No. 14/02/15/Th.IX, 16 Februari 2015
TIPOLOGI WILAYAH HASIL PENDATAAN POTENSI DESA (PODES) 2014 Pendataan Potensi Desa (Podes) dilaksanakan 3 kali dalam 10 tahun. Berdasarkan hasil Podes 2014, pada bulan April 2014 tercatat 1.551 wilayah administrasi setingkat desa yang terdiri dari 1.389 desa dan 162 kelurahan. Podes juga mencatat sebanyak 138 kecamatan dan 11 kabupaten/kota. Jumlah wilayah administrasi menurut keberadaaan infrastruktur: Terdapat 94 desa/kelurahan (6,06%) tidak ada SD/MI. Semua kecamatan (138 atau 100%) sudah tersedia Puskesmas/Puskesmas Pembantu (Pustu). Sebanyak 21 kecamatan (15,22%) tidak mempunyai pasar dengan bangunan. Sebanyak 767 desa/kelurahan (49,45%) belum mempunyai penerangan di jalan utama. Sebanyak 1.547 desa/kelurahan menggunakan sarana transportasi darat, dimana 73 desa/kelurahan (4,71%) di antaranya memiliki kondisi jalan yang tidak dapat dilalui kendaraan bermotor roda 4 atau lebih sepanjang tahun. Berdasarkan Podes 2014 teridentifikasi sebanyak 30 desa/kelurahan berbatasan langsung dengan laut, yaitu 27 desa/kelurahan di Tanjung Jabung Timur dan 3 desa/kelurahan di Tanjung Jabung Barat. Indeks Kesulitan Geografis (IKG) merupakan indeks komposit tertimbang dengan skala 0-100 yang dihitung untuk setiap wilayah pemerintahan setingkat desa. Semakin besar indeks menunjukkan tingkat kesulitan geografis yang semakin tinggi. IKG bervariasi antar wilayah dengan rentang antara 14,83 sampai 77,84.
1. Wilayah Administrasi Pemerintahan Pendataan Podes dilaksanakan 3 kali dalam 10 tahun. Podes 2014 dilaksanakan pada bulan April 2014 secara sensus terhadap seluruh wilayah administrasi pemerintahan terendah setingkat desa, yaitu desa, kelurahan, nagari, dan Unit Permukiman Transmigrasi (UPT). Wilayah setingkat desa yang didata harus memenuhi tiga syarat, yaitu: 1) mempunyai wilayah dengan batas yang jelas, 2) mempunyai penduduk yang menetap di wilayah tersebut, dan 3) mempunyai pemerintahan. Menurut Podes 2014, tercatat sebanyak 1.551 wilayah administrasi setingkat desa yang terdiri dari 1.389 desa dan 162 kelurahan. Selain itu, juga tercatat sebanyak 138 kecamatan dan 11 kabupaten/kota.
Berita Resmi Statistik No.14/02/15/Th. IX, 16 Februari 2015
1
Kecamatan
Kabupaten/Kota 11
11
114
131
Desa/Kelurahan 138
1551
1303
10
2008
2011
2014
2008
2011
2014
2008
1372
2011
2014
Gambar 1.1. Jumlah Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan Hasil Podes, 2008 – 2014
2. Keberadaan Infrastruktur 2.1. Pendidikan Hasil Podes 2014 menunjukkan bahwa hampir semua desa/kelurahan sudah terjangkau oleh sarana pendidikan setingkat SD/MI. Hanya 6,06 persen (94 desa/kelurahan) yang tidak ada SD/MI. Sarana pendidikan menengah pertama dan menengah atas juga telah tersedia di sebagian besar wilayah kecamatan di Indonesia. Dari 138 kecamatan yang tercatat dalam Podes 2014, hanya 1 kecamatan yang tidak ada SMP/MTs dan 5 kecamatan yang tidak ada SMU/SMK/MA. Secara lengkap, persentase wilayah menurut keberadaan sarana pendidikan disajikan dalam gambar berikut. Persentase Desa Menurut Keberadaan SD/MI
Persentase Kecamatan Menurut Keberadaan SMP/MTs
Persentase Kecamatan Menurut Keberadaan SMA/SMK/MA
Gambar 2.1. Persentase Wilayah Menurut Keberadaan Sekolah, 2014
2.2. Kesehatan Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat dalam memperoleh pelayanan kesehatan sesuai UUD 1945. Untuk itu, ketersediaan sarana kesehatan dasar di setiap wilayah menjadi sangat penting. Podes 2014 menunjukkan bahwa semua kecamatan (138 kecamatan atau 100%) telah mempunyai Puskesmas/Pustu.
Berita Resmi Statistik No.14/02/15/Th. IX, 16 Februari 2015
2
U
300
0
300 Km
Keterangan: 0 (semua kecamatan mempunyai puskesmas/pustu) 1-5 desa 6 - 10 desa > 10 desa
Gambar 2.2. Jumlah Kecamatan yang Tidak Ada Puskesmas/Pustu Menurut Provinsi, 2014
2.3. Pasar Tersedianya sarana perdagangan seperti pasar dapat menjadi salah satu indikator kemajuan perekonomian suatu wilayah. Hasil Podes 2014 mencatat sebanyak 335 desa/kelurahan (21,60%) sudah ada pasar dengan bangunan yang tersebar di 117 kecamatan. Artinya masih terdapat sebanyak 21 kecamatan (15,22%) tidak ada pasar dengan bangunan. Persentase kecamatan yang ada pasar dengan bangunan menurut provinsi 2014 disajikan pada gambar berikut: U
300
0
300Km
Keterangan: < 50% 50% - 79.99% 80% - 89.99% >= 90%
Gambar 2.3. Persentase Kecamatan yang Ada Pasar dengan Bangunan Menurut Provinsi, 2014
2.4. Listrik Ketersediaan penerangan listrik menjadi hal yang penting untuk menunjang kemajuan suatu wilayah. Tercatat sebanyak 1.339 desa/kelurahan (86,33%) telah terdapat keluarga pengguna listrik yang disalurkan oleh PLN. Selain itu, terdapat sebanyak 417 desa/kelurahan dimana seluruh keluarga di desa/kelurahan telah menggunakan listrik PLN. Terkait keberadaan penerangan jalan utama di desa/kelurahan, sebanyak 767 desa/kelurahan (49,45%)
Berita Resmi Statistik No.14/02/15/Th. IX, 16 Februari 2015
3
masih belum tersedia penerangan jalan. Sarolangun dan Batang Hari adalah dua kabupaten dengan persentase tertinggi desa/kelurahan yang tidak memiliki penerangan jalan utama (diatas 70 persen). Persentase desa/kelurahan menurut keberadaan keluarga pengguna listrik dan penerangan di jalan utama disajikan pada gambar berikut. Persentase Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Keluarga Pengguna Listrik
Persentase Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Penerangan di Jalan Utama Desa
49.45%
0.15%
50.55% 99.85%
Listrik
Ada Penerangan Jalan Tidak Ada Penerangan Jalan
Non Listrik
Gambar 2.4. Persentase Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Keluarga Pengguna Listrik dan Penerangan di Jalan Utama Desa
0.15% 31.36%
68.49%
Listrik PLN
Listrik Non PLN
Tidak Ada Listrik
Gambar 2.5. Persentase Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Keluarga Pengguna Listrik
Berita Resmi Statistik No.14/02/15/Th. IX, 16 Februari 2015
4
2.5. Jalan Infrastruktur transportasi merupakan infrastruktur dasar yang sangat penting sebagai sarana pengangkutan yang berperan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi karena ketersediaan jalan akan meminimalkan modal komplementer sehingga proses produksi dan distribusi akan lebih efisien. Pembangunan prasarana jalan akan meningkatkan pertumbuhan wilayah-wilayah baru dengan meningkatnya volume lalu lintas. Sebaliknya, prasarana jalan yang buruk dan rusak akan menghambat alokasi sumber daya, pengembangan industri, pendistribusian faktor produksi, barang dan jasa, yang pada akhirnya akan memengaruhi pendapatan. Hasil Podes 2014 menunjukkan sebanyak 1.547 desa/kelurahan menggunakan sarana transportasi darat, dimana 1.311 desa/kelurahan (84,53%) sudah tersedia jalan yang dapat dilalui kendaraan bermotor roda 4 atau lebih sepanjang tahun. Artinya masih terdapat 240 desa/kelurahan (15,47%) yang lalu-lintasnya masih bergantung pada kondisi jalan dan cuaca. Secara lengkap, persentase desa/kelurahan menurut jenis lalu lintas dan keberadaan jalan yang dapat dilalui kendaraan bermotor roda 4 atau lebih dapat dilihat pada gambar berikut.
Gambar 2.6. Persentase Desa/Kelurahan Menurut Lalu-Lintas dari dan ke Desa/Kelurahan serta Keberadaan Jalan yang Dapat Dilalui Kendaraan Roda 4 Atau Lebih.
Berita Resmi Statistik No.14/02/15/Th. IX, 16 Februari 2015
5
3. Desa/Kelurahan yang Berbatasan dengan Laut Menurut Podes 2014 teridentifikasi sebanyak 30 desa/kelurahan sebagai desa/kelurahan yang berbatasan langsung dengan laut. Wilayah-wilayah tersebut berada di delapan kecamatan yang tersebar di dua kabupaten, yaitu: Tanjung Jabung Timur dan Tanjung Jabung Barat. Berikut disajikan jumlah wilayah administrasi pemerintahan yang berbatasan dengan laut menurut kabupaten. Tabel 3.1. Jumlah Desa/Kelurahan yang Berbatasan Langsung dengan Laut menurut Kabupaten, 2014 Jumlah
No.
Kabupaten
Kecamatan
Desa/Kelurahan
(1)
(2)
(3)
(4)
1
Tanjung Jabung Timur
5
27
2
Tanjung Jabung Barat
3
3
8
30
PROVINSI JAMBI
4. Indeks Kesulitan Geografis Desa Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari APBN, salah satu komponen yang digunakan dalam pengalokasian dana desa adalah IKG desa. BPS telah menyusun IKG untuk seluruh wilayah pemerintahan setingkat desa (desa, nagari, dan UPT). IKG merupakan indeks komposit yang mempunyai skala dari 0 (nol) sampai 100 (seratus) dan disusun oleh tiga komponen, yaitu: 1) ketersediaan pelayanan dasar, 2) kondisi infrastruktur, dan 3) aksesibilitas/transportasi. Semakin tinggi indeks menunjukkan tingkat kesulitan geografis yang semakin tinggi. Tabel 4.1. menyajikan IKG setiap kabupaten/kota. IKG terendah sebesar 14,83 yang terdapat di Desa Bukit Subur (Kec. Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi) dan IKG tertinggi sebesar 77,84 yang terdapat di Desa Koto Rawang (Kec. Jangkat Kabupaten Merangin). Sementara itu, nilai tengah IKG secara provinsi adalah sebesar 39,96.
Berita Resmi Statistik No.14/02/15/Th. IX, 16 Februari 2015
6
Tabel 4.1. IKG Desa Menurut Kabupaten/kota, 2014 IKG Desa Provinsi Terendah
Nilai Tengah
Tertinggi
(2)
(3)
(4)
(1)
Kerinci
20,10
41,04
66,65
Merangin
17,51
40,25
77,84
Sarolangun
20,19
42,51
71,94
Batang Hari
23,97
41,10
56,30
Muaro Jambi
14,83
35,25
62,97
Tanjung Jabung Timur
26,97
38,45
67,80
Tanjung Jabung Barat
18,76
42,34
70,95
Tebo
20,19
41,72
69,93
Bungo
17,57
37,26
61,56
-
-
-
20,98
42,85
58,06
Kota Jambi Kota Sungai Penuh PROVINSI JAMBI
14,83
39,96
77,84
Lampiran 1. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota, 2014
Kabupaten/Kota
Kecamatan
Desa
Kelurahan
Jumlah Desa/kelurahan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Kerinci
16
285
2
287
Merangin
24
205
10
215
Sarolangun
10
149
9
158
Batang Hari
8
100
13
113
Muaro Jambi
11
150
5
155
Tanjung Jabung Timur
11
73
20
93
Tanjung Jabung Barat
13
114
20
134
Tebo
12
107
5
112
Bungo
17
141
12
153
Kota Jambi
8
0
62
62
Kota Sungai Penuh
8
65
4
69
138
1 389
162
1 551
PROVINSI JAMBI
Berita Resmi Statistik No.14/02/15/Th. IX, 16 Februari 2015
7
Lampiran 2. Jumlah Desa/Kelurahan yang Ada SD/MI dan Kecamatan yang Ada SMP/MTs dan SMU/SMK/MA Menurut Kabupaten/Kota, 2014
Provinsi
Desa/Kelurahan yang ada SD/MI
Kecamatan yang Ada SMP/MTs
Kecamatan yang Ada SMU/SMK/MA
(1)
(2)
(3)
(4)
Kerinci
226
16
15
Merangin
210
24
21
Sarolangun
156
10
10
Batang Hari
113
8
8
Muaro Jambi
152
11
11
Tanjung Jabung Timur
92
11
11
Tanjung Jabung Barat
129
13
13
Tebo
111
12
12
Bungo
152
17
16
Kota Jambi
61
8
8
Kota Sungai Penuh
55
7
8
1 457
137
133
PROVINSI JAMBI
Lampiran 3. Jumlah Wilayah yang Tidak Ada Sarana Pendidikan Menurut Jarak ke Sarana Pendidikan Terdekat menurut Kabupaten/Kota, 2014
Provinsi
(1)
Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Desa/ Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Desa/Kelurahan Kelurahan yang Tidak yang Jarak ke yang Tidak yang Jarak ke yang Jarak ke Tidak Ada Ada SMP/MTs Ada SMU/SMK/MA SD/MI > 3 km SD/MI SMP/MTs > 6 km SMU/SMK/MA > 6 km (2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Tidak Ada SMP/M Ts
61
3
0
0
1
Merangin
5
0
0
0
3
Sarolangun
2
0
0
0
0
Batang Hari
0
0
0
0
0
0
Muaro Jambi
3
0
0
0
0
0
Tanjung Jabung Timur
1
0
0
0
0
0
Tanjung Jabung Barat
5
1
0
0
0
0
Tebo
1
0
0
0
0
0
Bungo
1
0
0
0
1
0
Kota Jambi
1
0
0
0
0
0
14
1
1
0
0
0
94
5
1
0
5
3
Kerinci
Kota Sungai Penuh PROVINSI JAMBI
Berita Resmi Statistik No.14/02/15/Th. IX, 16 Februari 2015
0 3 0
8
Lampiran 4. Jumlah dan Persentase Kecamatan yang Ada Puskesmas/Pustu Menurut Kabupaten/Kota, 2014 Kecamatan yang Memiliki Puskesmas/Pustu
Provinsi (1)
Jumlah
Persentase
(2)
(3)
Kerinci
16
100,00
Merangin
24
100,00
Sarolangun
10
100,00
Batang Hari
8
100,00
Muaro Jambi
11
100,00
Tanjung Jabung Timur
11
100,00
Tanjung Jabung Barat
13
100,00
Tebo
12
100,00
Bungo
17
100,00
Kota Jambi
8
100,00
Kota Sungai Penuh
8
100,00
138
100,00
PROVINSI JAMBI
Lampiran 5.
Jumlah Desa/Kelurahan yang Ada Keluarga Pengguna Listrik dan Penerangan di Jalan Utama Desa Menurut Kabupaten/Kota, 2014 Keberadaan Keluarga Pengguna Listrik Listrik PLN
Listrik Non-PLN
Jumlah
Ada Penerangan Di Jalan Utama Desa
(2)
(3)
(4)
(5)
Provinsi
(1)
Kerinci
281
22
303
161
Merangin
156
110
266
89
Sarolangun
125
66
191
41
Batang Hari
113
48
161
26
Muaro Jambi
148
64
212
115
Tanjung Jabung Timur
73
66
139
38
Tanjung Jabung Barat
80
112
192
43
Tebo
104
60
164
54
Bungo
129
64
193
108
Kota Jambi
62
1
63
62
Kota Sungai Penuh
68
0
68
47
1 339
613
1 952
784
PROVINSI JAMBI
Berita Resmi Statistik No.14/02/15/Th. IX, 16 Februari 2015
9
Lampiran 6. Jumlah dan Persentase Kecamatan yang Ada Pasar dengan Bangunan Menurut Kabupaten/Kota, 2014 Kecamatan yang Ada Pasar Dengan Bangunan Provinsi Jumlah
Persentase
(2)
(3)
(1)
Kota Sungai Penuh
12 23 9 8 10 9 12 12 13 8 1
75,00 95,83 90,00 100,00 90,91 81,82 92,31 100,00 76,47 100,00 12,50
PROVINSI JAMBI
117
84,78
Kerinci Merangin Sarolangun Batang Hari Muaro Jambi Tanjung Jabung Timur Tanjung Jabung Barat Tebo Bungo Kota Jambi
Lampiran 7. Jumlah Desa/Kelurahan yang Lalu-Lintas dari dan ke Desa/Kelurahan Melalui Darat Menurut Kondisi Jalan yang Dapat Dilalui Kendaraan Roda 4 Atau Lebih , 2014 Kondisi Jalan yang Dapat Dilalui Kendaraan Roda 4 Ataau Lebih Provinsi
(1)
Sepanjang Tahun (2)
Sepanjang Tidak Dapat Sepanjang Tahun Kecuali Dilalui Tahun Kecuali Sepanjang Sepanjang Saat Tertentu Musim Hujan Tahun (3)
(4)
(5)
Total
(6)
Kerinci
281
2
3
1
287
Merangin
173
30
8
4
215
Sarolangun
123
10
11
14
158
Batang Hari
104
4
0
4
112
Muaro Jambi
131
18
6
0
155
Tanjung Jabung Timur
50
19
3
19
91
Tanjung Jabung Barat
77
20
6
30
133
Tebo
93
9
9
1
112
Bungo
148
2
3
0
153
Kota Jambi
62
0
0
0
62
Kota Sungai Penuh
69
0
0
0
69
1 311
114
49
73
1 547
PROVINSI JAMBI
Berita Resmi Statistik No.14/02/15/Th. IX, 16 Februari 2015
10
