KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kebijakan Insentif Fiskal dan Pembiayaan untuk Mendukung Pertumbuhan Produksi Pangan
Wakil Menteri Keuangan
Seminar Feed Indonesia Feed The World Jakarta Convention Center Rabu, 8 Februari 2012
Outline 1. Kebijakan Fiskal Pemerintah 2. Perkembangan PDB dan Inflasi Harga Komoditas Pokok Dalam Negeri
3. Dukungan Fiskal untuk Stabilisasi Pangan Pokok Produksi Pertanian vs Subsidi Sektor Pertanian
4. Kebijakan Insentif Fiskal Sektor Pertanian: PPh, PPN, Bea Masuk, dan Bea Keluar
5. Alokasi Dana K/L untuk Stabilisasi Pangan
2
KEBIJAKAN FISKAL PEMERINTAH
Gambaran Umum 1. APBN sebagai instrumen utama Kebijakan Fiskal mempunyai peran strategis dalam mencapai tujuan dan target pembangunan
2. Peran Strategis APBN adalah terkait 3 fungsi utama yaitu: a) Fungsi Alokasi b) Fungsi Distribusi c) Fungsi Stabilisasi 3. APBN bertujuan untuk mendukung pembangunan 4 pilar strategis yaitu : a) Pro-poor b) Pro-Job c) Pro-Growth d) Pro-Environment
4
Konsep Umum Kebijakan Fiskal Pembiayaan
Pro-Growth
Keberlanjutan Fiskal
ProEnviro nment
APBN
ProJob
Keterbatasan Anggaran
Pro- Poor Alokasi Distribusi Stabilisasi
Kebijakan Fiskal
Keberlanjutan Pembangunan
Kesejahteraan Masyarakat http://www.depkeu.go.id
5
POSTUR APBN 2012
Asumsi Makro Internasi onal Rp42,9T (4,2%)
PBB Rp35,6T (3,5%)
Cukai Rp75,4T (7,3%)
Pjk lainya Rp5,6T (0,5%)
SDA Rp177,3T (63,8%)
PNBP Rp280,0 T (21,2%)
Perpajakan Rp1.032,6 T (78,7%)
PPN Rp352,9T (34,2%)
PPh Rp520,0T (50,4%)
BUMN Rp28,0T (10,1%)
Pendapatan: Rp1.311,4 T
APBN
PNBP Lainya Rp50,3T (19,2%) BLU Rp19,2T (6,9%)
Hibah Rp0,8T (0,1%)
Belanja: Rp1.435,4 T
Financing : Rp124,0T Non Utang Minus Rp9,5T (-7,7%) Utang Rp133,6T (107,7%)
http://www.depkeu.go.id
Transfer ke Daerah Rp470,4T (32,8%)
Belanja Pemerintah Pusat : Rp965,0T (67,2%)
Modal Rp152,0T (15,7%)
Bel Hibah Rp1,8T (0,2%) Lain-lain Rp28,5T (3,0%)
Bunga Utang Rp122,2T (12,7%)
6,7 5,3 6,0 8.800 90,0 950,0
Target : Kemiskinan : 10,5-11,5%; Pengangguran: 6,4-6,6%; Penyerapan TK: 1% Pertumbuhan 450 ribu TK
Defisit : Rp124,0T (1,5% PDB)
Pegawai Rp215,9T (22,4%) Barang Rp188,0T (19,5%)
Pert Ekonomi Inflasi SPN 3 Bln Nilai Tukar ICP Lifting
Subsidi Rp208,9T (21,6%)
Dana Otsus dan Penyesuaian Rp70,4T (15,0%)
Dana Perimbangan Rp400,0T (85,0%)
Bansos Rp47,8T (4,9%) DAK Rp26,1T (6,5%)
DAU Rp273,8T (68,5%) DBH Rp100,1T (25,0%)
6
Arah Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat Kebijakan Umum Meningkatkan belanja infrastruktur untuk mendukung domestic connectivity, ketahanan pangan, ketahanan energi dan kesejahteraan masyarakat. Mendukung pembiayaan progarm multiyears. Menuju Minimum Essential Forces Meningkatkan kemampuan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Memperkuat program pro rakyat (kluster 4) • 6 Program Utama: Rumah murah, Transportasi publik murah, ketersediaan air •
bersih, listrik yang efisien dan murah, perbaikan kesejahteraan nelayan, dan masyarakat miskin perkotaan. 3 Program Prioritas : Surplus beras 10 juta ton dalam 5-10 tahun, penciptaan lapangan kerja untuk menurunkan pengangguran 1 juta orang per tahun dan pembangunan transportasi Jakarta. 7
Program Ketahanan Pangan 2011-2012 Target Program Ketahanan Pangan 2011-2012 :
80.00 69,6
70.00 57,6
60.00 48,5
50.00 36,2
30.00
20.00
Meningkatkan produksi, produktivias dan kualitas komoditas pangan dengan target produksi : o Beras 74,1 juta ton o Jagung24,0 juta ton o Kedelai 1,9 juta ton o Gula 4,4 juta ton o Daging 471 juta ton o Ikan 14,86 juta ton
44,2
40.00
Mengatasi peningkatan harga pangan melalui kebijakan stabilisasi harga dengan menyediakan pasokan pangan yang cukup dan melakukan operasi pasar (subsidi pangan).
23,2 16,8 11,3
10.00
Mengantisipasi kenaikan harga pangan dunia melalui kerjasama ketahanan pangan internasional.
2005
2006
2007
2008
Kementerian Negara/Lembaga
2009
Subsidi
Sumber : Kementerian Keuangan http://www.depkeu.go.id
2010
2011
Belanja Lain-Lain
2012 RAPBN
Meningkatkan produksi, produktivitas dan kualitas dari hasil panen Mencapai surplus beras minimum 10 juta ton per tahun dalam 5- 10 tahun kedepan. 8
PERKEMBANGAN PDB DAN INFLASI
Pertumbuhan Ekonomi 2011 sebesar 6,5 persen sesuai target, dengan pertumbuhan PDB pada triwulan IV sebesar 6,5 persen …. Pertumbuhan PDB 2006-2011 (%) 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0
6,3
6,0
5,5
6,2
6,5
2010
2011
4,6
2006
2007
2008
2009
Pertumbuhan PDB Triwulanan 2009 - 2011 (%) 8,0 6,0
4,5
4,1
4,3
Q1
Q2
Q3
4,0
5,6
5,9
6,3
5,8
Q4
Q1
Q2
Q3
6,8
6,4
6,5
6,5
6,5
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
2,0 -
2009 http://www.depkeu.go.id Sumber : BPS
2010
2011
PDB tahun 2011: Sisi pengeluaran masih didukung oleh ekspor dan investasi. Sisi produksi terutama didukung oleh sektor pengangkutan & komunikasi, sedangkan sektor pertanian relatif kecil. Pertumbuhan PDB Pengeluaran (%)
20,0
13,6
10,0
4,7
8,8
13,3 3,2
0,0 -10,0
2008
2009
2010
2011
-20,0 Konsumsi Rumah Tangga
Konsumsi Pemerintah
Pertumbuhan PDB Sektoral (%) Lapangan Usaha Pertanian, Peternakan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas, Dan Air Bersih Konstruksi Perdagangan, Hotel, dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Real Estat & Jasa Perush. Jasa-Jasa Produk Domestik Bruto http://www.depkeu.go.id Sumber : BPS
Pertumbuhan 2009 2010 2011 4.0 3.0 3.0 4.5 3.6 1.4 2.2 4.7 6.2 14.3 5.3 4.8 7.1 7.0 6.7 1.3 8.7 9.2 15.9 13.4 10.7 5.2 5.7 6.8 6.4 6.0 6.7 4.6 6.2 6.5
PMTB
Ekspor
Impor
Distribusi PDB Sektoral Tahun 2011 10%
7%
15% 12%
7% 14% 24%
10%
Pertanian, Peternakan Industri Pengolahan Konstruksi Pengangkutan dan Komunikasi Jasa-Jasa
1%
Pertambangan dan Penggalian Listrik, Gas, Dan Air Bersih Perdagangan, Hotel, dan Restoran Keuangan, Real Estat & Jasa Perush.
Inflasi bulan Januari 2012 relatif terkendali sebesar 0,76% (mtm) , sehingga inflasi tahunan menjadi 3,65% (yoy), jauh lebih rendah dari asumsi APBN 2012 sebesar 5,30%, namun berada dalam rentang sasaran inflasi 2012: 4,5%± 1%. Perkembangan inflasi 2009- 2012 y-o-y
0.34% 0.57% 0.76%
4.15% 3.79% 3.65%
m-t-m
mtm 2.0%
1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0%
J-09 F M A M J J A S O N D J-10 F M A M J J A S O N D J-11 F M A M J J A S O N D J-12
YoY 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0%
Inflasi mtm dan YoY bulan Januari 2012 Transport
0.23%
Pendidikan
0.15%
mtm
1.84%
4.87%
0.51%
Kesehatan
4.29%
-0.08%
Sandang
7.32%
0.54%
Perumahan
3.53%
0.65%
Makanan Jadi
4.68%
1.85%
Bahan Makanan -2%
Sumber : Badan Pusat Statistik
yoy
0%
2%
3.29%
4%
6%
8%
Bulan Januari tahun 2012 tercatat inflasi sebesar 0,76%(mtm), sementara laju inflasi tahunannya mengalami perlambatan dari 3,79%(yoy) di bulan Desember 2011 menjadi 3,65%(yoy). Kelompok yang mengalami inflasi tertinggi pada bulan Januari adalah bahan makanan yaitu sebesar 1,85%(mtm). Kelompok ini juga memberikan sumbangan terbesar bagi inflasi umum di bulan ini yaitu sebesar 0,45%(mtm). Sementara itu, kelompok yang mengalami inflasi tahunan terbesar adalah kelompok sandang dengan inflasi sebesar 7,32% (yoy). Kemudian, disusul inflasi tahunan kelompok Pendidikan yang mengalami inflasi sebesar 4,87%(yoy).
Komponen Pembentuk Inflasi Bulan Januari 2012 Komponen Inflasi 2009 - 2012 (yoy) 20%
133 131 129 127 125 123 121 119 117 115 113
IHK (RHS) Core Administered Volatile
15% 10%
2,97%
5% 0%
4,29% 2,96%
-5%
Harga yang diatur pemerintah (administered price) memberikan kontribusi inflasi sebesar 0,08%(mtm) terhadap inflasi umum. Komponen ini mengalami inflasi bulanan sebesar 0,43%(mtm) dengan inflasi tahunan sebesar 2,96%(yoy).
J-09 A S O N D J-10 F M A M J J A S O N D J-11 F M A M J J A S O N D J-12
-10%
Harga Beras Domestik dan Internasional 2009 s.d. 2012
7,850
Domestik
7,350
Internasional
700 519,95
6,850
800
600
500
6,350
5,850
400
5,350
300
Sumber : BPS, Kementerian Perdagangan, dan Bloomberg
USD/ Metric Tonne
8.017
J-09 F M A M J J A S O N D J-10 F M A M J J A S O N D J-11 F M A M J J A S O N D J-12
Rupiah/Kg
8,350
Harga bergejolak (volatile food) mengalami inflasi sebesar 2.02%(mtm) atau 2,97%(yoy). Komponen ini memberikan kontribusi terbesar ke inflasi umum yaitu sebesar 0,42%(mtm). Dalam komponen ini, komoditas yang menyumbang inflasi terbesar adalah beras, yaitu sebesar 0,18%(mtm). Hal ini antara lain disebabkan oleh kenaikan harga komoditas tersebut, karena saat ini belum memasuki masa panen atau masih berada dalam masa tanam.
Meskipun emas perhiasan mengalami deflasi sebesar 0,02%(mtm), namun komponen inti secara keseluruhan mengalami inflasi {0,44%(mtm) atau 4,29%(yoy)}. Komponen inti berkontribusi sebesar 0,26%(mtm) kepada inflasi umum.
Harga beras domestik mengalami peningkatan lagi hingga mencapai harga Rp8.017/Kg. Sementara itu, harga beras di pasar global mengalami penurunan menjadi US$519,95/Metric Tonne.
Kebijakan insentif fiskal pangan dilakukan dalam rangka mengantisipasi kenaikan berbagai harga pangan pokok di dalam negeri …. 11.000
18.000
Rp/Kg
10.000
Rp/Kg
16.000
9.000
14.000
8.000 12.000 7.000 10.000
6.000
8.000 Migor Curah
Tepung Terigu
N
J'12
N
J'12
M
M
J
M
M
S
J'11
J'11
S
N
N
J
J
S
J
M
S
M
J'10
N
J
S
M
M
J'09
S
N
J
N
J'12
J
S
M
M
N
J'11
J
S
M
M
N
J'10
J
S
M
M
N
J'09
J
S
M
Telur Ayam Ras
6.000
29.000
Rp/Kg
Migor Kemasan
M
84.000
M
J'08
4.000
M
Kedelai
M
Beras Medium
J'08
Beras Umum
M
5.000
Rp/Kg
74.000 24.000
64.000 54.000
Daging Sapi
Cabe Rawit
Bawang Merah
Gula Pasir
19.000
Cabe Merah
44.000 14.000
34.000 24.000
9.000
14.000
J'10
N
J
S
M
M
J'09
S
N
J
M
M
J'12
S
N
J
M
M
N
J'11
S
J
M
M
N
J'10
S
J
M
M
N
J'09
S
J
M
M
J'08
J'08
4.000
4.000
14 Sumber: BPS dan Departemen Perdagangan, diolah
DUKUNGAN FISKAL TERHADAP STABILISASI PANGAN POKOK
ALOKASI ANGGARAN KETAHANAN PANGAN 2012 Alokasi Anggaran Sekitar
Rp41,9 T
29 Program Prioritas, a.l.:
Program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian sebesar Rp4,1 triliun; Program pengelolaan sumber daya air sebesar Rp8,2 triliun; Program peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu tanaman pangan dengan alokasi anggaran Rp2,9 triliun; Program pencapaian swasembada daging sapi dan peningkatan penyediaan pangan hewan yang aman, sehat, utuh dan halal sebesar Rp2,6 triliun; Program pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap sebesar Rp1,3 triliun. 16 16
Dukungan APBN terhadap Ketahanan Pangan Triliun Rupiah
No
Uraian
2010 Real
2011 APBN-P
2012 APBN
1
Dana Stabilisasi Harga Pangan
0,2
2,6
2,0
2
Dana Cadangan Beras Pemerintah
2,5
1,0
2,0
3
Dana Cadangan Benih Nasional
0,2
0,6
0,4
4
Subsidi Pertanian
35,7
34,2
32,8
- Pangan
15,2
15,3
15,6
- Pupuk
18,4
18,8
16,9
- Benih
2,2
0,1
0,3
1.
Dana Stabilisasi Harga Pangan diantaranya digunakan untuk impor bahan pangan, menjaga kestabilan harga pangan DN, ganti rugi kepada petani jika terjadi gagal panen, dan sebagai dana tambahan pada program Raskin
2.
Dana Cadangan Beras Pemerintah diantaranya digunakan untuk menstabilkan harga melalui operasi pasar, mengantisipasi kelangkaan pangan pasca bencana, dan mendistribusikan pangan dalam keadaan darurat
3.
Dana Cadangan Benih Nasional diantaranya digunakan untuk memberikan bantuan benih (padi, kedelai, jagung) yang berkualitas kepada petani dalam rangka mendukung upaya peningkatan produktivitas dan produksi tanaman pangan
4.
Belanja lain-lain yang terkait dengan Subsidi Pertanian pada APBN 2012: a. Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) sebesar Rp1,318M Bantuan Sosial (Kementan) b. Bantuan Langsung Pupuk (BLP) sebesar Rp1,921M Bantuan Sosial (Kementan)
17
Dukungan fiskal lainnya dalam APBN 2012 yang dapat dimanfaatkan untuk stabilisasi harga komoditas pangan strategis …. 1. Dana Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebesar Rp2 triliun dapat digunakan untuk menambah stok CBP di Bulog sekitar 305 ribu ton dalam rangka melaksanakan operasi pasar (OP),
2. Dana Cadangan Stabilisasi Harga tahun 2012 sebesar Rp2 triliun. Dana cadangan ini antara lain dapat digunakan untuk menambah alokasi pada program peningkatan ketahanan pangan, seperti: a. Bantuan benih bibit dan sarana produksi pertanian, b. Peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu produk tanaman, c. Pengendalian organisme pengganggu tanaman, hewan, karantina, dan peningkatan keamanan pangan.
penyakit
Kementerian Pertanian perlu menyusun rencana kegiatan pemanfaatan Dana Cadangan Stabilisasi Harga Rp2 triliun tersebut guna meningkatkan produksi pangan. (Informasi terakhir : Kementan akan memanfaatkan sebagian dana tsb untuk membeli 1000 unit mesin pengering gabah, antisipasi ganti rugi puso dan tambahan dana untuk Program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) 18 atau Program Surplus Beras 10 Juta Ton).
BANTUAN PEMBIAYAAN KETAHANAN PANGAN 2012
Skim SUBSIDI BUNGA KREDIT
Kredit untuk Program Ketahanan Pangan dan Energi(KKP-E) Anggaran atas risk sharing terhadap KKP-E bermasalah yang menjadi beban pemerintah Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP)
Skim PENJAMINAN
Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Anggaran belanja subsidi bunga kredit program untuk tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp1,2 triliun. 19
Selain subsidi pertanian, Pemerintah juga mengalokasikan subsidi kredit program untuk sektor pertanian …. Miliar Rupiah
Jenis - Kredit Ketahanan Pangan dan Energi
2009 120,6
132,1
276,0
274,8
27,6
42,3
80,3
93,3
143,2
223,2
636,2
706,9
- KPEN-RP - Imbal Jasa Penjaminan KUR
2010
2011 2012 APBN-P APBN
1. Kegiatan usaha yang dapat didanai KKPE meliputi (PMK no.198 tahun 2010): • Pengembangan tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan • Pengadaan pangan berupa gabah, jagung, kedelai dan perikanan • Peternakan dan pembudidayaan ikan • Pengadaan/peremajaan peralatan, mesin, dan sarana lain yang diperlukan untuk menunjang kegiatan usaha di atas. 2. Pemerintah memberikan subsidi Bunga Kredit Biofuel (KPEN-RP) dalam upaya peningkatan produksi dan produktivitas tanaman penghasil bahan baku bahan bakar nabati untuk memenuhi kebutuhan sumber energi alternatif serta pelaksanaan program revitalisasi perkebunan (PMK no.117 tahun 2006) 3. Pemerintah memberikan fasilitas imbal jasa penjaminan KUR salah satunya pada Usaha Mikro, Kecil dan 20 Menengah (UMKM) sektor pertanian dan perkebunan (PMK no.159 tahun 2011)
Produksi pertanian cenderung meningkat seiring dengan dukungan Pemerintah melalui subsidi pertanian (pupuk dan benih) ….
120,0
35
Subsidi Pertanian 30
100,0
Produksi (juta ton)
Produksi
80,0
Kedelai Jagung Padi
Subsidi Pupuk Benih
25
20 60,0 15 40,0 10
20,0
Subsidi Pertanian (Triliun Rp)
Produksi Pertanian
5
0,0
0 2006
2007
2008
2009
2010
2011 APBN-P
2012 APBN
Sejak tahun 2010, Subsidi Pupuk hanya menampung subsidi harga pupuk Bantuan Langsung Pupuk (BLP) yang sebelumnya masuk dalam besaran Subsidi Pupuk direalokasi ke Belanja Sosial Kementan. Subsidi pupuk menurun pada tahun 2012 karena adanya kenaikan HET.
Sejak tahun 2011, Subsidi Benih hanya dialokasikan untuk subsidi harga benih Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) yang sebelumnya masuk dalam besaran subsidi benih direalokasi 21 ke Belanja Sosial Kementan, dan Cadangan Benih Nasional (CBN) direalokasi ke Belanja Lain-lain.
JENIS KEBIJAKAN INSENTIF FISKAL SEKTOR PERTANIAN
Insentif Fiskal untuk Stabilisasi Harga Pangan
bea masuk
pengenaan
beban pajak
pengurangan
pengurangan
TERHADAP KOMODITAS PANGAN STRATEGIS DILAKUKAN :
bea keluar
Tersedianya bahan pangan pokok dalam jumlah yang cukup
stabilitas harga pangan pokok
Tujuan pemberian insentif fiskal pada pangan adalah untuk menjaga stabilitas harga pangan pokok. 23
Insentif Fiskal Sektor Pertanian Pajak Penghasilan (PPh) • Fasilitas PPh untuk Penanaman Modal di Bidang Usaha Tertentu dan Daerah tertentu : • • • •
pengembangan usaha peternakan besar/kecil, usaha pemanfaatan hutan tanaman, pengembangan tanaman pangan, pengembangan budidaya hortikultura
• Tax Holiday
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) • Produk Primer Pertanian sebagai barang yang tidak dikenai PPN (non-BKP) : Gabah, Jagung, Sagu, Kedelai Impor dan penyerahan BKP Strategis dibebaskan dari PPN (PP 31/2007)
Bea Masuk • • • • •
Penyesuaian tarif BM impor beras. Penyesuaian tarif BM atas impor kacang kedelai. Penyesuaian tarif BM atas impor tepung gandum. Penyesuaian tarif BM atas impor Produk-produk susu tertentu. Penyesuaian tarif BM atas impor gula.
Pungutan Ekspor / Bea Keluar • Penetapan Pungutan / Bea Keluar Ekspor untuk produk Kelapa Sawit, Kakao, CPO dan turunannya
24
Insentif Pajak Penghasilan Sektor Pertanian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu (PP 62 2008 perubahan atas PP 1 2007)
Bidang Usaha Tertentu: Pengembangan usaha peternakan besar/kecil Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman NPHHK-HTI (HTI) Bidang Usaha Tertentu dan Daerah Tertentu Pengembangan tanaman pangan • Pertanian Padi (Papua, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan) • Palawija: – Jagung: Gorontalo, Lampung; – Kedelai: Jawa Timur, Sumatera Utara, Nanggroe Aceh Darussalam, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Jambi
Pengembangan Budidaya Hortikultura • Pisang (Nanggroe Aceh Darussalam, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara) • Nanas (Lampung) • Mangga (Jawa Timur)
Insentif PPN Sektor Pertanian UU PPN Produk primer pertanian sebagai barang yang tidak dikenai PPN (non-BKP), seperti • gabah, • jagung, • sagu, • kedelai, PP 31/2007 Impor dan penyerahan barang kena pajak strategis dibebaskan dari PPN Termasuk barang kena pajak strategis: makanan ternak, unggas dan ikan dan/atau bahan baku untuk makanan ternak, unggas dan ikan Barang hasil pertanian Bibit dan/atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran, atau perikanan. Barang hasil pertanian adalah barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang; a. pertanian, perkebunan dan kehutanan; b. peternakan, perburuan atau penangkapan, maupun Penangkaran; c. perikanan baik dari penangkapan atau budidaya
Daftar Sektor Pertanian Bebas PPN No.
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Sektor
Padi Jagung Ketela Pohon Ubi jalar Umbi-umbian lainnya Kacang tanah Kedele Kacang-kacangan lainnya Sayur-sayuran Buah-buahan Padi-padian dan bahan makanan lainnya Karet Tebu Kelapa Kelapa sawit Hasil tanaman serat Tembakau Kopi Teh Cengkeh Kakao Jambu mete Hasil perkebunan lainnya Hasil pertanian lainnya Ternak dan hasil-hasilnya kecuali susu segar Susu segar Unggas dan hasil-hasilnya Hasil pemerliharaan hewan lainnya Kayu Hasil hutan lainnya Ikan laut dan hasil laut lainnya Ikan darat dan hasil perairan darat Udang
BKP/ non BKP Dibebaskan non BKP Dibebaskan Dibebaskan BKP Dibebaskan non BKP BKP Dibebaskan Dibebaskan Dibebaskan Dibebaskan Dibebaskan Dibebaskan Dibebaskan Dibebaskan Dibebaskan Dibebaskan Dibebaskan Dibebaskan Dibebaskan Dibebaskan BKP BKP Dibebaskan Dibebaskan Dibebaskan BKP Dibebaskan BKP BKP Dibebaskan Dibebaskan
Peraturan
Mendapat Fasilitas Pembebasan PPN
PP No. 31 Tahun 2007
Dibebaskan dari pengenaan PPN
PP No. 31 Tahun 2007
Dibebaskan dari pengenaan PPN
PP No. 31 Tahun 2007 PP No. 31 Tahun 2007
Dibebaskan dari pengenaan PPN Dibebaskan dari pengenaan PPN
PP No. 31 Tahun 2007
Dibebaskan dari pengenaan PPN
PP No. 31 Tahun 2007 PP No. 31 Tahun 2007
Dibebaskan dari pengenaan PPN Dibebaskan dari pengenaan PPN
% BKP
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Insentif Bea Masuk Sektor Pertanian Kebijakan Harmonisasi Tarif Pola Khusus Bidang Pertanian 2004-2012 Kode HS
BTBMI 2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Beras (RP/kg)
10.06
430
450
450
450
450
450
450
450
450
Gula (Rp/Kg)
Raw Sugar
550
550
550
550
550
150
550
550
550
Refined Sugar
700
790
790
790
790
400
790
790
790
Jagung (%)
1005.90.9 0.00
0
5
5
5
5
5
5
5
5
Kedelai (%)
1201.00.9 0.00
0
10
10
10
0
0
0
0
5
PERTANIAN
Sesuai Program Harmonisasi tarif berdasarkan pola khusus 2005-2012: • Tarif BM beras 2012 Rp450/Kg (PMK 213 tahun 2011) • Tarif BM kedelai 2012 5% (PMK 213 tahun 2011) mengganti PMK 13 tahun 2011
28
ALOKASI DANA KEMENTERIAN/LEMBAGA UNTUK STABILISASI PANGAN
Alokasi Dana untuk Kegiatan Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) TA 2012 • Alokasi Anggaran Kementerian Pertanian TA 2012 sebesar Rp 17,83 triliun atau naik sebesar Rp 1,11 triliun (6,6%) dari APBN Pagu Definitif 2011 sebesar Rp 16,72 triliun. • Pagu Anggaran Ditjen Tanaman Pangan TA 2012 dialokasikan sebesar Rp 3,12 triliun. Dialokasikan untuk mendukung kegiatan peningkatan P2BN sebesar Rp 2,66 triliun (85%), dengan rincian sbb : a. b. c. d.
Keg Pengelolaan Produksi Tanaman Serelia Keg Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih TP Keg Perlindungan TP dari Gangguan OPT Keg Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan
Rp Rp Rp Rp
0,87 triliun 1,45 triliun 0,18 triliun 0,09 triliun
• Pagu Anggaran Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Tahun 2012 sebesar Rp 4,48 triliun. Dialokasikan untuk mendukung kegiatan peningkatan P2BN sebesar Rp 3,44 triliun (94%), dengan rincian sbb : a. b. c. d. e.
Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian Perluasan Areal dan Pengelolaan Pertanian Pengadaan dan Pengawasan Alsintan Fasilitas Pupuk dan Pestisida Pelayanan Pembiayaan Pertanian & PUAP
Rp 0,65triliun Rp 1,61 triliun Rp 0,10 triliun Rp 0,48 triliun Rp 0,77 triliun 30
Alokasi Dana untuk Swasembada Gula TA 2012 KEGIATAN/SUB KEGIATAN Swasembada Gula Nasional a. Perluasan (Ekstensifikasi) Tanaman Tebu Rakyat
TARGET 7.665 Ha
ANGGARAN Rp (000,-)
LOKASI
201.166.255
6.965 Ha
129.095.855
11 Prov, 45 Kab
700 Ha
22.986.170
7 Prov, 40 Kab
390 Orang
7.513.450
10 Prov
d. Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan Petani Tebu
272 Pkt
8.160.000
11 Prov
e. Persiapan, Pengawalan, Pendampingan dan Administrasi
13 Pkt
4.440.480
12 Prov, 1 Pusat
f. Rekruitmen TKP dan PLP-TKP
282 Org
1.410.000
9 Prov
g. Pengembangan Pertanian Terpadu Tebu - Ternak
12 unit
1.200.000
8 Prov, 9 Kab
h. Administrasi, Pengawalan dan Pendampingan Kegiatan
12 Pkt
128.400
8 Prov
b Pembangunan Kebun Bibit Datar Tebu / Kultur Jaringan c.
Biaya Operasional/Pelatihan Tenaga Kontrak Pendamping (TKP) dan Petugas lapangan Pembantu TKP (PLP-TKP)
i. Bantuan Alat Pengairan
340 unit
3.400.000
5 Prov, 17 Kab
j. Traktor dan Implement
30 unit
21.000.000
9 Prov, 22 Kab
1 Pkt
1.000.000,00
1 Prov, 1 Kab
l. Penilaian Penangkar Benih Tebu
11 Pkt
330.000,00
8 Prov
m Penataan Varietas Tebu
9 Pkt
501.900,00
9 Prov
k.
Pemetaan Kecocokan Lahan Untuk Pengembangan Tebu dan Pengembangan Tebu Beberapa Varietas (Uji Adaptasi)
31
32 http://www.depkeu.go.id
