KONSEP DAN APLIKASI SUKUK NEGARA DALAM KEBIJAKAN FISKAL DI INDONESIA

KONSEP DAN APLIKASI SUKUK NEGARA DALAM KEBIJAKAN FISKAL DI INDONESIA Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.Sy)

Oleh : Fahmi Salim NIM : 107046101824

KONSENTRASI PERBANKAN SYARIAH PROGRAM STUDI MUAMALAT FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1432 H / 2011 M

LEMBAR PERNYATAAN Dengan ini saya menyatakan bahwa: 1. Skripsi merupakan hasil karya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Strata 1 (S1) di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta 2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta 3. Jika dikemudian hari terbukti karya ini bukan hasil karya saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta

Jakarta, 22 Juni 2011

Fahmi Salim 107046101824

KATA PENGANTAR Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat, rahmat, dan hidayah-Nya sehingga Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia keluar dari zaman jahiliyah ke zaman ilmiah seperti sekarang ini. Selanjutnya, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang paling dalam kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis baik secara langsung atau tidak langsung dalam pembutan skripsi ini. Oleh Karen itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada: 1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, SH, MA, MM, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Ibu Dr. Euis Amalia, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Muamalat dan Bapak Mu’min Rauf, MA selaku Sekretaris Program Studi Muamalat. 3. Bapak Prof. Fathurrahman Djamil, MA, selaku dosen pembimbing pembimbing skripsi yang telah membimbing, memberikan pemikiran, arahan, koreksi serta saran hingga penulisan skripsi dapat selesai. 4. Bapak Odjo Kusnara, selaku dosen pembimbing akademik penulis yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama masa kuliah dan pembutan sktipsi ini.

i

5. Bapak Agus Laksono selaku Staff Direktorat Pembiayaan Syariah Departemen Keuangan RI yang telah bersedia untuk diwawancarai sekaligus memberikan arahan kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini. 6. Keluarga tercinta, terutama untuk Ayah dan Ibu yang telah memberikan kasih sayang, semangat, serta pengorbanan baik berupa materil maupun moril selama ini. 7. Antika Velashifa, yang selalu membantu, memberikan semangat dan doa kepada penulis. 8. Teman - teman seperjuangan (PS C 07) atas doa dan dukungannya. 9. Semua pihak yang ikut serta membantu penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis tuliskan satu per satu. Semoga semua bantuan, pengorbanan serta yang telah diberikan mendapat imbalan pahala dari Allah SWT. Dan penulis juga berharap semoga karya tulis ini dapat bermanfaat. Amin.

Penulis

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR……………………………………………………………….i DAFTAR ISI………………………………………………………………………..iii DFTAR GAMBAR DAN TABEL………………………………………………….v BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang……....................................................................................1 B. Pembatasan dan Perumusan Masalah..........................................................8 C. Tujuan dan Manfaat Penelitian...................................................................9 D. Kajian Pustaka (Review Studi Terdahulu) .................................................9 E. Kerangka Teori..........................................................................................12 F. Metode Penelitian......................................................................................14 G. Sistematika Penulisan…………………………………………………....16 BAB II SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA (SUKUK) A. Tinjauan Umum Tentang Sukuk 1. Pengertian Sukuk……………………………………………………18 2. Tujuan Penerbitan Sukuk…………………………………………....22 3. Jenis - Jenis Sukuk…………………………………………………..23 4. Pihak - Pihak yang Terlibat Dalam Penerbitan Sukuk…………...…31 B. Dasar Hukum Penerbitan Sukuk………………………………………....34 C. Perbedaan Sukuk dan Obligasi…………………………………………..38

iii

BAB III GAMBARAN UMUM SUKUK A. Kedudukan Sukuk Dalam Kebijakan Fiskal…………….........................46 B. Sukuk di Beberapa Negara……………………………………………....48 B. Perkembangan Sukuk Negara di Indonesia...............................................53 BAB IV APLIKASI PENGELOLAAN SUKUK NEGARA DI INDONESIA A. Mekanisme Penerbitan Sukuk Negara........................................................59 B. Jenis Akad yang Digunakan Dalam Menerbitkan Sukuk………………...72 C. Penggunaan Barang Milik Negara Sebagai Underlying Asset………….….77 D. Penggunaan Manfaat Sukuk yang Diterbitkan...........................................81 E. Risiko Yang Terdapat Pada Sukuk Negara.................................................82 BAB V PENUTUP A. Kesimpulan.................................................................................................91 B. Saran...........................................................................................................93 DAFTAR PUSTAKA

iv

Daftar Gambar dan Tabel

Gambar 2.1

Skema Sukuk Ijarah……………………………………………… 25

Gambar 2.2

Skema Sukuk Mudharabah…………………….………………… 27

Tabel 2.3

Perbedaan Sukuk dan Obligasi…………………………………... 45

Tabel 3.1

Rinkasan APBN 2005 - 2011……………………………………. 46

Tabel 3.2

Data Penerbitan Sukuk…………………………………………... 55

Tabel 3.3

Asumsi Makro Ekonomi 2005 - 2011…………………………… 57

Gambar 4.1

Skema Lelang…………………………………………………..... 61

Gambar 4.2

Skema Bookbuilding…………………………………………….. 67

Gambar 4.3

Skema Ijarah Sale and Leaseback………………………………. 73

Gambar 4.4

Belanja Pemerintah Pusat……………………………………….. 82

v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Islam adalah agama yang lengkap dan merupakan cara hidup yang terbaik. Ia dapat dipraktekkan oleh seluruh umat manusia tanpa memandang ras, waktu, dan batas-batas geografis. Islam juga mencakup seluruh aspek kehidupan termasuk politik, sosial, dan ekonomi. Kita sebagai khalifah di bumi seharusnya mewujudkan petunjuk-petunjuk sistem tersebut ke dalam realitas kehidupan.

Sistem keuangan merupakan akar kekuatan bagi sebuah negara terhadap negara lainnya. Dengan kata lain, dalam dunia modern, sebuah negara yang keuangannnya kuat memiliki keunggulan kompetitif terhadap negara yang lemah. Sehingga salah satu aspek penting yang harus dipertimbangkan secara serius oleh

muslim di seluruh dunia adalah sistem keuangan mereka. Dunia barat dalam sepuluh tahun terakhir sudah memulai

mencari

model pendekatan baru dalam sistem ekonomi. Bukti kegagalan konsep ekonomi yang diberlakukan oleh barat sudah bermunculan di mana-mana. Sebagian ilmuwan barat sudah mengakui dan sebagian lagi sudah memperbaiki konsep yang salah dengan pendekatan baru yaitu system t hinking. Barat membangun ekonomi kapitalis dengan model ekonomi yang komprehensif dan holistik. hal ini dilakukan untuk mendapatkan solusi yang lebih baik dalam menghadapi

masalah perekonomian. Islam punya solusi lain untuk memperoleh jalan keluar 1

2

dengan mengembangkan sistem keuangan berlandaskan bagi hasil atau tanpa bunga yang dikenal dengan ekonomi Islam. Di dalam Islam terdapat sistem keuangan yang lebih baik. Makna Islam di dalamnya juga berisikan solusi dari semua masalah yang ada. Islam mampu memberikan kontribusi dalam memperbaiki sistem dunia dengan pendekatan menyeluruh. Dengan kata lain dalam Islam terdapat pendekatan yang lebih komprehensif dan holistik.

Perkembangan ekonomi Islam dewasa ini kian mengesankan. Hal tersebut bisa dilihat dengan banyaknya negara yang mulai beralih menggunakan prinsip prinsip Islam dalam melakukan kegiatan ekonominya. Ijtihad dalam bidang ekonomi,

finansial,

dan

perbankan

kontemporer

telah

kebangkitan yang luar biasa, baik dalam level pribadi

memperlihatkan n dalam level

lembaga dan munadhamat al-Islamiyah dalam dunia Islam, terutama setelah berdirinya lembaga-lembaga keuangan Islam. 1 Tidak hanya negara-negara Timur Tengah saja yang mengembangkan sistem ekonomi Islam ini. Akan tetapi,

negara-negara seperti kawasan Asia, Eropa bahkan Amerika pun

serta dalam

mengembangkan sistem ekonomi ini. Sudah banyak sekali jenis produk atau instrumen keuangan syariah sekarang ini. Mulai dari tabungan, asuransi, saham, reksadana sampai obligasi (sukuk). Salah satu instrumen keuangan syariah yang telah banyak diterbitkan adalah sukuk. Sukuk bisa disebut juga obligasi syariah , merupakan salah satu 1

Husein Syahatah & Athiyyah Fayyadh, Bursa Efek Tuntutan Islam Dalam Trasnsaksi di

Pasar Modal, (Surayabaya: Pustaka Progressif, 2004), hal.83.

3

instrumen pasar modal syariah di samping saham dan reksadana syariah. Pada awalnya banyak pihak yang masih meragukan keabsahan dari obligasi syariah. Mengingat obligasi merupakan surat bukti pemilikan utang, yang dalam Islam itu sendiri hal itu tidak diakui. Namun, sebagaimana pengertian bank syariah adalah

bank yang menjalankan prinsip syariah, tetap menghimpun dan menyalurkan dana, tetapi tidak menggunakan instrumen bunga. Hal tersebut juga berlaku pada obligasi syariah yang mengalami pergeseran makna, berbeda dengan obligasi pada umumnya (obligasi konvensional). 2 Sukuk tidak hanya diterbitkan oleh negara saja, banyak juga korporasi atau perusahaan yang telah menerbitkan

sukuk

sebagai

sumber

permodalan

dalam

melaksanakan

kegiatan

operasionalnya. Di beberapa negara, sukuk telah menjadi instrumen pembiayaan anggaran negara yang penting, misalnya Malaysia, Bahrain, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Pada kebayakan negara yang mengadopsi sukuk, instrumen lazimnya diposisikan sebagai alat kebijakan fiskal untuk membiayai pembangunan. Kebijakan fiskal adalah adalah suatu kebijakan terkait dengan aspek pengelolaan anggaran pemerintah. Kebijakan ini merupakan salah satu kebijakan ekonomi makro dalam mengendalikan stabilitas ekonomi dan mendorong pertumb

2 3

n ekonomi.3

Firdaus, dkk, Konsep Dasar Obligasi Syariah , (Jakarta: PT Renaisan, 2005), hal.13. Khairunnisa Musari, “Sukuk Untuk Fiscal Sustainability”, (Majalah Sharing, Edisi 35,

2009), hal.22.

4

Secara umum, pasar keuangan syariah internasional terus mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sampai dengan triwulan III tahun 2009, nilai aset industri perbankan syariah mencapai sekitar USD1

iliun, Islamic funds

sekitar USD70 miliar, dan premium Takaful global sekitar USD4,3 miliar. Kawasan Gulf Cooperation Council (GCC) masih mendominasi shariah compliant aset dengan market share 42,9%. Kontributor terbesar kedua adalah Iran dengan market share 35,6%. Di luar kawasan Timur Tengah, Asia memiliki market share sekitar 20%, dengan pemain utama Malaysia sebesar 10,5%. Sementara di Eropa, Inggris masih menjadi leading player dengan share 2,5%.

(Sumber: Bank Indonesia). Saat ini jumlah lembaga keuangan syariah global telah

sekitar

810 perusahaan yang tersebar di 50 negara. Sekitar 450 lembaga keuangan syariah beroperasi di kawasan Timur Tengah, terutama U

Bahrain, Kuwait,

Iran dan Saudi Arabia. Di Eropa, sekitar 114 lembaga keuangan syariah menjadi pelaku di pasar keuangan syariah Eropa yang terkonsentrasi di Inggris. Sedangkan di Amerika Utara, jumlah lembaga keuangan syariah masih relatif sedikit, yaitu sekitar 44 yang tersebar di AS dan Kanada (Sumber: Bank Indonesia). Secara global, sampai dengan Juli 2010 total emisi sukuk internasional mencapai sekitar USD213 miliar. Berkembang secara pesat dari semula sekitar USD4 miliar pada tahun 2002 (Sumber: IFIS).

5

Adapun investor sukuk pada saat ini tidak lagi terbatas pada investor muslim saja, karena pada saat ini sebagian besar investor sukuk merupakan investor konvensional. 4 Pengembangan sukuk sangat didukung regulator dan pemerintah di kawasan Teluk dan Asia. Kini, semakin banyak negara yang telah menerbitkan sukuk sebagai instrumen pembiayaan. Pada tahun 2007, telah ada 10 negara yang menerbitkan sukuk, padahal pada tahun 2001 baru ada 2 negara. Uni Emirat Arab (UEA) dan Malaysia masih mempertahankan sebagai negara penerbit sukuk terbesar di dunia. Dubai adalah satu dari tujuh emirat dan kota terpadat di Uni Emirat Arab (UEA). Terletak di sepanjang pantai selatan Teluk Persia di Jazirah

Arab. Pada tahun 2007, lebih dari US$25 miliar sukuk (atau sekitar 75% dari seluruh sukuk yang diterbitkan di seluruh dunia pada tahun itu) adalah sukuk yang diterbitkan oleh UEA dan Malaysia. 5

S&P6 memperkirakan Malaysia dan UEA akan tetap memegang posisinya sebagai penguasa pasar, karena ditopang oleh regulator dan status UEA sebagai

4

Direktorat Pembiayaan Syariah, Direktorat Jendaral Pengelolaan Utang (DJPU),

Departemen Keuangan RI, Mengenal Sukuk, Instrumen Invesatasi Berbasi Syariah (Jakarta: Direktorat Pembiayaan Syariah Departemen Pembiayaan Syariah Departemen Keuangan RI, 2008) 5

http://dinaseptariani.blogspot.com/2010/03/sukuk.html. Artikel ini diakses pada tanggal 4

Februari 20011 6

Standard & Poor's atau juga dikenal dengan sebutan (S&P ) adalah merupakan salah satu

anak perusahaan dari McGraw-Hill yang merupakan perusahaan pemeringkat atas saham dan obligasi, yang merupakan salah satu dari 3 perusahaan besar dalam industri pemeringkatan efek bersama

Moody's dan Fitch Ratings .

6

pintu masuk (gateway) para investor global. Selain dukungan yang kuat dari pemerintah setempat, perkembangan pesat tersebut juga tidak terlepas dari kinerja sukuk itu sendiri. Berdasarkan data dari Dow Jones terlihat bahwa di seluruh dunia indeks surat berharga yang berbasis syar

(saham dan sukuk),

kinerjanya lebih baik dibandingkan indeks konvensional. Hal yang sama juga terjadi di Malaysia, sebagai negara terbesar dalam hal pangsa pasar penerbitan

sukuk di dunia. Indonesia yang kita tahu sistem ekonominya bukan sistem ekonomi Islam juga ikut menerapkan instrumen sukuk dalam hal pembiayaan beberapa

infrastrukturnya. Di Indonesia, pasar keuangan syariah termasuk pasar sukuk juga tumbuh secara cepat, meskipun proporsinya masih relatif dibandingkan

pasar konvensional. Penerbitan perdana sukuk negara terjadi ketika dampak

is ekonomi

global mulai terasa di negara ini sehingga kehadirannya benar-benar mendapat respon yang luar biasa dari masyarakat dan investor. Pada tanggal 26 Agustus 2008 untuk pertama kalinya sukuk negara (SBSN) diterbitkan. SBSN yang diterbitkan adalah seri IFR001 dan IFR002. Pemerintah kembali menerbitkan SBSN pada tanggal 25 Februari 2009 dengan seri SR001 dan disusul dengan penerbitan seri lainnya. Secara umum penerbitan sukuk di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya. Ini juga tidak terlepas dari peran re

i pemerintah yang telah

7

membuat Undang-Undang No.19 Tahun 2008 tentang SBSN, sehingga mampu mendorong pertumbuhan penerbitan sukuk di Indonesia. Beberapa alasan mengapa pemerintah perlu menerbitkan sukuk. Pertama, perusahaan Indonesia belum banyak dikenal di pasar global sehingga pemahaman investor akan risiko masing-masing individu masih sangat minim. Masuknya pemerintah

dalam

pasar

obligasi akan

mendorong

investor

mengetahui lebih jauh bukan saja tentang risiko investasi di Indonesia, namun juga risiko beberapa perusahaan di Indonesia. Kedua, penerbitan sukuk oleh pemerintah meningkatkan comfort level investor global karena merefleksikan adanya perangkat ketentuan hukum yang pasti. Sebagian investor sampai ini masih menunggu adanya dasar hukum yang kuat untuk obli Ketiga, untuk dapat terlihat di pasar modal, jumlah obligasi

syariah (sukuk). diterbitkan

harus cukup signifikan, misalnya 1 juta dolar AS. Diakui pada level global jumlah tersebutbelu dapat dikatakan besar. 7 Harus diakui bahwa sukuk atau obligasi syariah ini adalah salah satu bentuk terobosan baru dalam dunia keuangan Islam, meskipun istilah tersebut adalah istilah yang memiliki akar sejarah yang panjang. Inilah salah satu produk yang paling inovatif dalam pengembangan sistem keuangan syariah kontemporer.

Sukuk dapat menjadi instrumen keuangan publik yang berkontribusi dalam menjaga fiscal sustainability perekonomian Indonesia. Sukuk memang

77

Adrian Sutedi, Aspek Hukum Obligasi & Sukuk , (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal.97

8

diakui sebagai instrumen keuangan publik yang disarankan dalam ekonomi

Islam. Sukuk berperan besar dalam menyeimbangkan neraca keuangan pemerintah, otoritas moneter, perusahaan, bank, dan lembaga keuangan serta berbagai bentuk entitas lain yang memobilisasi dana masyarakat. Idealnya penggunaan dana sukuk harus digunakan untuk sektor-sektor penting yang produktif. Dalam Und ang-Undang Surat Berharga Syariah Negara (UU SBSN), disebutkan sukuk adalah surat utang negara yang dananya digunakan untuk membiayai defisit APBN dan pembiayaan

oyek. Kita tahu

dalam APBN terdapat berbagai macam anggaran belanja baik yang sifatnya rutin konsumtif, seperti pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipi , gaji Pejabat Negara, maupun

yang

sifatnya

produktif

untuk

kemaslahatan

bersama,

seperti

pembangunan proyek infrastruktur, lapangan pekerjaan, dan sebagainya. Berdasarkan uraian yang dipaparkan di atas, maka penulis ingin mengetahui dan mendalami lebih jauh tentang bagaimana mekanisme penerbitan sukuk, pemanfaatan dana sukuk yang telah diperoleh dari masyarakat selama ini, dan risiko apa saja yang terdapat dalam pengelolaan sukuk sehingga penulis

menuliskan skripsi ini dengan judul: “KONSEP DAN APLIKASI SUKUK NEGARA DALAM KEBIJAKAN FISKAL DI INDONESIA”.

9

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah 1. Pembatasan Masalah Dilihat dari subjek yang menerbitkan sukuk (emiten) terdapat dua jenis sukuk, yaitu sukuk negara dan sukuk korporasi. Sukuk negara merupakan sukuk yang diterbitkan negara yang menjadi sumber pembiayaan negara dalam meningkatkan sisi pembangunan ekonomi. Sedangkan sukuk korporasi merupakan sukuk yang diterbitkan oleh perusa

sebagai sumber

permodalan bagi perusahaan. Agar penelitian pada skripsi

dapat berfokus

terhadap permasalahan yang akan dibahas, maka penulis membatasi penelitian hanya pada pengelolaan sukuk negara sebagai salah satu instrumen fiskal di Indonesia. Apabila terdapat bahasan penulis yang berada di luar aspek tersebut di atas, seperti produksi, konsumsi, dan distribusi, hal

bertujuan untuk

mempertajam analisa dalam penelitian tersebut. 2. Perumusan Masalah Melalui pembatasan masalah di atas, maka untuk mempermudah

penulisan skripsi ini, penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut: a. Bagaimana mekanisme penerbitan sukuk negara di Indonesia? b. Bagaimana penggunaan manfaat dana sukuk negara di Indonesia? c. Bagaimana risiko pengelolaan sukuk negara di Indonesia?

10

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penelitian Terdapat beberapa tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini, di antaranya sebagai berikut:

a. Mengetahui mekanisme penerbitan sukuk negara di Indonesia b. Mengetahui penggunaan manfaat sukuk negara di Indonesia c. Mengetahui risiko pengelolaan sukuk negara di Indonesia 2. Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bag : a. Penulis Menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang konsep dan aplikasi sukuk negara dalam kebijakan fiskal di Indonesia b. Pihak Akademisi Sebagai kontribusi ilmiah, menambah wawasan pengetahua

dan sebagai

referensi bagi civitas akademika lainnya. c. Masyarakat Menambah

referensi

pengetahuan

dan

bermanfaat

sebagai

bahan

perbandingan bagi penelitian - penelitian selanjutnya.

D. Kajian Pustaka (Review Studi Terdahulu) 1. Fadlyka Himmah Syahputera Harahap (Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta) yang berjudul ”Kebijakan Penerbitan Surat Berharga

11

Syariah Negara Sebagai Instrumen Pembiayaan Defisit APBN”, 2009. Dalam Penelitian ini dirumuskan untuk mengetahui bagaimana kedudukan SBSN sebagai instrumen pembiayaan defisit APBN dalam kebija

Fiskal Islam

dan untuk mengetahui bagaimana seharusnya prioritas pembiayaan dana asing yang didapatkan melalui kebijakan penerbitan SBSN tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan ( library research ). Dari penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa kebijakan pemerintah menerbitkan SBSN dapat ditempuh ketika pendapat negara tidak bisa menutupi kekurangan atau defisit pada APBN.

2. Reva Arbano (Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta) yang berjudul ”Penerbitan SBSN Sebagai Alternatif Pembiayaan Pembangunan Negara”, 2009. Dalam

penelitian

ini dirumuskan untuk mengetahui

bagaimana mekanisme penerbitan SBSN, kemudian untuk mengetahui analisis SWOT penerbitan SBSN serta untuk mengetahui alternatif strategi penerbitan SBSN sebagai alternatif pembiayaan negara. menggunakan

penelitian

kepustaan

(library research ) dan

itian ini penelitian

lapangan. Dari penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa penerbitan perdana SBSN di Indonesia menggunakan akad ijarah yang metode penerbitannya dengan cara bookbuilding . Dari analisis SWOT yang dilakukan, SBSN memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan dalam

membiayai pembangunan negara.

12

3. Diyanti (Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta) yang berjudul

”Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Alokasi Dana Sukuk Dalam APBN”, 2010. Dalam penelitian ini dirumuskan untuk mengetahui apakah pengelolaan dana sukuk di Indonesia telah sesuai dengan ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustaan (library research ) dan penelitian lapangan (field research). Dari penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa pengelolaan dana sukuk di Indonesia digunakan untuk membiayai defisit pada APBN, yang penggunaan dananya bersifat umum. Negara sebisa mungkin menghindari defisit dalam mengelola keuangan publik karena dalam

keuangan publik Islam belanja negara disesuaikan dengan pemasukan. Sedangkan pada skripsi yang Penulis angkat dengan berjudul: ”KONSEP DAN APLIKASI SUKUK DALAM KEBIJAKAN FISKAL DI INDONESIA”, Penulis akan membahas bagaimana mekanisme penerbitan sukuk di pasar perdana kemudian penggunaan dana sukuk dalam kebijakan fiskal di Indonesia

serta risiko pengelolaan sukuk negara di Indonesia. E. Kerangka Teori Sukuk (Bahasa Arab: ???? , jamak of ?? Sakk, "instrumen legal, amal, cek") adalah istilah dalam bahasa Arab yang digunakan

uk obligasi yang

berdasarkan prinsip syariah. Sukuk dapat pula diartikan dengan efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian

13

penyertaan yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas:8 kepemilikan aset berwujud tertentu; nilai manfaat dan jasa atas aset proyek tertentu atau

itas

investasi tertentu; atau kepemilikan atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu. Istilah sukuk merupakan istilah yang lebih spesifik dari istilah obligasi syariah yan g lazim dipergunakan sebelumnya. Sukuk ini bukan merupakan istilah yang baru dalam sejarah islam. Istilah tersebut sudah dikenal sejak abad pertengahan, di mana umat Islam menggunakannya dalam konteks perdagangan internasional. Sukuk merupakan bentuk jama dari kata “sakk”. Kata tersebut dipergunakan oleh para pedagang pada masa itu sebagai

yang

menunjukkan kewajiban finansial yan g timbul dari usaha perdagangan dan aktivitas komersial lainnya.9 Di Indonesia Surat Berharga Syariah Negara atau sukuk diperkenalkan pada tahun 2008 melalui UU Nomor 19 Tahun 2008. Pengertian SBSN menurut Undang-undang tersebut adalah: “Surat Berharga Negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti tas bagian penyertaan terhadap asset SBSN, baik dalam bentuk uang rupiah mau

n valuta asing, di

mana asset SBSN itu adalam Barang Milik Negara (BMN).”1 0 Instrumen ini

8

httpid.wikipedia.orgwikiSukuk. Artikel ini diakses pada tanggal 1 Februari 2010

9

Nurul Huda dan Edwin Nasution, Investasi Pada Pasar Modal Syariah , cet.II, (Jakarta:

Perdana Media Group, 2008), hal.136. 10

Pasal 1 Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara

14

dimaksudkan untuk membiayai proyek - proyek negara yang telah disetujui oleh Pemerintah. Sedangkan definisi Sukuk menurut Fatwa DSN MUI No.69 Tentang Surat Berharga Syariah Negara adalah “Surat Berharga Syariah Negara atau dapat disebut sukuk negara adalah Surat Berharga Negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian kepemilikan asaet SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.”

F. Metode Penelitian 1. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data dskriptif mengenai

kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang - orang yang diteliti. 1 1 Peneitian yang tidak mengadakan penghitungan matematik, statistik, dan lain sebagainya tetapi menggunakan penekanan ilmiah atau penelitian yang menghasilkan penemuan -penemuan yang tidak dicapai dengan menggunakan prosedur - prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi. 2. Jenis dan Sumber Data Dalam penulisan skripsi ini, hanya digunakan 2 (dua) jenis sumber

data, yaitu: 11

Bagong Su yanto & Sutinah, Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan,

cet.IV, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 166

15

a. Sumber Data Primer Data yang diperoleh berupa data penerbitan sukuk di Indonesia. Berupa hasil wawancara dengan lembaga terkakait, dalam hal ini Direktorat

Pembiayaan Syariah, Departemen Keuangan. b. Sumber Data Sekunder Data yang diperoleh dari penelusuran dokumen -dokumen khususnya yang diterbitkan Departemen Keuangan sebagai lembaga yang menerbitkan SBSN, media massa (surat kabar, majalah, jurnal, dan internet) serta buku -

buku yang membahas masalah terkait. 3. Teknik Pengumpulan Data Melalui penelitian lapangan (field research ) yang dilakukan dengan melakukan wawancara (data primer) dengan pimpinan dan

taf ahli di

Direktorat Pembiayaan Syariah, Departemen Keuangan. Dokumentasi (data sekunder) yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian yang berasal dari data yang berbentuk arsip (dokumen) yang dimiliki Direktorat Pembiayaan Syariah, buku -buku, majalah, dan catatan yang sudah disediakan BPS baik me lui media elektronik maupun media lainnya. Data yang diperoleh berupa

d book,

resume diklat, soft copy, Peraturan Menteri Keuangan, dan artikel-artikel yang dimuat di internet.

16

4. Metode Analisa Data Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Deskriptif berarti menjelaskan dan menggambarkan bagaimana mekanisme pengeloaan sukuk, mulai dari mekanisme penerbitan, penggunaan manfaat, dan perkembangan sukuk di Indonesia saat ini. Selanjutnya dari penjabaran tersebut penulis mengambil kesimpulan yang disesuaikan dengan masalah yang diteliti. 5. Teknis Penulisan Adapun teknik penulisan skripsi ini adalah mengacu pada “Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syari Hidayatullah Jakarta 2007”

G. Sistematika Penulisan BAB I

Pendahuluan, yang berisi tentang

Latar

Belakang

Pembatasan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Rev

Masalah, Studi,

Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan BAB II

Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk), yang berisi tentang Pengerian Sukuk, Jenis-Jenis Sukuk, Tujuan dan Manfaat Sukuk,

Pihak-Pihak yang Terlibat Dalam Penerbitan Sukuk, Dasar Hukum Penerbitan Sukuk serta Perbedaan Sukuk dan Obligasi

17

BAB III Gamabaran Umum Sukuk, yang berisi tentang Kedudukan Sukuk Negara Dalam Kebijakan Fiskal, Perkembangan Sukuk di Beberapa Negara, dan Perkembangan Sukuk di Indonesia BAB IV Aplikasi Pengelolaan Sukuk Negara di Indonesia, yang berisi tentang Mekanisme Penerbitan Sukuk Negara, Jenis Akad yang Digunakan Dalam Penerbitan Sukuk, Penggunaan BMN Sebagai Underlying Asset, Penggunaan Manfaat Sukuk yang diterbitkan serta

Risiko Pengelolaan Sukuk Negara di Indonesia BAB V

Penutup, berisi Kesimpulan dan Saran

18

BAB II SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA (SUKUK NEGARA)

A. Tinjauan Umum Tentang Sukuk 1. Pengertian Sukuk Surat berharga yang dikelola oleh pemerintah atau negara ada beberapa macam, yang di dalamnya terdapat SBSN (sukuk) sebagai salah satu dari surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah. Sukuk (Bahasa Arab: ???? , jamak dari ??

Sakk, "instrumen legal,

amal, cek") adalah istilah dalam bahasa Arab yang digunakan untuk obligasi yang berdasarkan prinsip syariah. Sukuk dapat pula diartikan dengan efek

syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian penyertaan yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas: kepemilikan aset berwujud tertentu; nilai manfaat dan jasa atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu; atau kepemilikan atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu. Sejumlah penulis barat tentang sejarah perdagangan Arab abad

pertengahan memberikan kesimpulan bahwa kata shakk merupakan kata dari suara Latin “cheque” yang biasa digunakan pada perbankan kontemporer.12

12

Nurul Huda dan Edwin Nasution, Investasi Pada Pasar Modal Syariah , cet.II, (Jakarta:

Perdana Media Group, 2008), h.136.

19

Ada beberapa pengertian secara terminologi yang didefinisikan beberapa lembaga terkait dengan penerbitan sukuk di antaranya:

a. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2008 13 Definisi SBSN menurut UU No.19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara adalah: “Surat Berharga Negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian

terhadap

aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing, yang aset SBSN itu sendiri adalah Barang Milik Negara (BMN)

b. Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFi) 14 certificates of equal value representing undivided shares in ownership of tangible assets, usufruct and services or (in the ownership of) the assets of particular projects or special investment activity”

Sukuk adalah sertifikat dengan nilai yang sama dengan

atau

seluruhnya dari kepemilikan harta berwujud untuk mendapatkan hasil dan jasa di dalam kepemilikan asset dari proyek tertentu atau aktivits investasi khusus, sertifikat ini berlaku setelah menerima nilai sukuk saat jatuh tempo dengan menerima dana seutuhnya sesuai dengan tujuan sukuk

13

Pasal 1 UU Nomor 19 Tahun 2008 Tentang SBSN

14

httpwww.dmo.or.iddmodataIVPublikasiBrosurSukuk.pdf. Artikel ini diakses pada tanggal

10 Maret 2011

20

c. Bapepam LK1 5 Sukuk adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian penyertaan yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas kepemilikan aset berwujud tertentu, nilai manfaat dan jasa atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu, atau kepemilikan atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu.

d. Dewan Syariah Nasional16 Definisi Sukuk menurut Fatwa DSN MUI No.69 Tentang Surat Berharga Syariah Negara adalah: “Surat Berharga Syariah Negara atau dapat

disebut sukuk negara adalah Surat Berharga Negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian kepemilikan asaet SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.”

e. Direktorat Pembiayaan Syariah Departemen Keuangan1 7 Sukuk adalah sertifikat yang bernilai sama yang mewakili kepemilikan yang tidak dibagikan atas suatu asset berwujud, nilai manfaat (usufruct), atau kepemilikan atas aset dari proyek tertentu atau kegiatan investasi tertentu dan sukuk tidak memberikan bunga melainkan imbalan, margin,

15

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan LembagaKeuangan (Bapepam – LK)

Nomor KEP-181/BL/2009 16

Fatwa DSN MUI NO: 69/DSN-MUI/VI/2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara.

17

Direktorat Kebijakan Pembiayaan Syariah, Mengenal Sukuk Instrumen Keuangan Berbasis

Syariah , Brosur Departemen Keuangan

21

atau bagi hasil dan penerbitannya sukuk memerlukan underlying asset

sehingga benar-benar aman dari riba. Dari bebrapa pengertian di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa sukuk merupakan sertifikat atau bukti kepemilikan suatu aset atau proyek yang dikelola dengan prinsip syariah yang memberikan keuntungan berupa bagi hasil/fee/marjin sehingga terhindar dari praktek riba. Sukuk pada prinsipnya mirip seperti obligasi konvensional, dengan perbedaan pokok antara lain berupa penggunaan konsep imbalan dan bagi hasil sebagai pengganti bunga, adanya suatu transaksi

ng (underlying

transaction ) berupa sejumlah tertentu aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk, dan adanya akad atau perjanjian antara para pihak yang disusun berdasarkan prinsip -prinsip syariah. Selain itu, sukuk juga harus distruktur secara syariah agar instrumen keuangan ini aman dan terbebas dari riba, gharar dan maysir.18 Sukuk memiliki beberapa karakteristik, antara lain:19

a. merupakan bukti kepemilikan suatu aset, hak manfaat, jasa atau kegiatan investasi tertentu

b. pendapatan yang diberikan berupa imbalan, margin, bagi hasil, sesuai dengan jenis akad yang digunakan dalam penerbitan

18

http://dinaseptariani.blogspot.com/2010/03/sukuk.html. Artikel ini diakses pada tanggal 4

Februari 20011 19

Direktorat Kebijakan Pembiayaan Syariah, Tanya Jawab Surat Berharga Syariah

Negara.pdf, Edisi Kedua, hal.8.

22

c. terbebas dari unsur riba, gharar dan maysir d. memerlukan adanya underlying asset penerbitan e. penggunaan proceeds harus sesuai dengan prinsip syariah

2. Tujuan Penerbitan Sukuk Pada dasarnya tujuan dari penerbitan sukuk adalah untuk memperoleh sumber alternatif dalam permodalan. Penerbitan sukuk bagi pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008, ditujukan untuk membiayai anggaran belanja Negara yang tercantum dalam APBN termasuk membiayai

proyek-proyek negara yang telah disetujui oleh negara. Ada beberapa tujuan lain mengapa sukuk negara diterbitkan, antara lain:20

a. memperluas basis sumber pembiayaan anggaran negara; b. mendorong pengembangan pasar keuangan syariah; c. menciptakan benchmark di pasar keuangan syariah; d. diversifikasi basis investor; e. mengembangkan alternatif instrumen investasi; f. mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Negara; dan

g. memanfaatkan dana-dana masyarakat yang belum terjaring oleh sistem b perbankan konvensional

20

Direktorat Kebijakan Pembiayaan Syariah, Mengenal Sukuk Instrumen Keuangan Berbasis

Syariah, Brosur Departemen Keuangan Republik Indonesia.

23

Selain memberikan manfaat kepada negara, sukuk juga memberikan manfaat kepada para investor yang melakukan investasi

instrumen ini,

yaitu:2 1

a. memberikan imbalan yang dibayarkan secara periodik b. pembayaran imbalan dan nilai nominal di jamin oleh negara c. dapat diperjual-belikan di pasar sekunder pada harga pasar d. terdapat potensi capital gain bagi sukuk holder e. instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip syariah

3. Jenis - Jenis Sukuk Untuk memenuhi kebutuhan investor dan emiten yang beraneka ragam, maka para ekonmom Islam telah menyusun berbagai macam akad

(perjanjian) yang dapat digunakan dalam penerbitan sukuk. Menurut AAOIFI standard, terdapat 14 jenis akad yang dapat digunakan untuk mengeluarkan sukuk, yaitu sukuk al-ijarah, sukuk ijarah mausufa bitsma, sukuk manfaah al-ijarah, sukuk manfaat al-ijarah mausufa bithima, sukuk milkiyat al-khadamat, sukuk al-salam, sukuk istisna’, sukuk almurabahah, sukuk al-musyarakah, sukuk al-mudharabah, sukuk al-wakalah, sukuk al-mudaraah, sukuk al-musaqah, dan sukuk al-muqarasah.

21

Fatati Sriwahyuni, ”Sukuk Sebagai Instrumen Investasi Syariah”, Disampaikan pada Temu

Ilmiah Nasional IX, Medan, 1 Maret 2010

24

Meskipun banyak jenisnya, namun ada beberapa jenis sukuk yang sering digunakan di pasaran, di antaranya:

a. Ijarah (Sale and Lease Back) Secara Etimologi, ijarah adalah ?????????? (menjual manfaat). Demikian pula artinya menurut terminologi syara’.22 Dalam beberapa hal kontrak, kontrak Islam sedikit berbeda dengan kontrak tersebut. Sebuah variasi dari prinsip dasar peminjaman adalah ijara wa istis’na , yaitu sebuah kesepakatan beli-sewa ( lease-purchase agreement : harga sewa dihitung sebagai bagian dari harga beli) yang pada akhir waktu penyewaan, penyewa menjadi pemilik asset. 23

Bentuk sukuk ijarah ini terdiri dari (a) tangible assets, di mana investor memiliki bagian dari asset dan pendapatan yang berhubungan dengan

ijarah ,

(b)

kepentingan

yang

bermanfaat

bagi investor

mendapatkan sewa atas asset yang dengan kontrak sukuk

dapat

memperoleh manfaat al-ijarah.24 Sukuk ijarah merupakan sertifikat sukuk yang dikeluarkan berdasarkan asset-aset tertentu yang sah mempunyai nilai ekonomis, terdiri dari petak tanah, bangunan, dan barang-barang lainyan masuk ke

22

Rahmat Syafei, Fiqh Muamalah, cet III, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), hal.121

23

Ibrahim Warde, Islamic Finance, Keuangan Islam dalam Perekonomian Glo

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal.286 24

Ibid

l, Cet I,

25

dalam kategori asset berharga.nilai keuntungan sewa terhadap sukuk ini dapat bersifat tetap maupun berubah tergantung pada keinginan penerbit dan permintaan pasar.2 5

Gambar 2.1 Skema sukuk ijarah sebagai berikut (Fatwa DSN-MUI No.41)

25

Nazaruddin Abdul Wahid, Sukuk, Memahami & Membedah Obligasi Pada Perbankan

Syariah, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), hal.117

26

Ciri - ciri pokok yang dimiliki sukuk ijarah, antara lain:2 6

1) Dalam kontrak ijarah aset yang disewa beli dan jumlah yang disewa harus diketahui dengan jelas oleh pihak-pihak terkait pada saat

kontrak 2) Penyewaan dalam ijarah harus diterapkan dalam bentuk yang jelas dari bentuk pertama sewa beli dan untuk bentuk perubahan di masa yang akan datang serta penyewaan tersebut terdiri dari dua bagian, satu untuk pembayaran kepada pihak yang menyewakan dan yang lain sebagai pembayaran rekening yang dilakukan penyewa pada biaya yang berhubungan dengan pemilikan aset

3) Adanya pembentukan SPV sebagai perwaliamanatan yang akan menjembatani emiten dan investor 4) Pengeluaran -pengeluaran yang berhubungan dengan aset merupakan tanggung jawab pemilik, sementara pengeluaran untuk pemeliharaan yang berhubungan dengan operasionalnya ditanggung penyewa.

b. Mudharabah (Profit and Loss Sharing ) Mudharabah adalah akad kerja sama usaha anta dua pihak yaitu pihak pertama sebagai shahibul maal (penyedia modal) dan pihak kedua sebagai mudharib (pengelola usaha) untuk memperoleh keuntungan dengan menggunakan kaidah profit and loss sharing mengikuti nisbah 26

Nurul Huda & Mustafa Edwin, Investasi Pada pasar Modal Syariah, cet.II, (Jakarta:

Perdana Media Group, 2008) hal.145

27

yang telah disepakati di dalam akad. Jika terjadi kerugian akan ditanggung oleh investor saja sehingga pengusaha akan

tenaga

dan waktunya saja.

Gambar 2.2

Skema Sukuk Mudharabah

Secara rinci pokok-pokok sukuk mudharabah berdasarkan fatwa

DSN-MUI No.33 Tahun 2002 Tentang Obligasi Syariah Mudharabah, adalah sebagai berikut:

1. Akad yang digunakan dalam obligasi syariah mudharabah adalah akad mudharabah 2. Jenis usaha yang dilakukan

emiten

(Mudharib)

tidak

boleh

bertentangan dengan syariah dengan memperhatikan substansi Fatwa

28

DSN-MUI

Nomor

20/DSN-MUI/IV/2001

Tentang

Pedoman

Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah

3. Pendapatan (hasil) investasi yang dibagikan emiten (Mudharib) kepada pemegang obligasi syariah mudharabah (shahibul mal) harus bersih dari unsur non halal

4. Nisbah keuntungan dalam obligasi syariah mudharabah ditentukan sesuai kesepakatan, sebelum emisi (penerbitan) obligasi syariah

mudharabah 5. Pembagian pendapatan (hasil) dapat dilakukan secara periodik sesuai kesepakatan, dengan ketentuan pada saat jatuh tempo diperhitungkan secara keseluruhan

6. Pengawasan aspek syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah atau Tim Ahli Syariah yang ditunjuk oleh Dewan Syariah Nasional MUI, sejak proses emisi Obligasi Syariah Mudharabah dimulai

7. Apabila emiten (mudharib) lalai dan/atau melanggar syarat perjanjian dan/atau

melampaui

batas,

Mudharib berkewajiban

menjamin

pengembalian dana Mudharabah, dan Shahibul Mal dapat meminta

Mudharib untuk membuat surat pengakuan utang 8. Apabila emiten (mudhari b) diketahui lalai dan/atau melanggar syarat perjanjian dan/atau melampaui batas kepada pihak lain, pemegang

29

obligasi syariah mudharabah (shahibul mal) dapat menarik dana obligasi syariah mudharabah 9. Kepemilikan obligasi syariah mudharabah dapat dialihkan kepada pihak lain, selama disepakati dalam akad.

c. Musyarakah (Penyertaan Modal) Musyarakah merupakan organisasi bisnis di mana dua orang atau lebih menyumbang pembiayaan dan manajemen bisnis, dengan proporsi sama atau tidak sama. Keuntungan dibagikan menrut perbandingan yang sama (tetapi tidak selalu demikian) antara para mitra, namun kerugian

akan dibagikan menurut proporsi kepada modal.27 Sukuk Musyarakah, yaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad Musyarakah di mana dua pihak atau lebih bekerja sama

menggabungkan

modal

untuk

membangun

proyek

baru,

mengembangkan proyek yang telah ada, atau membiayai ke iatan usaha. Keuntungan maupun kerugian yang timbul ditanggung bersama sesuai dengan jumlah partisipasi modal masing -masing pihak. Sukuk Musyarakah adalah sertifikat nilai yang sama yang diterbitkan untuk memobilisasi dana yang digunakan berdasarkan

27

Umer Chapra, Sistem Moneter Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hal.36

30

persekutuan atau firma sehingga para pemegangnya menjadi pemilik

proyek atau aset berdasarkan bagian masing-masing. 28 d. Murabahah (Cost Lost Sharing) Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. dalam sukuk murabahah, investor membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah

disepakati kualifikasinya dengan emiten. Sedangkan keuntungan investor diperoleh dari selisih harga beli dari produsen dengan harga jual kepada

emiten. Sukuk M urabahah lebih memungkinkan digunakan untuk hal yang berhubungan dengan pembelian barang untuk sektor publik, misalnya pemerintah membutuhkan barang-barang dengan harga tinggi maka dimungkinkan membelinya dengan cara kredit dengan membayar

angsuran.29 e. Istisna Istishna merupakan kontrak penjualan antara mushtani’ (pembeli akhir) dan shani’ (supplier), dalam akad ini shani’ menerima pesanan dari mushtani’ yang nantinya harga ataupun spesifikasi barang yang dipesan

28

Nurul Huda, Mustafa Edwin, Investasi Pada Pasar Modal Syariah , cet.II, (Jakarta: Perdana

Media Group, 2008)hal.143. 29

Ibid, hal.148

31

sesuai dengan kedua belah pihak.30 Ketentuan akad Istishna terdapat dalam fatwa DSN MUI No. 07/DSN -MUI/IV/200 8 Dari berbagai jenis sukuk, beberapa jenis yang popular di kalangan investor sukuk, yaitu:31

1. Sukuk i jarah , kemiripan strukturnya dengan obligasi konvensional yang cenderung memberikan keuntungan tetap, karena transaksi yang

bersifat sewa 2. Sukuk mudharabah , memiliki potensi keuntungan yang jauh lebih besar dari pada obligasi konvensional karena sifat bagi hasilnya, namun tetap memiliki derajat pengembalian pokok yang cukup tinggi Eksplorasi pada jenis-jenis instrumen di atas dapat dilakukan dengan

membangun struktur - struktur instrumen yang bervariasi dan menarik. Selam tetap berada pada jalur yang bersifat syar’i dan tetap menunjukkan perbedaan

konsep dan penerapan dari investasi syariah.

3. Pihak - Pihak yang Terlibat Dalam Penerbitan Sukuk Dalam mekanisme penerbitan sukuk terdapat beberapa pihak yang terlibat sebagai aktor utama terwujudnya pelaksanaan kegiatan transaksi jual

30

Sofiniyah Ghufron dkk, Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah Cara Mudah

Memahami Akad- Akad Syariah, hal.34 31

Muhammad Touriq, “Prospek dan Tantangan Pasar Modal S ariah”, disampaikan pada

Kajian Ekonomi Islam, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ciputat, 28 Januari 2009

32

beli. Untuk itu perlu melihat beberapa pihak yang terlibat dan bagaimana peranannya:32

a. Obligor Adalah pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran imbalan dan nilai nominal sukuk yang diterbitkan sampai dengan sukuk jatuh tempo. Dalam

hal sovereign sukuk, obligornya adalah Pemerintah. b. Investor Adalah pemegang sukuk yang memiliki hak atas imbalan,

in, dan

nilai nominal sukuk sesuai partisipasi masing-masing.

c. Special Purpose Vehicle (SPV) Adalah badan hukum yang didirikan khusu s untuk penerbitan sukuk dengan fungsi: (i) sebagai penerbit sukuk, (ii) menjadi counterpart

pemerintah dalam transaksi pengalihan aset, (iii) bertindak sebagai wali amanat (trustee) untuk mewakili kepentingan investor. Beberapa pengertian mengenai SPV:33

1) Islamic Development Bank A business entity formed solely to accomplish a specific task. In the case of sukuk Issuance, it is the entity that issues sukuk certificates”.

32

Direktorat Kebijakan Pembiayaan Syariah, Mengenal Sukuk Instrumen Keuangan Berbasis

Syariah, Brosur Departemen Keuangan Republik Indonesia 33

Fatati Sriwahyuni, ”Sukuk Sebagai Instrumen Investasi Syariah”, Disampaikan pada Temu

Ilmiah Nasional IX, Medan, 1 Maret 20 10

33

(Suatu badan hukum yang didirikan khusus untuk melaksa an kegiatan tertentu. Dalam hal penerbitan sukuk, badan hukum ini bertugas melakukan penerbitan)

2) UU No. 19/2008 Perusahaan Penerbit adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan ketentuan

Undang-Undang

ini

untuk

melaksanakan

kegiatan

penerbitan SBSN. Fungsi SPV dalam penerbitan sukuk:3 4 a. Menerbitkan Sukuk b. Menjadi Wali Amanat untuk kepentingan pemegang Sukuk - mengawasi Aset SBSN; - memastikan terpenuhinya hak-hak Pemegang SBSN; - mewakili kepentingan lain Pemegang SBSN, misalnya i n the event of default c. Managing partner (Mudharib) d. Counter part pemerintah dalam transaksi e. Merupakan badan hukum; f. Berkedudukan di dalam negeri;

g. Pendirian, Organ , dan Permodalan diatur dengan PP; h. Pemerintah dapat mendirikan lebih dari satu SPV

34

Ibid

34

i. Kebijakan terkait penerbitan & pengelolaan SBSN ditetapkan oleh Menteri.

B. Dasar Hukum Penerbitan Sukuk Mekanisme pengelolaan sukuk di Indonesia telah diatur

Undang -

Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang SBSN. Beberapa peraturan terkaiat yang dijadikan dasar hukum penerbitan sukuk di Indonesia:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 56/2008 Tentang Perusahaan Penerbit SBSN 2. Peraturan Pemerintah Nomor 57/2008 Tentang Pendirian Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 3. Peratran Menteri Keuangan Nomor 118/2008 Tentang Penerbitan dan Penjualan SBSN dengan Cara Bookbuilding di Pasar Perdana Dalam Negeri 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/2008 Tentang Penerbitan dan Penjualan SBSN Ritel di Pasar Perdana Dalam Negeri

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/2009 Tentang Penerbitan dan Penjualan SBSN di Pasar Perdana Dalam Negeri Dengan Cara Lelang 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/2009 Tentang Penerbitan dan Penjualan SBSN Dengan Cara Penempatan Langsung (Private Placement)

35

DSN-MUI pun mengeluarkan syariah opinion dan fatwa mengenai hal hal yang menyangkut penerbitan sukuk SBSN. Ada 4 fatwa yang telah dikeluarkan samp ai saat ini, yaitu:

1. Fatwa Nomor 69/DSN-MUI/VI/2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) 2. Fatwa Nomor 70/DSN-MUI/VI/2008 Tentang Metode Penerbitan SBSN 3. Fatwa Nomor 71/DSN-MUI/VI/2008 Tentang Sale and Lease Back 4. Fatwa Nomor 72/DSN-MUI/VI/2008 Tentang SBSN Ijarah Sale and Lease back Menurut syariah opinion yang dikeluarkan oleh Tim Ahli Syariah untuk penerbitan SBSN, bahwa penerbitan SBSN tidak bertentangan dengan syariah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI tentang penerbitan surat berharga syariah negara adalah akad ba’i dan ijarah.35 Dalil-dalil lain yang digunakan dasar hukum dalam penerbitan SBSN adalah sebagai berikut: 1. Al-Quran Firman Allah SWT pada surat Al-Baqarah ayat 275:

$

©

Ï

š

t

ù

à

è

t

$

Ìh

t

4

(

Ÿ

t

à

ã

t

Î

ž

x

y

t

à

ã

$

©

Ï

t

t

y

¬

ä

ç

mÜ6‚Fƒ ”%!# Pq)ƒ $J. w) bqBq)ƒ w #q/•9# bq=2'ƒ úï%!#

Surat Pernyataan Kesesuaian Syariah, Tim Ahli untuk Penerbitan SBSN DSN-MUI, 2008

$

¤

ø

s

ß

Ï

z

$

ø

y

Äb

4

s

Ï

y

Î

r

¯

ß

ö

s

ä

þ

(

Î

¯

y

$

ø

t

ø

ß

Ï

÷

ã

$

Ìh

t

4

(

3

u

r

y

¨

35

$

ª

!# @m&r #q/•9# @WB ì‹79# $JR) #q9$% NgR'/ 79ºŒ §J9# `B `»Ü‹±9#

36

$

ø

t

ø

y

u

y

§

t

$

Ìh

t

4

(

4

s

y

y

!

u

ç

t

ö

Ï

s

×

Ïi

§

În

Ï

s

$

t

y

4

s

s

ã

t

y

n

y

#=™ $B ¼&#ù ‘gFR$ù ¾m/‘ `B pàãqB ¼nä%` `Jù #q/•9# P•mr ì‹79# u

r

ø

ã

ç

ÿ

Î

n

$

«

(

u

t

ï

t

y

s

é

'

s

¯

Í

y

r

ô

y

Ü

$

¨

Í

(

è

ö

Ï

p

y

Î

à

š

cr$#»z $kŽù Nd ‘$Z9# =»s¹& 7´»9r'ù Š$ã ÆBr !# ’<) ¼n•B&r ( ??? : ?????? ) Artinya: “ Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang kian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS: Al-Baqarah: 275) Dalam ayat ini menjelaskan bahwa riba adalah haram dan dilarang kegiatan apapun, terutama dalam kegiatan ekonomi (perdagangan dan jual beli). Begitu juga dengan SBSN yang dalam pengambilan imbal hasil diharamkan menggunakan bunga, tetapi profit yang didapatkan dari

pembayaran hak manfaat, sewa, upah ataupun bagi hasil. Karena dalam SBSN terdapat akad jual beli dan sewa, maka penggunaan instrumen ini harus jelas dan harus berdasrkan prinsip syariah. 2. Hadits Penerbitan SBSN juga diperkuat oleh hadits Nabi riwayat Imam alTirmidzi dari Amr bin ‘Auf al-Muzani, Nabi SAW bersabda:

37

?????? ??? ????????? ????? ??? ????? ??? ???? ?? ???????? ??? ???? ????? ??

( ????? ??????? ???? ) ????? ??? ?? ??? ??? ?? ?? ??

Artinya: “ Perdamaian boleh dilakukan antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram, dan kaum muslim terkait dengan syarat - syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”

Hadits ini menegaskan bahwa segala perjanjian yang dilakukan oleh umat Islam adalah boleh selama tidak keluar dari koridor syariah, seperti SBSN misalnya. Investor yang membeli instrumen ini bukan hanya umat Islam saja tetapi masyarakat non muslim pun dapat berinvestasi di sini. Model penerbitan

SBSN ini sebenarnya memiliki kesamaan dengan obligasi konvensional, tetapi selama instumen keuangan syariah ini sesuai dengan prinsip syariah maka

dibolehkan. 3. Kaidah Fiqih Terdapat pula kaidah fiqih yang mendasari dibolehkannya penerbitan SBSN, yaitu: ??

??????? ??? ???? ??? ?? ?? ???? ??? ???????? ??????

Artinya: “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan.”

36 37

Muhammad Ibn al-Khalani, Subulussalam, (Bandung: Dahlan TT), Jilid 3, hal.59. Abdul Wahab Khallaf, Ilm Ushul al-Fiqh, (Jakarta: Majelis Ala Indonesia Liddawah

Islamiyyah, 1972), hal.91.

38

Kaidah fiqih di atas menunjukkan bahwa asal hukum dari segala bentuk muamalah adalah boleh sampai ditemukan dalil yang menunjukkan pengharaman atas kegiatan tersebut. Berlaku juga dengan SBSN kerena

penerbitannya menggunakan akad -akad yang sesuai dengan prinsip -prinsip syariah. C. Perbedaan Sukuk dan Obligasi 1. Sukuk (Obligasi Syariah) Di dalam obligasi syariah (sukuk) terdapat beberapa pokok ketentuan, yaitu:38

a. Ketentuan Umum 1) Obligasi yang tidak dibenarkan menrut syariah, yaitu obligasi yang bersifat utang dengan kewajiban membayar berdasarkan bunga.

2) Obligasi yang dibenarkan menurut syariah, yaitu obligasi yang berdasarkan dengan prinsip-prinsip syariah 3) Obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/marjin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo

b. Ketentuan Khusus

38

Adrian Sutedi, Aspek Hukum Obligasi & Sukuk , (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal.96

39

1) Akad yang dapat digunakan dalam penerbitan obligasi syariah antara lain: Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Salam, Istishna, Ijarah

2) Jenis usaha yang dilakukan emiten (Mudharib) tidak boleh bertentangan dengan syariah dengan memperhatikan substansi Fatwa DSN-MUI Nomor

20/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syariah 3) Pendapatan (hasil) investasi yang dibagikan emiten (mudharib) kepada pemegang Obligasi Syariah (shahibul mal) harus bersih dari unsur nonhalal

4) Pendapatan (hasil) yang diperoleh pemegang Obligasi Syariah sesuai dengan akad yang digunakan 5) Pemindahan pemilikan obligasi syariah mengikuti akad -akad yang digunakan Obligasi syariah (sukuk) memiliki beberapa karakteristik. 3 9 Pertama, obligasi syariah menekankan pendapatan investasi bukan berdasar tingkat bunga (kupon) yang telah ditentukan sebelumnya. Tingkat pendapatan obligasi syariah berdasar atas rasio bagi hasil (nisbah) yang besarannya telah disepakati

oleh

pihak

emiten

dan

investor.

Kedua,

dalam

sistem

pengawasannya, selain diawasi oleh pihak wali amanat maka mekanisme obligasi syariah juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syar 39

128

(DPS) sejak dari

Adrian Sutedi, Aspek Hukum Obligasi dan Sukuk, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 127-

40

penerbitan obligasi tersebut. Dengan adanya sistem ini maka prinsip kehatihatian dan perlindungan kepada investor obligasi syariah diharapkan bisa lebih terjamin. Ketiga , jenis industri yang dikelola oleh emiten serta hasil pendapatan perusahaan penerbit obligasi harus terhindar dari unsur nonhalal. Adapun lembaga Profesi Pasar Modal yang terkait dengan penerbitan obligasi syariah masih sama seperti obligasi biasa pada umumnya. Dana yang terhimpun disalurkan untuk mengembangkan usaha lama atau pembangunan unit baru yang benar-benar berbeda dengan usaha lama. Bentuk alokasi dana yang khusus (special dedicated) dalam syariah dikenal dengan istilah mudharabah muqayyadah . Atas penyertaannya, investor berhak mendapatkan nisbah keuntungan tertentu yang secara proporsional dan dibayarkan secara periodik. 40

2. Obligasi Obligasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu obligate yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan obligasi yang berart kontrak. Dalam Keputusan Presiden RI Nomor 775/KMK 001/1982 disebutkan bahwa obligasi adalah jenis efek berupa surat pengakuan utang atas pinjaman uang dari masyrakat (investor) dalam bentuk tertentu, untuk jangka waktu

sekurang-kurangnya tiga tahun dengan menjanjikan imbalan bunga yang jumlah serta saat pembayarannya telah ditentukan terlebih dahulu oleh emiten. 40

Abdul Manan, Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah

Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2009), hal.126

41

Pada

hakikatnya,

obligasi

adalah

suatu

tagihan

uang

atau

beban/tanggungan pihak yang menerbitkan obligasi tersebut. Pemegang obligasi memperoleh keuntungan berupa tingkat bunga tertentu yang dibayarkan

oleh

perusahaan

yang

mengeluarkan

obligasi

tersebut.4 1

Berdasarkan penerbit obligasi dapat dibagi 3 jenis, yaitu:42

a. Obligasi Pemerintah b. Obligasi Perusahaan Milik Negara (State Owned Compa ny) c. Obligasi Perusahaan Swasta Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa obligasi adalah surat utang yang dikeluarkan oleh emiten (bisa berupa badan hukum atau perusahaan, bisa juga dari pemerintah) yang memerlukan dana untuk kebutuhan operasional maupun ekspansi dalam mengajukan investasi yang mereka laksanakan. Keuntungan berinvestasi dengan cara menerbitkan obligasi akan memperoleh bunga dan kemungkinan adanya capital gain (keuntungan yang diperoleh dari jual beli saham di Pasar Modal atau Bursa Efek). 4 3

41

Pandji Anoraga & Piji Pakarti, Pengantar Pasar Modal, cet V, (Jakarta: Rineka Citra,

2006), h.57 42

Sunariyah, Pengantar Pengetahuan Pasar Modal, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu

Manajemen, 2006), h. 215 43

Abdul Manan, Apek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah

Indonesia , cet.I, (Jakarta: Kencana, 2009), h.118.

42

Obligasi adalah suatu janji untuk membayar bunga secara berkala dan jumlah pokok pada akhir jatuh tempo. Instrumen ini adalah suatu instrumen utang yang pemegangnya menerima pembayaran kupon secara berkala dan pada fakta sebenarnya merupakan suatu riba (usury). Oleh karena itu, hamper

semua ulama berpendapat bahwa produk ini tidak halal. 44 Ada beberapa perbedaan antara obligasi syariah (sukuk) dengan obligasi konvensional, antara lain:4 5

a. Tingkat pendapatan dalam obligasi syariah berdasarkan

tingkat

rasio bagi hasil (nisbah) yang besarannya telah disepakati oleh pihak emiten dan investor, sedangkan pada obligasi konvensional menekankan pendapatan investasi berdasarkan tingkat suku bunga.

b. Sistem pengawasan obligasi syariah selain diawasi oleh pihak wali amanat, mekanismenya juga diawasi oleh Dewan Pengawas (DPS) sejak dari penerbitan obligasi sampai akhir dari masa penerbitan obligasi tersebut. Dengan sistem ini, maka prinsip kehati-hatian dan perlindungan kepada investor obligasi syariah diharapkan bisa lebih terjamin,

sedangkan

obligasi konvensional pengawasannya hanya

dilakukan oleh pihak wali amanat.

44

Billah, Mohd Ma’sum, Penerapan Pasar Modal Islam, (Jakarta: Pakusengkunyit,

2008),hal.90 45

Nurul Huda & Mustafa Edwin Nasution, Current Issues Lembaga Keuangan Syariah,

(Jakarta: Kencana, 2009), hal.316

43

c. Jenis industri yang dikelola oleh emiten obligasi syariah serta hasil pendapatan perusahaan penerbit obligasi harus terhindar dar unsur non halal dan juga harus berdasarkan transaksi riil, mengandung asas manfaat, dengan dasar uang bukan komoditas, serta tidak mengenal time value of

money. Sedangkan pada obligasi konvensional tidak terdapat apakah industri yang dikelola penerbit sesuai syariah atau tidak, tidak diharuskan berdasarkan transaksi riil, berdasar atas asas utilitas, serta uang menjadi komoditas dan menganut time value of money & opportunity cost. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa obligasi adalah surat utang, di mana pemegangnya berhak atas bunga tetap, prinsip obligas syariah (sukuk) tidak mengenal adanya utang, tetapi mengenal adanya kewajiban yang timbul akibat adanya transaksi atas aset/produk maupun jasa yang tidak tunai sehingga terjadi transaksi pembiayaan. Obligasi syariah lebih merupakan penyertaan dana yang didasarkan pada prinsip bagi hasi Transaksinya bukan akad utang piutang, melainkan penyertaan. Obligasi sejenis ini sejenis ini lazim disebut muqaradhah bond, di mana muqaradhah adalah nama lain dari

mudharabah .4 6 Dalam harga penawaran, jatuh tempo pokok obligasi, saat jatuh tempo, dan rating antara obligasi syariah dengan obligasi konvensional idak ada 46

Abdul Manan, Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar ModalSyariah

Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2009), hal.126

44

perbedaannya. Perbedaan yang mendasar antara obligasi

ah dengan

obligasi konvensional terletak pada penetapan bunga yang besarnya sudah ditetapkan di awal transaksi dilakukan. Sedangkan pada obligasi syariah saat dilakukan transaksi (jual beli) belumdi tentukan besarnya bunga, yan ditentukan adalah berapa proporsi pembagian hasil apabila mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang.47 Namun, dalam obligasi syariah (sukuk) lebih kompetitif dibandingkan dengan obligasi konvensional, sebab: pertama, kemungkinan perolehan dari bagi hasil pendapatan lebih tinggi daripada obligasi konvensional. Kedua,

obligasi syariah (sukuk) lebih aman karena untuk membiayai proyek prospektif. Ketiga, bila terjadi kerugian (di luar kontrol), investor tetap memperoleh aktiva. Keempat , terobosan paradigma, bukan lagi surat utang tapi surat investasi. 48

47

Ibid

48

Ibid, hal.127

45

Secara ringkas, perbandingan obligasi syariah (sukuk)

obligasi konvensional

sebagai berikut:4 9 Gamabar 2.3

Perbedaan Sukuk & Obligasi Dekripsi

Sukuk

Obligasi Konvensional

Penerbit

Pemerintah, Korporasi

Pemerintah, Korporasi

Sifat Instumen

Sertifikat

Instrumen

kepemilikan/penyertaan atas

Utang

Pengakuan

suatu aset Penghasilan

Bagi hasil, margin, fee

Bunga/kupon, capital gain

Jangka Waktu

Pendek - mengengah

Menengah - panjang

Underlying Asset

Harus

Tidak harus

Pihak yang Terkait

Obligor, SPV, investor, trustee Obligor/issuer, investor

Haraga/Price

Market Price

Market Price

Investor

Islami, konvensional

Konvensional

Pembayaran

Bullet atau amortisasi

Bullet atau amortisasi

Harus sesuai syariah

Bebas

Pokok

Penggunaan Hasil Penerbitan 49

Direktorat Kebijakan Pembiayaan Syariah, Mengenal Sukuk Instrumen Keuangan Berbasis

Syariah, Brosur Departemen Keuangan Republik Indonesia

46

BAB III GAMBARAN UMUM SUKUK

A. Kedudukan Sukuk Dalam Kebijakan Fiskal Dalam pengelolaan kebijakan fiskal suatu negara dikenal istilah budget deficit . Hal ini terjadi karena pendapatan lebih kecil daripada pengeluaran. Budget deficit ini dialami oleh Indonesia setiap tahunnya. Berdasarkan data dari 1984 - 2004 tercatat hanya 5 tahun saja Indonesia bebas dari keadaan defisit.

Kondisi budget deficit meningkat tajam sejak terjadinya resesi di tahun 1997. 50 Tabel 3.1

50

hal. 244

Adiwarman A. Karim, Ekonomi Makro Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007),

47

(Sumber: Kementerian Keuangan)

Dari tabel di atas terlihat bahwa dalam 6 tahun terakhir pun, Indonesia, masih mengalami defisit anggaran. Hal tersebut dipaparkan dalam ringkasan APBN 2005 - 2011. Hal ini yang melatarbelakangi strategi dan kebijakan pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera serta untuk memulihkan sektor ekonomi. Salah satu strategi dan kebijakan itu berupa pengelolaan keuangan negara secara optimal melalui peningkatan efisiensi dalam pengelolaan Barang Milik Negara dan sumber pembiayaan

negara.

Dalam rangka pengelolaan keuangan negara untuk meningkatan daya dukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam menggerakkan perekonomian nasional

secara

berkesinambungan,

diperlukan

pengembangan

berbagai

instrumen keuangan yang mampu memobilisasi dana publik secara luas dengan memperhatikan nilai-nilai ekonomi, sosial, budaya yang berkembang dalam masyarakat.

Potensi

sumber

pembiayaan

pembangunan

nasional

yang

menggunakan instrumen keuangan berbasis syariah yang memiliki peluang besar

belum dimanfaatkan secara optimal. Sektor ekonomi dan keuangan syariah perlu ditumbuhkembangkan melalui pengembangan instrumen keuangan syariah sebagai bagian dari sistem perekonomian nasional dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Instrumen keuangan berdasarkan prinsip syariah mempunyai

karakteristik

yang

berbeda

dengan

instrumen

ngan

48

konvensional, sehingga perlu pengelolaan dan pengaturan secara khusus, baik yang menyangkut instrumen maupun hukum yang diperlukan. 51 Dari paparan di atas secara eksplsit dijelaskan bahwa instrumen keuangan syariah, dalam hal ini sukuk, merupakan salah satu sum

alternatif pembiayaan

pembangunan negara yang diharapkan mampu memobilisasi

publik secara

luas yang dikelola sesuai prinsip syariah sehingga terhindar dari unsur riba.

B. Sukuk di Beberapa Negara Perkembangan yang signifikan terhadap kinerja sukuk secara global membuat banyak negara di dunia menggunakan instrumen berbasis syariah sebagai sumber penyaerap dana. Untuk mengetahui perkembangan negara-negara

yang menerbitkan sukuk, di bawah ini akan dipaparkan perkembangan sukuk di beberapa Negara. 1. Malaysia Malaysia merupakan negara yang pertama kali menerbitkan sukuk di kawasan Asia. Malaysia telah menjadi yang terdepan dalam pengembangan keuangan syariahnya.hal ini terlihat dari sistem pernbankan yang telah lama dan maju dalam mengadopsi dual banking . Dari sisi penggunaan instrumen keuangan, pemerintah dan swasta juga aktif menggunakan sukuk dalam fund

51

Negara

Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat berharga Syariah

49

rising mereka. Pada tahun 2002, pemerintah Malaysia telah menerbitkan global sukuk sebesar US$600 juta. 52 Kemudian pada tahun 2005, kalangan swasta di Malaysia

idaknya

telah menerbitkan dan mengumumkan penerbitan sukuk sekitar US$4.545 juta. Sedangkan di tahun 2006, diketahui Rantau Abang

Sukuk telah

menerbitkan sukuk senilai US$2.762 juta pada buan Maret 2006. Malaysia pertama kali menerbitkan sukuk pada tahun 2002 dengan jatuh tempo pada tahun 2007, dengan jumlah sukuk yang

5 tahun dan sebesar

US$600 juta, dan struktur yang digunakan adalah menggunkan akad ijarah. Penerbit yang ditunjuk pemerintah Malaysia bernama Global Sukuk Inc. dan saat ini Malaysia merupakan negara penerbit sukuk terbesar di dunia bersama

dengan UEA. 2. Qatar Qatar merupakan anggota organisasi pengekspor minyak di kawasan Teluk yang tergabung dalam Gulf Cooperation Council (GCC). Pada umumnya Qatar adalah negara yang memiliki perekonomian kuat, di mana Qatar adalah pengekspor minyak dan gas ke berbagai negara. Qatar merupakan negara petrodollar yan pertama kali menerbitakan sukuk di GCC

52

Roikhan Muhammad Aziz, ”Tinjauan Komparatif Obligasi Syariah Antara Malaysia

Indonesia: Pendekatan System Dynamic.” (Hasil Penelitian Mengenai Sukuk 2007).

n

50

dengan menggunakan struktur ijarah, dan menggunakan spesifik proyek.5 3 Dalam menrbitkan sukuk, Qatar menggunakan tenor 7 tahun yaitu pada tahun 2003 dan jatuh tempo pada tahun 2010. Qatar mampu menggalang dana sebesar US$700 juta yang digunakan untuk pembiayaan proyek infrastruktur negara. Dalam hal ini yang menjadi penrrbit sukuk adalah Qatar Global Sukuk dan tentunya yang menjadi obligor adalah pemerintah Qatar. 54 Dalam hal kualitas peringkat Qatar dilihat sebagai salah satu yang terkuat diantara

negara-negara di Teluk. Qatar memperoleh peringkat kredit AA

i Standard

& Poor’s dan Aa2 dari Moody’s Investors.55 Dalam penerbitan sukuk ini juga sangat diminati oleh korporasi di negara Qatar, di mana dalam negara ini sukuk pemerintah maupun sukuk korporasi berkembang dengan baik. Dapat dilihat melalu data yang ada bahwa sebuah perusahaan yang bernama Qatar Real Estate Invesment Company (QREIC) adalah perusahaan pertama yang menerbitkan sukuk dan total dari penerbitan sukuk tersebut sebesar US$375 miliar. Ini menunjukkan bahwa sukuk merupakan instrumen keuangan yang likuid bagi pemerintah Qatar. Dalam 2 tahun terakhir ini, Qatar termasuk negara yang mendapatkan

53

Nibra Hosen, ”Dampak Global Penerbitan Sukuk Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah”,

http://nibrahosen.multiply.com. Artikel ini diakses pada tanggal 25 Juni 2011 54

Rahmat Waluyanto, ”Potensi Sukuk Negara (Surat Berharga Syariah Negara) Sebagai

sumber Pembiayaan dan Investasi. 55

http://m.republika.co.id/berita/bisnis-syariah/berita/10/09/25/136374 -qatar-islamic-bank-

mulai-roadshow-sukuk. Artikel ini diakses pada tanggal 25 Juni 2011

51

keuntungan yang luar biasa, d mana harga minyak duniayang meningkat secara signifikan mempengaruhi kondisi ekonomi negara tersebut dan akhirnya begitu banyak dana yang mengalir, sehingga pada akhirnya Qatar akan mengaliri dananya kepada negara-negara yang membutuhkan untuk mendanai proyek.5 6

3. Bahrain Pemerintah kerajaan Bahrain menerbitkan sukuk negara pada tahun 2004 dengan total USD250 juta. Dalam penerbitannya pemerintah Bahrain menggunakan struktur ijarah (headlease & sublease) dengan tenor 5 tahun dan jatuh tempo pada tahun 2009. Pemerintah Bahrain menunjuk BMA

International Sukuk Company (SPC) untuk menjadi penerbit (issuer) dan tentunya yang menjadi obligor adalah pemerintah Bahrain. 5 7 Perkembangan sukuk di Bahrain pun berkembang baik, di

Bank

Sentral Bahrain (CBB) memastikan rencana penerbitan instrumen obligasi

syariah atau sukuk berbasis ijarah. Instrumen itu dikenal dengan sebutan Islamic Sukuk Liquidity Instrument (ISLI). Penerbitan sukuk bertujuan untuk menyediakan instrumen manajemen likuiditas bagi berbagai lembaga keuangan syariah. ISLI merupakan hasil pengembangan bersama CBB dan pusat manajemen likuiditas atau Liquidity Management Center (LMC)

56

”Sukuk Qatar”, http://www.cert.org. Artikel ini diakse pada tanggal 25 Juni 2011

57

Rahmat Waluyanto, ”Potensi Sukuk Negara (Surat Berharga Syariah Negara) Sebagai

sumber Pembiayaan dan Investasi.

52

Bahrain. ISLI sengaja didesain bagi lembaga keuangan konvensional maupunsyariah untuk mengakses instrumen likuiditas jangka pendek dengan menggunakan skim sukuk ijarah. 58

4. Uni Emirat Arab (UEA) Sukuk negara yang diterbitkan pertama kali pada tahun

4 ole Debt

of Civil Aviation dan yang menjadi emiten adalah pemertintah UEA. Struktur yang digunakan pada dalam penerbitan sukuk di negara tersebut adalah ijarah (sale and lease back) yang berjumlah USD 1 miliar. 59 UEA merupakan penerbit sukuk terbesar bersama Malaysia dan dapat dipastikan sukuk di Timur Tengah akan terus berkembang pesat dalam beberapa tahun mendatang. Hal tersebut dipicu oleh tingginya harga minyak dunia dan pada akhirnya tinnginya harga minyak menyebabkan wilayah Timur Tengah mengalami kelebihan dana investasi. 6 0

Dana-dana sukuk yang berasal baik dari penrbitan sukuk rite global, IFR, dan SDHI secara keseluruhan digunakan untuk menam

pembiayaan

dalam penyelenggaraan pemerintahan yang semuanya sudah tertuang dalam

APBN

58

Aru, ”Bank Sentral Bahrain terbitkan Sukuk Ijarah”, Republika, Jumat 13 Juni 2008

59

Rahmat Waluyanto, ”Potensi Sukuk Negara (Surat Berharga Syariah Negara) Sebagai

sumber Pembiayaan dan Investasi. 60

”Konferensi IBA di Timur Tengah: Perlu Standardisasi Keuangan Islam”.

www.Zawya.com. Artikel ini diakses pada tanggal 25 Juni 2011

53

C. Perkembangan Sukuk di Indonesia Pasar keuangan di Indonesia baru saja mencatat sejarah baru. Pada Mei 2008 lalu, Pemerintah telah mengundangkan Undang-Undang No. 19/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau UU Sukuk Negara

(sovereign sukuk). Meski terlambat, kita patut memberikan apresiasi tinggi atas upaya pemerintah dan DPR yang berhasil menghasilkan UU Sukuk Negara ini. Dikatakan terlambat, karena perkembangan sukuk di Indonesia, sesungguhnya sudah dimulai oleh swasta, meskipun pangsanya masih kecil. Fakta menunjukkan perkembangan sukuk memang dimulai dengan adanya soverign sukuk. Berdasarkan data dari Standard & Poor’s (S&P), bila pada tahun 2003, sovereign sukuk masih mendominasi pasar sukuk global yaitu sebesar 42% dan sukuk yang diterbitkan oleh lembaga keuangan sebesar 58%, maka sejak saat itu komposisinya mengalami pergeseran. Pada tahun 2007, kini justru sukuk korporasi yang mendominasi pasar sukuk global, yaitu sekitar 71%, lembaga keuangan 26%, dan pemerintah tinggal 3%. Pengembangan sukuk sangat didukung regulator dan pemerintah di kawasan Teluk dan Asia. Kini, semakin banyak negara yang telah menerbitkan sukuk sebagai instrumen pembiayaan. Pada tahun 2007, telah ada 10 negara yang menerbitkan sukuk, padahal pada tahun 2001 baru ada 2 negara. Uni Emirat Arab (UEA) dan Malaysia masih mempertahankan sebagai negara penerbit sukuk terbesar di dunia. Pada tahun 2007, lebih dari US$25 miliar sukuk (atau sekitar

54

75% dari seluruh sukuk yang diterbitkan di seluruh dunia pada tahun itu) adalah sukuk yang diterbitkan oleh UEA dan Malaysia. Sementara itu, Malaysia sendiri menguasai sekitar 66% dari seluruh penerbitan sukuk di dunia. 6 1 Sebagaimana disebut di atas, perkembangan sukuk di Indonesia sesungguhnya bermula karena adanya inisiatif dari swasta. Dukungan yang kurang dari pemerintah dan regulator terhadap perkembangan sukuk ini, menyebabkan posisi Indonesia dalam pasar keuangan syariah global tidak mendapatkan tempat yang semestinya. Hingga saat ini, baru terdapat sekitar 20 sukuk yang diakui sebagai emiten syariah oleh Bapepam. Dengan diberlakukannya UU Sukuk Negara, diperkirakan perkembangan pasar sukuk di Indonesia bakal lebih semarak dibandingkan sebelumnya. Terlebih lagi, minat investor terhadap sukuk ini sangat besar, sebagaimana ditunjukan dari perkembangan sukuk global saat ini. Tahun ini pemerintah memang memfokuskan diri untuk pengembangan pasar sukuk domestik. Jika penerbitan perdana ini sukses, diperkirakan akan semakin menarik investor asing, khususnya dari Timur Tengah, untuk masuk ke pasar keuangan syariah di Indonesia.62 Berikut ini data mengenai perkembangan penerbitan sukuk di Indonesia.

61

Dimuat oleh harian ekonomi & bisnis Kontan, Kamis, 26 Juni 2008.

62

Dimuat oleh harian ekonomi & bisnis Kontan, Kamis, 26 Juni 2008

55

Tabel 3.2 Data Penerbitan Sukuk

(Sumber: Direktorat Jendral Pengelolaan Utang)

Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Rahmat Waluyanto menyebutkan, nilai total surat berharga syariah negara (SBSN/nama lain sukuk) yang sudah diterbitkan pada tahun 2011 adalah Rp 13,341 triliun. Itu terdiri atas sukuk dana haji Indonesia (SDHI) Rp 6 triliun dan ukuk ritel seri

SR-003 sebesar Rp 7,341 triliun. SR -003 baru saja ditetapkan penjatahannya pada 21 Februari 2011. Jadi, sejak tahun 2008 total sukuk yang sudah diterbitkan pemerintah (baik sukuk ritel maupun reguler) mencapai Rp 59,051 triliun. Dengan demikian, hanya dalam tiga tahun, pertumbuhan sukuk begitu pesat.

56

Apalagi, pada tahun 2008 Indonesia adalah negara yang

kali

menerbitkan sukuk berdenominasi dollar AS sejak krisis keuangan global. 63 Indonesia, negara dengan pertumbuhan perekonomian terbesar di Asia Tenggara, berencana menerbitkan sukuk global pada semester satu 2011 dan sukuk ritel pada kuartal pertama 2011. Dirjen Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan, Rahmat Waluyanto, dikutip laman Bloomberg, Kamis (23/9) menyebut sukuk akan diterbitkan melalui private placement sebesar Rp 2 triliun di tahun ini. 6 4 Perkembangan sukuk negara di Indonesia dipengaruhi oleh stabilitas kondisi ekonomi makro. Mulai dari peningkatan Produk Domestik Bruto dan pertumbuhan ekonomi, stabilnya nilai inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

63

httpbisniskeungan.kompas.comread.Stok.Aset.Dasar.Transaksi.Semakin.Menipis. Artikel

ini diakses pada tanggal 30 April 2011 64

http://zonaekis.com/daftar-negara-penerbitkan-sukuk-global. Artikel ini diaksespad tanggal

30 April 2011

57

Tabel 3.3

Sumber: Kementerian Keuangan

Faktor lain yang mempengaruhi perkembangan sukuk negara di Indonesia adalah peningkatan sumber pembiayaan yang berasal dari Surat Berharga Negara (SBN) dalam menutupi defisit anggaran pada APBN tiap tahunnya. Dari laporan ringkasan APBN 2005-2011, SBN yang salah satu komponennya berupa sukuk

menjadi sumber pembiayaan utama dalam menutupi defisit pada APBN tiap tahunnya. Perkembangan sukuk ke depan akan maju pesat. Hal ini terlihat dari besarnya respon masyarakat saat peluncuran sukuk oleh Kementerian Keuangan. Semua ini tidak terlepas bahwa berinvestasi dengan sukuk akan aman karena ditanggung pemerintah. Harus lebih banyak diberikan sosialisasi tentang aman dan untungnya berinvestasi dengan sukuk. Terlebih saat ini untuk legalitas dalam

bertransaksi dengan produk syariah khususnya sukuk sudah ada jaminan, terbukti

58

dengan adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN, dan dari segi institusi diatur oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang. Untuk perkembagan

ke

depan

sangat bisa

menyeimbangkan

dengan

obligasi

konvensional, dengan catatan adanya akuntabilitas, good corporate governance dan transparansi pengelolaan dari sukuk ke mana arahnya, sehingga akan mampu

menyaingi dengan konvensional.

59

BAB IV APLIKASI PENGELOLAAN SUKUK DALAM KEBIJAKAN FISKAL

A. Mekanisme Penerbitan Sukuk di Indonesia Secara umum, ketentuan mekanisme mengenai obligasi syariah (sukuk) sebagai berikut:65

1. Obligasi syariah

haruslah

berdasarkan

konsep

syariah

yang

hanya

memberikan pendapatan kepada pemegang obligasi dalam bentuk bagi hasil

atau revenue sharing serta pembayaran kewajiban pada saat jatuh tempo 2. Obligasi syariah mudharabah yang diterbitkan harus berdasarkan pada bentuk pembagian hasil keuntungan yang telah disepakati sebelumnya serta pendapatan tang deterima harus bersih dari unsur nonhalal

3. Nisbah (rasio) bai hasil harus ditentukan sesuai kesepakatan sebelum penerbitan obligasi tersebut

4. Pembagian pendapatan dapat dilakukan secara periodik atau sesuai dengan ketentuan bersama, dan pada saat jatuh tempo hal itu diperhitungkan secara

keseluruhan 5. Sistem pengawasan aspek syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) atau Tim Ahli Syariah yang ditunjuk oleh DSN-MUI

65

Adrian Sutedi, Aspek Hukum Obligasi & Sukuk , (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal.128

60

6. Apabila perusahaan penerbit obligasi melakukan kelalaian atau melanggar syarat perjanjian, wajib dilakukan pengembalian dana investor dan harus

dibuat secara surat pengakuan utang 7. Apabila emiten berbuat kelalaian atau cidera janji maka pihak investor dapat menarik dananya 8. Hak

kepemilikan

obligasi

syariah

(sukuk)

mudharabah

dapat

dipindahtangankan kepada pihak lain sesuai dengan kesepakatan akad

perjanjian Dalam Fatwa DSN-MUI No.70/DSN-MUI/VI/2008 Tentang Metode Penerbitan

SBSN,

penerbitan

boleh

menggunakan

metode

lelang

bookbuilding. Metode lelang yang dimaksud dalam fatwa

dan

adalah

penjualan sukuk yang dilakukan melalui agen penjual di mana investor menyampaikan penawaran pembelian hak baik secara kompetitif maupun non kompetitif melalui peserta lelang. Sedangkan yang dimaksud dengan metode bookbuilding yan dimaksud dalam fatwa tersebut adalah penjualan sukuk yang dilakukan kepada investor melalui agen penjual di mana agen penjual tersebut mengumpulkan pemesanan pembelian dalam periode penawaran yang telah

ditentukan.6 6 Metode penerbitan itu ada tiga, ini tidak hanya untuk sukuk, instrumen keuangan lainnya juga menggunakan metode ini. Pertama metode bookbuilding,

66

Fatwa DSN-MUI No.70/DSN-MUI/VI/2008 Tentang Metode Penerbitan SBSN

61

ini dilakukan dengan cara menunjuk agen penjual dalam

nerbitan sukuk, di

mana agen penjual mengumpulkan pemesanan pembelian dalam periode penawaran yang telah

ditentukan. Kemudian

lelang, dilakukan

dengan

megumpulkan peserta lelang dalam penerbitan sukuk. Dan yang ketiga private placement seperti yang dilakukan dalam penerbitan sukuk dana haji (SDHI). 67

a. Lelang SBSN 68 Gambar 4.1

Skema lelang SBSN

(Sumber: Kementerian Keuangan) 67

Wawancara pribadi dengan Agus Laksono, Staff Direktorat Pembiayaan Syariah, pada

tanggal 16 April 2011 68

Peraturan Menteri Keuangan No. 11/PMK. 08/2009 Tentan

Penerbitan dan Penjualan

Surat Berharga Syariah Negara di Pasar Perdana Dalam Negeri Dengan Cara Lelang

62

1. Prosedur Pelaksanaan Lelang Lelang SBSN adalah penjualan SBSN yang diikuti oleh: a. Peserta lelang, Bank Indonesia, dan/atau LPS dalam

lelang SBSN jangka

pendek; atau b. Peserta lelang dan/atau LPS, dalam hal lelang SBSN cara

mengajukan

penawaranpembelian

kompetitif

ka panjang, dengan dan/atau

penwaran

pembelian nonkompetitif dalam suatu periode waktu penawaran yang telah ditentukan dan diumumkan sebelumnya melalui system yang disediakan agen yang melaksanakan lelang SBSN Penawaran pembeian kompetitif adalah pengajuan penawaran pembelian dengan mencantumkan: a. volume dan tingkat imbal hasil yang diinginkan penawar, dalam hal penawaran SBSN dengan pembayaran imbalan tetap (fixed coupon) atau pembayaran imbalan secara diskonto; atau b. volume dan harga yang diinginkan penawar, dalam hal lelang SBSN harga mengambang (float coupon) Penawaran pembelian nonkompetitif adalah penajuan penawaran pembelian dengan mencantumkan: a. volume tanpa tingkat imbal hasil yang diinginkan penawar, dalam hal penawaran SBSN dengan pembayaran imbalan tetap (fixed coupon) atau

pembayaran imbalan secara diskonto; atau

63

b. volume tanpa harga yang diinginkan penawar, dalam hal lelang SBSN harga mengambang (float coupon) Pemegang

sukuk

akan

memperoleh

imbalan

berupa

sewa/bag

hasil/marjin atau bentuk pembayaran lainnya sesuai dengan akad penerbitan sukuk, yang akan diberikan kepada pemegang sukuk sampai jatuh tempo. Penerbitan sukuk dengan metode penjualan secara lelang dapat dilakukan oleh pemerintah atau melalui perusahaan penerbit sukuk. Dalam lelang sukuk, menteri dapat menunjuk Bank Indonesia sebagai agen lelang yang bertugas untuk: 1. Mengumumkan rencana lelang sukuk yang memuat paling kurang nama peserta lelang, waktu pelaksanaan, jumlah indikatif sukuk yang ditawarkan, jangka waktu, tanggal penerbitan, tanggal setelmen, tanggal jatuh tempo, jenis mata uang, dan waktu pengumuman lelang sukuk kepada peserta lelang 2. Melaksanakan lelang sukuk 3. Menyampaikan data penawaran lelang kepada Direktur

Pengelolaan

Utang 4. Mengumpulkan hasil ketetapan lelang kepada peserta lelang melalui system lelang Sebelum melakukan lelang Menteri Keuangan terlebi dahulu menentukan jenis akad, tanggal jatuh tempo, tanggal lelang, target indikatif, metode penetapan hara sukuk, presentase alokasi bagi penawaran pembelian nonkompetitif untuk

64

sukuk yang akan ditawarkan, serta Barang Milik Negara

akan digunakan

sebagai aset sukuk.

2. Peserta Lelang Peserta lelang adalah Bank Indonesia, LPS, bank umum konvensional, bank umum syariah, dan dapat diikuti pihak lain baik berupa orang perorangan ataupun kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik yang merupakan badan hukum maupun yang bukan berbadan hukum. Masing - masing peserta harus menyampaikan penawaran penawaran lelang

setiap lelang

sukuk, jika tidak maka akan diberi surat peringatan. Bank dan perusahaan efek selain anggota Dealer Utama yang ingin menjadi peserta lelang maka harus terlebih dahulu mengajukan permohonan peserta lelang sukuk kepada Direktoran Jenderal Pengelolaan Utang untuk mendapatkan persetujuan serta menyerahkan surat pernyataan kesediaaan untuk mematuhi ketentuan sebagai peserta lelang. 3. Harga Lelang Dalam melakukan lelang sukuk akan timbul bebrapa harga yang dapat dipilih oleh para peserta lelalng, di antaranya: a. harga beragam (multiple price) adalah harga yang dibayarkan masing - masing pemenang lelang sukuk sesuai dengan harga penawaran yang diajukannya.

65

b. harga seragam (uniform price) adalah tingkat harga yang sama yang dibayarkan oleh seluruh pemenang lelang sukuk c. harga rata - rata tertimbang (weight average price) adalah harga yang dihitung dari hasil bagi antara jumlah perkalian masing - masing volume sukuk dengan harga yang dimenangkan dan total volume sukuk yang terjual d. harga setelmen adalah harga yang dibayarkan atas lelang sukuk yang dimenangkan, sebesar harga bersih yang diajukan dalam

lelang

sukuk dengan memperhitungkan imbalan berjalan (accrued return) dalam hal lelang sukuk dengan imbalan berupa kupon; harga yang dibayarkan atas lelang sukuk yang dimenangkan sebesar imbal hasil yang telah dikonversi sebagai harga bersih yang diajukan dalam penawaran lelang sukuk, dalam hal lelang sukuk dengan pembayaran imbalan secara diskonto. 4. Batasan Pembelian Bank Indonesia hanya dapat menyampaikan penawaran pembelian sukuk jangka pendek dengan cara nonkompetitif. LPS hanya dapat menyampaikan penawaran pembelian sukuk dengan cara nonkompetitif. Peserta lelang yang menyampaikan penawaran pembelian sukuk untuk dan atas nama dan/atau melalui peserta lelang lain, hanya dapat melakukan penawaran pembelian dengan cara kompetitif.

66

Peserta lelang yang menyampaikan penawaran pembelian sukuk jangka pendek untuk dan atas nama pihak selain Bank Indonesia dan LPS, hanya dapat melakukan penawaran pembelian dengan cara kompetitif. Peserta lelang yang menyampaikan penawaran pembelian sukuk jangka panjan untuk dan atas nama pihak selain Bank Indonesia dan LPS, dapat melakukan penawaran pembelian dengan cara kompetitif dan/atau dengan cara nonkompetitif. Hasil lelang akan ditentukan oleh Menteri Keuangan dan akan diumumkan oleh agen lelang pada hari yang telah ditentukan.

b. Bookbuilding69 Bookbuilding adalah kegiatan penjualan sukuk kepada pihak melalui agen penjual, dimana agen penjual mengumpulkan pemesanan pe

io de

penawaran yang telah ditentukan. Dalam hal ini yang bertindak sebagai agen penjual adalah perusahaan efek yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

69

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.08/2008 Tentang Penerbitan dan Penjualan

Surat Berharga Syariah Negara Dengan Cara Bookbuilding di Pasar Perdana Dalam Negeri

67

Gambar 4.2

Skema Bookbuilding

(Sumber: Kementerian Keuangan)

Sebagaimana halnya penerrbitan sukuk dengan cara lelang, penerbitan sukuk dengan metode ini juga dapat dilakukan langsung

pemerintah atau

melalui perusahaan penerbit. Penjualan sukuk dengan cara bookbuilding dapat dilakukan melalui agen penjual yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Setiap pihak dapat membeli sukuk melalui agen penjual dengan mengikuti tata cara pemesanan yang telah dimuat dalam memorandum informasi, yaitu informasi tertulis mengenai penawaran

sukuk kepada pihak. Dalam metode bookbuilding , agen penjual akan mengumumkan rencana penjualan

sukuk

kepada

investor,

melakukan

fungsi penjaminan

emisi,

menyampaikan seluruh data penawaran penjualan sukuk, da mengumumkan

ketetapan hasil penjualan sukuk kepada pihak yang mendapatkan penjatahan.

68

Untuk dapat ditunjuk menjadi agen penjual, maka calon agen penjual harus mengajukan proposal dan mengikuti prosedur yang telah

Menteri

Keuangan. Penunjukkan agen penjual akan diseleksi oleh panitia seleksi dan kemudian akan dilakukan perjanjian antara pemerintah dan agen penjual tentang

tugas dan kewenangan agen penjual. Agar lebih terjamin, untuk penerbitan sukuk di pasar perdana dalam negeri dengan cara bookbuilding dapat menunjuk konsultan hukum. Penunjukkan konsultan hukum ditetapkan dengan surat Direktur Jenderal Pengelolaan Utang atas anam Menteri Keuangan yang kemudian ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama antara pemerintah dan dengan konsultan hukum tersebut. Menteri akan menetapkan hasil penjualan sukuk paling lambat dua hari setelah berakhirnya periode penjualan yang meliputi nilai nominal sukuk yan diterima, imbal hasil (yield) dan/atau harga, serta tingkat imbalan dan/atau

diskonto. Dokumen yan g diperlukan dalam penerbitan dan penjualan sukuk dengan

cara bookbuilding antara lain: 1. dokumen transaksi asset sukuk, dokumen ini akan disesuaikan dengan akad sukuk yang diterbitkan 2. perjanjian perwaliamanatan, hanya diperlukan apabila penerbita dilakukan langsung oleh pemerintah atau perusahaan penerbit sukuk menunjuk pihak lain untuk membantu melaksanakan fungsi wali am anat

69

3. ketentuan dan syarat - syarat sukuk 4. memorandum informasi, memuat tentang tata cara pemesanan pembelian, jenis akad, tanggal jatuh tempo, tanggal penjatahan, tanggal setelmen metode penetapan harga sukuk, periode penjualan, asset sukuk

pokok - pokok

ketentuan dan syarat 5. fatwa atau pernyataan kesesuaian sukuk dengan prinsip - prinsip syariah yan ditetapkan MUI atau lembaga lain yang ditunjuk pemerintah

c. Private Placement70 Penempatan langsung atau yang disebut private placement adalah keg iatan penerbitan dan penjualan sukuk yang dilakukan pemerintah kepada pihak dengan ketentuan dan persyaratan (terms and conditions) sukuk sesuai dengan

kesepakatan. Seperti halnya penerbitan dengan cara lelang dan bookbuilding , penerbitan dengan metode ini juga dapat dilakukan langsung oleh pemerintah atau melalui perusahaan penerbit sukuk. Dalam penjualan sukuk dengan metode ini yang dikatakan sebagai pihak adalah orang perseorangan WNI maupun WNA atau kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum yang berkedudukan di dalam ataupun di luar neger Bank Indonesia, atau

70

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.08/2009 Tentang Penerbitan Penjualan Surat

Berharga Syariah Negara Dengan Cara Penempatan Langsung (Private Placement)

70

LPS. Artinya bahwa pihak - pihak tersebut dapat membeli sukuk dengan cara

private placement . Akan tetapi berdasarkan peraturan Menteri Keuangan No.75/PMK.08/2009 Tentang Penjualan dan Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara dengan cara Penempatan Langsung (Private Placement), menyatakan bahwa bank Indonesia hanya dapat membeli SBSN jangka pendek secara private placement untuk dan atas nama diri sendiri, orang perseorangan hanya dapat membeli SBSN jangka panjang denga cara private Placement , pihak selain BI, LPS, dan orang perseorangan dapat membeli SBSN jangka panjang dan jangka pendek secara

private placement untuk dan atas nama diri sendiri. Setiap pihak dapat membeli baik secara langsung maupun melalui peserta lelang atau anggota panel. Khusus untuk orang perseorangan tidak dapat membeli sukuk dengan metode ini secara langsung. Pembelian sukuk dengan cara ini dilakukan dengan mengajukan penawaran kepada Menteri Keuangan c.q Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang denga tembusan kepada Direktur Pembiayaan Syariah. Penawaran tersebut akan ditindaklanjuti oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang c.q Direktur Pembiayaan Syariah paling lama tujuh hari keja setelah penawaran diajukan. Penawaran pembelian di pasar perdana dalam negeri minimal sebesar ekuivalen Rp 250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) untuk satu seri. Penawaran pembelian di pasar perdana

71

internasional minimal sebesar ekuivalen USD 100,000,000.00 (seratus juta dolar) untuk satu seri. Untuk pembelian sukuk secara langsung maka Direktorat Pengelolaan Utang c.q Direktur Pembiayaan Syariah akan langsung berhubungan denga pihak yang mengajukan penawaran pembelian. Untuk pembelian melalui peserta lelang atau anggota panel, maka Direktur Pembiayaan Syaria akan menindaklanjuti bersama peserta lelang atau anggota panel. Penjualan sukuk dengan cara private placement di pasar perdana dalam negeri dapat dilakukan oleh pemerintah atau melalui peserta lelang. Sedangkan penjualan sukuk dengan cara private placement di pasar perdana internasional dapat dilakukan langsung oleh pemerintah atau melalui

panel. Oleh

karena itu, penerbitan dan penjualan sukuk dengan cara private placement dapat dilakukan dalam mata uang rupiah atau valuta asing seh

dapat dibeli oleh

semua pihak. Dalam penerbitan dan penjualan sukuk dengan cara ini,

irektur Jenderal

Pengelolaan Utang selaku Kuasa Pengguna Anggaran dapat menunjuk konsultan hukum, terkait aspek legal dari transaksi tersebut. Dokumen yang diperlukan dalam penerbitan dan penjualan sukuk secar

private placement antara lain: 1. Dokumen transaksi sukuk yang disesuaikan dengan akad yang digunakan. Dokumen ini berisikan pernajajian jual beli atau sewa menyewa BMN

72

untuk digunakan sebagai aset sukuk, perjanjian sewa menyewa sukuk, objek pembiayaan sukuk, dan perjanjian penyertaan

2. Term and condition sukuk, yang menerangkan tentang nilai nominal, bentuk dan jenis sukuk, mekanisme pembayaran, dan mekanisme

pelaksanaan setelmen 3. Fatwa dan pernyataan kesesuaian sukuk terhadap prinsip syariah 4. Perjanjian perwaliamanatan, hanya diperlukan apabila penerbita dilakukan langsung oleh pemerintah atau perusahaan penerbit sukuk menunjuk pihak lain untuk membantu melaksanakan fungsi wali amanat Seluruh hasil penjualan sukuk secara private placement merupakan penerimaan negara, baik yang diterbitkan langsung oleh pemerintah maupun yang diterbitkan oleh perusahaan penerbit. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang akan mengumumkan hasil penjualan pada public pada tanggal

pelaksanaan setelmen.

B. Jenis Akad yang Digunakan Dalam Penerbitan Sukuk Secara umum banyak sekali akad yang bisa digunakan dalam menerbitkan suatu sukuk. Kurang lebih ada 14 jenis akad yang dikeluarkan oleh AAOIFI yang dapat digunakan untuk menerbitkan suatu sukuk.

73

Dalam kontek Indonesia, sejauh ini baru ada dua jenis

yang

digunakan dalam menerbitkan sukuk, yaitu Ijarah Sale & Lease Back dan Ijarah al-Khadamat .

1. Ijarah Sale and Lease Back Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 72 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara Ijarah Sale and Lease Back, SBSN Ijarah Sale and Lease Back adalah Surat Berharga Negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian kepemilikan aset SBSN yang diterbitkan dengan menggunakan akad ijarah dengan mekanisme sale and lease back. Mekanisme sale and lease back adalah jual beli suatu asset yang kemudian pembeli menyewakan kembali aset tersebut kepada penjual. Gambar 4.3

Skema Ijarah Sale and Lease Back

(Sumber: Kementerian Keuangan)

74

Berikut ini ada beberapa ketentuan mengenai SBSN Ijarah Sale and Lease Back:7 1

a) Pemerintah boleh melakukan transaksi dengan Perusahaan Penerbit SBSN yang didirikan oleh Pemerintah atau dengan pihak lain yang ditunjuk oleh

Pemerintah. b) Pemerintah menjual aset yang akan dijadikan objek ijarah kepada Perusahaan Penerbit SBSN atau pihak lain melalui wakilnya yang ditunjuk dan pembeli berjanji untuk menjual kembali aset yang dibelinya sesuai dengan

kesepakatan. c) Pemerintah atau Perusahaan Penerbit SBSN menerbitkan S

sebagai bukti

atas bagian kepemilikan objek ijarah , yang dibeli oleh investor pada tingkat

harga tertentu sesuai kesepakatan. d) Pemerintah menyewa objek ijarah dengan memberikan imbalan (ujrah) kepada pmegang SBSN selama jangka waktu SBSN.

e) Pemerintah sebagai Penyewa wajib memelihara dan menjaga objek ijarah sampai dengan berakhirnya masa sewa. f) Pemerintah dapat membeli sebagian atau seluruh Aset SBSN sebelum jatuh tempo SBSN dan/atau sebelum berakhirnya masa sewa Aset SBSN, dengan mebayar sesuai dengan kesepakatan.

71

www.eSharianomics.com. Artikel ini di akses pada tanggal 28 Juli 2011

75

g) Untuk pembelian aset SBSN sebelum jatuh tempo, para pihak melakukan perubahan atau pengakhiran terhadap akad SBSN.

h) Pemegang SBSN dapat mengalihkan kepemilikan SBSN Ijarah kepada pihak lain dengan harga yang disepakati.

2. Ijarah al - Khad amat Salah satu lagi akad yang digunakan dalam menerbitkan sukuk di Indonesia adalah Ijarah al-Khadamat (ijarah pelayanan). Akad ini dibuat khusus untuk Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI). Adapun underlying asset

yang

digunakan

dalam

sukuk

ini

adalah

jasa

pelayanan

dalam

penyelenggaraan haji, misalnya flying, catering, dan housing. Penempatan Dana Haji ke SDHI ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama antara Menteri Keuangan dan Menteri Agama pada tanggal 22 April 2009 tentang Tata

Penempatan

Dana Haji dan Dana Abadi Umat dalam surat berharga syariah negara (SBSN)

dengan metode 'private placement' Kebijakan sukuk ini didasari dengan beberapa alasan. Pertama, selama ini dana haji ditempatkan di deposito bank. Yang kalau dilihat sisi syariahnya masih mengkhawatirkan Karena ditempatkan di 21 bank, diasumsikan ini tidak semuanya syariah sehingga karena uang nasabah ini digunakan untuk ibadah haji maka seharusnya ditempatkan di instrumen syariah. Kedua, dari

76

sisi Kementrian Agama dengan menempatkan uang tersebut di perbankan itu menghadapi system risk. Karena uang tersebut ditempatkan di deposito dan deposito itu yang masuk dalam penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan yang dijamin hanya sebesar 2 miliar saja. Kemudian untuk rate mengikuti rate normal deposito. Jika perbankan mengalami collaps, uang jamaah haji yang sekian puluh triliun itu tidak ada yang mempertanggungjawabkan. Kemudian yang terakhir, uan g-uang itu merupakan uang yang murah bagi perbankan karena diperoleh dari Kementrian Agama dalam jumlah besar, dan seharusnya dana-dana tersebut untuk sektor riil tapi kenyataannya perbankan menempatkannya di SBI dan SUN. Sehingga ada kesan perbankan ini p roses intermediasinya tidak efisien. Mengingat penting sekaligus besarnya potensi dana haji setiap tahunnya, maka peran pemerinta sebagai regulator dan pengambil kebijakan menjadi sebuah keniscayaan. Telah menjadi usang sekali

dipertanyakan

jika pemerintah tidak memiliki political will dalam mengelola dana haji secara

syariah dan berdaya. Pengelolaan dana haji secara syariah dan terberdayakan tidak hanya menegaskan peran pemerintah untuk memenuhi hak warga negara, namun sekaligus

menegaskan

komitmen

ekonomi syariah itu sendiri.

pemerintah

terhadap

pengembangan

77

C. Penggunaan Barang Milik Negara Sebagai Underlying Asset Dalam penerbitan sukuk haruslah disertai dengan adanya underlying asset atau penyertaan asset yang berfungsi sebagai objek perjanjian atau akad. Dalam hal ini, penjualan asset bukan berate penjualan fisik

hak

manfaat (beneficial title) sedangkan hak kepemilikan ( legal title) tetap pada

emiten,72 yang menjadi emiten di sini adalah pemerintah Indonesia. Pada saat sukuk tersebut jatuh tempo (maturity), maka SPV wajib menjual kembali aset kepada emiten. Menurut undang - undang SBSN, BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau dari perolehan lainnya yang sah.73 Yang dimaksud Barang Milik Negara (BMN) dalam pasal 1 Undang Undang No.1 anka 10 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan

adalah

semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari peerolehan lainnya yang sah. Barang Milik Negara dapat digunakan sebagai dasar penerbitan sukuk yang untuk selanjutnya Barang Milik Negara dimaksud sebagai aset SBSN. Aset sukuk dapat berupa:

a. tanah dan/atau bengunan b. selain tanah dan/atau bangunan

72

Direktorat Kebijakan Pembiayaan Syariah, Mengenal Sukuk Instrumen Keuangan Berbasis

Syariah, Brosur Departemen Keuangan Republik Indonesia. 73

Pasal 1 UU No. 19 Tahun 2008 Tentang SBSN

78

Penggunaan Barang Milik Negara sebagai aset sukuk dilakukan Menteri

dengan cara menjual atau menyewakan hak manfaat atas Ba atau cara lain yang sesuai dengan akad yang digunakan

Milik Negara rangka penerbitan

sukuk. Aset tersebut dapat disewa kembali oleh Pemerintah berdasarkan suatu akad. Adapun jangka waktu penyewaan aset sukuk oleh pemerintah kepada perusahaan penerbit sukuk paling lama 60 tahun. Pemerintah wajib membeli kembali aset tersebut, membatalkan akad sewa, dan mengakhiri akad penerbitan sukuk lainnya pada saat jatuh tempo. Suatu Barang Milik Negara dapat dijadikan sebagai aset SBSN dengan melalui prosedur sebgai berikut: 1. Penentuan kebutuhan BMN sebagai underlying asset sesuai target penerbitan

SBSN untuk pembiayaan APBN 2. Identifikasi dan penilaian (valuasi) BMN yang memen

syarat sebagai

underlying asset SBSN 3. Verifikasi, konfirmasi, dan klarifikasi data dan dokumen pendukung BMN 4. Pemberitahuan

(notifikasi)

kepada

instansi

pengguna

BMN

(Kementerian/Lembaga) 5. Permintaan persetujuan penggunaan BMN sebagai aset SBSN kepada DPR

79

6. Pelaksanaan due diligence7 4 BMN dan penerbitan legal opinion oleh konsultan hukum 7. Permintaan kesesuaian syariah (sharia opinion) kepada DSN-MUI Dalam hal Barang Milik Negara yang akan dijadikan sebagai aset SBSN belum memiliki bukti kepemilikan BMN yang akan dijadikan sebagai aset SBSN belum memiliki bukti kepemilikan BMN, maka menteri dapat menerbitkan pernyataan mengenai status kepemilikan, penggunaan, dan penguasaan Barang Milik Negara tersebut.75 Penggunaan Barang Milik Negara sebagai aset SBSN diakukan oleh

Menteri Keuangan dengan cara menjual atau menyewakan hak manfaat atas BMN atau dengan cara lain sesuai dengan akad yang digunakan dalam rangka menerbitkan SBSN. Pemerintah akan menyewa kembali BMN

rsebut dan tidak

terjadi pengalihan fisik sehingga pemerintah dapat tetap leluasa menggunakan BMN tersebut. Pemindahtanganan Barang Milik Negara/Daerah dengsn cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah

setelah

mendapat persetujuan DPR.7 6

74

Due diligence adalah kegiatan pemeriksaan atas Barang Milik Negaradari segi status

kepemilikan dan penguasaan serta kelengkapan dokumen. 75

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.08/2009 Tentang Pengelolaan Aset Surat

Berharga Negara yang berasal dari Barang Milik Negara 76

Pasal 45 ayat 2 Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

80

Dalam penerbitan sukuk, underlying asset merupakan salah satu aspek penting yang menjadi pembeda dalam penerbitan surat utang. Tanpa adanya underlying asset , surat berharga yang diterbitkan akan memiliki sifat

i

instrumen utang, di mana tidak terdapat objek transaksi yang mendasari

penerbitan sukuk tersebut. Dalam setiap penerbitan sukuk atau surat berharga syariah negara, tidak ada aset negara yang dijual atau digadaikan.77 Penggunaan aset negara sebagai underlying asset penerbitan sukuk diatur dalam UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Hanya hak manfaat atas aset SBSN yang dijual/disewakan kepada SPV yang dibentuk Pemerintah berdasarkan UU No. 19 tahun 2008.

2. Tidak ada pemindahan hak kepemilikan ( legal title ) BMN (Barang Milik Negara).

3. Tidak

ada

pengalihan

fisik

BMN,

sehingga

tidak

mengganggu

penyelenggaraan tugas kepemerintahan.

4. Aset SBSN bukan sebagai jaminan (collateral ). Saat jatuh tempo Sukuk Negara atau terjadi default (gagal bayar), BMN tetap dikuasai pemerintah berdasarkan purchase & sale undertaking agreement . DPR memberikan persetujuan atas jumlah SBSN/Sukuk Negara yang diterbitkan

77

Wawancara pribadi dengan Agus Laksono, Staff Direktorat Pembiayaan Syariah, pada

tanggal 16 April 2011

81

dan atas jumlah aset SBSN yang dipergunakan dalam penerbitan Sukuk Negara

dimaksud. Salah satu aset negara yang diisukan digadaikan untuk penerbitan sukuk adalah Gelora Bung Kamo. Namun Depkeu menegaskan, sampai dengan saat Gelora Bung Karno dalam posisi tidak digadaikan, dijua dan/atau dijaminkan dalam rangka apapun, apalagi dalam rangka penerbitan Sukuk Negara. 78

D. Penggunaan Manfaat Sukuk yang Diterbitkan Utang negara dapat berasal dari utang dalam negeri dan utang luar negeri. Kebutuhan utang yang demikian besar timbul karena fungsi utang bukan lagi sebagai financial bridging untuk memenuhi liquidity mismatch, namun utang telah menjadi alat fiskal pemerintah untuk menstimulasi perekonomian serta untuk pembangunan proyek-proyek infrastruktur lainnya. Sukuk diterbitakan dengan tujuan untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan

Negara

termasuk membiayai pembangunan proyek.79

78

http://www.detikfinance.com/read/2009/07/01/094110/115

11/5/depkeu -tidak-ada-aset-

negara-yang-dijual-untuk-sukuk. Artikel ini diakses pada tanggal 30 April 2011 79

Pasal 4 Undang - Undang No 10 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara

82

Tabel 4.4

Sumber: Kementerian Keuangan

Dari data di atas jelas bahwa penggunaan dan sukuk digunakan untuk membiayai belanja negara secara keseluruhan. Penggunaan dana sukuk masih bersifat general fianancing , artinya dana-dana yang terkumpul dari penerbitan sukuk digunakan untuk membiayai defisit pada APBN secara keseluruhan, tidak ada pembagian atau pemisahan alokasi dana yang berasal dari sukuk tersebut.

E. Risiko Yang Terdapat Pada Sukuk Tantangannya lainnya itu mulai dari peraturan yang masih belum matang karena masih barunya UU SBSN dibandingkan dengan peraturan obligasi yang sudah lebih dahulu ada; infrastruktur; kelembagaan; lembaga rating; trading

83

platform, seperti peningkatan mutu software agar tidak terjadi kesalahan pada saat transaksi; partisipasi masyarakat, selama ini mind set masih ada kalangan masyarakat kan menganggap pasar uang haram, ini yang seharusnya diubah dengan cara sosialisasi dan edukasi; pengembangan pasar; transparansi. 80 Investasi sukuk negara pada prinsipnya merupakan investasi yang bebas dari risiko gagal bayar (yaitu kegagalan pemerintah untuk membayar imbalan dan nominal kepad investor). Sedangkan pada transaksi di pasar sekunder dimungkinkan adanya risiko pasar berupa capital loss akibat harga jual sukuk yang lebih rendah dibandingkan harga belinya. Risiko capital loss ini dapat dihindari dengan tidak menjual sukuk sampai den gan jatuh tempo .81 Secara umum terdapat beberapa risiko pada sukuk di antaranya: pertama, market risk seperti inflasi, kemudian currency risk, fluktuasi nilai tukar kurs rupiah terhadap mata uang asing, kemudian sistem operasional (counter party risk), dan default (gagal bayar). 82

80

Wawancara pribadi dengan Agus Laksono, Staff Direktorat Pembiayaan Syariah, pada

tanggal 16 April 2011 81

Sukuk Ritel, pdf,Direktorat Pembiayaan Syariah

82

Wawancara pribadi dengan Agus Laksono, Staff Direktorat Pembiayaan Syariah, pada

tanggal 16 April 2011

84

Berdasarkan bentuk kontrak sukuk dan hubungan antara para pihak yang berkontrak, maka risiko kontrak sukuk secara keseluruhan dapat dikelompokkan kepada beberapa risiko, di antaranya:83

1. Risiko Pasar (Market Risk) Risiko terdiri dari dua bentuk, yaitu risiko yang sistematik dan yang kurang sistematik. Risiko pasar yang sistematik ada disebabkan terjadinya pergerakan harga pasar secara menyeluruh atau disebabkan kebijakan suatu negara dalam urusan ekonomi. Sedangkan risiko pasar yang kuramg sistematik dapat terjadi ketika harga suatu aset atau

men tertentu

berubah atau perubahan variabel lainnya yang mengakibatkan perubahan terhadap harga aset. Perubahan harga pasar dapat mengakibatkan perubahan nilai harga aset sukukyang telah ditentukan sejak awal dan berlaku sampai jangka waktu yang telah ditentukan. Perubahan ini akan ikut mempengaruhi perubahan kadar nilai sukuk, perubahan pendapatan investor, dan perubahan nilai tukar mata uang asing, apabila sukuk dikeluarkan bukan menggunakan

mata uang domestik. 2. Risiko Likuiditas (Liquidity Risk) Dapat terjadi disebabkan kurangnya syarat - syarat operasional yang dijalankan

83

suatu

obligor

sehingga

dapat

mengurangi

kemampuan

Nazaruddin Abdul Wahid, Sukuk, Memahami & Membedah Obligasi Pada Perbankan

Syariah, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), hal.281

85

mendapatkan cash pada nilai biaya yang layak (funding or financing liquidity risk) atau kesulitan menjual aset dalam waktu singkat (asset liquidity risk). Risiko likuiditas secara umum dapat terjadi karena funding liquidity risk, asset liquidity risk, dan cash management risk. Faktor risiko liquiditas akan dialami oleh semua jenis sukuk dalam pasaran, karena kecenderungan investor untuk keluar lebih awal sebelum jangka waktu berakhir. Oleh

itu, jika pasar

likuiditas tidak bisa diperoleh secara mudah, maka investasi dalam kontrak sukuk akan mengalami risiko likuiditas.

3. Risiko Kredit (Credit Risk) Risiko kredit yang dimaksud adalah risiko yang dihubungkan dengan kualitas aset atau pinajaman yang kemungkinan tidak dapat diperoleh lagi apabila terjadi kelalaian para pihak dalam penyelesaiannya. Risiko kredit secara umum dapat terjadi karena risiko kegagalan proses, risiko pengurangan nilai, (down grade risk), risiko counterparty, dan risiko penyelesaian kontrak. Jika dihubungkan dengan risiko sukuk maka dapat dikatakan bahwa suatu kegagalan pihak - pihak yang berkontrak dalam menyelesaikan kontrak bai kegagalan disebabkan kelalaian originator ataupun kegagalan kegagalan disebabkan kelalaian SPV, maka pihak lain lainnya akan menanggung kerugian. Selain itu, risiko kegagalan originator dapat dikatakan berkaitan dengan kegagalan yang berhubungan dengan pemindahan aset kepada SPV dan kegagalan membeli kembali aset tersebut pada saat

trak sukuk

86

berakhir. Risiko seperti ini akan mengakibatkan kerugian bai SPV dan

investor terhadap penyelaesaian

kredit

dan pembayaran

keuntungan.

Demikian juga risiko disebabkan kegagalan SPV membayar keuntungan kepada investor, kegagalan menebus sukuk dari pihak investor dan kegagalan SPV mentransfer kembali aset kepada originator. Risiko kredit seperti ini akan dialami semua jenis kontrak sukuk karena melibatkan aset sebagai jaminan dan melibatkan SPV dalam menerbitkan sukuk.

4. Risiko Aset (Asset Risk) Risiko aset dapat terjadi disebabkan penyekuritian

dan penebusan

sukuk, di mana aset yang terdiri dari tanah, gedung, dan bentuk - bentuk aset nyata lainnya yang telah dijadikan sebagai objek akad dan sebagai jaminan bagi pengeluaran sukuk. Aset sebagai jaminan dimaksud

dari (1) aset

yang telah ada, yaitu aset yang sudah dimiliki originator yang dijadikan objek jaminan sukuk, (2) aset yang akan ada seperti aset yang akan dijakdikan sebagai proyek yang akan dibiayai dengan menggunakan sukuk. Aset dalam bentuk pertama berarti mentransfer manfaat aset kepada pihak investor dengan memperoleh bayaran sewa. Sedangkan asset yang akan dijadikan sebagai proyek sewa berarti mntransfer manfaat asset yang akan disediakan pada masa yang akan datang. Selain itu, risiko asset dapat dilihat berdasarkan benda aset dan berdasarkan nilai asset. Risiko yang berhubungan dengan benda aset terjadi disebabkan karena bencana alam (total loss risk), jika

87

underlyimg aset menyebabkan bendanya hilang maka akan terjadi sekurang kurangnya tiga kemungkinan, yaitu mengganti aset lain kepada kontrak sukuk yang ada, kontrak sukuk menjadi batal jika objek akad

lang barangnya, atau

investor akan ikut menaggung kerugian modal dan harga

atas aset

tersebut. Sedangkan risiko nilai aset disebabkan perubahan faktor eksternal seperti perubahan harga pasar (market risk) dan perubahan nilai manfaat, di mana keungkinan aset akan kehilangan nilai harga (reduction of asset value). Jika aset dimaksud suatu bangunan, tentu bangunan tersebut akan mengalami

pengurangan atau penambahan nilai dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, apabila aset tersebut mengalami turun nilai, maka pemilik asal aset akan mengalami kerugian disebabkan ia melakukan kontrak tersebut. Risiko lainnya adalah ketika aset yang telah dijadikan jaminan sukuk tidak dapat dijual, disewakan, atau dijadikan sebagai jaminan kontrak lainnya, sekalipun

aset tersebut berada dalam pengawasan pihak SPV. 5. Country Risk Risiko dalam bentuk ini disebut juga risiko ketentuan

ukum dan

masalah perundang-undangnan suatu Negara (legality), di mana sukuk diperjualbelikan di pasar yang melibatkan beberapa negara. Dipahami pula bahwa perundang-undangan dan kebijakan ekonomi suatu negara terdapat

perbedaan - perbedaan mendasar, yaitu: a. perbedaan jenis mata uang yang digu nakan

88

b. perbedaan undang - undang cukai (taxable) c. perbedaan hak pemilikan tangible assets bagi penduduk asing d. perbedaan standar penggunaan hokum syariah e. perbedaan aturan regulasi atau aturan - aturan mengenai financial reporting Perbedaan - perbedaan tersebut tentu akan memberikan pengaruh berbagai risiko berbagai kontrak suku. Apalagi melibatkan penerbit dan investor sukuk dari golongan yang berbeda agama, akan memberikan risiko yang beragam untuk investor dalam bentuk perundang-undangnan bagi penyelesaian

kegagalan kontrak sukuk. 6. Counterparty Risk Kontrak sukuk umumnya melibatkan counterparty (originator, SPV, dan investor) yang dibentuk mengikuti peranan dan tanggung jawab masing masing. Kontrak yang melibatkan counterparty biasanya akan mengalami risiko moral hazard, di mana pihak yang berkontrak dituntut untuk menjalakan tanggung jawab secara benar dan jujur. Risiko counterparty mungkin

timbul

berhubungan

dengan

kelalaian

kemitraan

pengelolaan manajemen sukuk, kelalain garantor dalam memberikan jaminan terhadap kliennya dan kelalaian menyerahkan komoditas

waktu yang tepat.

kualitas dan

89

7. Risiko Kesesuain Syariah Risiko ini timbul disebabkan pemahaman teoritikan fiqh hasil formulasi mujtahid yang dipahami dan diamalkan berbeda oleh masing masing pihak yang berkontrak, akibatnya akan member pengaruh pada bentuk kontrak sukuk yang diamalkan. Seperti halnya hybrid sukuk, dalam aplikasinya kontrak ini adalah kombinasi antara beberapa akad ke dalam satu kontrak. Misalnya, penggabungan antara ijarah dan istisna, yang pada mulanya

membentuk

asset

menggunakan

kontrak

istisna,

kemudian

menyewakan aset tersebut kepada originator dengan mengguanakan kontrak ijarah. Pada akhir masa sewa, aset menjadi milik penyewa (ijarah muntahiya bit tamlik). Berhubungan beberapa akad dalam satu kontrak, masih terdapat perbedaan

pendapat

ulama

tentang

kebolehannya.

Sebagian

ulama

berpendapat tidak ada ketentuan hukukm yang tegas mengenai penggabungan akad dalam satu kontrak pada waktu bersamaan, sedangkan ulama lainnya menagatakan penggabungan akad dalam satu kontrak adalah kontrak yang dilarang syara’. Berkenanaan dengan perbedaan pemahaman rumusan fiqh tersebut, maka kontrak hybrid dapat mengalami risiko kesesuaian dengan

syariah. Namun demikian, pasar sukuk di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, pasar keuangan syariah di Indonesia tidak terlalu likuid. Penyebabnya, pangsa pasarnya yang relatif kecil, yaitu kurang

90

dari 5% dari seluruh sistem keuangan di Indonesia. Kecilnya pangsa pasar

keuangan syariah ini diperkirakan akan menyebabkan pertumbuhan pasar sukuk domestik akan tetap terbatas. Oleh karenanya, bi

langkah perdana

pemerintah menerbitkan sukuk domestik berhasil, selanjutnya perlu dibuka pasar sukuk global sebagai benchmark bagi penerbitan sukuk global lainnya, baik sovereign sukuk maupun corporate sukuk. Selain itu, regulasi yang masih dirasakan menghambat perkembangan pasar sukuk domestik juga perlu dibenahi, sebagaimana

terdapat dalam

Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 5/12 tahun 2004. Dalam PBI tersebut, bank yang memiliki sukuk agar memegangnya hingga jatuh tempo. Meski aturan ini penting untuk menjaga aspek kesyariahan bank syariah, namun PBI ini perlu direvisi agar tidak menghambat likuiditas pasar sukuk. Kedua, belum adanya kepastian masalah perpajakan terkait dengan transaksi yang melibatkan investor sukuk. Permasalahan perpajakan ini tidak hanya terkait dengan sukuk, namun menyangkut transaksi keuangan syariah secara keseluruhan. Isu yang paling mengemuka adalah adanya double taxation dalam transaksi keuangan syariah.

91

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan Dari hasil pembahasan skipsi ini diperoleh bebrapa kesimpulan, di antaranya:

1. Dalam rangka pengelolaan keuangan negara untuk meningkatan daya dukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam menggerakkan perekonomian

nasional

secara

berkesinambungan,

diperlukan

pengembangan berbagai instrumen keuangan yang mampu memobilisasi dana publik secara luas dengan memperhatikan nilai-nilai ekonomi, sosial, budaya yang berkembang dalam masyarakat. Potensi sumber pembiayaan pembangunan nasional yang menggunakan instrumen keuangan berbasis syariah yang memiliki peluang besar belum dimanfaatkan secara optimal. Di sinilah sukuk yang menjadi sumber alternatif pembiayaan dalam hal pembangunan negara.

2. Terdapat beberapa mekanisme dalam penerbitan sukuk. Pertama, melalui mekanisme lelang. Kedua, melalui mekanisme bookbuilding. Ketiga, melalui mekanisme private placement. Dalam penerbitan sukuk diperlukan adanya underlying asset untuk digunakan sebagai objek pembiayaan dari dana sukuk tersebut. Pemerintah dalam hal ini menggunakan Barang Milik Negara (BMN) sebagai underlying asset dalam menerbitkan sukuk. Sejauh ini hanya baru terdapat 2 akad saja yaitu: pertama akad ijarah sale & leaseback yang

92

penggunaannya pada sukuk ritel, IFR, dan SNI (sukuk global) dan yang kedua akad ijarah al-khadamat yang penggunaannya pada Sukuk Dana Haji Indonesia.

3. Penggunaan dana sukuk yang telah terkumpul semuanya digunakan untuk membiayai defisit Aanggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tiap tahunnya mengalami kenaikkan defisit anggaran. Di dalamnya terdapat anggaran belanja berupa pembangunan proyek infrastruktur dan anggaran rutin konsumtif lainnya seperti pembayaran gaji Pegawa Negeri Sipil dan

sebagainya. Penggunaan dana sukuk tersebut masih bersifat general financing artinya dana-dana yang masuk melalui penerbitan sukuk digunakan untuk membiayai anggaran belanja Negara secara keseluruhan, tidak ada pos-pos yang rinci untuk menggunakan dana yang berasal dari

sukuk negara tersebut. 4.

Secara umum terdapat beberapa risiko pada sukuk, di antranya: pertama,

market risk seperti inflasi, kemudian currency risk, fluktuasi nilai tukar kurs rupiah terhadap mata uang asing, kemudian sistem operasional (counter

party risk), dan default (gagal bayar). Namun demikian, sukuk yang diterbitkan pemerintah itu memiliki potensi default yang minimal. Artinya kecil kemungkinan untuk mengalami default tersebut karena pembayaran dana sukuk tersebut selalu dianggarkan pada anggaran tahunan negara atau

APBN.

93

B. Saran 1. Pemerintah dalam hal Direktorat Pembiayaan Syariah harus berupaya melakukan inovasi produk keuangan dan akad yang digunakan, terutama dalam hal penerbitan sukuk. Dengan begitu maka akan mempengaruhi preferensi investor dalam berinvestasi di Indonesia dengan pilihan produk keuangan dan akad yang diinginkan.

2. Dalam memanfaatkan dana sukuk negara, pemerintah harus membuat pos pos alokasi anggaran yang berasal dari dana sukuk tersebut. Idealnya, dana sukuk yang terkumpul haruslah digunakan untuk kegiatan - kegiatan yang bersifat produktif dengan kata lain menggunakan sistem project financing seperti pembuatan jembatan, jalan, dan infrastruktur lainnya yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi negara, tidak dicampuradukan dengan

anggaran konsumtif lainnya yang terdapat pada APBN.

94

Daftar Pustaka

Abdul Wahid, Nazaruddin .

Sukuk, Memahami & Membedah Obligasi Pada

Perbankan Syariah. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010 Amalia, Euis. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik Hingga Kontemporer, Jakarta: Pustaka Asatrus, 2005 Anoraga, Pandji & Piji Pakarti. Pengantar Pasar Modal. Cet V. Jakarta: Rineka Citra, 2006 Billah, Mohd Ma’sum. Penerapan Pasar Modal Islam. Jakarta: Pakusengkunyit, 2008

Chapra, Umer. Sistem Moneter Islam. Jakarta: Gema Insani Press, 2000 Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Himpunan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional. Cet.III. Ciputat Tangerang: CV. Gaung Persada, 2006 Direktorat Kebijakan Pembiayaan Syariah. Mengenal Sukuk Instrumen Keuangan Berbasis Syariah . Brosur Departemen Keuangan Direktorat Kebijakan Pembiayaan Syariah. Tanya Jawab Surat Berharga Syariah Negara.pdf. Edisi Kedua Direktorat Pembiayaan Syariah, Direktorat Jendaral Pengelolaan Utang (DJPU), Departemen Keuangan RI. Mengenal Sukuk, Instrumen Invesatasi Berbasi Syariah Jakarta: Direktorat Pembiayaan Syariah Departemen Pembiayaan Syariah Departemen Keuangan RI, 2008 Fatwa DSN MUI NO:69/DSN -MUI/VI/2008 Tentang Surat Berharga Syariah

Negara. Fatwa DSN-MUI No.70/DSN -MUI/VI/2008 Tentang Metode Penerbitan SBSN Firdaus, dkk. Konsep Dasar Obligasi Syariah . Jakarta: PT Renaisan, 2005

Harian Ekonomi & Bisnis Kontan, Kamis, 26 Juni 2008 http://dinaseptariani.blogspot.com/2010/03/sukuk.html. Artikel ini diakses pada tanggal 4 Februari 20011

95

http://www.detikfinance.com/read/2009/07/01/094110/115

11/5/depkeu-tidak -ada-

aset-negara-yang-dijual-untuk-sukuk. Artikel ini diakses pada tanggal 30 April 2011 http://zonaekis.com/daftar-negara-penerbitkan -sukuk-global. Artikel ini diakses pada tanggal 30 April 2011 httpbisniskeungan.kompas.comread.Stok.Aset.Dasar.Transaksi.Semakin.Menipis. Artikel ini diakses pada tanggal 30 April 2011 httpid.wikipedia.orgwikiSukuk. Artikel ini diakses pada tanggal 1 Februari 2010 httpwww.dmo.or.iddmodataIVPublikasiBrosurSukuk.pdf. Artikel ini diakses pada tanggal 10 Maret 2011 Huda, Nurul & Mustafa Edwin Nasution . Current Issues Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Kencana, 2009 Huda, Nurul & Mustafa Edwin. Investasi Pada pasar Modal Syariah . Cet.II. Jakarta: Perdana Media Group, 2008

Ibn al-Khalani, Muhammad. Subulussalam. Jilid 3 Bandung: Dahlan TT. Karim, Adiwarman . Ekonomi Makro Islam. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam -

LK) Nomor KEP-181/BL/2009 Khalaf, Abdul Wahab . Ilm Ushul al-Fiqh. Jakarta: Majelis Ala Indonesia Liddawah Islamiyyah, 1972 Manan, Abdul. Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia . Cet.I, Jakarta: Kencana, 2009 Musari, Khairunnisa. Sukuk Untuk Fiscal Sustainability. Majalah Sharing. Edisi 35, 2009 Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat berharga Syariah Negara Peraturan Menteri Keuangan No. 11/PMK. 08/2009 Tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara di Pasar Perdana Dalam Negeri Dengan Cara Lelang

96

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.08/2009 Tentang Pengelolaan Aset Surat Berharga Negara yang berasal dari Barang Milik Negara Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.08/2008 Tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Dengan Cara Bookbuilding di Pasar Perdana Dalam Negeri Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.08/2009 Tentang Penerbitan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Dengan Cara Penempatan Langsung (Private Placement) Rodoni, Ahmad. Investasi Syariah. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2009 Sriwahyuni, Fatati. Sukuk Sebagai Instrumen Investasi Syariah . Disampaikan pada Temu Ilmiah Nasional IX, Medan, 1 Maret 2010 Sukuk Ritel, pdf. Direktorat Pembiayaan Syariah

Sunariyah. Pengantar Pengetahuan Pasar Modal. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen, 2006

Suredi, Adrian . Aspek Hukum Obligasi & Sukuk. Jakarta: Sinar Grafika, 2009 Suyanto, Bagong & Sutinah . Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan . Cet.IV. Jakarta: Kencana, 2005 Syafei, Rahmat. Fiqh Muamalah. Cet III. Bandung: CV Pustaka Setia, 2006 Syahatah, Husein & Athiyyah Fayyadh . Bursa Efek Tuntutan Islam Dalam Trasnsaksi di Pasar Modal. Surayabaya: Pustaka Progressif, 2004 Tim Ahli untuk Penerbitan SBSN DSN-MUI. Surat Pernyataan Kesesuaian Syariah. 2008 Touriq, Muhammad. Prospek dan Tantangan Pasar Modal Syariah. Disampaikan pada Kajian Ekonomi Islam, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ciputat, 28 Januari 2009

Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

97

Warde, Ibrahim. Islamic Finance. Keuangan Islam dalam Perekonomian Global. Cet

I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009 Wawancara pribadi dengan Agus Laksono, Staff Direktorat Pembiayaan Syariah,

pada tanggal 16 April 2011

98

99

PEDOMAN WAWANCARA

1. Sejak kapan

sukuk

negara

dijadikan

sebagai alternatif

pembiayaan

pemban gunan negara? Sudah berapa kali sukuk negara diterbitkan? Sejak tahun 2008. Kalau ditanya berapa kali, sudah bnyak sekali negara menerbitkan sukuk hingga saat ini. Tahun 2008 memang baru satu kali transaksi, tahun 2009 banyak loh, 2010 apalagi, karena kita kan rutin, kita rutin ada proses namanya lelang, jadi bisa dilihat satuan pad www.dmo.or.id , untuk tahun ini ada 13 kali lelang, di luar lelang masih ada lagi mekanisme lain

2. Ada berapa macam instrumen yang digunakan dalam menerbitkan sukuk negara di Indonesia? Instrumennya itu ada empat; pertama, IFR singkatannya itu adalah Islamic Fixed Rate, kemudian yang kedua ada sukuk ritel (SR) , kemudian ada sukuk valas atau sukuk global itu namanya SNI, kemudian ada lagi sukuk dana haji (SDHI). Jadi ada empat.

3. Akad apa yang paling sering digunakan? Alasannya? Kalau dilihat akadnya hanya baru ada dua, ijarah lease and sale back dan ijarah al-khadamat, tapi instrumennya banyak. Itu untuk sukuk Negara. Ka

100

untuk sukuk korporasi sudah banyak akad yang digunakan. Jadi gini, akad itu kan merupakan kemasan syariah, sementara kemasan secara finansial kalau kita marketing kepada investor harus ada kemasannya juga, iya kan? Contohnya kaya gini lah, produk halal, produk halal ini bentuknya kue, kue ini bahan dasarnya sama lah dari tepung terigu. Tapi bisa dibentuk bulat, panjang, dan sebagainya, kemudian dibungkus dengan plastik atau dus, packaging namanya, paket financial packaging, artinya tahu produk yang halal tapi kan bahwa isinya tidak boleh bertentangan dengan

Jadi ada dua

hal yang harus diperhatikan, pertama aspek syariahnya ,kedua aspek finansialnya. Untuk kedepannya kita harus kembangkan. Banyak produk-produk lain yang membutuhkan akad -akad lainnya dalam memanfaatkannya.

4. Dalam sukuk ritel, investornya bisa berasal dari beberapa kalangan (kelompok, institusi atau individu). Kalau untuk IFR siapa saja yang menjadi

investornya? Kalau yang IFR itu investornya institusi, tapi individu juga boleh cuma minimal pembelian kan besar, 1 miliar rupiah dan melalui proses lelang.kalau yang ritel kan engga. Itu dilakukan dengan menunjuk agen penjual.

101

5. Bagaimana mekanisme penerbitan sukuk di Indonesia? ( bookbuilding, lelang, dan private placement ) Jadi metode penerbitan itu ada tiga , ini tidak hanya keuangan

lainnya

juga

menggunakan

metode

uk sukuk, instrumen ini.

Pertama

bookbuilding, ini dilakukan dengan cara menunjuk agen

metode

njual dalam

penerbitan sukuk, di mana agen penjual mengumpulkan pemesanan pembelian dalam periode penawaran yang telah ditentukan. Kemudian lelang, dilakukan dengan megumpulkan peserta lelang dalam penerbitan sukuk. Dan yang ketiga private placement seperti yang dilakukan dalam

sukuk dana

haji (SDHI )

6. Bagaimana penggunaan BMN sebagai underlying asset dalam penerbitan Sukuk? BMN itu digunakan memang sebagai underlying asset penerbitan sukuk. Jadi BMN tersebut merupakan dasar penerbitan sukuk. Kan dalam mengelola BMN itu perlu adanya biaya operasional, dana - dana sukuk yang terkumpul tersebut digunakan untuk mengelola BMN tersebut. Perlu diingat ya, BMN

yang dijadikan underlying asset itu tidak dijadikan jaminan

102

7. Dalam pengelolaannya, sukuk di negara diarahkan ke sektor apa saja? Apakah ada pembagian pos - pos dalam hal pengalokasian dana sukuk tersebut? (general financing & project financing) Sejauh ini penggunaan sukuk Negara masih bersifat general financing , tidak ada pos - pos yang dilkukan dalam pengguanaan dana sukuk tersebut. Kalau dana sukuk sudah masuk ke atas (Pemerintah) maka semuanya itu digunakan untuk membiayai APBN. Sekarang begini, dana - dana investor yan g terkumpul dalam sukuk apakah kita tanyakan itu uang haram atau bukan, engga kan. Begitu juga dalam penggunaan sukuk, apakah

juga

menanyakan ke mana dana sukuk digunakan. Jadi selama sukuk tersebut digunakan untuk membiayai APBN maka tidak masalah

8. Bagaimana perkembangan sukuk negara di Indonesia? Bagaimana peluang dan tantangan serta strategi dalam hal pengelolaan sukuk negara di Indonesia? Perkembangan cukup membanggakan, karena kalau dilihat

tahun 2008

hingga sekarang sudah bnyak sekali sukuk yang diterbitkan. Peluangnya juga cukup besar, memang sampai saat ini investor kebanyakan berasal dari bank konvensional, dari bank syariah masih sedikit. Itu juga karena pangsa pasar atau market share perbankan syariah masih kecil di Indonesia. Kemudian tantangan, tantangannya itu mulai dari peraturan yang

sih belum matang

karena masih barunya UU SBSN dibandingkan dengan peraturan obligasi

103

yang sudah lebih dahulu ada; infrastruktur; kelembagaan; lembaga rating; trading platform, seperti peningkatan mutu software agar tidak terjadi kesalahan pada saat transaksi; partisipasi masyarakat, selama ini mind set masih ada kalangan masyarakat kan menganggap pasar uang haram, ini yang seharusnya diubah dengan cara sosialisasi dan edukasi; pengembangan pasar;

trasparansi. Secara umum terdapat beberapa risiko pada sukuk, di antranya: pertama, market risk seperti inflasi, kemudian currency risk, fluktuasi nilai tukar kurs rupiah terhadap mata uang asing, kemudian sistem operasional (counter party risk), dan default (gagal bayar)