PROGRAM LEGISLASI DAERAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI RIAU DAN KABUPATEN / KOTA SE-PROVINSI RIAU TAHUN 2014 No
1 1.
Pemprov/ Kab/ Kota 2 Provinsi Riau
No
Status
Keterangan
4
5
6 Baru
7 Balegda
Pelayanan Publik
2.
Pembentukan Peraturan Daerah
Biro Hukum
Baru
Balegda
3.
Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya
Dinas Kehutanan
Baru
Komisi A
4.
Pengelolaan Lingkungan Daerah Aliran Sungai Terpadu
Baru
Komisi B
5.
Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Penataan Hukum Lingkungan
Baru
Komisi C
6.
Kearifan Lokal
Baru
Komisi D
7.
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau Tahun 2014-2032 Program Pemberdayaan Desa Dan Kelurahan Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) Dan Batas Kawasan Kebisingan (BKK)
9.
10. 11. 12. 13.
14. 15. 16.
17. 18. 19.
Kabupaten Indragiri Hilir
SKPD Terkait
3 1.
8.
2.
Judul Ranperda
Pengelolaan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim (Tahura SSH) Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA) di Provinsi Riau Perlindungan Perempuan
Bappeda
Baru
BPM Bangdes
Baru
Dishub Bappeda Angkasa Pura II Dinas Kehutanan Dispenda
Baru
Baru Baru
Penyertaan Modal Kepada Perusahaan Daerah Dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Pihak Ketiga Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Usaha Minyak dan Gas Bumi di Provinsi Riau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau (RPJMD) 2014-2019 APBD Tahun Anggaran 2014
Baru
Baru
Baru Perubahan Distamben
Baru
Bappeda
Baru Baru
20.
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Riau Tahun 2013 Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014
Baru
21.
APBD Tahun Anggaran 2015
1.
APBD 2014
Setda Bag. Keuangan
Baru
2.
4.
Inisiasi Menyusui Dini Dan Air Susu Ibu
Setda Bag. Humas Dinas Kesehatan Dinas
Baru
3.
Pembentukan Dan Organisasi LPP GTV Dan GFM Kawasan Tanpa Rokok
Perubahan Baru
Baru Baru
8.
Pengawasan Dan Pembinaan Di Bidang Kesehatan Kewajiban Memiliki Sertifikat LAIK Sehat Bagi Usaha Depot Air Minum Retribusi Pelayanan Kesehatan
9.
RPJMD Kab.INHIL 2014-2018
Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan BAPPEDA
10.
RTRW 2013-2033
BAPPEDA
Baru
11.
Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
Dinas Kelautan
Baru
12.
Organisasi Dan Tata Kerja Satpol PP
Baru
13.
16.
Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Perubahan Atas Perda Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja BPBD Perubahan Ketiga Atas Perda Nomor 31 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah APBD – P 2014
Setda Bag. Ortala Setda Bag. Ortala
17.
Pertanggungjawaban APBD 2013
18.
Pelaksanaan Ibadah Haji
19.
Perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Bisa Baca Tulis Al-Qur’an Beragama Islam Pengawasan Dan Pengendalian Izin Usaha Perdagangan Perubahan Keempat Atas Perda Nomor 15 Tahun 1995 Tentang Pendirian PD.PBR Sistem Penyelenggaraan Pendidikan
5. 6. 7.
14. 15.
20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.
3.
Kabupaten Kepulauan Meranti
Ekslusif Desa Siaga
Pengendalian Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Alih Fungsi Lahan Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Informal APBD 2015 Perubahan Perda Nomor 25 Tahun 2001 Tentang Pelayaran Dalam Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir
1.
Perubahan Perda Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2011-2015
2.
Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 20112031
3.
Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Setda Bag. Ortala Setda Bag. Ortala Setda Bag. Keuangan Setda Bag. Keuangan Bag. ADM Kesra Bag. ADM Kesra Dinas Perindag PD. BPR Inisiatif DPRD Kab. INHIL Inisiatif DPRD Kab. INHIL Inisiatif DPRD Kab. INHIL Inisiatif DPRD Kab. INHIL Setda Bag. Keuangan Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
Baru Baru Baru Baru Baru Pembahasa n Lanjutan 2013 Pembahasa n Lanjutan 2013
Perubahan
Perubahan Perubahan Baru Baru Baru
Perubahan
Perubahan Perubahan Perubahan
Perubahan Perubahan
Perubahan Baru
Perubahan
Disempurna kan
8.
Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Inspektorat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Kedudukan Protokoler Pimpinan DPRD Dan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Hubungan Tata Kerja Pemerintah Daerah Dan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Pembentukan Perda
9.
Penyusunan Dan Pengelolaan Prolegda
10.
Pembentukan Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Kepulauan Meranti Perubahan Perda Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Barang Daerah Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Pengelolaan Persampahan
4.
5.
6.
7.
11.
12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)
21.
Retribusi Izin Trayek
22.
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Orang Asing Perubahan Perda No.2 Tahun 2010 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Kepada PT. Bank Riau Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Perubahan Perda Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Penyertaan Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Lembaga Kemasyarakatan Dan Kelurahan
24.
25.
26. 27.
29.
Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan (Selat Panjang dan Tanjung Samak) Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (PT.Bumi.Bumi Meranti) Pembentukan Kecamatan Alah Air
1.
Pengelolaan Barang Milik Daerah
2.
Perubahan Peraturan Daerah No.11 Tahun 2004 Tentang Pelarangan Dan Penindakan Penyakit Masyarakat Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,
28.
Kabupaten Indragiri Hulu
Pendidikan Khusus Bebas Buta Aksara AlQur’an Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional Bangunan Gedung Dan Izin Mendirikan Bangunan Retribusi Penyebrangan Di Air
23.
4.
Standar Pelayanan Minimal Di Bidang Kesehatan Energi Dan Ketenagalistrikan
3.
4.
5. 6. 7. 8. 9. 10.
11.
12. 13.
14. 15.
16.
5.
Kabupaten Siak
1.
Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah TahunAnggaran 2013 Pencegahan Dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Kepada Bank Riau Kepri Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Indra Perubahan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2004 Tentang Ketertiban Umum Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri hulu Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Infragiri Hulu Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum Fasilitasi Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin Kabupaten Siak
2.
Investasi Pemerintah Daerah
3.
Wajib Belajar 12 (Dua Belas) Tahun
4.
Bangunan Gedung
5.
Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Dan Televisi Pemerintah Kabupaten Siak
6.
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
7.
Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing
8.
Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda Dan Lembaga Teknis Daerah
Bagian Hukum Setda Kab. Siak DPPKAD Kab. Siak Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Siak Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kab. Siak Dinas Perhubungan Dan Infokom Kab. Siak Dinas Pertanian Dan Perkebunan Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kab. Siak Kantor Perpustakaan Dan Arsip Kabupaten
Kabupaten Siak
9.
10.
6.
7.
8.
Kabupaten Kuantan Singingi
Kabupaten Kampar
Kabupaten Pelalawan
1.
Pencabutan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil Pencabutan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 28 tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2011-2016 Penyelenggaraan Pendidikan
2.
Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batu Bara
3.
Izin Depot Air Minum
4.
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan (PPLH)
5.
BUMD (Hotel Dan Pasar) Penyertaan Modal
6. 1.
Pemadam Kebakaran, Ketentraman Dan Ketertiban Umum Penyerahan Urusan Pengelolaan Pasar Desa Dari Pemerintah Kabupaten Kampar Kepada Pemerintahan Desa
2.
Bangunan Gedung
3.
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
1.
Izin Usaha Jasa Konstruksi
2.
Hutan Kota
3.
Pokok Pokok Pengelolaan Barang Milik Daerah Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik local Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 20052025 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pelalawan tahun 2011-2016 Perubahan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Pelalawan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 06 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 06 Tahun 2004 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil
4.
5.
6.
7. 8.
9.
Siak cq. Bagian Organisasi Setda Kab. Siak Dinas Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil Kab. Siak Bappeda Kab. Siak
Dinas Pendidikan
Belum Ada Perda Yang Ditetapkan
Dinas Energi Sumber Daya Mineral Dinas Kesehatan Badan Lingkungan Hidup Bappeda/ Bangian Ekbang Sat Pol PP BPMD
Baru
PU Cipta Karya Dan Tata Ruang BPBD
Baru
Baru
10.
12.
Pencabutan Perda Nomor 55 Tahun 2002 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Izin Mempekerjakan Tenaga kerja Asing (IMTA) Larangan Alih Fungsi Lahan Pertanian
13.
Kawasan Objek Wisata
14.
Badan Amil Zakat (BAZ)
15. 16.
Pendidikan Diniyah Takmaliyah Awaliyah (PDTA) Keberadaan Masyarakat Adat
17.
Badan usaha Milik Daerah (BUMD)
18.
Penyertaan Modal
19.
Alokasi Dana Desa (ADD)
20.
Kelistrikan
21.
23.
Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Pencabutan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Organisasi Kemasyarakatan
24.
Pengelolaan Sumber Daya Air
25.
6.
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2013 Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2014 Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Penyertaan Modal Bank Riau Kepri Kabupaten Rokan Hilir Penyertaan Modal Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Rokan Hilir Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Rokan Hilir Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Pelestarian Budaya Melayu
7.
Pelayanan Publik
Baru
8.
Tenaga Kerja Asing
Baru
9.
Pengelolaan Wilayah Pesisir
Baru
10.
Pengelolaan Pulau-Pulau Terluar
Baru
11.
Baru
12.
Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang kaki Lima Penyelenggaraan Pendidikan
13.
Pembentukan Kecamatan Bangko Raya
14.
Perubahan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Organisasi, Kedudukan, Dan Tugas pokok Dinas Daerah Kabupaten
Usulan TA 2013 Dan Diusulkan Kembali Tahun 2014 Usulan TA 2013 Dan Diusulkan
11.
22.
26.
9.
Kabupaten Rokan Hilir
1. 2. 3. 4. 5.
Baru Baru Baru Baru Baru
Baru
Baru
Rokan Hilir (Dinas Pertanian Dan Peternakan Dan Dinas Perikanan Dan Kelautan) 15.
Perubahan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Organisasi, Kedudukan Dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Kantor Satuan Pamong Praja)
16.
Pengelolaan Pasar Kepenghuluan
17.
Pendapatan Kepenghuluan
18.
Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Kepenghuluan
19.
Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan
20.
Pedoman Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Kepenghuluan
21.
Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Kepenghuluan
22.
Tata Cara Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Penghulu Dan BPK
23.
Pengelolaan Persampahan
24.
Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah
25.
Penyelenggaraan Warung Internet
Kembali Tahun 2014 Usulan TA 2013 Dan Diusulkan Kembali Tahun 2014 Usulan TA 2013 Dan Diusulkan Kembali Tahun 2014 Usulan TA 2013 Dan Diusulkan Kembali Tahun 2014 Usulan TA 2013 Dan Diusulkan Kembali Tahun 2014 Usulan TA 2013 Dan Diusulkan Kembali Tahun 2014 Usulan TA 2013 Dan Diusulkan Kembali Tahun 2014 Usulan TA 2013 Dan Diusulkan Kembali Tahun 2014 Usulan TA 2013 Dan Diusulkan Kembali Tahun 2014 Usulan TA 2013 Dan Diusulkan Kembali Tahun 2014 Usulan TA 2013 Dan Diusulkan Kembali Tahun 2014 Usulan TA 2013 Dan Diusulkan
10.
Kabupaten Bengkalis
Kembali Tahun 2014 Usulan TA 2013 Dan Diusulkan Kembali Tahun 2014 Usulan TA 2013 Dan Diusulkan Kembali Tahun 2014 Usulan TA 2013 Dan Diusulkan Kembali Tahun 2014 Usulan TA 2013 Dan Diusulkan Kembali Tahun 2014
26.
Penyelenggaraan Perlindungan Anak
27.
Penyelenggaraan Kepariwisataan
28.
Bantuan Hukum Pada Masyarakat Kurang Mampu
29.
Pedoman Pemberian Nama Jalan Dan Sarana Umum
1.
Penambahan Penyertaan Modal Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bengkalis
Bag. Perekonomian Setda Kab. Bengkalis
2.
Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Bengkalis
3.
Pengelolaan Persampahan
4.
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkalis Tahun 2013-2033
5.
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis
6.
Penataan Bangunan Dan Izin Mendirikan Bangunan
7.
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Hari Jadi Bengkalis
Badan Pemberdayaa n Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kab. Bengkalis Dinas Pasar Dan Kebersihan Kab. Bengkalis Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kab. Bengkalis Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kab. Bengkalis Dinas Tata Kota, Tata Ruang Dan Pemukiman Kab. Bengkalis Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab.
Bengkalis
11.
Kota Pekanbaru
8.
Bantuan Hukum
9.
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing
10.
Pertambangan
11.
Air Tanah
12.
Air Permukaan
13.
Kelistrikan
14.
Pengawasan Bahan Bakar Minyak Dan Gas
1.
K 3 (Kebersihan, Keindahan, Dan Ketentraman)
2.
Penyelenggaraan Pendidikan
3.
Pengelolaan Persampahan/Kebersihan Pertamanan Dan Dekorasi Kota Pekanbaru
4.
Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha/Swasta (KPS)
5.
Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga
6.
Kepariwisataan Kota Pekanbaru
7.
Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern
8.
Bangunan Gedung
9.
Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA)
10.
Lalulintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru
11.
Penyelenggaraan Pos, Telekomunikasi Dan Informatika di Kota Pekanbaru
12.
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekanbaru Tahun 2013-2033
Bag. Hukum Dan HAM Setda Kab. Bengkalis Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Dinas Pertambangan Dan Energi Kab. Bengkalis Dinas Pertambangan Dan Energi Kab. Bengkalis Dinas Pertambangan Dan Energi Kab. Bengkalis Dinas Pertambangan Dan Energi Kab. Bengkalis Dinas Pertambangan Dan Energi Kab. Bengkalis
12.
Kota Dumai
Total
13.
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pendirian Bank Perkreditan Rakyat Rakyat
14.
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
15.
Revisi Perda Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Lokal
16.
Pengelolaan Lingkungan Hidup
17.
APBD Perubahan Tahun Anggaran 2014
18.
Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2013
19.
APBD Tahun Anggaran 2015
1.
Bangunan Gedung
2.
Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Kota Dumai
3.
Penetapan Kawasan Penataan, Perlindungan Dan Jaminan Keberadaan Alat Tangkap Statis Kota Dumai
4.
Perlindungan Anak
5.
Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan
6.
Analisis Dampak Lalu Lintas
7.
Fasilitas Penanaman Modal
8.
Unit Layanan Pengadaan Dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kota Dumai
9.
Pembentukan Dewan Pengurus Sekretariat KORPRI
10.
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
11.
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
12.
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 Tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah
13.
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
14.
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran
214
