KEBIJAKAN FISKAL UNTUK GENJOT PRODUKSI

41

September 2016

KEBIJAKAN FISKAL UNTUK GENJOT PRODUKSI

FOKUS

Bersiasat Meningkatkan Eksplorasi

06

FIGUR

Menelisik Kebijakan Fiskal pada Industri Hulu Migas

16

SPEKTRUM

20

Perayaan HUT Kemerdekaan RI ke 17: Spirit Baru dari Jakarta hingga Aceh

BIANGLALA

23

Forum Custody Transfer 2016: Memastikan Akurasi Hasil Lifting September 2016 // BUMI

1

DAFTAR ISI REDAKSI

Pelindung Amien Sunaryadi Budi Agustyono Penanggungjawab Taslim Z. Yunus Pemimpin Redaksi Nyimas Fauziah Rikani Editor Heru Setyadi Ryan B. Wurjantoro Tim Redaksi Adhitya C. Utama Alfian Febrian Dama Asmara Agatha Citara Ruby Savira Suhendra Atmaja

SALAM REDAKSI

03

Menegaskan Reinvestasi Menuju Kebangkitan Produksi

04

FOKUS

04

Kebijakan Fiskal untuk Genjot Produksi

06

Bersiasat Meningkatkan Eksplorasi

08

Menjaga Asa Produksi

SEREMONIAL

10 11 12

SKK Migas Pusat SKK Migas Sumatera Bagian Utara SKK Migas Sumatera Bagian Selatan

13

SKK Migas Jawa, Bali dan Nusa Tenggara

14

SKK Migas Kalimantan dan Sulawesi

15

23

SKK Migas Papua dan Maluku

FIGUR

16

Redaksi menerima masukan artikel melalui [email protected] [email protected] Redaksi Sub Bagian Komunikasi dan Protokol SKK Migas Alamat Gedung Wisma Mulia Lt.30 Jl. Jend. Gatot Subroto No. 42 Jakarta 12710 Facebook : Humas SKK Migas Twitter @HumasSKKMigas www.skkmigas.go.id

2

BUMI // September 2016

Menelisik Kebijakan Fiskal pada Industri Hulu Migas

16

PERSPEKTIF

18

Strategi SKK Migas Pertahankan Lifting Minyak dan Gas Bumi 2017

19

Bright & Green Toward Fisheries Sustainability: Kerja Sama Menggerakkan Ekonomi Masyarakat Pesisir

SPEKTRUM

20

Perayaan HUT Kemerdekaan RI Ke-17: Spirit Baru dari Jakarta hingga Aceh

BIANGLALA

22 23

Oil & Gas Technology Update Workshop IV Forum Custody Transfer 2016: Memastikan Akurasi Hasil Lifting

Salam Redaksi

S

Menegaskan Reinvestasi Menuju Kebangkitan Produksi

ekitar tahun 1945, Italia berada di titik kehancuran ekonomi. Adalah seorang Enrico Mattei, Kepala Azienda Generale Italiana Petroli (AGIP), sebuah perusahaan minyak nasional Italia yang berkeyakinan bahwa dengan pemberdayaan sumber energi yakni minyak yang dihasilkan dari bumi Italia, maka negara tersebut bisa keluar dari krisis. Salah satu strategi yang diterapkan yaitu Vertical Integration Multinational Corporation (VIMC) secara konsekuen yakni penguasaan industri dari hulu sampai hilir. Melalui berbagai strategi tersebut hingga tahun 1958, Italia bukan hanya bisa keluar dari krisis, melainkan berubah menjadi salah satu negara industri maju di Eropa. Padahal sebelumnya negara ini berada pada level terendah di Eropa untuk Gross Domestic Product (GDP). Ilustrasi di atas menggambarkan betapa potensi yang tersedia dan strategi pengelolaannya menjadi kata kunci kemajuan negara. Apalagi sampai saat ini, minyak masih menjadi sumber energi utama dunia, termasuk Indonesia. Tingkat konsumsi minyak tambah tahun terus meningkat seiring pertumbuhan jumlah penduduk dan jumlah kendaraan. Sementara kecenderungan sebaliknya, produksi yang terus turun dan sulit mencapai target ditunjukkan oleh kinerja minyak Indonesia. Beberapa penyebab turunnya produksi, sebagian karena kondisi lapangan yang telah mature (tua), minimnya kegiatan eksplorasi dengan penemuan-penemuan cadangan baru, dan sejumlah faktor lain terkait peraturan-peraturan atau kebijakan yang dinilai tidak investor friendly (ramah terhadap investor). Keberadaan Peraturan Pemerintah (PP) No.79 Tahun 2010, tentang pengaturan Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, misalnya, menjadi wacana yang belum berkesudahan antara pemerintah dan investor. Kondisi ini seakan menegaskan hasil survei yang pernah dilakukan PricewaterhouseCoopers Indonesia (PwC), yang dilakukan terhadap 60-an perusahaan minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia beberapa waktu lalu. Menyebutkan beberapa persoalan penghambat investasi hulu migas, yakni adanya campur tangan dari instansi pemerintah lain seperti otoritas pajak dalam usaha migas, ketidakpastian cost recovery, serta ketidakjelasan

peraturan. Kondisi ini juga diperparah dengan minimnya ketersediaan dan kualitas data potensi migas yang dimiliki pemerintah, seperti dilansir Komite Eksplorasi Nasional (KEN) sehingga investor enggan “berjudi” di bisnis yang sudah penuh risiko dan ketidakpastian ini. Padahal, kita mencatat ada 3 hal yang diperlukan dan dianggap penting oleh investor, yang disebut sebagai 3C, yakni; Certainty (kepastian), Clarity (kejelasan aturan), dan Consistency (konsistensi). Oleh karena itu, penting ditegaskan kembali perlunya melakukan reinvestasi, seperti yang telah disampaikan sejumlah pengamat, terhadap kegiatan di sektor hulu migas di Indonesia. Reinvestasi bukan hanya dimaknai pemasukan yang didapat dari migas sebagian dikembalikan lagi untuk subsektor ini dalam membiayai kegiatan penyediaan data migas yang lebih akurat. Namun dalam bentuk pemberian insentif bagi investor yang berani mengembangkan usaha migas di lapanganlapangan marginal (brown field) termasuk laut dalam. Secara makro, reinvestasi juga seharusnya tidak dimaknai sebagai pengeluaran semata tetapi stimulan untuk mendapatkan investasi migas lebih besar. Tentu, strategi yang dibangun harus paralel dengan pembenahan regulasi dan peraturan – apakah sifatnya revisi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, atau penyempurnaan aturan pelaksanaan, serta tata kelola yang baik (good governance) antar institusi atau kementerian terkait. Karena menyangkut produksi migas, ini sudah bicara soal napas perekonomian nasional dan menyangkut kepentingan nasional. Oleh karena itu perlu dukungan semua pihak, khususnya stakeholders (para pemangku kepentingan) dan menjadi momentum untuk kebangkitan produksi migas Indonesia. Semoga.

TASLIM Z. YUNUS

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat

September 2016 // BUMI

3

Fokus

Kebijakan Fiskal untuk Genjot Produksi

Harga minyak mentah dunia yang merosot membuat pemerintah harus menyiapkan langkah antisipasi. Menata kebijakan fiskal adalah salah satunya. Tim Buletin / [email protected]

B

agi Indonesia, pendapatan dari minyak dan gas bumi (migas) menjadi salah satu kontribusi penting terhadap penerimaan negara. Ketika harga minyak mentah dunia turun maka penerimaan negara pun bisa terpangkas signifikan. Sebagai contoh pada 2016 ketika PPh (Pajak Penghasilan) Migas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 ditetapkan Rp 41,4 triliun dengan patokan Indonesian Crude Price (ICP) sebesar US$50 per barel. Tapi kenyataan berkata lain karena harga minyak mentah dunia berfluktuasi di angka US$30-40 per barel. Ini artinya, target PPh pun sulit diraih. Kondisi harga minyak yang taken for granted itu memang harus disikapi dengan baik. Kalau sekadar mencapai target pajak di sektor migas tanpa memperhatikan kondisi industri hulu migas secara keseluruhan, bisa jadi di tahun-tahun 4


berikutnya akan semakin sulit. Investasi di sektor hulu migas selain bergantung pada harga migas juga apakah pemangku kebijakan memberikan berbagai insentif agar sektor ini atraktif. Dalam konteks negara, maka penataan kebijakan fiskal –yang salah satunya datang dari penerimaan migas- menjadi penting. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam bidang anggaran dan belanja negara yang bertujuan untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Kebijakan fiskal tidak semata di bidang perpajakan, tetapi bagaimana mengelola pemasukan dan pengeluaran negara. Kebijakan fiskal ini ada yang bersifat deskresioner yakni menyangkut kebijakan anggaran belanja dalam hal surplus atau defisit anggaran dan kebijakan fiskal penstabil otomatik berupa pajak hingga kebijakan harga minimum. Ketika harga komoditas di pasar dunia turun seperti minyak, tambang,

kelapa sawit dan batubara, akibatnya penerimaan negara dalam bentuk pajak dari sektor tersebut otomatis akan menurun. Terkait kebijakan fiskal di sektor migas, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyadari bahwa di tengah merosotnya harga minyak, harus ada langkah strategis agar bisnis hulu migas yang berjangka panjang itu tetap bergairah. Perlu beragam insentif agar bisnis ini tetap atraktif mengingat investasi yang digelontorkan oleh investor di bisnis hulu migas tergolong besar. Tanpa ada insentif yang menarik, sulit untuk menarik investasi dari mereka karena sifat global dari bisnis ini. Misalnya eksplorasi di sebuah negara dirasa tidak menarik, mereka dengan mudah dapat berinvestasi di negara lain yang memberikan kemudahan dan insentif yang lebih baik. Ada sejumlah insentif yang disiapkan oleh Kementerian ESDM agar sektor tersebut tetap menarik. Seperti perhitungan bagi hasil dynamic split dimana sistem bagi hasil dibuat dinamis tergantung pada perubahan harga minyak. Ketika harga minyak tinggi dengan bagi hasil yang disepakati mungkin masih menarik bagi investor. Lain lagi ketika harga minyak merosot, investor bisa-bisa tinggal gigit jari atau kalau tidak hanya mendapat secuil bagian saja. Insentif lain yang disiapkan adalah perubahan rencana pengembangan lapangan (plan of development/PoD) yang tidak lagi didasarkan pada blok migas tetapi akan diletakkan berdasarkan area. Upaya ini dilakukan agar fleksibel dan dapat dipilah mana yang ekonomis dan mana yang tidak dapat dikompensasi. Sementara insentif pada kegiatan eksplorasi migas, pemerintah menyiapkan dana besar untuk stimulus riset dasar guna menarik sedini

mungkin program eksplorasi berbasis riset yang selama ini kurang mendapat perhatian. Eksplorasi berbasis riset ini dapat dilakukan untuk pengembangan sumur yang sudah ada menggunakan beragam terobosan teknologi maupun sumur-sumur potensial baru yang dieksplorasi menggunakan teknologi terkini seperti sumur laut dalam (deepwater) dan cara-cara non

di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk perizinan satu atap sebagai perubahan mendasar dalam tata kelola migas. Penyederhanaan izin ini diharapkan menaikkan produksi dan investasi di sektor hulu migas karena sejalan dengan penemuan Komite Eksplorasi Nasional (KEN) mengenai adanya potensi tambahan cadangan migas baru sebanyak 5.2 miliar barel.

konvensional lainnya. Sementara untuk pungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) pada wilayah kerja eksplorasi memang sudah direvisi tetapi masih tidak berlaku surut sehingga hanya berlaku bagi wilayah kerja (WK) baru. Jadi ke depan tentu tidak semua WK akan terkena PBB eksplorasi.

Potensi cadangan ini terdiri dari 2.7 miliar barel minyak dan 14 triliun feet cubic gas alam. 5.2 miliar barel tersebut berasal dari 108 struktur sumur yang sudah diuji memiliki kandungan migas. Potensi cadangan ini bisa meningkat menjadi 21,8 miliar barel, dan diperlukan penelitian dan penyelidikan yang lebih mendalam untuk menambah cadangan migas negara, dengan efisiensi perizinan salah satunya.

Efisiensi menjadi mantra yang juga didengungkan pemerintah untuk menarik minat investor hulu migas. Dari sisi izin contohnya, yang semula berjumlah 341 izin yang tersebar di 17 instansi kini mulai dipangkas. Kementerian ESDM berhasil memangkas 60% dari 104 izin menjadi 42 izin, sedangkan Direktorat Jenderal (Ditjen) Migas menjadi empat izin saja. Izin juga telah banyak diserahkan ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Di tengah rendahnya harga minyak mentah di pasar global, harus ada upaya agar industri migas tetap bergairah. Jika industri hulu migas bergairah, sektor hilir migas juga akan ikut bergairah. Pada gilirannya, perekonomian nasional juga akan atraktif.


5

Fokus

Bersiasat Meningkatkan Eksplorasi Ini waktu terbaik untuk terus memperbaiki tata kelola hulu minyak dan gas bumi (migas) menjadi lebih baik di tengah turunnya nilai investasi. Harapannya, ketika harga migas membaik, negara memperoleh manfaat sebesar-besarnya.

D

Tim Buletin / [email protected]

i tengah masalah selalu ada hikmah. Begitu pula di dunia bisnis, khususnya hulu migas. Ketika harga migas dunia merosot seperti sekarang, investasi di sektor bisnis ini juga menurun. Kajian dari Wood Mackenzie dapat menjadi acuan. Secara global, pada 2015 terjadi penurunan investasi untuk eksplorasi dan produksi migas sekitar 20% dibanding tahun sebelumnya. Kondisi ini terjadi merata, termasuk di industri hulu migas Indonesia. Hikmahnya, membuat semua pemangku kepentingan memperhatikan apa saja yang membuat hambatan investasi sektor hulu migas dapat disingkirkan. Data dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) 2016 menunjukkan dana bagi hasil untuk wilayah produsen minyak anjlok dari angka Rp42,91 triliun menjadi Rp14,09 triliun pada 2015. Kondisi ini selain mengurangi penerimaan negara, juga membuat cadangan migas untuk ketahanan energi masa depan menjadi terganggu. Ketersediaan migas di masa depan juga terancam karena menurunnya kegiatan produksi para kontraktor. “Saat ini nyaris tidak ada eksplorasi minyak dan gas bumi. Kenapa tidak ada eksplorasi migas? Karena tidak ada insentif,” tegas Pelaksana Tugas (Plt) Menteri ESDM Luhut Binsar Panjaitan di kampus UI Depok Jawa Barat, pada 7 September 2016. Dalam melakukan eksplorasi, lanjut Luhut, secara alamiah ada lapangan yang mudah. Ada pula lapangan

6


yang sulit. Untuk eksplorasi di lapangan yang mudah pembagian share dengan skema 85 -15 masih wajar. Tapi begitu memasuki lapangan eksplorasi yang sulit maka bagi hasil dengan skema 85 – 15 menjadi tidak menarik. “Kemudian saya usulkan kenapa tidak diubah menjadi skema 60 – 40 sehingga bisa menarik investor,” katanya sambil mengatakan pihaknya hendak merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 (PP 79) tentang Pengaturan Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, yang dianggap menjadi hambatan bagi investor.

Indonesia menganut jenis kontrak bagi hasil atas biaya operasi yang dikeluarkan oleh kontraktor migas. Penerapan cost recovery di Indonesia sebelum UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menggunakan batas atas yakni biaya maksimal yang dapat dikembalikan pemerintah rasionya 60:40. Setelah itu batas atas tersebut dihapus dan diganti seluruhnya. Dibandingkan dengan negara lain, Indonesia adalah negara berkembang yang tak menerapkan batas atas terhadap cost recovery. Negara seperti Malaysia memiliki batas cost recovery 50% untuk minyak dan 60% untuk gas, Filipina menerapkan 70%, negara lain seperti Tiongkok, Albania, Mesir menerapkan batas atas masing-masing 60%, 45%, dan 30%. Indonesia serupa dengan Inggris yang menerapkan 100% cost recovery. Persoalan cost recovery ini juga memunculkan wacana untuk revisi PP 79. Kontrak hulu migas prinsipnya adalah bagi hasil. Jadi, yang dibagi itu adalah hasilnya. Ketika sudah dapat berproduksi maka hasil produksinya pun dibagi antara pemerintah dengan kontraktor. Dalam bagi hasil ini, kontraktor hanya mempunyai kewajiban membayar pajak penghasilan dan pajak deviden serta royalti. “Semua pajak-pajak lain itu

P

sudah dicakup dalam bagi hasil pemerintah,” kata Deputi Pengendalian Keuangan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Parulian Sihotang. Dengan cara itu pajak-pajak lain seperti PPn (Pajak Penghasilan), PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), pajak daerah, seharusnya tidak diberlakukan lagi. Setelah PP 79 maka secara fundamental agak bergeser terkait masalah PBB, PPN, dan pajak-pajak daerah. Persoalan ini yang kemudian kerap menggerus keekonomian proyek, yang ketika proyek tersebut ditandatangani sebelum peraturan ini ada, tidak mereka pertimbangkan. Padahal dalam setiap proyek, semua faktor dan risiko harus digabungkan sehingga mereka kalkukasikan untuk menghasilkan sebuah internal rate of return. Perubahan-perubahan peraturan yang terjadi setelah mereka tandatangani kontrak, ini sangat berisiko terhadap imbal hasil atau return dari investasi yang mereka tanamkan. Kontraktor membutuhkan tiga (3) hal yang paling penting, yang disebut 3 C, yaitu certainity (kepastian), clarity (peraturan yang harus jelas) dan consistency (konsisten). Biasanya kebijakan fiskal dalam hal ini pajak yang dihadapi para kontraktor saat ini tak diantisipasi sebelumnya ketika mereka melakukan kalkulasi ekonomi proyeknya.

Ketika PP 79 Diusulkan untuk Direvisi

eraturan Pemerintah (PP) ini mengatur tentang pengaturan Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Persoalan pengembalian biaya atau cost recovery memang menimbulkan cukup banyak polemik. Juga bagaimana pemberlakuan pajak di bidang hulu minyak dan gas bumi (migas) karena pemberlakuan bagi hasil pada awal kontrak. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan merevisi aturan ini karena dianggap sebagai penyebab tidak adanya investasi eksplorasi di Tanah Air. Suara serupa datang dari parlemen khususnya Komisi VII DPR RI yang menyoroti tentang kebijakan pajak dan beberapa hal lain.

DPR mengusulkan adanya revisi sejak periode 2009-2014. “Revisi meliputi pertama, perubahan rezim perpajakan dengan pemikiran kegiatan hulu migas menggunakan prinsip Assumed and Discharged, yakni semua pajak ditanggung dan/atau dibayarkan pemerintah,” kata anggota Komisi VII DPR RI Satya Widya Yudha. Kemudian, kegiatan eksplorasi dibebaskan dari segala jenis pajak dan cukai, serta perlunya menghormati tax treaty (perjanjian pajak). Kedua, revisi PP dengan menyederhanakan birokrasi audit pada kegiatan hulu migas untuk meminimalisasi multi-opini terhadap objek audit yang sama. “Ketiga, memperjelas klasfikasi kilang dan proses LNG (liquefied natural gas) menjadi sektor hulu,” kata pria yang berpengalaman di British Petroleum ini.


7

Fokus

Menjaga Asa Produksi

Terobosan kebijakan fiskal dari pajak hingga kemudahan perizinan dalam jangka pendek belum mengangkat produksi minyak dan gas bumi (migas). Tahun 2017 diperkirakan masih ada penurunan lifting migas.

M

Tim Buletin / [email protected]

enua berarti semakin menurun. Tak terkecuali bagi lapangan minyak. Di Tanah Air, sumur yang terus menua menyebabkan penurunan produksi lebih dari 20% per tahun. Akibatnya terjadi penurunan produksi alami (natural declining rate) hingga 40 ribu barel per hari (bph) sehingga lifting minyak di pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 akan tergerus menjadi 770-780 bph. Turun dari angka 810 bph APBN 2016.

Pada tahun 2016 produksi minyak Indonesia bisa bertahan di angka 810-820 ribu bph hingga akhir tahun, sesuai dengan APBN Perubahan (APBN-P) 2016. SKK Migas mencatat realisasi lifting minyak per 31 Juli 2016 sebesar 836.370 bph. Artinya, lebih tinggi 2 persen dari target APBN-P 2016 yang sebesar 820 ribu bph. Pencapaian tersebut disebabkan oleh kegiatan eksploitasi yang dipertahankan dan peningkatan aktivitas perawatan sumursumur minyak yang ada. Pada tahun 2017 asumsi harga minyak bumi masih berkisar $40-$50 per barel, sehingga Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS) masih mengurangi kegiatan. Pengurangan kegiatan tersebut memengaruhi laju penurunan produksi lapangan eksisting yang cenderung lebih besar dari tahun sebelumnya, serta memengaruhi profil produksi jangka menengah. Apalagi tidak ada Plan of Development (Rencana Pengembangan Lapangan /PoD) dengan produksi minyak signifikan yang onstream sampai 2020. Selain itu terdapat sekitar 35 Wilayah Kerja (WK) yang akan berakhir masa Production Sharing Contract (PSC) hingga tahun 2026. Khususnya masa transisi di Blok Mahakam dan Blok SangaSanga memengaruhi profil di tahun 2017-2018. Sementara kendala lain yaitu penyerapan pembeli gas tidak maksimal, baik gas domestik maupun gas ekspor. Pada sisi lain, pembangunan infrastruktur gas memerlukan waktu yang cukup lama.

Sumber : SKK Migas (2016) 8


Program kerja dan kebijakan teknis untuk mencapai target lifting minyak, dilakukan dengan menjalankan program kerja utama hulu migas, namun tetap memerhatikan keekonomian WK, dengan perkiraan profil tahunannya sesuai tabel 1:

No

Nama Program

1

Menjalankan program kerja utama hulu migas, dengan tetap memerhatikan keekonomian Wilayah Kerja (WK)

Target

Keterangan

300-450 Pemboran Pengembangan (Drilling) 800-1.000 Kerja Ulang Sumur (Workover)

>30.000 Pemeliharaan Sumur (Well Service)

2

Monitoring proyek pengembangan lapangan onstream tepat waktu. Dimana pada 2017 ditargetkan 4 proyek baru yang akan onstream

Madura BD (minyak 5980 BOPD dan gas 100 MMSCFD)

Total tambahan:

Cikarang Tegal Pacing (gas 14 MMSCFD)

Minyak 6180 BOPD

Jangkrik (minyak 200 BOPD dan gas 142 MMSCFD)

Gas 316 MMSCFD

Jangkrik NE (gas 60 MMSCFD)

Pengeboran:

Extended Reach Drilling (ERD), Horizontal Drilling on Shallow Depth Formation, Managed Pressure Drilling (MPD), Casing While Drilling (CWD), Skidding Rig

3

Penerapan teknologi tepat guna

Optimasi Produksi:

Sand Control Management Technology, Water Shut Off Technology, Deliquification Technology, Artificial Lift Technology, Well tractor for horizontal & directional well intervention, Ultrasonic for Optimum Production, Real-Time Production Monitoring.

4

Melanjutkan monitoring respon tekanan dan produksi dari injeksi air dalam proses menuju Full-Scale EOR

Minas, Balam South, Bekasap, Zamrud, Rantau, Tanjung, Jirak, dan lainnya

Tabel 1: Sumber, SKK Migas (2016)

Di satu sisi ketika beberapa lapangan sudah mulai menua, lapangan Banyu Urip di Blok Cepu “ditahan” untuk puncak produksi sebesar 165 ribu bph. Menurut Kepala SKK Migas, Amien Sunaryadi, saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Agustus lalu, ada berbagai pertimbangan agar produksi tidak lebih dari 165 ribu bph. Alasan pertama adalah aspek teknis karena belum diperhitungkan vuggy (rongga batuan akibat pelarutan) dan fracture (dual porositas). Alasan lain adalah jika produksi naik, maka masa puncak produksi akan lebih pendek. Dari perhitungan masa puncak produksi di angka 165 ribu bph akan terjaga sampai 33 bulan. Sebaliknya, bila diperbesar hingga 205 ribu bph puncak produksi cuma bertahan lima bulan. Puncak produksi 165 ribu bph dinilai lebih ekonomis bagi pemerintah jika dibandingkan dengan 205 ribu bph karena skema bagi hasil sliding scale split seperti tabel 2:

Harga Minyak (US$ per barel)

Bagi Hasil Pemerintah Setelah Pajak (%)

Bagi Hasil Kontraktor Setelah Pajak (%)

Harga Minyak <35

70

30

35<=Harga Minyak<40

75

25

40<=Harga Minyak<45

80

20

Harga Minyak >=45

85

15

Tabel 2: Sumber, SKK Migas (2016)

“Dengan produksi puncak 165 ribu bph, pemerintah akan mendapat pendapatan present value (nilai sekarang) US$82 juta lebih tinggi dibandingkan dengan skenario puncak produksi 205 ribu bph,” kata Amien. “Pendeknya, upaya pemerintah menjaga produksi migas agar terus dapat menopang keuangan negara dilakukan dengan maksimal. Asa produksi migas menjadi harapan bagi semua,” terangnya.


9

Seremonial

SKK MIGAS PUSAT

S

Empat Proyek Hulu Migas Ditargetkan Onstream di 2017

Oleh Adhitya Cahya Utama/acutama @skkmigas.go.id

atuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menargetkan empat proyek akan mulai berproduksi (onstream) di tahun 2017. Hal ini disampaikan Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), di Jakarta, 5 September 2016. Keempat proyek tersebut adalah Lapangan Madura BD dioperasikan Husky Oil, Lapangan Cikarang Tegal Pacing, dioperasikan Pertamina EP, serta Lapangan Jangkrik dan Jangkrik NE, dioperasikan ENI Muara Bakau. Ditargetkan, keempat lapangan akan menambah produksi minyak 6.180 barel per hari (bph) dan gas 316 million standard cubic feet per day (MMSCFD).

Townhall Meeting SKK Migas Bersama Plt.Menteri ESDM

S

Tiga Kepala Divisi SKK Migas Dilantik

T

Oleh Alfian/alfian @skkmigas.go.id

Oleh Suhendra Atmaja/[email protected]

atuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengundang Pelaksana Tugas (Plt.) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Luhut Binsar Pandjaitan dalam acara Townhall Meeting di Lantai 9 City Plaza, Jakarta, pada 26 Agustus 2016.

iga Kepala Divisi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) resmi dilantik di Gedung SKK Migas, City Plaza, Jl. Gatot Subroto Jakarta, pada 6 September 2016.

Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi melaporkan jumlah produksi minyak yang telah melampaui target dari yang telah ditetapkan dalam Work Program and Budget (WP&B) 2016, sesuai data yang tercatat pada 30 Juni 2016. Menurut Amien, pencapaian tersebut tidak lepas dari kerja sama dan usaha keras dari semua pihak, baik pekerja SKK Migas, pemerintah, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS) dan para stakeholders (para pemangku kepentingan). Luhut mengajak seluruh pimpinan dan pekerja SKK Migas untuk selalu membangun kebersamaan, khususnya dalam kegiatan produksi minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia Timur. Beliau menekankan kembali prioritas Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, yaitu membangun Indonesia Timur yang selama ini tertinggal jika dibandingkan Indonesia Barat. 10


Masing-masing, Pertama, Kepala Divisi Eksplorasi, dijabat Nizar Mujahidin, sebelumnya Kepala Divisi Pengawasan Realisasi Komitmen Rencana Pengembangan Lapangan; Kedua, Kepala Divisi Penunjang Operasi, dijabat Nurwahidi, sebelumnya Vice President Management Representative; Ketiga, Kepala Divisi Pengawasan Realisasi Komitmen Rencana Pengembangan Lapangan, dijabat Muji Prihatmoko, sebelumnya Vice President Management Representative.

SKK MIGAS SUMATERA BAGIAN UTARA 1. SOSIALISASI AT/ AP DAN PPJ NON PLN: SKK Migas Wilayah Sumbagut melaksanakan Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 09/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Air Permukaan, Pajak Air Tanah, dan Pajak Penerangan Jalan untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang dibayarkan oleh Pemerintah Pusat, kepada Dinas Pendapatan Daerah di Kab/Kota Provinsi Riau pada, 1 September 2016 di Pekanbaru. 2. RAPAT EVALUASI DAN KINERJA PENGAMANAN: Rapat Evaluasi dan Kinerja Pengamanan Perjanjian Kerjasama WNTS di Markas Komando Lanal Batam dihadiri oleh SKK Migas Dinas Sekuriti, SKK Migas Sumbagut, KKKS Kepulauan Riau, dan Waasops Kasal, Danguskamlaba, Danlantamal IV Tanjung Pinang pada tanggal 8 s.d 9 Agustus 2016 di Batam. 3. KUNJUNGAN KERJA KE BUPATI KAB. PIDIE: SKK Migas Pusat, Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagut, Kontraktor KKS Talisman Energy dan Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), melakukan Kunjungan Kerja dan Silaturahmi kepada Bupati Pidie , diterima Assisten II Kabupaten Pidie, terkait rencana Talisman Energy survei seismik di Blok Andaman III, persetujuan izin prinsip dan rencana sosialiasasi proyek, pada 31 Agustus 2016. 4. KUNJUNGAN KERJA KE BUPATI BIREUEN: SKK Migas Pusat, Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagut, Kontraktor KKS Talisman Energy dan Kepala BPMA melakukan Kunjungan Kerja dan Silaturahmi kepada Bupati Bireuen yang diterima langsung oleh Bupati, dan Satuan Kerja Perangkat Desa (SKPD) Kabupaten Bireuen, terkait rencana Talisman Energy survei seismik di Blok Andaman III, persetujuan izin prinsip dan rencana sosialiasasi proyek, pada 1 September 2016. 5. KUNJUNGAN KERJA KE BUPATI PIDIE JAYA: SKK Migas Pusat, Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagut, Kontraktor KKS Talisman Energy dan Kepala BPMA melakukan Kunjungan Kerja dan Silaturahmi kepada Bupati Pidie Jaya yang diterima langsung oleh Bupati, Wakil Bupati dan Sekda Kabupaten Pidie Jaya, terkait rencana Talisman Energy survei seismik di Blok Andaman III, persetujuan izin prinsip dan rencana sosialiasasi proyek, pada 31 Agustus 2016.

1

2

3

4

5

6

6. EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI DI KAWASAN TAMAN NASIONAL ZAMRUD: SKK Migas Sumbagut dan Kontraktor KKS BOB PT. BSP – Pertamina Hulu melakukan Ekspose ke Bupati Siak terkait rencana Kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi BOB PT BSP – Pertamina Hulu di Balai Zamrud Komplek Abdi Praja Siak, kawasan Tama Nasional Zamrud, pada 23 Agustus 2016. 7. KUNJUNGAN KE BUPATI ROKAN HULU: SKK Migas Sumbagut dan Kontraktor KKS Pertamina Hulu Energi (PHE) Siak melakukan Kunjungan ke Bupati Rokan Hulu perihal pemaparan rencana kegiatan Kumis-2 yang berada di Kabupaten Rokan Hulu, 30 Agustus 2016.

7


11

Seremonial

SKK MIGAS SUMATERA BAGIAN SELATAN 1. KUNJUNGAN KE LOKASI REKLAMASI: SKK Migas Sumbagsel – PertroChina Int’l Jabung Ltd menerima kunjungan Dirjen Pengendalian DAS & Hutan Lindung berserta jajaranya di Lokasi Reklamasi Hutan Ex. Sumur Siantang #1 – PetroChina Int’l Jabung Ltd, pada 2 – 3 Agustus 2016.

1

3

2

4

2. RAKOR OPERASI, SEKURITI, DAN HANDAK: SKK Migas Sumbagsel usai melaksanakan Rapat Koordinasi Operasi, Sekuriti dan Bahan Peledak tahun 2016 di Hotel Swiss-belhotel Jambi, pada 3–4 Agustus 2016.

3. VERIFIKASI DATA KOORDINAT SUMUR: SKK Migas Sumbagsel - KSO PEP – Santika Pendopo Energy bersama Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin melaksanakan verifikasi data koordinat sumur KSO PEP – Santika Pendopo Energy, pada 2 – 4 Agustus 2016.

4. SOSIALISASI SURVEI SEISMIK 2D: SKK Migas Sumbagsel bersama PT. Harpindo Mitra Karisma melaksanakan sosialisasi survei seismik 2D di Rumah Dinas Wakil Bupati Lampung Tengah, 4 Agustus 2016. 5

6 5. RAPAT PERHITUNGAN DANA BAGI HASIL: SKK Migas Sumbagsel menghadiri rapat perhitungan dana bagi hasil migas triwulan II tahun 2016 yang diadakan Ditjen Migas di Swissbelhotel Sorong, 18 – 20 Agustus 2016.

7

9 9. SOSIALISASI KEGIATAN SURVEI SEISMIK 3D PETROCHINA INT’L JABUNG LTD: SKK Migas Sumbagsel bersama PetroChina Int’l Jabung Ltd melaksanakan rapat sosialisasi rencana kegiatan survei seismik 3D di Hotel Swiss-belhotel Jambi, pada 31 Agustus 2016. Rapat dihadiri oleh Kementerian Pertahanan, SKK Migas, dan kontraktor seismik PT. BGP Indonesia.

12


8

10 10. KEGIATAN FIELD TRIP MEDIA: SKK Migas Sumbagsel – Kontraktor KKS Wilayah Sumsel bersama Forum Jurnalis Migas (FJM) Sumsel melaksanakan kegiatan field trip media ke PT Medco E&P Indonesia, pada 25 Agustus 2016.

6. PERESMIAN PEMBANGUNAN JALAN COR NIGATA: SKK Migas Sumbagsel bersama PT. Pertamina EP Asset 2 Prabumulih meresmikan program Pembangunan Jalan Cor Nigata di Jalan Nigata Kelurahan Patih Galung Prabumulih, pada 22 Agustus 2016.

7. PENANAMAN 1000 POHON LANGKA: SKK Migas Sumbagsel bersama JOBP – Talisman Jambi Merang melaksanakan Penanaman 1000 Pohon Langka di Kantor Kecamatan Bayung Lencir, pada 23 Agustus 2016. 8. RAKOR PRODUSEN DAN KONSUMEN GAS: SKK Migas Sumbagsel menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Produsen dan Konsumen Gas Wilayah Sumbagsel yang diadakan oleh Pertamina Gas di Hotel Luxton Bandung, pada 25 – 26 Agustus 2016.

SKK MIGAS JAWA, BALI & NUSA TENGGARA 1. KUNJUNGAN KERJA: Guna menjalin tali silaturahmi, koordinasi dan komunikasi yang baik, SKK Migas Jabanusa bersama KKKS wilayah Jawa Timur (Pertamina EP Aset 4, JOB PPEJ dan Pertamina EP Cepu) melakukan kunjungan kerja kepada Pangdam V Brawijaya, pada 22 Agustus 2016. 2. DOA BERSAMA: Guna kelancaran kegiatan workover sumur Wunut #4, SKK Migas Jabanusa menghadiri kegiatan doa bersama yang diselenggarakan Kontraktor KKS Lapindo Brantas Inc di Sidoarjo, pada 9 Agustus 2016. Kegiatan dihadiri Bupati Sidoarjo Saiful Illah. 3. PENINGKATAN KESADARAN: SKK Migas Jabanusa turut menyampaikan sosialisasi Zona Keamanan dan Keselamatan FSO Gagak Rimang Kontraktor KKS ExxonMobil Cepu Ltd di Balai Desa Panyuran, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, pada 10 Agustus 2016.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4. KUNJUNGAN KERJA: Guna menjalin tali silaturahmi, koordinasi dan komunikasi yang baik, SKK Migas Jabanusa bersama Kontraktor KKS wilayah Jawa Timur (JOB PPEJ, Pertamina EP Cepu, EMCL, dan PHE WMO) melakukan kunjungan kerja kepada Kapolda Timur Tengah, pada 22 Agustus 2016. 5.SOSIALISASI WORKOVER: SKK Migas Jabanusa melakukan pendampingan dan menjadi pembicara pada sosialisasi sewa jalur pipa dan kegiatan workover sumur Wunut #16 Kontraktor KKS Lapindo Brantas Inc di Desa Jiken, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, pada 19 Agustus 2016. 6. FORUM OPERASI 2016: Untuk menyamakan persepsi mengenai regulasi lifting dalam kegiatan hulu minyak dan gas bumi (migas) serta menjalin tali silaturahmi kepada stakeholders (para pemangku kepentingan) di daerah, SKK Migas Jabanusa menyelenggarakan Forum Operasi 2016 yang mengundang Dinas ESDM se-Jabanusa di DIY, pada 24 - 25 Agustus 2016. 7. KUNJUNGAN KERJA: Guna menjalin tali silaturahmi, koordinasi dan komunikasi yang baik, SKK Migas Jabanusa bersama Kontraktor KKS wilayah Jawa Tengah (Pertamina EP Asset 4, Petronas Carigali Muriah, PT. Pertamina EP ADK) melakukan kunjungan kerja kepada Pangdam IV Diponegoro, pada 19 Agustus 2016. 8. KUNJUNGAN KERJA: Guna menjalin tali silaturahmi, koordinasi dan komunikasi yang baik, SKK Migas Jabanusa melakukan kunjungan kerja kepada Kapolda DIY, pada 23 Agustus 2016.

9. COURTESY VISIT: SKK Migas Jabanusa melakukan pendampingan kepada Kontraktor KKS Petrojava North Kangean dalam melakukan courtesy visit kepada Bupati Sumenep, Busyro Karim untuk menjelaskan status dan rencana kegiatan yang akan dilakukan. Pertemuan dilakukan di Kantor Bupati Sumene, pada 11 Agustus 2016.

10. KUNJUNGAN KERJA: Guna menjalin tali silaturahmi, koordinasi dan komunikasi yang baik, SKK Migas Jabanusa bersama Kontraktor KKS wilayah Jawa Tengah (Pertamina EP Asset 4, Petronas Carigali Muriah, PT. Pertamina EP ADK) melakukan kunjungan kerja kepada Kapolda Jawa Tengah, pada 19 Agustus 2016.


13

Seremonial

SKK MIGAS KALIMANTAN DAN SULAWESI 1. MONITORING WP&B TW 2: Guna menindaklanjuti usulan Work Program and Budget (WP&B) kehumasan perusahaan minyak dan gas bumi (migas) di wilayah Kaliman dan Sulawesi , SKK Migas Perwakilan Kalimantan dan Sulawesi melaksanakan Monitoring WP&B Kehumasan Triwulan 2 (TW2). Kegiatan dilaksanakan di Hotel Jatra , 18-19 Agustus 2016. 1

2

3

4

5

7a

8 8. KUNJUNGAN KE GUBERNUR SULAWESI TENGGARA: Humas SKK Migas Kalsul bersama Kontraktor KKS Pertamina EP (PEP) Matindok Gas Development Project (MGDP), diwakili Direktur Pengembangan, VP Legal & Relation, General Manager, para manajer PEP MGDP, Direktur Umum PT. Donggi Senoro LNG, dan jajaran manajemen, melakukan kunjungan kehormatan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara, Longki Djanggola di Palu, 9 Agustus 2016.

14


6

7b

9 9. SELEKSI COOPERATIVE EDUCATION PROGRAM: SKK Migas Kalsul bersama Kontraktor KKS Pertamina EP Aset 5 Field Sangasanga, Total E&P Indonesie serta PT Badak NGL menggelar Program Cooperative Education Program (COOP) angkatan XXVII di Kalimantan Timur, pada 26 Agustus 2016.

2. JUMAT SEHAT DIGELAR KEMBALI: SKK Migas Kalsul kembali menggelar Jumat sehat, pada 26 Agustus 2016. Mengambil rute sepanjang 5 km di sekitar kantor SKK Migas Kalsul. Di bawah komando Staf Operasi SKK Migas Kalsul Andi Irma, Jumat Sehat ini diharapkan menjadi olah raga murah dan menyehatkan. 3. SKK MIGAS HADIR DI FGD REVISI UU MIGAS: Penasehat Hukum SKK Migas, Arif Budiman hadir dalam Focus Group Discussion (FGD) mengenai revisi Undang –Undang No 22 tahun 2001 tentang Migas. FGD dilaksanakan di Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda, pada 22 Agustus 2016. Dihadiri guru besar universitas, LSM, dan Serikat Pekerja. 4. MEMBUKA SAMBOJA UKM EXPO 2016: SKK Migas Kalsul membuka Samboja Usaha Mikro Kecil Menegah (UMKM) Expo 2016 di Balai Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja di Kecamatan Samboja, 27 Agustus 2016. Dihadiri Kepala Disperindakop Kutai Kartanegara dan Satuan Kerja Perangkat Desa (SKPD) seKecamatan Samboja. 5. PERKENALKAN HULU MIGAS UNTUK MAHASISWA BARU: Sebanyak 365 mahasiswa baru Sekolah Tinggi Teknik Minyak dan Gas Bumi (STT Migas) Balikpapan, dikenalkan kegiatan usaha hulu migas oleh SKK Migas Kalsul di Kampus STT Migas Balikpapan, pada 11-13 Agustus 2016. 6. BERSAMA TNI AU LATIHAN MENEMBAK: SKK Migas berlatih menembak bersama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU), di lapangan Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI), Balikpapan pada 25 Agustus 2016. Kegiatan tiga bulanan ini dilakukan guna mengakrabkan antar stakeholder (para pemangku kepentingan) di daerah yang dilakukan TNI AU. 7A,7B. STAN SKK MIGAS TERBAIK PADA EIFAF 2016: SKK Migas mendapatkan penghargaan kategori Stan Terbaik pada event Erau dan International Folk Art Festival (EIFAF) 2016 yang digelar di Komplek Aji Imbut Tenggarong, Kutai Kartanegara, pada 21-28 Agustus 2016. Stan tersebut didukung oleh Kontraktor KKS Chevron, Eni, Pertamina EP Field Sangasanga, Total Indonesie dan Vico.

SKK MIGAS PAPUA DAN MALUKU 1. WORKSHOP PENGELOLAAN PERIZINAN: SKK Migas Pamalu menyelenggarakan Workshop Pengelolaan Perizinan Kontraktor KKS Wilayah Papua dan Maluku di Ambon pada 1 Agustus 2016. Kegiatan dihadiri Perwira Wasendak Dit Intelkam Polda Maluku, Ipda S. Sirilus Atajalim, Dinas Sekuriti, Joko Warsito, Kepala Perwakilan SKK Migas Pamalu, Enrico CP Ngantung, dan Kepala Perwakilan Sumatera Bagian Selatan, Tirat Sambu Ichtijar.

1

2

3

4

6a

6b

2. MONITORING TJS PETROGAS (BASIN) Ltd: Kontraktor KKS Petrogas (Basin) Ltd melakukan kegiatan Tanggung Jawab Sosial (TJS) pada masyarakat Distrik Seget, 4 Agustus 2016. 3. PENGELOLAAN LAHAN TERKONTAMINASI LIMBAH B3: SKK Migas Pamalu melakukan pendampingan atas kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan Lahan Terkontaminasi Limbah B3 Sludge Pit 1 dan Sludge Pit-2 di Kasim Marine Terminal Site, pada 9 Agustus 2016. Dihadiri staf Dinas Fasilitas Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan SKK Migas Pusat, Kosario MK, staf SKK Migas Pamalu, Andrianus Hegemur, dan General Manager RH Petrogas (Basin) Ltd, Syafri Syafar. 4. KULIAH UMUM DI POLITEKNIK SAINT PAUL SORONG: SKK Migas Pamalu mengisi kegiatan Kuliah Umum di Politeknik Saint Paul Sorong, pada 25 Agustus 2016. 5. SOSIALISASI STAKEHOLDER MEETING: SKK Migas Pamalu menyelenggarakan Sosialisasi Stakeholder Meeting bersama Media di Sorong, pada 23 Agustus 2016. Sosialisasi diikuti JOB Pertamina-Petrochina Salawati dan PT Pertamina Asset 5 Field Papua.

5

6A. EKSKURSI GEOLOGI HARI PERTAMA DI PAPUA BARAT: SKK Migas Pamalu mendampingi Tim Divisi Eksplorasi Jakarta melakukan Geological Excursion of Paleozoic – Mesozoic Rocks Petroleum System pada Hari Pertama di Distrik Ayawasi Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat, 1 Agustus 2016. 6B. EKSKURSI GEOLOGI HARI KEDUA DI PAPUA BARAT: SKK Migas Pamalu melakukan pendampingan Tim Divisi Eksplorasi Jakarta melakukan Geological Excursion of Paleozoic – Mesozoic Rocks Petroleum System pada Hari Kedua di Distrik Kebar Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, 2 Agustus 2016. 6C.EKSKURSI GEOLOGI HARI KETIGA DI PAPUA BARAT: SKK Migas Pamalu mendampingi Tim Divisi Eksplorasi Jakarta Melakukan Geological Excursion of Paleozoic – Mesozoic Rocks Petroleum System di Ransiki pada Hari Ketiga di Kabupaten Mansel Provinsi Papua Barat, 3 Agustus 2016.

6c


15

Figur

Menelisik Kebijakan Fiskal pada Industri Hulu Migas Investasi pada sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) menunjukkan tren tidak menggembirakan akhir-akhir ini. Di tengah upaya keras Indonesia untuk meningkatkan cadangan migas, investasi justru melemah akibat

rendahnya harga minyak dunia. Kondisi ini membuat semua pihak berpikir keras untuk meramu kebijakan fiskal yang tepat: menjaga kepentingan negara sekaligus ramah bagi investor. Oleh Alfian/alfian @skkmigas.go.id

P

eraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 (PP 79) tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi merupakan regulasi yang disoroti banyak pemangku kepentingan di industri hulu migas karena sering mendapatkan kritik dari investor. Saat ini pun, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Keuangan sedang melakukan revisi terhadap PP 79. Seberapa penting sebenarnya keberadaan PP 79 dan bagaimana pengaruhnya dalam kegiatan investasi di sektor hulu migas? Lalu bagaimana peran Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dalam menyikapi persoalan ini? Untuk mendiskusikan hal ini, BUMI mewancarai Deputi Pengendalian Keuangan SKK Migas, Parulian Sihotang, figur yang dalam beberapa minggu terakhir begitu sibuk melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM terkait PP 79 yang kini tengah diperbincangkan banyak pihak. Di tengah kesibukannya, peraih Master of Accountancy dari Case Western Reserve University di Cleveland, USA dan PhD dari Dundee University, UK pada 2003 dan lulusan terbaik LEMHANAS tahun 2014 ini, berkenan menerima Tim Redaksi di ruang kerjanya, Lt. 31 Wisma Mulia, Jl Gatot Subroto, Jakarta, 9 September 2016. Berikut petikannya: Apa saja kebijakan terkait fiskal dalam industri hulu minyak dan gas bumi (migas)? Penting diketahui, yang memengaruhi keekonomian proyek industri hulu migas setidaknya ada dua faktor. Pertama, prospek geologis dan Kedua, faktor eksternal seperti fiskal 16


Parulian Sihotang Deputi Pengendalian Keuangan

dan harga minyak mentah. Pada saat ini kebijakan fiskal kita, untuk skema bagi hasil, banyak mengalami pergeseran. Kontrak yang ada di hulu migas saat ini prinsipnya adalah bagi hasil. Jadi, yang dibagi itu adalah hasil produksinya. Sehingga disebut production sharing. Ketika sebuah lapangan sudah dapat berproduksi komersial maka hasil produksinya pun dibagi antara pemerintah dengan kontraktor. Dalam skema bagi hasil, kontraktor hanya mempunyai kewajiban membayar pajak penghasilan dan branch profit tax (pajak atas laba pemegang saham). Sementara pajak-pajak tidak langsung sudah dicakup dalam porsi bagi hasil pemerintah. Sehingga pajak-pajak seperti PPN (Pajak Pertambahan Nilai), PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), retribusi dan pajak daerah, tidak perlu lagi dibebankan kepada kontraktor karena sudah assume and discharge (pemerintah menanggung dan membebaskan pajak-pajak tertentu kepada kontraktor). Apakah yang menjadi problem keberadaan PP 79? Setelah timbulnya PP 79, maka secara fundamental, khususnya aspek fiskal, mengalami pergeseran yang cukup mendasar. Prinsip bagi hasil tidak lagi diterapkan secara konsekuen dan konsisten. Terdapat pengenaan kewajiban perpajakan, yang dalam konsep bagi hasil seharusnya sudah di-assume and discharge oleh pemerintah. Hal inilah yang mengakibatkan bahwa dalam beberapa waktu belakangan ini, banyak keluhan dari pihak investor terkait masalah PBB, PPN, pajak-pajak dan retribusi daerah. Mereka mengeluh karena pengenaan pajak-pajak ini telah menggerus keekonomian proyek investasi. Hal ini terjadi karena ketika PSC (Production Sharing Contract) tersebut ditandatangani sebelum peraturan ini ada, faktor pajak ini tidak masuk dalam perhitungan mereka sehingga perhitungan keekonomian mereka menjadi tidak tepat. Padahal dalam setiap kalkulasi project economics, semua faktor dan risiko

harus dikalkulasikan untuk menghasilkan sebuah internal rate of return (IRR/Tingkat Pengembalian Investasi) yang wajar. Terkait PP 79. Sisi mana saja yang menjadi keberatan pihak investor? Atau adakah faktor penyebab lain? Keberatan utama dari pihak investor adalah bahwa PP 79 ini diberlakukan kepada kontrak bagi hasil yang sudah ditandatangani sebelum PP ini diberlakukan. Dengan perkataan lain PP ini berlaku surut. Kalau kontrak ini diberlakukan untuk PSC ke depan mungkin dampaknya tidak separah sekarang karena perubahan yang timbul sudah diketahui ketika melakukan kalkulasi keekonomian proyek. Namun demikian di samping PP 79 saya kira tetap ada faktor lain. Saya tidak yakin hanya satu faktor yang mengakibatkan kegiatan eksplorasi turun. Misalnya faktor perizinan, tumpang tindih kewenangan pusat dan daerah, dan yang juga cukup signifikan adalah faktor harga minyak internasional yang turun terus. Adanya revisi PP 79, masih diperlukan insentif lagi bagi investor? Saat ini kita sedang membuat simulai keekonomian proyek migas dan berdiskusi dengan pihak Kemenkeu (Kementerian Keuangan). Pihak Kemenkeu menginginkan agar tidak ada lagi praktik assume and discharge karena menurut pemahaman mereka, setelah UU Migas Nomor 22 Tahun 2001, ketentuan assume and discharge sudah tidak ada. Pihak Kemenkeu mengusulkan akan memberikan fasilitas perpajakan yang setara dengan assume and discharge tersebut. Untuk itulah kita sedang melakukan simulasi. Apakah fasilitas perpajakan yang diberikan sudah cukup untuk mengkompensasi hilangnya kebijakan assume and discharge. Apakah rate of return investor lebih baik, sama atau malah lebih buruk. Kalau ternyata fasilitas perpajakan yang diberikan oleh Kementerian Keuangan tersebut tidak cukup, maka sektor ESDM akan tetap memberikan insentif investasi hulu migas sehingga investor tidak dirugikan. Insentif investasi hulu migas dimaksud bisa berupa investment credit, DMO (Domestic Market Obligation) full price, pengembalian biaya operasi yang dipercepat atau sering disebut depresiasi asset dipercepat. Termasuk juga pemberlakukan bagi hasil yang dinamis (dynamic split) seperti yang sudah diterapkan di Blok Mahakam pasca 2017. Hal ini untuk menjamin bahwa Pemerintah dan Investor bersama-sama “sharing the pain and sharing the gain”. PP79 dikatakan PP kompromistis, mengapa begitu? Timbulnya PP 79 adalah hasil dari sebuah kompromi. Kompromi dari Undang-undang (UU) Pajak dan Undangundang APBN tahun 2009. Dalam UU Pajak dikatakan bahwa hal-hal terkait migas diatur lebih lanjut di dalam sebuah PP. Kemudian dalam UU APBN dinyatakan bahwa cost recovery

harus diatur lebih lanjut dalam sebuah PP. Nah, ada dua ranah yang berbeda, yaitu ranah pajak yang pengaturannya lex generalis, yang merupakan kewenangan Kementerian Keuangan dan ranah cost recovery yang selama ini diatur secara lex specialis sesuai PSC dan menjadi kewenangan Kementerian ESDM. Diawal-awal pembahasan PP ini, ada keinginan untuk membuat dua PP, yakni PP tentang Cost Recovery dan PP tentang Pajak Penghasilan Migas. Tetapi waktu itu dipaksakan menjadi satu PP, yang akhirnya sarat dengan kompromi dan memang sulit dalam implementasi. Ada terobosan lain, selain sekadar bersifat kompromi? Dalam diskusi intensif antara Kementerian ESDM, SKK Migas, IPA (Indonesian Petroleum Association) dan Kementerian Keuangan, ada beberapa hal yang menurut saya, menjadi terobosan. Contohnya, kalau selama ini teman-teman dari Ditjen (Direktorat Jenderal) Pajak menginginkan pajak atas facility sharing, ini akan dibebaskan. Demikian halnya dengan pembebanan overhead dari kantor pusat, ini pun akan diberikan pembebasan. Selanjutnya, kalau dalam PP 79 ada pajak atas pengalihan participating interest yakni sebesar 5% atau 7%, yang diinterpretasikan tidak final maka sekarang disepakati, tetap dikenakan pajak namun sudah mencakup pajak penghasilan dan branch profit tax. Artinya benarbenar final. Terobosan lain adalah beberapa perlakuan atas biaya yang dalam PP 79 tidak boleh di-cost recovery, sudah disepakati bisa di-cost recovery misalnya biaya pengembangan masyarakat dan lingkungan pada masa eksplorasi dan eskploitasi, otorisasi pembelanjaan finansial (AFE/Authorization for Expenditure) di atas 10% diberikan relaksasi untuk bisa dicost recovery, Hal lainnya adalah dikembalikannya ranah bagi hasil ke Block basis, bukan PoD (Plan of Development) basis. Terkait pembenahan kebijakan fiskal, apa saja yang telah dilakukan dan belum dilakukan oleh pihak SKK Migas? Terkait dengan pembenahan kebijakan fiskal, SKK Migas mengolah dan menyajikan data/informasi pendukung yang relevan terkait dengan simulasi keekonomian proyek migas dengan berbagai skenario. Data dan informasi ini disampaikan ke instansi pengambil keputusan. Dengan demikian diharapkan baik Kementerian ESDM maupun Kementerian Keuangan mempunyai data yang valid ketika ingin memberikan insentif investasi hulu migas atau fasilitas perpajakan. SKK Migas adalah Badan Pelaksana. Kita melaksanakan regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai regulator. Ini aturannya, ya kita laksanakan. Ketika regulasi kurang kondusif terhadap kondisi investasi maka kita komunikasikan kepada pemerintah melalui berbagai rekomendasi. SKK Migas tidak mempunyai wewenang untuk mengubah aturan. Tetapi SKK Migas secara proaktif menjembatani kepentingan investor dengan pemerintah.


17

Perspektif Strategi SKK Migas Pertahankan Lifting Minyak dan Gas Bumi 2017 Problem penurunan target lifting minyak dan gas bumi (migas) terjadi tidak hanya karena faktor tekanan harga tetapi juga decline rate (laju penurunan) yang terjadi secara alamiah dan beberapa term kontrak dalam Production Sharing Contract (PSC) masuk pada fase terminasi.

P


restasi sektor hulu migas meningkatkan lifting yang melebihi target pada Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara (APBN) 2016, diprediksi sulit dipertahankan. Lifting minyak yang mencapai 840 ribu barrel per day (bpd) per Agustus 2016, yang sebelumnya hanya ditargetkan 830 bpd di APBN 2016, diestimasi akan terjun bebas menjadi 780 ribu bpd di 2017. Namun untuk lifting gas diprediksi masih pada angka 1.150 juta barrel oil equivalent per day (BOEPD). Penegasan itu disampaikan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Amien Sunaryadi pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, di Jakarta, 5 September 2016. RDP yang bertujuan mendiskusikan kendala lifting migas beserta solusinya ini turut mengundang pimpinan dari 15 besar Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS) di Indonesia. “Kondisi ini (penurunan lifting) terjadi karena sebagian sumur minyak kita merupakan sumur tua yang sudah mature (matang), maka sebagian besar Kontraktor KKS mengalami decline (penurunan produksi) alamiah,” katanya. Menurut Amien beberapa perusahaan yang mengalami decline alamiah, di antaranya PT Pertamina EP, PHE ONWJ Ltd, ConocoPhillips Indonesia Inc Ltd, Petrochina Ketapang Ltd, BOB Pertamina-Bumi Siak Pusako, PHE WMO, PT Medco E&P Rimau, dan JOB Pertamina-Medco Tomori Sulawesi. “Bahkan perusahaan penyumbang minyak terbesar, Chevron Pacific Indonesia, harus mengalami penurunan produksi hingga 22 ribu bpd di 2017 yang akan datang,” kata dia. Kurangnya nilai keekonomian minyak global pun membuat beberapa perusahaan menunda kegiatan di lapangan seperti 18


Chevron Pacific Indonesia di Rokan dan PHE ONWJ di Offshore North West Java. “Laju penurunan produksi kami

sebesar 17% untuk tahun ini. Harga minyak mentah global yang rendah membuat kami menunda kegiatan pengeboran sumur baru. Saat ini kami hanya berupaya mengurangi laju decline dengan melakukan perawatan sumur,” jelas General Manager PHE ONWJ Irwansyah. Sama halnya minyak, lifting gas untuk beberapa perusahaan ada yang berkurang akibat maturity (kematangan) sumur seperti yang dialami oleh Pertamina EP, JOB PertaminaMedco Tomori Suawesi, Kangean Energy Indonesia Limited dan ConocoPhillips Inc Ltd. Sedangkan produksi gas Total E&P Indonesie dan VICO juga mengalami penurunan akibat terminasi PSC. “Cadangan migas kita akan turun terus sampai didapati penemuan lapangan migas baru. Meskipun gas lebih fluktuatif dibandingkan dengan minyak dan kondensat, namun trend-nya tetap cenderung turun,” kata Amien. Menurutnya, penurunan ini memang tidak bisa dihindarkan namun dapat dikurangi sehingga tetap mencapai target sesuai dengan Rancangan APBN 2017. Amien menjelaskan bahwa SKK Migas telah menyiapkan beberapa program kerja untuk menjaga kuantitas lifting migas. Pada akhir RDP, Anggota Dewan tetap meminta kesanggupan seluruh Kontraktor KKS untuk meningkatkan lifting migas tahun 2017. Salah satu anggota Komisi VII DPR, Satya Widya Yudha meminta segala persoalan menyangkut investasi bisa dibicarakan secara terbuka bersama SKK Migas dan mengutarakan masalah yang tidak normatif. SKK Migas sebagai perwakilan negara dalam pengawasan sektor hulu migas pun diharapkan dapat mempersiapkan strategi untuk meningkatkan lifting dalam kondisi yang kini tengah terjadi.

Bright & Green Toward Fisheries Sustainability: Kerja Sama Menggerakkan Ekonomi Masyarakat Pesisir Keberadaan lebih dari 130 kegiatan hulu minyak dan gas bumi (migas) di wilayah offshore (pengeboran

lepas pantai), sudah seharusnya membawa manfaat bagi masyarakat sekitar. Dibutuhkan kerja sama

antara Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)

dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP),

agar usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat wilayah pesisir dapat diwujudkan.

K

Oleh Yapit Saptaputra/[email protected]

ontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS) sebagai pelaku operasi kegiatan hulu migas memiliki peran penting dalam meningkatkan pendapatan negara. Pada sisi lain, keberadaannya pun harus mampu memberikan manfaat besar bagi masyarakat di sekitar wilayah kerja (WK) atau operasi perusahaan. Mengingat keberadaan Kontraktor KKS dituntut memiliki peran sebagai lokomotif kegiatan perekonomian di daerah. Untuk itu digagas Forum Nasional Mitra Pengguna Teknologi Perikanan (FORMITAN) di Gedung Mina Bahari III KKP, 22 Agustus 2016. Sebuah forum lintas stakeholders (para pemangku kepentingan), yang diinisiasi oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Balitbang KP) KKP dan Joint Operating Body Pertamina-Medco E&P Tomori Sulawesi (JOB Tomori), bertajuk Bright & Green Towards Fisheries Sustainability. Keberadaan forum diharapkan mampu menjadi daya dorong beberapa program Tanggung Jawab Sosial (TJS) kepada masyarakat sekitar yang dilakukan Kontraktor KKS di bawah koordinasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Beberapa program tersebut antara lain penyelamatan lingkungan (biota laut) serta kelembagaan yang concern (peduli) pada kesejahteraan nelayan. Pelaksanaan program TJS dapat dilakukan melalui pendampingan yang dilakukan KKP, dalam hal ini Balitbang

KP, sebagai instansi yang memiliki data informasi dan teknologi berkaitan kelautan dan perikanan di seluruh Indonesia. “Saat ini 47% Kontraktor KKS atau sekitar 130 lebih dari total 292 WK, melakukan kegiatan hulu di offshore. Tidak sedikit WK yang terletak di daerah perbatasan yang pertumbuhan ekonomi

masyarakatnya sangat rendah. Di sinilah tantangan Kontraktor KKS untuk meng-encourage (mendorong) perekonomian mereka dengan memanfaatkan potensi yang ada,” kata Deputi Pengendalian Operasi SKK Migas, Muliawan Haji dalam sambutannya di acara tersebut. Menurut Muliawan, dibutuhkan kerja sama yang sinergis antara KKP, dalam hal ini Balitbang KP, dengan SKK Migas untuk mendorong 300 perusahaan Kontraktor KKS di bawah SKK Migas. Terutama pada kontraktor dengan WK di wilayah offshore dalam pemanfaatan hasil penelitian dan inovasi kelautan dan perikanan wilayah eksplorasi migas. Kepala Balitbang KP Zulficar Mochtar, menjelaskan nantinya akan dicari kesepakatan antara SKK Migas dengan Balitbang KP dalam menentukan strategi efektif dalam implementasi data informasi dan teknologi yang ada. Menurut Zulficar, KKP belum ada strategi khusus, hanya mementingkan keefektifan dengan melakukan uji coba di berbagai daerah. Pada kesempatan yang sama, KKP memberikan apresiasi kepada JOB Tomori atas prestasinya menjadi pelopor pengguna teknologi light-emitting diode (LED) ikan --lampu pengumpul ikan-- dan penangkap gurita yang merupakan produk dari Balitbang KP, sejak 2015. Dengan penggunaan teknologi ini, nelayan dapat mengurangi metode penangkapan ikan yang merusak lingkungan. “Besar harapan kami agar ke depannya perusahaan dapat meningkatkan peran serta dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan, khususnya dengan teknologi di bidang perikanan yang diaplikasikan di lapangan,” kata General Manager JOB Tomori Judha Sumarianto. September 2016 // BUMI

19

Spektrum

Perayaan HUT Kemerdekaan RI Ke-71: Spirit Baru dari Jakarta hingga Aceh

M


emperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) Ke-71, seluruh manajemen dan pekerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyelenggarakan upacara di depan gedung Yayasan Tenaga Kerja Indonesia (YTKI) Jakarta, pada 17 Agustus 2016. Sementara di Aceh Timur peringatan HUT Kemerdekaan dilaksanakan SKK Migas bersama PT Pertamina EP Field Riau, yang merupakan salah satu Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS).

Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi, selaku Pemimpin Upacara berpesan agar seluruh pekerja tetap bersemangat menjalankan tugasnya mengelola sumber migas, sesuai amanat Undang-undang Dasar (UUD) 1945. SKK Migas sebagai perwakilan negara dalam usaha hulu migas turut bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan warga Indonesia dalam kebutuhan energi sehingga tercipta kemerdekaan energi yang berujung pada kehidupan masyarakat yang makmur. Untuk memenuhi kebutuhan akan energi itulah SKK Migas terus berupaya meningkatkan lifting migas sekaligus meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam industri hulu migas. 20


“Kita harus terus berusaha walaupun di tengah kondisi perekonomian yang kurang kondusif”, kata Amien dalam amanatnya. Amien menambahkan, SKK Migas kini memiliki tantangan baru di industri hulu migas, yaitu eksplorasi dan eksploitasi migas di reservoir laut dalam. Dia menyerukan agar para pekerja siap menghadapi tantangan tersebut sehingga target lifting migas pun dapat terpenuhi.

“Tantangan industri migas di masa depan akan semakin berat karena sumber migas berada di wilayah-wilayah offshore (laut dalam) yang memerlukan teknologi tinggi,” katanya. Berkhidmat Memperingati HUT RI di Aceh Timur Bersama PT Pertamina Field Riau, SKK Migas juga mengadakan upacara bendera di Desa Tampur Paloh, Kecamatan Simpang Jernih, Aceh Timur, pada 17 Agustus 2016 . Selain untuk memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-71, upacara bendera ini bertujuan sebagai peresmian pemberian sumbangan dari Pertamina EP untuk desa tersebut, berupa 2 ruang belajar dan 1 perpustakaan bagi seluruh murid.

Upacara bendera yang juga dihadiri oleh Komandan Resort Militer (Danrem) tersebut, disambut antusias oleh warga Desa Tampur Paloh. Pasalnya, ini merupakan perayaan hari kemerdekaan pertama yang diadakan di desa tersebut selama 71 tahun Indonesia merdeka. “Selama ini kami melakukan upacara di Kecamatan Simpang Jernih yang merupakan ibukota kecamatan,” ujar salah seorang warga desa. Seluruh warga bahu membahu demi kelancaran acara ini. Pada upacara ini dikibarkan bendera sepanjang 71 meter yang diusung oleh seluruh warga Desa Tampur Paloh. Desa Tampur Paloh merupakan salah satu desa terpencil dan terisolir di Aceh Timur. Untuk menuju desa ini diperlukan waku 3 jam perjalanan darat dengan infrastruktur jalan yang rusak parah dari Kecamatan Kuala Simpang dilanjutkan 2 jam menggunakan sampan yang biasa disebut “boat” oleh penduduk setempat.

Selain fasilitas penerangan listrik dan sarana komunikasi yang belum mampir, fasilitas belajar di desa ini pun masih minim. Desa yang dihuni sekitar 120 kepala keluarga dengan etnis Gayo ini hanya memiliki satu gedung sekolah yang setingkat Sekolah Dasar (SD). Saat itu, untuk melanjutkan sekolah ke jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Sekolah Mengengah Atas (SMA) mereka harus mengeluarkan uang sedikitnya Rp60 ribu rupiah setiap harinya hanya untuk berangkat menggunakan boat. Ini karena di desa tersebut belum terdapat SMP dan SMA. Akibatnya, banyak anak lokal yang putus sekolah dan akhirnya bekerja sebagai petani, pemotong kayu dan

nelayan, mengikuti jejak orang tuanya. Angka tuna aksara di desa ini pun masih tinggi. Tercatat pada tahun 2009, Yayasan Anak Merdeka dengan swadaya masyarakat dan donasi dari berbagai elemen akhirnya mampu mendirikan bangunan SMP dan SMA yang terbuat dari papan. Gedung ini memiliki luas sekitar 80m2 (meter persegi). Untuk bersekolah di sana, para siswa tidak dikenakan biaya pendidikan namun hanya diminta memberi sumbangan berupa papan jika diperlukan untuk renovasi sekolah. Proses belajar mengajar sendiri masih tersendat karena masih minimnya fasilitas pendidikan dan kurangnya tenaga pengajar, meskipun sudah ada beberapa relawan yang dikerahkan untuk kelancaran proses belajar mengajar di desa tersebut. Sedikitnya ruang belajar pun membuat proses belajar tersendat, karena penggunaan kelas terpaksa harus bergiliran.

Berangkat dari kepedulian akan pendidikan di desa sekitar wilayah operasinya, Pertamina EP, Kontraktor KKS yang beropersasi di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang ini kemudian ikut memberi bantuan berupa tambahan ruang belajar untuk siswa SMP dan SMA, termasuk perpustakaan. Di tempat ini pula dibangun satu tempat tinggal, seperti asrama, yang diperuntukkan bagi warga desa lain di sekitar Tampur Paloh sebagai fasilitas menginap karena lokasi sekolah yang sangat jauh, yaitu sekitar 10 kilometer.


21

Bianglala

Oil & Gas Technology Update Workshop IV Paradigma pengelolaan bisnis hulu minyak dan gas bumi (migas) tengah bergeser dari daratan (onshore) ke laut dalam (offshore). Dibutuhkan sharing pengalaman dan pemahaman teknologi offshore yang lebih mendalam agar proses bisnis di sektor hulu migas mudah diketahui sekaligus menjadi ajang pembelajaran.

U

ntuk itu Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), mengundang Weatherford, sebuah perusahaan service di bidang migas menjadi narasumber untuk sharing teknologi dan pengalaman dalam kegiatan Offshore Deepwater Reservoir. Kegiatan bertajuk “Oil & Gas Technology Update Workshop IV” ini dilaksanakan di Ruang Serbaguna SKK Migas, Gedung City Plaza, Jakarta, pada 24 Agustus 2016. Menurut Sekretaris SKK Migas, Budi Agustyono, kegiatan ini merupakan amanah manajemen untuk meningkat kapasitas dan kapabilitas organisasi . Mengingat tren pengelolaan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas telah bergeser ke wilayah Timur yang umumnya bersifat remote dan berada di wilayah lepas pantai (offshore). 22


Oleh Agatha Citara/[email protected]

Secara khusus, Budi menyampaikan terima kasih atas partisipasi Weatherford dalam kegiatan workshop ini, terutama dalam memperkenalkan teknologiteknologi terbaru di offshore deepwater. Diketahui, deepwater memiliki risiko tinggi. Deepwater merupakan reservoir yang terdapat pada kedalaman 1.2002.133 meter di bawah permukaan laut. Karena merupakan lingkungan yang ekstrim, ada beberapa tantangan dalam melakukan kegiatan eksploitasi migas di reservoir ini, di antaranya adalah depth, geological complexity, dan reservoir characteristic. “Deepwater memang berisiko tinggi. Akan tetapi kita tidak mungkin tidak mulai mencoba memproduksinya. Apalagi diketahui juga bahwa 60% potensi cadangan migas di Indonesia ada di deepwater,” kata Strategic Account Manager Weatherford Sabam P Tumanggor. Technical Sales Engineer Weatherford, Andri Mustari mengatakan, dalam kegiatan pengeboran deepwater, Weatherford mengajukan solusi well integrated yang sesuai dengan American Petroleum Institute (API) Spec Q2, yaitu SOP untuk quality management system. Well integrated menurut Andri adalah bagaimana mengimplementasikan (driling) yang benar sejak awal pelaksanaan drilling. “Untuk kegiatan drilling di rig, khusunya deepwater, semua harus diperhatikan

dimulai dari tahap well planning, drilling model, construct, hingga tahap produce,” terangnya. Dia juga mengenalkan solusi menghadapi risiko-risikonya, di antaranya dengan Pressurized Mud Cap Drilling (PMCD) dan Constant Botton Hole Pressure. Pihak Weatherford, kata Andri juga menyosialisasikan tentang Managed Pressure Drilling (MPD). “MPD sebagai the new drilling convention,” tegasnya. Pada kesempatan ini, Weatherford mengenalkan sistem teknologi analisa sumur, yaitu Intelligent Daily Operations ( i-DO) dan Life-of-Well Information Software (LOWIS) yang memudahkan klien memonitoring kegiatan di sumur dan pipeline serta memantau status sumur secara online dan realtime. Kedua software ini sudah digunakan di Indonesia, salah satunya oleh Chevron. Weatherford juga menawarkan the stabberless system sebagai teknologi untuk meluruskan casing serta Jampro -Torkpro 3 Software dan Jamnet yang digunakan untuk pemasangan dan pelepasan sambungan casing . Teknologi hasil R&D Weatherford ini dibuat untuk menggantikan pekerjaan yang biasanya dilakukan secara manual menjadi otomatis, seluruhnya dikerjakan oleh mesin. Sehingga dapat mengurangi kecelakaan saat kerja dan menghemat waktu hingga beberapa jam.

Forum Custody Transfer 2016: Memastikan Akurasi Hasil Lifting

Akurasi dalam pengukuran hasil lifting minyak dan gas bumi (migas) penting menjadi perhatian. Dari hasil pengukuran ini, menentukan jumlah migas yang akan dibagi dan bermuara pada besar kecilnya pendapatan Negara.

M

Oleh Adhitya Cahya Utama/acutama @skkmigas.go.id

engingat urgensi keberadaan alat ukur dalam kegiatan lifting migas, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengundang perwakilan dari Direktorat Metrologi dan beberapa Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS) dalam Forum Custody Transfer 20016. Kegiatan ini dimaksudkan dalam rangka melakukan koordinasi antar ketiga pihak dalam kegiatan metering. Forum yang bertemakan “Peningkatan Kinerja Sistem Alat Ukur Custody Transfer untuk Memaksimalkan Economic Return dari Sumber Daya Hidrokarbon di Indonesia” ini diselenggarakan di City Plaza lantai 9 Jakarta, pada 18 Agustus 2016. Alat ukur Custody Transfer dalam industri migas yang digunakan pada tahap penyerahan berpengaruh besar secara langsung terhadap pendapatan negara. Alat yang menjadi acuan pembagian hasil antar Pemerintah Indonesia dan Kontraktor KKS ini menjadi salah satu faktor pencapaian target produksi dan lifting di hulu migas untuk menetukan kuantitas dan kualitas minyak dan gas bumi. Di samping itu alat ukur tersebut juga berfungsi untuk mengamankan pendapatan negara dan Kontraktor KKS terkait, serta menghindari terjadinya ketidaksesuaian (discrepancy), menjaga kepercayaan, hubungan baik antara penjual dan pembeli dalam hal penyerahan migas termasuk hasil olahannya, seperti liquefied natural gas (LNG) dan liquefied petroleum gas (LPG). Setiap jenis alat ukur memiliki keakuratan dalam pengukuran atau yang sering disebut dengan measurement accuracy. Perubahan kecil pada keakurasian pengukuran dapat

memberi dampak yang besar pada pendapatan dari sumber daya migas. Semakin kecil ketidakpastian pengukuran, akan semakin kecil pula risiko kerugian pendapatan dari migas akibat kehilangan migas di tahap penyerahan. Untuk itulah dibutuhkan pengkajian dari ketiga pihak (SKK Migas, Direktorat Metrologi dan Kontraktor KKS —red) untuk sama-sama mencari solusi meminimalkan permasalahan measurement uncertainty. “Metering ini adalah kegiatan hulu yang paling hilir dalam proses pencarian minyak,” kata Kepala Divisi Operasi Produksi SKK Migas Arief Fanzuri, saat memberikan pidato sambutan pada forum. Menurutnya keakuratan alat ukur tidak dapat ditawar-tawar lagi. Pada forum tersebut juga diadakan panel diskusi regulasi bersama Direktorat Jenderal (Ditjen) Migas dan Direktorat Metrologi (Ditmet). Ada pula seminar yang diisi oleh Ditmet, TUV NEL Ltd, Mubadala Petroleum, KEI, ConocoPhillips, Pertamina EP, dan PHE ONWJ sebagai narasumber. Melalui panel diskusi regulasi, Kepala Seksi Keselamatan Hilir Minyak dan Gas Bumi, Senda Hurmuzam Kanam menyampaikan, sejak 11 Agustus 2016 Ditjen Migas tidak lagi mengurus perizinan penggunaan alat. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Nomor 5258/18.06/DMT/2016. “Mulai saat ini Ditjen tidak lagi mengurus izin penggunaan alat ukur. Kami hanya akan mengurus tentang perizinan sistem penggunaan alat ukur. Apakah masih ramah lingkungan dan sesuai standar keselamatan. Nantinya akan dievaluasi setiap 3 tahun sekali. Hanya fokus ke keselamatan dan kehandalan,” kata Senda. September 2016 // BUMI

23

MEMBANGUN KEPERCAYAAN PUBLIK

Tetap Berkomitmen dalam Membesarkan Bangsa Gedung Wisma Mulia Lt.30 Jl. Jend. Gatot Subroto No. 42, Jakarta 12710 24


www.skkmigas.go.id

KEBIJAKAN FISKAL UNTUK GENJOT PRODUKSI

Recommend Documents