PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com
Focus Group Discussion Pendanaan Energi Berkelanjutan Di Indonesia Jakarta, 20 Juni 2013
Insentif fiskal dan Instrument Pembiayaan untuk Pengembangan Energi Terbarukan dan Pengembangan Listrik Perdesaan
Ramadhan Harisman Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan
BKF
Arah Kebijakan & strategi untuk mencapai ketahanan energi PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com
Arah Kebijakan “ Kebijakan Energi Nasional bertujuan untuk menghemat bahan bakar minyak bumi dan mengembangkan sumber-sumber energi alternatif lainnya.”
Strategi
Mengendalikan volume konsumsi BBM bersubsidi; • Penyesuaian harga; • Pembatasan dan konversi
Mengembangkan energi alternatif; • Pembangunan infrastruktur pendukung (indirect); • Dukungan fiskal secara langsung. Kebijakan Fiskal Pendapatan
Belanja
Pembiayaan 2
PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com
EBT, Konservasi/Efisiensi Energi !!! Cadangan terbukti minyak Indonesia sebesar 4 miliar barel akan habis dalam
12 tahun ke depan. Proyeksi itu dengan menggunakan asumsi tingkat produksi sebesar 900 ribu barel per hari dan tidak ditemukan cadangan baru dan cadangan terbukti gas bumi saat ini sebesar 107 triliun standar kaki kubik diperkirakan habis hingga 40
Anggaran subsidi energi untuk 2013 direncanakan bakal mencapai Rp naik dari 2012 yang sebesar Rp 202,4 triliun. Jumlah ini merupakan
tahun ke depan *
274,743 triliun,
16,32% dari total APBN Rp 1.683 triliun.
Emisi dari BBM Premium = 2,3 gCO2/liter, Solar = 2,7 gCO2/l. Subsidi BBM 2013 = Rp 193,8 triliun dengan kuota 46,01 juta kilo liter. Emisi 2013 diperkirakan 106.020
-124.470
ton CO2e. * http://jakarta.okezone.com/read/2012/04/09/452/607781/12-tahun-cadangan-minyak-ri-akan-habis 3
Fasilitas Fiskal untuk Ketahanan Energi PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com
Fasilitas pada PPh PP NOMOR 52 TAHUN 2011 PASAL 2 Diberikan kepada WP badan DN (PT-koperasi) yang melakukan penanaman modal pada: a. bidang-bidang usaha tertentu; atau b. bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu. Lampiran: Pertambangan batubara dan lignit, pertambangan minyak bumi dan gas alam dan panas bumi, pengadaaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin (tenaga baru dan terbarukan) termasuk kategori yang diberikan fasilitas pajak penghasilan. 1. pengurangan penghasilan neto sebesar 30% (selama 6 thn); 2. penyusutan dan amortisasi yang dipercepat; 3. pengenaan PPh atas dividen yang dibayarkan kepada SPLN sebesar 10%, atau tarif yang lebih rendah menurut P3B yang berlaku; dan 4. kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 thn tetapi tidak lebih dari 10 thn.
PP NOMOR 94 TAHUN 2010 Fasilitas perpajakan (TAX HOLIDAY) bagi industri sumberdaya terbarukan dan industri pengilangan yang bersumber dari minyak dan gas bumi berupa: 1. Pembebasan pajak 5 s.d 10 tahun sejak produksi komersial; 2. Pengurangan pajak sebesar 50% dari PPh terutang selama 2 thn. Pelaksanaan PP tersebut diatur dalam PMK No.130/PMK.011/2011 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. 4
Fasilitas pada PPN PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com
PP NOMOR 31 TAHUN 2007 Impor dan atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai. Pasal 1 huruf (a) (1) Barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis adalah: a. barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang.
5
Fasilitas pada Bea Masuk PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com
UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2006 PASAL 26 Pembebasan atau keringanan bea masuk dapat diberikan atas impor: a. barang dan bahan untuk pembangunan dan pengembangan industri dalam rangka penanaman modal; b. mesin untuk pembangunan dan pengembangan industri; c. barang dan bahan dalam rangka pembangunan dan pengembangan industri untuk jangka waktu tertentu. Pelaksanaan UU tersebut diatur dalam PMK No.76/PMK.011/2012 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin serta Barang dan Bahan untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam Rangka Penanaman Modal, dengan kriteria barang sebagai berikut:
Belum dapat diproduksi di dalam negeri;
Sudah diproduksi di DN namun belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan; atau
Sudah diproduksi di DN namun jumlahnya belum mencukupi kebutuhan industri.
6
Insentif dalam APBN PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com
Miliar Rp Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP)
1. Pajak Penghasilan (PPh)
2008
2009
2010
2011
2012
500
800
724
1,000
815
500
800
624
1,000
815
-
-
100
-
-
16,800
5,700
8,398
-
-
a. PPN atas BBM, BBN, dan LPG 3 kg bersubsidi
9,000
3,000
5,898
-
-
b. PDRI (PPN) eksplorasi migas
7,800
2,500
2,500
-
-
c. PPN Bahan Bakar Nabati (BBN)
-
200
-
-
3. Bea Masuk (diluar PMK176/2009)
2,000
2,500
2,000
500
600
19,300
9,000
11,122
1,500
1,415
a. PPh atas komoditas panas bumi b. PPh Bahan Bakar Nabati (BBN) 2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Total DTP
7
Dukungan Alokasi Anggaran Untuk Pengembangan Energi Terus Meningkat Dari Tahun Ke Tahun PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com
Triliun Rp 18.0
16.3
16.0 14.0 12.0 9.0
10.0 8.0
6.6
6.0
4.7
5.1
5.4
2006
2007
2008
5.5
3.1
4.0 2.0 -
2005
2009
2010
2011
2012
Program terkait Pengembangan Energi Terbarukan dan Konversi Energi Miliar Rp
2011
2012
Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Bioenergi Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Aneka Energi Baru Terbarukan Perencanaan Energi, Penerapan Konservasi Energi dan Teknologi Energi Bersih Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Panas Bumi Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen EBTKE
44,00 102,37 55,21 428,95 77,73
93,90 840,63 72,75 181,41 131,65
Total
708,25
1.320,34 8
DAK Bidang Energi Perdesaan PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com
1. Dana yang bersumber dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan pembangunan energi terbarukan. 2. Secara spesifik, DAK dialokasikan untuk diversifikasi energi, yaitu memanfaatkan sumber energi terbarukan setempat untuk meningkatkan akses masyarakat perdesaan, termasuk masyarakat di daerah tertinggal dan kawasan perbatasan 3. Permen ESDM No. 3 / 2013 : Dana tersebut dipakai untuk membiayai kegiatan fisik pembangunan instalasi pemanfaatan energi terbarukan, yang meliputi pembangunan PLTMH baru; rehabilitasi PLTMH yang rusak; perluasan atau peningkatan pelayanan tenaga listrik dari PLTMH; pembangunan PLTS Terpusat dan/atau PLTS Tersebar; dan pembangunan instalasi biogas skala rumah tangga 4. Sasaran penerima/pemanfaat DAK Bidang Energi Perdesaan untuk kegiatan yang menghasilkan energi listrik diprioritaskan pada desa yang belum terjangkau listrik dari PT PLN (Persero) 5. Bupati penerima DAK Bidang Energi Perdesaan wajib mengalokasikan dana pendamping dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah paling kurang 10 % (sepuluh persen) dari jumlah DAK Bidang Energi Perdesaan yang diterimanya. Dana pendamping sebagaimana dimaksud digunakan untuk kegiatan yang bersifat fisik 9
PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com
Dukungan Fiskal untuk ketahanan Energi melalui Pembiayaan Rp Triliun
2011
2012 APBN-P
2013 APBN
--
--
0,5
Dana bergulir Gheothermal
1,1
0,88
1,1
Penjaminan PLN
0,89
0,62
0,61
Investasi pemerintah untuk Gheothermal
1. Investasi Pemerintah untuk geothermal untuk mendukung pengembangan energi panas bumi (geothermal); 2. Dana Bergulir untuk mendukung eksplorasi Gheotermal; 3. Penjaminan kepada PLN untuk mendukung percepatan pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW 4. Usulan Dana Bergulir Efisiensi Energi pada APBN/APBN-P 2014 sebesar Rp. 500 Milyar
10
Pusat Investasi Pemerintah PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com
Peran PIP diharapkan mampu menjadi katalis dalam keterlibatan pihak swasta dalam percepatan pembangunan proyek-proyek ramah lingkungan yang memberikan manfaat sosial ekonomi kepada masyarakat (pro growth, pro job, pro poor, dan pro environment).
11
PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com
Dasar Pemikiran Investasi PIP pada Proyek Ramah Lingkungan •
Kementerian Keuangan RI memegang peranan penting dalam sektor finansial terkait program aksi nasional pemenuhan target penurunan emisi karbon Indonesia sejumlah 26-41% yang telah diumumkan oleh Presiden RI.
•
Mekanisme pendanaan inovatif dibutuhkan oleh pemerintah Indonesia dalam membantu pendanaan atas penanganan dampak perubahan iklim dan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang rendah karbon.
•
Perlu adanya perluasan dan percepatan investasi pemerintah pengembangan kerjasama investasi antara pemerintah dengan swasta .
•
PMK Nomor 177/KMK.01/2010 tanggal 22 April 2010 telah menetapkan PIP untuk melaksanakan investasi langsung pada bidang investasi ramah lingkungan yang antara lain meliputi energi terbarukan, transportasi ramah lingkungan, pengelolaan sampah, pengelolaan air, biomasa, bioethanol dan REDD+.
serta
12
Opsi Perluasan Pemberian Instrument Fiskal PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com
Tujuan Meningkatkan tingkat penetrasi pemanfaatan teknologi untuk pembangkitan energi listrik dan mengembangkan pasar industri penunjang energi terbarukan di Indonesia.
Pembentukan permintaan domestik (lokal). Penguatan pasokan domestik (lokal). Penyiapan dan pembentukan instrumen-instrumen pendukung untuk pengembangan energi terbarukan
13
Opsi Perluasan Pemberian Instrument Fiskal….. Cont PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com
Terdapat beragam opsi insentif fiskal yang dapat diberikan sesuai dengan jenis aplikasi atau target penerima (konsumen atau produsen; PLN atau IPP, etc ) Jika dirancang dengan baik dan tepat, insentif fiskal dapat memberikan pengaruh kepada keputusan investasi oleh investor maupun produsen. Berbagai macam insentif dapat meningkatkan aliran kas (cash flow) perusahaan yang terlibat dalam operasi pembangkit listrik dari energi terbarukan
Insentif fiskal juga dapat mendorong keputusan kelompok rumah tangga dan kelompok komersial (bisnis) untuk mengkonsumsi listrik dari energi terbarukan. Insentif dapat menurunkan up-front cost investasi ET. Insentif fiskal dapat mendorong kapabilitas manufaktur ET nasional/lokal.
14
Usulan Mekanisme Penyaluran Dana Bergulir Efisiensi Energi PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com
Pemerintah (Kementerian Keuangan)
Dana & Pengawasan
Lembaga Pengelola Dana Bergulir (PIP)
Koordinasi
Pemerintah Daerah Untuk PJU
Bank Pelaksana
Komite Dukungan Teknis 1. KemKeu (PIP &BKF) -- pembiayaan 2. KESDM (DJEBTKE) -- teknis 3. Kemenperin (BPKIMI) – pengguna 4. BPPT – teknologi (EE Expert)
Pengembalian
Proyek Efisiensi Energi
Pinjaman (7-9% per tahun)
ESCO
ESCO
15
TERIMA KASIH PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com
