LATAR BELAKANG
Indonesia diprediksi menjadi negara dengan ekonomi terbesar ke-7 di dunia pada tahun 2030, mengalahkan Inggris
dan Jerman (McKinsey 2012). Namun demikian, perekonomian Indonesia digambarkan tengah menghadapi ancaman jebakan negara pendapatan
menengah atau dengan middle income trap (Tho 2013). Sumber daya manusia dan teknologi merupakan modal yang diperlukan agar keluar dari middle-income trap. Inovasi
dan teknologi telah terbukti menjadi pendorong pembangunan ekonomi (Janeway 2013). Ada tiga kendala dalam mengembangkan riset, yaitu masalah kelembagaan, terbatasnya peneliti, dan kebijakan
moneter serta fiskal yang belum berpihak kepada riset. Kendala yang terakhir meliputi juga masih rendahnya insentif pajak dan dukungan fiskal terhadap kegiatan di bidang penelitian dan pengembangan (Hakim 2014).
TUJUAN
Melakukan kajian komparatif terhadap berbagai bentuk insentif pajak dan dukungan fiskal terhadap kegiatan R&D;
serta Memberikan rekomendasi mengenai bentuk insentif pajak dan dukungan fiskal yang tepat untuk diimplementasikan
di Indonesia.
METODOLOGI
Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dengan menggunakan analisis deskriptif.
Penelitian ini dilakukan dengan melakukan eksplorasi terhadap penerapan kebijakan insentif pajak dan dukungan fiskal untuk kegiatan penelitian dan pengembangan di beberapa negara yang dijadikan referensi. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap bentuk insentif yang berbeda-beda tersebut dan terhadap kondisi sektor
penelitian dan pengembangan di Indonesia serta potensi yang dimiliki. Dari hasil analisis tersebut, dapat disusun rekomendasi kebijakan insentif pajak dan dukungan fiskal untuk kegiatan penelitian dan pengembangan di Indonesia.
KEBIJAKAN INSENTIF PAJAK DAN DUKUNGAN FISKAL UNTUK R&D DI BEBERAPA NEGARA: INDIA Insentif pajak langsung
Super deduction 100%;
Untuk perusahaan manufaktur: weighted deduction 200% untuk in-house R&D;
Untuk kontribusi kepada lembaga R&D: pengurangan sebesar 125-175%;
Penyusutan dipercepat.
Untuk R&D kolaboratif: pembebasan bea masuk umum dan tambahan.
Untuk R&D untuk pihak lain: kupon kredit bea masuk, yang dapat digunakan untuk bebas bea masuk barang modal dan bebas cukai untuk pengadaan barang modal dari domestik.
Inisiatif pemerintah daerah
Inisiatif pemberian insentif untuk mendorong pengembangan bidang R&D berdasarkan keunggulan masing-masing daerah.
Disusun dalam bentuk kebijakan industri dan insentif yang diberikan bersifat komprehensif dalam satu paket.
Insentif pajak tidak langsung
Untuk in-house R&D: pembebasan bea masuk dan keringanan bea masuk untuk barang modal.
KEBIJAKAN INSENTIF PAJAK DAN DUKUNGAN FISKAL UNTUK R&D DI BEBERAPA NEGARA: AMERIKA SERIKAT Insentif perpajakan yang diberikan adalah dalam bentuk kredit pajak (tax credit). Dua metode penghitungan kredit pajak:
20 persen kredit: kredit pajak tradisional sebesar 20 persen dari besarnya biaya-biaya yang melebihi “nilai dasar” (base amount), penghitungan kredit dengan metode ini rumit; atau
14 persen kredit: alternatif penghitungan kredit yang disederhanakan dengan insentif kredit pajak sebesar 14 persen dari selisih besarnya biaya penelitian yang memenuhi syarat, dan 50 persen dari rata-rata biaya penelitian selama tiga tahun sebelumnya.
Insentif pajak yang lain adalah kredit khusus untuk penelitian dasar, pembayaran kepada konsorsium penelitian bidang
energi, dan penelitian di bidang orphan drug (bahan sediaan farmasi yang dikembangkan secara khusus untuk mengobati kondisi medis yang langka).
Kredit pajak yang tidak terpakai dapat dibawa ke belakang (carried back) untuk periode 1 tahun dan dibawa ke depan
(carried forward) untuk periode 20 tahun. Bagi perusahaan kecil dengan pendapatan kotor kurang dari 50 juta dollar AS diberikan kelonggaran dengan 5 tahun carry back dan 20 tahun carry forward.
KEBIJAKAN INSENTIF PAJAK DAN DUKUNGAN FISKAL UNTUK R&D DI BEBERAPA NEGARA: INGGRIS Dua insentif berbasis volume:
Insentif yang disediakan untuk perusahaan usaha kecil dan menengah (UKM); dan
Insentif bagi perusahaan yang tidak memenuhi definisi UKM (perusahaan besar).
Fasilitas perpajakan yang diberikan:
Untuk perusahaan besar: pengurangan super (super deduction) 130 persen;
Untuk UKM: pengurangan super (super deduction) 225 persen; dan
Kredit tunai: tersedia untuk UKM dalam posisi rugi, mencapai 24,75 persen dari pengeluaran yang memenuhi syarat.
Insentif pajak yang tidak dimanfaatkan dapat ditarik ke depan (carry forward) untuk jangka waktu yang tidak terbatas untuk diselisihkan dengan laba di masa depan.
Untuk UKM ada pembatasan maksimal insentif pajak yang dapat diberikan, yaitu 7,5 juta euro untuk setiap proyek penelitian dan pengembangan.
KEBIJAKAN INSENTIF PAJAK DAN DUKUNGAN FISKAL UNTUK R&D DI BEBERAPA NEGARA: JERMAN Insentif yang diberikan oleh pemerintah Jerman untuk kegiatan penelitian dan pengembangan terutama dalam
bentuk hibah tunai tanpa kewajiban untuk membayar kembali. Diberikan berdasarkan proyek, sering kali diberikan terhadap proyek yang bersifat kolaboratif. Persentase pendanaan hibah dapat mencapai 50 persen dari biaya proyek yang disetujui. Persentase yang lebih
tinggi dapat diberikan untuk proyek yang dilaksanakan oleh pelaku usaha kecil dan menengah. Kriteria pemilihan proyek yang layak mendapatkan insentif hibah tunai tersebut antara lain: (i) tingkat inovasi; (ii)
tingkat risiko teknis; dan (iii) tingkat risiko ekonomi. Pemerintah juga memberikan bantuan dalam bentuk pinjaman sebagai alternatif pendanaan R&D. Pinjaman
diberikan tidak tergantung pada kegiatan R&D di bidang teknologi tertentu dan tidak ada batas akhir pengajuan. Pemerintah Jerman belum memberikan insentif pajak untuk kegiatan penelitian dan pengembangan.
KEBIJAKAN INSENTIF PAJAK DAN DUKUNGAN FISKAL UNTUK R&D DI INDONESIA
Fasilitas PPh:
Tambahan waktu 1 tahun untuk kompensasi kerugian apabila mengeluarkan biaya R&D di dalam negeri dalam rangka pengembangan produk atau efisiensi produksi paling sedikit 5 persen dari investasi dalam jangka waktu 5 tahun (untuk WP badan dalam negeri yang melakukan penanaman modal pada bidang usaha tertentu atau daerah-daerah tertentu). Fasilitas PPh dapat dimanfaatkan setelah WP merealisasikan rencana penanaman modal minimal 80%.
Pengurangan yang diperbolehkan sampai jumlah tertentu dari penghasilan bruto dalam rangka penghitungan penghasilan kena pajak. Diperbolehkan atas sumbangan dalam rangka R&D, dilakukan di wilayah RI, disampaikan melalui lembaga R&D.
Fasilitas pembebasan bea masuk dan cukai:
Atas impor barang untuk keperluan R&D, yaitu barang yang benar-benar digunakan untuk memajukan ilmu pengetahuan, termasuk untuk penyelenggaraan penelitian dengan tujuan untuk mempertinggi tingkat ilmu pengetahuan yang ada. Juga diberikan insentif tidak dipungut PPh Pasal 22.
Fasilitas pembebasan cukai untuk etil alkohol dengan kadar paling rendah 85 persen yang digunakan untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.
Fasilitas pembebasan bea masuk untuk barang untuk kepentingan umum yang diimpor oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, yaitu lembaga milik pemerintah yang bergerak di bidang penelitian dan pengembangan.
Catatan: Insentif diberikan kepada lembaga-lembaga R&D untuk mengimpor barang yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatannya. Kemungkinan dampaknya adalah semakin meningkatnya impor barang dari luar negeri. Selain itu, kegiatan R&D di Indonesia akan tergantung pada pasokan barang dari luar negeri.
KESIMPULAN
Indonesia jauh tertinggal dalam hal dukungan fiskal dan insentif pajak untuk R&D dalam hal cakupan maupun skala
insentif yang diberikan. Ketentuan terkait terserak di berbagai tingkatan (baik PP maupun PMK) sehingga menyulitkan bagi pelaku R&D
untuk mendapatkan informasi secara lengkap. Akibatnya, berbagai insentif pajak yang sudah tersedia tersebut menjadi kurang menarik karena manfaat yang bisa diperoleh dianggap tidak signifikan. Pada kenyataannya, fasilitas insentif pajak tersebut memang hingga saat ini belum banyak dimanfaatkan oleh pihak-
pihak yang menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengembangan.
SARAN & REKOMENDASI KEBIJAKAN Insentif diprioritaskan untuk sektor agroindustri yang menjadi keunggulan komparatif Indonesia
Insentif PPh untuk merangsang investor untuk menanamkan modal dalam R&D agroindustri; bisa dengan penyusutan dipercepat.
Insentif PPN untuk produk olahan hasil pertanian yang dipasarkan di dalam negeri agar dapat bersaing dengan produk sejenis dari luar negeri.
Insentif dalam bentuk pengurangan super (super deduction) didesain untuk mendukung peran UMKM di
bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK)
Sebagian besar pelaku usaha TIK tergolong ke dalam UMKM.
Perlu iklim usaha yang mendukung, salah satunya melalui insentif pajak.
Insentif dalam bentuk super deduction dapat membantu pelaku usaha untuk memperkuat permodalan dan pemasaran.
Insentif berupa hibah (cash grant) untuk mendukung penelitian dasar dan pengembangan eksperimental
Hibah untuk R&D sudah diberikan melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), namun baru untuk kegiatan industrial research yang bersifat komersial dan dalam skema kemitraan.
Perlu didorong agar hibah juga diprioritaskan untuk penelitian dasar dan pengembangan eksperimental agar Indonesia dapat menjadi pemimpin dalam bidang teknologi dan inovasi.
Insentif diintegrasikan dengan konsep pengembangan kawasan
