Sukuk Negara

Tanya Jawab Surat Berharga Syariah Negara / Sukuk Negara


i


KATA PENGANTAR Assalamu‟alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Alhamdulillah, segala puji kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang atas nikmat, rahmat dan karunia-Nya penyusunan buku Tanya Jawab tentang Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara): Instrumen Keuangan Berbasis Syariah, yang merupakan edisi revisi dan penyempurnaan dari buku tanya jawab edisi sebelumnya, dapat diselesaikan. Shalawat serta salam semoga senantiasa selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Pada dasarnya, penyusunan buku ini dilatarbelakangi oleh niat tulus untuk terus melaksanakan proses edukasi dan sosialisasi mengenai Sukuk Negara kepada masyarakat, stakeholders, dan semua pihak yang terkait. Untuk itu, buku ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar seputar Sukuk Negara, sekaligus memperluas pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap Sukuk Negara. Agar lebih memudahkan pembaca, buku ini sengaja disusun dalam format tanya jawab yang ditulis secara sistematis, yang mencakup tanya jawab mengenai prinsip keuangan syariah, kondisi pasar keuangan syariah, sukuk, dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Kemudian, pada bagian akhir buku ini terdapat penjelasan singkat mengenai istilah-istilah dalam keuangan syariah, khususnya yang terkait dengan sukuk. Hal ini mengingat istilah-istilah dimaksud berasal dari bahasa Arab, yang relatif masih kurang dikenal dan dipahami oleh sebagian masyarakat. Akhirnya kami berharap semoga buku ini bisa bermanfaat bagi semua pihak, serta turut memberikan kontribusi terhadap pengembangan keuangan syariah di Indonesia. Wassalamu‟alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Jakarta, Juni 2010 Tim Penyusun


i


SAMBUTAN DIREKTUR PEMBIAYAAN SYARIAH Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu‟alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Beberapa tahun terakhir ini, kebutuhan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bersumber dari Surat Berharga Negara (SBN) semakin mengalami peningkatan, sehingga diperlukan pengembangan instrumen SBN sekaligus diversifikasi sumbersumber pembiayaan. Seiring dengan kebijakan Pemerintah untuk mengembangkan pasar keuangan syariah di Indonesia, Pemerintah berupaya meluncurkan instrumen investasi dan pembiayaan yang berbasis syariah, yaitu Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau dikenal dengan Sukuk Negara. Alhamdulillah, usaha dan kerja keras Pemerintah selama ini dalam menyediakan landasan hukum bagi penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dapat tercapai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008 tentang SBSN pada 7 Mei 2008. Keberadaan UndangUndang ini diperlukan untuk menyediakan basis serta koridor hukum dalam pengelolaan SBSN secara hati-hati, transparan, dan akuntabel, serta memberikan kepastian hukum bagi investor. Undang-Undang SBSN tersebut merupakan angin segar baik bagi Pemerintah maupun pelaku pasar dalam upaya mengembangkan pasar keuangan dalam negeri, khususnya pasar keuangan syariah yang perkembangannya relatif tertinggal dibandingkan dengan pasar keuangan syariah di beberapa di negara lain. Dalam kurun waktu dua tahun sejak disahkannya undang-undang SBSN tersebut, intrumen SBSN telah mengambil peran penting sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah telah sukses menerbitkan SBSN untuk pertama kalinya pada bulan Agustus tahun 2008 melalui cara bookbuilding, Sukuk Negara Ritel, dan SBSN Valas di pasar internasional. Selain itu, Pemerintah juga telah menerbitkan SBSN dengan cara lelang dan private placement. Penerbitan SBSN tersebut berhasil menarik minat yang luar biasa dari para investor, baik dalam maupun luar negeri. Keberhasilan penerbitan


ii

Tanya Jawab Surat Berharga Syariah Negara / Sukuk Negara Sukuk Negara tersebut ditandai dengan banyaknya penghargaan (awards) yang diperoleh dari berbagai media keuangan internasional. Kesuksesan tersebut tidak terlepas dari upaya yang telah dilakukan Pemerintah dalam melakukan sosialisasi SBSN yang intensif di masyarakat, komunitas pelaku pasar keuangan, serta perguruan tinggi, maupun melalui berbagai seminar, talkshow, investor gathering, pameran serta media cetak dan elektronik lainnya. Penyusunan buku Tanya Jawab tentang Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara): Instrumen Keuangan Berbasis Syariah ini, yang merupakan revisi dan penyempurnaan dari edisi sebelumnya, dimaksudkan untuk memperluas pengetahuan dan pemahaman masyarakat khususnya mengenai Sukuk Negara. Melalui proses edukasi dan sosialisasi yang dilakukan secara berkesinambungan, diharapkan awareness dan pemahaman masyarakat terhadap Sukuk Negara sebagai instrumen investasi dan pembiayaan dapat semakin meningkat. Akhir kata, saya ingin menyampaikan apresiasi yang tulus kepada rekan-rekan di Direktorat Pembiayaan Syariah atas ketekunannya dalam menyusun dan menyelesaikan revisi buku Tanya Jawab SBSN ini. Semoga hasil karya ini dapat bermanfaat serta menjadi amal jariyah bagi kita semua, Aamiin. Wassalamu‟alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Jakarta, Juni 2010 Direktur Pembiayaan Syariah

Dahlan Siamat


iii

Tanya Jawab Surat Berharga Syariah Negara / Sukuk Negara DAFTAR ISI KATA PENGANTAR

i

SAMBUTAN DIREKTUR PEMBIAYAAN SYARIAH

ii

DAFTAR ISI

iv

I. PRINSIP KEUANGAN SYARIAH (ISLAMIC FINANCE) 1. Pengertian Syariah 2. Pengertian keuangan syariah (Islamic Finance) 3. Tujuan keuangan syariah 4. Prinsip dasar transaksi dalam keuangan syariah 5. Pengertian Riba 6. Pengertian Gharar 7. Pengertian Maysir 8. Riba dalam pandangan syariah 9. Bunga dalam pandangan syariah 10. Uang dalam pandangan syariah 11. Utang dalam pandangan syariah 12. Sistem bagi hasil 13. Margin keuntungan 14. ujrah/fee

1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3

II. PASAR KEUANGAN SYARIAH 15. Kondisi pasar keuangan syariah internasional 16. Perkembangan pasar keuangan syariah dalam negeri 17. Lembaga keuangan internasional yang mendukung perkembangan pasar keuangan syariah 18. Perkembangan instrumen keuangan syariah saat ini 19. Negara-negara yang telah menerbitkan sovereign sukuk (sukuk negara) 20. Negara lain yang memiliki undang-undang penerbitan sukuk 21. Faktor-faktor yang menyebabkan pesatnya perkembangan Sukuk 22. Potensi permintaan sukuk

4 4 5 6 6 6 6 7

III. SUKUK A. PAPARAN UMUM 23. Pengertian sukuk 24. Karakteristik sukuk 25. Perbedaan sukuk dengan obligasi konvensional 26. Kriteria sukuk yang memenuhi prinsip syariah


8 8 9 9

iv

Tanya Jawab Surat Berharga Syariah Negara / Sukuk Negara 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

Penggunaan dana hasil penerbitan sukuk Kelebihan berinvestasi pada sukuk Siapa saja investor sukuk Investor konvensional berinvestasi dalam sukuk Jangka waktu (tenor) sukuk Sifat imbalan sukuk Pihak yang terlibat dalam penerbitan sukuk Metode penerbitan sukuk Metode bookbuilding Metode lelang (auction) Metode private placement Sukuk yang diminati pasar domestik dan internasional Perdagangan sukuk di pasar sekunder

B. JENIS-JENIS SUKUK 40. Jenis-Jenis Sukuk 41. Sukuk Ijarah 42. Sukuk Salam 43. Sukuk Istishna’ 44. Sukuk Musyarakah 45. Sukuk Mudharabah 46. Sukuk Wakalah 47. Sukuk Muzara’ah 48. Sukuk Musaqah 49. Sukuk Dengan Kombinasi Akad Tertentu

9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14 15 15

IV. SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA (SBSN) / SUKUK NEGARA A. PAPARAN UMUM SBSN 50. Pengertian Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) / Sukuk Negara 51. Dasar hukum penerbitan SBSN 52. Kewenangan penerbitan SBSN 53. Tujuan penerbitan SBSN 54. Perlunya penerbitan SBSN oleh Pemerintah 55. Perbedaan antara SBSN dengan SUN 56. Keuntungan berinvestasi dalam SBSN 57. Bukti Kepemilikan SBSN

15 15 15 16 16 16 17 17

B. PERUSAHAAN PENERBIT SBSN / SPECIAL PURPOSE VEHICLE (SPV) 58. Pengertian Special Purpose Vehicle (SPV) 59. Konsep SPV dalam penerbitan sukuk 60. Fungsi SPV dalam penerbitan sukuk

17 17 18


v

Tanya Jawab Surat Berharga Syariah Negara / Sukuk Negara 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67.

Masa operasional SPV Pengertian principle trustee dan co trustee Perusahaan Penerbit SBSN (PP SBSN) Dasar hukum pendirian Perusahaan Penerbit SBSN Fungsi Perusahaan Penerbit SBSN dalam Penerbitan SBSN Penerbitan SBSN tanpa SPV Pendirian Perusahaan Penerbit SBSN di luar negeri

C. UNDERLYING ASSET PENERBITAN SBSN 68. Pengertian underlying asset 69. Pengertian hak manfaat 70. Pengertian Aset SBSN 71. Pengertian Barang Milik Negara (BMN) 72. Fungsi underlying asset dalam penerbitan SBSN 73. Aset yang dapat dijadikan underlying asset penerbitan SBSN 74. Apakah terjadi perpindahan kepemilikan aset SBSN 75. Mekanisme pemindahtanganan BMN sebagai underlying asset dalam penerbitan SBSN Ijarah Sale and Lease Back 76. Cara penentuan nilai BMN yang dijadikan underlying asset SBSN 77. Pihak yang bertanggung jawab merawat Aset SBSN

18 18 18 18 18 19 19 20 20 20 20 20 20 21 21 21 21

D. PENERBITAN SBSN 78. Tahapan penerbitan SBSN 79. Pihak yang berperan dalam penerbitan SBSN 80. Persetujuan DPR dalam penerbitan SBSN 81. Peran BI dalam penerbitan SBSN 82. Penerbitan SBSN secara langsung dan tidak langsung 83. Penerbitan SBSN dengan cara bookbuilding 84. Penerbitan SBSN dengan cara lelang 85. Penerbitan SBSN dengan cara private placement 86. Pernyataan Kesesuaian Syariah (Sharia Compliance Endorsement) 87. Buyback SBSN sebelum jatuh tempo 88. Opsi pelunasan SBSN sebelum jatuh tempo (call-option) 89. Jangka waktu (tenor) SBSN 90. Manfaat penerbitan SBSN jangka pendek (Islamic Treasury Bills) 91. Posisi Outstanding SBSN

22 22 22 23 23 23 24 25 25 25 25 26 26 26

E. DOKUMEN PENERBITAN SBSN 92. Dokumen transaksi penerbitan SBSN 93. Dokumen penerbitan SBSN Ijarah Al Khadamat 94. Pengertian Fatwa 95. Fatwa-Fatwa terkait SBSN

26 27 27 27


vi

Tanya Jawab Surat Berharga Syariah Negara / Sukuk Negara 96. 97.

Pernyataan kesesuaian syariah / Opini Syariah Memorandum Informasi

F. IMBALAN SBSN 98. Mekanisme Penentuan imbalan SBSN 99. Penetapan imbalan SBSN sebelum penerbitan dibolehkan syariah 100. Jaminan atas pembayaran imbalan dan nilai nominal SBSN 101. Pajak terhadap imbalan SBSN G.

28 28 28 29 29 29

PASAR SEKUNDER SBSN 102. 103. 104. 105.

SBSN dapat diperdagangkan di pasar sekunder Perdagangan SBSN di pasar sekunder Capital gain Pajak terhadap capital gain SBSN

29 30 30 30

H. SERI SBSN 106. 107. 108. 109.

SBSN seri IFR SBSN seri SR SBSN seri SNI SBSN seri SDHI

I. SKEMA PENERBITAN SBSN 110. Jenis-jenis SBSN 111. Ijarah – sale and lease back 112. Skema Penerbitan SBSN Ijarah – Sale and Lease Back 113. Ijarah Al-Khadamat 114. Skema Penerbitan SBSN Ijarah Al-Khadamat V. ISTILAH-ISTILAH DALAM KEUANGAN SYARIAH A 1. Akad 2. Ajir 3. Ashiil 4. „Ariyah 5. „An Taradhin B 6. Bai’ 7. Baì' 8. Bagi Hasil 9. Bagi Untung (profit sharing) 10. Bagi Pendapatan (revenue sharing) 11. Bai‟ al-„Inah


30 30 31 31 31 32 32 33 33

34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 35

vii

Tanya Jawab Surat Berharga Syariah Negara / Sukuk Negara 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. D 26. 27. 28. F 29. 30. 31. G 32. 33. H 34. 35. I 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47.

Bai‟ al-Ma‟dum Bai‟ al-Mu‟athoh Bai‟ al-Muwadha‟ah Bai‟ al-Munaqashah Bai‟ al-Musawamah Bai‟ al-Muzayadah Bai‟ as-Salam Ba‟i at-Taqsith Ba‟i al-Wafa‟ Ba‟i Bithaman Ajil (BBA) Bai‟ Muajjal Bai‟ Tauliyah Bithaqah al-I‟timan Bithaqah al-Khasm al-Fauri

35 35 35 35 35 35 36 36 36 36 36 36 36 36

Dayn Dharar Dharurat

36 36 36

Fasakh Fasid Fatwa

36 37 37

Gharar Ghubun

37 37

Hibah Hiwalah/Hawalah

37 37

Ihtiyath Ihtikar Ijab Kabul Ijarah Ijarah al-Khadamat Ijarah Headlease and Sublease Ijarah Mawshufah fi Dzimmah Ijarah Muntahiya bit-Tamlik Ijarah Sale and Lease Back Ijtihad Ijma‟ Iqalah

37 37 37 37 38 38 38 38 38 38 38 38


viii

Tanya Jawab Surat Berharga Syariah Negara / Sukuk Negara 48. 49. J 50. K 51. 52. 53. M 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84.

Iqtishad Istishna‟

38 39

Ju‟alah

39

Kafalah Kafiil Khiyar

39 39 39

Ma‟jur Mabi‟ Makful Bih Malik Marhun Maysir Maqashid Syariah Mudi‟ Mudharabah Mudharabah Muqayyadah Mudharabah Muthlaqah Mudharib Muhal Muhal „Alaihi Muhil Mukhabarah Muqridh Muqtaridh Muqaradhah Murabahah Murtahin Musyarakah Muslam Muslam Fihi Muslam Ilaihi Musyarakah Mutanaqishah Musytari Mustashni‟ Muzara‟ah Musaqah Mu‟jir

39 39 39 39 39 39 40 40 40 40 40 40 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 42 42 42 42 42 42 42 42 42


ix

Tanya Jawab Surat Berharga Syariah Negara / Sukuk Negara 85. 86. N 87. 88. Q 89. 90. 91. R 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

Musta‟jir Muwakkil

42 42

Najsy Nisbah

42 43

Qardhul Hasan Qimah Qiyas

43 43 43

Rabbul Mal Rahn Rahin Riba Riba Fadhl Riba Nasi‟ah Riba Jahiliyah Ribawi Risywah

43 43 43 43 43 44 44 44 44

Sadd Zari‟ah Shahibul Maal Shani‟ Sharf Shighah Syirkah

44 44 44 44 44 45

Ta‟alluq Ta‟widh Tabarru‟ Tadlis Takaful Tas‟ir Tawarruq

45 45 45 45 45 45 45

Ujrah „Urf ‟Urbun

46 46 46

W 117. Wa‟ad

46

S 101. 102. 103. 104. 105. 106. T 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. U 114. 115. 116.


x

Tanya Jawab Surat Berharga Syariah Negara / Sukuk Negara 118. 119. 120. 121. 122. 123.

Wadi‟ah Wadi‟ah Yad adh-Dhamanah Wadi‟ah Yad al-Amanah Wadi‟ Wakalah Wakil

VI. DAFTAR PUSTAKA


46 46 47 47 47 47 48

xi

Tanya Jawab Surat Berharga Syariah Negara / Sukuk Negara I.

PRINSIP KEUANGAN SYARIAH (ISLAMIC FINANCE) 1.

Apakah yang dimaksud dengan Syariah? Syariah adalah aturan/hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan alHadits.

2.

Apakah yang dimaksud dengan Keuangan Syariah (Islamic Finance)? Keuangan Syariah (Islamic Finance) adalah suatu sistem keuangan/perekonomian yang diatur dan dikelola berdasarkan syariah Islam.

3.

Jelaskan tujuan Keuangan/Ekonomi Syariah? Tujuan Keuangan/Ekonomi Syariah adalah untuk mewujudkan kebaikan, kemaslahatan dan kesejahteraan manusia terutama di bidang ekonomi/keuangan, dengan mengacu pada tujuan utama syariah (maqashid syariah) dalam rangka membantu manusia mencapai kemenangan (falaah) di dunia dan akhirat.

4.

Sebutkan prinsip-prinsip dasar transaksi dalam Keuangan Syariah? Prinsip-prinsip dasar transaksi dalam Keuangan Syariah yang dijadikan panduan dalam berbagai aktivitas transaksi ekonomi, yaitu antara lain:  larangan atas penerapan bunga (riba/usury);  larangan terhadap aktivitas ekonomi yang mengandung unsur judi/spekulasi (maysir), ketidakpastian/penipuan (gharar), serta produksi barang dan jasa yang bertentangan dengan syariah Islam (bathil);  anjuran atas penerapan sistem bagi hasil (profit loss sharing);  penekanan pada perjanjian atau kesepakatan yang adil (’an taradhin); dan  mendorong produktivitas dan keadilan distribusi.

5.

Apakah yang dimaksud dengan Riba (usury/interest)? Riba (usury/interest) adalah tambahan yang diambil dalam suatu transaksi tanpa adanya suatu ‘iwadh (pengganti/penyeimbang) yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut. Dalam fikih muamalah, riba dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu riba fadhl, riba nasi‟ah, dan riba jahiliyah. 



Riba fadhl, disebut juga riba buyu‟, yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria yang sama kualitasnya (mistlan bi mistlin), sama kuantitasnya (sawaàn bi sawaìn) dan sama waktu penyerahannya (yadan bi yadin). Riba fadhl dapat ditemui dalam transaksi valas yang tidak dilakukan secara tunai. Riba Nasi’ah atau riba duyun, yaitu riba yang timbul akibat utang piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama risiko (al ghunmu bil ghurmi) dan hasil usaha muncul bersama biaya (al kharaj bi dhaman). Riba


1

Tanya Jawab Surat Berharga Syariah Negara / Sukuk Negara jenis ini dapat ditemui dalam pembayaran bunga kredit dan pembayaran bunga tabungan, deposito, giro. 

Riba Jahiliyah adalah utang yang dibayar melebihi dari pokok pinjaman karena peminjam tidak mampu mengembalikan dana pinjaman pada saat jatuh tempo.

6.

Apakah yang dimaksud dengan Gharar (Uncertainty)? Gharar adalah sesuatu yang mengandung ketidakjelasan, keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan merugikan orang lain. Dalam jual beli, gharar dapat terjadi jika mengandung ketidakjelasan atau ketidakpastian, baik mengenai obyek, cara penyerahan maupun cara pembayaran.

7.

Apakah yang dimaksud dengan Maysir (Speculation)? Maysir adalah aktivitas spekulasi, judi, dan untung-untungan di dalam transaksi keuangan yang memungkinkan diperolehnya suatu kekayaan dengan cara yang mudah, dengan kemungkinan adanya pihak yang dirugikan di atas keuntungan pihak yang lain.

8.

Jelaskan bagaimana pandangan Keuangan/Ekonomi Syariah terhadap riba? Syariah Islam melarang praktik riba dalam segala aktivitas ekonomi, karena dampak negatifnya terhadap sistem sosial dan perekonomian masyarakat. Secara sosial, praktik riba yang bersifat eksploitatif cenderung menciptakan hutang, merendahkan martabat manusia, serta menciptakan jurang ketidakadilan yang sangat besar di masyarakat. Sementara secara perekonomian, riba cenderung mengeksploitasi perekonomian, menyebabkan misalokasi sumber daya, menciptakan ketidakadilan dan ketidakefisienan perekonomian, serta menciptakan pembangunan ekonomi yang bersifat semu (bubble economy) yang pada akhirnya berdampak pada terjadinya krisis dan ketidakstabilan perekonomian.

9.

Jelaskan bagaimana pandangan Keuangan/Ekonomi Syariah terhadap bunga? Pada dasarnya, bunga adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (qardh) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok pinjaman tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya bersifat persentase. Karakteristik bunga dimaksud telah memenuhi unsur dan kriteria riba, yakni riba nasi‟ah. Dengan demikian, praktik bunga termasuk salah satu bentuk riba, sehingga tidak dibolehkan dalam transaksi keuangan syariah.


2

Tanya Jawab Surat Berharga Syariah Negara / Sukuk Negara 10. Jelaskan bagaimana fungsi uang dalam Keuangan/Ekonomi Syariah? Dalam pandangan Keuangan/Ekonomi Syariah, fungsi uang hanyalah sebagai alat tukar (medium of exchange) dan satuan nilai (unit of account) dalam transaksi keuangan, yang bertujuan untuk memperlancar pertukaran dan menetapkan nilai yang wajar dari pertukaran tersebut. Uang tidak memiliki nilai dan hanya merefleksikan nilai, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai komoditi. 11. Jelaskan bagaimana pandangan Keuangan/Ekonomi Syariah terhadap utang? Dalam pandangan Keuangan/Ekonomi Syariah, utang/pinjaman merupakan salah satu akad tabarru‟ (sosial/tolong menolong) dan bukan akad komersial. Dengan demikian, tidak dibolehkan untuk mengambil keuntungan komersial dari pemberian utang kepada pihak lain (misalnya, pinjaman dengan bunga atau obligasi konvensional). 12. Apakah yang dimaksud dengan sistem bagi hasil? Sistem bagi hasil (profit-loss sharing) adalah sistem pembagian hasil usaha (keuntungan maupun kerugian) yang dibagi berdasarkan rasio (nisbah) yang berbentuk persentase (A 50% : B 50%) dan disepakati bersama di awal akad. Sistem bagi hasil pada dasarnya mengacu pada akad kemitraan (partnership), yang diaplikasikan pada akad musyarakah, mudharabah, muzara‟ah, mugharasah, dan mukhabarah. Sistem bagi hasil terdiri dari dua jenis, yaitu: 



Bagi untung (Profit Sharing), yaitu pembagian hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana. Dalam sistem syariah pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah; Bagi pendapatan (Revenue Sharing), yaitu pembagian hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana. Dalam sistem syariah pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah.

13. Apakah yang dimaksud dengan margin? Margin adalah jumlah keuntungan yang diperoleh penjual dalam akad jual beli (murabahah, salam dan istishna’), yang merupakan tambahan yang diberikan pembeli atas cost of capital barang yang dijual beserta keuntungan yang diperoleh. 14. Apakah yang dimaksud dengan ujrah/fee? Ujrah/fee adalah imbalan yang diberikan oleh pengguna jasa sebagai bentuk pertukaran atas jasa/manfaat yang diberikan oleh pemberi jasa dalam akad ijarah (sewa menyewa). Ujrah atau imbalan yang diperjanjikan dapat bersifat tetap (fixed).


3

Tanya Jawab Surat Berharga Syariah Negara / Sukuk Negara II.

PASAR KEUANGAN SYARIAH 15. Bagaimana kondisi pasar keuangan syariah Internasional? Secara umum, pasar keuangan syariah internasional terus mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sampai dengan triwulan III tahun 2009, nilai aset industri perbankan syariah mencapai sekitar USD1 triliun, Islamic funds sekitar USD70 miliar, dan premium Takaful global sekitar USD4,3 miliar. Kawasan Gulf Cooperation Council (GCC) masih mendominasi shariah compliant aset dengan market share 42,9%. Kontributor terbesar kedua adalah Iran dengan market share 35,6%. Di luar kawasan Timur Tengah, Asia memiliki market share sekitar 20%, dengan pemain utama Malaysia sebesar 10,5%. Sementara di Eropa, Inggris masih menjadi leading player dengan share 2,5%. (Sumber: Bank Indonesia). Saat ini jumlah lembaga keuangan syariah global telah mencapai sekitar 810 perusahaan yang tersebar di 50 negara. Sekitar 450 lembaga keuangan syariah beroperasi di kawasan Timur Tengah, terutama UEA, Bahrain, Kuwait, Iran dan Saudi Arabia. Di Eropa, sekitar 114 lembaga keuangan syariah menjadi pelaku di pasar keuangan syariah Eropa yang terkonsentrasi di Inggris. Sedangkan di Amerika Utara, jumlah lembaga keuangan syariah masih relatif sedikit, yaitu sekitar 44 yang tersebar di AS dan Kanada (Sumber: Bank Indonesia). Secara global, sampai dengan Juli 2010 total emisi sukuk internasional mencapai sekitar USD213 miliar. Berkembang secara pesat dari semula sekitar USD4 miliar pada tahun 2002 (Sumber: IFIS). 16. Bagaimana perkembangan pasar keuangan syariah di dalam negeri? Seiring dengan perkembangan pasar keuangan syariah internasional, pasar keuangan syariah di Indonesia juga tumbuh dan berkembang dengan pesat. Hal tersebut terlihat dari peningkatan jumlah Bank Umum Syariah (BUS) yang menjadi 10 buah pada akhir Juni 2010. Demikian pula dengan perkembangan aset dan dana pihak ketiga (DPK) perbankan syariah yang masing-masing mengalami peningkatan dari sebesar Rp7,94 triliun dan Rp5,76 triliun pada tahun 2003, menjadi Rp75,205 triliun dan Rp58,078triliun per Juni 2010. (Sumber: Bank Indonesia). Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksadana syariah juga mengalami peningkatan dari semula Rp1,77 triliun pada akhir tahun 2008, menjadi Rp4,63 triliun pada akhir Desember 2009 (Sumber: Bapepam-LK). Sedangkan jumlah perusahaan/unit usaha asuransi syariah (takaful) dan nilai asetnya meningkat dari masing-masing 18 unit dengan total aset Rp519 miliar pada tahun 2004, menjadi 44 unit dengan total aset Rp3,2 triliun pada Maret 2010 (Sumber: zonaekis.com/Republika). Pesatnya perkembangan industri keuangan syariah juga diikuti oleh pesatnya perkembangan instrumen keuangan dan pembiayaan syariah yaitu sukuk atau


4

Tanya Jawab Surat Berharga Syariah Negara / Sukuk Negara yang lebih dahulu dikenal dengan obligasi syariah. Selama tujuh tahun terakhir, perkembangan penerbitan obligasi syariah domestik mengalami peningkatan signifikan dari sebanyak 6 penerbitan dengan total emisi Rp740 miliar pada tahun 2003, menjadi 47 penerbitan dengan total emisi Rp7,715 triliun pada akhir Juli 2010. Sementara total Sukuk Korporasi yang sudah dilunasi/jatuh tempo per 31 Juli 2010 berjumlah Rp1,694 triliun (Sumber: Bapepam-LK). 17. Sebutkan Lembaga-Lembaga Keuangan Internasional yang mendukung perkembangan pasar keuangan syariah! Lembaga keuangan internasional yang mendukung perkembangan pasar keuangan syariah, antara lain sebagai berikut: The Islamic Financial Services Board (IFSB). IFSB merupakan lembaga internasional yang bertujuan merumuskan infrastruktur keuangan Islam dan standar instrumen keuangan Islam. Lembaga ini didirikan di Kuala Lumpur pada 3 November 2002 dan mulai beroperasi pada 10 Maret 2003. The International Islamic Financial Market ((IIFM). IIFM merupakan lembaga internasional yang bertujuan untuk mendukung pengembangan kerjasama internasional dalam rangka meningkatkan perdagangan produk keuangan Islam dan sekaligus menjadi pusat rujukan internasional terkait dengan kesesuaian prinsip syariah atas produk-produk keuangan syariah (shariah compliance). Lembaga ini didirikan oleh bank sentral dan otoritas moneter Bahrain, Brunei, Indonesia, Malaysia, Sudan and Islamic Development Bank pada 13 November, 2001, dan head quartered in the Kingdom of Bahrain. Keanggotaan Indonesia diwakili oleh Bank Indonesia. Islamic International Rating Agency (IIRA). IIRA merupakan lembaga rating khusus untuk instrumen keuangan Islam, didirikan pada tahun 2001 dan berkedudukan di Bahrain. The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). AAOIFI merupakan lembaga nirlaba internasional yang bertujuan menyusun dan menyiapkan standardisasi di bidang keuangan syariah, khususnya terkait dengan teknik akuntansi, auditing, governance, ethics dan kesesuaian prinsip syariah atas produk-produk keuangan syariah. AAOIFI didirikan pada 26 Februari 1990 di Aljazair, dan terdaftar di Bahrain sejak 27 Maret 1991. Liquidity Market Center (LMC) Lembaga yang didirikan oleh Central Bank of Bahrain (CBB) untuk mendukung perkembangan perdagangan di pasar sekunder. LMC bertugas untuk memberikan kuotasi harga seluruh sukuk internasional yang telah diterbitkan baik oleh korporasi maupun sovereign.


5

Tanya Jawab Surat Berharga Syariah Negara / Sukuk Negara Islamic Development Bank (IDB) IDB sangat aktif dalam memberikan pembiayaan syariah secara langsung terutama kepada negara-negara anggota, termasuk Indonesia. IDB yang didirikan tahun 1975 atas rekomendasi Organisasi Konferensi Islam. Sampai dengan tahun 2010 IDB telah beranggotakan 57 negara, dan sangat aktif mempromosikan konsep ekonomi syariah melalui seminar, workshop maupun konferensi. 18. Bagaimana perkembangan instrumen keuangan syariah saat ini? Dari segi struktur dan akad yang digunakan, instrumen keuangan syariah yang ada saat ini relatif terbatas. Namun sejalan dengan semakin besarnya permintaan dan kebutuhan dari investor, semakin banyak pula variasi struktur dan akad yang diperkenalkan oleh pelaku pasar. Instrumen keuangan syariah yang selama ini banyak digunakan antara lain dengan menggunakan struktur dan akad murabahah, salam, istishna’, musharaka, mudharabah, dan ijarah. 19. Negara-negara apa saja yang telah menerbitkan sovereign sukuk (sukuk negara) sampai saat ini? Beberapa negara yang telah menerbitkan sovereign sukuk (sukuk negara) di antaranya adalah: Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Pakistan, Qatar, Bahrain, Saxony Anhalt (negara bagian Jerman), dan Uni Arab Emirates. 20. Apakah sudah ada negara lain yang memiliki undang-undang khusus sebagai basis hukum penerbitan sukuk? Hingga saat ini, selain Indonesia, belum ada satupun negara yang memiliki undang-undang yang khusus mengatur masalah Sukuk. Upaya yang dilakukan negara di Timur Tengah adalah melalui perundang-undangan perbankan dan keuangan Islam yang di dalamnya juga mencakup peraturan mengenai Sukuk. Di Malaysia, Sukuk diterbitkan melalui The Malaysian Government Investment Act yang diterbitkan pada tahun 1983 atau sekarang dikenal sebagai The Government Funding Act 1983 yang membolehkan pemerintah menerbitkan sertifikat tanpa pembayaran bunga (non interest bearing certificate) yang dikenal dengan sebutan Government Investment Certificate (saat ini disebut Government Investment Issue). Selain itu, beberapa negara seperti United Kingdom (UK) dan Singapura, telah melakukan amandemen terhadap peraturan perundang-undangan untuk mengakomodir transaksi keuangan syariah, termasuk sukuk. 21. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pesatnya perkembangan instrumen keuangan syariah khususnya Sukuk?  Adanya kebutuhan pendanaan yang bersifat spesifik dan memerlukan struktur sukuk yang baru;


6

Tanya Jawab Surat Berharga Syariah Negara / Sukuk Negara 





Semakin meningkatnya partisipasi investor konvensional di pasar keuangan syariah; Besarnya kebutuhan sektor perbankan dan lembaga keuangan syariah lainnya untuk portofolio investasi; Besarnya partisipasi aktif dari para pelaku pasar, ekonom, pakar syariah, dan para stake-holder keuangan syariah lainnya untuk menciptakan struktur baru yang sesuai dengan prinsip syariah.

22. Bagaimanakah potensi permintaan Sukuk Negara oleh investor domestik maupun luar negeri saat ini? Potensi permintaan terhadap Sukuk Negara oleh investor domestik dan luar negeri diperkirakan sangat tinggi, dengan mengacu pada kondisi antara lain:  











tingginya peningkatan jumlah lembaga keuangan syariah market share produk syariah dibandingkan produk konvensional relatif masih sangat kecil; tingginya kecenderungan negara-negara yang berpenduduk minoritas muslim untuk mengadopsi konsep keuangan syariah banyaknya investor konvensional menggunakan instrumen keuangan berbasis syariah sebagai salah satu pilihan investasi. repatriasi dana-dana Timur Tengah dari pasar Amerika dan Eropa pasca peristiwa 9/11; masih terbatasnya instrumen keuangan syariah dibandingkan dengan permintaan; dan terus meningkatnya peringkat kredit (credit rating) Indonesia.


7

Tanya Jawab Surat Berharga Syariah Negara / Sukuk Negara III.

SUKUK A.

PAPARAN UMUM

23. Apakah yang dimaksud dengan Sukuk? ُ ُ‫ )ص‬adalah istilah yang berasal dari bahasa Arab dan merupakan  Sukuk (‫كوْ ك‬ bentuk jamak (plural) dari kata ‘Sakk’ (َّ‫)صَك‬, yang berarti dokumen atau sertifikat. Pada abad pertengahan, sukuk lazim digunakan oleh para pedagang muslim sebagai dokumen yang menunjukkan kewajiban finansial yang timbul dari perdagangan dan aktivitas komersial lainnya (Ayub, 2005). 







Berdasarkan Standar Syariah The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) No. 17 tentang Investment Sukuk (Sukuk Investasi), Sukuk didefinisikan sebagai sertifikat bernilai sama yang merupakan bukti atas bagian kepemilikan yang tak terbagi terhadap suatu aset, hak manfaat, dan jasa-jasa, atau atas kepemilikan suatu proyek atau kegiatan investasi tertentu. “Investment Sukuk are certificate of equal value representing undivided shares in ownership of tangible assets, usufruct and services or (in the ownership of) the assets of particular projects or special investment activity”. Berdasarkan keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam – LK) Nomor KEP-181/BL/2009, Sukuk didefinisikan sebagai Efek Syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian penyertaan yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas : 1. Kepemilikan aset berwujud tertentu; 2. Nilai manfaat dan jasa atas asset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu; atau 3. Kepemilikan atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSNMUI) No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah, Sukuk (Obligasi Syariah) didefinisikan sebagai surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan Emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan Emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSNMUI) No. 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, SBSN atau Sukuk Negara didefinisikan sebagai Surat Berharga Negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian ( ‫) حصة‬ kepemilikan aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.


8

Tanya Jawab Surat Berharga Syariah Negara / Sukuk Negara 24. Jelaskan karakteristik sukuk? Sukuk memiliki beberapa karakteristik, antara lain:  merupakan bukti kepemilikan suatu aset, hak manfaat, jasa atau kegiatan investasi tertentu;  pendapatan yang diberikan berupa imbalan, margin, bagi hasil, sesuai dengan jenis akad yang digunakan dalam penerbitan;  terbebas dari unsur riba, gharar dan maysir;  memerlukan adanya underlying asset penerbitan;  penggunaan proceeds harus sesuai dengan prinsip syariah. 25. Jelaskan perbedaan antara sukuk dengan obligasi konvensional? Sukuk Prinsip Dasar

Underlying Asset Fatwa/ Opini Syariah Penggunaan Dana Return

Obligasi

Surat Berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti kepemilikan/penyertaan terhadap suatu aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk memerlukan underlying asset sebagai dasar penerbitan

Pernyataan utang tanpa syarat dari penerbit

memerlukan Fatwa/Opini Syariah untuk menjamin kesesuaian sukuk dengan prinsip syariah tidak dapat digunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan prinsip syariah

tidak ada

berupa imbalan, bagi hasil, margin, capital gain

bunga, capital gain

tidak ada

bebas

26. Jelaskan bagaimana suatu sukuk yang diterbitkan dapat dikatakan memenuhi prinsip syariah? Suatu sukuk yang diterbitkan dapat dikatakan memenuhi prinsip syariah apabila seluruh kegiatan penerbitan sukuk, termasuk akad/perjanjian penerbitannya, tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu antara lain transaksi yang dilakukan oleh para pihak harus bersifat adil, halal, thayyib, dan maslahat. Sukuk juga harus terbebas dari berbagai unsur larangan, antara lain riba, maysir, dan Gharar. Untuk itu, penerbitan Sukuk memerlukan adanya pernyataan kesesuaian syariah (sharia compliance) dari ahli syariah yang diakui secara umum atau dari lembaga yang memiliki keahlian di bidang syariah, yang menyatakan bahwa sukuk yang diterbitkan telah memenuhi prinsip-prinsip syariah.


9

Tanya Jawab Surat Berharga Syariah Negara / Sukuk Negara 27. Apakah dana hasil penerbitan sukuk (proceeds) boleh digunakan untuk segala hal? Sesuai dengan prinsip syariah yang melandasinya, dana hasil penerbitan sukuk (proceeds) hanya dapat digunakan untuk hal-hal yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dengan demikian, dana tersebut tidak dapat digunakan untuk (sebagai contoh) membiayai pembangunan pabrik minuman keras, rokok, persenjataan dan sebagainya yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. 28. Jelaskan kelebihan berinvestasi pada sukuk?  merupakan instrumen investasi berbasis syariah, sehingga investor dapat berinvestasi dengan mengikuti dan melaksanakan prinsip syariah;  memberikan imbalan (return) yang kompetitif;  memberikan penghasilan yang stabil untuk para investor;  dapat diperjual-belikan di pasar sekunder (khususnya untuk sukuk ijarah), sehingga berpotensi mendapatkan capital gain. 29. Siapa saja yang dapat menjadi investor sukuk? Semua pihak, baik individu maupun lembaga/institusi, dapat berinvestasi pada sukuk, karena sukuk merupakan instrumen keuangan global sebagaimana halnya instrumen keuangan konvensional lain yang dapat dibeli oleh siapa saja, dan tidak dibatasi pada agama atau keyakinan tertentu. 30. Mengapa investor konvensional juga berinvestasi dalam sukuk?. Pada umumnya, investor konvensional, baik individu maupun lembaga, berinvestasi dalam sukuk antara lain dikarenakan:  untuk keperluan pengelolaan risiko investasi, yaitu dengan mendiversifikasi aset atau likuiditas yang dimiliki dalam berbagai bentuk instrumen alternatif;  sukuk memberikan imbalan/kupon yang kompetitif dengan berbagai metode pemberian imbalan yang unik, seperti bagi hasil, margin, dan ujrah/fee;  akad dan transaksi yang digunakan dalam penerbitan sukuk bersifat transparan, adil, dan pasti. 31. Berapa lamakah jangka waktu (tenor) sukuk? Berdasarkan Standar Syariah The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) nomor 17 tentang Sukuk Investasi, penerbitan sukuk boleh dilakukan untuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mendasari penerbitannya. Selain itu, sukuk juga dapat diterbitkan tanpa ditentukan jangka waktunya, mengacu pada akad yang digunakan dalam penerbitan sukuk.


10

Tanya Jawab Surat Berharga Syariah Negara / Sukuk Negara 32. Bagaimana sifat imbalan sukuk ? Imbalan (kupon) sukuk dapat bersifat tetap (fixed rate) atau mengambang (floating), sesuai dengan jenis akad dan struktur yang digunakan dalam penerbitan. Imbalan sukuk tersebut biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase dan dibayarkan secara periodik sesuai ketentuan dan persyaratan yang ada dalam penerbitan sukuk (terms and conditions). 33. Siapa saja pihak yang terlibat dalam penerbitan Sukuk? Pihak yang terlibat dalam penerbitan sukuk antara lain sebagai berikut:  Obligor, yaitu pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran pokok serta imbal hasil Sukuk yang diterbitkan;  Special Purpose Vehicle (SPV), yaitu badan hukum yang didirikan khusus untuk menerbitkan Sukuk;  investor, yaitu pihak pemegang sukuk yang memiliki hak kepentingan atas underlying asset melalui SPV;  Sharia Advisor, yaitu sebagai pihak yang memberikan fatwa atau pernyataan kesesuaian terhadap prinsip-prinsip syariah atas sukuk yang diterbitkan;  Wali Amanat, yaitu pihak yang mewakilli kepentingan pemegang Sukuk sesuai dengan yang diperjanjikan. 34. Bagaimana metode penerbitan sukuk? Penerbitan sukuk, sesuai dengan international best practice, dapat dilakukan dengan cara bookbuilding, lelang dan private placement. Penerbitan Sukuk pada umumnya dilakukan melalui (Special Purpose Vehicle) SPV sebagai penerbit, namun dapat pula dilakukan secara langsung oleh originator/obligor. 35. Apa yang dimaksud dengan metode bookbuilding? Bookbuilding adalah salah satu metode penerbitan surat berharga, yaitu investor akan menyampaikan penawaran pembelian atas suatu surat berharga, biasanya berupa jumlah dan harga (yield) penawaran pembelian, dan dicatat dalam book order oleh investment bank yang bertindak sebagai bookrunner. 36. Apakah yang dimaksud dengan metode lelang? Metode lelang adalah metode penerbitan dan penjualan surat berharga yang diikuti oleh peserta lelang dengan cara mengajukan penawaran pembelian kompetitif dan/atau penawaran pembelian nonkompetitif dalam suatu periode waktu penawaran yang telah ditentukan dan diumumkan sebelumnya, melalui sistem yang disediakan oleh agen yang melaksanakan lelang.


11

Tanya Jawab Surat Berharga Syariah Negara / Sukuk Negara 37. Apakah yang dimaksud dengan metode private placement? Private placement merupakan salah satu metode penerbitan surat berharga, dimana kegiatan penerbitan dan penjualan surat berharga dilakukan oleh pihak penerbit kepada pihak tertentu dengan ketentuan dan persyaratan (terms & conditions) yang disepakati bersama. 38.

Hal-hal apa saja yang harus dipenuhi agar sukuk dapat diterima dan diminati oleh pasar baik domestik maupun internasional?  Sukuk yang diterbitkan harus memenuhi semua ketentuan syariah, antara lain proses penerbitannya, penggunaan dana hasil penerbitannya, maupun yang terkait dengan underlying asset.  Likuiditas (marketability of instrument), yaitu sukuk harus dapat dipindahtangankan dari satu pihak ke pihak lain (transferable) dan harus dapat diperjualbelikan (tradable).  Tingkat imbalan yang kompetitif dibandingkan instrumen keuangan lainnya.  Transparansi, berupa kejelasan dan kemudahan akses informasi bagi investor.  Proses penerbitan mengikuti ketentuan yang umum berlaku dalam penerbitan sukuk di pasar keuangan internasional.  Adanya dukungan infrastruktur legal dan kelembagaan yang memadai, termasuk dukungan pasar keuangan yang efisien

39. Apakah perdagangan sukuk di pasar sekunder dibolehkan berdasarkan prinsip syariah? Pada prinsipnya, sukuk adalah bukti kepemilikan investor atas aset/manfaat/jasa dan bukan merupakan surat utang. Sehingga berdasarkan prinsip syariah, perdagangan/jual beli sukuk di pasar sekunder dibolehkan karena pada dasarnya yang diperjualbelikan adalah aset/manfaat/jasa yang menjadi underlying asset sukuk, bukan jual beli hutang. Hal tersebut sesuai dengan pasal 5/2 Standar Syariah AAOIFI Nomor 17 tentang Sukuk Investasi, yang memperbolehkan perdagangan/jual beli sukuk. Namun demikian, perdagangan sukuk tetap memperhatikan struktur dan jenis akad yang melandasi penerbitannya. Hal itu dikarenakan terdapat beberapa jenis struktur sukuk yang tidak dapat diperdagangkan, misalnya sukuk dengan struktur Istishna‟, Salam, dan Murabahah. Ketentuan mengenai dibolehkannya perdagangan suatu sukuk dapat diketahui dari terms and conditions yang tercantum pada memorandum informasi penerbitan sukuk.


12


B.

JENIS-JENIS SUKUK

40. Apa saja jenis-jenis sukuk? Mengacu pada Standar Syariah The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), terdapat 14 jenis akad yang dapat digunakan dalam penerbitan sukuk, yaitu antara lain Sukuk Ijarah, Sukuk Murabahah, Sukuk Salam, Sukuk Istishna‟, Sukuk Mudharabah, Sukuk Musyarakah, Sukuk Wakalah, Sukuk Mugharasah, Sukuk Muzara‟ah, Sukuk Musaqah. 41. Apakah yang dimaksud dengan Sukuk Ijarah? Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang atau jasa itu sendiri. Sukuk Ijarah adalah sukuk yang diterbitkan berdasarkan akad Ijarah, dan dapat diklasifikasikan menjadi antara lain: 





Sukuk kepemilikan aset berwujud yang disewakan Yaitu sukuk yang diterbitkan oleh pemilik aset yang disewakan atau yang akan disewakan, dengan tujuan untuk menjual aset tersebut dan mendapatkan dana dari hasil penjualan, sehingga pemegang sukuk menjadi pemilik aset tersebut Sukuk kepemilikan manfaat Yaitu sukuk yang diterbitkan oleh pemilik aset atau pemilik manfaat aset, dengan tujuan untuk menyewakan aset/manfaat dari aset dan menerima uang sewa, sehingga pemegang sukuk menjadi pemilik manfaat dari aset. Sukuk kepemilikan jasa Yaitu sukuk yang diterbitkan dengan tujuan untuk menyediakan suatu jasa tertentu melalui penyedia jasa (seperti jasa pendidikan pada universitas) dan mendapatkan fee atas penyediaan jasa tersebut, sehingga pemegang sukuk menjadi pemilik jasa.

42. Apakah yang dimaksud dengan Sukuk Salam? Salam adalah kontrak jual beli suatu barang yang jumlah dan kriterianya telah ditentukan secara jelas, dengan pembayaran dilakukan dimuka sedangkan barangnya diserahkan kemudian pada waktu yang disepakati bersama. Sukuk Salam adalah sukuk yang diterbitkan dengan tujuan untuk mendapatkan dana untuk modal dalam akad Salam, sehingga barang yang akan disediakan melalui akad Salam menjadi milik pemegang sukuk.


13

Tanya Jawab Surat Berharga Syariah Negara / Sukuk Negara 43. Apakah yang dimaksud dengan Sukuk Istishna’? Istishna‟ adalah akad jual beli aset berupa obyek pembiayaan antara para pihak dimana spesifikasi, cara dan jangka waktu penyerahan, serta harga aset tersebut ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak. Sukuk Istishna‟ adalah sukuk yang diterbitkan dengan tujuan mendapatkan dana yang akan digunakan untuk memproduksi suatu barang, sehingga barang yang akan diproduksi tersebut menjadi milik pemegang sukuk. 44. Apakah yang dimaksud dengan Sukuk Musyarakah? Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk menggabungkan modal, baik dalam bentuk uang maupun bentuk lainnya, untuk tujuan memperoleh keuntungan, yang akan dibagikan sesuai dengan nisbah yang telah disetujui, sedangkan kerugian yang timbul akan ditanggung bersama sesuai dengan jumlah partisipasi modal masing-masing pihak. Sukuk Musyarakah adalah sukuk yang diterbitkan dengan tujuan memperoleh dana untuk menjalankan proyek baru, mengembangkan proyek yang sudah berjalan, atau untuk membiayai kegiatan bisnis yang dilakukan berdasarkan akad musyarakah, sehingga pemegang sukuk menjadi pemilik proyek atau aset kegiatan usaha tersebut, sesuai dengan kontribusi dana yang diberikan. Sukuk musyarakah tersebut dapat dikelola dengan akad musyarakah (partisipasi), mudharabah atau agen investasi (wakalah). 45. Apakah yang dimaksud dengan Sukuk Mudharabah? Mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih, yaitu satu pihak sebagai penyedia modal dan pihak lain sebagai penyedia tenaga dan keahlian. Keuntungan dari hasil kerjasama tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disetujui, sedangkan kerugian yang terjadi akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak penyedia modal, kecuali kerugian disebabkan oleh kelalaian penyedia tenaga dan keahlian. Sukuk Mudharabah adalah sukuk yang merepresentasikan suatu proyek atau kegiatan usaha yang dikelola berdasarkan akad mudharabah, dengan menunjuk salah satu partner atau pihak lain sebagai mudharib (pengelola usaha) dalam melakukan pengelolaan usaha tersebut. 46. Apakah yang dimaksud dengan Sukuk Wakalah? Wakalah adalah akad pelimpahan kuasa oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal tertentu. Sukuk Wakalah adalah sukuk yang merepresentasikan suatu proyek atau kegiatan usaha yang dikelola berdasarkan akad wakalah, dengan menunjuk Agen (wakil) tertentu untuk mengelola usaha atas nama pemegang sukuk.


14


47. Apakah yang dimaksud dengan Sukuk Muzara’ah? Muzara‟ah adalah akad kerjasama di bidang pertanian, dimana pemilik lahan memberi hak pengelolaan lahan kepada pihak lain (petani). Keuntungan yang diperoleh dari hasil lahan dibagi bersama sesuai kesepakatan. Sukuk Muzara‟ah adalah sukuk yang diterbitkan dengan tujuan mendapatkan dana untuk membiayai kegiatan pertanian berdasarkan akad Muzara‟ah, sehingga pemegang sukuk berhak atas bagian dari hasil panen sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian. 48. Apakah yang dimaksud dengan Sukuk Musaqah? Musaqah adalah akad kerjasama di bidang irigasi tanaman pertanian, dimana pemilik lahan memberikan hak pengelolaan lahan kepada pihak lain (penggarap) untuk melakukan penyiraman (irigasi) dan pemeliharaan tanaman. Keuntungan yang diperoleh dari hasil pertanian dibagi bersama sesuai kesepakatan. Sukuk Musaqah adalah sukuk yang diterbitkan dengan tujuan menggunakan dana hasil penerbitan sukuk untuk melakukan kegiatan irigasi atas tanaman berbuah, membayar biaya operasional dan perawatan tanaman tersebut berdasarkan akad musaqah, dengan demikian pemegang sukuk berhak atas bagian dari hasil panen sesuai kesepakatan. 49. Apakah sukuk dapat diterbitkan dengan kombinasi akad tertentu? Suatu sukuk dapat diterbitkan dengan menggunakan kombinasi dari dua atau lebih akad. Misalnya penerbitan sukuk Istishna‟-Ijarah, yang menggunakan kombinasi akad Istishna‟ dalam rangka membangun suatu proyek/bangunan, untuk kemudian disewakan dengan menggunakan akad Ijarah.

III. SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA / SUKUK NEGARA A.

PAPARAN UMUM

50. Apakah yang dimaksud dengan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara? Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara adalah Surat Berharga Negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.


15

Tanya Jawab Surat Berharga Syariah Negara / Sukuk Negara 51. Apakah dasar hukum penerbitan SBSN? Dasar hukum penerbitan SBSN adalah Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, yang disahkan pada tanggal 7 Mei 2008, yang mengatur tentang Sukuk yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat. Peraturan lainnya yang mendukung pelaksanaan penerbitan SBSN diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). 52. Siapakah yang berwenang menerbitkan SBSN menurut Undang-Undang? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan untuk menerbitkan SBSN dan dilaksanakan oleh Menteri Keuangan. 53. Apakah Tujuan penerbitan SBSN? Tujuan penerbitan SBSN adalah untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), termasuk membiayai pembangunan proyek (seperti proyek infrastruktur dalam sektor energi, telekomunikasi, perhubungan, pertanian, industri manufaktur, dan perumahan rakyat). 54. Jelaskan kenapa Pemerintah perlu menerbitkan SBSN? Sejalan dengan tujuan utama penerbitan SBSN yaitu untuk membiayai APBN, penerbitan SBSN oleh Pemerintah diperlukan antara lain untuk:  memperluas basis sumber pembiayaan anggaran negara;  mendorong pertumbuhan dan pengembangan pasar keuangan syariah di Indonesia;  memperkuat dan meningkatkan peran sistem keuangan berbasis syariah di dalam negeri;  menciptakan benchmark instrumen keuangan syariah baik di pasar keuangan syariah domestik maupun internasional;  memperluas dan mendiversifikasi basis investor;  mengembangkan alternatif instrumen investasi;  membiayai pembangunan proyek infrastruktur;  mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN). 55. Jelaskan perbedaan antara Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan Surat Utang Negara (SUN)? SBSN/Sukuk Negara Prinsip Dasar

Surat Berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti kepemilikan/ penyertaan terhadap Aset SBSN


Surat Utang Negara Surat Berharga yang merupakan surat pengakuan utang tanpa syarat dari penerbit

16

Tanya Jawab Surat Berharga Syariah Negara / Sukuk Negara Underlying Asset Fatwa/ Opini Syariah Penggunaan Dana Return Dasar Hukum

memerlukan underlying asset sebagai Umumnya tidak ada dasar penerbitan Memerlukan Fatwa/Opini Syariah Tidak ada untuk menjamin kesesuaian sukuk dengan prinsip syariah Sumber pembiayaan APBN, termasuk Sumber pembiayaan APBN Pembiayaan proyek pemerintah imbalan, bagi hasil, margin, capital gain Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara

Bunga, capital gain Undang-Undang Nomor 24 tahun 2001 tentang Surat Utang Negara

56.

Jelaskan keuntungan berinvestasi dalam SBSN? Keuntungan yang diperoleh investor dari berinvestasi dalam SBSN atau Sukuk Negara, antara lain:  merupakan investasi yang aman, karena pembayaran imbalan dan nilai nominal SBSN sampai dengan jatuh tempo dijamin oleh Pemerintah;  berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah, serta aman dan terbebas dari hal-hal yang dilarang syariah, seperti riba, gharar, dan maysir, sehingga selain aman juga menentramkan;  memberikan penghasilan berupa imbalan atau bagi hasil yang kompetitif, dibandingkan dengan instrumen keuangan lain;  dapat diperdagangkan di pasar sekunder sesuai dengan harga pasar, sehingga investor berpotensi mendapatkan capital gain;  turut berpartisipasi serta mendukung pembiayaan pembangunan nasional.

57.

Apakah bukti kepemilikan SBSN oleh investor? Pencatatan kepemilikan Surat Berharga Syariah Negara tidak dilakukan secara fisik, melainkan dilakukan secara elektronik (scripless). Kepemilikan SBSN oleh investor tercatat di sub-registry yang telah ditunjuk oleh Bank Indonesia selaku agen penatausahan SBSN dalam rangka membantu pelaksanaan penatausahaan tersebut.

B. PERUSAHAAN PENERBIT SBSN ATAU SPECIAL PURPOSE VEHICLE (SPV) 58.

Apakah yang dimaksud dengan Special Purpose Vehicle (SPV)? Special Purpose Vehicle (SPV) adalah badan hukum yang dibentuk untuk memfasilitasi penerbitan sukuk. SPV pada dasarnya dapat dibentuk oleh obligor atau pihak ketiga atau gabungan antara obligor dan pihak ketiga.


17

Tanya Jawab Surat Berharga Syariah Negara / Sukuk Negara Dalam hal SPV dibentuk oleh obligor maka perlu ditunjuk co-trustee untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan. SPV sering juga disebut sebagai paper atau one dollar company karena dalam praktiknya SPV tidak memiliki manajemen lengkap dan modalnya relatif sangat kecil sekedar memenuhi persyaratan pendirian SPV. Penerbitan sukuk di luar negeri, umumnya menggunakan SPV dalam bentuk limited liability company yang didirikan di negara-negara tax heaven countries. 59.

Apakah penggunaan SPV dalam mekanisme penerbitan Sukuk merupakan produk atau konsep syariah? Special Purpose Vehicle (SPV) bukanlah merupakan produk atau konsep syariah, melainkan praktik umum dalam kegiatan transaksi di pasar keuangan. Fungsi SPV hanya sebagai fasilitator dalam pelaksanaan transaksi yang dapat diadopsi dalam transaksi keuangan berbasis syariah.

60.

Jelaskan bagaimana fungsi SPV dalam penerbitan Sukuk?  sebagai penerbit sukuk.  melakukan transaksi / perikatan dengan obligor untuk kepentingan investor;  berfungsi sebagai trustee (principle trustee)/wali amanat untuk kepentingan investor;  dapat menunjuk pihak lain sebagai co-trustee untuk membantu melaksanakan tugas-tugas SPV sebagai trustee.

61.

Berapa lamakah masa operasional suatu SPV? SPV didirikan dengan tujuan khusus, maka kegiatan SPV hanya terbatas pada hal-hal yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan akan berakhir apabila tujuan telah tercapai. Oleh karena itu, kegiatan SPV berakhir dengan sendirinya apabila sukuk telah jatuh tempo.

62.

Apakah yang dimaksud dengan principle trustee dan co trustee? Principle trustee merupakan SPV dalam posisinya sebagai penerbit sekaligus sebagai wali amanat untuk mewakili kepentingan pemegang Sukuk. Sementara co-trustee adalah pihak lain dapat berupa lembaga keuangan bank dan non bank yang ditunjuk untuk membantu melaksanakan sebagian tugas SPV sebagai principle trustee.

63.

Siapakah yang bertindak sebagai SPV dalam penerbitan SBSN? Yang bertindak sebagai SPV dalam penerbitan SBSN adalah Perusahaan Penerbit SBSN, yang merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang SBSN untuk melaksanakan kegiatan penerbitan SBSN. Ketentuan pendirian dan pengelolaan Perusahaan Penerbit SBSN diatur


18

Tanya Jawab Surat Berharga Syariah Negara / Sukuk Negara dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 56 tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit SBSN. 64.

Apakah dasar hukum pendirian Perusahaan Penerbit SBSN dalam kaitannya dengan penerbitan SBSN? Dasar hukum pendirian Perusahaan Penerbit SBSN adalah Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara.

65.

Jelaskan fungsi Perusahaan Penerbit SBSN dalam penerbitan SBSN? Sesuai dengan kewenangan yang diberikan, Perusahaan Penerbit SBSN memiliki dua fungsi utama, yakni sebagai penerbit SBSN dan sebagai wali amanat: 



Dalam melaksanakan fungsi sebagai Penerbit SBSN, Perusahaan Penerbit SBSN menerbitkan SBSN berdasarkan penetapan Menteri Keuangan. Untuk menerbitkan SBSN, Perusahaan penerbit SBSN dibantu oleh satuan kerja Pemerintah dalam melakukan penyiapan dokumen transaksi aset SBSN, penyiapan memorandum informasi, penyiapan dokumen perjanjian perwaliamanatan, penyiapan terms and conditions SBSN, penyiapan laporan pelaksanaan penerbitan SBSN dan laporan tahunan, serta kegiatan lain yang terkait dengan penerbitan SBSN. Adapun Fungsi Perusahaan Penerbit SBSN sebagai Wali Amanat (trustee), antara lain:  melakukan perikatan dengan pihak lain untuk kepentingan pemegang SBSN;  mengawasi aset SBSN untuk kepentingan pemegang SBSN; dan  mewakili kepentingan lain pemegang SBSN, terkait dengan perikatan dalam rangka penerbitan SBSN. Dalam melaksanakan fungsi wali amanat, Perusahaan Penerbit SBSN dibantu oleh satuan kerja Pemerintah dalam melakukan penatausahaan aset SBSN, pengawasan atas aset SBSN, dan kegiatan lain yang terkait dengan pelaksanaan fungsi Perusahaan Penerbit SBSN sebagai wali amanat.

66.

Apakah penerbitan SBSN dapat dilakukan tanpa melalui Perusahaan Penerbit SBSN? Berdasarkan Undang-Undang SBSN, penerbitan SBSN di dalam negeri dapat dilakukan dengan atau tanpa Perusahaan Penerbit SBSN (SPV). Dalam hal ini, beberapa negara lain telah menerbitkan sukuk secara langsung tanpa melalui SPV, antara lain Malaysia dan Bahrain. Namun demikian, penerbitan SBSN di


19

Tanya Jawab Surat Berharga Syariah Negara / Sukuk Negara pasar internasional dilakukan melalui Perusahaan Penerbit SBSN (SPV), sebagaimana international best practice yang berlaku. 67.

Apakah Perusahaan Penerbit SBSN dapat didirikan di luar negeri? Berdasarkan ketentuan perundang-undangan Indonesia, pendirian Perusahaan Penerbit SBSN di luar negeri oleh Pemerintah secara hukum sulit untuk dilakukan, karena sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit SBSN, pendirian Perusahaan Penerbit SBSN hanya dapat dilakukan di dalam negeri. Namun dalam hal diperlukan dan sesuai international best practice, SPV dapat didirikan dan berbadan hukum luar negeri. Dalam hal ini, SPV melalui obligor dapat menunjuk lembaga keuangan bank atau non bank di luar negeri untuk membantu pelaksanaan tugas SPV terkait dengan kegiatan perwaliamanatan (co-trustee).

C.

UNDERLYING ASSET PENERBITAN SBSN 68.

Apakah yang dimaksud dengan underlying asset? Underlying asset adalah aset yang dijadikan sebagai objek atau dasar transaksi dalam kaitannya dengan penerbitan Sukuk. Aset yang dijadikan sebagai underlying dapat berupa barang berwujud maupun tidak berwujud, seperti tanah, bangunan, berbagai jenis proyek pembangunan, serta aset non fisik lainnya seperti jasa (services).

69.

Apakah yang dimaksud dengan hak manfaat? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN, yang dimaksud dengan hak manfaat adalah hak untuk memiliki dan mendapatkan hak penuh atas pemanfaatan suatu aset tanpa perlu dilakukan pendaftaran atas kepemilikan dan hak tersebut.

70.

Apakah yang dimaksud dengan Aset SBSN? Aset SBSN adalah objek pembiayaan SBSN dan/atau Barang Milik Negara (BMN) yang memiliki nilai ekonomis, berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan, yang dalam rangka penerbitan SBSN dijadikan dasar penerbitan SBSN.

71.

Apakah yang dimaksud dengan Barang Milik Negara (BMN)? Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.


20

Tanya Jawab Surat Berharga Syariah Negara / Sukuk Negara 72.

Kenapa diperlukan adanya underlying asset dalam penerbitan SBSN? Penerbitan SBSN memerlukan adanya underlying asset karena pada dasarnya SBSN merupakan surat berharga yang mencerminkan bagian kepemilikan atas aset/manfaat/jasa yang menjadi dasar penerbitan SBSN. Keberadaan underlying asset berfungsi sebagai transaksi riil yang menjadi dasar penerbitan SBSN, dan merupakan salah satu aspek utama yang menjadi pembeda antara penerbitan surat utang dengan sukuk. Tanpa underlying asset, surat berharga yang diterbitkan akan memiliki sifat sebagai instrumen utang, karena tidak terdapat transaksi riil yang mendasari penerbitan sukuk tersebut.

73.

Aset apa saja yang dapat dijadikan underlying dalam penerbitan SBSN? Aset yang dapat dijadikan sebagai underlying asset SBSN adalah obyek pembiayaan SBSN dan Barang Milik Negara (BMN) yang memiliki nilai ekonomis berupa tanah dan/atau bangunan, dan selain tanah dan/atau bangunan. Untuk setiap kali penerbitan SBSN, Pemerintah menetapkan underlying asset SBSN melalui Keputusan Menteri Keuangan tentang penetapan Barang Milik Negara (BMN) sebagai aset SBSN.

74.

Apakah dimungkinkan terjadinya perpindahan kepemilikan aset SBSN kepada pihak lain? Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang SBSN, penjualan dan/atau penyewaan Barang Milik Negara sebagai underlying asset hanyalah dalam bentuk hak manfaat (beneficial title) dan tidak diikuti adanya kewajiban penyerahan fisik serta pengalihan kepemilikan BMN dari Pemerintah kepada SPV. Selain itu, dengan adanya ketentuan sebagaimana diatur dalam purchase & sale undertaking agreement maka terdapat jaminan bahwa aset tidak akan berpindah tangan kepada pihak lain.

75.

Bagaimana mekanisme pemindahtanganan Hak Manfaat Barang Milik Negara (BMN) sebagai underlying asset dalam penerbitan SBSN dengan struktur Ijarah Sale and Lease Back? Mekanisme pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN) sebagai underlying asset SBSN dengan struktur Ijarah Sale and Lease Back adalah sebagai berikut: 





penjualan/penyewaan BMN tersebut hanya atas hak manfaat (benefecial title) BMN, tidak disertai dengan pemindahan hak kepemilikan (legal title); pemerintah akan menyewa kembali BMN tersebut, tidak terjadi pengalihan fisik BMN sehingga tidak mengurangi kewenangan Pemerintah dalam menggunakan BMN tersebut; tidak terdapat permasalahan dari sisi akuntansi mengingat kepemilikan BMN tidak berpindah sehingga tetap tercantum dalam neraca atau on balance sheet;


21


Pada saat SBSN jatuh tempo, Pemerintah wajib membeli kembali/membatalkan sewa atas asset SBSN dan SPV wajib menjual aset SBSN kepada Pemerintah sebesar nilai nominal SBSN.

76.

Bagaimana cara menentukan nilai Barang Milik Negara (BMN) yang akan dijadikan sebagai underlying asset penerbitan SBSN? Proses penentuan nilai Barang Milik Negara (BMN) yang akan dijadikan sebagai underlying asset penerbitan SBSN dapat dilakukan oleh internal appraiser atau independent appraiser yang ditunjuk oleh Pemerintah, dengan menggunakan metode penilaian yang berlaku umum.

77.

Siapa yang bertanggung jawab melakukan perawatan atas Aset SBSN selama jangka waktu SBSN? Berdasarkan perjanjian pengelolaan aset (servicing agency agreement), Pemerintah sebagai pihak yang menyewa dan menggunakan aset SBSN, adalah pihak yang wajib memelihara Aset SBSN sampai dengan SBSN jatuh tempo.

D. PENERBITAN SBSN 78. Jelaskan bagaimana tahap-tahap penerbitan SBSN? Penerbitan SBSN dilakukan melalui proses sebagai berikut:  identifikasi Barang Milik Negara atau proyek yang akan dijadikan sebagai underlying;  perumusan struktur SBSN yang meliputi jenis akad, tenor, volume, denominasi, metode penerbitan;  penyusunan dokumen syariah dan pasar modal;  permintaan pernyataan kesesuaian syariah atas akad SBSN;  pelaksanaan penerbitan/penjualan, baik dengan metode lelang, bookbuilding, maupun teknik lainnya; dan  setelmen SBSN. 79. Pihak mana saja yang berperan dalam penerbitan SBSN?  Menteri Keuangan atas nama Pemerintah, yaitu pihak yang memiliki underlying asset dan bertanggungjawab atas pembayaran pokok serta imbal hasil sukuk yang diterbitkan;  Perusahaan Penerbit SBSN yang berperan sebagai SPV, yaitu badan hukum yang didirikan khusus untuk menerbitkan sukuk;  Bank Indonesia yaitu pihak yang berperan sebagai Agen Pembayar yang bertanggung jawab atas penerimaan dana hasil penerbitan sukuk, pembayaran imbalan dan pokok sukuk saat jatuh tempo, serta sebagai Agen


22






Penatausahaan dengan melakukan pencatatan kepemilikan, kliring dan setelmen. Dewan Syariah Nasional sebagai Sharia Advisor, yaitu pihak yang memberikan fatwa atau pernyataan kesesuaian terhadap prinsip-prinsip syariah atas sukuk yang diterbitkan. Investor, yaitu pihak pemegang sukuk yang memiliki kepentingan atas underlying asset melalui Perusahaan Penerbit SBSN.

80. Apakah penerbitan SBSN memerlukan persetujuan dari DPR? Penerbitan SBSN atau Sukuk Negara memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), karena SBSN merupakan bagian dari Surat Berharga Negara yang bertujuan untuk memenuhi pembiayaan APBN. Melalui pengesahan APBN, DPR memberikan persetujuan atas SBSN sebagai bagian dari nilai bersih maksimal Surat Berharga Negara yang akan diterbitkan oleh Pemerintah dalam satu tahun anggaran. 81. Jelaskan peranan Bank Indonesia dalam penerbitan SBSN? Peranan Bank Indonesia dalam penerbitan SBSN adalah sebagai:  agen penata usaha untuk SBSN yang diterbitkan di pasar perdana dalam negeri, yang mencakup antara lain kegiatan pencatatan kepemilikan, kliring dan setelmen;  agen pembayar untuk SBSN yang diterbitkan di pasar perdana dalam negeri, yang meliputi kegiatan menerima dan membayarkan hasil penerbitan SBSN kepada Pemerintah, menerima imbalan SBSN dan membayarkannya kepada pemegang SBSN;  dapat menjadi agen lelang SBSN 82. Apakah yang dimaksud dengan penerbitan SBSN secara langsung dan tidak langsung oleh Pemerintah? Sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang No 19 tahun 2008 tentang SBSN, yang dimaksud dengan penerbitan SBSN secara langsung oleh pemerintah adalah penerbitan yang dilakukan tanpa melalui Perusahaan Penerbit SBSN. Adapun penerbitan SBSN secara tidak langsung adalah penerbitan yang dilakukan melalui Perusahaan Penerbit SBSN. Penerbitan SBSN domestik dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh Pemerintah. Sedangkan untuk penerbitan SBSN internasional dilakukan melalui Perusahaan Penerbit SBSN. 83.

Apakah yang dimaksud dengan penerbitan SBSN dengan cara bookbuilding? Penerbitan SBSN dengan cara bookbuilding menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118 tahun 2008 tentang Penerbitan dan Penjualan


23

Tanya Jawab Surat Berharga Syariah Negara / Sukuk Negara Surat Berharga Syariah Negara dengan cara bookbuilding di Pasar Perdana Dalam Negeri, adalah kegiatan penjualan SBSN kepada Pihak melalui Agen Penjual, dimana Agen Penjual mengumpulkan Pemesanan Pembelian dalam periode penawaran yang telah ditentukan. Berikut beberapa istilah dalam penerbitan SBSN dengan cara bookbuilding: Agen Penjual Adalah Perusahaan Efek yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Utang atas nama Menteri Keuangan guna melaksanakan penjualan SBSN dengan cara bookbuilding. Pasar Perdana Adalah kegiatan penawaran dan penjualan SBSN untuk pertama kalinya. Pemesanan Pembelian Adalah pengajuan pemesanan pembelian SBSN oleh investor kepada Agen Penjual dalam suatu periode waktu penawaran yang telah ditentukan dan diumumkan sebelumnya. 84.

Apakah yang dimaksud dengan Penerbitan SBSN dengan cara lelang? Penerbitan SBSN dengan cara lelang adalah penjualan SBSN dengan cara mengajukan Penawaran Pembelian Kompetitif dan / atau Penawaran Pembelian Nonkompetitif dalam suatu periode waktu penawaran yang telah ditentukan dan diumumkan sebelumnya, melalui sistem yang disediakan agen yang melaksanakan Lelang SBSN. Lelang SBSN hanya diikuti oleh Peserta Lelang, Bank Indonesia, dan/atau LPS, untuk Lelang SBSN Jangka Pendek. Sedangkan Lelang SBSN Jangka Panjang hanya dapat diikuti oleh Peserta Lelang dan/atau LPS. Pengaturan mekanisme lelang SBSN tercantum dalam PMK No. 11 tahun 2009 tentang Penerbitan dan Penjualan SBSN di Pasar Perdana Dalam Negeri dengan Cara lelang. Berikut beberapa istilah dalam penerbitan dengan cara lelang: Peserta Lelang Peserta Lelang adalah Bank, Perusahaan Efek, dan anggota Dealer Utama sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Penerbitan dan penjualan SBSN di pasar perdana dalam negeri dengan cara lelang. Hingga Juni 2010, terdapat 16 Peserta Lelang SBSN yang terdiri dari 12 Bank dan 4 Perusahaan Efek, yaitu : PT. Bank Permata, Tbk; PT. Bank Panin, Tbk; The Hongkong and Shanghai Corporation , Ltd; PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk; PT. Bank OCBC NISP, Tbk; Standard Chartered Bank; PT. Bank CIMB Niaga, Tbk; PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk; PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk; PT. BPD Jawa Barat dan Banten; PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk; Citibank


24

Tanya Jawab Surat Berharga Syariah Negara / Sukuk Negara N.A; PT. Danareksa Sekuritas; PT. Trimegah Securities, Tbk; PT. Bahana Securities; dan PT. Mandiri Sekuritas. Penawaran Pembelian Kompetitif Adalah penawaran pembelian yang mencantumkan volume dan tingkat imbalan yang diinginkan penawaran dalam hal lelang SBSN dengan imbalan tetap (fixed coupon), dan mencantumkan volume dan harga yang diinginkan penawaran dalam hal lelang SBSN dengan imbalan mengambang (floating rate). Penawaran Pembelian Non Kompetitif Adalah pengajuan penawaran pembelian dengan mencantumkan volume tanpa tingkat imbal hasil yang diinginkan dalam hal Lelang SBSN dengan pembayaran Imbalan tetap atau pembayaran imbalan secara diskonto; atau mencantumkan volume tanpa harga yang diinginkan penawar dalam hal Lelang SBSN dengan pembayaran imbalan mengambang. Harga Beragam (multiple price) yaitu harga yang dibayarkan oleh masing-masing pemenang lelang SBSN sesuai dengan harga penawaran yang diajukan. Harga Seragam (uniform price) Yaitu tingkat harga yang sama yang dibayarkan oleh seluruh pemenang lelang SBSN. 85.

Apakah yang dimaksud dengan penerbitan SBSN dengan cara private placement? Sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 75 tahun 2009 tentang Penerbitan dan Penjualan SBSN di Pasar Perdana Dalam Negeri dengan cara Penempatan Langsung (Private Placement), yang dimaksud dengan Private Placement adalah kegiatan penerbitan dan penjualan SBSN yang dilakukan oleh Pemerintah kepada Pihak, dengan ketentuan dan persyaratan (terms & conditions) SBSN sesuai kesepakatan. SBSN yang telah diterbitkan dengan cara ini adalah SBSN seri Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI).

86.

Apakah penerbitan SBSN harus membutuhkan Fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah (sharia compliant endorsement)? Penerbitan SBSN harus terlebih dahulu mendapatkan Fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian dengan prinsip syariah (sharia compliant endorsement), untuk menjamin bahwa bahwa SBSN yang akan diterbitkan telah sesuai dengan prinsip syariah. Fatwa dan Pernyataan kesesuaian dengan prinsip syariah terkait penerbitan SBSN diperoleh dari Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).


25

Tanya Jawab Surat Berharga Syariah Negara / Sukuk Negara 87.

Apakah SBSN dapat dibeli kembali oleh penerbit (buyback) sebelum jatuh tempo Pada prinsipnya, SBSN dapat dibeli kembali (buyback) oleh Pemerintah selaku penerbit sebelum jatuh tempo SBSN, dalam hal ketentuan mengenai pembelian kembali tersebut diatur dalam perjanjian penerbitan SBSN.

88.

Apakah SBSN dapat diterbitkan dengan disertai opsi pelunasan sebelum jatuh tempo (call-option)? Pada prinsipnya, sukuk lebih disukai apabila diterbitkan dengan tidak disertai opsi pelunasan sebelum jatuh tempo. Meskipun demikian, sepanjang diperjanjikan, penerbitan SBSN dengan disertai opsi pelunasan sebelum jatuh tempo (call-option) dapat dilakukan.

89. Berapa lamakah jangka waktu (tenor) SBSN? Berdasarkan jangka waktunya, terdapat dua jenis Surat Berharga Syariah Negara, yakni SBSN jangka pendek dan SBSN jangka panjang. SBSN jangka pendek adalah SBSN yang berjangka waktu sampai dengan 12 bulan. Adapun SBSN jangka panjang adalah SBSN yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan. 90.

Apakah manfaat dilakukannya penerbitan SBSN jangka pendek (Islamic Treasury Bills)? Manfaat penerbitan SBSN jangka pendek adalah untuk mengembangkan pasar keuangan syariah dalam negeri dan untuk menutupi kekurangan kas jangka pendek akibat ketidaksesuaian antara arus kas penerimaan dan pengeluaran dari Rekening Kas Negara dalam satu tahun anggaran (cash mismatch). Adapun dari perspektif bank, khususnya bank syariah, SBSN Jangka Pendek bisa menjadi alternatif instrumen dalam pengelolaan likuiditasnya.

91.

Posisi Outstanding SBSN Hingga akhir Juni 2010, posisi outstanding SBSN mencapai sebesar Rp 38,3 triliun, yang terdiri dari SBSN seri Islamic Fixed Rate (IFR), Sukuk Negara Ritel (SR), Sukuk Negara dalam denominasi Valas (SNI) dan Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI). Informasi selengkapnya mengenai posisi outstanding SBSN dapat diperoleh di website Kementerian Keuangan www.depkeu.go.id dan website Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang www.dmo.or.id


26

Tanya Jawab Surat Berharga Syariah Negara / Sukuk Negara E. DOKUMEN PENERBITAN SBSN 92.

Dokumen apa saja yang diperlukan dalam proses penerbitan SBSN? Dokumen yang diperlukan dalam penerbitan SBSN terdiri dari 3 jenis, yaitu dokumen transaksi/hukum, dokumen syariah dan dokumen pasar modal. 

 

Dokumen transaksi/hukum, antara lain: Perjanjian Jual Beli Aset dan Perjanjian Sewa Aset (dalam hal SBSN diterbitkan dengan akad Ijarah Sale and Lease Back); Pernyataan untuk Menjual Aset (Sale Undertaking); Pernyataan untuk Membeli Aset (Purchase Undertaking); Perjanjian Pengelolaan Aset (Servicing Agency Agreement). Dokumen syariah, antara lain Fatwa dan Pernyataan Kesesuaian Syariah. Dokumen pasar modal, antara lain: Memorandum Informasi (Offering Memorandum); Perjanjian Perwaliamanatan (Declaration of Trust); Perjanjian Keagenan (Agency Agreement); Perjanjian Pembebanan Biaya (Cost Undertaking).

Penggunaan dokumen tersebut sangat tergantung pada jenis akad dan mekanisme penerbitan SBSN yang digunakan.

93.

Dokumen apa saja yang digunakan dalam Penerbitan SBSN dengan Akad Ijarah Al Khadamat? Dokumen yang digunakan dalam penerbitan SBSN dengan Akad Ijarah AlKhadamat, antara lain:  Perjanjian Penyediaan Jasa Layanan Haji, yang terdiri dari Akad Wakalah dan Akad Ijarah Al-Khadamat;  Fatwa atau Pernyataan Kesesuaian Syariah dari Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.

94.

Apakah yang dimaksud dengan Fatwa? Fatwa adalah suatu ketetapan hukum yang dikeluarkan oleh pihak yang memiliki keahlian di bidang syariah. Di Indonesia, pihak yang berwenang mengeluarkan Fatwa adalah Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

95.

Sebutkan Fatwa-Fatwa yang terkait dengan SBSN? Hingga Juli 2010, telah terdapat 5 (lima) Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang terkait dengan Surat Berharga Syariah Negara, yaitu: 

Fatwa DSN-MUI Nomor 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara;


27


 



Fatwa DSN-MUI Nomor 70/DSN-MUI/VI/2008 tentang Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara; Fatwa DSN-MUI Nomor 71/DSN-MUI/VI/2008 tentang Sale and Lease Back; Fatwa DSN-MUI Nomor 72/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara Ijarah Sale and Lease Back. Fatwa DSN-MUI Nomor 76/DSN-MUI/VI/2010 tentang SBSN Ijarah Asset To Be Leased (Sukuk Milkiyah al-Maujudat al-Mu‟ajjarah).

Keterangan selengkapnya mengenai Fatwa tersebut dapat diperoleh di website Majelis Ulama Indonesia www.mui-online.org dan website Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang www.dmo.or.id 96.

Apakah yang dimaksud dengan Pernyataan Kesesuaian Syariah/Opini Syariah? Pernyataan Kesesuaian Syariah/Opini Syariah adalah pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh pihak yang memiliki kewenangan dan keahlian di bidang syariah, yang menyatakan bahwa sukuk yang diterbitkan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

97.

Apakah yang dimaksud dengan Memorandum Informasi? Memorandum Informasi adalah informasi tertulis mengenai penawaran SBSN kepada investor. Memorandum Informasi sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:  tata cara pemesanan pembelian  jenis akad  tanggal jatuh tempo, tanggal penjatahan dan setelmen  metode penetapan harga SBSN  periode penjualan  obyek pembiayaan SBSN dan/atau Barang Milik Negara yang akan dijadikan sebagai Aset SBSN; dan  pokok-pokok ketentuan dan syarat (terms and conditions)

F. IMBALAN SBSN 98.

Bagaimanakah cara penentuan imbalan SBSN ? Berdasarkan international best practice, penentuan imbalan SBSN dalam mata uang asing ditentukan dengan menggunakan benchmark pada tingkat bunga internasional, misalnya Libor atau US Treasury ditambah dengan margin. Sementara untuk penentuan imbalan SBSN di pasar dalam negeri, dapat menggunakan benchmark dalam negeri, misalnya dengan mempertimbangkan suku bunga Bank Indonesia, suku bunga deposito atau yield Obligasi Negara dengan tenor yang setara.


28


99.

Apakah penetapan imbalan SBSN sebelum penerbitan dibolehkan berdasarkan prinsip syariah? Penentuan imbalan SBSN sebelum penerbitan adalah dibolehkan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah, apabila penerimaan dari aset SBSN yang digunakan bersifat tetap (fixed), sesuai dengan akad yang digunakan. Adapun akad yang memberikan imbalan bersifat tetap antara lain akad Ijarah (sewa), Murabahah (jual beli) dan Istishna’. Penentuan imbalan SBSN yang bersifat tetap tersebut dapat dianalogikan dengan dibolehkannya penentuan tarif sewa rumah yang bersifat tetap sebelum ditempati oleh penyewa. Adapun jika penerimaan dari underlying asset yang digunakan tidak tetap, seperti menggunakan saham sebagai underlying asset dimana deviden yang dihasilkan nilainya tidak tetap/sama setiap tahunnya, maka imbalan tidak bisa ditentukan sebelum penerbitan.

100. Apakah pembayaran imbalan dan nilai nominal SBSN dijamin oleh pemerintah? Pembayaran imbalan dan nilai nominal SBSN pada saat jatuh tempo dijamin secara penuh oleh Pemerintah, sebagaimana diatur dalam dalam UndangUndang nomor 19 tahun 2008. Dana untuk pembayaran imbalan dan nilai nominal tersebut dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun anggaran, yang ditetapkan melalui Undang-Undang APBN. 101. Berapa persenkah pajak yang dikenakan terhadap imbalan SBSN? Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2009 tentang PPh kegiatan Usaha Berbasis Syariah, ketentuan perpajakan terhadap SBSN sama dengan (mutatis mutandis) perlakuan pajak terhadap Surat Utang Negara (SUN). Dengan demikian, pajak yang dikenakan terhadap imbalan SBSN jangka panjang adalah Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 15% yang bersifat final, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2009 tentang PPh Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi. Sedangkan pajak yang dikenakan terhadap imbalan SBSN jangka pendek adalah Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 20% yang bersifat final. G. PASAR SEKUNDER SBSN 102. Apakah SBSN dapat diperdagangkan di pasar sekunder? Pada prinsipnya, perdagangan/jual beli SBSN di pasar sekunder dapat dilakukan dengan memperhatikan struktur dan jenis akad yang melandasi penerbitannya. Adapun jenis SBSN yang dapat diperdagangkan, misalnya SBSN dengan


29

Tanya Jawab Surat Berharga Syariah Negara / Sukuk Negara struktur Ijarah, dan terdapat pula yang tidak dapat diperdagangkan, misalnya struktur Istishna‟, Salam dan Murabahah. Ketentuan mengenai dibolehkannya perdagangan suatu seri SBSN dapat diketahui dari ketentuan dan persyaratan (terms and condition) yang tercantum dalam memorandum informasi penerbitan SBSN. 103. Dimana investor dapat membeli atau menjual SBSN di pasar sekunder? Investor dapat membeli atau menjual SBSN di pasar sekunder melalui mekanisme bursa atau di luar bursa (over the counter). Perdagangan SBSN melalui mekanisme bursa dilakukan melalui Perusahaan Efek. Sedangkan perdagangan SBSN di luar bursa dapat melalui Perusahaan Efek atau Bank Umum. 104. Apakah yang dimaksud dengan capital gain? Capital gain merupakan selisih antara harga beli dan harga jual surat berharga di pasar sekunder. Sebagai contoh, A membeli surat berharga dengan harga Rp5.000.000, kemudian menjualnya dengan harga Rp5.500.000. Dengan demikian, A telah mendapatkan capital gain sebesar Rp500.000 dari hasil penjualan surat berharga. 105. Berapa persenkah pajak yang dikenakan atas capital gain SBSN? Pajak yang dikenakan terhadap capital gain SBSN adalah Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 15% yang bersifat final, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2009 tentang PPh Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi dan PP Nomor 25 Tahun 2009 tentang PPh kegiatan Usaha Berbasis Syariah. Ketentuan perpajakan terhadap SBSN sama dengan (mutatis mutandis) perlakuan pajak terhadap Surat Utang Negara (SUN).

H. SERI SBSN 106. Apakah yang dimaksud dengan SBSN seri IFR Islamic Fixed Rate (IFR) adalah seri SBSN yang diterbitkan Pemerintah di pasar perdana dalam negeri yang ditujukan bagi investor dengan nominal pembelian yang cukup besar. Seri ini telah diterbitkan sejak tahun 2008, dengan cara bookbuilding dan dengan cara lelang sejak tahun 2009. IFR bersifat tradable (dapat diperdagangkan) dengan tingkat imbal hasil tetap. 107. Apakah yang dimaksud dengan SBSN seri SR? Sukuk Ritel (SR) adalah seri SBSN yang diterbitkan Pemerintah dengan cara bookbuilding di pasar perdana dalam negeri yang ditujukan bagi investor


30

Tanya Jawab Surat Berharga Syariah Negara / Sukuk Negara individu atau orang perseorangan Warga Negara Indonesia. Seri ini mulai diterbitkan pada tahun 2009, bersifat tradable dengan imbal hasil tetap. 108. Apakah yang dimaksud dengan SBSN seri SNI? Sukuk Negara Indonesia (SNI) adalah seri SBSN yang diterbitkan Pemerintah dalam denominasi valuta asing (US dollar) dengan cara bookbuilding. Seri ini mulai diterbitkan pada tahun 2009, bersifat tradable dengan imbal hasil tetap. 109. Apakah yang dimaksud dengan Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI)? Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) adalah SBSN yang diterbitkan berdasarkan penempatan Dana Haji dan Dana Abadi Umat dalam SBSN oleh Departemen Agama dengan cara private placement. Penerbitan ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman (MoU) antara Menteri Keuangan dan Menteri Agama pada bulan April 2009. Penerbitan SDHI menggunakan akad Ijarah AlKhadamat dan bersifat non-tradable. I.

SKEMA PENERBITAN SBSN 110. Apa saja jenis-jenis SBSN berdasarkan Undang-Undang SBSN? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008, SBSN yang diterbitkan dapat berupa: a. SBSN Ijarah, yang diterbitkan berdasarkan akad Ijarah yaitu akad yang satu pihak bertindak sendiri atau melalui wakilnya menyewakan hak atas suatu aset kepada pihak lain berdasarkan harga sewa dan periode sewa yang disepakati; b. SBSN Mudarabah, yang diterbitkan berdasarkan akad Mudarabah yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih, yaitu satu pihak sebagai penyedia modal dan pihak lain sebagai penyedia tenaga dan keahlian, keuntungan dari kerjasama tersebut akan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disetujui sebelumnya, sedangkan kerugian yang terjadi akan ditanggung sepenuhnya oleh penyedia modal, kecuali kerugian disebabkan oleh pihak penyedia tenaga dan keahlian. c. SBSN Musyarakah, yang diterbitkan berdasarkan akad Musyarakah yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menggabungkan modal, baik dalam bentuk uang maupun bentuk lainnya, dengan tujuan memperoleh keuntungan, yang akan dibagikan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian yang timbul akan ditanggung bersama sesuai dengan jumlah partisipasi modal masing-masing pihak. d. SBSN Istishna, yang diterbitkan berdasarkan akad Istishna’ yaitu akad jual beli asset berupa objek pembiayaan antara para pihak dimana spesifikasi,


31

Tanya Jawab Surat Berharga Syariah Negara / Sukuk Negara cara dan jangka waktu penyerahan, serta harga asset tersebut ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak. e. SBSN yang diterbitkan berdasarkan akad lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; dan f. SBSN yang diterbitkan berdasarkan kombinasi dari dua atau lebih akad. 111. Ijarah - sale and lease back Ijarah Sale and Lease Back adalah jual beli suatu aset yang kemudian pembeli menyewakan aset tersebut kepada penjual. Akad yang digunakan adalah akad bai‟ (jual beli) dan akad ijarah (sewa) yang dilaksanakan secara terpisah. Penjualan aset pada dasarnya hanyalah penjualan hak manfaatnya (beneficial title) tanpa disertai dengan penyerahan fisik dan pemindahan hak kepemilikan (legal title).

112. Skema Penerbitan SBSN Ijarah - Sale and Leaseback Struktur ini digunakan dalam penerbitan SBSN seri Islamic Fixed Rate (IFR), Sukuk Ritel (SR), dan Sukuk Negara Indonesia (SNI). Berikut struktur SBSN Ijarah sale and lease back:


32


113. Ijarah Al-Khadamat Ijarah Al-Khadamat adalah sukuk yang diterbitkan dengan tujuan untuk menyediakan suatu jasa tertentu dan mendapatkan fee atas penyediaan jasa dimaksud, sehingga pemegang sukuk menjadi pemilik jasa dan berhak mendapatkan fee atas penyediaan jasa tersebut. 114. Skema Penerbitan SBSN Ijarah al-Khadamat Struktur ini digunakan dalam SBSN seri Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI), yang diterbitkan dalam rangka penempatan Dana Haji dan Dana Abadi Umat ke dalam SBSN. Underlying transaction yang digunakan dalam penerbitan SDHI adalah jasa layanan haji. Berikut struktur SBSN Ijarah al-Khadamat:


33

Tanya Jawab Surat Berharga Syariah Negara / Sukuk Negara V.

ISTILAH-ISTILAH DALAM KEUANGAN SYARIAH 1.

Akad

: Perjanjian atau kontrak yang memuat ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) antara dua belah pihak yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak, sesuai prinsip syariah.

2.

Ajir

: Pihak yang disewa tenaganya dalam akad ijarah

3.

Ashiil

: Salah satu pihak dalam akad kafalah (pemberian jaminan atau garansi) yang pada dasarnya mempunyai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan kepada seseorang atau pihak tertentu, namun kemudian kewajibannya itu ditanggung oleh pihak lain (makfuul 'anhu).

4.

„Ariyah

: Pinjaman, yaitu akad pemberian manfaat suatu barang kepada pihak lain tanpa disertai dengan imbalan. Akad ini termasuk jenis akad tabarru‟ (tolong menolong).

5.

„An Taradhin

: Prinsip suka sama suka dalam transaksi, yang merupakan salah satu prinsip yang harus mendasari seluruh bentuk akad.

6.

Bai‟

: Transaksi jual beli barang antara penjual dan pembeli.

7.

Baì‟

: Pihak yang menjual suatu barang dalam akad jual beli.

8.

Bagi hasil

: Sistem bagi hasil (profit-loss sharing) adalah sistem pembagian hasil usaha (keuntungan maupun kerugian) yang dibagi berdasarkan rasio/nisbah yang berbentuk persentase (A 50% : B 50%) dan disepakati bersama di awal akad. Sistem bagi hasil pada dasarnya mengacu pada akad kemitraan (partnership) pada akad musyarakah, mudharabah, muzara‟ah, mugharasah, mukhabarah. Sistem bagi hasil terdiri dari dua jenis, yaitu bagi untung (Profit Sharing), dan bagi pendapatan (Revenue Sharing).

9.

Bagi Untung (Profit Sharing)

: Sistem pembagian hasil usaha yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana. Dalam sistem syariah, pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah.

10. Bagi Pendapatan : Sistem pembagian hasil usaha yang dihitung dari total


34

Tanya Jawab Surat Berharga Syariah Negara / Sukuk Negara (Revenue Sharing)

pendapatan pengelolaan dana, dan belum dikurangi biaya pengelolaan dana. Sistem ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah.

11. Bai‟ al-‟Inah

: Transaksi jual beli dimana satu pihak (pihak 1) menjual suatu barang kepada pihak lain (pihak 2) dengan cara cicilan, lalu barang tersebut dijual kembali oleh pihak 2 kepada pihak 1 secara tunai dengan harga yang lebih rendah. Misalnya pihak 2 meminta pinjaman dari pihak 1. Pihak 1 tidak membebankan bunga dari pinjaman tersebut, namun menyiasatinya dengan cara menjual suatu barang kepada pihak 2 seharga Rp 1000 secara cicilan, kemudian pihak 2 menjual kembali barang tersebut kepada pihak 1 seharga Rp 800 secara tunai.

12. Bai‟ al-Ma‟dum

: Menjual sesuatu yang obyeknya tidak dimiliki oleh penjual. Contohnya adalah short selling dalam jual beli saham. jual beli semacam ini dilarang dalam Islam.

13. Bai‟ alMu‟athoh

: Transaksi/akad jual beli yang dilakukan tanpa disertai dengan ucapan ijab dan qabul secara lisan. Jual beli seperti ini lazim dilakukan di mal, swalayan atau supermarket.

14. Bai‟ alMuwadha‟ah

: Transaksi jual-beli barang dimana penjual barang melakukan penjualan dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar atau dengan harga potongan (at discount).

15. Bai‟ alMunaqashah

: Transaksi jual beli dengan cara tender, dimana pembeli mengumumkan kepada para penjual atau kontraktor agar bersaing untuk mengajukan penawaran dengan harga yang lebih murah. Jual beli ini adalah kebalikan dari jual beli lelang.

16. Bai‟ alMusawamah

: Transaksi/akad jual beli biasa yang dilakukan dengan tawar menawar antara penjual dan pembeli, dimana penjual tidak memberitahukan harga pokok barang beserta keuntungan yang diperoleh.

17. Bai‟ alMuzayadah

: Transaksi jual beli secara lelang. Yaitu suatu jenis jual beli di mana penjual menawarkan barang pada beberapa orang calon pembeli, kemudian para calon pembeli menawarkan harga yang lebih tinggi sampai pada batas harga tertinggi yang dimenangkan oleh salah satu calon pembeli, lalu


35

Tanya Jawab Surat Berharga Syariah Negara / Sukuk Negara terjadilah akad transaksi jual beli. 18. Bai‟ as-Salam

: Transaksi/akad jual beli suatu barang yang jumlah dan kriterianya telah ditentukan secara jelas, dengan pembayaran dilakukan dimuka sedangkan barangnya diserahkan kemudian pada waktu yang disepakati bersama.

19. Bai‟ at-Taqsith

: Transaksi jual beli yang pembayarannya dilakukan dengan cara cicilan/kredit.

20. Bai' al-Wafa‟

: Akad jual beli dengan syarat barang yang dijual tersebut dapat dibeli kembali oleh penjual, atau disebut sale and buy back agreement.

21. Bai‟ Bithaman Ajil (BBA)

: Transaksi jual-beli barang melalui pembayaran dengan sistem cicilan atau angsuran (kredit), dengan lama angsuran atau tenor sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi.

22. Bai' Muajjal

: Transaksi jual beli barang yang pembayarannya dilakukan dengan cara tangguh atau dilakukan secara kredit.

23. Bai‟ Tauliyah

: Transaksi jual beli barang dimana penjual barang melakukan penjualan dengan harga yang sama dengan harga pokok barang.

24. Bithaqah alI‟timan

: Kartu kredit (credit card)

25. Bithaqah alKhasm al-Fauri

: Kartu debit (debt card)

26. Dayn

: Hutang atau piutang.

27. Dharar

: Sesuatu yang mengandung unsur kesulitan/kesempitan, atau suatu keadaan yang buruk dan dapat membahayakan.

28. Dharurat

: Suatu keadaan atau situasi terpaksa yang sangat mendesak yang dikhawatirkan dapat mengakibatkan/menyebabkan kebinasaan.

29. Fasakh

: Batal atau membatalkan. Yaitu membatalkan suatu akad


36

Tanya Jawab Surat Berharga Syariah Negara / Sukuk Negara sebelum sampai pada tujuan yang dimaksud. 30. Fasid

: Rusak atau tidak sah. Akad fasid berarti akad yang rusak karena tidak terpenuhinya syarat dan rukun akad.

31. Fatwa

: Suatu ketetapan hukum yang dikeluarkan oleh pihak yang memiliki keahlian di bidang syariah.

32. Gharar

: Sesuatu yang mengandung keraguan, ketidakpastian, ketidakjelasan, atau tindakan yang bertujuan merugikan orang lain. Gharar dalam jual beli adalah jual beli yang mengandung ketidakjelasan atau ketidakpastian baik mengenai rincian obyek, cara penyerahan maupun cara pembayaran.

33. Ghubun

: Kecurangan, pengurangan, atau penipuan dalam jual beli.

34. Hibah

: Penyerahan kepemilikan suatu barang kepada pihak lain, tanpa disertai dengan imbalan/penggantian dalam bentuk apapun.

35. Hiwalah/ Hawalah

: Transaksi pengalihan kewajiban atau pengalihan utang/piutang kepada pihak ketiga. Akad Hawalah lazim diterapkan pada mekanisme factoring atau anjak piutang.

36. Ihtiyath

: Prinsip kehati-hatian (prudential management), diterapkan dalam setiap transaksi keuangan.

37. Ihtikar

: Penimbunan barang dagangan, yaitu kegiatan menahan/menyimpan barang dagangan (seperti makanan pokok) dan menjualnya setelah harganya menjadi mahal.

38. Ijab Kabul

: Kata Ijab Kabul berasal dari bahasa Arab, yang terdiri dari kata Ijab, yang berarti ‘menjawab’, dan kata Qabul, yang berarti ‘menerima, mengambil’. Dalam fikih muamalah, Ijab berarti pernyataan melakukan ikatan, dan Kabul berarti pernyataan penerimaan ikatan.

39. Ijarah

: Akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang atau jasa itu sendiri. Sukuk yang diterbitkan berdasarkan akad ijarah disebut Sukuk Ijarah.


yang

37


40. Ijarah alKhadamat

: Akad ijarah atas penyediaan suatu jasa tertentu. SBSN yang telah diterbitkan menggunakan akad ini, adalah SBSN Ijarah al-Khadamat yang menggunakan jasa layanan haji sebagai underlying transaction.

41. Ijarah Headlease and Sublease

: Penerbitan sukuk dimana pihak pertama selaku pemilik menyewakan suatu aset (headlease) untuk kemudian oleh penyewa aset disewakan kembali kepada pemilik (sublease). Jangka waktu headlease harus lebih panjang dibandingkan dengan jangka waktu sublease.

42. Ijarah Mawshufah fi Dzimmah

: Sewa atas manfaat barang/jasa yang penyediaannya ditanggung oleh pemberi sewa (pemberi sewa berjanji/menjamin akan menyediakan obyek ijarah dengan spesifikasi tertentu dalam jangka waktu tertentu).

43. Ijarah Muntahiya bit Tamlik

: Akad ijarah/sewa dengan janji/opsi perpindahan kepemilikan barang yang disewa pada akhir masa sewa, yang dilakukan dengan akad hibah atau jual beli. Akad ini disebut juga dengan akad Ijarah wa Iqtina‟.

44. Ijarah Sale and Lease Back

: Jual beli suatu aset yang kemudian pembeli menyewakan aset tersebut kepada penjual. Akad yang digunakan adalah akad bai‟ (jual beli) dan akad ijarah (sewa) yang dilaksanakan secara terpisah.

45. Ijtihad

: Sebuah usaha yang sungguh-sungguh dalam memutuskan hukum syara’ atas suatu hal yang tidak ditentukan secara eksplisit dalam al-Qur’an dan al-Hadits, dengan menggunakan pikiran dalam menafsirkan dan mengambil kesimpulan dari suatu ayat atau hadits.

46. Ijma‟

: Kesepakatan para ulama Islam dalam menetapkan hukum terhadap suatu hal tertentu, dengan didasarkan pada alQur’an dan al-Hadits.

47. Iqalah

: Pembatalan atas suatu akad/transaksi.

48. Iqtishad

: Iqtishad berasal dari kata qashada dalam bahasa Arab, yang artinya bermaksud, berniat. Iqtishad merupakan nama lain dari


38

Tanya Jawab Surat Berharga Syariah Negara / Sukuk Negara istilah ekonomi dalam bahasa Arab. Iqtishad merupakan suatu cara untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariah. 49. Istishna‟

: Akad jual beli aset berupa obyek pembiayaan antara para pihak dimana spesifikasi, cara dan jangka waktu penyerahan, serta harga aset tersebut ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak.

50. Ju‟alah

: Suatu akad dimana pihak pertama ber-iltizaam (bertanggung jawab) dalam bentuk janji memberikan imbalan upah tertentu secara sukarela terhadap orang yang berhasil melakukan perbuatan atau memberikan jasa (jasa yang belum pasti dapat dilaksanakan atau dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan).

51. Kafalah

: Akad dimana pihak pertama berjanji kepada pihak kedua untuk memberikan jaminan dan bertanggungjawab untuk memenuhi kewajiban pihak kedua kepada pihak lain.

52. Kafiil

: Pihak yang berkewajiban melakukan pertanggungan/ penjaminan. Kafiil disebut juga dengan dhamin (orang yang menjamin), haamil (orang yang menanggung beban) atau Qabil (orang yang menerima).

53. Khiyar

: Hak pembeli untuk membatalkan atau meneruskan transaksi karena adanya alasan syar’i yang membolehkannya atau karena kesepakatan kedua belah pihak dalam transaksi.

54. Ma‟jur

: Barang atau obyek sewa dalam transaksi sewa menyewa (ijarah).

55. Mabi‟

: Barang yang diperjualbelikan dalam transaksi jual beli (bai‟).

56. Makfuul bih

: Hak atau kewajiban seseorang / pihak tertentu yang kemudian mendapatkan jaminan dari pihak lain dalam akad kafalah.

57. Malik

: Pemilik modal, disebut juga shahibul maal.

58. Marhun

: Barang gadaian atau barang jaminan dalam akad rahn.

59. Maysir

: Aktivitas spekulasi, judi, dan untung-untungan di dalam


39

Tanya Jawab Surat Berharga Syariah Negara / Sukuk Negara transaksi keuangan yang memungkinkan diperolehnya suatu kekayaan dengan cara yang mudah, dengan kemungkinan adanya pihak yang dirugikan di atas keuntungan pihak yang lain. 60. Maqashid Syariah

: Tujuan-tujuan utama syariah. Tujuan-tujuan utama syariah adalah untuk memenuhi/menjaga lima hal pokok yang menunjang kemaslahatan dan kesejahteraan manusia, yaitu perlindungan dan pemeliharaan terhadap agama (din), jiwa (nafs), akal („aql), harta (mal), dan keturunan (nasl).

61. Mudi‟

: Pihak yang menitipkan barang atau harta dalam akad wadi‟ah.

62. Mudharabah

: Akad kerjasama antara dua pihak atau lebih, yaitu satu pihak sebagai penyedia modal dan pihak lain sebagai penyedia tenaga dan keahlian, keuntungan dari kerjasama tersebut akan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disetujui sebelumnya, sedangkan kerugian yang terjadi akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak penyedia modal, kecuali kerugian disebabkan oleh kelalaian penyedia tenaga dan keahlian. Sukuk yang diterbitkan dengan akad Mudharabah disebut dengan sukuk mudharabah. Akad Mudharabah terdiri dari dua jenis, yaitu Mudharabah Muthlaqah atau disebut unrestricted mudharabah dan mudharabah muqayyadah atau restricted mudharabah.

63. Mudharabah Muqayyadah (Restricted Mudharabah)

: Akad mudharabah dimana pengelola usaha (mudharib) diberikan batasan oleh pemilik modal (shahibul mal) baik dalam hal jenis usaha yang akan dibiayai, jenis instrumen, termasuk jumlah yang dapat diiinvestasikan dalam setiap outlet investasi.

64. Mudharabah Muthlaqah (Unrestricted Mudharabah)

: Akad mudharabah dimana pengelola usaha (mudharib) diberikan kebebasan oleh pemilik dana (shahibul mal) dalam melakukan investasi sepanjang tetap mematuhi prinsipprinsip syariah. Dengan kata lain mudharib mendapatkan disrectionary right untuk mengelola dana.

65. Mudharib

: Pihak yang melaksanakan usaha mudharabah atau disebut juga dengan investment manager.


40

Tanya Jawab Surat Berharga Syariah Negara / Sukuk Negara 66. Muhal

: Pihak yang menerima pindahan kewajiban pembayaran utang dalam akad hiwalah.

67. Muhal „Alaihi

: Pihak yang memiliki hutang kepada muhil (pihak yang memindahkan kewajiban pembayaran utang).

68. Muhil

: Pihak yang memindahkan kewajiban pembayaran utang dalam akad hiwalah.

69. Mukhabarah

: Transaksi bagi hasil dalam bidang penggarapan tanah, dimana pemilik menyerahkan tanah kepada penggarap dengan benih berasal dari penggarap, dan hasil penggarapan tanah dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan.

70. Muqridh

: Pihak yang memberikan hutang/pinjaman (qardh) atau disebut juga dengan kreditur.

71. Muqtaridh

: Pihak yang memperoleh hutang/pinjaman kreditur atau disebut juga sebagai debitur.

72. Muqaradhah

: Istilah lain untuk akad mudharabah

73. Murabahah

: Akad atau perjanjian jual–beli atas suatu barang dimana harga dan keuntungannya (profit margin) disetujui oleh semua pihak yang terlibat. Pembayarannya dapat dilakukan secara tunai, cicil atau tangguh, sedangkan penyerahan barang dilakukan di awal pada saat dilakukannya transaksi. Murabahah juga disebut cost plus financing. Sukuk yang diterbitkan dengan akad ini disebut dengan Sukuk Murabahah.

74. Murtahin

: Pihak yang menerima barang gadaian dari penggadai dalam akad gadai (rahn).

75. Musyarakah

: Akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk menggabungkan modal, baik dalam bentuk uang maupun bentuk lainnya, untuk tujuan memperoleh keuntungan, yang akan dibagikan sesuai dengan nisbah yang telah disetujui sebelumnya, sedangkan kerugian yang timbul akan ditanggung bersama sesuai dengan jumlah partisipasi modal masing-masing pihak.


(qardh)

dari

41

Tanya Jawab Surat Berharga Syariah Negara / Sukuk Negara 76. Muslam

: Pihak pembeli barang dalam akad jual beli Salam.

77. Muslam Fihi

: Barang yang diperjualbelikan dalam akad jual beli Salam.

78. Muslam Ilaihi

: Pihak penjual barang dalam akad jual beli Salam.

79. Musyarakah Mutanaqishah (diminishing partnership)

: Bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih terhadap kepemilikan suatu barang atau asset, dimana kerjasama tersebut akan mengurangi hak kepemilikan salah satu pihak, sementara pihak yang lain akan bertambah hak kepemilikannya. Perpindahan kepemilikan ini terjadi melalui mekanisme pembayaran atas hak kepemilikan yang lain. Bentuk kerjasama ini berakhir dengan pengalihan hak salah satu pihak kepada pihak lain.

80. Musytari

: Pihak pembeli barang dalam akad jual beli.

81. Mustashni

: Pihak yang melakukan pemesanan (pembeli) dalam akad Istishna‟.

82. Muzara‟ah

: Akad kerjasama di bidang pertanian, dimana pemilik lahan memberi hak pengelolaan lahan kepada pihak lain (petani). Keuntungan yang diperoleh dari hasil lahan dibagi bersama sesuai kesepakatan.

83. Musaqah

: Akad kerjasama di bidang irigasi tanaman pertanian, dimana pemilik lahan memberikan hak pengelolaan lahan kepada pihak lain (penggarap) untuk melakukan penyiraman (irigasi) dan pemeliharaan tanaman. Keuntungan yang diperoleh dari hasil tanaman pertanian dibagi bersama sesuai kesepakatan.

84. Mu‟jir

: Pihak yang menyewakan barang/jasa (lessor) dalam akad ijarah.

85. Musta‟jir

: Pihak yang menyewa barang/jasa (lessee) dalam akad ijarah.

86. Muwakkil

: Pihak yang memberi /mewakilkan kuasa kepada pihak lain dalam akad wakalah.

87. Najsy

: Penawaran palsu. Yakni penawaran suatu barang yang dilakukan bukan karena motif ingin membeli barang tersebut,


pembuatan

barang

42

Tanya Jawab Surat Berharga Syariah Negara / Sukuk Negara melainkan agar pihak lain berani membeli barang tersebut dengan harga yang tinggi. 88. Nisbah

: Porsi/prosentase pembagian hasil usaha bagi masing-masing pihak yang melakukan kerjasama usaha, yang besarnya ditetapkan sesuai dengan kesepakatan bersama. Contoh: Pihak A 60% : Pihak B 40%.

89. Qardhul Hasan

: Akad pinjaman kebajikan yang diberikan tanpa harapan keuntungan apapun. Dalam aplikasi perbankan, sumber dana yang digunakan untuk memberikan pinjaman ini berasal dari zakat, infaq, dan shadaqah. Bank bertindak sebagai muqridh (pemberi pinjaman) dan peminjam hanya diminta mengembalikan pokoknya. Jika peminjam secara sukarela melebihkan pembayaran, maka akan menjadi shadaqah yang akan digunakan sebagai sumber dana selanjutnya.

90. Qimah

: Nilai benda yang menjadi obyek jual beli atau nilai intrinsik.

91. Qiyas

: Mempersamakan (menganalogikan) hukum suatu hal/peristiwa yang tidak ada dalil hukumnya dengan suatu hal/peristiwa yang ada dalil hukumnya, karena terdapat persamaan illat (hubungan/sebab) hukum antara keduanya.

92. Rabbul Maal

: Pihak yang memberikan dana atau pemilik dana dalam akad mudharabah atau musyarakah.

93. Rahn

: Akad gadai atau melakukan pinjaman dengan menggadaikan suatu barang sebagai jaminan hutang.

94. Rahin

: Pihak yang menggadaikan aset/barang

95. Riba

: Riba (usury/interest) adalah tambahan yang diambil dalam suatu transaksi tanpa adanya suatu ‘iwadh (pengganti/penyeimbang) yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut. Dalam fikih muamalah, riba dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu riba fadhl, riba nasi‟ah, dan riba jahiliyah.

96. Riba fadhl

: Disebut juga riba buyu‟, yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria yang


43

Tanya Jawab Surat Berharga Syariah Negara / Sukuk Negara sama kualitasnya (mistlan bi mistlin), sama kuantitasnya (sawaàn bi sawaìn) dan sama waktu penyerahannya (yadan bi yadin). Riba fadhl dapat ditemui dalam transaksi valuta asing yang tidak dilakukan secara tunai. 97. Riba Nasi'ah

: Disebut juga riba duyun, yaitu riba yang timbul akibat utang piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama risiko (al ghunmu bil ghurmi) dan hasil usaha muncul bersama biaya (al kharaj bi dhaman). Riba jenis ini dapat ditemui dalam transaksi pembayaran bunga kredit dan pembayaran bunga tabungan, deposito, giro.

98. Riba Jahiliyah

: Utang yang dibayar melebihi dari pokok pinjaman karena peminjam tidak mampu mengembalikan dana pinjaman pada saat jatuh tempo.

99. Ribawi

: Sifat dari barang atau transaksi yang mengandung unsur riba.

100. Risywah

: Praktik suap menyuap/menyogok, yaitu suatu pemberian yang diberikan seseorang kepada pihak lain untuk kepentingan atau keuntungan pihak tertentu.

101. Sadd az-Zari‟ah

: Mencegah/menghambat sesuatu yang dapat menyebabkan pada terjadinya kerusakan.

102. Shahibul Maal

: Istilah lain dari Rabbul Maal, yaitu pihak yang memberikan dana atau pemilik dana dalam akad mudharabah atau musyarakah.

103. Shani‟

: Pihak yang menerima pesanan pembuatan barang dan melakukan pembuatan barang (produsen) dalam akad Istishna‟.

104. Sharf

: Pertukaran mata uang dengan mata uang lainnya. Penukaran mata uang yang sama harus dibayar tunai dengan tidak memberikan kelebihan (sama nilainya). Sedangkan untuk mata uang yang berbeda harus dibayar tunai sedangkan jumlahnya dapat berbeda.

105. Shighah

: Ucapan/pernyataan resmi atas adanya suatu transaksi.


44

Tanya Jawab Surat Berharga Syariah Negara / Sukuk Negara 106. Syirkah

: Istilah lain dari musyarakah

107. Ta‟alluq

: Suatu transaksi dimana terdapat dua akad yang terkait satu sama lain, sehingga berlakunya akad 1 tergantung pada dilakukannya akad 2. Transaksi/akad yang mengandung unsur ta‟alluq dimaksud menjadi tidak sah / batal.

108. Ta‟widh

: Ganti rugi yang hanya dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain. Besar ganti rugi tersebut sesuai dengan nilai kerugian riil yang pasti dialami (fixed cost) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (potential loss) karena adanya peluang yang hilang (opportunity loss). Ganti rugi dimaksud hanya boleh dikenakan pada transaksi yang menimbulkan utang piutang (dayn), seperti salam, istishna‟ serta murabahah dan ijarah.

109. Tabarru‟

: Suatu akad yang dilakukan untuk tujuan kebaikan dan tolong menolong dan tidak memiliki tujuan untuk mencari keuntungan secara komersil. Dalam perbankan syariah, akad ini diaplikasikan dalam bentuk pemberian pinjaman qardhul hasan.

110. Tadlis

: Penipuan/penyembunyian suatu aib atau cacat barang dagangan dari pembeli.

111. Takaful

: Usaha saling melindungi dan tolong menolong antara sejumlah pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau pengumpulan dana tabarru‟ (kebajikan) yang akan digunakan untuk menghadapi risiko tertentu. Konsep ini diaplikasikan dalam asuransi syariah.

112. Tas‟ir

: Penentuan harga. Yaitu penentuan harga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pihak yang berwenang terhadap suatu komoditas tertentu.

113. Tawarruq

: Suatu cara yang ditempuh untuk mendapatkan uang tunai atau untuk memenuhi kebutuhan likuiditas. Disebut tawarruq sebab pembeli barang (pihak pertama) sebenarnya tidak menginginkan barang, tetapi bertujuan mendapatkan uang.


45

Tanya Jawab Surat Berharga Syariah Negara / Sukuk Negara Transaksi tawarruq terjadi ketika seseorang membeli sebuah produk dengan cara kredit (pembayaran dengan cicilan) dan menjualnya kembali kepada orang ketiga yang bukan pemilik pertama produk tersebut dengan cara tunai. 114. Ujrah

: Upah/imbalan atau fee atas suatu pekerjaan/jasa. Yaitu setiap harta yang diberikan sebagai kompensasi atas pekerjaan yang dikerjakan manusia, baik berupa uang atau barang, yang memiliki nilai harta (maal).

115. ‟Urf

: Suatu adat kebiasaan yang diterima oleh tabiat dan akal sehat manusia, yang dapat dijadikan sandaran untuk menetapkan hukum syar’i sesuatu hal yang tidak terdapat dalil syar’i yang qath‟i terhadapnya.

116. ‟Urbun

: Secara etimologis ‟Urbun berarti sesuatu yang digunakan sebagai pengikat jual beli. Secara terminologis, ‟Urbun adalah uang muka (Down Payment) yang dibayar pembeli kepada penjual barang, dengan syarat apabila akad dilanjutkan dan terjadi transaksi maka uang muka tersebut diperhitungkan sebagai bagian dari harga jual, sedangkan apabila akad tidak dilanjutkan maka uang muka tersebut menjadi milik penjual barang.

117. Wa‟ad

: Janji (promise) antara satu pihak kepada pihak lainnya, yang hanya mengikat satu pihak saja. Yaitu pihak yang memberi janji berkewajiban untuk melaksanakan kewajibannya, sedangkan pihak yang diberi janji tidak memikul kewajiban apapun terhadap pihak lainnya.

118. Wadi‟ah

: Akad titipan, dimana salah satu pihak menitipkan sesuatu kepada pihak lain dengan tujuan untuk dijaga. Wadi’ah merupakan salah satu akad tabarru‟ (tolong menolong) yang bersifat sosial dan dianjurkan dalam Islam. Akad Wadi‟ah terdiri dari dua jenis, yaitu Wadi‟ah Yad adh-Dhamanah dan Wadi‟ah Yad al-Amanah.

119. Wadi‟ah Yad adh-Dhamanah

: Akad titipan dimana penerima titipan dapat memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seizin pemilik barang dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut setiap saat pemilik barang tersebut menghendaki. Dalam perbankan


46

Tanya Jawab Surat Berharga Syariah Negara / Sukuk Negara syariah, akad ini diterapkan pada Giro Wadiah, dimana bank tidak meminta biaya penitipan karena boleh memanfaatkan barang titipan. Bank dapat memberikan bonus di akhir bulan yang tidak diperjanjikan di muka. 120. Wadi‟ah Yad al- : Akad titipan dimana penerima titipan tidak diberikan hak Amanah untuk memanfaatkan barang titipan tersebut. Dalam perbankan syariah, akad ini diterapkan antara lain pada safe deposit box. Dalam hal ini, bank biasanya meminta biaya penitipan. 121. Wadi‟

: Pihak yang menitipkan sesuatu barang kepada pihak lain dalam akad wadi‟ah.

122. Wakalah

: Wakalah/Wikalah berarti at-Tafwidh (penyerahan/pendelegasian/pemberian mandat), yaitu pelimpahan kuasa oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal tertentu yang boleh diwakilkan.

123. Wakil

: Pihak yang menerima kuasa/ditunjuk sebagai wakil dalam akad wakalah.


47

Tanya Jawab Surat Berharga Syariah Negara / Sukuk Negara VI.

DAFTAR PUSTAKA 1.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.

2.

Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia

3.

Adam, Nathif J. & Abdulkader Thomas, Islamic Bonds; Your Guide to Issuing, Structuring and Investing in Sukuk, London, Euromoney Books, 2004

4.

Ali, AM. Hasan & M. Nadratuzzaman Hosen, Tanya Jawab Ekonomi Syariah, Jakarta, Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah, 2007.

5.

Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad, dkk., Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab, Penerjemah Miftahul Khairi, S.Ag., Yogyakarta, Maktabah AlHanif, 2009.

6.

Al-Kaaf, Abdullah Zaky, Ekonomi Dalam Perspektif Islam, Bandung, CV Pustaka Setia, 2002.

7.

Antonio, Muhammad Syafi’i, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, Jakarta, Gema Insani, 2001.

8.

Ayub, Muhammad, Understanding Islamic Finance, England, John Wiley & Sonds Ltd, 2007

9.

Hamidi, M. Luthfi, Jejak-Jejak Ekonomi Syariah, Jakarta, Senayan Abadi Publishing, 2003

10. Hardini, Isriani & Muh. H. Giharto, Kamus Perbankan Syariah, Bandung, Marja, 2007 11. Huda, Nurul, et al., Ekonomi Makro Islam; Pendekatan Teoritis, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008 12. Kharofa, Ala’ Eddin, Transactions in Islamic Law, Kuala Lumpur, A.S. Noordeen, 2004 13. Sakti, Ali, Analisis Teoritis Ekonomi Islam: Jawaban Atas Kekacauan Ekonomi Modern, Jakarta, Paradigma & Aqsa Publishing, 2007. 14. Syafei, Rachmat, Fiqih Muamalah, Bandung, CV Pustaka Setia, 2001. 15. Soemitra, Andi, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2009. 16. Shari‟a Standards, Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions, 2005. 17. Shariah Resolution in Islamic Finance, Malaysia, Bank Negara Malaysia, 2007. 18. Sudarsono, Heri & Hendi Yogi Prabowo, Istilah-Istilah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Yogyakarta, UII Press, 2004. 19. Sultan, Syed Alwi Mohamed, A Mini Guide to Accounting for Islamic Financial Products, Malaysia, CERT Publications, 2006 20. Usmani, Muhammad Taqi, An Introduction to Islamic Finance, Pakistan, Maktaba Ma’ariful Qur’an, 2005

21. Materi presentasi dari berbagai Investment Bank.


48

Sukuk Negara

Recommend Documents