Kota Dumai
33
0
33
1
1.835
s. go
1.834
u.
bp
RIAU
.id
101
Kota Pekanbaru
ht
tp :// r
ia
Tabel 6.2. Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Penerangan Jalan Utama di Desa/Kelurahan, 2014
Kabupaten/Kota
Ada
Tidak Ada
Total
Kuantan Singingi
156
73
229
Indragiri Hulu
133
61
194
Indragiri Hilir
145
91
236
Pelalawan
55
63
118
Siak
64
67
131
161
84
245
Kampar Rokan Hulu
42
111
153
Bengkalis
79
76
155
Rokan Hilir
70
112
182
Kep. Meranti
48
53
101
Kota Pekanbaru
55
3
58
Kota Dumai
28
5
33
1.036
799
1.835
RIAU
7
A
A N G K U TAN U M U M
ngkutan umum merupakan sarana transportasi yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan ekonomi masyarakat di
suatu wilayah. Ketersediaan angkutan umum akan meningkatkan mobilitas penduduk
dan
sumber
daya
lainnya.
Hal
ini
akan
menghilangkan
keterisolasian daerah dan memberi stimulan ke arah kemajuan pembangunan di semua bidang kehidupan, baik perdagangan, industri maupun sektor lainnya di daerah perdesaan.
ht
tp :// r
ia
u.
bp
s. go
.id
Gambar 7.1. Persentase Desa/Kelurahan yang Tidak Ada Angkutan Umum Menurut Kabupaten/Kota, 2014
Hasil Podes 2014, mencatat: Masih terdapat 833 desa/kelurahan yang tidak ada angkutan umum yang melewati desa/kelurahan. Bila dibandingkan antar kabupaten/kota, maka Siak, Bengkalis, Kepulauan Meranti, dan Pelalawan merupakan empat kabupaten/kota dengan persentase desa/kelurahan yang tidak memiliki angkutan umum yang paling tinggi. Kota Pekanbaru merupakan satu-satunya yang hampir semua wilayah desa/kelurahannya sudah dilewati angkutan umum, hanya dua (3,45%) yang belum dilewati angkutan umum. Angkutan umum bertrayek adalah angkutan orang, barang, dan atau orang dan barang yang mempunyai asal, tujuan dan lintasan perjalanan dengan trayek tertentu, tidak termasuk angkutan khusus barang.
Tabel 7.1. Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Angkutan Umum yang Melewati Desa/Kelurahan, 2014 Ada Angkutan Umum Kabupaten/Kota
Trayek Tetap
Trayek Tidak Tetap
Ada, Dengan Trayek Tetap
Ada, Tanpa Trayek Tetap
Tidak Ada Angkutan Umum
Total
40
79
110
229
Indragiri Hulu
63
27
104
194
Indragiri Hilir
111
71
54
236
Pelalawan
36
13
69
118
Siak
28
12
91
131
Kampar
65
58
122
245
Rokan Hulu
65
33
55
153
Bengkalis
52
9
94
155
Rokan Hilir
55
65
62
182
Kep. Meranti
18
22
61
101
Kota Pekanbaru
54
2
2
58
Kota Dumai
17
7
9
33
398
833
s. go bp
604
1.835
ia
u.
RIAU
.id
Kuantan Singingi
ht
tp :// r
Tabel 7.2. Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Lalu Lintas dari dan ke Desa/Kelurahan, 2014
Kabupaten/Kota
Darat
Air
Darat dan Air
Jumlah
Kuantan Singingi
180
0
49
229
Indragiri Hulu Indragiri Hilir
177 23
3 29
14 184
194 236
83
1
34
118
Siak
113
0
18
131
Kampar
219
9
17
245
Rokan Hulu
145
0
8
153
Bengkalis
122
0
33
155
Rokan Hilir
154
0
28
182
Kep. Meranti
61
0
40
101
Kota Pekanbaru
58
0
0
58
Kota Dumai
32
0
1
33
1.367
42
426
1.835
Pelalawan
RIAU
8
T
PA S A R
ersedianya sarana perdagangan seperti pasar dapat menjadi salah satu indikator kemajuan perekonomian suatu wilayah. Di sini terjadi transaksi
ekonomi antara pembeli dan penjual. Selain sebagai pusat kegiatan ekonomi yang mendorong dan memperlancar kegiatan yang bersifat ekonomi bagi masyarakat, pasar juga mampu memberikan peran yang maksimal terhadap penciptaan lapangan kerja.
ht
tp :// r
ia
u.
bp
s. go
.id
Gambar 8.1. Persentase Desa/Kelurahan yang Tidak Ada Pasar Menurut Kabupaten/Kota, 2014
Hasil Podes 2014 mencatat: Sebanyak 575 desa/kelurahan yang hanya mempunyai pasar dengan bangunan dan 194 desa/kelurahan yang hanya mempunyai pasar tanpa bangunan. Sebanyak 117 desa/kelurahan mempunyai dua jenis pasar, baik pasar dengan bangunan maupun tanpa bangunan. Masih terdapat 949 desa/kelurahan yang tidak mempunyai pasar, baik pasar dengan bangunan maupun pasar tanpa bangunan.
Pasar mencakup pasar dengan bangunan dan pasar tanpa bangunan. Pasar dengan bangunan adalah
pasar pada bangunan tetap, yang memliki lantai, atap, dan dinding baik permanen
maupun tidak permanen. Pasar tanpa bangunan adalah pasar yang tidak berada dalam bangunan termasuk pasar terapung, pasar subuh.
Tabel 8.1. Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Pasar, 2014 Ada Pasar Kabupaten/Kota
Pasar dengan Bangunan dan tanpa Bangunan
Hanya Pasar Hanya Pasar dengan Bangunan tanpa Bangunan
Kuantan Singingi
47
9
5
Indragiri Hulu
36
16
12
Indragiri Hilir
85
40
25
Pelalawan
57
7
6
Siak
49
23
7
Kampar
78
25
18
76
3
11
47
17
5
Rokan Hilir
53
23
13
Kep. Meranti
23 8 16 575
1
16
13
1
1
194
117
ia
u.
bp
RIAU
14
s. go
Kota Pekanbaru Kota Dumai
.id
Rokan Hulu Bengkalis
ht
tp :// r
Tabel 8.1. Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Pasar, 2014 (lanjutan) Kabupaten/Kota
Tidak Ada Pasar
Total
Kuantan Singingi
168
229
Indragiri Hulu
130
194
Indragiri Hilir
86
236
Pelalawan
48
118
Siak
52
131
124
245
Rokan Hulu
63
153
Bengkalis
86
155
Rokan Hilir
93
182
Kep. Meranti
63
101
Kota Pekanbaru
21
58
Kota Dumai
15
33
949
1.835
Kampar
RIAU
DAFTAR ALAMAT BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN/KOTA
ht
tp :// r
ia
u.
bp
s. go
.id
Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuantan Singingi Jl. Rusdi S. Abrus No.12, Teluk Kuantan, 29562 Telp : (0760) 21190 Fax : (0760) 21190 Email :
[email protected] Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hulu Jl. Batu Canai, Pematang Reba - Riau, Indonesia, 29351 Telp : (0769) 341285 Fax : (0769) 341285 Email :
[email protected] Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir Jl. Praja Sakti (Bunga) No. 11 Tembilahan Hilir, Tembilahan. 29211 Telp : (0768) 22489 Fax : (0768) 22489 Email :
[email protected] Badan Pusat Statistik Kabupaten Pelalawan Jl. Tengku Said Jaafar, Pangkalan Kerinci, 28381; Telp: (0761) 7064336; email:
[email protected]; website: http://pelalawankab.bps.go.id Badan Pusat Statistik Kabupaten Siak Kompleks Perkantoran Pemda Siak Sungai Betung, Siak Sri Indrapura 28671 Telp : (0764) 8001052 Fax : (0764) 8001052 Email :
[email protected] Badan Pusat Statistik Kabupaten Kampar Jl. HR.Soebrantas Siswanto No.82 Bangkinang Telp : (0762) 20046 Fax : (0762) 20046 Email :
[email protected] Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hulu Jl. Petani No. 7 Desa Pematang Berangan, Pasir Pangaraian Telp : (0762) 7392150 Email :
[email protected] Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis Jl. Antara No. 439 Bengkalis - Riau Telp : (0766) 21062 Fax : (0766) 21062 Email :
[email protected] Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hilir Jl. Utama No.21B, Bagansiapiapi Telp : (0767) 21217 Fax : (0767) 21217 Email :
[email protected] Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Meranti Jl. Tanjung Harapan No.3, Selatpanjang - Riau, Indonesia, 28753 Telp : (0763) 33553 Fax : (0763) 33553 Email :
[email protected] Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru Jl. Rawa Indah No. 10 Pekanbaru Telp : (0761) 7874567 Fax : (0761) 7872789 Email :
[email protected] Badan Pusat Statistik Kota Dumai Jl. Tuanku Tambusai - Dumai Telp : (0765) 440711 Fax : (0765) 440712 Email :
[email protected]
s. go
bp
u.
ia
tp :// r
ht
.id
.id s. go bp u. ia tp :// r ht Badan Pusat Statistik Provinsi Riau
Jl. Pattimura No. 12, Kotak Pos 1134, Pekanbaru 28131 Telepon: (0761) 23042 – 21336, Fax: (0761) 21336 E-mail:
[email protected]
