POLA PENGEMBANGAN ENERGI PERDESAAN DENGAN SWADAYA MASYARAKAT Latar Belakang 1. Sekitar 60 – 70 % penduduk Indonesia tinggal di daerah perdesaan, maka Pembangunan Perdesaan harus mendapat prioritas yang tinggi dalam Pembangunan Nasional. Dalam pembangunan perdesaan, masyarakat perdesaan diharapkan mampu tumbuh sebagai kekuatan ekonomi yang tidak menggantungkan hanya pada sektor pertanian tetapi juga pada sektor-sektor lainnya, khususnya industri. 2. Salah satu factor penting untuk mendukung pembangunan perdesaan adalah ketersediaan energi. Oleh karena itu pengembangan energi perdesaan memegang peranan penting. Mengingat kondisi perdesaan Indonesia sangat beragam, maka penyediaan energi perdesaan harus disesuaikan dengan keadaan perdesaan tersebut. 3. Dalam pengembangan energi perdesaan haruslah dapat memanfaatkan segala potensi sumber daya setempat secara maksimal. Potensi sumber daya ini meliputi potensi sumber daya energi, sumber daya manusia dan sumber daya dana yang dalam pelaksanaan pengembangannya mendapat dukungan (partisipasi) sepenuhnya dari masyarakat setempat. Situasi Energi Perdesaan 4. Situasi energi perdesaan secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut : a. Pola konsumsi energi di daerah perdesaan masih ditandai oleh besarnya pemakaian energi non-komersial (terutama kayu bakar), sedangkan pemakaian energi komersial relatif belum berkembang. b. Jumlah rumah tangga yang sudah menikmati aliran listrik (PLN) relatif masih kecil. Sampai dengan akhir mei tahun 2001 jumlah desa yang sudah terjangkau jaringan listrik PLN adalah 49.362 (82,20%). Mengingat kondisi geografis Indonesia yang terdiri atas pulau-pulau yang kecil dan banyak yang terpencil, diperkirakan sekitar 6.200 desa tidak mungkin atau sangat sulit dilistriki dengan cara perluasan jaringan system PLN.
Su-Direktorat Energi Perdesaan
Dasar Pemikiran Pengembangan Energi Perdesaan 5. Dengan situasi energi perdesaan seperti tersebut di atas, maka untuk memenuhi kebutuhan energi di perdesaan dilakukan dengan cara memanfaatkan potensi sumber daya setempat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. 6. Pengembangan energi perdesaan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan perdesaan dan pembangunan nasional secara keseluruhan. Oleh karena itu pengembangan energi perdesaan harus terpadu dengan program pembangunan perdesaan dan pembangunan nasional lainnya. Pengembangan Potensi Setempat 7. Yang dimaksud potensi setempat dalam pengembangan energi perdesaan di sini adalah potensi sumber daya energi, swadaya masyarakat, pendanaan dan sistem kelembagaan. a. Pengembangan Sumber Daya Energi 8. Keadaan perdesaan di Indonesia masih banyak yang letaknya terpencil dan terisolasi yang kebutuhan energinya sangat kecil sehingga kurang ekonomis jika penyediaan energinya dilakukan secara terpusat. Oleh karena itu untuk meningkatkan penyediaan energi guna memenuhi kebutuhan energi di perdesaan semacam ini tak dapat hanya bergantung pada penyediaan energi yang bersifat terpusat Untuk daerah-daerah perdesaan semacam ini hendaknya dapat dikembangkan penyediaan energi dengan sejauh mungkin memanfaatkan sumber-sumber setempat. 9. Pola penyediaan energi perdesaan di Indonesia berbeda dari tempat satu dengan tempat lainnya, tergantung pada kondisi alam setempat. Sumber-sumber energi yang biasanya terdapat di daerah perdesaan adalah biomassa (kayu bakar dan limbah pertanian), energi air skala kecil, energi matahari dan energi angin. 10. Dengan jalan pendekatan kepada masyarakat, diharapkan masyarakat setempat dapat melakukan identifikasi sumber-sumber energi setempat yang potensial untuk dapat dikembangkan guna memenuhi kebutuhan energinya.
Su-Direktorat Energi Perdesaan
b. Pengembangan Swadaya Masyarakat 11. Dewasa ini usaha-usaha pengembangan energi perdesaan masih banyak dilakukan yang dilakukan melalui pendekatan top-down Berdasarkan beberapa pengalaman cara semacam itu kurang mencapai sasaran, karena hal-hal berikut : a. Dari awal proses pelaksanaannya masyarakat kurang diikutsertakan sehingga masyarakat merasa tidak ikut memiliki. b. Walaupun proyek tersebut bermanfaat bagi masyarakat, tetapi mereka cenderung mengharapkan pengembangan energi perdesaan dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah. c. Mengingat proyek ini tidak dikelola dengan baik, maka umur teknis proyek tidak sesuai dengan yang diharapkan Oleh karena itu pengembangan energi perdesaan harus melibatkan peranserta masyarakat dari awal sampai akhir. 12. Partisipasi masyarakat tersebut sekurang-kurangnya mencerminkan dua unsur yaitu keterlibatan fisik dan mental atau rasa ikut bertanggung jawab. Dengan adanya partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan energi perdesaan, maka peran pemerintah hanya bersifat fasilitator yang berfungsi untuk mendorong proses pelaksanaan perencanaan, pembangunan dan pengoperasiannya. Proses pembangunan proyek dari mulai perencanaan sampai dengan pengoperasiannya dilakukan sendiri oleh masyarakat sendiri. 13. Untuk menumbuhkan partisipasi masyaratak dapat dilakukan melalui pendekatan-pendekatan terhadap pemimpin formal (kepala desa, pamong desa dan sebagainya), pemimpin non-formal (tokoh masyarakat) dan pendekatan langsung kepada masyarakat atau kelompok-kelompok masyarakat. Pendekatan ini dapat dilakukan oleh Pemda setempat, instansi yang dalam tugasnya berkaitan erat dengan pengembangan perdesaan dan energi serta oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). 14. Dengan adanya partisipasi diharapkan di antaranya adalah :
masyarakat
tersebut
hasil-hasil
yang
a. Masyarakat mampu mengadakan identifikasi permasalahan mereka di bidang energi.
Su-Direktorat Energi Perdesaan
b. Masyarakat mampu mengadakan evaluasi sumber daya energi yang ada di daerah bersangkutan. c. Masyarakat mampu melaksanakan pengkajian kebutuhan energi, baik untuk kini maupun masa mendatang. d. Masyarakat mampu membuat semacam perencanaan bersama untuk menentukan pengembangan energi yang mereka butuhkan. e. Masyarakat mampu melakukan pilihan teknologi. Pilihan ini didasarkan pada hasil evaluasi sumber daya energi yang tersedia di daerah tersebut. f. Masyarakat mampu menghimpun dana, baik yang berasal dari masyarakat itu sendiri maupun dari sumber dana setempat lainnya. Dalam pelaksanaannya apabila diperlukan dapat dibantu oleh Pemerintah Daerah setempat bersama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat. c. Pengembangan Dana 15. Pendanaan merupakan salah satu penentu keberhasilan dalam pengembangan energi perdesaan. Langkah yang ditempuh yaitu dengan jalan meningkatkan peranserta masyarakat dan meningkatkan pemanfaatan potensi pendanaan setempat, sehingga tidak terlalu tergantung pada sumber dana dari pusat. 16. Beberapa alternatif yang dapat ditempuh dalam hubungannya dengan sistem pendanaan ini adalah : a. Dana diperoleh sepenuhnya (100 %) dari masyarakat setempat. Dana tersebut dapat dikumpulkan melalui KUD, Koperasi non KUD dan sebagainya. Sistem pendanaan semacam ini merupakan sistem yang sangat ideal karena tidak diperlukan lagi dana dari pemerintah pusat serta masyarakat akan memeliharanya dengan penuh rasa tanggung jawab (masyarakat merasa memiliki akan unit yang telah dibangunannya). b. Dana diperoleh dari swadaya masyarakat, Pemerintah Daerah dan pemerintah Pusat.
Su-Direktorat Energi Perdesaan
d. Pembentukan Kelembagaan 17. Faktor kelembagaan memegang peranan yang menentukan tingkat keberhasilan pengembangan energi perdesaan. Banyak terjadi kasus bahwa proyek energi perdesaan gagal karena tidak adanya lembaga pengelola yang baik. 18. Pembentukan kelembagaan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan memanfaatkan lembaga yang sudah ada atau membentuk lembaga yang baru. Hal ini sangat ditentukan oleh dinamika masyarakat itu sendiri. Sebaiknya, pembentukan kelembagaan dilakukan dengan cara memanfaatkan lembaga yang sudah ada, namun apabila lembaga yang sudah ada tidak dapat melakukan fungsinya, maka perlu pembentukan lembaga yang baru.
Su-Direktorat Energi Perdesaan
